Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto mengatakan, mayoritas bahan baku pembuatan Maung berasal dari dalam negeri.

“Itu mobil itu luar biasa, TKDN (tingkat komponen dalam negeri) 70 persen,” ujar Putranto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Putranto pun mengakui bahwa 30 persen komponen Maung didatangkan dari Korea Selatan.

Namun, ia menekankan, Maung buatan PT Pindad itu tetaplah sebuah mobil yang mumpuni.

“Kemudian untuk yang 30 persen, itu dari Korea, ya kerangka dasar, mesin, sama kerangka,” ujar Putranto.

“Bagus mobil itu, luar biasa, sampeyan harus punya ya,” kata dia.

Putranto menyebutkan, para menteri dan pejabat eselon I Kabinet Merah Putih bakal diwajibkan untuk menggunakan Maung buatan PT Pindad sebagai mobil operasional.

Pemerintah berencana memproduksi 10.000 unit. Meskipun dalam 100 hari kerja baru ditargetkan 50 persennya selesai.

“Untuk program 10.000 (Maung) ke depan, untuk yang 100 hari kerja diharapkan 5.000 sekian dan itu akan berlanjut,” ujar Putranto.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan, mobil Maung dipilih sebagai mobil dinas para menteri sebagai bentuk kebanggaan terhadap produk dalam negeri.

"(Alasannya) Pak Prabowo kan menggunakan itu sebagai mobil kepresidenan. Dan beliau bangga dengan produksi Pindad," kata Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu.

Sebelumnya, para menteri memakai mobil dinas bermacam-macam, salah satunya mobil produksi jepang, Toyota Crown 2.5 HV G-Executive.

Istana menegaskan mobil Maung buatan Pindad bakal menjadi mobil dinas para jajaran Kabinet Merah Putih. Arahan ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka-bukaan rencana pengadaan mobil Maung tersebut. Dia mengatakan pemerintah saat ini masih merencanakan pengadaan untuk mobil Maung.

Hasan pun kembali menekankan memang ada arahan untuk para menteri dari Prabowo untuk menggunakan mobil Maung secara langsung.

"Memang nanti menteri-menteri akan menggunakan mobil Maung. Ya kan kita perencanaan dulu ya, nanti soal detailnya nanti. Sabar dulu," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menegaskan rencana penggunaan mobil Maung untuk para menteri tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Belum tentu dalam waktu dekat semua menteri akan diubah mobil dinasnya dengan Maung Pindad.

"Nanti kan ini melewati tahapan-tahapan ya, jadi sabar dulu. Bukan berarti hari ini kemudian besok sudah kejadian, nggak begitu. Jadi perlu direncanakan dulu pasti," beber Hasan Nasbi.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara, kata Hasan, akan menjadi dua instansi utama yang mengurus pengadaan mobil Maung Pindad.

"Nanti ada Kementerian Sekretaris negara yang ngurus itu sama Kementerian Keuangan," sebut Hasan.

Kebanggaan Prabowo

Intinya, Hasan menekankan Prabowo ingin industri dalam negeri bisa berkembang pesat. Salah satunya dengan penggunaan mobil Maung oleh para pejabat negara.

Prabowo sendiri sejauh ini sudah mencontohkan penggunaan Maung sebagai mobil dinas. Orang nomor satu di Indonesia sangat bangga menggunakan Maung.

"Pak Prabowo kan menggunakan itu (Maung) sebagai mobil kepresidenan. Dan beliau bangga dengan produksi Pindad, dan beliau memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan juga untuk menggunakan mobil dinas yang sama," ungkap Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi menegaskan semua anggota kabinet, mulai dari menteri sampai kepala badan bakal menggunakan mobil Maung buatan Pindad.

"Pokoknya yang di lingkungan anggota kabinet disuruh pakai itu. Termasuk kepala badan juga," sebut Hasan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto di kesempatan berbeda mengatakan mobil Maung memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 70 persen. Dia mengatakan PT Pindad menargetkan ada 5.000 unit mobil yang bisa diproduksi dalam 100 hari kerja.

"Untuk 30% itu dari Korea, Mercy, SsangYong ya lantai dasar, mesin, sama kerangka. Bagus mobil itu, luar biasa, sampeyan harus punya ya," ujar Putranto usai rapat bersama Komisi XIII DPR di gedung DPR RI Senayan, di hari yang sama.

Saksikan Live DetikPagi:

JAKARTA, investor.id - Kepala Staf Kepresidenan (Kasetpres), Moeldoko turut hadir di rumah duka tempat Calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laos disemayamkan. Moeldoko menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kepergian Benny.

Moeldoko mengungkapkan, hingga saat ini, Benny Laos masih aktif menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf Presiden. 

“Perlu saya informasikan bahwa almarhum Beni Laos masih definitif sebagai staf khusus Kepala Staf Presiden dan belum mengundurkan diri. Jadi, beliau masih aktif,” jelas Moeldoko kepada awak media, di Rumah Duka Sentosa RSPAD, pada Minggu (13/10/2024).

Moeldoko juga mengenang Benny sebagai sosok yang baik dan penuh dedikasi. Ia berharap agar Benny Laos diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan tempat terbaik di surga.

“Beliau adalah orang baik, kami semua turut berduka atas kepergiannya. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan,” tutup Moeldoko. 

Sebagai informasi, Benny Laos mengalami kecelakaan speedboat Bella 72 di Bobobong, Kabupaten Pulau Taliabu, pada Sabtu (12/10/2024). Kapal yang ditumpangi bersama rombongan terbakar saat sedang mengisi bahan bakar. Benny Laos meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Survei Political and Economic Risk Consultant (PERC) menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Data yang dilaporkan oleh The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Pendidikan menjadi pondasi penting untuk mewujudkan Generasi Emas 2045.

Untuk mendukung mewujudkan Generasi Emas 2045, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memberikan Beasiswa Agrisrikandi HKTI ke China.

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, S.I.P., M.A. memimpin pelepasan Peraih Beasiswa Agrisrikandi HKTI ke China pada Rabu, 9 Oktober 2024 di Kantor Staf Presiden, Jakarta. 

"Saya turut bahagia terhadap kalian yang akan mendapatkan ilmu di luar negeri, karena kalian termasuk beruntung diberikan kesempatan, kalian mesti bersyukur," kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Diketahui, Generasi Emas 2045 merupakan sebuah wacana, dan gagasan dalam rangka mempersiapkan para generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi.

Diseminasi gagasan itu gencar dilakukan untuk menginspirasi generasi muda agar lebih bersemangat dalam belajar dan berkarya di segala bidang. Pada momentum satu abad kelak Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara maju dan sejajar dengan negara adidaya lainnya. Hal itu dapat diwujudkan jika generasi muda memiliki kompetensi, kreativitas, dan inovasi yang tinggi.

Moeldoko yang masih berdinas sebagai Kepala Staf Kepresidenan ini melepas lima kandidat terpilih yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia yaitu, Muhammad Farhan dari Sumatera Barat, Reina Lintang Asri dari Demak, Arsy Sulistyana dari Solo, Amirah Saldabila dari Sumatera Barat dan Daniel Dameon dari Pangkal Pinang. 

Pelepasan Peraih Beasiswa Agrisrikandi HKTI ke China turut didampingi oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Tani HKTI. 

Ketua Umum DPP Perempuan Tani HKTI, Dian Novita Susanto mengatakan Program beasiswa Agrisrikandi ke China ini dikelola langsung oleh Dewan Pengurus Pusat Perempuan Tani HKTI setiap tahunnya. 

“Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari HKTI dalam hal pemberdayaan pendidikan terhadap generasi emas Indonesia di masa mendatang,” ungkap Dian yang juga Pemenang Beasiswa Erasmus Scholarship 2023 yang mengambil jurusan Data Manager dan Agro Agroekologi di L'institut Agro Montpellier, Prancis ini.

Dian melanjutkan, beasiswa kali ini khusus untuk pendidikan D3 dengan beberapa jurusan yang tersedia yaitu E-commerce, Horticultural Technology, Pharmacutical dan Biology Technology di Nantong College of Sciend and Technology. 

Proses seleksi yang telah dibuka dari bulan Juli 2024 hingga September 2024. Penerima beasiswai akan menempuh pendidikan selama tiga tahun di China dan akan menjalani satu tahun persiapan bahasa dan dua tahun pelaksanaan pendidikan. 

"Mereka akan mendapatkan fasilitas penuh melalui pembebasan biaya pendidikan, tempat tinggal dan uang saku sehingga diharapkan peraih beasiswa ini mampu menggapai cita-cita nya dengan baik dan bertanggung jawab," pungkasnya. 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka-bukaan soal nasib Kantor Staf Kepresidenan saat berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober mendatang. Menurut Moeldoko, dipertahankan atau tidaknya lembaga non struktural itu akan tergantung pada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Jadi KSP ini sebuah lembaga non struktural ya, dan itu sangat tergantung dari pemimpin nasional, tergantung dari bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain, atau bahkan juga tidak dibentuk," ujar Moeldoko di kantornya di Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Menurut Moeldoko, lembaga serupa KSP sudah ada di era presiden sebelumnya. Pada masa Soeharto misalnya, ada Sesdalopbang atau Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan. Sementara pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Sesdalopbang dan UKP4 bertugas melakukan monitor dan evaluasi terhadap proyek strategis andalan masing-masing presiden. Sementara KSP punya cakupan kerja yang luas.

"Khusus untuk KSP sekarang ini agak luas cakupan kegiatannya. Di situ ada monev, ada the bottlenecking, disitu ada komunikasi politik dan komunikasi publik, di situ ada mengelola isu-isu strategis, sehingga memang cakupannya lebih luas," tuturnya.

Terlebih saat ini sudah ada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) yang fokus pada komunikasi politik dan publik. Oleh karena itu, kalau pun nanti ada unit kerja seperti KSP maka tugasnya adalah memonitor dan mengevaluasi program Proyek Strategis Nasional.

"Berikutnya mungkin apa tugasnya yang titik beratnya disini? Mestinya menurut saya kayaknya ke monev, monitor dan evaluasi terhadap program-program Prioritas Nasional dan PSN. Yang kedua, memastikan bahwa program itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir mungkin kira-kira di situ, untuk komunikasi publiknya mungkin sudah tidak ada lagi," tutupnya

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meyakini bubarnya organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan sesuatu yang positif.

Meski begitu, purnawirawan Jenderal TNI itu mengatakan pemerintah perlu hadir sebagai pendamping bagi mantan dari anggota JI, khususnya sebagai penasehat.

Hal ini disampaikan dalam kesempatan Rapat Koordinasi Penutupan Penyelesaian Konflik Sosial di Pulau Haruku, Provinsi Maluku di gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/7/2024)

“Pembubaran JI perlu kita perkuat lagi. Perkuat dalam arti bahwa ini organisasi besar. Maka perlu kehadiran dari semua kita untuk bisa menjadi pendamping, bisa menjadi penasehat dan seterusnya,” katanya kepada wartawan di Kantor KSP, Bina Graha, Jakarta Pusat.

Penyebabnya, Moeldoko menilai kebutuhan pendampingan bagi mantan anggota JI memang mendesak. Harapannya mereka dapat memiliki tanggung jawab yang lebih baik ke depan.

Tanggung jawab yang dimaksud, kata Moeldoko, termasuk terlibat di dalam kerangka pembangunan nasional Negara.

“Sehingga JI yang telah membubarkan diri ini betul-betul pada akhirnya memiliki tanggung jawab yang sama dengan yang lain dalam kerangka ikut terlibat dalam pembangunan nasional. Itu poinnya,” pungkas Moeldoko.

Sekadar informasi, JI merupakan Kelompok militan yang terkait dengan Al-Qaeda yang turut dituduh mendalangi beberapa serangan paling mematikan di Indonesia. Salah satunya, aksi pengeboman klub malam di Bali pada 2002.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan Revisi Undang-undang (RUU) TNI yang tengah menjadi sorotan.

Menurutnya, setiap pihak termasuk KSP akan terus mengawal dan memperhatikan perkembangannya, sehingga masyarakat tidak perlu berlebihan dan khawatir dalam menyikapi RUU TNI.

Hal ini disampaikan dalam kesempatan Rapat Koordinasi Penutupan Penyelesaian Konflik Sosial di Pulau Haruku, Provinsi Maluku di gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/7/2024).

"Jadi tolongenggakusah terlalu berlebihan untuk khawatir. Bahwa kami para TNI berkomitmen betul-betul ingin menjadi profesional," katanya kepada wartawan di Kantor KSP, Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Purnawirawan Jenderal TNI itu mengatakan bahwa lembaga pertahanan Negara itu akan terus berfokus untuk mengedepankan profesional seperti yang diinginkan masyarakat.

Oleh sebab itu, dia menilai melalui RUU TNI diharapkan lembaga tersebut dapat makin diperkuat.

"Syaratnya apa? Supaya kebutuhan alutsistanya dilengkapi, kesejahteraannya juga diperbaiki. Jadi menurut saya tidak perlu berlebihan menyikapi itu," kata Moeldoko.

Panglima TNI 2013–2015 juga memastikan bahwa lembaga tersebut akan selalu netral dan tidak kembali kepada TNI di masa Orde Baru yang ditakutkan masyarakat.

Penyebabnya, kata Moeldoko di dalam reformasi internal TNI itu terdapat 3 fokus.Pertama, mengenai struktur salah satunya yang berkaitan dengan dwifungsi dipastikan olehnya sudah tidak ada.

Moeldoko melanjutkan bahwa poin reformasikeduaadalah doktrin yang dipastikan olehnya tidak akan berubah dan akan terus mengikuti UU.

"Berikutnya reformasi yangketigaadalah kultural. Ini sedang terus berjalan. Karena apa? Karena, ya, masalah kultur ini, kan, enggak begitu saja mudah dirombak. Apa diubah, ini perlu waktu. Nah, konsistensi TNI untuk menuju ke sana tidak pernah bergeser," pungkas Moeldoko.

Sekadar informasi, Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan mengubah sejumlah ketentuan. Salah satunya adalah prajurit TNI aktif yang diizinkan menduduki jabatan di kementerian/lembaga sesuai keinginan presiden.

DPR sendiri telah menyetujui RUU TNI itu menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (29/5/2024).

Dalam UU TNI yang berlaku sekarang, prajurit TNI aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil di kantor non-kementerian yang membidangi koordinator bidang politik, keamanan, ketahanan, hingga Mahkamah Agung.

Meski demikian, RUU TNI akan memperluas perizinan prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil: selama presiden merasa memerlukan prajurit duduki jabatan di kementerian/lembaga maka anggota TNI aktif bisa ditarik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyebut ada setidaknya tiga prasyarat yang bisa membuat investor asing nyaman tanam modal, sehingga Indonesia bisa menjadi magnet investasi global.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan pemerintah telah berupaya untuk menjaga stabilitas keamanan, ekonomi, hingga politik supaya para investor bisa merasa nyaman ketika datang ke Indonesia.

“Kita kerja keras untuk menjaga stabilitas,” katanya saat pembukaan Groundbreaking Ceremony Pabrik Kendaraan Listrik VinFast Indonesia di Subang, Jawa Barat pada Senin (15/7/2024).

Pemerintah telah memberikan kemudahan dengan melakukan reformasi birokrasi supaya pelayanan publik dapat dilakukan secara cepat. Selain itu, pengurusan perizinan juga disebut tidak perlu bertele-tele dan diberikan kemudahan.

Selanjutnya, pemerintah juga telah membangun berbagai infrastruktur agar biaya logistik sampai rantai pasok di Indonesia menjadi lebih murah dan kompetitif bila dibandingkan negara lainnya.

Lantas dia menyebut tiga persyaratan yang diperlukan untuk membuat investor asing nyaman adalah stabilitas, layanan publik yang nyaman dan mudah, serta logistik dan rantai pasok yang efisien serta murah.

“Itu tiga persyaratan yang diharapkan oleh investor dan kita bekerja keras untuk itu,” tuturnya.

Selain itu, dia juga mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan regulasi melalui Omnibuslaw terhadap sekitar 70 Undang-undang yang disinkronisasikan dan melahirkan UU Cipta Kerja.

“Itu semua untuk memberikan kepastian dan kemudahan pengusaha bagi siapapun,” tegasnya.

Sebagai informasi, kelompok buruh telah mendaftarkan permohonan uji materiil untuk UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi pada 4 Desember 2023.

Adapun, perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu diajukan oleh kalangan buruh yakni Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta beberapa perseorangan selaku pemohon.