JAKARTA, investor.id - Ketua Persepi, Philips J. Vermonte, menegaskan bahwa data survei Poltracking Indonesia tidak mengandung kesalahan. Klarifikasi ini membuktikan bahwa Dewan Etik Persepi tidak menemukan data survei Poltracking memiliki kesalahan dalam Pilkada Jakarta.

"Dewan etik tidak mengatakan surveinya (Poltracking) salah," tegas Philips dalam konferensi pers, membedah hasil sidang dewan etik secara terbuka di Hotel Mercure Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024) malam.

Pernyataan ini menjadi bukti nyata bahwa survei Pilkada Jakarta 2024 oleh Poltracking Indonesia telah melalui proses yang sesuai dengan standar survei. Hasil survei Pilkada Jakarta yang dirilis Poltracking Indonesia diperkuat dengan pernyataan Philips, yang menepis tudingan miring. 

Dengan penjelasan ini, Philips turut menunjukkan bahwa keputusan Dewan Etik Persepi yang sebelumnya sempat mengundang perdebatan, tidak memiliki alasan kuat untuk menyatakan survei Poltracking Indonesia cacat. 

Sebelumnya, dalam konferensi pers "Mengungkap Kebenaran" terkait survei Pilkada Jakarta, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, menegaskan bahwa integritas Poltracking tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Poltracking berkomitmen menjaga kredibilitas data tanpa kompromi.

"Poltracking berkomitmen menjaga kredibilitas. Terhadap hasil survei Pilkada Jakarta Oktober 2024. Tidak ada dan tidak pernah mengubah elektabilitas walaupun dalam skala 0,000000001% pun. Poltracking tidak pernah kompromi mengenai hasil dengan klien," ujar Hanta Yuda dengan tegas.

Poltracking Indonesia dikenal luas sebagai lembaga survei yang selalu menunjukkan akurasi tinggi dalam berbagai kontestasi demokrasi. Proses ketat pengambilan data serta analisis yang presisi menjadi landasan reputasi mereka di dunia survei.

Hanta menekankan bahwa standar operasional prosedur (SOP) ketat yang diterapkan Poltracking menjadi jaminan keandalan hasil survei mereka. Hal ini membuktikan bahwa Poltracking tidak akan mempertaruhkan kredibilitasnya hanya demi survei tunggal.

“Dengan SOP yang sangat ketat ini, tidak mungkin Poltracking mempertaruhkan reputasinya hanya untuk satu survei Pilkada Jakarta,” tutupnya dengan yakin

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Independensi dan objektivitas dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dipertanyakan. Pernyataan muncul usai beberapa lembaga survei keluar dari keanggotaan perhimpunan.

“Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak?" kata Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi, dalam keterangan yang diterima, Kamis, 7 November 2024.

Menurut dia, publik juga bertanya-tanya atas dewan etik yang menyoal perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta. Sebab, ada juga perbedaan yang mengemuka dalam survei di Pilkada Jawa Tengah.
"Mengapa misalnya Jakarta yang dicermati, yang Jawa Tengah tidak. Ada urusan apa? Kan sama-sama melibatkan kepentingan publik. Jangan ada tebang pilih, kemudian independensi keanggotaan dewan etik itu mutlak harus dimiliki,” pungkasnya.

Sebanyak 3 lembaga survei keluar dari Persepi. Pertama, yakni Poltracking Indonesia mempertanyakan integritas himpunan tersebut,

"Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas," ungkap Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi.

Keluarnya Poltracking sisusul Parameter Politik Indonesia (PPI). Hengkangnya PPI disertai surat pernyataan pengunduran diri. Alasannya, mundur secara sukarela.

"Kami sampaikan bahwa Parameter Politik Indonesia, menyatakan diri mundur dan keluar secara sukarela dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)," demikian pernyataan melalui surat yang ditandatangani Direktur Parameter Politik Indonesia, Sadam Husen Falahuddin.

Kemudian Voxpol Center Research and Consulting menyatakan mundur. Voxpol menyatakan mundur dari keanggotaan melalui surat ke Persepi.

"Melalui surat ini, kami Voxpol Center Research and Consulting menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)," demikian bunyi surat itu.

Pengunduran ini dibenarkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Ia mengatakan Voxpol tidak lagi menjadi bagian dari PERSEPI.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Jakarta: Fenomena keluarnya beberapa lembaga survei dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik. Diawali oleh Poltracking Indonesia yang menyatakan hengkang pada awal November 2024, beberapa lembaga lain, seperti Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting, turut menyusul.

Keputusan beberapa lembaga survei ini untuk keluar dari Persepi memperlihatkan adanya ketegangan dan perbedaan pandangan yang mendalam terkait standar dan transparansi organisasi dalam menangani isu-isu etika penelitian.

Berikut tujuh fakta menarik tentang hengkangnya lembaga-lembaga ini dari Persepi:

1. Poltracking Indonesia Menyatakan Keberatan atas Sanksi Persepi

Poltracking Indonesia menyampaikan keberatannya terhadap sanksi yang diberikan Dewan Etik Persepi terkait perbedaan hasil survei Pilgub Jakarta 2024. Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengungkapkan, Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas.
"Pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas," ujar Masduri, Selasa 5 November 2024.

Masduri menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena persepsi ketidakadilan dalam perlakuan yang diterima Poltracking dari Dewan Etik.

Baca juga: Panggil LSI dan Poltracking Terkait Pilkada Jakarta, Dewan Etik Persepi: Kami Netral

2. Sejarah Panjang Poltracking Bersama Persepi

Bergabung sejak 2014, Poltracking telah terlibat dalam berbagai survei politik penting, seperti Pilpres 2014 dan 2019, serta sejumlah pilkada. Namun, setelah sepuluh tahun, Poltracking menyatakan keluar dari Persepi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Dewan Etik Persepi. Masduri mengkritik keputusan Dewan Etik yang dianggap tidak adil, tidak proporsional, dan tidak akuntabel.

3. Poltracking Tuding Dewan Etik Persepi Tidak Transparan

Poltracking menyatakan bahwa Dewan Etik Persepi tidak transparan dalam menjelaskan perbedaan hasil survei antara LSI dan Poltracking, yang menjadi dasar pemberian sanksi.

"Dewan Etik tidak menjelaskan bagaimana metode dan implementasi survei LSI dapat dianalisis dengan baik dan tidak mempublikasikan hasil analisis tersebut ke publik," kata Masduri.

4. Parameter Politik Indonesia (PPI) Menyusul

Beberapa hari setelah Poltracking mengundurkan diri, PPI juga resmi menyatakan keluar dari Persepi secara sukarela. Dalam surat pengunduran diri yang dikonfirmasi oleh Direktur PPI, Adi Prayitno, disebutkan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi internal PPI.

5. Voxpol Center Research and Consulting Ikut Hengkang

Setelah Poltracking dan PPI, Voxpol Center Research and Consulting juga mengumumkan pengunduran diri dari Persepi. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Voxpol, langkah ini menambah panjang daftar lembaga survei yang meninggalkan asosiasi tersebut dalam waktu berdekatan.

6. Kritik Terhadap Persepsi Ketidakadilan dalam Sidang Dewan Etik

Masduri menyebutkan bahwa Dewan Etik Persepi hanya memeriksa dua lembaga, yakni Poltracking dan LSI, tanpa melibatkan lembaga survei lain yang juga melakukan survei dalam periode berdekatan.

"Mestinya semua disidang untuk dilihat secara adil siapa yang bermasalah di dalam survei ini," ujarnya.

7. Fenomena yang Mungkin Terus Berlanjut

Hingga saat ini, tiga lembaga survei telah resmi menyatakan keluar dari Persepi, dan tidak menutup kemungkinan lembaga lain akan mengikuti jejak mereka. Fenomena ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan tanda tanya mengenai masa depan Persepi sebagai asosiasi yang seharusnya menjaga integritas dan kredibilitas lembaga survei di Indonesia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

HASIL survei antara satu lembaga dan lembaga yang lain bisa berbeda-beda. Itu boleh dan sah-sah saja. Semuanya bergantung pada metodologi yang digunakan, teknik pengambilan sampel yang diterapkan, waktu dan tempat pelaksanaan survei, serta berbagai faktor lain.

Namun, ketika hasil yang dirilis bertentangan satu sama lain padahal waktu pelaksanaan surveinya sangat berdekatan, hal itu bakal menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Sulit bagi publik menerima bila perbedaan hasil survei sejumlah lembaga terlalu mencolok, jomplang, ibarat langit dan bumi.

Masyarakat pantas curiga dan bertanya-tanya manakala ketidaksesuaian itu terjadi begitu ekstrem. Jangan-jangan ada lembaga yang mengabaikan metode ilmiah dalam mengumpulkan data yang akurat dan menganalisis tren opini publik.

Merebaknya kecurigaan tentu akan merugikan kredibilitas lembaga survei yang keberadaannya makin lazim di era demokrasi. Oleh karena itu, langkah Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) untuk meredam kegaduhan di masyarakat sudah amat tepat.
Dewan Etik Persepi yang diketuai Asep Saefuddin menginvestigasi prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia. Sebelumnya, kedua institusi itu berbeda hasil soal calon yang unggul di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Kedua survei dilakukan setelah debat perdana calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Survei LSI dilaksanakan pada 10-17 Oktober 2024. Survei Poltracking digelar pada 10-16 Oktober 2024. Pengumuman hasil survei juga disampaikan hanya berselang sehari.

Hasil survei LSI yang diumumkan Rabu (23/10) memotret elektabilitas tiga pasangan calon kepala daerah, yaitu Ridwan Kamil-Suswono (37,4%), Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (6,6%), dan Pramono Anung-Rano Karno (41,6%). Pram-Rano tertinggi di Pilkada Jakarta 2024 versi survei LSI itu.

Sebaliknya, Poltracking mengumumkan keunggulan Ridwan-Suswono mencapai 51,6%, sedangkan Pramono-Rano menempati urutan kedua dengan 36,4% dan Dharma-Kun meraih 3,9%. Walaupun sama-sama menempatkan Dharma-Kun sebagai pasangan di posisi paling buncit, kedua lembaga berbeda dalam hal pemilik elektabilitas paling tinggi. Poltracking bahkan mengindikasikan Ridwan-Suswono berpotensi menang satu putaran.

Setelah prosedur panjang dilakukan, Dewan Etik Persepi akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Poltracking Indonesia. Lembaga yang dikelola oleh Masduri Amrawi itu tidak diizinkan memublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik.

Dewan Etik menyatakan tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei oleh Poltracking sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik. Terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan oleh Poltracking Indonesia.

Dalam alam demokrasi yang sehat, keakuratan informasi dan kredibilitas lembaga survei sudah menjadi harga mati, pantang ditawar, tidak boleh dikompromikan. Survei memang harus menjadi spiegel (cermin) bagi masyarakat, bukan malah pendistorsi opini publik.

Akan tetapi, harapan itu sulit terealisasi jika lembaga survei memilih menjadi konsultan politik. Pihak yang seharusnya duduk manis di tribune penonton untuk mencermati dan menganalisis jalannya pertandingan, malah turun ke lapangan dan mengacak-acak permainan.

Itu sebabnya publik mengapresiasi lahirnya sanksi yang dikeluarkan Dewan Etik Persepi. Namun, Poltracking Indonesia malah menyulut pergolakan. Mereka melawan, tidak terima dengan sanksi, dan menyatakan keluar dari Persepi. Walaupun Poltracking berhak meninggalkan Persepi, perlawanan itu berpotensi menambah ketidakpastian tentang survei sebagai metode ilmiah yang objektif dan bisa dipercaya.

Publik berharap, ketegangan antara Poltracking Indonesia dan Persepi jangan sampai menjadi polemik berkepanjangan. Kita juga mendorong agar ekosistem survei yang tengah memanas bisa kembali teduh. Muruah survei mesti kembali pulih demi sehatnya demokrasi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Jakarta -

Selain judi online, pemerintah juga tengah fokus pada pinjaman online (pinjol) ilegal. Pinjol ini masih marak dan terus berkembang di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap alasan masih maraknya pinjol ilegal. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan maraknya pinjol ilegal salah satunya disebabkan rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan ada peningkatan literasi keuangan masyarakat, namun berdasarkan hasil SNLIK 2024, itu juga, terlihat indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," kata Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, dilansir detikFinance, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini kian mudah. Setiap orang bisa bertransaksi hanya lewat ponsel. Namun hal itu tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi..

"Cuma permasalahnnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" jelasnya.

Dia juga menyebut, digitalisasi keuangan memicu celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan seperti judi online dan pinjol ilegal.

Dia mendorong agar literasi keuangan digital masyarakat ditingkatkan dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Lewat acara tersebut, lanjut Djoko, masyarakat bisa mendapat kesempatan untuk mempelajari potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untik orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," terangnya.

(nkm/nkm)

JAKARTA - IDSurvey sebagai Holding BUMN Jasa Survei yang terdiri dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT SUCOFINDO, dan PT Surveyor mengadakan kegiatan yang berkolaborasi dengan Universitas Indonesia yang digelar di Hutan Kota Universitas lndonesia, Depok pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Kegiatan ini mengangkat tema "Program Pembangunan Arboreteum UI", sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan ruang hijau dan mendorong keberlanjutan lingkungan .

Dalam acara ini, turut hadir sejumlah tokoh penting, di antaranya Evi Afiatin, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT SUCOFINDO, yang memberikan sambutan pembukaan. drg. Nurtami, Ph.D., Sp.OF(K), Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia, juga hadir mewakili pihak akademik.

Turut dihadiri juga oleh Arif Bijaksana Prawira Negara selaku Kepala Unit TJSL PT Biro Klasifikasi Indonesia, Yen Ardhiean selaku VP TJSL PT Surveyor Indonesia, dan Nuri Hidayat selaku Kepala Unit TJSL PT SUCOFINDO.

Kemitraan strategis ini menjadi langkah penting dalam menyelaraskan penelitian akademik dengan konservasi lingkungan, mewujudkan visi UI sebagai kampus hijau. Sebagai bagian penting dari komitmen UI terhadap keberlanjutan, Arboretum ini dirancang sebagai fasilitas penelitian yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati, penyerapan air, penyerapan karbon, serta menjadi pusat pendidikan lingkungan.

Proyek ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mempromosikan hutan kota sebagai sumber daya penting dalam mengatasi perubahan iklim, meningkatkan ketahanan ekologi, dan memperbaiki kualitas hidup di kawasan perkotaan.

Pengembangan Arboretum UI akan berfokus pada penciptaan ruang terbuka dan inovatif yang mendorong konservasi dan menawarkan peluang penelitian akademik. Fasilitas yang direncanakan antara lain perpustakaan botani, herbarium, laboratorium stok karbon, dan area forest healing, menjadikan Arboretum UI sebagai ruang multifungsi untuk penelitian ilmiah dan kesadaran lingkungan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT SUCOFINDO, Evi Afiatin dalam sambutannya menyatakan, kebanggaannya atas keterlibatan perusahaan dalam proyek Arboretum UI, yang menurutnya merupakan inisiatif penting di tengah tantangan perubahan iklim global.

"Proyek ini tidak hanya menjadi upaya konservasi, tetapi juga pusat penelitian akademik yang akan mendorong inovasi dan pendidikan tentang keberlanjutan. Kerja sama dengan UI mencerminkan komitmen IDSurvey terhadap pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial, serta diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi komunitas akademik dan masyarakat luas," ujarnya.

Kolaborasi ini semakin memperkuat peran IDSurvey sebagai pemimpin dalam inisiatif keberlanjutan lingkungan. Sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), dukungan untuk Arboretum UI mencerminkan misi IDSurvey untuk menciptakan dampak lingkungan dan sosial yang berkelanjutan melalui kemitraan strategis dengan institusi pendidikan dan program pengembangan masyarakat.

Upacara peletakan batu pertama untuk Arboretum UI akan berlangsung akhir tahun ini, dan pembangunan diharapkan selesai pada pertengahan 2025. Dengan adanya proyek ini, IDSurvey dan Universitas Indonesia bersama-sama menetapkan acuan untuk ruang hijau yang mendukung keanekaragaman hayati, penelitian, dan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, berharap tidak ada lembaga jajak pendapat yang berbohong atau menyabotase hasil survei Pilkada Jakarta 2024.

Harapan ini disampaikan setelah muncul perbedaan signifikan antara hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking pada rentang waktu 10-17 Oktober 2024.

“Saya berharap tidak ada satu lembaga pun yang berbohong,” kata Yunarto, yang akrab disapa Toto, dalam program "Obrolan Newsroom" Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Toto mengharapkan perbedaan hasil kedua lembaga tersebut disebabkan oleh kesalahan input atau metodologi yang tidak sesuai.

“(Semoga) sekedar misalnya kesalahan sampling error atau metodologi yang tidak disengaja, walaupun apakah pernah ada (yang berbohong)? Banyak,” ungkapnya.

Toto, yang pernah menjabat sebagai Sekjen Persepi, menekankan bahwa konsekuensi terburuk dari masalah ini bisa berujung pada pemecatan lembaga yang terbukti berbohong.

“(Persepi) pernah memecat tiga lembaga dari Persepi karena terbukti berbohong, (jadi) bukan sekedar kesalahan metodologi. Tapi semoga tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Mengenai hasil survei, Toto menilai bahwa hasil LSI lebih mudah dicerna karena sesuai dengan tren dari hasil survei lembaga lain sepanjang bulan September 2024.

Ia mencatat bahwa pasangan calon (paslon) Pramono Anung-Rano Karno terus mengikis selisih elektabilitas mereka dengan paslon Ridwan Kamil-Suswono hingga 11 persen di akhir September 2024.

“Trennya memang RK-Suswono turun dan Pram-Doel naik, itu variabel kuantitatifnya,” tutur Toto.

Namun, Toto menekankan bahwa Poltracking perlu memiliki landasan yang jelas untuk menjelaskan situasi yang menyebabkan tren RK-Suswono kembali naik.

“Saya tidak tahu penjelasan dari teman-teman Poltracking, apakah ada situasi yang mengubah hingga RK-Suswono naik kembali,” jelasnya.

Sebagai informasi, hasil jajak pendapat LSI yang dirilis Rabu (23/10/2024) menunjukkan pasangan Pramono-Rano unggul dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen, sementara pasangan Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.

Pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, mencatat elektabilitas stagnan sebesar 6,6 persen. Survei LSI melibatkan 1.200 responden warga Jakarta berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Sementara itu, hasil survei Poltracking yang dirilis Kamis (24/10/2024) menunjukkan pasangan Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen, di mana Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan 51,6 persen.

Paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, tercatat dengan elektabilitas 3,9 persen. Survei Poltracking ini melibatkan 2.000 responden dan dilaksanakan pada 10-16 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) nomor urut satu, Suswono, menanggapi soal hasil survei elektabilitas yang berbeda antara LSI dan Poltracking.

Suswono kemudian mendukung terkait adanya undangan dari perhimpunan surveyor dalam menanggapi hasil yang berbeda tersebut.

"Apakah ada yang melanggar kode etik nggak? Karena dalam survei juga ada metodologi yang juga harus dipatuhi kan?" tutur Suswono, di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Adapun, menurutnya hal tersebut juga baik untuk menjadi pembelajaran, agar tidak ada survei yang bersifat abal-abal.

"Nah saya kira itu bagus tuh kalau bisa untuk pembelajaran supaya jangan ada pah survei yang sifatnya abal-abal gitu. Jadi sebaiknya aturan-aturan baku survei itu harus tetap di jalan," tuturnya.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia memiliki kesimpulan berbeda mengenai hasil survei elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Hasil survei LSI, misalnya, mengungkap bahwa pasangan Pramono Anung - Rano Karno memperoleh elektabilitas paling tinggi, sebesar 41,6%, mengalahkan elektabilitas Ridwan Kamil (RK) - Suswono yang sebesar 37,4%.

Survei tersebut dilakukan LSI terhadap 1.200 warga DKI Jakarta pada 10-17 Oktober 2024, dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sementara itu, survei Poltracking, pasangan RK-Suswono memperoleh angka elektabilitas sebesar 51,6% dan Pramono - Rano sebesar 36,4%. Pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan (PDIP) itu berada di urutan kedua.

Adapun, hasil dari Poltracking terungkap lewat survei tatap muka pada 10-16 Oktober 2024 yang melibatkan 2.000 responden, dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,2% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Dalam catatan Bisnis, perbedaan hasil survei itu biasa terjadi karena setiap lembaga survei memiliki metode dan pemetaan terhadap calon responden yang akan disurvei terkait Pilkada Jakarta.

Soal jumlah responden misalnya, kesimpulan LSI diperoleh setelah mereka mengumpulkan survei dari sebanyak 1.200 responden. Sementara itu, Poltracking sebanyak 2.000 responden.

LSI: Ada Efek ‘Si Doel’

Adapun Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengemukakan bahwa tingginya angka yang didapatkan pasangan Pramono Rano tersebut dikontribusi dari nama Rano Karno yang semakin dikenal oleh warga DKI Jakarta.

Rano Karno telah dikenal oleh 67,1% warga DKI Jakarta jika dibandingkan calon wakil yang lain seperti Suswono hanya 14,8% dan Kun Wardhana hanya 2%, sisanya 16,1% massa mengambang.

"Kalau cagubnya, lebih terkenal Ridwan Kamil yang meraih dukungan 40,6%, lalu Pramono 34,5% dan Dharma Pongrekun 5,7%," katanya.

Poltracking: Pilkada Jakarta 1 Putaran

Sedangkan, Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha, mengungkapkan ada potensi pilkada di Jakarta berlangsung dalam satu putaran. Hal ini menimbang elektabilitas pasangan RK-Suswono, yang menempati urutan pertama dengan angka sebesar 51,6%.

Kendati demikia, suara tersebut masih sangat mepet dengan persyaratan di Pilkada Jakarta, yakni sebesar 50%+1. Itu artinya, potensi Pilkada berlangsung dua putaran masih terbuka lebar.

“Kalau Pilkadanya tinggal kurang dari satu minggu, atau besok sudah hari tenang, maka survei ini akan lebih konklusif untuk memprediksi kemungkinan pemenangnya. Tapi karena pilkada Jakarta paling sangat dinamis, masing mungkin ada fluktuasi perubahan seterusnya, maka dinamika politik masih mungkin terjadi,” terangnya

Lembaga survei nasional Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkini mengenai keyakinan dan ekspektasi publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 5 tahun mendatang.

Survei ini diambil dalam kurun waktu 10-15 Oktober 2024, atau kurang lebih sepekan sebelum kekuasaan beralih ke tangan Presiden RI ke 8, Prabowo Subianto 20 Oktober 2024 lalu. Saat itu Kabinet Merah Putih belum terbentuk.

Saat ditanya mengenai pendapat mengenai kelompok koalisi dan oposisi pemerintah di DPR, mayoritas menginginkan adanya kelompok oposisi pemerintahan.

Sebanyak 49,2 persen dari 1.200 sampel menginginkan oposisi yang kuat di DPR untuk mengontrol jalannya pemerintahan Prabowo.

Sementara 36,4 persen berpendapat partai-partai politik di DPR sebaiknya bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo.

“Memang 49 persen mengatakan harus ada oposisi, 36 persen mengatakan partai-partai kita sebaiknya bergabung dalam koalisi pendukung Pak Prabowo,” kata founder sekaligus peneliti utama Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, dalam paparannya, Minggu (27/10).

Meski mayoritas, Burhanuddin menyebut bahwa angka ini tidak mencapai 50 persen responden.

“Meskipun mayoritas mengatakan harus ada oposisi yang kuat tetapi tidak mencapai 50 persen,” katanya.

Metode

Survei Indikator menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1200 orang. Dengan asumsi metode simpel random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error-MoE) sekitar +2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Lembaga Survei Indikator juga melakukan quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).

Indikator merilis hasil survei terbaru mereka dengan tajuk 'Keyakinan dan Ekspektasi Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran' pada Minggu (27/10).

Survei ini turut menyinggung tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Hasilnya, tingkat kepercayaan tertinggi ada pada TNI, Preisden dan Kejaksaan Agung.

Sementara partai politik, DPR dan KPK menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan publik terendah.

"Pemberantasan korupsi lebih banyak dinilai buruk/sangat buruk. Sedangkan kondisi penegakan hukum lebih banyak dinilai baik/sangat baik," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi.

Berikut hasil survei Indikator terhadap lembaga negara:

Meski tingkat kepercayaan publik terhadap parpol, DPR dan KPK rendah, berdasarkan data Indikator, trennya mengalami kenaikan. Artinya, kepercayaan publik mulai meningkat kepada lembaga negara ini.

Sementara terkait pelaksaan demokrasi, Indikator mengatakan mayoritas masyarakat sudah puas dengan pelaksanaannya.

"Mayoritas merasa puas dengan pelaksanaan atau praktik demokrasi di negara kita, 73,6%. Kepuasan atas kinerja demokrasi cenderung meningkat," kata Burhanuddin.

Survei ini dilakukan pada 10-15 Oktober. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia di Survei Nasional yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.200 orang.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Cagub Jakarta Ridwan Kamil (RK) menanggapi perihal perbedaan hasil survei elektabilitas yang berasal dari 2 lembaga survei berbeda namun dilakukan dalam periode yang sama, yakni 10-16 Oktober 2024.

Mantan gubernur Jawa Barat itu mengaku tidak terlalu memikirkan hasil apa pun yang keluar dari sebuah survei. Sebab menurutnya, apa pun hasil yang keluar, respons dari RIDO tetap sama, yakni untuk terus bekerja keras.

"Gini. Saya ulangi lagi ya survei itu bukan penentu takdir. Survei itu hanya pembaca situasi. Kalau surveinya tidak bagus, apa jawabannya, kita kerja keras. Kalau surveinya bagus jawabannya juga sama, kita teruslah kerja keras," tutur RK kepada wartawan usai menerima deklarasi dukungan dari Ormas Bang Japar di Setiabudi, Jaksel, Sabtu (26/10).

RK menekankan, yang dibutuhkan saat ini adalah kerja keras mengingat sisa masa kampanye tinggal 1 bulan lagi.

"Jadi saya tidak akan membahas statistik silakan saja, yang penting adalah mau bagus mau tidak bagus yang penting kita kerja keras untuk memenangkan karena masih ada waktu 30 hari memperbaiki yang kurang, menahan, menjaga yang baik, oke?" sambungnya.

Perihal ada sorotan atas perbedaan hasil dari dua lembaga survei, RK enggan ambil pusing.

"Saya nggak mau ikut hal-hal teknis sekali lagi, bagi saya yang penting mau apapun hasilnya mas, saya Ridwan Kamil aja dulu [Pilwalkot Bandung 2013], RK cuma 6% berakhirnya 45%. Jadi survei bukan penentu takdir oke ya," tegasnya.

Sementara Juru Bicara pasangan Ridwan Kamil-Suswono, Muhammad Kholid, melihat perbedaan hasil survei ini sebagai wujud dari kompleksitas Pilgub Jakarta. Dia mengaku optimistis, sebab hasil positif dan solid selalu terus berada di pasangan RIDO.

“Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa pasangan Ridwan Kamil-Suswono terus menunjukkan performa yang mengesankan di berbagai survei, dengan persentase elektabilitas yang solid dan positif,” ujar Kholid.

Kholid menekankan, fokus pada penyampaian program RIDO jadi poin utama untuk memanfaatkan sisa waktu kampanye yang ada.

“Oleh karena itu, fokus kami tetap pada penyampaian visi dan misi yang jelas, serta program-program konkret yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya dari survei LSI menyebutkan RIDO berada di urutan kedua, dengan angka 37,4 persen. Mereka di bawah Pramono Anung-Rano "Si Doel" Karno yang unggul dengan angka 41,6 persen. Calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana berada di urutan buncit dengan angka 6,6 persen.

Sementara di survei dari lembaga Poltracking, RK-Suswono berhasil memenuhi syarat satu putaran dengan angka 51,6 persen. Mereka unggul dari Pram-Rano seberar 36,4 persen, dan Dharma-Kun sebesar 3,9 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, menanggapi perbedaan hasil survei elektabilitas antara Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menjelang Pilkada Jakarta 2024.

Ridwan menilai hasil survei hanya alat evaluasi, bukan penentu kemenangan.

"Survei itu bukan penentu takdir. Justru ada puluhan lembar yang kita baca, oh disukai golongan tertentu, pendidikan tertentu," ujar Ridwan kepada media di DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2024).

"Jadi, mau baik mau buruk, bagi saya adalah evaluasi saja," tambahnya.

Ridwan mengakui tak mengetahui alasan perbedaan hasil survei antara LSI dan Poltracking. Ia menyarankan agar pertanyaan itu diarahkan kepada para ahli.

"Saya hanya konsumen dari membaca hasilnya seperti kawan-kawan media juga, tanyanya ke ahlinya kira-kira begitu ya," ujarnya.

Menurut Ridwan, hasil yang berbeda mungkin disebabkan oleh variasi dalam metode survei atau data yang digunakan. "Saya kira itu saja, jawabannya adalah survei itu adalah untuk mengevaluasi diri," jelasnya.

Berdasarkan survei LSI yang dirilis Rabu (23/10/2024), pasangan Pramono-Rano unggul dengan elektabilitas 41,6 persen, diikuti Ridwan Kamil-Suswono dengan 37,4 persen, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan 6,6 persen. Survei LSI melibatkan 1.200 responden.

Sementara itu, hasil survei Poltracking yang dirilis Kamis (24/10/2024) menunjukkan Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen, diikuti Pramono-Rano sebesar 36,4 persen, dan Dharma-Kun sebesar 3,9 persen. Survei ini melibatkan 2.000 responden.