Bisnis.com, JAKARTA — Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah per Agustus 2024 tercatat menembus angka US$200,4 miliar atau mengalami kenaikan US$10,8 miliar dari Juli 2024.

Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), kali terakhir utang pemerintah menembus US$200 miliar adalah pada 2021.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan kenaikan utang tersebut masih dalam posisi yang terkendali. Di mana posisi ULN tersebut tumbuh sebesar 4,6% (year on year/YoY), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% (YoY).

"Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (14/10/2024).

Denny menjelaskan bahwa sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia menekankan ULN pemerintah tersebut tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja negara.

Utamanya, ULN pemerintah terbesar pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang menjelaskan US$41,95 miliar atau mencakup 20,9% dari total ULN pemerintah.

ULN pemerintah terbesar kedua mengalir pada sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib senilai US$37,97 miliar atau menjelaskan 18,9% dati total ULN Pemerintah.

Sementara ULN pemerintah juga mengalir cukup besar pada sektor Jasa Pendidikan US$33,65 miliar (16,8%), sektor Konstruksi US$27,19 miliar (13,6%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi US$18,85 miliar (9,3%).

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," tegas Denny.

Secara umum, Bank Indonesia melaporkan pada hari-hari menjelang pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo, posisi Utang Luar Negeri Indonesia berada di angka US$425,1 miliar pada Agustus 2024.

Nilai utang tersebut naik 7,3% dari posisinya pada bulan yang sama tahun lalu. Angka tersebut setara dengan Rp6.635,81 triliun (asumsi kurs Rp15.610 per dolar AS).

Melihat posisi ULN pemerintah yang senilai US$200,4 miliar atau dengan porsi 47,14%, artinya menjelaskan hampir setengah utang luar negeri Indonesia.

Sisanya, ULN milik bank sentral, yakni Bank Indonesia dan swasta yang masing-masing senilai US$28,79 miliar dan US$197,85 miliar.

IDXChannel- Posisi ULN Indonesia pada Agustus 2024 tercatat sebesar USD425,1 miliar, atau secara tahunan tumbuh sebesar 7,3 persen.

Direktur EksekutifDepartemen Komunikasi BIRamdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta. Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah.

"ULN pemerintah tetap terkendali.Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2024 sebesar 200,4 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 4,6 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6 persen (yoy)," katanya dalam rilis Senin (14/10/2024).

Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,3 persen).

Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Adapun ULN swasta juga tetap terkendali.Pada Agustus 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD197,8 miliar, atau tumbuh sebesar 1,3 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5 persen (yoy).

"Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan(nonfinancial corporations)yang mencatatkan pertumbuhan 1,6 persen (yoy)," tuturnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5 persen terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadata dapat dilihat pada publikasiStatistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Oktober 2024?pada situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan.


(kunthi fahmar sandy)

Bank Indonesia mencatatkan utang luar negeri (ULN) per bulan Agustus 2024 di Indonesia mencapai US$ 425,1 miliar atau sekitar Rp 6.617 triliun (kurs Rp 15.570). Jumlah ini naik secara tahunan sebesar 7,3%. Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta.

"Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso Senin (14/10/2024).

Dari total utang luar negeri, khusus utang pemerintah pada Agustus 2024 posisinya tercatat sebesar US$ 200,4 miliar atau tumbuh sebesar 4,6% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% (yoy).

Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," papar Denny.

Utang luar negeri pemerintah juga disebut Denny tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja. Utang pemerintah digunakan untuk belanja pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 20,9% dari total ULN pemerintah, untuk administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial Wajib sekitar 8,9% dari total ULN, untuk jasa Pendidikan sebesar 16,8% dari total ULN.

Kemudian untuk sektor konstruksi sekitar 13,6%, dari total ULN, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,3% dari total ULN. Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

ULN swasta juga diklaim tetap terkendali. Pada Agustus 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 197,8 miliar, atau tumbuh sebesar 1,3% (yoy). Sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5% (yoy).

"Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6% (yoy)," papar Denny.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3% dari total ULN swasta.

Utang luar negeri swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,0%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3% dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," sebut Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada Juli 2024 senilai US$414,3 miliar atau naik 4,1% secara tahunan (year-on-year/YoY). Data tersebut rilis sebulan jelang pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Oktober mendatang.

Angka tersebut setara dengan Rp.6.361,16 triliun (kurs Rp15.354 per dolar AS). Dibandingkan dengan posisi utang luar negeri (ULN) Juni 2024 yang senilai US$408,6 miliar, artinya ULN Juli 2024 naik US$5,7 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral.

"Posisi ULN pada Juli 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah," ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/9/2024).

Erwin menjelaskan, ULN pemerintah pada periode tersebut senilai US$194,3 miliar atau tumbuh sebesar 0,6% YoY, setelah mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% pada Juni 2024. Dalam hal ini, ULN pemerintah memiliki porsi sebesar 46,89% dari total ULN.

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN), seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, ULN swasta mencatat kontraksi pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,1% YoY menjadi US$195,2 miliar.

Erwin mengatakan perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,04% YoY.

Dalam rangka menjaga struktur ULN Indonesia tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,2%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,9% dari total ULN.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutur Erwin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatatkan angka utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2024 atau April hingga Juni 2024 mengalami peningkatan. Kondisi ULN diklaim tetap terkendali.

“Posisi ULN Indonesia pada kuartal II 2024 tercatat sebesar 408,6 miliar dolar AS (atau sekitar Rp 6.418,5 triliun), atau tumbuh sebesar 2,7 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 0,2 persen (yoy) pada kuartal I 2024,” kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam siaran pers, Kamis (15/8/2024).

Erwin menuturkan, pertumbuhan ULN pada kuartal II/ 2024 tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta.

Lebih rinci, posisi ULN pemerintah pada kuartal II/2024 sebesar 191,0 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan 0,8 persen (yoy). Angka itu melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 0,9 persen (yoy).

“Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global,” jelasnya.

Erwin menekankan bahwa pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Serta mengelola ULN secara pruden, terukur, oportunistik dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

“Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas dengan tetap memperhati​kan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN,” terangnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah utamanya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,8 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (13,6 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,5 persen).

“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah,” kata Erwin.

Kemudian, ULN swasta juga diklaim tetap terkendali. Pada triwulan II/2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 196,5 miliar dolar AS, atau tumbuh 0,3 persen (yoy), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan 1,2 persen (yoy) pada triwulan I/2024.

Perkembangan tersebut didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang tumbuh 0,6 persen (yoy) di tengah ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang masih mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari s​​ektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 79,1 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total ULN swasta.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,9 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,7 persen dari total ULN,” ujar Erwin.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Erwin menyebut BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2024 mencapai US$ 408,6 miliar atau setara Rp 6.402 triliun (kurs Rp 15.670). Jumlah itu naik 2,7% jika dibandingkan posisi kuartal I-2024 yang sejumlah US$ 403,9 miliar.

"Utang Luar Negeri Indonesia pada kuartal II 2024 tetap terkendali. Peningkatan tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Kamis (15/8/2024).

BI mencatat ULN pemerintah pada kuartal II 2024 sebesar US$ 191 miliar, turun dibandingkan posisi triwulan sebelumnya yang sebesar US$ 192,2 miliar. Penurunan ini utamanya dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, oportunistik dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal," tutur BI.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN diklaim terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah yang utamanya mencakup Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (18,8%); Jasa Pendidikan (16,8%); Konstruksi (13,6%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,5%).

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," jelas BI.

Di sisi lain, ULN swasta tercatat tumbuh 0,3% menjadi sebesar US$ 196,5 miliar pada triwulan II-2024. Perkembangan tersebut didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang tumbuh 0,6%(yoy) di tengah ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang masih mencatatkan kontraksi 0,9% (yoy).

"Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,1% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7% terhadap total ULN swasta," jelas BI.

BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,9%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,7% dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," pungkas BI.

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2024 mencapai US$ 408,6 miliar atau setara Rp 6.402 triliun (kurs Rp 15.670). Jumlah itu naik 2,7% jika dibandingkan posisi kuartal I-2024 yang sejumlah US$ 403,9 miliar.

"Utang Luar Negeri Indonesia pada kuartal II 2024 tetap terkendali. Peningkatan tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Kamis (15/8/2024).

BI mencatat ULN pemerintah pada kuartal II 2024 sebesar US$ 191 miliar, turun dibandingkan posisi triwulan sebelumnya yang sebesar US$ 192,2 miliar. Penurunan ini utamanya dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, oportunistik dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal," tutur BI.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN diklaim terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah yang utamanya mencakup Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (18,8%); Jasa Pendidikan (16,8%); Konstruksi (13,6%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,5%).

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," jelas BI.

Di sisi lain, ULN swasta tercatat tumbuh 0,3% menjadi sebesar US$ 196,5 miliar pada triwulan II-2024. Perkembangan tersebut didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang tumbuh 0,6%(yoy) di tengah ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang masih mencatatkan kontraksi 0,9% (yoy).

"Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,1% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7% terhadap total ULN swasta," jelas BI.

BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,9%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,7% dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," pungkas BI.

Bisnis.com, JAKARTA – Utang luar negeri atau denominasi valuta asing (valas) beberapa bank dalam ambang batas tidak aman. Hal itu menjadi salah satu alasan Bank Indonesia melonggarkan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) mulai awal bulan depan.

Di tengah kenaikan suku bunga acuan menjadi 6,25%, BI berupaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Salah satunya dengan memberikan Kebijakan Insentif Likuiditas Moneter (KLM).

KLM ini diberikan pada bank yang melakukan pembiayaan sektor prioritas, seperti hilirisasi minerba dan nonminerba, perumahan, pariwisata, otomotif, perdagangan, listrik, gas, dan jasa keuangan.

Selain itu, memberikan insentif rasio pembiayaan inklusif makroprudensial kepada bank yang memiliki portofolio kredit di atas 30%, seperti pembiayaan ultra mikro (UMi) dan usaha kecil. BI pun memberikan insentif kepada sektor hijau sebesar 0,5%.

Semua insentif itu diberikan dengan pengurangan kewajiban penempatan dana di Bank Indonesia. Bank dapat memanfaatkan likuiditas itu untuk pembiayaan ke sektor riil. Bank sentral mengklaim nilai duit yang dikembalikan ke bank setara Rp256 triliun hingga posisi Juni 2024.

BI pun akan memperluas KLM terhadap sektor penunjang tersebut mulai awal Agustus 2024. Likuiditas yang dikembalikan ke bank total menjadi Rp280 triliun dengan perluasan itu.

Salah satu pertimbangan perluasan pelonggaran moneter itu karena ada gap kebijakan. “Saat ini kebijakan makropudensial countercyclical untuk pengelolaan pendanaan luar negeri, termasuk utang luar negeri [ULN] masih terbatas,” kata Nugroho Joko Prastowo, Kepala Grup Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, dalam diskusi seperti dikutip, Rabu (24/7/2024).

Permasalahan lainnya BI melihat belum terintegrasi aspek pengelolaan risiko, beberapa bank sudah terhambat dengan utang luar negeri jangka pendek yang tinggi. “Beberapa bank dengan KCLN [kantor cabang luar negeri] serta kontribusi kredit valas tinggi memiliki ULN jangka pendek mendekati 30%,” terangnya.

Kepada Bisnis, Joko menyampaikan bahwa bank yang selama memiliki utang luar negeri mendekati 30% dari liabilitas, tetapi memerlukan pendanaan valas masih punya ruang. Pasalnya, kewajiban kantor cabang luar negeri yang diperoleh dan disalurkan di luar nageri tidak dimasukkan dalam perhitungan rasio tersebut.

“Terus nanti ada siklikalitasnya plus minus 5% tergantung kondisi. Artinya, rasionya bisa diturunkan ke 25% atau dinaikkan ke 35% tergantung hasil asesmennya. Sekarang tetap dipertahankan di 30% dulu,” tuturnya.

Saat ditanya berapa bank yang mendekati ambang batas utang luar negeri 30% terhadap liabilitas, dia menyebutkan tidak banyak. “Bank yang punya KCLN kan enggak banyak ya, hanya beberapa bank besar,” ujarnya.

Kebanyakan bank yang memiliki cabang di luar negeri adalah milik negara, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan data Bank Indonesia per Mei 2024, utang luar negeri jangka pendek untuk sektor swasta tercatat US$47,29 miliar. Angka tersebut setara 11,61% dari total utang luar negeri sebesar US$407,34 miliar.

Tren utang luar negeri jangka pendek terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Dari posisi April 2024 sebesar US$51,63 miliar menjadi US$57,59 miliar. Kenaikan terbesar pada pinjaman Bank Indonesia dari posisi April 2024 sebesar US$5,5 miliar menjadi US$10,27 miliar pada Mei 2024.

Adapun utang luar negeri jangka panjang kenaikan tidak sebesar pinjaman tenor pendek. Secara komulatif, nilainya pada Mei 2024 mencapai US$349,75 miliar dari bulan sebelumnya US$347,19 miliar.

JAKARTA, investor.id – Nilai utang luar negeri (ULN) pada Mei 2024 tercatat US$ 407,3 miliar atau tumbuh 1,8% secara year on year (yoy), yang bersumber dari ULN pemerintah, bank sentral, dan swasta. Adapun ULN berpotensi meningkat yang didorong oleh kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi swasta, dan defisit neraca berjalan.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menjelaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2024 tercatat sebesar 407,3 miliar dolar AS atau tumbuh 1,8 persen (yoy), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan 1,5 persen (yoy) pada April 2024. BI menyebut angka ULN tersebut dalam kondisi masih terkendali.

“Perkembangan tersebut (ULN pada Mei 2024) bersumber dari ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta,” kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Erwin Haryono dalam siaran pers, Senin (15/7/2024).

Erwin mengatakan, posisi ULN pemerintah pada Mei 2024 tercatat sebesar 191,0 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan 0,8 persen (yoy), setelah pada April 2024 terkontraksi 2,6 persen (yoy).

“Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, seiring dengan sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,” tuturnya.

Erwin menuturkan, pemerintah konsisten untuk tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudensial, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Lebih lanjut, sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas, yang di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21,0 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,7 persen), dan jasa pendidikan (16,8% persen). Lalu sektor konstruksi (13,6 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,5 persen).

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah,” tegasnya.

Sama dengan kondisi ULN pemerintah, Erwin juga mengklaim bahwa ULN swasta tetap terjaga. Posisi ULN swasta pada Mei 2024 tercatat 197,6 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,4 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut terutama bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 2,6 persen (yoy). Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) tumbuh sebesar 0,1 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” ujar Erwin.

Hal ini, lanjut Erwin, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9 persen dari total ULN.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” jelasnya.