Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Adapun kebijakan yang disahkan pada (28/10/2024) ini merevisi undang-undang pelayaran sebelumnya bertujuan untuk memperjelas keberlakuan asas pengangkutan barang atau penumpang atau asas cabotage demi menegakan kedaulatan pelayaran Indonesia.

"Sebagai respons dari perkembangan transportasi di bidang Pelayaran di Indonesia yang dinamis, dirasa perlu untuk melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang tentang Pelayaran dalam rangka sinkronisasi dengan materi Undang-Undang tentang Cipta Kerja serta untuk menjawab perkembangan, dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pelayaran," demikian beleid yang tertuang dalam ketentuan Umum, dikutip Senin (4/11/2024).

Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur upaya pemerintah dalam mewujudkan biaya logistik yang efisien dan efektif, pemberdayaan terhadap pelayaran hingga rakyat.

Termasuk dalam meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia, hingga meningkatkan nilai logistik performance index (LPI), serta untuk memperjelas kelembagaan di bidang pelayaran.

Dalam beleid aturan itu juga tertuang, sejumlah pasal baru mulai dari aturan pemberdayaan angkutan laut hingga rakyat, pembinaan angkutan laut pelayaran hingga rakyat, hingga kegiatan pelayaran perintis yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Bahkan, terdapat 68 perubahan dengan 66 pasal yang baru pada revisi undang-undang pelayaran. Seperti asas cabotage dalam rangka keberpihakan pada angkutan laut nasional, usaha jasa terkait, tarif jasa kepelabuhan, efisiensi biaya angkut, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.

Kemudian, penyediaan sarana dan prasarana Pelayaran-Perintis, Perlindungan Lingkungan Maritim, penyelenggara pelabuhan, kelembagaan yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran, tata cara penahanan Kapal di Pelabuhan, penguatan pidana, dan pengaturan terkait ketentuan peralihan.

Tak hanya itu, terdapat perubahan juga terkait perizinan berusaha angkutan laut yang tertulis dalam pasal 29, yaitu badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 175.

Selain itu, untuk badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan angkutan di perairan yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing dan membentuk perusahaan patungan atau melalui skema Joint Venture

Nantinya, skema ini bakal berjalan dengan berbentuk perusahaan angkutan di perairan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan di perairan.

Selain itu, perusahaan juga harus memiliki dan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 50.000 per kapal dan diawaki oleh awak warga negara Indonesia.

"Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (21 dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing," demikian isi pasal 33A.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Adapun kebijakan yang disahkan pada (28/10/2024) ini merevisi undang-undang pelayaran sebelumnya bertujuan untuk memperjelas keberlakuan asas pengangkutan barang atau penumpang atau asas cabotage demi menegakan kedaulatan pelayaran Indonesia.

"Sebagai respons dari perkembangan transportasi di bidang Pelayaran di Indonesia yang dinamis, dirasa perlu untuk melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang tentang Pelayaran dalam rangka sinkronisasi dengan materi Undang-Undang tentang Cipta Kerja serta untuk menjawab perkembangan, dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pelayaran," demikian beleid yang tertuang dalam ketentuan Umum, dikutip Senin (4/11/2024).

Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur upaya pemerintah dalam mewujudkan biaya logistik yang efisien dan efektif, pemberdayaan terhadap pelayaran hingga rakyat.

Termasuk dalam meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia, hingga meningkatkan nilai logistik performance index (LPI), serta untuk memperjelas kelembagaan di bidang pelayaran.

Dalam beleid aturan itu juga tertuang, sejumlah pasal baru mulai dari aturan pemberdayaan angkutan laut hingga rakyat, pembinaan angkutan laut pelayaran hingga rakyat, hingga kegiatan pelayaran perintis yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Bahkan, terdapat 68 perubahan dengan 66 pasal yang baru pada revisi undang-undang pelayaran. Seperti asas cabotage dalam rangka keberpihakan pada angkutan laut nasional, usaha jasa terkait, tarif jasa kepelabuhan, efisiensi biaya angkut, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.

Kemudian, penyediaan sarana dan prasarana Pelayaran-Perintis, Perlindungan Lingkungan Maritim, penyelenggara pelabuhan, kelembagaan yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran, tata cara penahanan Kapal di Pelabuhan, penguatan pidana, dan pengaturan terkait ketentuan peralihan.

Tak hanya itu, terdapat perubahan juga terkait perizinan berusaha angkutan laut yang tertulis dalam pasal 29, yaitu badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 175.

Selain itu, untuk badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan angkutan di perairan yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing dan membentuk perusahaan patungan atau melalui skema Joint Venture

Nantinya, skema ini bakal berjalan dengan berbentuk perusahaan angkutan di perairan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan di perairan.

Selain itu, perusahaan juga harus memiliki dan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 50.000 per kapal dan diawaki oleh awak warga negara Indonesia.

"Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (21 dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing," demikian isi pasal 33A.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan revisi Undang-Undang Pelayaran atau Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pada Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik pengesahan ini. Menhub berharap hal ini akan mewujudkan penyelenggaraan pelayaran yang lebih berdaulat dan berkeadilan, menciptakan biaya logistik yang lebih efektif dan efisien, serta memantapkan ketahanan nasional sebagai bagian dari sistem transportasi nasional. Perubahan ini juga nantinya akan memperkuat pemberdayaan pelayaran rakyat dan penerapan asas cabotage.

“Semua itu dapat terwujud melalui pemberdayaan pelayaran rakyat, penguatan asas cabotage, pengaturan kewajiban pelayanan publik, pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan untuk pemberdayaan industri angkutan di perairan dan industri perkapalan, serta penyederhanaan birokrasi di bidang kepelabuhanan,” ujar Budi Karya.

Sebagaimana diketahui, DPR RI berinisiatif menyampaikan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran kepada Presiden melalui surat Nomor B/7517/LG.01.01/7/2024 tanggal 4 Juli 2024.

Kemudian, pemerintah melakukan penyusunan pandangan melalui daftar inventarisasi masalah (DIM) dengan melibatkan kementerian/lembaga dan stakeholder terkait meliputi pelaku usaha, asosiasi, akademisi, serta praktisi.

“Saat ini UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah berusia 16 tahun sehingga diperlukan penyempurnaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman,” kata Budi Karya.

Selanjutnya, pemerintah menyampaikan DIM RUU Pelayaran melalui surat presiden kepada Ketua DPR RI Nomor R-40/Pres/09/2024 tanggal 5 September 2024, yang di dalamnya juga menugaskan Menhub sebagai leading sector bersama menteri pertahanan, menteri hukum dan hak asasi manusia, menteri keuangan, menteri kelautan dan perikanan, serta menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagai wakil pemerintah.

Berdasarkan hasil pembahasan panitia kerja pada 23-24 September 2024, terdapat 67 angka perubahan RUU Pelayaran dengan total 71 pasal yang memuat beberapa materi muatan baru maupun perubahan yang disepakati.

Perubahan tersebut, antara lain penguatan regulasi pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat, pengaturan kewajiban pelayanan publik, penguatan asas cabotage melalui pengaturan usaha patungan angkutan di perairan, pengaturan usaha jasa terkait sebagai usaha patungan, pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan untuk pemberdayaan industri angkutan di perairan dan industri perkapalan, mengikutsertakan asosiasi penyedia jasa dan asosiasi pengguna jasa dalam penentuan besaran tarif jasa kepelabuhan yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan.

Kemudian, revisi tersebut juga mengatur tentang tata kelola pendaftaran kapal usaha patungan (joint venture), tata kelola pelimpahan pemanduan dan pengaturan terkait penggunaan kapal tunda dalam pemanduan, penyederhanaan birokrasi di bidang kepelabuhanan, serta fungsi pengawasan pelayaran.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dan DPR RI terus menggodok Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dengan adanya perubahan pada UU Pelayaran tersebut diharapkan bisa memangkas tumpeng tindih kebijakan yang saat ini masih kerap terjadi.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan Komisi V DPR RI telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU tentang Pelayaran dari pemerintah. Menurutnya pembahasan RUU Pelayaran ini guna mengamodir perubahan-perubahan dalam dunia pelayaran dan juga untuk mendukung kemajuan pada dunia pelayaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan Dewan Perwakian Rakyat (DPR) segera membahas Revisi Undang-undang (RUU) perubahan ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Pada Jumat (20/9/2024), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah menyerahkan daftar isian masalah (DIM) revisi UU Pelayaran kepada Komisi V DPR RI.

Menurut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, DIM yang diserahkan merupakan inisiatif dari pemerintah.

"Ini adalah inisiatif pemerintah yang kita terima pada awal Agustus. Secara sistematis pemerintah sudah bahas pada beberapa kali terhadap case ini," ujar Budi Karya usai mengikuti rapat di Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Budi Karya menuturkan, pemerintah ingin melakukan penguatan sisi hukum dengan adanya revisi UU Pelayaran. Sehingga nantinya legitimasi Indonesia sebagai negara kepulauan bisa terjaga.

Ia menjelaskan DIM yang diserahkan ke Komisi V sudah melalui pembahasan dengan sejumlah lembaga terkait. Lembaga tersebut yaitu Kemenko Polhukam, Kemenko Marves, Kemensetneg, Kemenhan, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenperin, Kementerian KKP, Kemen PANRB, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, Polri, TNI dan Bakamla.

Dari beberapa kali pembahasan dirumuskan 10 poin DIM di dalam revisi UU Pelayaran. Kesepuluh poin DIM tersebut sebagai berikut:

1. Pemberdayaan pelayaran rakyat.
2. Kewajiban pelayanan publik angkutan barang di laut dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (tol laut).
3. Penguatan asas cabotage yakni hak untuk melakukan pengangkutan penumpang, barang, dan pos secara komersial dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
4. Pemberian kesempatan usaha patungan untuk jasa terkait dengan angkutan umum.
5. Pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan untuk pemberdayaan industri angkutan dan industri perairan dan industri perkapalan.
6. Tata kelola penetapan tarif penggunaan perairan dan daratan serta jasa kepelabuhanan.
7. Tata kelola pendaftaran kapal usaha patungan
8. Penggunaan kapal tunda dalam pelaksanaan pemanduan.
9. Kelembagaan penyelenggaraan pelabuhan.
10. Fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Adapun setelah DIM diserahkan, nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut dengan panitia kerja (panja) di DPR.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.id, penguatan asas cabotage diperlukan untuk mengatasi praktik manipulasi usaha kapal angkutan niaga yang sebenarnya tidak dilakukan oleh pengusaha dalam negeri.

Sebab kepemilikan kapal angkutan niaga oleh perusahaan dalam negeri ditentukan sekurangnya 51 persen dan sisanya boleh dimiliki asing.

Akibatnya pemodal asing bisa menguasai seluruh saham perusahaan angkutan dalam negeri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan Dewan Perwakian Rakyat (DPR) segera membahas Revisi Undang-undang (RUU) perubahan ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Pada Jumat (20/9/2024), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah menyerahkan daftar isian masalah (DIM) revisi UU Pelayaran kepada Komisi V DPR RI.

Menurut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, DIM yang diserahkan merupakan inisiatif dari pemerintah.

"Ini adalah inisiatif pemerintah yang kita terima pada awal Agustus. Secara sistematis pemerintah sudah bahas pada beberapa kali terhadap case ini," ujar Budi Karya usai mengikuti rapat di Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Budi Karya menuturkan, pemerintah ingin melakukan penguatan sisi hukum dengan adanya revisi UU Pelayaran. Sehingga nantinya legitimasi Indonesia sebagai negara kepulauan bisa terjaga.

Ia menjelaskan DIM yang diserahkan ke Komisi V sudah melalui pembahasan dengan sejumlah lembaga terkait. Lembaga tersebut yaitu Kemenko Polhukam, Kemenko Marves, Kemensetneg, Kemenhan, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenperin, Kementerian KKP, Kemen PANRB, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, Polri, TNI dan Bakamla.

Dari beberapa kali pembahasan dirumuskan 10 poin DIM di dalam revisi UU Pelayaran. Kesepuluh poin DIM tersebut sebagai berikut:

1. Pemberdayaan pelayaran rakyat.
2. Kewajiban pelayanan publik angkutan barang di laut dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (tol laut).
3. Penguatan asas cabotage yakni hak untuk melakukan pengangkutan penumpang, barang, dan pos secara komersial dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
4. Pemberian kesempatan usaha patungan untuk jasa terkait dengan angkutan umum.
5. Pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan untuk pemberdayaan industri angkutan dan industri perairan dan industri perkapalan.
6. Tata kelola penetapan tarif penggunaan perairan dan daratan serta jasa kepelabuhanan.
7. Tata kelola pendaftaran kapal usaha patungan
8. Penggunaan kapal tunda dalam pelaksanaan pemanduan.
9. Kelembagaan penyelenggaraan pelabuhan.
10. Fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Adapun setelah DIM diserahkan, nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut dengan panitia kerja (panja) di DPR.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.id, penguatan asas cabotage diperlukan untuk mengatasi praktik manipulasi usaha kapal angkutan niaga yang sebenarnya tidak dilakukan oleh pengusaha dalam negeri.

Sebab kepemilikan kapal angkutan niaga oleh perusahaan dalam negeri ditentukan sekurangnya 51 persen dan sisanya boleh dimiliki asing.

Akibatnya pemodal asing bisa menguasai seluruh saham perusahaan angkutan dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang Pelayaran akan mencakup beberapa aspek teknis. Beberapa di antaranya adalah tarif, jasa pandu dan tunda, asas hipotik hingga keamanan.

Budi Karya mengklaim bahwa sampai dengan saat ini revisi UU Pelayaran mendapatkan respons positif dari stakeholder, terutama para menteri terkait.

“Saya pikir positif [responsnya], karena kita ada 10 item yang dibahas dan Insyaallah kita akan segera untuk mendapat persetujuan para menteri dan kita akan bawa ke depan,” kata Budi Karya di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (11/9/2024).

Budi Karya menjelaskan salah satu yang dibahas dalam revisi UU Pelayaran tersebut mengenai penentuan tarif dan jasa pandu tunda. Ke depannya, kata Budi, biaya logistik akan disesuaikan.

Selain itu, Budi Karya mengatakan RUU Pelayaran akan membahas terkait pandu tunda, yaitu kegiatan pemanduan kapal seperti mendorong, menarik, mengawal, dan membantu kapal untuk bertambat di dermaga atau lepas tambat keluar dermaga.

Budi menyebut saat ini tidak semua pelabuhan mewajibkan adanya pandu tunda. Hal ini menyebabkan keamanan barang yang masuk dan keluar pelabuhan tidak diperhatikan.

“Tidak memperhatikan safety, tidak memperhatikan kalkulasi jumlah yang datang dan pergi. Tidak memperhatikan. Harus, harus [ada pandu tunda],” kata dia.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (10/9/2024) dan membahas soal Revisi Undang-Undang tentang Pelayaran.

Pada dasarnya, revisi ini bertujuan salah satunya untuk meningkatkan pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat.

“Angkutan laut pelayaran rakyat Ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing usaha untuk mendorong aktivitas perekonomian,” ungkapannya dalam unggahan Instagram @smindrawati.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (10/9/2024) dan membahas soal Revisi Undang-Undang tentang Pelayaran.

Pada dasarnya, revisi ini bertujuan salah satunya untuk meningkatkan pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat.

“Angkutan laut pelayaran rakyat Ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing usaha untuk mendorong aktivitas perekonomian,” ungkpanya dalam unggahan Instagram @smindrawati.

Adapun revisi ini pasalnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024 bersama 47 RUU lainnya.

Selain membahas revisi ketiga UU Pelayaran tersebut, Sri Mulyani melaporkan dirinya bersama Menhub juga membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub untuk tahun depan.

“Saya sempat cerita kepada Pak Budi mengenai padatnya agenda rapat saya bersama DPR belakangan ini untuk membahas APBN TA 2025, termasuk di dalamnya, RKA dari masing-masing K/L,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan menjadi satu dari 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapatkan anggaran jumbo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Kemenhub tercatat akan menerima alokasi anggaran senilai Rp31,46 triliun pada tahun depan. Nilai tersebut lebih besar dari usulan pagu yang awalnya senilai Rp24,76 triliun.

Sementara membandingkan dengan alokasi tahun ini senilai Rp43,47 triliun, anggaran Kemenhub tahun depan menyusut Rp12,01 triliun.

Secara umum, rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp3.621,31 triliun.

Dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) bersama Badan Anggaran (Banggar) yang direncanakan senilai Rp2.701,44 triliun, di mana senilai Rp1.160,09 triliun merupakan belanja K/L.