Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa dari 41 perusahaan asuransi yang telah mengajukan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), dua di antaranya telah melakukan spin-offUnit Usaha Syariah (UUS) per 31 Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan satu UUS perusahaan asuransi jiwa memilih untuk mendirikan perusahan asuransi jiwa syariah sendiri. Perusahaan pun telah mendapatkan izin asuransi jiwa syariah.

“Dan saat ini dalam pengalihan portofolio dari UUS ke perusahaan asuransi jiwa syariah yang baru,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

Kemudian, lanjut Ogi, satu UUS perusahaan asuransi umum telah melakukan pengalihan portofolio terhadap perusahaan asuransi umum syariah yang telah ada. Saat ini UUS sedang dalam proses pengembalian izin usaha syariah kepada OJK.

Secara keseluruhan, terdapat 41 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah menyampaikan rencana pemisahan UUS pada Desember 2023.

Terdapat 29 unit asuransi yang akan melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan asuransi dan reasuransi syariah baru dan 12 unit syariah yang akan mengalihkan ke perusahaan lain.

Perusahaan asuransi diwajibkan untuk melakukan spin off UUS dengan tenggat waktu pada Desember 2026. Ogi menjelaskan salah satu tujuan dilakukannya kewajiban spin-off UUS adalah untuk menumbuhkankembangkan sektor perasuransian syariah. Hal ini diharapkan akan meningkatkan penetrasi asuransi syariah, mengingat potensi pasar yang sangat besar di Indonesia.

“Hal ini juga harus ditopang oleh pengembangan produk dan akad yang menjadi dasar pembuatan produk. Di sisi lain, pengembangan pasar investasi syariah juga harus didorong untuk mendukung pertumbuhan asuransi syariah yang baru spin-off guna mengoptimalkan fungsinya sebagai investor institusional,” kata Ogi.

Dikutip dari POJK Nomor 11 Tahun 2023, pemisahan UUS asuransi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan UUS diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha. Dalam melakukan pemisahan UUS, perusahaan asuransi maupun reasuransi harus memenuhi persyaratan.

Adapun syaratnya antara lain dana tabarru’ dan dana investasi peserta UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Selain itu ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar Rp100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi. Sementara itu untuk unit syariah perusahaan reasuransi ekuitas minimum sebesar Rp200 miliar.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut terdapat dua Unit Usaha Syariah (UUS) bank yang tengah berproses untuk melakukan pemisahan diri dari induk (spin off). Keduanya adalah UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan UUS PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengungkapkan, sudah ada perkembangan terkait progres spin off BTN Syariah, di mana telah ada kesepakatan mengenai harga untuk eksekusi bank syariah yang dibidik. Adapun, bank syariah yang diakuisisi tersebut nantinya menjadi cangkang untuk BTN Syariah usai spin off.

Jadi, kalau bisa kelar di awal tahun depan,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon L. P. Napitupulu menyebut sudah menyepakati harga akuisisi dengan calon bank syariah yang akan menaungi unit usaha syariah (UUS) BTN Syariah.

“Prosesnya sedang berjalan. Kami sudah sepakat, setidaknya, harga dengan calon,” kata Nixon kepada wartawan di kantor BTN, Jakarta, Selasa.

Dia tidak merinci calon pembeli BTN Syariah. Namun, ia berharap Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat atau Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) dapat diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Hingga sejauh ini, pihaknya masih memproses sejumlah dokumen yang dibutuhkan.

“Karena ada dua dokumen yang diminta oleh pemilik, kami lagi mengerjakan dokumen itu. Tapi saya tidak bisa kasih tau dokumennya,” tambah dia.

Transaksi akuisisi bank syariah nantinya akan disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Mengenai waktu pelaksanaan RUPSLB, Nixon menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang kendali BTN, yaitu pemerintah.

Namun, Nixon berharap akuisisi bank syariah tersebut bisa rampung pada awal tahun depan. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan UUS melakukan spin off dalam dua tahun setelah asetnya mencapai minimal Rp50 triliun atau 50 persen dari aset induknya, yang berarti tenggat bagi BTN adalah November 2025.

“Jadi, kalau bisa kelar di awal tahun depan,” tuturnya.

Setelah itu, Nixon menjelaskan, bank cangkang akan dilebur dengan BTN Syariah, diikuti dengan proses spin off. Ia menargetkan spin off bisa terlaksana pada Juni atau Juli.

“Ada waktu sekitar enam bulan untuk memindahkan aset dari BTN ke BTN Syariah. Kira-kira begitu idenya," jelas Nixon.

Sebelumnya, BTN Syariah dikabarkan bakal merger dengan Bank Muamalat. Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Senin (8/7), Nixon menyatakan pihaknya tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Bank BPD DIY) membatalkan rencana memisahkan (spin off) unit usaha syariah (UUS) dari induk. Keputusan ini dilakukan setelah adanya revisi aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad mengungkapkan, selain adanya perubahan aturan dari regulator, bisnis UUS lebih menguntungkan bila berada di bawah Bank BPD DIY ketimbang dipisahkan dari induk.

"Dulu ada kewajiban spin off, kita sudah wajib spin off, sudah dikasih izin. Begitu nggak ada kewajiban, ya sudah balik lagi, karena dari sisi operasional kan lebih menguntungkan UUS," kata Santoso di Jakarta dikutip Selasa (15/10/2024).

Santoso sebelumnya mengatakan, Bank BPD DIY sudah melakukan persiapan spin off untuk UUS mereka. Bahkan, sudah ada mitra strategis yang siap bergabung dalam UUS hasil spin off.

"Universitas Islam Indonesia, Muhammadiyah, itu mereka dulu sudah ancang-ancang untuk ikut, tapi karena aturan berubah ya batal. Lebih untung UUS aja," kata Santoso.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan progres spin offatau pemisahan unit usaha syariah (UUS) perbankan terbarunya. Terdapat dua bank yang wajib menjalankan spin off UUS mereka dengan batas waktu permohonan izin pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan saat ini terdapat dua UUS yang telah terkena kewajiban spin off sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

Dalam ketentuannya, bank yang memiliki nilai aset UUS mencapai 50% dari total aset keseluruhan induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun memang wajib spin off menjadi bank umum syariah (BUS).

Berdasarkan laporan keuangan, dua bank yang masih memiliki UUS, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA). Kedua bank tersebut telah masuk ke dalam kriteria kewajiban spin off sesuai aturan OJK.

Aset UUS BTN atau BTN Syariah telah menembus Rp56 triliun pada kuartal II/2024. Kemudian, aset UUS CIMB Niaga atau CIMB Niaga Syariah telah mencapai Rp64,83 triliun pada kuartal II/2024.

Sementara itu, sesuai dengan POJK tentang UUS, kedua bank diberikan waktu paling lama dua tahun untuk mengajukan permohonan izin setelah kriteria spin off UUS dipenuhi. Alhasil, baik BTN maupun CIMB Niaga memiliki batas waktu spin off UUS hingga akhir 2026.

Dian mengatakan kedua bank pun telah mempersiapkan aksi korporasi spin off UUS-nya. Kedua bank itu juga telah melakukan komunikasi serta koordinasi dengan OJK untuk pelaksanaan spin off.

"Kedua UUS tersebut tentunya dalam proses melakukan berbagai persiapan mulai dari penyesuaian model bisnis, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya," ujar Dian dalam jawaban tertulis pada Jumat (11/10/2024).

Dalam rangka spin off UUS-nya, BTN memang merencanakan adanya aksi korporasi berupa akuisisi. BTN memang sempat mengonfirmasi bahwa mereka sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah sebelumnya membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Namun, Dian mengatakan sampai dengan saat ini belum terdapat permohonan yang disampaikan kepada OJK terkait dengan rencana aksi korporasi BTN itu.

“Rencana akuisisi tersebut merupakan kewenangan pemegang saham kedua belah pihak bank,” ujarnya.

Sementara, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu enggan menyebutkan nama bank syariah yang menjadi incaran untuk diakuisisi BTN. Namun, ia mengatakan saat ini BTN sedang dalam proses pembicaraan intens untuk menjalankan akuisisi terhadap bank syariah yang dimaksud, termasuk aspek valuasi.

“Banknya apa saya masih harus merahasiakan karena ada urusan juga dengan OJK pasar modal. Katakan saja namanya Bank X, jadi Bank X sedang kami dekati, memang lagi proses pembicaraan salah satunya yang lagi mau dibahas mengenai valuation,” ujarnya usai public expose pada Agustus lalu (27/8/2024).

Untuk CIMB Niaga, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan saat ini, perseroan sedang dalam persiapan untuk spin off UUS. CIMB Niaga pun telah berkonsultasi dengan OJK serta regulator terkait lainnya dalam menjalankan pemisahan tersebut.

"[CIMB Niaga] Akan mulai proses spin off tahun depan," kata Lani kepada Bisnis pada Juni lalu (12/6/2024).

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terdapat 29 unit usaha syariah (UUS) perusahaan asuransi/reasuransi yang akan tetap melanjutkan rencana pemisahan unit atau spin off, sementara 12 lainnya akan melakukan merger.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Jakarta, Jumat, menjelaskan pada akhir 2023 terdapat 32 UUS yang melaporkan akan melanjutkan spin off dari 41 perusahaan asuransi yang menyampaikan rencana kerja pemisahaan UUS. Namun, setelah melakukan analisis kembali, terjadi perubahan pada Juli 2024.

“Dengan perkembangan saat ini dan setelah dilakukan analisis kembali, per Juli 2024 terdapat 29 UUS yang akan melanjutkan bisnis asuransi syariah, sementara 12 UUS lainnya memutuskan untuk mengalihkan portofolio unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah lainnya,” jelas Mirza.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan bahwa pemisahan unit usaha syariah (UUS) memiliki tujuan dalam rangka pengembangan dan penguatan perbankan syariah di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan visi yang tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027, yakni mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.

Pemisahan UUS merupakan perwujudan untuk mencapai visi tersebut. Dengan begitu, terdapat akselerasi terhadap penguatan identitas perbankan syariah dan sinergi ekosistem ekonomi syariah, yang pada gilirannya dapat mencapai industri perbankan syariah yang tumbuh secara sehat, efisien, dan berkelanjutan.

Dian menambahkan bahwa upaya ini juga selaras dengan latar belakang penerbitan Peraturan OJK (POJK) No. 12 Tahun 2023 tentang UUS, yaitu menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu merespon tantangan terhadap perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis dan kompleks.

Dengan demikian, pengembangan skala usaha secara berkelanjutan sehingga mencapai skala usaha yang terkena kewajiban pemisahan perusahaan (spin off) merupakan keniscayaan bagi pelaku industri perbankan syariah yang memiliki komitmen untuk tetap mengambil peluang pasar dalam mengembangkan perbankan syariah tersebut.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Dua emiten pertambangan di bawah bendera Holding MIND ID, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam kompak mencatatkan penurunan laba bersih di tengah gejolak harga komoditas di pasar global.

Penurunan laba bersih kedua perusahaan itu berbanding terbalik dengan pertumbuhan produksi dan penjualan sepanjang paruh pertama tahun ini. Meski demikian, anjloknya harga komoditas turut menggerus raihan laba perseroan.

Vale Indonesia misalnya, membukukan laba bersih US$37,28 juta atau setara Rp611,26 miliar sepanjang semester I/2024 (kurs jisdor Rp16.394). Perusahaan membukukan pendapatan US$478,75 juta, setara Rp7,84 triliun pada paruh pertama. Pendapatan tersebut turun 27,34% dibandingkan dengan US$658,96 juta per akhir Juni 2024.

Di tengah penurunan pendapatan, INCO menekan beban pokok pendapatan dari US$438,49 juta pada semester I/2023 menjadi US$417,16 juta akhir Juni 2024. Dari situ, perseroan membukukan laba kotor US$61,58 juta.

Artikel tentang perbandingan laba Vale dan Antam menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Rabu (31/7/2024). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:

Beda Kinerja Nasib Indosat (ISAT) & Telkom (TLKM) sepanjang Semester I/2024

Duo emiten telekomunikasi, PT Indosat Tbk. (ISAT) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) merealisasikan kinerja bertolak belakang sepanjang semester I/2024.

Adapun, Indosat menutup paruh pertama 2024 dengan laba bersih tahun berjalan Rp2,73 triliun pada semester I/2024, naik 43,3% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Presiden Director dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, mengatakan bahwa kinerja tersebut sepanjang tahun ini membuktikan strategi cermat perseroan dalam mendorong kemajuan bisnisnya.

Vikram menuturkan ISAT terus meningkatkan jaringan untuk memastikan konektivitas yang lancar dan mendorong pengalaman baru bagi para pelanggan. Kinerja operasional dan efisiensi juga dipacu agar memungkinkan perusahaan meraih keuntungan berlipat.

Tancap Gas Proyek Pipa Terintegrasi di Pulau Jawa Lewat Cisem

Pembangunan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi terintegrasi di Pulau Jawa lewat proyek trans-Jawa, yakni Cirebon—Semarang (Cisem) terus dikebut. Setelah proyek Cisem tahap I tuntas, kini pemerintah mengejar konstruksi proyek Cisem tahap II dapat segera dilakukan.

Terlebih, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan Kerja Sama Operasi (KSO) PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung sebagai pemenang lelang proyek konstruksi pipa Cisem tahap 2, yakni ruas Batang—Kandang Haur Timur.

Penetapan pemenang lelang itu tertuang dalam Surat Penetapan Pemenang oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 48/BN.02/KPA.DJM/2024 tanggal 4 Juli 2024 lalu.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan kementeriannya saat ini masih menunggu surat penetapan proyek multiyears dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk eksekusi proyek tersebut. “Jika surat ini sudah terbit, baru bisa berkontrak dengan pemenangnya,” kata Laode saat dihubungi, Selasa (30/7/2024).

Adu Kuat Kinerja Antam (ANTM) - Vale (INCO) di Tengah Gejolak Harga Komoditas

Di pasar dunia, sejumlah komoditas mengalami gejolak di tengah masih memanasnya konflik Palestina - Israel di Timur Tengah dan Rusia - Ukraina di Eropa Barat. Eskalasi geopolitik termasuk jelang peralihan kepemimpinan di Amerika Serikat mempengaruhi kondisi tersebut

Harga nikel di pasar spot misalnya dilaporkan turun menjadi sekitar $15.881 per ton pada akhir Juli, menandai level terendah dalam 5 bulan terakhir. Situasi ini terjadi akibat dana investasi melikuidasi posisi buy di tengah menguatnya dolar AS dan lemahnya kinerja manufaktur China.

Meskipun terjadi kondisi bullish seperti penurunan suku bunga Bank Sentral Eropa, terhentinya produksi di Kaledonia Baru, dan potensi penghentian izin di Indonesia, harga nikel tetap turun tajam.

Trading Economics menyebutkan bahwa para analis memperkirakan tantangan yang sedang berlangsung akibat kelebihan pasokan pasar. Di samping itu, total stok nikel primer diperkirakan bakal mencapai level tertinggi dalam empat tahun terakhir, sehingga membatasi pemulihan harga yang signifikan hingga sisa tahun ini.

Siapkan Spin off, Intip Kinerja CIMB Niaga Syariah & BTN Syariah

Dua usaha syariah terbesar, yakni milik PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menutup semester I/2024 dengan kinerja moncer di tengah persiapan melakukan spin off atau pemisahan unit usaha.

Dikutip dari laporan keuangannya yang diterbitkan di Harian Bisnis Indonesia, Selasa (30/7/2024), unit usaha syariah (UUS) CIMB Niaga menutup kinerja pada enam bulan pertama 2024 dengan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp1,01 triliun atau melesat 66,04% secara tahunan (YoY) dari Rp610,7 miliar pada semester I/2023.

Perolehan laba bersih itu diikuti dengan pertumbuhan pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang mencapai Rp1,08 triliun atau naik 7,97% YoY dari Rp1 triliun. Pos pendapatan berbasis komisi juga positif dengan realisasi Rp229,87 miliar atau terkerek 47,36% YoY dari Rp155,99 miliar.

Di sisi lain, perusahaan menurunkan kerugian penurunan nilai aset keuangan atau impairment. Perusahaan mengakhiri semester I/2024 dengan impairment sebesar Rp268,62 miliar atau tergerus 46,65% YoY dari Rp503,52 miliar. Sementara itu, perusahaan mengumpulkan aset Rp64,83 triliun atau turun 1,98% YoY dari Rp66,15 triliun pada periode yang sama tahun 2023.

Embusan Kabar Tidak Sedap dari Negeri Panda untuk Smelter Nikel RI

Adanya permohonan restrukturisasi utang yang diajukan salah satu kreditur kepada Jiangsu Delong Nickel Industry Co ke pengadilan China menjadi kabar tidak sedap bagi kelanjutan proyek smelter perusahaan Negeri Panda itu di Indonesia.

Terlebih, Jiangsu Delong memiliki sejumlah unit bisnis smelter nikel dan pabrik stainless steel di Tanah Air, seperti PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel di Konawe, Sulawesi Tenggara, serta PT Gunbuster Nickel Indonesia (PT GNI) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Agus Tjahajana Wirakusumah, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM, menilai dimohonkannya restrukturisasi utang Jiangsu Delong Nickel Industry Co ke pengadilan China oleh salah satu krediturnya bisa berdampak terhadap proyek yang sedang berjalan.

Oleh karena itu, Agus melihat pemerintah perlu turun tangan untuk mengantisipasi dampak yang berpotensi terjadi akibat permasalahan di Jiangsu Delong.

Dalam rangka memperluas penggunaan produk perbankan syariah Bank DKI, di dunia pendidikan, Bank DKI bersama Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta sepakat menjalin kerja sama, yang secara resmi ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah.

Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Bank DKI siap memberikan dukungan transaksi perbankan syariah bagi Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta yang menaungi lembaga pendidikan STIE Indonesia Jakarta, mulai dari layanan Cash Management System (CMS), pembukaan rekening Tabungan, Giro, dan Deposito, layanan pendaftaran Haji dan Umroh, hingga program pemberdayaan potensi ekonomi syariah untuk masyarakat di lingkungan Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta.

"Dukungan Bank DKI terhadap transaksi perbankan syariah di Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta merupakan bagian dari komitmen kami untuk memperluas aksesibilitas terhadap layanan keuangan syariah di berbagai sektor, termasuk ekosistem pendidikan," ujar Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, Sabtu (27/7/2024).

Lebih lanjut, Agus menyampaikan harapan sinergi ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi pengguna layanan Bank DKI di Yayasan ini, serta menjadi langkah awal untuk meningkatkan inklusi keuangan di wilayah Jakarta, tandasnya.

Selain dukungan layanan keuangan syariah, kerja sama ini juga mencakup bidang pendidikan, diantaranya pengabdian dan penelitian bagi dosen, program magang mahasiswa, kerja sama publikasi antar lembaga, serta kerja sama dalam bentuk lainnya yang menguntungkan kedua belah pihak.

Wujud dukungan Bank DKI di bidang pendidikan juga diwujudkan diantaranya sebagai fasilitator penyaluran Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Pendidikan. Bank DKI juga telah meluncurkan program Student Loan, yaitu program pinjaman untuk pembiayaan uang kuliah dengan skema multiguna yang bertujuan memberi solusi keuangan yang terjangkau dan mudah diakses bagi mahasiswa.

Termasuk kerja sama Bank DKI dengan Universitas Gunadarma, Universitas Padjajaran, STIA LAN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Universitas Negeri Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Nasional, Universitas Negeri Sebelas Maret dan akan terus diperluas dengan sejumlah Perguruan Tinggi terkemuka lainnya

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, menyatakan, "Kerja sama ini menunjukkan komitmen Bank DKI untuk mendukung sektor pendidikan melalui layanan keuangan syariah yang inovatif dan terintegrasi. Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak positif dan memberdayakan komunitas pendidikan di Jakarta," imbuh Arie.

IDXChannel - Unit Usaha Syariah (UUS) milik PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Bank DKI), atau Bank DKI Syariah, resmi ditunjuk sebagai salah satu Bank Umum Pengelola Keuangan Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Atas penunjukan tersebut, Bank DKI Syariah bakal melaksanakan fungsinya sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk Periode Juli 2024 hingga Juni 2027.

Penunjukan tersebut diresmikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, dan Direktur Ritel & Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus, secara bersamaan dengan perwakilan Bank Umum lainnya, di Jakarta, pada Senin (22/7/2024).

Sebagaimana diketahui, BPKH merupakan badan yang bertanggung jawab mengelola dana haji dari calon jamaah haji Indonesia.

Dengan penunjukan ini, Bank DKI akan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengamankan, serta memastikan bahwa dana haji dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Penunjukan ini merupakan kehormatan besar dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan integritas oleh Bank DKI. Hal ini juga merupakan kesempatan bagi Bank DKI untuk turut memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia," ujar Direktur Ritel & Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus, dalam keterangan resminya, usai penandatanganan.

Lebih lanjut, Henky menegaskan bahwa Bank DKI berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan dana haji, termasuk menyediakan fasilitas perbankan yang lengkap dan memadai, serta menjaga keamanan dan kenyamanan bertransaksi bagi para calon jamaah haji.

Bank DKI juga akan terus bekerja sama dengan BPKH untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana haji berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

Sementara, Direktur Utama Bank DKI, Agus H Widodo dalam keterangan resminya mengatakan bahwa penunjukan Bank DKI sebagai bank pengelola keuangan haji juga merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam memperluas layanan perbankan syariah dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

"Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memberikan nilai tambah bagi para calon jamaah haji dan mendukung suksesnya pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya. Bank DKI siap mendukung penuh BPKH dalam mewujudkan pengelolaan dana haji yang aman, transparan, dan profesional," ujar Agus.

Di lain pihak, Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, menyatakan bahwa selama ini Bank DKI telah menyediakan layanan penerimaan setoran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan umroh, melalui Tabungan Haji dan Umroh (Taharoh) Bank DKI.

Taharoh Bank DKI memiliki berbagai keunggulan di antaranya terintegrasi langsung dengan Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), bebas biaya administrasi, setoran bulanan yang ringan mulai dari Rp100 ribu dan dapat dilakukan mulai dari usia 0 tahun.

Setoran bulanan juga difasilitasi dengan sistem autodebet sehingga nasabah tidak perlu melakukan setoran sendiri secara manual.

"Selain Taharoh iB, Bank DKI turut menyediakan ragam pilihan produk dan layanan syariah, diantaranya rekening Tabungan iB, Giro iB, Deposito iB, hingga pembiayaan syariah seperti KUR, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Ritel dan Mikro, serta Pembiayaan Konsumer. Termasuk juga menerapkan sistem Dual Banking Leverage Model (DBLM) yang memungkinkan nasabah untuk mengakses produk dan layanan syariah di seluruh Kantor Cabang Bank DKI," ujar Arie. (TSA)

IDXChannel - PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Bank DKI) siap mendukung kebutuhan transaksi perbankan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PW Muhammadiyah) DKI Jakarta.

Dukungan tersebut dilakukan melalui Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), dan ditandatangani oleh Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus dan Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Akhmad H Abubakar.

Proses penandatanganan MoU dilakukan di Jakarta, pada Sabtu (6/7/2024), bertepatan dengan Pengajian Rutin Bulanan, yang dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo. Melalui kerja sama ini, Bank dki berharap dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah di lingkup masyarakat DKI Jakarta.

"Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Agus, dalam keterangan resminya, di sela acara.

Menurut Agus, pihaknya yakin bahwa kolaborasi Bank DKI dengan PWM DKI Jakarta bakal dapat memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian syariah di Jakarta.

"Bank DKI juga terus mendukung layanan perbankan digital yang dapat dipergunakan oleh PW Muhammadiyah dan juga Amal Usaha Muhammadiyah untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan tempat ibadah," ujar Agus.

Agus menjelaskan, ruang lingkup MoU ini mencakup kerja sama penyediaan produk dan layanan keuangan syariah bagi PWM DKI Jakarta, di antaranya pembukaan produk tabungan, giro dan deposito, produk pembiayaan konsumer seperti Kredit Multi Guna iB dan KPR iB baik komersil maupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta pembiayaan ritel dan korporasi.

Ruang lingkup kesepahaman ini juga mencakup keagenan koperasi, layanan pendaftaran Haji dan Umroh, pemanfaatan produk dan layanan, serta program yang berdasarkan prinsip perbankan syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Di lain pihak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan apresiasinya terhadap Bank DKI dan berharap dapat meningkatkan hubungan baik dengan Bank DKI.

Haedar juga menyampaikan harapannya agar Bank DKI dapat mendukung kebutuhan Muhammadiyah DKI Jakarta melalui transaksi yang memberikan kemudahan, keamanan serta memberikan manfaat kepada umat.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, menambahkan bahwa kerja sama ini menandai langkah awal dari rangkaian program kolaboratif antara Bank DKI Unit Usaha Syariah dan PWM DKI Jakarta.

Kedua belah pihak berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif guna memastikan implementasi kerja sama berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

"Dengan semangat kemitraan dan kolaborasi yang erat, Bank DKI Unit Usaha Syariah dan PWM DKI Jakarta berharap dapat bersama-sama mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia, serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat dan masyarakat secara keseluruhan," ujar Arie.

Menurut Arie, Bank DKI telah menerapkan sistem Dual Banking Leverage Model (DBLM) yang memungkinkan nasabah untuk mengakses produk dan layanan syariah di seluruh Kantor Cabang Bank DKI.

Ragam pilihan produk dan layanan syariah Bank DKI, diantaranya rekening tabungan iB, giro iB, deposito iB, hingga pembiayaan syariah seperti KUR, pembiayaan investasi, modal kerja, ritel dan mikro, serta Konsumer iB. (TSA)