JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waktum) Partai Gelora Fahri Hamzah mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sendiri nantinya bakal dipimpin oleh politikus Gerindra Maruarar Sirait.

Malang melintang dalam perpolitikan di tanah air, Fahri Hamzah awalnya bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), 10 November 1971 ini bahkan sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS pada 2003-2005.

Membawa bendera PKS, Fahri Hamzah juga diketahui tiga kali terpilih menjadi anggota DPR RI, yakni periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Pemegang gelar Magister Ilmu Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) ini bakan pernah terpilih menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019.

Namun, Fahri Hamzah akhirnya dipecat oleh PKS karena terjadi gejolak dalam internal partai pada 2016.

Tidak terima, Fahri Hamzah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Dalam putusannya, PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Fahri, tetapi PKS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pada tingkat banding, PKS kembali kalah sehingga PKS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 28 Juni 2018.

Kemudian, pada 30 Juli 2018, majelis hakim MA yang dipimpin Maria Anna Samiyati memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan PKS.

Dalam putusannya, majelis hakim kasasi memerintahkan agar PKS membatalkan pemecatan Fahri Hamzah dan membayar ganti rugi senilai Rp 30 miliar.

Diberitakan Kompas.com, Presiden PKS ketika itu, Sohibul Imam menyatakan bahwa PKS mengajukan PK terkait ganti rugi sebesar Rp 30 miliar tersebut.

Hasilnya, pada 25 November 2020, MA mengabulkan PK yang diajukan PKS sehingga menggugurkan kewajiban partai membayar ganti rugi Rp 30 miliar kepada Fahri Hamzah.

Kemudian, pada pada 28 Oktober 2019, Fahri Hamzah bersama eks Presiden PKS Anis Matta mendirikan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.

Namun, perjuangan Anis Matta dan Fahri Hamzah membesarkan Partai Gelora tidak mudah. Sebab, Gelora belum mampu lolos ke Parlemen.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Partai Gelora hanya memeroleh 1.282.000 suara atau masih dibawah satu persen dari seluruh suara nasional.

Oleh karenanya, Partai Gelora tidak memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.

Harta kekayaan

Tiga kali menjadi anggota DPR, berapa harta kekayaan Fahri Hamzah?

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Fahri Hamzah memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 7.582.876.506 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal pelaporan 1 Agustus 2014.

Hanya saja, tidak diketahui detail berapa bidang tanah atau berapa unit kendaraan yang dimiliki Fahri Hamzah dalam LHKPN sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 tersebut.

Sebab, LHKPN milik Fahri Hamzah tersebut tidak bisa diunduh atau dilihat detailnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi dipercaya menduduki jabatan Wakil Menteri Transmigrasi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun ke depan.

Pemegang gelar magister dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini memulai langkah politiknya bersama PAN.

Namun, Viva Yoga sebelumnya sudah aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa. Salah satunya Himpunan Mahasiswa Islam. Dia bahkan menjabat sebagai Ketua Umum HMI periode 1992-1993.

Bermodal pengalamannya di beberapa organisasi kemahasiswaan, Viva Yoga meniti karier politiknya di PN hingga dipercaya menjadi ketua departemen perencanaan monitoring dan pengendalian pemenangan pemilu pada 2000-2005.

Dikutip dari Antaranews, setelah itu, Viva Yoga dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) di Badan Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan (POK) DPP PAN untuk periode 2005-2010.

Hingga akhirnya, pria kelahiran 30 Mei 1968 ini didapuk menjadi Wakil Ketua Umum PAN periode 2020-2025.

Sementara itu, dalam pemerintahan, Viva Yoga Mauladi tercatat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Viva Yoga memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 410.000.000 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 25 Maret 2019 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk laporan periodik tahun 2018.

Menariknya, dalam LHKPN itu, Viva Yoga tidak melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan. Dia hanya tercatat memiliki mobil Honda Accord tahun 2010 dari hasil sendiri senilai Rp 160.000.000.

Kemudian, kas dan setara kas sebesar Rp 250.000.000. Sehingga, total harta Viva Yoga mencapai Rp 410.000.000.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Prof., Dr. Rachmat Pambudy menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Nama Rachmat Pambudy pernah diperkenalkan Prabowo Subianto saat masih menjadi calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sebagai salah satu pakar dari puluhan pakar lainnya untuk Indonesia Menang saat Pidato Kebangsaan bertema "Mewujudkan Swasembada Energi, Pangan, dan Air" di Semarang, Jawa Tengah pada 15 Februari 2019.

Dikutip dari Antaranews, Rachmat Pambudy saat itu diperkenalkan sebagai pakar di bidang pangan.

Lantas, siapakah sosok Rachmat Pambudy?

Pria kelahiran Yogyakarta, 23 Desember 1956 tersebut tercatat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) saat Prabowo Subianto menjabat sebagai ketua umumnya pada tahun 2006.

Hingga akhirnya, pada 2015, dia diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina HKTI dan mendirikan sekaligus menjadi Dewan Pakar Komite Pemantau dan Pengawasan Pertanian Indonesia (KP3I) pada 2016.

Berdasarkan pemberitaan Antaranews pada Mei 2007, Rachmat Pambudy juga pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU).

Dalam bidang akademik, pria yang meraih gelar doktor di bidang Penyuluhan Pembangunan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini tercatat sebagai dosen senior Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB.

Kemudian, politikus Partai Gerindra ini merupakan Guru besar fakultas Ekonomi Manajemen IPB University.

Selain menjadi praktisi dan staf pengajar di IPB, dikutip dari Antaranews, Rachmat Pambudy juga terjun ke dunia korporasi dengan menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSS) Tbk sejak 2018.

NSS merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terkemuka di Indonesia yang mengelola perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah.

Dalam pemerintahan, Rachmat Pambudy ternyata pernah menjabat sebagai pejabat struktural di Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Bungaran Saragih pada 2004.

Namanya juga pernah diajukan untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II bentukan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhyono (SBY).

Namun sayangnya, Rachmat Pambudy gagal masuk dalam kabinet karena Partai Gerindra memutuskan untuk tidak bergabung dengan pemerintahan SBY pada 2009-2014.

Terkait harta kekayaan, berdasarkan penelusuran Kompas.com di laman elhkpn.kpk.go.id, ada satu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Rachmat Pambudy.

Hanya saja, tidak ditulis jelas asal instansi dan jabatannya. Dalam laman resmi tersebut hanya tertulis bahwa LHKPN itu dilaporkan pada 22 Juli 2003 dan merupakan laporan periodik.

Selanjutnya, total harta kekayaan atas nama Rachmat Pambudy itu tercatat mencapai Rp 12.025.292.540.

Namun sayangnya LHKPN tersebut tidak bisa dibuka. Demikian juga, selalu gagal saat dicoba untuk diunduh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara sebagai Menteri Transmigrasi.

Diketahui, Kementerian merupakan pemecahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.

Lantas, siapa sosok Iftitah Sulaiman?

Politikus Partai Demokrat ini ternyata pernah menjadi ajudan dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dikenal dekat dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pria kelahiran Pandeglang, Banten, 10 Maret 1977 ini ternyata lama berkarier di TNI Angkatan Darat (AD) dan memiliki pangkat akhir sebagai Letan Kolonel (Letkol).

Iftitah Sulaiman juga merupakan lulusan terbaik dari Akademi Militer tahun 1999 dan penerima penghargaan Bintang Adhi Makayasa dari Presiden RI.

Dikutip dari Antaranews, Iftitah melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Lanjutan Perwira di India. Lalu, dua tahun kemudian meraih gelar S1 di bidang pertahanan dari Universitas Indore, India.

Kemudian, Iftitah meraih gelar Master of Arts in Leadership and Management dari Webster University pada 2016.

Selama berkarier di TNI AD, Iftitah merupakan pakar dalam bidang kaveleri. Dia juga pernah dikirim pasukan penjaga perdamaian di Lebanon pada tahun 2006, dan menjadi instruktur internasional pertama TNI di Australia.

Namun, Iftitah akhirnya memutuskan pensiun dan membangun bisnisnya sendiri pada 2019.

Dia diketahui adalah CEO Romeo Strategic Consulting, sebuah perusahaan konsultan di bidang politik, komunikasi, dan manajemen krisis.

Sementara itu, di bidang politik, nama Iftitah Sulaiman sempat masuk dalam Tim 8 yang menjadi tim perumus dalam penentuan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Tim 8 ini terdiri dari perwakilan tiga partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan, yakni Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ifititah Sulaiman berada di Tim 8 bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.

Namun, akhirnya Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan setelah Anies Baswedan dan Nasdem dinilai secara sepihak menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan.

Terkait harta kekayaan, nama Iftitah Sulaiman tidak ditemukan dalam direktori pencarian di laman elhkpn.kpk.go.id.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk orangnya dari Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Prasetyo Hadi adalah salah satu orang kepercayaan Prabowo. Dia merupakan Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Dikutip dari lama resmi Fraksi Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 ini lantas melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.

Kemudian, Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Prasetyo Hadi dilantik menjadi Anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri. Dia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Di DPR RI, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Kepemiluan serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Selain, di bidang politik, Prasetyo Hadi juga tercatat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia sejak 2014 sampai sekarang dan Direktur Utama PT. Tusen Hutami Lestari sejak 2016 sampai saat ini.

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Prasetyo Hadi memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 7.109.000.000 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 24 April 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk laporan periodik tahun 2023.

Harta itu terdiri dari sebidang tanah di Kota Bogor yang dilaporkan dari hasil sendiri senilai Rp 3.300.000.000.

Kemudian, tiga mobil dan dua sepeda motor yang disebut sebagai hasil sendiri, dengan rincian:

• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 senilai Rp 265.000.000
• Mobil Toyota Alphard S tahun 2012 senilai Rp 325.000.000
• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2016 senilai Rp 355.000.000
• Sepeda motor Honda GL 200 tahun 2013 senilai Rp 10.500.000
• Sepeda motor Honda N (110A) C AT tahun 2011 senilai Rp 3.500.000.

Selanjutnya, kas dan setara kas sebesar Rp 2.850.000.000. Sehingga, total harta kekayaannya tercatat berjumlah Rp 7.109.000.000 karena Wihaji tidak melaporkan kepemilikan utang.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membeberkan bahwa Presiden Terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto bakal mengumumkan jajaran menteri dalam kabinetnya pada Minggu (20/10/2024) malam.

Moeldoko mengatakan bahwa pilihan dari Menteri Pertahanan (Menhan) Kabinet Indonesia Maju ini dipilih agar dapat memastikan kinerja pemerintahan tidak mengalami kekosongan (vakum).

"Saya pikir iya ya, mestinya seperti itu, karena semaksimal mungkin tidak ada vakum, mungkin seperti itu tekniknya," ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Kendati demikian, Moeldoko melanjutkan bahwa dirinya belum memiliki informasi lebih lanjut terkait dengan daftar jajaran menteri yang akan dilantik.

Bahkan, Moeldoko urung bicara ketika menjawab isu yang beredar bahwa calon menteri akan dikumpulkan di Magelang sebelum atau sesudah diumumkan.

"Oh saya tidak tahu ya, saya tidak masuk ke sana, saya tidak masuk ke sana," pungkas Moeldoko.

Menurut catatan Bisnis, bocoran susunan kabinet Prabowo-Gibran masih menjadi teka-teki hingga saat ini.

Namun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kembali memberi sedikit bocoran tentang susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Dasco mengatakan bahwa kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan difinalisasi sebelum pelantikan pada 20 Oktober mendatang.

Sementara tentang isu susunan kabinet yang berkembang dan viral saat ini, Dasco mengatakan bahwa semuanya belum fix alias masih bisa berubah.

Dia juga menegaskan bahwa isu jumlah menteri maupun nomenklaturnya masih bersifat dinamis. Termasuk soal Menteri Penerimaan Negara yang diisukan bakal dibentuk.

"Bisa ada, bisa nggak, itu tergantung nanti finalisasi," kata Dasco di Kompleks Parlemen

Sebelumnya, Dasco juga membeberkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto masih melakukan simulasi terhadap jumlah nomenklatur kementerian pada kabinetnya mendatang.

Hal itu disampaikannya merespons isu bahwa jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang akan ditambah dari 34 kementerian menjadi 44 kementerian.

Menurut dia, penambahan jumlah kementerian dilakukan untuk optimalisasi tugas-tugas kementerian dalam rangka menunaikan janji kampanye Prabowo-Gibran yang ada dalam delapan misi Asta Cita yang diusungnya.

Wacana penambahan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo Subianto pun kemudian diikuti oleh wacana penambahan komisi di DPR.

Ketua DPR Puan Maharani pun mengatakan jumlah komisi akan bertambah jika jumlah kementerian pun bertambah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh mendatangi Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (27/9/2024). Menariknya, tokoh-tokoh tersebut digadang-gadang masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lima tahun mendatang.

Dikutip dari Kompas.id, tokoh yang hadir antara lain, Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, dan sejumlah elite Partai Gerindra.

Para tokoh tersebut bergantian datang ke kediaman Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dari siang hingga sore hari.

Menanggapi kedatangan sejumlah tokoh tersebut, Juru Bicara (Jubir) Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa.

“Kalau beliau-beliau kan memang terkait dengan Pak Prabowo. Pak Sjafrie asisten khusus Pak Prabowo dan selama ini membantu Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan,” ujar Dahnil dikutip dari Kompas TV, Minggu (29/9/2024).

"Mbak Meutya kan juga Ketua Komisi I adalah mitra kerja Pak Prabowo. Jadi, beliau-beliau ya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo,” katanya melanjutkan.

Dikonfirmasi kembali apakah pertemuan terkait proses penunjukkan menteri, Dahnil mengaku, tidak tahu. Dia menegaskan bahwa pembentukan kabinet atau penunjukkan menteri ada di tangan Prabowo.

“Saya enggak tahu. Tapi, yang jelas nanti akan diumumkan Pak Prabowo secara langsung,” jawabnya saat dikonfirmasi apakah Sjafrie bakal menjadi Menteri Pertahanan dan Meutya Hafid bakal menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Demikian juga, Dahnil mengaku, tidak tahu saat ditanya mengenai kabar bahwa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Abdullah Azwar Anas dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan bakal masuk dalam kabinet Prabowo.

“Saya enggak tahu kalau itu, yang tahu Pak Prabowo,” katanya.

Dahnil kembali mengaku bahwa dirinya tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai jumlah kementerian yang akan dibentuk oleh Prabowo.

Dia hanya menegaskan bahwa Prabowo sudah mengantongi sejumlah nama yang dipertimbangkan bakal menjadi pembantunya di pemerintahan mendatang.

Menariknya, Dahnil menyebut, nama-nama tersebut berasal dari partai politik (parpol) dan juga usulan dari organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Yang jelas prabowo sudah mengantongi beberapa nama, beliau sedang menimbang dan mempertimbangkan semua nama itu, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain. Jadi, bukan hanya dari partai politik, juga ada usulan dari ormas,” ujarnya.

Diketahui, sejumlah nama dikabarkan bakal masuk dalam kabinet Prabowo. Antara lain Sjafrie Sjamsoeddin bakal menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) dan politikus Partai Golkar Meutya Hafid menjadi Menkominfo.

Menariknya, ada nama kader PDI-P Abdullah Azwar Anas dan tokoh yang dekat dengan PDI-P Budi Gunawan juga dikabarkan bakal masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal, diketahui bahwa PDI-P saat ini belum memutuskan bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Terkait susunan kabinet dan menteri, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa bakal diumumkan langsung usai pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada pada 20 Oktober 2024.

"Rencananya begitu," ujar Dasco saat dimintai konfirmasi Kompas.com, pada 16 September 2024.

Namun, Dasco mengaku, tidak mengetahui perkembangan terbaru dari proses penyusunan kabinet. Sebab, menurut dia, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai GerindraPrabowo Subianto mengatakan bahwa sebagian besar kabinetnya diambil dari menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini diungkapkan oleh Prabowo dalam pidatonya di Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024).

"Pak, maaf pak. Karena bapak milih orang-orang hebat, maka sebagian dari mereka, kabinet saya nanti ini," terang Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo bercerita soal melihat cara kerja Jokowi. Ia mengatakan bahwa sang Presiden bekerja keras dan agenda yang cukup padat.

"Dari hari pertama saya ikut kabinet saya lihat pikiran beliau, kerja beliau, luar biasa pak. Ndak tahu saya bisa ikuti jejak bapak, 7 kali rapat sehari bagaimana?," jelasnya.

Ia juga menuturkan soal para menteri yang takut jika diajak oleh Jokowi, lantaran dapat mengorbankan waktu tidurnya.

"Pada ngeri Pak, kalau diajak beliau. Waduh ini enggak bisa tidur. Di pesawat itu lima jam terbang, lima jam diskusi. Jadi pada itu alasan, kalau bapak ajak mereka itu alasan," terang Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal mengumumkan susunan kabinet pada tanggal 21 Oktober 2024 nanti.

Hal itu dibocorkan oleh Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di sela-sela acara launching buku berjudul Sea Power Indonesia di era Indo Pasifik di Wisma Elang Laut, Jakarta, Selasa (7/8/2024).

"Kemarin dia [Prabowo] bilang aku dilantik tanggal 20, 21 aku umumkan kabinet itu aku lantik, terus sidang kabinet 23," tuturnya.

Luhut juga memastikan bahwa pihaknya bakal membantu pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun ke depan nanti agar berjalan dengan baik dan lancar sesuai instruksi dari Presiden Jokowi.

"Pak Presiden bilang agar saya tetap terus komunikasi dengan Pak Prabowo, saya juga bilang siap," katanya.

Dia mengimbau kepada masyarakat dan pihak terkait untuk membantu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga semua program yang dijanjikan selama kampanye kemarin bisa berjalan lancar.

"Ayo kita dukung pemerintahan yang akan datang. Ya tentu tidak sempurna, tapi saya optimis karena saya punya pembanding waktu saya dulu Kepala Staf Presiden 2014 dengan sekarang ini," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyebut masih belum mengetahui terkait dengan bocoran susunan menteri kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia pun tidak ingin berandai-andai bila dipercaya kembali masuk kabinet pemerintahan selanjutnya.

“Kami serahkanlah [ke presiden], jangan kami bilang siap-siap gitu, ini kami berikan semua kewenangan dan prerogatif ini kepada presiden terpilih,” kata Sandi seperti dilansir dari Antara, Senin (5/8/2024).

Sandi mengungkapkan bahwa belum ada pembicaraan terhadap dirinya terkait dengan kabinet di era presiden terpilih.

Namun, dia meyakini siapapun yang menduduki jabatan Menparekraf adalah pilihan terbaik dari presiden.

“Saya meyakini bahwa kabinet ke depan itu, mau bagaimanapun adalah prerogatif presiden, dan kami serahkan 100% kepada bapak presiden,” ujar Sandi.

Menurut Sandi, dirinya bahkan sudah menyiapkan dokumen untuk diserahkan kepada penggantinya di Kemenparekraf.

“Jadi harapannya, siapapun nanti akan melanjutkan kebijakan parekraf yang sudah semakin menunjukkan kemajuan yang signifikan, ini bisa menjadi aspek keberlanjutan dipastikannya,” ucap Sandi.

Dalam kunjungannya di Kota Batam, Sandi sempat berpamitan kepada pelaku usaha dan masyarakat yang hadir. Bahwa ini menjadi kunjungan kerja terakhirnya di Kepri.

Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kota Batam, selain meresmikan gudang salah satu perusahaan, sekaligus menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan Amsakar- Li Claudia yang berlaga di Pilkada Kepri 2024.

Sandi mengaku tidak sempat untuk bertemu dengan Prabowo di Batam.

“Hari ini katanya Pak Prabowo ke Batam, tapi hari ini jadwal saya padat habis ini (Batam) ke Tanjung Pinang, biasanya ketemu setiap minggu saat kabinet,” kata Sandi.

Sementara itu, Presiden Terpilih Prabowo Subianto masih dalam tahap mendesain struktur kabinet di pemerintahannya nanti, yang resmi dilantik pada Oktober 2024.