JAKARTA, investor.id - Investor kawakan Lo Kheng Hong mengaku sangat suka berinvestasi saham perbankan. Katanya, laba bank besar-besar.

“Saya paling suka sama sektor perbankan. Ada bank yang cuannya Rp 60 triliun. Ada bank yang cuannya Rp 50 triliun. Bisnis apa yang cuannya bisa Rp 60 triliun atau Rp 50 triliun kecuali bank,” ungkap Lo Kheng Hong dalam seminar di CMSE 2024, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Lo Kheng Hong menyebut berinvestasi saham di bank yang beraset berkisar Rp 200-350 triliun. Beberapa bank tersebut punya rasio price to book value (PBV) di bawah 1.

Saat ini, nama Lo Kheng Hong sudah muncul dalam daftar pemegang saham terbesar di dua bank, yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dan PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP). Lo Kheng Hong menyebut bahwa namanya juga akan muncul dalam daftar pemegang saham terbesar di satu bank lagi.

Tiga Bank

Per 31 Oktober 2024, Lo Kheng Hong tercatat sebagai pemegang saham nomor 9 terbesar di Bank CIMB Niaga (BNGA), dengan kepemilikan 25.363.000 (0,10%) saham.

Sedangkan di Bank OCBC NISP (NISP), Lo Kheng Hong tercatat sebagai pemegang saham nomor 8 terbesar dengan kepemilikan 122.079.700 (0,53%) saham per 30 September 2024.

"Saya ambil bank-bank yang asetnya Rp 200 triliun sampai Rp 350 triliun. PBV masih di bawah 1,” ujar Lo Kheng Hong.

“Jadi kalau lihat bank yang asetnya Rp 200 sampai Rp 350 triliun, ada dua menyusul satu lagi jadi tiga, nama saya muncul sebagai pemegang saham 10 besar di sana,” pungkas Pak Lo, sapaan akrabnya.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Mazda menyatakan akan segera memproduksi sports coupe Iconic SP. Seperti diketahui, mobil ini sebelumnya melakukan debut pertama kali pada ajang Japan Mobility Show 2023.

Concept car ini memiliki desain yang sporty dengan kelir merah menyala dari Viola Red dan lampu utama yang menyipit, serta pintu model gunting yang membuat tampilannya semakin agresif.

Selang setahun diperkenalkan, Mazda mengkonfirmasi akan memproduksi massal Iconic SP. Hal ini diungkapkan oleh Masashi Nakayama, Kepala Desain Mazda.

“Konsep ini bukan hanya salah satu mobil pajangan kosong. Ini telah dirancang dengan maksud nyata untuk mengubahnya menjadi model produksi dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ucap Nakayama, dikutip dari Carscoops, Jumat (8/11/2024).

Doc Carscoops Mazda Iconic SP

Memang belum diungkapkan secara pasti kapan versi produksi dari Iconic SP ini akan diluncurkan. Dalam sumber tersebut hanya dikatakan bahwa peluncuran versi produksi tidak akan lama.

Iconic SP digadang bakal menjadi penerus dari RX-7 dan RX-8. Mazda juga telah mengisyaratkan bahwa mobil ini bakal memiliki dimensi yang sama dengan ukuran roadster MX-5.

Mazda belum mengungkapkan terkait jantung pacu yang bakal ditanamkan pada versi produksi Iconic SP.

Namun, pada versi konsepnya mobil ini dibekali mesin rotari dual-rotor yang dipasangkan dengan motor electric vehicle (EV). Mesin tersebut menghasilkan output gabungan hingga 365 hp.

mazda.com Mazda Iconic SP

Selain itu, Mazda juga sedang bereksperimen dengan teknologi baru yang dapat menangkap CO2 dari emisi gas buang. Jika konsep ini berhasil, maka akan menjadi manfaat besar dari Mazda untuk pengembangan kendaraan di masa depan.

Produsen roda empat asal China, Maxus untuk kali pertama menampilkan Maxus Mifa 7 di Indonesia. Kendaraan listrik tersebut akan menantang nama-nama tenar seperti Toyota Voxy, Nissan Serena dan Honda Step WGN yang meluncur sebentar lagi.

Yudhy Tan selaku Chief Operating Officer (COO) Maxus Indonesia menegaskan, Mifa 7 secara resmi akan meluncur di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week atau GJAW 2024. Pengumuman harga juga akan disampaikan di acara tahunan tersebut.

"Mobil ini sudah bisa dipesan di GJAW 2024. Pengumuman harga juga nanti (disampaikan) di sana," ujar Yudhy Tan saat ditemui di Menteng, Jakarta Selatan, Kamis (7/11).

Maxus Mifa 7. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Sebagai permulaan, Maxus Indonesia akan mengimpor utuh Mifa 7 dari China. Namun, dalam waktu dekat, mereka akan merakitnya secara lokal di pabrik Purwakarta, Jawa Barat.

Lantas, apa yang membuat Maxus Mifa 7 spesial? Benarkah kendaraan listrik tersebut mampu meladeni pertarungan menghadapi nama-nama beken yang telah meluncur lebih dulu? Biar kenal lebih dekat, berikut kami rangkum spesifikasinya.

Spesifikasi Maxus Mifa 7

Secara tampilan, Maxus Mifa 7 mengusung konsep khas MPV premium, yakni berdimensi besar dengan desain mengotak dan minim ornamen. Kendaraan tersebut menggunakan headlamp segaris yang dirancang seperti terhubung. Sementara tulisan 'Maxus' terpampang jelas di area kap mesin.

Di bagian dalam, kesan mewahnya masih sangat terasa. Produsen melapisi dasbor dan jok dengan material khusus yang terlihat elegan. Kursi belakangnya mengadopsi model captain seat yang membuat penumpang merasa nyaman.

Maxus Mifa 7. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Namun, berbeda dengan Mifa 9 sebagai kakak kandungnya, captain seat di Mifa 7 tak dibekali fitur pijat otomatis. Meski demikian, hal tersebut tak mengurangi kesan mewah di kendaraan.

Maxus Mifa 7 punya sertifikat keamanan ENCAP bintang lima. Baterainya sama dengan Mifa 9, yakni 90 kwh. Namun, ukurannya yang lebih mungil membuat jarak tempuh kendaraan lebih jauh, yakni 480 km!

Kendaraan ramah lingkungan tersebut juga dibekali sejumlah fitur standar, seperti panel instrumen yang dibuat terhubung dengan layar hiburan, punya delapan pengeras suara premium, driver assistance, kamera 360 dan masih banyak lagi.

Selain itu ada fitur keamanan lain seperti airbags depan dan samping, Forward Collision Warning, Autonomous Emergency Braking, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist, Emergency Lane Keeping, Adaptive Cruise Control, Integrated Cruise Assist, Rear Collision Warning, Intelligent High beam Control dan lainnya.

Review KIA EV9 GT Line: Bukti Bahwa KIA Tak Main-main di Mobil Listrik

Review KIA EV9 GT Line: Bukti Bahwa KIA Tak Main-main di Mobil Listrik

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan tujuh perintah penting untuk delapan BUMN dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah," ujar Erick dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan delapan BUMN seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

"Pertama, BRI, BNI dan Bank Mandiri harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick.

Kedua, Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi pada saat pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas efisiensi dan transparansi.

Ketiga, Erick meminta PLN menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

"Empat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," sambung Erick.

Kelima, Erick meminta holding BUMN jasa survei atau ID Survey mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk satuan pelayanan gizi. Keenam, Erick mendorong juga Pupuk Indonesia melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya untuk offtaker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

"(Ketujuh) Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024, "pungkas Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Graha Sidang Pratama (PT GSP), investor sekaligus pengelola Jakarta Convention Center (JCC), menggugat Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Alasannya, PPKGBK dinilai tak mematuhi perjanjian bangun guna serah (build operation transfer/BOT) yang disepakati antara PT GSP (dulu PT Indobuildco) dan PPKGBK (dulu Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan/BPGS) di awal kerja sama.

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, gugatan PT GSP terhadap PPKGBK dilayangkan pada 10 Oktober 2024 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum.

Kuasa Hukum PT GSP, Amir Syamsudin, mengatakan bahwa perjanjian BOT ditandatangani dan disepakati bersama pada 22 Oktober 1991. Perjanjian kerja sama ini untuk jangka waktu 33 tahun dan berakhir pada 21 Oktober 2024.

Adapun klausul dalam pasal 8 ayat 2 perjanjian kerja sama tersebut menyebutkan bahwa ketika perjanjian berakhir, PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian dengan PPKGBK berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudian.

"Dengan adanya sikap PPKGBK yang mengingkari adanya klausul pasal 8 ayat 2 perjanjian tahun 1991 dan untuk melindungi bisnis PT GSP serta memastikan industri MICE tidak mengalami kendala akibat upaya pengakhiran kontrak sepihak yang dilakukan oleh PPKGBK, PT GSP menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujarnya dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Amir menuturkan, perusahaan memiliki perjalanan panjang selama puluhan tahun membangun dan mengelola JCC. Perintisan balai pertemuan ini bermula ketika pada 1991 PT GSP mendapat mandat dari pemerintah untuk membangun JCC sebagai venue penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) ke-10 yang diikuti oleh sekitar 100 delegasi dan 60 kepala negara pada September 1992.

Kemudian disepakati perjanjian BOT yang salah satu klausulnya adalah PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian.

Amir bilang bahwa klausul itu menjadi salah satu faktor yang meyakinkan perusahaan untuk membantu pemerintah menyiapkan venue untuk menyambut perhelatan KTT Non-Blok ke-10. Dengan klausul ini, PT GSP melihat bahwa pemerintah juga memperhatikan potensi risiko bisnis yang akan dihadapi oleh perusahaan selama kontrak BOT berlangsung 33 tahun ke depan.

Padahal, kata dia, kala itu PT GSP belum mengetahui seluk beluk pengelolaan event dan rencana penggunaan venue setelah KTT selesai. Namun, perusahaan pada akhirnya mampu merintis dan mengembangkan JCC hingga sampai di titik sekarang.

"Jadi, apa yang terjadi di awal rintisan kerja sama seharusnya tetaplah menjadi dasar untuk tidak serta-merta dengan cara yang mudah terkesan disingkirkan atau diabaikan. Karena rintisan yang susah payah dan penuh pengorbanan, inilah hasilnya yang kita rasakan saat ini," ucapnya.

DOK. PPKGBK Ilustrasi Jakarta Convention Center (JCC) atau Balai Sidang Jakarta.

Amir mengungkapkan bahwa minat PT GSP untuk memperpanjang kerja sama dengan PPKGBK sudah diajukan sejak April 2022. Saat itu, perusahaan mengajukan perpanjangan kontrak pengelolaan JCC kepada PPKGBK, namun tidak pernah ditanggapi.

Menurut dia, permohonan memang sudah disampaikan jauh-jauh hari karena mengingat karakteristik di industri MICE yang butuh perencanaan lebih lama dan juga banyaknya agenda-agenda tahunan yang berulang.

Dengan mengajukan permohonan perpanjangan kontrak lebih awal, Amir bilang bahwa PT GSP berusaha memberikan jaminan dan kepastian terhadap agenda MICE dari berbagai klien yang mayoritas telah menjalin kerja sama selama bertahun-tahun.

Pada awal 2024, PT GSP pun kembali menyampaikan surat terkait permohonan perpanjangan kerja sama pengelolaan JCC, namun surat tersebut baru direspon pada Maret dan Agustus 2024, di mana pihak PPKGBK menolak permohonan PT GSP dan menyatakan akan mengelola JCC secara mandiri.

Keputusan PPKGBK itu pun dirasa tak adil bagi PT GSP, sebab PT GSP merasa memiliki hak untuk memperpanjang kerja sama berdasarkan klausul dalam perjanjian BOT.

Maka dari itu, kata Amir, tujuan dari gugatan tersebut adalah untuk mencari keadilan melalui proses peradilan, yang dianggap sebagai forum tertinggi untuk menyelesaikan sengketa secara adil.

"Sangat kami harapkan bahwa proses perjalanan ini bisa menyadarkan para pihak, meredakan emosi semua pihak untuk bersabar dan mengikuti dengan baik, karena kami berjanji bahwa kami tidak akan melakukan hal-hal di luar daripada yang patut dan dibenarkan oleh undang-undang," sebut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Graha Sidang Pratama (PT GSP), investor sekaligus pengelola Jakarta Convention Center (JCC), menggugat Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Alasannya, PPKGBK dinilai tak mematuhi perjanjian bangun guna serah (build operation transfer/BOT) yang disepakati antara PT GSP (dulu PT Indobuildco) dan PPKGBK (dulu Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan/BPGS) di awal kerja sama.

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, gugatan PT GSP terhadap PPKGBK dilayangkan pada 10 Oktober 2024 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum.

Kuasa Hukum PT GSP, Amir Syamsudin, mengatakan bahwa perjanjian BOT ditandatangani dan disepakati bersama pada 22 Oktober 1991. Perjanjian kerja sama ini untuk jangka waktu 33 tahun dan berakhir pada 21 Oktober 2024.

Adapun klausul dalam pasal 8 ayat 2 perjanjian kerja sama tersebut menyebutkan bahwa ketika perjanjian berakhir, PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian dengan PPKGBK berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudian.

"Dengan adanya sikap PPKGBK yang mengingkari adanya klausul pasal 8 ayat 2 perjanjian tahun 1991 dan untuk melindungi bisnis PT GSP serta memastikan industri MICE tidak mengalami kendala akibat upaya pengakhiran kontrak sepihak yang dilakukan oleh PPKGBK, PT GSP menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujarnya dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Amir menuturkan, perusahaan memiliki perjalanan panjang selama puluhan tahun membangun dan mengelola JCC. Perintisan balai pertemuan ini bermula ketika pada 1991 PT GSP mendapat mandat dari pemerintah untuk membangun JCC sebagai venue penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) ke-10 yang diikuti oleh sekitar 100 delegasi dan 60 kepala negara pada September 1992.

Kemudian disepakati perjanjian BOT yang salah satu klausulnya adalah PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian.

Amir bilang bahwa klausul itu menjadi salah satu faktor yang meyakinkan perusahaan untuk membantu pemerintah menyiapkan venue untuk menyambut perhelatan KTT Non-Blok ke-10. Dengan klausul ini, PT GSP melihat bahwa pemerintah juga memperhatikan potensi risiko bisnis yang akan dihadapi oleh perusahaan selama kontrak BOT berlangsung 33 tahun ke depan.

Padahal, kata dia, kala itu PT GSP belum mengetahui seluk beluk pengelolaan event dan rencana penggunaan venue setelah KTT selesai. Namun, perusahaan pada akhirnya mampu merintis dan mengembangkan JCC hingga sampai di titik sekarang.

"Jadi, apa yang terjadi di awal rintisan kerja sama seharusnya tetaplah menjadi dasar untuk tidak serta-merta dengan cara yang mudah terkesan disingkirkan atau diabaikan. Karena rintisan yang susah payah dan penuh pengorbanan, inilah hasilnya yang kita rasakan saat ini," ucapnya.

DOK. PPKGBK Ilustrasi Jakarta Convention Center (JCC) atau Balai Sidang Jakarta.

Amir mengungkapkan bahwa minat PT GSP untuk memperpanjang kerja sama dengan PPKGBK sudah diajukan sejak April 2022. Saat itu, perusahaan mengajukan perpanjangan kontrak pengelolaan JCC kepada PPKGBK, namun tidak pernah ditanggapi.

Menurut dia, permohonan memang sudah disampaikan jauh-jauh hari karena mengingat karakteristik di industri MICE yang butuh perencanaan lebih lama dan juga banyaknya agenda-agenda tahunan yang berulang.

Dengan mengajukan permohonan perpanjangan kontrak lebih awal, Amir bilang bahwa PT GSP berusaha memberikan jaminan dan kepastian terhadap agenda MICE dari berbagai klien yang mayoritas telah menjalin kerja sama selama bertahun-tahun.

Pada awal 2024, PT GSP pun kembali menyampaikan surat terkait permohonan perpanjangan kerja sama pengelolaan JCC, namun surat tersebut baru direspon pada Maret dan Agustus 2024, di mana pihak PPKGBK menolak permohonan PT GSP dan menyatakan akan mengelola JCC secara mandiri.

Keputusan PPKGBK itu pun dirasa tak adil bagi PT GSP, sebab PT GSP merasa memiliki hak untuk memperpanjang kerja sama berdasarkan klausul dalam perjanjian BOT.

Maka dari itu, kata Amir, tujuan dari gugatan tersebut adalah untuk mencari keadilan melalui proses peradilan, yang dianggap sebagai forum tertinggi untuk menyelesaikan sengketa secara adil.

"Sangat kami harapkan bahwa proses perjalanan ini bisa menyadarkan para pihak, meredakan emosi semua pihak untuk bersabar dan mengikuti dengan baik, karena kami berjanji bahwa kami tidak akan melakukan hal-hal di luar daripada yang patut dan dibenarkan oleh undang-undang," sebut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Graha Sidang Pratama (PT GSP), investor sekaligus pengelola Jakarta Convention Center (JCC), menggugat Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Alasannya, PPKGBK dinilai tak mematuhi perjanjian bangun guna serah (build operation transfer/BOT) yang disepakati antara PT GSP (dulu PT Indobuildco) dan PPKGBK (dulu Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan/BPGS) di awal kerja sama.

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, gugatan PT GSP terhadap PPKGBK dilayangkan pada 10 Oktober 2024 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum.

Kuasa Hukum PT GSP, Amir Syamsudin, mengatakan bahwa perjanjian BOT ditandatangani dan disepakati bersama pada 22 Oktober 1991. Perjanjian kerja sama ini untuk jangka waktu 33 tahun dan berakhir pada 21 Oktober 2024.

Adapun klausul dalam pasal 8 ayat 2 perjanjian kerja sama tersebut menyebutkan bahwa ketika perjanjian berakhir, PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian dengan PPKGBK berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudian.

"Dengan adanya sikap PPKGBK yang mengingkari adanya klausul pasal 8 ayat 2 perjanjian tahun 1991 dan untuk melindungi bisnis PT GSP serta memastikan industri MICE tidak mengalami kendala akibat upaya pengakhiran kontrak sepihak yang dilakukan oleh PPKGBK, PT GSP menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujarnya dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Amir menuturkan, perusahaan memiliki perjalanan panjang selama puluhan tahun membangun dan mengelola JCC. Perintisan balai pertemuan ini bermula ketika pada 1991 PT GSP mendapat mandat dari pemerintah untuk membangun JCC sebagai venue penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) ke-10 yang diikuti oleh sekitar 100 delegasi dan 60 kepala negara pada September 1992.

Kemudian disepakati perjanjian BOT yang salah satu klausulnya adalah PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang perjanjian.

Amir bilang bahwa klausul itu menjadi salah satu faktor yang meyakinkan perusahaan untuk membantu pemerintah menyiapkan venue untuk menyambut perhelatan KTT Non-Blok ke-10. Dengan klausul ini, PT GSP melihat bahwa pemerintah juga memperhatikan potensi risiko bisnis yang akan dihadapi oleh perusahaan selama kontrak BOT berlangsung 33 tahun ke depan.

Padahal, kata dia, kala itu PT GSP belum mengetahui seluk beluk pengelolaan event dan rencana penggunaan venue setelah KTT selesai. Namun, perusahaan pada akhirnya mampu merintis dan mengembangkan JCC hingga sampai di titik sekarang.

"Jadi, apa yang terjadi di awal rintisan kerja sama seharusnya tetaplah menjadi dasar untuk tidak serta-merta dengan cara yang mudah terkesan disingkirkan atau diabaikan. Karena rintisan yang susah payah dan penuh pengorbanan, inilah hasilnya yang kita rasakan saat ini," ucapnya.

DOK. PPKGBK Ilustrasi Jakarta Convention Center (JCC) atau Balai Sidang Jakarta.

Amir mengungkapkan bahwa minat PT GSP untuk memperpanjang kerja sama dengan PPKGBK sudah diajukan sejak April 2022. Saat itu, perusahaan mengajukan perpanjangan kontrak pengelolaan JCC kepada PPKGBK, namun tidak pernah ditanggapi.

Menurut dia, permohonan memang sudah disampaikan jauh-jauh hari karena mengingat karakteristik di industri MICE yang butuh perencanaan lebih lama dan juga banyaknya agenda-agenda tahunan yang berulang.

Dengan mengajukan permohonan perpanjangan kontrak lebih awal, Amir bilang bahwa PT GSP berusaha memberikan jaminan dan kepastian terhadap agenda MICE dari berbagai klien yang mayoritas telah menjalin kerja sama selama bertahun-tahun.

Pada awal 2024, PT GSP pun kembali menyampaikan surat terkait permohonan perpanjangan kerja sama pengelolaan JCC, namun surat tersebut baru direspon pada Maret dan Agustus 2024, di mana pihak PPKGBK menolak permohonan PT GSP dan menyatakan akan mengelola JCC secara mandiri.

Keputusan PPKGBK itu pun dirasa tak adil bagi PT GSP, sebab PT GSP merasa memiliki hak untuk memperpanjang kerja sama berdasarkan klausul dalam perjanjian BOT.

Maka dari itu, kata Amir, tujuan dari gugatan tersebut adalah untuk mencari keadilan melalui proses peradilan, yang dianggap sebagai forum tertinggi untuk menyelesaikan sengketa secara adil.

"Sangat kami harapkan bahwa proses perjalanan ini bisa menyadarkan para pihak, meredakan emosi semua pihak untuk bersabar dan mengikuti dengan baik, karena kami berjanji bahwa kami tidak akan melakukan hal-hal di luar daripada yang patut dan dibenarkan oleh undang-undang," sebut dia.

Perum Bulog dikabarkan akan melepas status BUMN, dan menjadi sebuah badan yang langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini pertama kali disampaikan Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11) lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara merespons hal itu. Erick menilai Bulog yang langsung di bawah Presiden dapat membantu upaya pemerintah untuk secepat-cepatnya swasembada pangan.

"Nah, saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan,dan saya setuju," kata Erick saat ditemui wartawan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Karena gini loh, kalau kita bicara program besar Pak Presiden, Pak Prabowo, bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar. Iya kan?" ucapnya lagi.

Ia menyebut perubahan status menjadi penting mengingat salah satu tugas Bulog adalah menyalurkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau biasa disebut sebagai operasi pasar.

"Selalu petani mengeluh, harganya jatuh nggak ada yang beli. Iya kan? Harganya mahal, ya juga tidak diapresiasi. Padahal kan kalau harga mahal, petaninya dapat income-nya lebih. Nah, equilibrium (keseimbangan) ini memang harus di Bulog," terangnya.

Di sisi lain, menurut perhitungan Erick, Bulog membutuhkan biaya sebesar Rp 26 triliun untuk melakukan operasi pasar. Walaupun dalam pelaksanaan operasi pasar itu Bulog bisa rugi hingga Rp 5-6 triliun.

"Jadi bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini mungkin sulit, dan saya pernah paparan di komisi VI Bulog itu perlu Rp 26 triliun di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus (menyebabkan kerugian kepada Bulog) Rp 5-6 triliun," katanya.

"Supaya jangan operasi pasar, nanti kena lagi pimpinan Bulog dibilang (sebabkan) kerugian negara, kasihan. Dia suruh menolong petani, tapi nanti kerugian negara," tambah Erick.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Di mana selama ini status Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

Dalam aturan tersebut, Bulog yang selama ini termasuk dalam BUMN sektor pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus. Namun saat ini Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) lalu.

Badan Pusat Statistik (SPB) merilis laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024, pada Selasa 5 November 2024 kemarin.

Berdasarkan laporan tersebut, komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 di Indonesia terdiri dari 144,64 juta orang penduduk bekerja dan 7,47 juta orang pengangguran.

Pada Agustus 2024, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD). Persentasenya sebesar 35,80%.

Sementara, persentase penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan diploma IV, S1, S2, S3 adalah 12,82%.

Jika dibandingkan Agustus 2023, penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah, SMP, dan diploma I/II/III mengalami penurunan 1,02%; 0,12%; dan 0,12%. Sementara, peningkatan penduduk bekerja justru ditemui pada tingkat pendidikan SMA, SMK, Diploma 4, S1, S2, dan S3.

Rata-rata Gaji di Indonesia

Berdasarkan laporan ini, rata-rata upah buruh di Indonesia pada Agustus 2024 adalah Rp 3,27 juta. Semula pada Agustus 2023 rerata gaji buruh Rp 3,18 juta.

Disebutkan rata-rata upah buruh tertinggi ada pada bidang pertambangan dan penggalian, yakni Rp 5,33 juta. Sedangkan terendah pada kategori aktivitas jasa lainnya, yaitu sebesar Rp 1,99 juta.

Di samping itu, berikut ini rata-rata gaji buruh berdasarkan pendidikan pada Agustus 2024:

• D4/S1/S2/S3: Rp 4,96 juta
• D1/D2/D3: Rp 4,25 juta
• SMK: Rp 3,091 juta
• SMA: Rp 3,092 juta
• SMP: Rp 2,38 juta
• SD ke bawah: Rp 2,08 juta

Kesenjangan Gaji Laki-laki dan Perempuan

Hasil Sakernas Agustus 2024 memperlihatkan upah buruh berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan. Sehingga, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, gaji yang diterima akan meningkat.

Apabila dilihat dari data di atas, gaji buruh tamatan D4/S1/S2/S3 dua kali besaran buruh tamatan SD ke bawah.

Namun, upah buruh laki-laki dan perempuan terdapat kesenjangan. Gaji buruh laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan, pada setiap jenjang tamatan pendidikan.

Selisih gaji terbesar antara buruh laki-laki dan perempuan berdasarkan jenjang pendidikan, terdapat pada buruh tamatan D4/S1/S2/S3, yakni sebesar Rp 1,88 juta.

Jumlah Wisman Melonjak di Februari 2024, Walau Tak Setinggi Sebelum Pandemi

Jumlah Wisman Melonjak di Februari 2024, Walau Tak Setinggi Sebelum Pandemi

Kementerian Perdagangan menemukan tersangka dan barang bukti (tahap II) terkait kasus kecurangan meteran SPBU Nomor 34.413.4 Rest Area KM 42 B Tol Jakarta-Cikampek Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tersangka tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tahapan proses penanganan perkara dari penyidik setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (status P21).

"Hari ini, Kementerian Perdagangan menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus SPBU KA4 km 42 Kabupaten Karawang tersebut kepada JPU Kejati Jawa Barat melalui Korwas PPNS Polda Jawa Barat. Hal itu merupakan wujud keseriusan dari Kemendag dalam menindaklanjuti temuan yang telah diekspose Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 23 Maret 2024 lalu," kata dia dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Barang bukti kedua yang diserahkan berupa alat tambahan di SPBU. Diduga pemasangan alat tambahan di SPBU tersebut mempengaruhi hasil penakaran atau jumlah volume cairan bahan bakar minyak (BBM) yang diterima.

"Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian pada masyarakat atau konsumen," jelas Rusmin.

Kewenangan penanganan perkara resmi beralih dari Tim Penyidik Kementerian Perdagangan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jawa Barat melalui Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Polda Jawa Barat.

Turut hadir dalam penyerahan tersangka dan barang bukti yakni Direktur Metrologi Sri Astuti, Plt Kepala Seksi Korwas PPNS Polda Jawa Barat AKP Taufik Hidayat, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum Kejari Kota Bandung Mumuh Ardiyansyah, dan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Barat Cucu Gantina.

Rusmin menambahkan, perkara yang terjadi di SPBU ini merupakan hasil pengawasan Kementerian Perdagangan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan (HBKN) pada Maret lalu. Hal ini kemudian menjadi dasar adanya dugaan tindak pidana metrologi legal. Dari hasil pemeriksaan, terdapat bukti pelanggaran pidana dan patut diduga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Kemudian, dilakukan penyidikan guna membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya Rusmin menerangkan, yang dilanggar yaitu pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang terkait pemasangan alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, akar, atau timbang yang sudah ditera atau ditera ulang. Pelanggarannya dapat dikenakan sanksi pidana penjara satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

"Tahun ini Ditjen PKTN sudah menangani empat perkara terkait metrologi legal. Hasilnya, satu perkara sudah diputuskan pengadilan dengan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), dua perkara sudah berstatus P21, dan satu perkara masih dalam proses penyidikan. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan," lanjut Rusmin.

Pengawasan metrologi legal adalah ujung tombak dalam meningkatkan supremasi hukum bidang metrologi legal di Indonesia. Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengamanatkan Ditjen PKTN sebagai instansi pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengamatan, dan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU tersebut.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat masih menduduki posisi Menteri Perdagangan telah menyegel SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek di Teluk Jambe Barat, Karawang. Zulhas menyegel SPBU tersebut karena ditemukan kecurangan atas penggunaan alat tambahan pada 3 dispenser SPBU tersebut.

Temuan ini berdasarkan hasil pengecekan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga(PKTN) Kemendag. Zulhas mengatakan penggunaan alat curangi meteran pengisian bensin akan merugikan konsumen.

"Ini ditemukan dugaan bidang metrologi ilegal yang terjadi di SPBU wilayah Kabupaten Karawang di sini. Apa itu? Pompa di SPBU ini terpasang alat takar yang ini nggak boleh. Jadi ini bisa mempengaruhi perhitungan misalnya angkanya 20 (liter) tetapi yang keluar hanya 15 liter. Ini karena pakai alat tambahan ini tidak boleh, dilarang," kata Zulhas di SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek, Karawang, Sabtu (23/3/2024).

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) atau Tugu Insurance meraih penghargaan dalam ajang Certified Securities Analyst (CSA) Awards 2024. Anak perusahaan PT Pertamina (Persero) ini mendapatkan penghargaan The Outstanding Achievement in Energy and Corporate Insurance Solutions dalam kategori Best Innovation (Spesial).

Diketahui, Certified Securities Analyst (CSA) Awards merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas analis pasar modal yang tergabung dalam Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI). Sebanyak 121 emiten masuk menjadi nominator dari 934 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Adapun untuk pemilihan nominasi untuk emiten yang terpilih, didasarkan pada aspek profitabilitas di masa mendatang, aspek keterbukaan terhadap pemegang saham, aspek good corporate governance (GCG), aspek likuiditas saham, aspek manajemen risiko dan aspek environment social governance (ESG).

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko sekaligus Corporate Secretary Tugu Insurance Edi Yoga Prasetyo mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya intensitas penilaian pemenang dalam CSA Awards sangat ketat dan objektif.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Tugu Insurance kali ini. Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi seluruh upaya insan Tugu yang tak lepas dari penerapan tata kelola keuangan berkelanjutan dan komitmen terhadap keberlanjutan kinerja yang positif. Kami berharap pencapaian ini terus mendorong kami untuk memberikan dampak nyata bagi seluruh stakeholders dan masyarakat tentunya," jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Adapun, CSA Awards pada tahun ini mengangkat tema 'Indonesia Capital Markets: Adapting and Evolving in Global Economic Changes, untuk menggambarkan dengan kondisi ekonomi saat ini. CSA Awards 2024 diberikan dalam tiga kategori, yaitu Kategori Sektor untuk Papan Utama dan Pengembangan yang diraih oleh 23 emiten, Kategori Pilihan Analis yang diterima oleh 11 emiten, serta Kategori Inovasi Khusus yang dianugerahkan kepada 7 emiten dan menetapkan 41 emiten yang berhak mendapat penghargaan tersebut dan terbagi menjadi tiga kategori yang antara lain, Best Emiten Sector Main and Development Board Category, Best Emiten Analyst Favorite Category, serta Best Innovation/Special Category.

Simak juga video: PT Pertamina (Persero) Sabet 2 Penghargaan di Detikcom Awards

[Gambas:Video 20detik]

Video: Analisis Pengaruh Elon Musk Terhadap Kemenangan Donald Trump

Video: Analisis Pengaruh Elon Musk Terhadap Kemenangan Donald Trump

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) sebagai salah satu perusahaan digital telekomunikasi terdepan di Indonesia turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas diri siswa/I SMA sederajat di Indonesia. Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi siswa/I di Indonesia terhadap kebutuhan pasar talenta masa depan melalui program Telkom DigiUp 2024.

Ketua Satgas Program Telkom DigiUp, Danan menjelaskan program Telkom DigiUP adalah hasil kolaborasi Telkom dengan Akademisi (Yayasan Pendidikan Telkom) untuk mengadakan program sertifikasi digital skill berstandar global. Hal ini bertujuan dapat membentuk talenta muda yang cakap digital.

Sebanyak 15.209 siswa-siswi SMK/A telah terdaftar sebagai peserta program Telkom DigiUp tahun 2024. Pendaftar berasal dari 497 sekolah, 1464 Kabupaten dan Kota, serta 31 Provinsi tersebar di seluruh Indonesia.

“Proses seleksi Telkom DigiUp dilakukan serentak melalui website, di mana peserta mengerjakan tes langsung di platform tersebut. Seleksi juga mempertimbangkan kelengkapan dokumen pendaftaran dan kreativitas peserta dalam membuat reels” kata Danan kepada wartawan secara online, Kamis (7/11/2024)

Danan mengungkapkan dari 15 ribu pendaftar, sebanyak 1.150 peserta siswa SMA/K berhasil lolos ke tahap selanjutnya untuk mengikuti kegiatan pelatihan, bootcamp dan sertifikasi dengan alokasi pilihan program sebagai berikut; Backend Web Programer (Golang) dengan total 80 siswa, Digital Marketing (150 siswa), Social Media Marketing (130 siswa), UI/UX Design (220 siswa), Digital Graphic Designer (170 siswa), Web Programmer (React JS) (80 siswa), Cyber Security Officer (80 siswa), Fullstack Web Developer (Python Django) (80 siswa), Mobile Apps Developer (Flutter) (40 siswa), Internet of Things (IoT) Engineer dengan total 80 siswa, dan Microsoft Office Specialist Excel (40 siswa).

“Program terdiri dari 11 kategori dengan total 25 kelas, diikuti rata-rata 40-50 peserta per kelas. Program UI/UX Design adalah program yang paling populer, berfokus pada pengalaman pengguna untuk aplikasi online/mobile,” ujarnya

Danan menyebutkan pelatihan dimulai dengan sesi soft skill selama satu hari, yang mencakup keterampilan seperti kreativitas, manajemen waktu, pemecahan masalah, serta persiapan karir.

"Dilanjutkan dengan pelatihan berbasis kompetensi, mencakup teori, praktik, dan studi kasus industri. Kemudian ada bootcamp dengan mini project selama lima hari, dan diakhiri ujian kompetensi pada hari keenam,"katanya

Adapun, Senior General Manager Unit Social Responsibility Center Telkom Indonesia, Hery Susanto menyatakan apresiasinya pada kegiatan Telkom DigiUp 2024. Ia menilai sebuah negara dapat berkembang secara pesat atau tidak, bergantung pada kualitas SDMnya. Dengan kemudahan teknologi internet seperti sekarang ini, Telkom yang juga sebagai perusahaan di bidang digital telekomunikasi ingin mewadahi anak muda untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya.

"Melalui serangkaian pelatihan yang akan dilakukan, Telkom berharap dapat menyiapkan talenta-talenta digital berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan industri di masa mendatang,” ujarnya.

Telkom DigiUp 2024 akan berlangsung sampai dengan Desember 2024. Para peserta yang berhasil menyelesaikan rangkaian pelatihan yang diselenggarakan akan mendapat sertifikat BNSP secara gratis. Tidak hanya itu, para peserta juga secara otomatis akan tergabung dalam komunitas Digital Talent Telkom Group.