Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memperingatkan anak buahnya di Kementerian PUPR agar jangan pernah berani bermain-main dengan uang negara.

Basuki mengatakan, Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah mengelola uang negara hingga mencapai Rp 1.000 triliun. Menurutnya, jumlah tersebut sangatlah besar, apalagi mengingat tanggung jawabnya dalam pembangunan nasional.

"Kalau saya dengan teman-teman insan PUPR, saya selalu bilang, awas jangan main-main! Tugas PU hanya membelanjakan uang negara, tugas ibu Menteri Keuangan mencari uang negara," kata Basuki, dalam acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Basuki sendiri mengaku malu apabila ada anak buahnya yang melakukan penyelewengan. Sebab menurutnya, tugas PUPR hanyalah membelanjakan uang negara, berbeda dengan Kementerian Keuangan yang punya tanggung jawab besar mencari sumber-sumber keuangan.

"Tugas PUPR membelanjakan, nggak ada yang lain. Jadi kalau kita membelanjakan dengan semberono saya malu dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang susah payah mengumpulkan," ujarnya.

Atas hal ini, Basuki bilang kalau sampai ada anak buahnya yang melakukan penyelewengan dan bermain-main dengan uang negara, ia akan langsung meminta maaf ke Sri Mulyani. Bahkan bila perlu, hingga mencium tangannya.

"Jadi kalau ada penyelewengan pasti yang pertama saya datangi beliau dan saya cium tangan minta maaf. Itu yang selalu saya sampaikan," kata dia.

Merespons pernyataan Basuki, Sri Mulyani mengatakan bahwa Basuki merupakan sosok menteri yang baik dalam membelanjakan uang negara. Menurutnya, hal tersebut pun sulit untuk dilakukan.

"Karena memang belanja tuh susah. Belanja yang baik seperti Pak Bas," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani juga merespons pernyataan Basuki yang berjanji akan mencium tangannya bila ada anak buah yang semberono. Katanya, Basuki tidak pernah mencium tangan Sri Mulyani.

"Pak Bas cium tangannya sendiri sih, nggak pernah cium tangan saya," canda Sri Mulyani.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 1.315,47 triliun untuk dipergunakan sepanjang 10 tahun pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan data Kementerian PUPR, jumlah tersebut terdiri atas pagu anggaran tahun 2015-2019 mencapai Rp 564,93 triliun, serta pagu anggaran tahun 2020-2024 sebesar Rp 750,54 triliun.

Lebih rinci, pagu senilai Rp 1.315,47 triliun tersebut terdiri dari Rp 408,76 triliun anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Rp 571,38 triliun untuk Ditjen Bina Marga, Rp 223,28 triliun untuk Ditjen Cipta Karya, serta Rp 94,77 triliun untuk Ditjen Perumahan.

Simak Video: Jokowi Minta Upaya Penyelamatan Uang Negara, Singgung UU Perampasan Aset

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR untuk membahas Pembicaraan Tingkat I dan Pembahasan Rancangan Undang Undang tentang APBN ΤΑ 2025. Tidak seperti biasanya ketika mengakhiri rapat, kali ini tangis Sri Mulyani pecah sambil mengucapkan terima kasih kepada anggota Badan Anggaran DPR.

Sri Mulyani mengapresiasi kerja sama yang sudah terjalin antara Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR dalam penyusunan APBN Dia juga mengapresiasi kinerja jajaran Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja keras menjaga keberlangsungan keuangan negara.

“Kami tahu perjuangan menciptakan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia belum berhenti dan berakhir. Dalam kesempatan baik ini selain berterima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada DPR, Badan Anggaran, dan kepada tim kami di Kementerian Keuangan,” ucap Sri Mulyani sembari terbata-bata dan meneteskan air mata.

Dia berterima kasih kepada Badan Anggaran DPR dan seluruh anggota DPR yang sudah bekerja sama sejak tahun 2016 hingga tahun 2024 ini. Khususnya terkait masukan dalam penyusunan APBN dalam 8 tahun terakhir. Rapat tersebut menjadi rapat terakhir dengan Badan Anggaran DPR. Selanjutnya pembahasan rancangan APBN 2025 akan dibawah dan disetujui di Rapat Paripurna DPR.

“Hari ini adalah titik-titik dimana saya mengakhiri tugas dari kabinet di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” tutur Sri Mulyani.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan selama ini. Dia mengajak seluruh pihak untuk memastikan setiap uang negara yang dipakai dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Saya tahu bahwa mereka bekerja keras dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga untuk memastikan APBN dirancang, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini bisa memberikan sumbangan kepada pembangunan Indonesia,” ucap Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pentingnya APBN dalam pembangunan bangsa. Termasuk di antaranya membangun dan merenovasi fasilitas olahraga berupa stadion sepak bola.

"APBN mendukung sepak bola nasional melalui pembangunan berbagai stadion sepak bola training center dan dukungan anggaran untuk persiapan, pelatihan, hingga pertandingan, dan berbagai penyelenggaraan pertandingan," ujar Sri Mulyani dikutip dari Instagram @smindrawati, Sabtu (3/8/2024).

Secara rinci ia menyebut pada 2024 ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,87 triliun untuk membangun dan merenovasi 21 stadion yang ada di berbagai wilayah Indonesia.

Termasuk di antaranya dengan anggaran tertinggi ada Stadion Utama Sumatera Utara senilai Rp 587 miliar dan Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang senilai 331,56 miliar.

"Tahun 2024 ini APBN dengan anggaran Rp 2,874 triliun mebiayai renovasi dan pembangunan 21 stadion di berbagai lokasi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Jogyakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur," jelasnya.

Secara rinci dalam unggahan tersebut Sri Mulyani membagikan daftar 21 stadion di Indonesia yang sedang dibangun/renovasi lengkap dengan pagu anggarannya. Berikut daftarnya:

- Stadion Harapan Bangsa, Kota Banda Aceh (Rp 324,56 miliar)
- Stadion Dimurthala, Kota Banda Aceh (Rp 84,09 miliar)
- Stadion Utama Sumatera Utara (Rp 587 miliar)
- Stadion Teladan, Kota Medan (Rp 275,39 miliar)
- Stadion Bumi Sriwijaya, Kota Palembang (Rp 67,19 miliar)
- Stadion Demang Lehman, Kabupaten Banjar (Rp 108,48 miliar)
- Stadion Segiri, Kota Samarinda (Rp 74,58 miliar)
- Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang (Rp 47,74 miliar)
- Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor (Rp 54,78 miliar)
- Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi (Rp 29,52 miliar)
- Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi (Rp 42,43 miliar)
- Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung (Rp 40,45 miliar)
- Stadion Maguwoharjo, Kabupaten Sleman (Rp 99,5 miliar)
- Stadion Jatidiri, Kota Semarang (Rp 21,82 miliar)
- Stadion Gelora Bumi Kartini, Kabupaten Jepara (Rp 54,41 miliar)
- Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang (Rp 331,56 miliar)
- Stadion Surajaya, Kabupaten Lamongan (Rp 281,36 miliar)
- Stadion Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo (Rp 91,87 miliar)
- Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Kab. Pamekasan (Rp 71,82 miliar)
- Stadion Joko Samudro, Kabupaten Gresik (Rp 76,1 miliar)
- Stadion BJ Habibie, Kota Parepare (Rp 113,2 miliar)

"Semoga terus makin maju prestasi Sepak Bola Indonesia ya...! APBN #uangkita termasuk pajak Anda, manfaatnya kembali untuk rakyat," pungkas Sri Mulyani.

Saat ini masih banyak orang yang belum mengetahui di mana pemerintah Indonesia menyimpan ribuan triliun uang negara. Hal ini menjadi penting mengingat bagaimana uang negara ini biasa digunakan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian diatur oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai semester I-2024 atau Juni 2024, pendapatan negara terkumpul Rp 1.320,7 triliun atau turun 6,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Kalau kita lihat pendapatan negara yang mencapai Rp 1.320,7 triliun, itu adalah 47,1% dari target tahun ini Rp 2.802,3 triliun. Pendapatan negara semester I ini dibandingkan semester I tahun lalu yang Rp 1.407,9 triliun itu berarti mengalami penurunan 6,2%," beber Sri Mulyani di DPR beberapa waktu lalu.

Perlu diketahui bahwa penyimpanan uang negara pemerintah Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara.

Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa seluruh uang milik negara negara ini disimpan dalam bentuk kas negara. Adapun kas negara ini disimpan di rekening bank atas nama negara.

Kas negara ini kemudian dimasukkan dalam rekening yang disebut dengan rekening kas umum negara (RKUN), di mana semua lalu lintas uang masuk dan uang keluar, diatur dan dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara.

Lebih lanjut, pada Pasal 11 Ayat 1 PP No. 39 Tahun 2007 dijelaskan bahwa penambahan atau pendapatan uang negara bersumber dari:

a. pendapatan negara, antara lain penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan hibah;
b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan, dan pelunasan piutang; dan
c. penerimaan negara lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Disebutkan dalam Pasal 14 PP No. 39 Tahun 2007, seluruh pendapatan negara ini kemudian dimasukan ke dalam kas negara dan disimpan dalam rekening di bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia (BI).

Dalam rekening negara tersebut, semua penarikan uang harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan selaku bendahara negara.

Sedangkan dalam pasal Pasal 11 Ayat 2 PP No. 39 Tahun 2007 dikatakan bahwa pengurangan atau pengeluaran uang negara diakibatkan oleh:
a. belanja negara;
b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal negara, dan pemberian pinjaman; dan
c. pengeluaran negara lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Sebagai informasi, untuk memperlancar pelaksanaan pengolahan uang negara, RKUN ini tak cuma berisi satu rekening. Namun pemerintah juga dapat membuka beberapa subrekening dan rekening lainnya milik pemerintah yang difungsikan sebagai kas negara di bank sentral.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan pengelolaan Rekening Kas Umum Negara, Subrekening Kas Umum Negara dan rekening lainnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, laporan tersebut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Ketua BPK Isma Yatun mengapresiasi kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi. Untuk memastikan keuangan negara digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menghindari kerugian negara, BPK juga terus mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif.

Hasil pemeriksaan tersebut pun kemudian disampaikan ke instansi berwenang. Salah satu dampak positif dari upaya ini adalah penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 55,97 triliun rupiah 2015-2023 yang menunjukkan komitmen kuat.

"Hasil atas LKPP 2023 menunjukkan opini WTP yang merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP 2016," kata Isma dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat , Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, Isma menyoroti kemampuan pemerintah dalam menghadapi situasi sulit tatkala pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020-2022. BPK mencatat komitmen dan upaya pemeirntah dalam mengelola APBN seoptimal mungkin sebagai shock absorber untuk mengatasi dampak pandemi.

"Tanpa mengesampingkan aspek trasnparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga pelaksanana pertanggungajwaban APBN tetap memperoleh opini WTP," imbuhnya.

Menurutnya, sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah mebawa kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan negara-negara lain.

Sebagai salah satu pilar utama dalam accountablility chain, lanjut Isma, BPJ memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis. BPK menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan unruk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Isma mengatakan, kehadiran BPK di ibu kota negara dan perwakilannya di setiap provinsi sesuai amanat konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel, baik tingkat pusat dan daerah. Seluruh pegawai BPK baik unit pelaksaan maupu mendukung yang telah memberikan serangkaian inovasi termasuk transformasi digital.

"Selain itu transformasi digital pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban kinerja pemerintah pusat atau LKJPP sebagai bagian LKPP adalah langkah cermat dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perecanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi," kata Isma.

"Dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan distrupsi mebutuhkan multi stakeholder enggament yang efektif dan kolaborasi. Untuk itu kami haruskan Pak Presiden dan wakil beserta jajaran pemeirntah yang telah komitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata keuangan negara selamma 10 tahun terakhir sebagia landasan kuat bagi pemerintag selanjutnya," pungkasnya.