Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Unit usaha syariah (UUS) sejumlah perbankan mencatatkan peningkatan kinerja aset pada kuartal III-2024. Di tengah pertumbuhan aset itu, regulator mendorong agar UUS menjalankan pemisahan atau spin off menjadi bank umum syariah (BUS).

UUS Bank CIMB Niaga atau CIMB Niaga Syariah misalnya, mencatatkan total aset mencapai Rp 65,99 triliun pada September 2024, naik 7,37% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan aset Rp 61,46 triliun.

Direktur Syariah CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyebut, hingga akhir tahun aset perseroan diproyeksikan masih akan tumbuh single digit, karena pihaknya akan lebih fokus pada pertumbuhan pembiayaan yang diproyeksikan tumbuh double digit sekitar 12%-15% di akhir tahun.

Adapun dalam menggenjot pertumbuhan aset, pihaknya akan menggenjot lebih banyak dari sisi pinjaman, baik dari sisi korporasi maupun mortgage-nya.

"Selain itu kita akan lebih banyak fokus dari sisi pendanaan ke CASA," ungkap Pandji kepada kontan.co.id, Rabu (6/11).

Lalu ada UUS Bank BTN, kendati belum mempublikasikan kinerja di kuartal III-2023, namun per Semester I-2024 asetnya tumbuh 20,05% yoy menjadi Rp 55,54 triliun.

Kemudian, aset UUS Maybank Indonesia tumbuh 2,39% yoy menjadi Rp 43,10 triliun pada kuartal III-2024. Aset UUS Bank Danamon juga tumbuh 9,22% yoy per kuartal III-2024 menjadi Rp 13,90 triliun.
Selain itu, aset UUS Bank OCBC NISP naik 29,13% menjadi Rp 10,42 triliun per kuartal III-2024.

Seiring dengan pertumbuhan aset UUS bank tersebut, terdapat dorongan agar UUS menjalankan spin off menjadi BUS. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) pada tahun lalu.

Mengacu Pasal 59 POJK UUS, bank yang memiliki UUS dengan nilai aset mencapai porsi 50% terhadap total nilai aset induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu. Pemisahan juga dilakukan dengan memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, bank yang telah memenuhi ketentuan spin off adalah CIMB Niaga Syariah dan BTN Syariah di mana asetnya mencapai lebih dari Rp 50 triliun, mengacu aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pandji mengatakan, spin off ini ditargetkan akan rampung pada kuartal pertama di 2026.

Saat ini pihaknya sedang dalam proses mengurus perizinan yang berkaitan dengan peralihan status UUS menjadi bank umum syariah (BUS) sekaligus menganalisa model bisnis ketika transisi dari UUS menjadi BUS.

"Kita sedang melakukan analisis apa yang sekarang kita lakukan dan apa yang akan terjadi nanti setelah kita berubah. Selain itu, kita juga sedang melihat apakah model yang kita lakukan sekarang ini adalah yang paling bagus, dan apakah kita nanti setelah spin off akan fokus kepada misalnya segmen konsumer, nah itu yang sedang kita pikirkan," jelasnya.

Ia menjelaskan alasan CIMB Niaga Syariah mendirikan perusahaan baru daripada melakukan akuisisi lantaran kecukupan aset yang sudah mumpuni dan proses mendirikan perusahaan baru yang justru lebih sederhana dibandingkan dengan harus melalui akuisisi.

"Kita nanti akan mendirikan perusahaan baru karena modalnya kita itu cukup untuk modal KBMI 2 lah. Jadi rasanya kita secara infrastruktur pas spin-off nanti juga akan menggunakan infrastrukturnya Induk, yakni Bank CIMB Niaga. Jadi kita tidak perlu untuk beli bank lain, dan karena modalnya sudah cukup besar lntuk bisa berdiri sendiri," tegasnya.

Walau demikian, Pandji mengaku tidak menutup kemungkinan jika ada opportunity di luar, misalnya dengan membeli bank lain atau berjalan dengan yang lain.

"Kita selalu membuka opsi, tapi kalau ditanya fokusnya apa? Ya kita berdiri sendiri dulu sekarang," imbuhnya.

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (BTN) juga mengaku sudah menyepakati harga dengan calon bank syariah yang akan menjadi cangkang untuk Unit Usaha Syariah (UUS) BTN Syariah yang disebut-sebut merupakan PT Bank Victoria Syariah.

Direktur Utama BTN Nixon LP. Napitupulu mengatakan, proses spin off masih berlangsung. BTN juga sudah menyepakati nilai akuisisi dengan calon bank syariah yang akan menjadi cangkang dari BTN Syariah.

"Tapi eksekusinya dari Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat atau Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) diharapkan bisa rampung tahun ini. Karena ada dua dokumen diminta oleh calon yang kami lagi kerjakan dokumen itu," ungkap Nixon.

Adapun transaksi pembelian bank syariah itu bakal disepakati setelah adanya rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) terkait dengan akuisisi ini.

"Nanti mungkin transaksinya setelah adanya RUPS atau RUPS LB terkait dengan akuisisi ini. Untuk waktu RUPS atau RUPSLB kita serahkan kepada pengendali BTN yakni pemerintah," ujar Nixon.

Walau demikian, Nixon berharap dapat menyelesaikan transaksi ini selambat-lambatnya pada awal tahun 2025. Ia juga menargetkan spin off bisa terlaksana pada Juni atau Juli 2025.

"Tapi kalau bisa sih selambat-lambatnya awal tahun. Karena kan POJK-nya kami harus tertib di November 2025. Jadi kalau bisa kami belinya bisa kelar di awal tahun depan. Lalu setelah dibeli, dimiliki, dirapikan baru di-spin-off kurang lebih di Juni atau Juli 2025. Jadi ada waktu 6 bulan memindahkan barang," jelasnya.

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, kedua bank tersebut juga telah mempersiapkan aksi korporasi spin off UUS-nya. Kedua bank itu juga telah melakukan komunikasi serta koordinasi dengan OJK untuk pelaksanaan spin off.

"Kedua UUS tersebut tentunya dalam proses melakukan berbagai persiapan mulai dari penyesuaian model bisnis, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya," ujar Dian.

Dalam rangka spin off UUS-nya, BTN memang merencanakan adanya aksi korporasi berupa akuisisi. BTN memang sempat mengonfirmasi bahwa mereka sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah sebelumnya membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Namun, Dian mengatakan sampai dengan saat ini belum terdapat permohonan yang disampaikan kepada OJK terkait dengan rencana aksi korporasi BTN itu. Menurutnya, rencana akuisisi tersebut merupakan kewenangan pemegang saham kedua belah pihak bank.

Meski demikian, Dian menegaskan, akan selalu mendorong aksi korporasi untuk upaya konsolidasi industri perbankan syariah yang sehat.

“OJK akan selalu mendorong suatu aksi korporasi apabila pada akhirnya akan turut mendukung upaya konsolidasi industri perbankan syariah yang dapat melahirkan perbankan syariah yang lebih sehat, efisien, dan lebih berdaya saing serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” kata Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Valuasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) diperkirakan turun usai melakukan spin-off PT Adaro Andalan Indonesia (AAI) melalui skema Penawaran Umum oleh Pemegang Saham (PUPS).

Analis BRI Danareksa Sekuritas Erindra Krisnawan memperkirakan setelah spin-off, valuasi ADRO mungkin akan turun menjadi sekitar US$5,8 miliar hingga US$6,2 miliar.

"Penurunan ini mengindikasikan potensi penurunan sebesar 19%-24% dari harga saham saat ini atau US$1,4 miliar hingga US$1,8 miliar," ujar Erindra dalam laporan riset, dikutip Selasa (5/11/2024).

Dia melanjutkan, BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan penurunan valuasi ini mungkin dapat diimbangi dengan potensi peningkatan dari valuasi AAI. Hal tersebut mengingat saat ini AAI hanya dihargai pada rasio price to earnings (PE) 2 kali hingga 3 kali pada saat spin off.

Menurutnya, risiko utama bagi Adaro adalah apabila pasar memberikan diskon harga yang lebih besar, yang dapat menyebabkan risiko penurunan harga yang lebih besar.

Sebelumnya, ADRO menyampaikan akan memberikan tambahan dividen tunai final dalam jumlah sebesar-besarnya sampai dengan US$2,62 miliar ke pemegang sahamnya, berkaitan dengan spin-off AAI ini.

BRI Danareksa Sekuritas melihat nilai dividen ini setara dengan Rp1.346 per saham, atau imbal hasil sebesar 34% pada harga saham saat ini.

"Kami meyakini dividen yang direncanakan ini bertujuan agar pemegang saham yang ada dapat sepenuhnya menutupi pembelian AAI," ujar Erindra.

Pada perkembangan lain, Manajemen ADRO menuturkan perusahaan memiliki saldo kas internal secara konsolidasian yang cukup untuk melaksanakan pembagian dividen tunai. Hingga 30 September 2024, ADRO tercatat memiliki saldo laba yang belum dicadangkan senilai US$5,93 miliar.

Namun, lanjutnya, dalam rangka pengelolaan dana kas internal dan arus kas ADRO yang efisien, tidak menutup kemungkinan ADRO juga dapat menggunakan pendanaan pihak ketiga jangka pendek untuk pembayaran sebagian dari dividen tunai.

"Sebagaimana disampaikan sebelumnya dalam Keterbukaan Informasi tanggal 16 Oktober 2024, perseroan merencanakan pembagian tambahan dividen tunai final agar para pemegang saham perseroan, atas pilihannya sendiri, dapat berpartisipasi dalam pembelian saham PT Adaro Andalan Indonesia melalui pelaksanaan Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham," ujar manajemen.

Selain persetujuan pembagian dividen, ADRO juga akan membahas perubahan nama perseroan. Menurut manajemen, perubahan nama ini merupakan salah satu langkah perseroan memperkenalkan identitas baru perseroan sebagai entitas induk yang akan lebih berfokus pada bisnis hijau.

ADRO juga akan berfokus pada pengembangan proyek-proyek ramah lingkungan, dengan pilar bisnis Adaro Minerals dan Adaro Green, setelah terjadinya pemisahan pilar bisnis pertambangan batu bara termal dan beberapa bisnis pendukungnya melalui pelaksanaan PUPS.

Sebelumnya, Wakil Presiden Direktur Adaro Energy Indonesia Christian Ariano Rachmat dan Direktur Adaro Energy Indonesia Michael William P. Soeryadjaya menyampaikan perseroan berencana melakukan transaksi penjualan sebanyak-banyaknya 7.008.202.240 saham atau 7 miliar saham AAI melalui skema PUPS.

"Dengan memperhitungkan jumlah lembar saham setelah pemecahan nilai nominal saham AAI sebanyak 7 miliar saham, maka harga per saham adalah sebesar US$0,35," tulis manajemen ADRO dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (17/10/2024).

Apabila merujuk pada kurs Jisdor sebesar Rp15.536 per 16 Oktober 2024, maka harga per saham dari AAI adalah sebesar Rp5.437,6.

Lebih lanjut, ADRO menjelaskan harga penawaran PUPS adalah sebesar Volume Weighted Average Price atau harga rata-rata tertimbang yang terbentuk setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham AAI di Bursa Efek Indonesia, dengan tetap memperhatikan kewajaran transaksi sebagaimana diatur POJK 35/2020.

Harga penawaran final akan merujuk pada dua ketentuan. Pertama, serendah-rendahnya akan menggunakan harga pasar wajar saham AAI berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen. Kedua, setinggi-tingginya sebesar 107,5% dari hasil penilaian dari penilai independen.

Dengan demikian, nilai rencana transaksi secara keseluruhan serendah-rendahnya adalah sebesar US$2,44 miliar atau setara dengan 31,8% dari total ekuitas perseroan, dan setinggi-tingginya sebesar US$2,62 miliar yang setara 34,1% dari total ekuitas perseroan.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan asuransi umum, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU), termasuk salah satu perusahaan yang akan melakukan spin offunit usaha syariah dengan mendirikan perusahaan baru untuk memenuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemisahan unit usaha syariah Tugu Insurance tersebut merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat posisi dan kinerja perusahaan dalam industri keuangan syariah.

Presiden Direktur Tugu Insurance, Tatang Nurhidayat mengatakan, dalam memilih metode spin off, perusahaan telah melakukan kajian feasibility. Kajian ini dibuat dengan mempertimbangkan potensi market asuransi syariah di Indonesia, kondisi industri dan perusahaan saat ini, serta beberapa aspek lainnya.

Adapun Tugu Insurance akan mengumumkan metode spin offyang dipilih pada awal tahun 2025.

Lebih lanjut, Tatang menuturkan, saat ini Tugu Insurance masih dalam proses persiapan pemisahan unit syariah. Tugu Insurance optimistis bisnis unit usaha syariah akan tumbuh dan selaras dengan apa yang telah ditargetkan oleh perusahaan seusai pemisahan yaitu tetap mengoptimalkan potensi pasar serta menangkap peluang dengan baik.

“Untuk aset gabungan unit syariah per September 2024 sebesar Rp 185 miliar,” kata Tatang kepada KONTAN, Kamis (31/10)

Sementara itu, terkait dengan kinerja industri asuransi syariah, Tatang melihat, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Agustus 2024 lalu, kinerja industri asuransi syariah masih bertumbuh.

Tercatat segmen ini membukukan kontribusi sebesar Rp 17,63 triliun. Capaian ini tumbuh tipis 2,90% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Sementara premi unit syariah hingga September 2024, tumbuh lebih dari 150% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, jika dibandingkan asuransi konvensional, perolehan premi masih di bawah 10%, sehingga peluang untuk tumbuh masih sangat besar.

“Hingga akhir tahun 2024, jika melihat trenya, diperkirakan kontribusi atau premi syariah dapat tumbuh dua kali dibandingkan perolehan tahun lalu. Hal ini didorong oleh perkembangan unit usaha syariah, yang hingga saat ini masih terus tumbuh,” kata Tatang.

Tak hanya itu, Tatang memprediksi, potensi asuransi syariah juga masih besar, di mana mayoritas masyarakat Indonesia merupakan umat muslim dan komunitas-komunitas berbasis syariah terus tumbuh serta lifestyle halal juga sedang berkembang di berbagai sisi, mulai dari fashion, food hingga produk-produk finansial, termasuk asuransi.

Sebelumnya, OJK telah menyampaikan bahwa sebanyak 18 unit usaha syariah telah merencanakan spin off dengan cara mendirikan perusahaan baru pada tahun depan. Sampai dengan September 2024, sudah ada 29 unit usaha syariah yang telah melaporkan akan melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan baru.

Rinciannya di tahun 2024 ada sebanyak 3 unit usaha syariah, tahun 2025 ada 18 unit usaha syariah dan sisanya 8 unit usaha syariah pada 2026 mendatang.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asuransi syariah di Indonesia menunjukkan kinerja yang positif hingga kuartal III-2024 dan diproyeksikan terus bertumbuh hingga tahun 2025.

PT Asuransi Jasindo Syariah merupakan salah satu perusahaan yang mencatatkan peningkatan kinerja pada periode tersebut.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Syariah, Wahyudi, mengungkapkan bahwa hingga akhir September 2024, perusahaan mencatatkan total pendapatan asuransi syariah sebesar Rp 203,79 miliar.

Angka ini mengalami kenaikan sebesar 25,54% secara year on year (YoY), dengan rasio solvabilitas mencapai 950,79%.

"Adapun total aset mencapai sebesar Rp 548 miliar," jelas Wahyudi kepada KONTAN, Rabu (30/10).

Wahyudi menambahkan bahwa industri asuransi syariah di Indonesia secara umum mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Proyeksi hingga akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa industri ini akan terus bertumbuh dengan peningkatan aset diperkirakan mencapai 20% dibandingkan tahun lalu.

"Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi serta pergeseran pemasaran ke arah digital, kami optimis dapat menutup tahun dengan hasil yang memuaskan," tambahnya.

Selain itu, Asuransi Jasindo Syariah juga telah melakukan pemisahan unit usaha syariah (spin off) sesuai dengan amanat Pasal 68 Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Selaras dengan hal tersebut, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) juga melaporkan kinerja positif dalam asuransi syariahnya.

Presiden Direktur Tugu Insurance, Tatang Nurhidayat, menyatakan bahwa sepanjang tahun 2024, premi asuransi syariah diprediksi mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ia belum bisa menyebutkan besaran pertumbuhan premi hingga September 2024.

"Sejak awal 2024, perolehan premi dari Unit Usaha Syariah (UUS) Tugu Insurance masih sesuai dengan target dan terus mengalami pertumbuhan," jelas Tatang.

Menurut Tatang, potensi pasar syariah di Indonesia masih sangat besar, terutama dengan jumlah umat Muslim yang signifikan dan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang manfaat gaya hidup halal.

Meski demikian, ia mengakui bahwa penetrasi asuransi syariah masih rendah dibandingkan asuransi konvensional. "Dukungan dari berbagai pihak masih diperlukan untuk memperkuat literasi dan inklusi asuransi syariah di Indonesia," tutupnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, sebanyak 18 unit usaha syariah telah merencanakan spin offdengan cara mendirikan perusahaan baru pada tahun depan.

Sedangkan sampai dengan September 2024, berdasarkan catatan OJK, sudah ada 29 unit usaha syariah yang melaporkan akan melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan baru. Adapun rinciannya di tahun 2024 ada 3 unit usaha syariah, tahun 2025 ada 18 unit usaha syariah dan sisanya 8 unit usaha syariah pada 2026 mendatang.

Pengamat Asuransi dan Dosen Program MM-Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM Kapler Marpaung menilai melakukan spin offunit asuransi syariah ini tidak mudah. Padahal, rencana tersebut sudah diberikan kelonggaran waktu yang cukup lama.

Kapler menyebutkan, faktor utama yang membuat rencana spin off sulit dijalankan adalah kesiapan permodalan yang tidak mudah untuk dipenuhi. Disisi lain, perusahaan asuransi juga harus meningkatkan ekuitas permodalan untuk asuransi konvensionalnya yang jumlah kebutuhan dananya tidak kecil.

"Tapi perkembangannya saya lihat cukup baik. Ada sekitar 30 unit usaha syariah dari seluruhnya sejumlah 42 unit usaha syariah akan memisahkan diri dengan induk (spin-off). Itu artinya ada sisa sekitar 10-12 UUS yang akan mengalihkan portofolionya kepada perusahaan asuransi lain," kata Kapler kepada Kontan.co,id, Rabu (30/10).

Dengan begitu, menurut dia, pelaku asuransi syariah melihat pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia ke depannya sangat optimis. Selain itu, dia melihat pertumbuhan asuransi syariah lebih bagus dari asuransi konvensional.

"Pertumbuhannya di kuartal I tahun 2024 (YoY) naik 239% dan untuk asuransi jiwa syariah 9%. Ini kan bagus sekali ya melihat asuransi jiwa konvensional pertumbuhannya negatif," kata Kapler.

Kapler menyebutkan, kontribusi pendapatan asuransi syariah terhadap pendapatan asuransi nasional juga menunjukkan pertumbuhan, yakni naik 18% secara tahunan (YoY) untuk asuransi jiwa syariah dan naik 6% YoY untuk asuransi umum syariah.

Kapler menilai, manfaat spin-offpada asuransi syariah cukup banyak seperti, ketahanan permodalan dan daya saing yang semakin tinggi, investasi di SDM dan teknologi akan semakin baik, perlindungan konsumen akan semakin terukur dan operasional perusahaan lebih efektif dan efisien.

"Bagi nasabah tentu spin-off iniakan semakin memberikan kepercayaan yang semakin tinggi," ujarnya

Namun demikian, Kapler bilang, rencana spin offjuga memiliki sejumlah tantangan bagi perusahaan asuransi, seperti adanya keharusan kenaikan ekuitas atau modal atas usaha induknya yang jumlahnya sangat besar yaitu Rp 500 miliar - Rp 1 triliun di tahun 2028.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rumor BTN bakal mengakuisisi Bank Victoria Syariah kian terang. Sejalan dengan itu, saham dua pemilik manfaat terakhir (ultimate shareholder) Bank Victoria Syariah yakni Bank Victoria (BVIC) dan PT Victoria Investama Tbk. (VICO) ikut terkerek.

Saham BVIC dihargai Rp104 per lembar pada penutupan pasar Selasa (29/10), naik 2,97%. Seiring makin kencangnya rumor BTN mengakuisisi Bank Victoria Syariah pada sebulan terakhir, saham BVIC telah naik 25,30%.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberikan izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah (Manulife Syariah).

Pemberian izin usaha tersebut diberikan kepada perusahaan setelah memisahkan diri atau melakukan spin off Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia).

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-76/D.05/2024 pada 4 Oktober 2024.

“OJK telah memberikan izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah,” tulis Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Asep Iskandar dalam keterangan resminya dikutip pada Senin (21/10/2024).

Asep mengingatkan kepada Manulife Syariah untuk menjalankan kegiatan usaha dengan menerapkan praktik usaha yang sehat. Selain itu, perusahaan diminta senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dalam menjalankan bisnisnya.

Adapun Manulife Syariah beralamat di gedung Sampoerna Strategic Square, South Tower Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45–46 Jakarta 12930.Sebelumnya, Manulife Indonesia lebih dulu mendapatkan persetujuan OJK atas rencana spin off UUS pada 6 April silam.

Perusahaan berencana untuk mendirikan perusahaan baru dengan prinsip syariah.Menindaklanjuti persetujuan OJK, perseroan pun mengajukan permohonan izin usaha atas perusahaan baru kepada OJK. Setelah mendapat persetujuan izin usaha tersebut, Manulife Indonesia menyebut seluruh portofolio kepesertaan UUS perseroan akan dialihkan serta dikelola oleh perusahaan baru tersebut.

“Pemisahan UUS Manulife Indonesia dan pengalihan portofolio kepesertaan nasabah diperkirakan akan efektif mulai kuartal keempat tahun 2024, dengan tunduk pada persetujuan OJK,” tulis Manulife Indonesia dalam pengumumannya di Harian Bisnis Indonesia edisi Kamis (2/5/2024).

Manulife Indonesia memastikan seluruh proses akan dijalankan sesuai dengan peraturan terkait. Pihaknya juga memastikan segala hal yang terkait dengan polis asuransi Syariah nasabah Manulife Indonesia, seperti manfaat polis, hak, kewajiban, layanan, maupun proses klaim, tidak mengalami perubahan.

“Nasabah tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada polis,” tulis Manulife Indonesia.

Manulife Indonesia juga berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan optimal, serta akan menginformasikan secara transparan dan berkelanjutan terkait proses perluasan bisnis syariah ini.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merestui rencana pemisahan atau spin off Unit Syariah Asuransi BRI Life. BRI Life akan melanjutkan bisnis unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru. Spin off dilakukan karena unit syariah BRI Life sudah memenuhi ketentuan POJK No. 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Spin off ini akan dilaksanakan sesuai dengan keputusan OJK, dimulai pada rentang waktu Januari 2026 sampai dengan September 2026.

Direktur Utama BRI Life, Aris Hartanto mengatakan pemisahan Unit Usaha Syariah di BRI Life saat ini diperlukan untuk memberikan peluang sekaligus menjawab tantangan, bagi perkembangan industri asuransi syariah ke depan. BRI Life memproyeksikan tahun 2025 industri asuransi syariah akan tumbuh positif.

Pemisahan juga dilakukan untuk memperkuat struktur ketahanan, kemandirian, dan daya tahan BRI Life. Perseroan berkomitmen melayani nasabah dan menyediakan solusi asuransi berbasis syariah. "Selain itu terpisahnya unit syariah BRI Life dari induk bertujuan untuk menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

Dari sisi permodalan, UUS BRI Life memiliki ekuitas Rp232 miliar per akhir 2023. Angka itu sudah melampaui ketentuan OJK terkait nilai ekuitas minimal Rp100 miliar pada 2026. Dia optimistis ke depan penetrasi asuransi syariah di Indonesia akan semakin meningkat. Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Belakangan, halal awareness juga semakin meningkat di masyarakat. Ini menjadi peluang bagi asuransi syariah.

Berdasarkan data OJK dan ASEAN Insurance Surveillance Report 2022, penetrasi asuransi di Indonesia masih berada pada level 2,7 persen atau lebih rendah, dibandingkan dengan negara seperti Singapura (12,5 persen), Malaysia (3,8 persen), Thailand (4,6 persen). Aris menyakini, rendahnya penetrasi asuransi ini juga berpengaruh pada unit syariah. Tapi potensinya memang sangat besar.

BRI Life sendiri saat ini tercatat mempunyai fondasi yang kuat. Risk Based Capital (RBC) ada dii posisi 547,26 persen, mencerminkan BRI Life pada posisi yang kuat menghadapi berbagai risiko dan memberikan perlindungan bagi nasabah. Sebagai informasi, RBC minimum yang disyaratkan OJK adalah 120 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asuransi BRI Life (BRI Life) berencana untuk melanjutkan bisnis unit usaha syariah dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru.

Pemisahan usaha, atau spin off, ini direncanakan akan dilaksanakan sesuai dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai dari Januari 2026 hingga September 2026.

OJK telah menyetujui perubahan rencana kerja pemisahan unit usaha syariah BRI Life. Persetujuan ini diberikan karena BRI Life telah memenuhi ketentuan POJK No. 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Penerbitan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari amanat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Beleid ini mengatur kewajiban bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah untuk melakukan pemisahan unit syariah setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto menyatakan, pemisahan unit usaha syariah di BRI Life diperlukan untuk memberikan peluang sekaligus menjawab tantangan bagi perkembangan industri asuransi syariah ke depan. BRI Life telah memproyeksikan bahwa pada 2025, industri asuransi syariah akan tumbuh positif.

"Pemisahan Unit Usaha Syariah di BRI Life bertujuan untuk memperkuat struktur ketahanan, kemandirian dan daya saing BRI Life, hal ini merupakan komitmen kami dalam melayani nasabah dengan menyediakan solusi asuransi berbasis syariah. Selain itu terpisahnya unit syariah BRI Life dari induk bertujuan untuk menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien,” kata dia dalam keterangan resmi, Jumat (18/10/2024).

Ia menambahkan, ekuitas unit syariah BRI Life pada akhir 2023 mencapai Rp 232 miliar, yang telah melampaui syarat OJK mengenai nilai ekuitas minimal pada 2026, yaitu sebesar Rp 100 miliar.

Lebih lanjut, Aris mengungkapkan bahwa BRI Life mencatatkan Risk Based Capital (RBC) sebesar 547,26 persen, angka ini berada di atas ambang batas minimum RBC yang diatur OJK, yaitu sebesar 120 persen.

"Kami yakin, ini juga akan berdampak positif bagi asuransi syariah," imbuhnya.

Mengacu pada data OJK dan ASEAN Insurance Surveillance Report 2022, penetrasi asuransi di Indonesia masih berada pada level 2,7 persen, lebih rendah dibandingkan negara-negara seperti Singapura (12,5 persen), Malaysia (3,8 persen), dan Thailand (4,6 persen).

Menurut Aris, rendahnya penetrasi asuransi ini juga berpengaruh pada unit syariah. Walaupun demikian, ia optimistis bahwa penetrasi asuransi syariah di Indonesia memiliki prospek dan potensi yang menjanjikan untuk terus berkembang.

Hal ini disebabkan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dan meningkatnya kesadaran akan produk halal di kalangan generasi muda, khususnya milenial.

Peran pemerintah dan otoritas keuangan syariah dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah juga tidak bisa dilepaskan, sehingga kebutuhan akan produk dan jasa, serta layanan keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah semakin meningkat.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asuransi BRI Life (BRI Life) berencana untuk melanjutkan bisnis unit usaha syariah dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru.

Pemisahan usaha, atau spin off, ini direncanakan akan dilaksanakan sesuai dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai dari Januari 2026 hingga September 2026.

OJK telah menyetujui perubahan rencana kerja pemisahan unit usaha syariah BRI Life. Persetujuan ini diberikan karena BRI Life telah memenuhi ketentuan POJK No. 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Penerbitan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari amanat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Beleid ini mengatur kewajiban bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah untuk melakukan pemisahan unit syariah setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto menyatakan, pemisahan unit usaha syariah di BRI Life diperlukan untuk memberikan peluang sekaligus menjawab tantangan bagi perkembangan industri asuransi syariah ke depan. BRI Life telah memproyeksikan bahwa pada 2025, industri asuransi syariah akan tumbuh positif.

"Pemisahan Unit Usaha Syariah di BRI Life bertujuan untuk memperkuat struktur ketahanan, kemandirian dan daya saing BRI Life, hal ini merupakan komitmen kami dalam melayani nasabah dengan menyediakan solusi asuransi berbasis syariah. Selain itu terpisahnya unit syariah BRI Life dari induk bertujuan untuk menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien,” kata dia dalam keterangan resmi, Jumat (18/10/2024).

Ia menambahkan, ekuitas unit syariah BRI Life pada akhir 2023 mencapai Rp 232 miliar, yang telah melampaui syarat OJK mengenai nilai ekuitas minimal pada 2026, yaitu sebesar Rp 100 miliar.

Lebih lanjut, Aris mengungkapkan bahwa BRI Life mencatatkan Risk Based Capital (RBC) sebesar 547,26 persen, angka ini berada di atas ambang batas minimum RBC yang diatur OJK, yaitu sebesar 120 persen.

"Kami yakin, ini juga akan berdampak positif bagi asuransi syariah," imbuhnya.

Mengacu pada data OJK dan ASEAN Insurance Surveillance Report 2022, penetrasi asuransi di Indonesia masih berada pada level 2,7 persen, lebih rendah dibandingkan negara-negara seperti Singapura (12,5 persen), Malaysia (3,8 persen), dan Thailand (4,6 persen).

Menurut Aris, rendahnya penetrasi asuransi ini juga berpengaruh pada unit syariah. Walaupun demikian, ia optimistis bahwa penetrasi asuransi syariah di Indonesia memiliki prospek dan potensi yang menjanjikan untuk terus berkembang.

Hal ini disebabkan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dan meningkatnya kesadaran akan produk halal di kalangan generasi muda, khususnya milenial.

Peran pemerintah dan otoritas keuangan syariah dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah juga tidak bisa dilepaskan, sehingga kebutuhan akan produk dan jasa, serta layanan keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah semakin meningkat.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Asuransi BRI Life (BRI Life) menyampaikan rencananya untuk melakukan pemisahan unit usaha syariah (UUS) atau spin off dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru.

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto mengatakan, spin off unit usaha syariah ini rencananya akan dilakukan pada rentang waktu Januari 2026 sampai dengan September 2026.

"Ini, merupakan tindak lanjut atas amanat OJK dan untuk melakukan pemisahan unit usaha syariah (UUS) setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh OJK," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (18/10).

Lebih lanjut, Aris bilang spin off di BRI Life ini bertujuan untuk memperkuat struktur ketahanan, kemandirian, dan daya saing BRI Life. Hal ini juga seiring dengan komitmen perusahaan dalam melayani nasabah dengan menyediakan solusi asuransi berbasis syariah yang inovatif dan bernilai tinggi.

"Selain itu terpisahnya unit syariah BRI Life dari induk bertujuan untuk menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien," tuturnya.

Aris mengatakan, ekuitas unit syariah BRI Life pada akhir tahun 2023 sebesar Rp 232 miliar dan hal ini telah melampaui syarat OJK mengenai nilai ekuitas minimal pada tahun 2026, yakni sebesar Rp 100 miliar. Sementara Risk Based Capital (RBC) perusahaan tercatat sebesar 547,26%.

Sebagai informasi, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2023, perusahaan asuransi yang akan melakukan pemisahan unit usaha syariah (UUS) dapat dilakukan dengan dua cara.

Pertama, mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, yang nantinya hasil pemisahan UUS diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah, atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua, mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha. Dalam melakukan pemisahan UUS, perusahaan asuransi maupun reasuransi harus memenuhi persyaratan.

Di mana, syarat tersebut antara lain yaitu, dana tabaru dan dana investasi peserta UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabaru dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Kemudian, ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar Rp 100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi. Sementara itu, untuk unit syariah perusahaan reasuransi ekuitas minimum ditetapkan sebesar Rp 200 miliar

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) menyampaikan kabar terbaru terkait dengan rencana spin off saham anak usahanya PT Adaro Andalan Indonesia (AAI). Aksi korporasi itu termasuk skema penawaran umum perdana saham AAI.

Wakil Presiden Direktur Adaro Energy Indonesia Christian Ariano Rachmat dan Direktur Adaro Energy Indonesia Michael William P. Soeryadjaya menyampaikan perseroan berencana melakukan transaksi penjualan sebanyak-banyaknya 7.008.202.240 saham atau 7 miliar saham AAI melalui skema Penawaran Umum oleh Pemegang Saham (PUPS). Skema tersebut merujuk pada Peraturan OJK No.76/2017.

“PUPS akan dilaksanakan secara bersamaan atau berkesinambungan dengan proses penawaran umum perdana saham AAI,” papar Christian dan Michael dalam keterbukaan informasi, Kamis (17/10/2024).

Segera setelah penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham AAI tersebut, kepemilikan saham ADRO dalam AAI diperkirakan terdilusi menjadi sebesar 90% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor AAI.

ADRO mencatat total aset AAI senilai US$5,43 miliar setara dengan 52,9% total aset perseroan US$10,26 miliar. Adapun, pendapatan AAI US$2,65 miliar setara dengan 89,4% pendapatan perseroan US$2,97 miliar dan laba bersih AAI US$922,76 juta (termasuk nonrecurring gain US$322,93 juta) setara dengan 104,8% laba bersih ADRO US$880,18 juta.

“Nilai rencana transaksi secara keseluruhan serendah-rendahnya US$2,44 miliar dan setinggi-tingginya US$2,62 miliar,” ungkap manajemen Adaro.

Harga penawaran PUPS adalah sebesar Volume Weighted Average Price (Harga Rata-Rata Tertimbang) yang terbentuk setelah penutupan perdagangan pada hari pencatatan saham AAI di bursa.

ADRO mengungkap harga penawaran final merujuk pada dua ketentuan. Pertama, serendah-rendahnya akan menggunakan harga pasar wajar saham AAI berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen. Kedua, setinggi-tingginya sebesar 107,5% dari hasil penilaian dari Penilai Independen, sesuai dengan batasan kewajaran yang diatur POJK 35/2020.

Manajemen emiten yang dikendalikan oleh Garibaldi ‘Boy' Thohir itu menambahkan rencana transaksi itu diharapkan akan membantu AAI dan pilar bisnis nonbatu bara termal untuk meningkatkan fokus pengembangan dan kinerja.

Lebih lanjut, pemisahan ini juga akan membantu bisnis hijau ADRO untuk mendapatkan akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih banyak dan biaya pendanaan yang lebih kompetitif.

Selain itu, ADRO mengharapkan aksi korporasi emiten Boy Thohir tersebut memberikan akses yang lebih baik pada proyek-proyek ramah lingkungan dengan partner bisnis potensial peringkat atas, serta memberikan opsi investasi yang lebih banyak pada investor publik untuk berinvestasi sesuai dengan minat dan pandangannya.