REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kasus korupsi yang menyeret Ujang Iskandar ke sel tahanan tak terkait dengan jabatannya saat ini di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pun, dipastikan tak ada kaitannya dengan peran politik Ujang Iskandar sebagai kader Partai Nasdem.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejati Kalteng Dodik Mahendra, menjelaskan, perkara yang membuat Ujang ditangkap di Bandara Sukarno Hatta ini, merupakan kasus yang yang disidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng). Kasus ini terkait dengan peran Ujang Iskandar selaku Bupati Kotawaringin Barat, dan Komisaris Perusahaan Daerah (Perusda) PD Agrotama Mandiri pada 2009-2010.

Kasus yang menyeret Ujang Iskandar sebagai tersangka, menurut Dodik, terkait dugaan korupsi dalam penyertaan modal perusahaan daerah. Dikatakan pada Juni 2009 PD Agrtotama Mandiri dengan PT Aleta Danamas melakukan kerja sama penjualan tiket pesawat terbang Riau Airlines. “Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama satu tahun,” kata Dodik, dalam siaran pers Senin (29/7/2024).

Dalam kerja sama tersebut, disepakati PD Agrotama menyetorkan uang ke PT Aleta senilai Rp.500 juta, dan Rp.1 miliar untuk security deposit dalam bentuk Bank Garansi. Sementara PT Aleta, dikatakan Dodik tak ada menyetorkan uang. Dan selanjutnya, Reza Andriardi selaku Direktur PD Agrotama menyetorkan Rp.500 juta tersebut kepada Daniel Alexander Tamebaha selaku Direktur PT Aleta melalui perpindahan rekening. Lalu, Reza dan Daniel membuat jaminan Bank Garansi senilai Rp.1 miliar di Bank BRI Pangkalan Bun.

“Bank Garansi Rp.1 miliar tersebut, sebagai jaminan apabila PD Agrotama melakukan cidera janji atau wanprestasi,” kata Dodik.

Namun pada Agustus 2009, tanpa adanya wanprestasi dari PD Agrotama, Daniel mengajukan pencairan dana Bank Garansi tersebut senilai Rp.500 juta kepada Reza. Dan Reza, atas persetujuan Ujang Iskandar selaku Bupati Kotawaringin Barat sekaligus Komisaris PD Agrotama memberikan persetujuan untuk pencairan Bank Garansi oleh Daniel.

Setelah itu, Riau Airlines dinyatakan bankrut. Sehingga Daniel Alexander selaku Direktur PT Aleta melakukan kerja sama dengan Expres Air dengan menggunakan dana Bank Garansi yang berada di rekening PD Agrotama sebesar Rp.500 juta.

Namun setelah dilakukan penyidikan, seluruh rangkaian kerja sama yang dilakukan tersebut, terungkap dilakukan tanpa adanya kajian kelayakan usaha, ataupun pertimbangan analisa bisnis di internal PD Agrotama. Hal tersebut, yang menurut tim penyidik menimbulkan kerugian negara.

Dalam kasus ini, kata Dodik, sebetulnya sudah memidanakan Reza selaku Direktur PD Agrotama, dan Daniel selaku Direktur PT Aleta. Pada 2017 putusan hukum untuk kedua terpidana tersebut, sudah inkrah melalui kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan keduanya bersalah, dan dihukum masing-masing 5 dan 7 tahun penjara.

Sedangkan Ujang Iskandar, sebagai penanggung jawab atas izinnya sebagai bupati, dan komisaris perusda belum dilakukan pengusutan hukum. Padahal, kata Dodik, Ujang Iskandar menurut putusan MA, adalah pihak yang turut-serta melakukan korupsi.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar menambahkan, atas putusan MA tersebut, Kejati Kalteng sudah beberapa kali melakukan pemanggilan kepada Ujang Iskandar untuk diperiksa sebagai saksi. “Namun yang bersangkutan tidak pernah datang memenuhi pemanggilan untuk diperiksa,” kata Harli di Kejakgung, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Bahkan kasus tersebut sempat berhenti sepanjang 2023 karena Ujang Iskandar adalah politikus yang menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu.

Pada 2024, penyidik Kejati Kalteng, pun sengaja melakukan penundaan penyidikan karena Ujang Iskandar, pun merupakan peserta Pemilu 2024. Selepas Pemilu 2024, Kejati Kalteng kembali mengundang Ujang Iskandar ke penyidikan untuk diperiksa sebagai saksi. Akan tetapi, lagi-lagi Ujang Iskandar kerap mangkir.

Pada pada pekan lalu, tim penyidik Kejati Kalteng meminta bantuan Kejakgung untuk menangkap Ujang Iskandar selepas kembali dari Veitnam. “Melalui tim Tabur Kejaksaan Agung dan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, UI (Ujang Iskandar) berhasil diamankan di Bandara Sukarno-Hatta pada Jumat sore setelah penerbangan dari Ho Cin Min-Vietnam,” begitu kata Harli.

Setelah dilakukan penangkapan, Ujang Iskandar dibawa tim penyidikan ke Gedung Kartika Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kompleks Kejakgung. Dan setelah lebih dari tujuh jam diperiksa, penyidik menetapkan Ujang Iskandar sebagai tersangka. Dan untuk memastikan Ujang Iskandar tak kabur, penyidik menjebloskan Ujang Iskandar ke sel tahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejakgung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kasus korupsi yang menyeret Ujang Iskandar ke sel tahanan tak terkait dengan jabatannya saat ini di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pun, dipastikan tak ada kaitannya dengan peran politik Ujang Iskandar sebagai kader Partai Nasdem.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejati Kalteng Dodik Mahendra, menjelaskan, perkara yang membuat Ujang ditangkap di Bandara Sukarno Hatta ini, merupakan kasus yang yang disidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng). Kasus ini terkait dengan peran Ujang Iskandar selaku Bupati Kotawaringin Barat, dan Komisaris Perusahaan Daerah (Perusda) PD Agrotama Mandiri pada 2009-2010.

Kasus yang menyeret Ujang Iskandar sebagai tersangka, menurut Dodik, terkait dugaan korupsi dalam penyertaan modal perusahaan daerah. Dikatakan pada Juni 2009 PD Agrtotama Mandiri dengan PT Aleta Danamas melakukan kerja sama penjualan tiket pesawat terbang Riau Airlines. “Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama satu tahun,” kata Dodik, dalam siaran pers Senin (29/7/2024).

Dalam kerja sama tersebut, disepakati PD Agrotama menyetorkan uang ke PT Aleta senilai Rp.500 juta, dan Rp.1 miliar untuk security deposit dalam bentuk Bank Garansi. Sementara PT Aleta, dikatakan Dodik tak ada menyetorkan uang. Dan selanjutnya, Reza Andriardi selaku Direktur PD Agrotama menyetorkan Rp.500 juta tersebut kepada Daniel Alexander Tamebaha selaku Direktur PT Aleta melalui perpindahan rekening. Lalu, Reza dan Daniel membuat jaminan Bank Garansi senilai Rp.1 miliar di Bank BRI Pangkalan Bun.

“Bank Garansi Rp.1 miliar tersebut, sebagai jaminan apabila PD Agrotama melakukan cidera janji atau wanprestasi,” kata Dodik.

Namun pada Agustus 2009, tanpa adanya wanprestasi dari PD Agrotama, Daniel mengajukan pencairan dana Bank Garansi tersebut senilai Rp.500 juta kepada Reza. Dan Reza, atas persetujuan Ujang Iskandar selaku Bupati Kotawaringin Barat sekaligus Komisaris PD Agrotama memberikan persetujuan untuk pencairan Bank Garansi oleh Daniel.

Setelah itu, Riau Airlines dinyatakan bankrut. Sehingga Daniel Alexander selaku Direktur PT Aleta melakukan kerja sama dengan Expres Air dengan menggunakan dana Bank Garansi yang berada di rekening PD Agrotama sebesar Rp.500 juta.

Namun setelah dilakukan penyidikan, seluruh rangkaian kerja sama yang dilakukan tersebut, terungkap dilakukan tanpa adanya kajian kelayakan usaha, ataupun pertimbangan analisa bisnis di internal PD Agrotama. Hal tersebut, yang menurut tim penyidik menimbulkan kerugian negara.

Dalam kasus ini, kata Dodik, sebetulnya sudah memidanakan Reza selaku Direktur PD Agrotama, dan Daniel selaku Direktur PT Aleta. Pada 2017 putusan hukum untuk kedua terpidana tersebut, sudah inkrah melalui kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan keduanya bersalah, dan dihukum masing-masing 5 dan 7 tahun penjara.

Sedangkan Ujang Iskandar, sebagai penanggung jawab atas izinnya sebagai bupati, dan komisaris perusda belum dilakukan pengusutan hukum. Padahal, kata Dodik, Ujang Iskandar menurut putusan MA, adalah pihak yang turut-serta melakukan korupsi.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar menambahkan, atas putusan MA tersebut, Kejati Kalteng sudah beberapa kali melakukan pemanggilan kepada Ujang Iskandar untuk diperiksa sebagai saksi. “Namun yang bersangkutan tidak pernah datang memenuhi pemanggilan untuk diperiksa,” kata Harli di Kejakgung, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Bahkan kasus tersebut sempat berhenti sepanjang 2023 karena Ujang Iskandar adalah politikus yang menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu.

Pada 2024, penyidik Kejati Kalteng, pun sengaja melakukan penundaan penyidikan karena Ujang Iskandar, pun merupakan peserta Pemilu 2024. Selepas Pemilu 2024, Kejati Kalteng kembali mengundang Ujang Iskandar ke penyidikan untuk diperiksa sebagai saksi. Akan tetapi, lagi-lagi Ujang Iskandar kerap mangkir.

Pada pada pekan lalu, tim penyidik Kejati Kalteng meminta bantuan Kejakgung untuk menangkap Ujang Iskandar selepas kembali dari Veitnam. “Melalui tim Tabur Kejaksaan Agung dan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, UI (Ujang Iskandar) berhasil diamankan di Bandara Sukarno-Hatta pada Jumat sore setelah penerbangan dari Ho Cin Min-Vietnam,” begitu kata Harli.

Setelah dilakukan penangkapan, Ujang Iskandar dibawa tim penyidikan ke Gedung Kartika Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kompleks Kejakgung. Dan setelah lebih dari tujuh jam diperiksa, penyidik menetapkan Ujang Iskandar sebagai tersangka. Dan untuk memastikan Ujang Iskandar tak kabur, penyidik menjebloskan Ujang Iskandar ke sel tahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejakgung.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) menjelaskan kronologi kasus dugaan korupsi yang menjerat anggota DPR fraksi Nasdem, Ujang Iskandar.

Kasi Penkum Kejati Kalteng Dodik Mahendra menyampaikan Ujang ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga terlibat dalam kasus penyimpangan dana penyertaan modal BUMD pada 2009.

Kala itu, Ujang menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat sekaligus ex officio selaku Komisaris atau pemilik Perusahaan Daerah Argotama Mandiri.

"Dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Perusda Agrotama Mandiri yang bekerjasama dengan PT Aleta Danamas dalam penjualan tiket pesawat pada 2009," ujar Dodik dalam keterangannya, Sabtu (27/7/2024).

Kronologinya, pada 2009 terdapat perjanjian kerja sama penjualan tiket pesawat terbang di Pangkalan Bun antara PD Agrotama Mandiri dengan PT Aleta Danamas sesuai Perjanjian Nomor: 001/GSA-/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009 untuk penjualan tiket pesawat Riau Airlines.

Perjanjian itu berlaku dalam satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Dalam perjanjian itu, telah disepakati bahwa PD Agrotama Mandiri menyetor modal kepada PT Aleta Danamas sebesar Rp500 juta dalam bentuk Cash Advance.

Selain itu, Agrotama Mandiri juga menyetorkan Security Deposit sebesar Rp1 miliar dalam bentuk Bank Garansi, sedangkan modal dari PT Aleta Danamas tidak ada.

Pada tanggal 4 Juni 2009 terpidana Reza Andriardi menyetorkan modal kepada Direktur PT Aleta Danamas, Daniel Alexander Tamebaha senilai Rp500 juta dengan cara mentransfer melalui rekening BRI berdasarkan Cek Nomor: CEP-413301 tanggal 4 Juni 2009.

Sehari berselang, terpidana Reza Andriadi selaku Direktur PD Agrotama Mandiri telah membuat jaminan Bank Garansi senilai Rp1 miliar di BRI Cabang Pangkalan Bun sebagai jaminan apabila Direktur PD Agrotama Mandiri melakukan cidera janji atau wanprestasi.

Namun, baru dua bulan berjalan, Daniel mengajukan pencairan dana Bank Garansi tersebut untuk menambah frekuensi penerbangan CGK-PKN-SRG sebesar Rp500 juta kepada Reza. Hanya saja, hal tersebut tidak dibarengi kondisi cidera janji atau wanprestasi dari PD Agrotama Mandiri.

"Kemudian, terpidana Reza Andriadi kepada Bupati Kotawaringin Barat yakni tersangka UI melalui Surat Nomor: 012/AM-P/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 dan ternyata disetujui oleh Tersangka UI selaku Bupati Kotawaringin Barat," tambah Dodik.

Di sisi lain, Riau Airlines kemudian mengalami kebangkrutan sehingga terpidana Daniel kembali melakukan kerjasama dengan Express Air untuk rute penerbangan Pangkalan Bun-Surabaya dengan menggunakan dana Bank Garansi yang berada di Rekening PD. Agrotama Mandiri di BPR Marunting Sejahtera sebesar Rp500.

Akan tetapi, Riau Airlines kemudian mengalami kebangkrutan sehingga Daniel Alexander Tamebaha kembali melakukan kerjasama dengan Express Air untuk rute penerbangan Pangkalan Bun-Surabaya dengan menggunakan dana Bank Garansi PD Agrotama Mandiri.

Singkatnya, Ujang, Reza dan Daniel diduga bersekongkol melakukan investasi penjualan tiket Riau Airlines yang dilanjutkan dengan Exspress Air tanpa terlebih dahulu dilakukan kajian kelayakan usaha ataupun pertimbangan analisa bisnis sehingga menimbulkan kerugian negara.

"Akibat perbuatan Tersangka, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp754.065.976," pungkasnya.

Sebagai informasi, Reza Andriadi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Tahun 2017 dijatuhi pidana selama 7 tahun dan Terpidana Daniel Alexander Tamebaha selaku Direktur PT Aleta Danamas telah dijatuhi pidana selama 5 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) telah menangkap Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ujang Iskandar. Mantan bupati Kotawaringin Barat ini ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, pada Jumat (26/7/2024) sekitar pukul 15:25 WIB.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar, menjelaskan bahwa sebelum ditangkap, beberapa kali yang bersangkutan, sudah dipanggil secara patut untuk diperiksa. Namun selalu mangkir.

Karena berkali-kali mangkir dari pemeriksaan, tim penyidik Kejati Kalteng sempat meminta status pencegahan. Akan tetapi, status cegah terhadap politikus Partai Nasdem tersebut, tetap membuatnya dapat tandang ke luar negeri. Terbukti Ujang ditangkap usai pergi dari Vietnam.

“Yang bersangkutan diamankan setelah kembali dari Ho Chin Min-Vietnam,” begitu kata Harli.

Lalu untuk apa Ujang ke Vietnam? Informasi dari tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ada dugaan keberadaan Ujang Iskandar di Vietnam, adalah untuk melakukan operasi wajah.

Namun hal ini dibantah Ujang Iskandar. Saat akan dibawa ke sel tahanan tak menjelaskan apapun perihal kasusnya ini. Namun saat dijebloskan ke mobil tahanan Kejakgung, Ujang Iskandar sempat membantah dirinya berada di Vietnam untuk operasi permak wajah. “Saya ke Vietnam tidak operasi,” kata Harli. Namun dia, juga bungkam soal apa urusannya ke Vietnam.

Kejaksaan Agung telah menahan anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ujang Iskandar, terkait kasus korupsi. Ujang ditangkap di Bandara Soekarno Hatta usai pulang dari Vietnam, Jumat (26/7).

Ia ditahan terkait kasus dugaan korupsi pada tahun 2009, ketika Ujang menjabat Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Berikut kumparan rangkum fakta-fakta terkait penangkapan Ujang, Sabtu (27/7):

Tugas di Vietnam

Waketum NasDem sekaligus anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Ali, mengatakan, Ujang Iskandar ke Vietnam dalam rangka kunjungan kerja Komisi III.

“Panggilan ketiga tanggal 23, ketika dia sedang melaksanakan tugas keluar negeri sebagai anggota DPR komisi III,” kata Ali saat dihubungi.

Ali tidak merinci tugas apa yang dimaksud, begitu juga dengan kegiatan apa saja yang dilakukan Ujang selama berada di Vietnam.

“Saya tidak tahu persis aktivitasnya dia, yang pasti dia ada tugas sekaligus kegiatan kegiatan pribadi lainnya,” kata Ali.

Rekonstruksi Dugaan Kasus

Ujang yang kelahiran Pangkalanbun, 6 Juni 1961, itu merupakan Bupati Kotawaringin Barat selama 2 periode, yaitu 2005-2010 dan 2011-2016.

"Apa kaitan yang bersangkutan (Ujang) dalam masalah ini?" kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, di Kejagung. Harli mengawali penjelasan dengan pertanyaan.

Saat menjadi bupati itu, Ujang secara ex-officio merupakan Komisaris Perusahaan Daerah (PD atau Perusda) Agrotama Mandiri. Perusahaan inilah yang mendapatkan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

"Nah, perlu saya sampaikan bahwa dalam perkara ini sebenarnya telah ada dua orang tersangka [kini sudah terpidana] lebih dahulu yaitu atas nama Daniel itu (berasal dari) swasta dan Reza itu Direktur Utama Perusda," kata Harli.

Harli melanjutkan, "Tahun 2016 itu ditangani dan kedua ini (Daniel dan Reza) sudah menjadi terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2020, ada yang dihukum 5 tahun ada yang dihukum 7 tahun."

"Nah, perlu saya sampaikan bahwa dalam perkara ini sebenarnya telah ada dua orang tersangka [kini sudah terpidana] lebih dahulu yaitu atas nama Daniel itu (berasal dari) swasta dan Reza itu Direktur Utama Perusda," kata Harli.

Harli melanjutkan, "Tahun 2016 itu ditangani dan kedua ini (Daniel dan Reza) sudah menjadi terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2020, ada yang dihukum 5 tahun ada yang dihukum 7 tahun."

dari pertimbangan putusan Mahkamah Agung, dinyatakan ada keterlibatan yang bersangkutan (Ujang) sebagai komisaris di perusda ini dan juga kapasitasnya sebagai Bupati Kotawaringin Barat terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal tersebut," ujar Harli.

"Nah, oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah setelah mempelajari, mengkaji, dan melihat posisinya (Ujang), maka tahun 2023 ini dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan, sekitar bulan September," kata Harli.

"Tetapi media harus pahami bahwa dalam suasana Pemilu maka diberi kesempatan dan setelah itu di tahun 2024 ini penyidikan itu dilanjutkan. Lalu penyidik memanggil yang bersangkutan sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan, namun yang bersangkutan tidak mengindahkan setelah beberapa kali dipanggil. Sehingga dilakukan monitoring dan diamankan dan sampai pada malam hari ini ditahan," kata Harli.

Berapa uang korupsi di kasus ini? Harli belum menjelaskan secara gamblang. "Nah sebenarnya dari dana penyertaan modal itu, itu Rp 1,5 miliar," ujarnya.

Pasal yang Disangkakan

Pasal yang disangkakan ke Ujang adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 KUHP.

Berikut bunyi pasal tersebut:

Pasal 2

1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 55 KUHP

1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Kata NasDem

Elite NasDem Ahmad Ali mengatakan, saat ini Ujang diperiksa sebagai saksi kasus penyimpangan dana penyertaan modal di BUMD di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kasus ini diduga terjadi 10 tahun lalu saat Ujang masih menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat.

“Ujang ini mitra kejaksaan di DPR ya harusnya tidak harus mempermalukan seperti itu, apalagi status Ujang bukan sebagai tersangka tapi sebagai saksi,” kata Ali.

“Dalam kapasitasnya anggota DPR jelas tidak mungkin dia akan melarikan diri, sebaiknya dipanggil secara layak,” tuturnya.

Ali juga merasa penangkapan Ujang oleh Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung di Bandara Soettta ini berlebihan.

“Dia ke luar negeri dan dia dipanggil tanggal 23 dia tidak berada di Indonesia, tidak mengetahui ada panggilan itu,” katanya.

Bagaimana harta kekayaannya?

Ujang terakhir melaporkan harta kekayaannya ke KPK (LHKPN) pada 31 Maret 2024.

Ujang memiliki banyak tanah di Kotawaringin Barat, dan beberapa tanah lain di Kotawaringin Timur serta di Salatiga.

Bila ditotal, luas seluruh tanah yang dimilikinya mencapai sekitar 290 ribu meter persegi dengan nilai Rp 17,4 miliar.

Ujang juga melaporkan bahwa ia memiliki 3 mobil, yakni Honda Jazz 2010, Toyota Fortuner 2010, dan Toyota Fortuner 2023. Nilai seluruhnya Rp 845 juta.

Ujang memiliki Harta Bergerak Lainnya senilai Rp 1,9 miliar; Kas dan Setara Kas Rp 1,2 miliar.

Dengan telah dikurangi utang senilai Rp 2,7 miliar, maka total harta kekayaan Ujang adalah Rp 18,7 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ujang Iskandar (UI), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejakgung), Jumat (26/7/2024). Politikus Partai Nasdem itu, pun langsung dijebloskan ke sel tahanan.

Kejaksaan menetapkan mantan Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng) itu sebagai tersangka terkait korupsi penyimpangan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat, kepada Perusahaan Daerah (Perusda) PT Agrotama Mandiri 2009.

“Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan kemudian penyidik menemukan bahwa ada bukti yang cukup dalam perkara ini, yang kemudian terhadap UI ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar di Kejakgung, Jakarta, Jumat (26/7/2024) malam.

“Dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, terhadap UI, penyidik melakukan penahanan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung,” sambung Harli.

Harli menerangkan, Ujang Iskandar sebelum ditetapkan sebagai tersangka, mulanya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, pada Jumat (26/7/2024) sekitar pukul 15:25 WIB. Penangkapan itu, dilakukan berdasarkan monitoring terhadap Ujang Iskandar, yang selama ini mangkir dari pemanggilan saksi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng).

Ujang Iskandar, ditangkap oleh tim penyidik gabungan Kejakgung, dan Kejati Kalteng. Karena kasus ini, kata Harli, sebetulnya dalam penanganan di kejaksaan wilayah. “Yang bersangkutan diamankan setelah kembali dari Ho Chin Min-Vietnam,” kata Harli. Informasi dari tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ada dugaan keberadaan Ujang Iskandar di Vietnam, adalah untuk melakukan operasi wajah.

Harli melanjutkan, kasus yang menjerat Ujang Iskandar ini, sebetulnya hasil dari penyidikan lanjutan oleh Kejati Kalteng atas kasus korupsi penyimpangan dana penyertaan modal daerah kepada perusahaan perkebunan PT Agrotama Mandiri 2009.

Pada saat kasus ini terjadi, Ujang Iskandar masih menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat. Kata Harli menerangkan, dalam kasus yang merugikan negara Rp 1,5 miliar tersebut, sudah inkrah sampai level kasasi di Mahkamah Agung (MA) 2016 dengan menghukum dua terdakwa, yakni Daniel selaku pihak swasta, dan Reza sebagai Dirut Perusda Agrotama Mandiri.

Hukuman masing-masing terhadap dua terpidana tersebut, 5 dan 7 tahun penjara. Kata Harli, atas putusan MA tersebut, Kejati Kalteng melanjutkan penyidikan atas keterlibatan Ujang Iskandar.

“Bahwa yang bersangkutan (Ujang Iskandar) ada keterlibatannya sebagai Komisaris di Perusda (Agrotama Mandiri) itu, dan kapasitas dirinya sebagai Bupati Kotawaringin Barat,” ujar Harli.

Pada 2023, Kejati Kalteng, memulai proses permintaan keterangan saksi-saksi, termasuk terhadap Ujang Iskandar. Akan tetapi, selama proses permintaan keterangan tersebut, Ujang Iskandar tak pernah bersedia untuk diperiksa, pun diminta keterangan. Sehingga, kata Harli, untuk memudahkan proses penyidikan, Kejati Kalteng bersama tim Jampidsus Kejakgung menjeratnya sebagai tersangka.

Ujang Iskandar, saat akan dibawa ke sel tahanan tak menjelaskan apapun perihal kasusnya ini. Namun saat dijebloskan ke mobil tahanan Kejakgung, Ujang Iskandar sempat membantah berada di Vietnam untuk operasi permak wajah. “Saya ke Vietnam tidak operasi,” kata Harli. Namun dia, juga bungkam soal apa urusannya ke Vietnam.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Ujang Iskandar ditahan oleh Kejaksaan Agung RI pada Jumat (26/7) malam.

Ujang resmi mengenakan rompi merah muda khas tahanan Kejagung saat keluar dari Gedung Kartika Jampidmil, Kejagung, Jakarta Selatan, pukul 21.30 WIB.

Ia juga mengenakan topi dan masker. Ujang hanya diam seribu bahasa saat ditanya wartawan perihal dugaan kasusnya.

"Pak Ujang, ke Vietnam ngapain, Pak?" tanya wartawan.

Ujang ditangkap di Bandara Soekarno Hatta usai pulang dari Vietnam, Jumat (26/7).

"Bapak dapat berapa, Pak?" tanya wartawan lagi. Namun ia tak menggubris dan langsung masuk mobil tahanan.

Setelahnya, ia menutup wajahnya dengan kain.

Ujang kini ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Kejagung terkait kasus dugaan korupsi pada tahun 2009. Saat itu Ujang menjabat Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

"Setelah dilakukan pemeriksaan (terhadap Ujang) sebagai saksi, kemudian penyidik menemukan bahwa ada bukti permulaan yang cukup bahwa yang bersangkutan memiliki keterlibatan terhadap perkara ini," kata Harli.

Harli melanjutkan, "Dan kemudian dari gelaran perkara yang dilakukan, penyidik berkesimpulan bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka."

Usai ditetapkan tersangka dan ditahan, Ujang akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan Ujang dijerat dengan pasal berlapis terkait Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

"(Disangkakan) Pasal 2, Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHP," kata Harli kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (26/7).

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan anggota DPR fraksi Nasdem sekaligus mantan Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar dalam kasus dugaan korupsi BUMD Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Harli Siregar menyampaikan pihaknya telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Ujang sebagai tersangka.

"Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kemudian penyidik menemukan ada bukti permulaan cukup, penyidik berkesimpulan yang bersangkutan [Ujang] ditetapkan sebagai tersangka, " ujar Harli di Kejagung, Jumat (26/7/2024) malam.

Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, Ujang kemudian langsung ditahan sementara di rutan Salemba Kejagung selama 20 hari ke depan.

"Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, maka penyidik juga berketetapan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan dan sementara waktu di Salemba Kejaksaan Agung," tambahnya.

Sebagai informasi, Ujang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam penyelewengan modal dari pemerintah Kotawaringin Barat ke perusahaan daerah perkebunan pada 2009.

Adapun, Ujang diperiksa terkait dengan posisinya yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat.

Atas perbuatannya, Ujang dipersangkakan Pasal 2 dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No.31/1999 tentang pemberi Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai informasi, sebelumnya Ujang ditangkap oleh tim gabungan tangkap buronan (tabur) Kejagung dan Kejati Kalyeng pada Jumat (26/7/2024) sekitar 15.45 WIB. Dia ditangkap saat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta setelah penerbangannya dari Ho Chi Minh, Vietnam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan anggota DPR RI, Ujang Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kotawaringin Barat kepada perusahaan daerah (perusda) Perkebunan Agrotama Mandiri tahun 2009.

Lantas berapa harta kekayaan Ujang Iskandar? Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, berdasarkan pelaporan harta kekayaan tanggal 31 Desember 2023, total harta kekayaan politikus Partai Nasdem itu mencapai Rp 18.788.812.839.

Mantan Bupati Kotawaringin Barat tersebut memiliki 21 tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten/Kota Kotawaringin Barat, dan Salatiga yang tercatat sebagai hasil sendiri dengan total nilai sebesar Rp 17.490.732.105.

Kemudian, Ujang Iskandar juga melaporkan kepemilikan tiga unit alat transportasi dan mesin yang didapat dari hasil sendiri, yakni Honda Jazz tahun 2010 seharga Rp 110.000.000, Toyota Fortuner tahun 2010 seharga Rp 171.000.000, dan Toyota Fortuner tahun 2023 seharga Rp 564.200.000.

Selain itu, mantan calon wakil gubernur Kalteng ini juga memiliki harga bergerak lainnya senilai Rp 1.923.006.168, serta kas dan setara kas sebesar Rp 1.274.142.637

Namun, Ujang Iskandar juga tercatat memiliki hutang sebesar Rp 2.744.268.071. Sehingga total harta kekayaannya dikurangi hutang menjadi Rp 18.788.812.839.

Menariknya, jumlah harta kekayaan Ujang Iskandar terbaru tersebut lebih kecil dibandingkan ketika masih menjabat Bupati Kotawaringin Barat periode pertama, yakni 2005-2010.

Berdasarkan laman yang sama, Ujang Iskandar memiliki total harta kekayaan Rp 21.809.880.000 pada pelaporan tanggal 21 Maret 2005.

Kemudian, Rp 21.684.553.017 saat pelaporan tanggal 1 Maret 2007. Lalu, Rp 20.798.804.564 pada pelaporan tanggal 1 Maret 2010.

Terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan dana penyertaan modal, Ujang Iskandar pernah diperiksa sebagai saksi dalam persidangan pada tahun 2016.

Dikutip dari laman antikorupsi.org, kerugian negara dari dugaan penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kotawaringin Barat kepada perusda Perkebunan Agrotama Mandiri tersebut mencapai Rp 663 juta.

Kemudian, Ujang Iskandar dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab karena saat itu menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat sehingga menjadi penentu kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) itu. Di antaranya, penentuan nilai harga jual jagung dan mitra kerjasama jual-beli jagung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan anggota DPR RI, Ujang Iskandar (UI) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Kemudian, dari gelaran perkara yang dilakukan oleh penyidik berkesimpulan bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat (26/7/2024).

Diketahui, Ujang Iskandar sebelumnya ditangkap oleh Satgas SIRI dan Tim Intelijen Kejati Kalteng sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta (Soetta) pada Jumat sore.

Harli mengungkapkan, politikus Partai Nasdem itu diamankan karena selalu mangkir dalam panggilan pemeriksaan saksi yang dilayangkan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah.

"Jaksa penyidik telah melakukan pemanggilan secara patut kepada UI untuk diminta keterangan sebagai saksi namun yang bersangkutan tidak pernah datang atau hadir," ujarnya.

Harli menegaskan pengamanan tersebut berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tentang permohonan pencegahan ke luar negeri dan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tentang Permintaan Bantuan Monitoring dan Pengecekan Keberadaan Saksi UI kepada Adhyaksa Monitoring Center.

Untuk diketahui, Kejati Kalteng tengah menyidik dugaan penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kotawaringin Barat kepada perusahaan daerah (perusda) Perkebunan Agrotama Mandiri tahun 2009.

Penyidikan kasus ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin- 02/O.2/F.d.1/09/2023 tanggal 4 September 2023.

Lantas bagaimana karier politik Ujang Komarudin dan kaitannya dengan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Kejati Kaltim tersebut.

Ujang Iskandar diketahui menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat pada periode kasus dugaan korupsi itu terjadi, yakni tahun 2009.

Namun, Ujang Iskandar sempat dua periode menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat, yakni 2005-2010 dan 2011-2016.

Sebagai bupati, dia mendapat sejumlah penghargaan. Salah satunya, Setya Lencana Pembangunan dari Presiden pada tahun 2008.

Sebelum memutuskan bergabung dengan Partai Nasdem, Ujang Iskandar pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Gerindra Kalimantan Tengah pada 2012-2015.

Sukses di Kotawaringin Barat, Ujang mencoba peruntungan menjadi calon wakil gubernur (cawagub) di Kalimantan Tengah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Dia berpasangan dengan mantan Bupati Kapuas Ben Brahim Sion Bahat.

Sayangnya, pasangan Ben Brahim-Ujang Iskandar harus mengakui kemenangan pasangan Sugianto Sabran dan Edy Pratowo pada Pilkada Kalteng 2020.

Dikutip dari Antaranews, pasangan Sabran-Edy Pratowo unggul dengan perolehan suara sebanyak 536.128 suara. Kemudian, dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng pada 25 Mei 2021.

Terbaru, Ujang Iskandar menggantikan anggota Komisi III Ary Egahni sebagai Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Tengah dari Partai Nasdem melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

Keputusan itu tertuang dalam surat Nomor 261-Kpts/DPP-Nasdem/V/2023 yang dikeluarkan pada 5 Mei 2023 yang diterima Kompas.com dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim pada 8 Mei 2023.

Penggantian dilakukan karena Ary Egahni ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28 Maret 2023.

Ary Egahni ditetapkan sebagai tersangka bersama suaminya Ben Brahim S Bahat terkait kasus penerimaan suap.

Sementara itu, terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan dana penyertaan modal, Ujang Iskandar pernah diperiksa sebagai saksi dalam persidangan pada tahun 2016.

Dikutip dari laman antikorupsi.org, kerugian negara dari dugaan penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kotawaringin Barat kepada perusda Perkebunan Agrotama Mandiri tersebut mencapai Rp 663 juta.

Kemudian, Ujang Iskandar dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab karena saat itu menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat sehingga menjadi penentu kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) itu. Di antaranya, penentuan nilai harga jual jagung dan mitra kerjasama jual beli jagung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Usai penangkapan, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ujang Iskandar (UI), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejakgung), Jumat (26/7/2024). Politikus Partai Nasdem itu, pun langsung dijebloskan ke sel tahanan.

Kejaksaan menetapkan mantan Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng) itu sebagai tersangka terkait korupsi penyimpangan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat, kepada Perusahaan Daerah (Perusda) PT Agrotama Mandiri 2009.

“Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan kemudian penyidik menemukan bahwa ada bukti yang cukup dalam perkara ini, yang kemudian terhadap UI ditetapkan sebagai tersangka,” begitu kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar di Kejakgung, Jakarta, Jumat (26/7/2024) malam.Dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, lanjut Harli, penyidik melakukan penahanan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung.

Menurut Harli melanjutkan, kasus yang menjerat Ujang Iskandar ini, sebetulnya hasil dari penyidikan lanjutan oleh Kejati Kalteng atas kasus korupsi penyimpangan dana penyertaan modal daerah kepada perusahaan perkebunan PT Agrotama Mandiri 2009.

Pada saat kasus ini terjadi, Ujang Iskandar masih menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat. Kata Harli menerangkan, dalam kasus yang merugikan negara Rp 1,5 miliar tersebut, sudah inkrah sampai level kasasi di Mahkamah Agung (MA) 2016 dengan menghukum dua terdakwa, yakni Daniel selaku pihak swasta, dan Reza sebagai Dirut Perusda Agrotama Mandiri. Hukuman masing-masing terhadap dua terpidana tersebut, 5 dan 7 tahun penjara. Kata Harli, atas putusan MA tersebut, Kejati Kalteng melanjutkan penyidikan atas keterlibatan Ujang Iskandar.

“Bahwa yang bersangkutan (Ujang Iskandar) ada keterlibatannya sebagai Komisaris di Perusda (Agrotama Mandiri) itu, dan kapasitas dirinya sebagai Bupati Kotawaringin Barat,” begitu ujar Harli.

Dan pada 2023, Kejati Kalteng, memulai proses permintaan keterangan saksi-saksi, termasuk terhadap Ujang Iskandar. Akan tetapi, selama proses permintaan keterangan tersebut, Ujang Iskandar tak pernah bersedia untuk diperiksa, pun diminta keterangan. Sehingga, kata Harli, untuk memudahkan proses penyidikan, Kejati Kalteng bersama tim Jampidsus Kejakgung menjeratnya sebagai tersangka.

Ujang Iskandar yang ditanya wartawan saat penangkapan, tidak menjelaskan apapun kasusnya. Namun saat dijebloskan ke mobil tahanan Kejakgung, Ujang Iskandar sempat membantah dirinya berada di Vietnam untuk operasi permak wajah. “Saya ke Vietnam tidak operasi,” kata Harli. Namun dia, juga bungkam soal apa urusannya ke Vietnam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menetapkan anggota DPR RI, Ujang Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah Ujang ditangkap dan diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung pada Jumat (26/7/2024).

"Kemudian dari gelaran perkara yang dilakukan oleh penyidik berkesimpulan bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat (26/7/2024).

Eks Bupati Kotawaringin Barat ini awalnya ditangkap oleh tim gabungan Kejagung di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada sore hari tadi.

Setelah ditangkap, Ujang dibawa ke Kejagung untuk diperiksa. Setelahnya, politikus Partai Nasdem ini pun ditetapkan sebagai tersangka.

Ujang juga langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 20 hari ke depan.

"Penyidik juga berketetapan untuk melakukan penahanan selama 20 hari ke depan yang untuk sementara waktu dititipkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung," ujar dia.

Adapun posisi kasus ini terhadap Ujang yakni berkaitan dalam dugaan penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kotawaringin Barat kepada perusahaan daerah (perusda) tahun 2009.

Penyidikan kasus ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin- 02/O.2/F.d.1/09/2023 tanggal 4 September 2023.

"Dalam dugaan penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kotawaringin Barat kepada Perusda Perkebunan Agrotama Mandiri tahun 2009," ujar Harli.