Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) hingga Oktober 2024 telah menggelontorkan sebesar Rp458 miliar untuk membayar selisih harga jual atau rafaksiminyak goreng kepada produsen.

Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS, Achmad Maulizal, menyampaikan, pembayaran rafaksi minyak goreng telah dilakukan kepada 40 produsen dari total 49 produsen hingga Oktober 2024.

“[Total nilai yang telah dibayar] Rp458.889.274.982 untuk 40 pelaku usaha,” kata Achmad kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Dengan demikian, masih ada 9 pelaku usaha yang belum dibayarkan oleh BPDPKS. Achmad menuturkan, kelengkapan dokumen menjadi alasan BPDPKS belum membayar rafaksi kepada 9 pelaku usaha tersebut.

Pasalnya, kelengkapan dokumen dari para produsen yang mengajukan klaim, utamanya faktur pajak dan invoice diperlukan BPDPKS untuk melakukan pembayaran.

“Secara pendanaan tahun ini kami sudah siap membayarkan untuk seluruh pelaku usaha yang sudah mengirimkan berkas pembayarannya,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, mulanya terdapat 59 produsen minyak goreng yang tercatat mengikuti program minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter pada Februari 2022.

Namun, hasil verifikasi yang diserahkan Kemendag, hanya terdapat 49 produsen yang mengajukan klaim tagihan rafaksi. Pasalnya, sebanyak 4 produsen tak mengajukan klaim rafaksi kepada pemerintah dan 6 produsen lainnya tercatat nol dalam tagihan rafaksinya.

Pembayaran rafaksi minyak goreng sendiri perlu mengikuti standar prosedur BPDPKS. Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, menyampaikan, langkah pertama adalah BPDPKS menerima hasil verifikasi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Selanjutnya, para produsen yang tercatat dalam hasil verifikasi klaim rafaksi tersebut harus menyerahkan kelengkapan dokumen seperti faktur pajak dan invoice kepada BPDPKS.

Setelah dokumen lengkap, BPDPKS akan memberikan persetujuan kepada bendaharanya untuk dilakukan pembayaran kepada produsen.

Eddy menyebut total klaim rafaksi minyak goreng yang tercatat dalam hasil verifikasi Kemendag mencapai Rp474 miliar. Dia pun memastikan bahwa pembayaran utang rafaksi itu dilakukan BPDPKS langsung kepada produsen minyak goreng, bukan ke ritel modern.

“Kita enggak ada kaitannya dengan ritel, kita kontraknya dengan produsen,” ungkap Eddy di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kamis (20/6/2024).

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan utang rafaksi minyak goreng telah dibayarkan hampir 90 persen kepada produsen dan pedagang ritel.

"Sudah hampir 90 persen," kata diungkap Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Moga Simatupang, saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat pada Senin (7/10/2024).

Proses pembayaran rafaksi pun masih terus berjalan. Moga mengatakan masih ada tujuh perusahaan lagi yang masih menyesuaikan dengan hasil verifikasi dari PT Sucofindo.

Dia menjelaskan cepat atau lambatnya pembayaran dipengaruhi oleh para produsen yang sepakat dengan hasil verifikasi dari surveyor.

"Selama produsennya itu menyepakati hasil verifikasi dari surveyor itu selesai, masalahnya kan mereka masih ada selisih yang perlu disesuaikan kembali. Tidak perlu nyebrang, karena kan di situ hasil rapat koordinasi kalau memang produsen itu tidak puas dengan hasil verifikasi bisa ke PTUN," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah memiliki utang rafaksi minyak goreng kepada produsen dan pedagang ritel sebesar Rp474 miliar. Utang ini menumpuk sejak terjadi kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah yang membuat para pengusaha harus menjual minyak goreng di bawah pasaran.

Kala itu, pemerintah melalui Kemendag membuat Permendag yang mengatur bahwa para pengusaha harus menjual minyak goreng seharga Rp14.000 per liter, sedangkan harga di pasaran sebesar Rp17.000 hingga Rp20.000 per liter.

Selisih dari harga tersebut atau rafaksi ini akan dibayarkan oleh pemerintah sesuai dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang pada akhirnya justru menumpuk. Adapun utang ini harus dibayarkan melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan proses pembayaran utang rafaksi minyak goreng kepada 49 produsen tengah berjalan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang menyampaikan, proses pembayaran kepada produsen telah berjalan sekitar 90%. Masih ada tujuh perusahaan yang masih menyesuaikan hasil verifikasi dari PT Sucofindo, selaku surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah.

“Masih ada 7 perusahaan lagi yang masih menyesuaikan hasil verifikasi dari Sucofindo,” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Senin (7/10/2024).

Saat dikonfirmasi apakah pembayaran utang rafaksi bisa rampung pada tahun ini, Moga mengatakan bahwa hal tersebut tergantung dari pelaku usaha. Menurutnya selama produsen menyepakati hasil verifikasi PT Sucofindo, maka proses pembayaran dapat diselesaikan.

“Masalahnya kan mereka masih ada selisih yang perlu disesuaikan kembali,” ujarnya.

Apabila pelaku usaha tak puas dengan hasil verifikasi PT Sucofindo, Moga mempersilakan untuk mengajukan keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan catatan Bisnis, mulanya terdapat 59 produsen minyak goreng yang tercatat mengikuti program minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter pada Februari 2022.

Namun, hasil verifikasi yang diserahkan Kemendag, hanya terdapat 49 produsen yang mengajukan klaim tagihan rafaksi. Pasalnya, sebanyak 4 produsen tak mengajukan klaim rafaksi kepada pemerintah dan 6 produsen lainnya tercatat nol dalam tagihan rafaksinya.

Dari total 49 produsen, 14 di antaranya telah disetujui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mulai dibayarkan pada Juni 2024.

“49 itu posisi kemarin, 14 produsen sudah kita setujui setelah dokumen lengkap. Minggu depan kita lakukan pembayaran,” kata Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kamis (20/6/2024).

Kemudian, terdapat 3 produsen yang juga sudah disetujui olehnya untuk dilakukan pembayaran utang rafaksi dan 7 pelaku usaha lainnya tengah dalam proses melengkapi dokumen persyaratan kepada BPDPKS.

Dengan demikian, masih ada 25 produsen minyak goreng yang belum menyerahkan dokumen lengkap lainnya kepada BPDPKS, sehingga pembayaran utang belum dapat dilakukan.

Secara terperinci, Eddy turut menjelaskan alur proses pembayaran utang rafaksi minyak goreng. Berdasarkan standar prosedur BPDPKS, pihaknya menerima hasil verifikasi dari Kemendag.

Kemudian, para produsen yang tercatat dalam hasil verifikasi klaim rafaksi tersebut harus menyerahkan kelengkapan dokumen seperti faktur pajak dan invoice kepada BPDPKS.

Setelah dokumen lengkap, BPDPKS akan memberikan persetujuan kepada bendaharanya untuk dilakukan pembayaran kepada produsen.

Eddy menyebut total klaim rafaksi minyak goreng yang tercatat dalam hasil verifikasi Kemendag mencapai Rp474 miliar. Dia memastikan bahwa pembayaran utang rafaksi itu dilakukan BPDPKS langsung kepada produsen minyak goreng, bukan ke ritel modern.

“Kita enggak ada kaitannya dengan ritel, kita kontraknya dengan produsen,” tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) hampir merampungkan pembayaran utang rafaksi minyak goreng.

Pemerintah mencatat memiliki utang senilai Rp 474,8 miliar kepada pelaku usaha minyak goreng.

“Masih ada 7 perusahaan lagi yang belum dibayar karena masih menunggu hasil verifikasi dari Suconfindo. Sudah hampir 90-an persen,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang usai menghadiri acara Program UMKM Jago 2024 di Jakarta, Senin (7/10/2024).

SHUTTERSTOCK/AFRICA STUDIO Ilustrasi minyak goreng.

“Tapi kalaupun mereka (pelaku usaha) merasa belum puas dengan hasil verifikasi bisa dituntut ke PTUN,” jelasnya.

Untuk diketahui, Sumber utang itu dimulai ketika awal Januari 2022 silam saat harga minyak goreng melambung tinggi hingga stoknya terbatas.

Pemerintah pun dalam hal ini adalah Kemendag melakukan berbagai upaya untuk meredam harga tersebut yang salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 19 Januari.

Permendag itu menghendaki adanya pemenuhan kebutuhan minyak goreng dengan satu harga.

Ketika itu ada juga kebijakan yang ditetapkan yakni Harga Acuan Keekonomian (HAK) dan Harga Eceren Tertinggi (HET). Pada saat itu HAK minyak goreng Rp 17.260 per liter dan HET Rp 14.000 per liter.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) hampir merampungkan pembayaran utang rafaksi minyak goreng.

Pemerintah mencatat memiliki utang senilai Rp 474,8 miliar kepada pelaku usaha minyak goreng.

“Masih ada 7 perusahaan lagi yang belum dibayar karena masih menunggu hasil verifikasi dari Suconfindo. Sudah hampir 90-an persen,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang usai menghadiri acara Program UMKM Jago 2024 di Jakarta, Senin (7/10/2024).

SHUTTERSTOCK/AFRICA STUDIO Ilustrasi minyak goreng.

“Tapi kalaupun mereka (pelaku usaha) merasa belum puas dengan hasil verifikasi bisa dituntut ke PTUN,” jelasnya.

Untuk diketahui, Sumber utang itu dimulai ketika awal Januari 2022 silam saat harga minyak goreng melambung tinggi hingga stoknya terbatas.

Pemerintah pun dalam hal ini adalah Kemendag melakukan berbagai upaya untuk meredam harga tersebut yang salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 19 Januari.

Permendag itu menghendaki adanya pemenuhan kebutuhan minyak goreng dengan satu harga.

Ketika itu ada juga kebijakan yang ditetapkan yakni Harga Acuan Keekonomian (HAK) dan Harga Eceren Tertinggi (HET). Pada saat itu HAK minyak goreng Rp 17.260 per liter dan HET Rp 14.000 per liter.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) hampir merampungkan pembayaran utang rafaksi minyak goreng.

Pemerintah mencatat memiliki utang senilai Rp 474,8 miliar kepada pelaku usaha minyak goreng.

“Masih ada 7 perusahaan lagi yang belum dibayar karena masih menunggu hasil verifikasi dari Suconfindo. Sudah hampir 90-an persen,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang usai menghadiri acara Program UMKM Jago 2024 di Jakarta, Senin (7/10/2024).

SHUTTERSTOCK/AFRICA STUDIO Ilustrasi minyak goreng.

“Tapi kalaupun mereka (pelaku usaha) merasa belum puas dengan hasil verifikasi bisa dituntut ke PTUN,” jelasnya.

Untuk diketahui, Sumber utang itu dimulai ketika awal Januari 2022 silam saat harga minyak goreng melambung tinggi hingga stoknya terbatas.

Pemerintah pun dalam hal ini adalah Kemendag melakukan berbagai upaya untuk meredam harga tersebut yang salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 19 Januari.

Permendag itu menghendaki adanya pemenuhan kebutuhan minyak goreng dengan satu harga.

Ketika itu ada juga kebijakan yang ditetapkan yakni Harga Acuan Keekonomian (HAK) dan Harga Eceren Tertinggi (HET). Pada saat itu HAK minyak goreng Rp 17.260 per liter dan HET Rp 14.000 per liter.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) buka-bukaan soal besaran utang rafaksi minyak goreng yang dibayarkan pemerintah kepada mereka.

Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey, mengatakan bahwa nilai utang pemerintah atas rafaksi minyak goreng yang akan dibayarkan untuk peritel jauh di bahwa angka yang diklaim. Roy menyebut, ritel modern (modern trade) hanya mendapatkan alokasi sekitar Rp189 miliar dari total Rp344 miliar yang diajukan oleh mereka.

Adapun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyerahkan hasil verifikasi surveyor Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total besaran rafaksi yang akan dibayarkan yaitu Rp474,8 miliar.

"Kalau dari Aprindo itu [klaim] Rp344 miliar, yang cair cuma sekitar Rp189 miliar untuk modern trade, sisanya itu untuk GT [general trade/pasar tradisonal]," kata Roy saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Roy pun mengakui bahwa sebagian produsen telah menerima pembayaran rafaksi dari BPDPKS dan menyalurkannya kepada ritel modern meskipun tidak serentak.

Namun, menurutnya tidak semua produsen bisa transparan memberikan informasi kepada peritel ihwal besaran pembayaran rafaksi tersebut lantaran terkendala data dan perhitungan.

"Sekarang ini ada beberapa produsen yang mau tidak mau masih menahan [pembayaran ke ritel] karena masih bingung datanya mana yang buat ritel modern mana yang buat GT," tutur Roy.

Dia pun mengatakan bakal menggelar pertemuan terhadap seluruh anggota Aprindo untuk berkonsolidasi ihwal pencairan klaim rafaksi yang telah dibayarkan produsen kepada pengusaha ritel modern.

Di sisi lain, para pengusaha ritel tetap mendesak Kemendag dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim untuk transparan membuka data dan perhitungan nilai rafaksi kepada mereka.

"Karena anggota Aprindo mempertanyakan sebenarnya dasar perhitungannya gimana, kami harapkan keterbukaan Kemendag, kan ini sudah bukan rahasia lagi," katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim, menyampaikan, pembayaran rafaksi kepada produsen minyak goreng terus berprogres.

“Sudah berprogres, ada sebagian dari perusahaan sudah dibagi, ada yang belum,” kata Isy kepada awak media di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Adapun, pembayaran dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kepada 49 produsen. Menurut catatan Bisnis, Kamis (20/6/2024), BPDPKS mulai membayar utang minyak goreng kepada 14 produsen.

Awalnya, Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, menyebut bahwa terdapat 59 produsen minyak goreng yang tercatat ikut dalam program minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter pada 2022.

Namun, hanya terdapat 49 produsen yang mengajukan klaim tagihan rafaksi lantaran 4 produsen tidak mengajukan klaim rafaksi kepada pemerintah dan 6 produsen lainnya tercatat nol dalam tagihan rafaksinya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan perkembangan terbaru pembayaran utang rafaksiminyak goreng kepada pengusaha.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim, menyampaikan, pembayaran rafaksi kepada produsen minyak goreng terus berprogres.

“Sudah berprogres, ada sebagian dari perusahaan sudah dibagi, ada yang belum,” kata Isy kepada awak media di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Adapun, pembayaran dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kepada 49 produsen. Menurut catatan Bisnis, Kamis (20/6/2024), BPDPKS mulai membayar utang minyak goreng kepada 14 produsen.

Awalnya, Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, menyebut bahwa terdapat 59 produsen minyak goreng yang tercatat ikut dalam program minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter pada 2022.

Namun, hanya terdapat 49 produsen yang mengajukan klaim tagihan rafaksi lantaran 4 produsen tidak mengajukan klaim rafaksi kepada pemerintah dan 6 produsen lainnya tercatat nol dalam tagihan rafaksinya.

Untuk melakukan pembayaran, Eddy mengatakan bahwa pihaknya memerlukan sejumlah dokumen lengkap dari para produsen yang mengajukan klaim, utamanya faktur pajak dan invoice.

“49 itu posisi kemarin, 14 produsen sudah kita setujui setelah dokumen lengkap. Minggu depan kita lakukan pembayaran,” ujar Eddy di Kementerian Perindustrian, Kamis (20/6/2024).

Lebih lanjut dia menyebut, terdapat 3 produsen yang telah mendapat persetujuan dari BPDPKS untuk dilakukan pembayaran utang rafaksi Selanjutnya 7 pelaku usaha lainnya tengah dalam proses melengkapi dokumen persyaratan kepada BPDPKS.