Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa dari 41 perusahaan asuransi yang telah mengajukan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), dua di antaranya telah melakukan spin-offUnit Usaha Syariah (UUS) per 31 Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan satu UUS perusahaan asuransi jiwa memilih untuk mendirikan perusahan asuransi jiwa syariah sendiri. Perusahaan pun telah mendapatkan izin asuransi jiwa syariah.

“Dan saat ini dalam pengalihan portofolio dari UUS ke perusahaan asuransi jiwa syariah yang baru,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

Kemudian, lanjut Ogi, satu UUS perusahaan asuransi umum telah melakukan pengalihan portofolio terhadap perusahaan asuransi umum syariah yang telah ada. Saat ini UUS sedang dalam proses pengembalian izin usaha syariah kepada OJK.

Secara keseluruhan, terdapat 41 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah menyampaikan rencana pemisahan UUS pada Desember 2023.

Terdapat 29 unit asuransi yang akan melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan asuransi dan reasuransi syariah baru dan 12 unit syariah yang akan mengalihkan ke perusahaan lain.

Perusahaan asuransi diwajibkan untuk melakukan spin off UUS dengan tenggat waktu pada Desember 2026. Ogi menjelaskan salah satu tujuan dilakukannya kewajiban spin-off UUS adalah untuk menumbuhkankembangkan sektor perasuransian syariah. Hal ini diharapkan akan meningkatkan penetrasi asuransi syariah, mengingat potensi pasar yang sangat besar di Indonesia.

“Hal ini juga harus ditopang oleh pengembangan produk dan akad yang menjadi dasar pembuatan produk. Di sisi lain, pengembangan pasar investasi syariah juga harus didorong untuk mendukung pertumbuhan asuransi syariah yang baru spin-off guna mengoptimalkan fungsinya sebagai investor institusional,” kata Ogi.

Dikutip dari POJK Nomor 11 Tahun 2023, pemisahan UUS asuransi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan UUS diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha. Dalam melakukan pemisahan UUS, perusahaan asuransi maupun reasuransi harus memenuhi persyaratan.

Adapun syaratnya antara lain dana tabarru’ dan dana investasi peserta UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Selain itu ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar Rp100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi. Sementara itu untuk unit syariah perusahaan reasuransi ekuitas minimum sebesar Rp200 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah asuransi yang berminat melakukan pemisahan atauspin offunit usaha syariah(UUS) melalui mekanisme pendirian perusahaan baru tampak menurun sepanjang 2024.

Sederet perusahaan justru mengubah rencanaspin offUUS dengan mengambil opsi pengalihan portofolio bisnis ke asuransi/reasuransi syariah lain.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia (Allianz Syariah) tampaknya masih menimbang untuk menerima pengalihan portofolio Unit Usaha Syariah (UUS) dari perusahaan asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mencatat ada 12 UUS yang memilih untuk mengalihkan portofolionya alih-alih mendirikan perusahaan baru. Sementara Allianz Syariah sendiri resmi lepas dari induknya pada November tahun lalu.

Direktur Utama Allianz Life Syariah Indonesia Achmad K. Permana mengatakan perusahaan senantiasa mendukung kebijakan OJK yang bertujuan untuk terus meningkatkan penetrasi asuransi syariah di Indonesia.

Pihaknya juga terbuka pada peluang-peluang yang dapat mendorong perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia.

“Meski demikian, kami juga tentunya harus memastikan bahwa peluang tersebut sejalan dengan strategi dan rencana jangka panjang yang telah disusun dengan matang,” kata Permana kepada Bisnis pada Senin (23/9/2024).

Permana mengatakan hal tersebut sejalan dengan komitmen perusahaan untuk memproteksi lebih banyak masyarakat Indonesia melalui berbagai produk dan layanan berbasis syariah.

Untuk saat ini, lanjut Permana, Allianz Syariah berfokus untuk mengamati kebutuhan pasar asuransi syariah dan terus berinovasi untuk menghadirkan produk proteksi yang lebih lengkap.

Sampai dengan saat ini, lanjut dia, Allianz Syariah telah menghadirkan berbagai perlindungan asuransi, dimulai dari produk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi yang didesain khusus sesuai kebutuhan nasabah mitra bank kami (bancassurance), asuransi mikro, hingga asuransi jiwa kredit kumpulan.

“Kumpulan variasi produk asuransi yang beragam ini juga disesuaikan dengan kalangan segmen yang berbeda-beda untuk memastikan bahwa produk asuransi dapat diterima oleh setiap orang,” ungkapnya.

Pada 2023 Allianz Syariah meluncurkan beberapa produk andalan, beberapa di antaranya yaitu AlliSya HANDAL, asuransi jiwa tradisional syariah, serta MyProtection Bijak II, dengan fitur wakaf yang melengkapi produk asuransi jiwa unit link berbasis syariah bagi nasabah Maybank Indonesia.

Terakhir, Permana mengatakan target Allianz Syariah adalah untuk terus meningkatkan pencapaian yang positif ke depannya, sejalan dengan strategi bisnis yang dimiliki perusahaan.

“Harapan ini tentunya disertai dengan upaya kami dalam melakukan edukasi untuk meningkatkan literasi dan asuransi syariah,” tandasnya.

Dikutip dari laporan keuangan Allianz Syariah per Agustus 2024, secara gabungan perusahaan mencatatkan aset sebanyak Rp3,99 triliun. Terdiri dari aset investasi sebanyak Rp2,7 triliun dan aset bukan investasi sebanyak Rp1,26 triliun. Liabilitas yang ditanggung mencapai Rp858 miliar, sementara ekuitas dana yang dimiliki yakni Rp2,58 triliun.

Tingkat kesehatan finansial dilihat dari Risk Based Capital (RBC) masih berada di atas ketentuan OJK 120% yakni 131,19% untuk dana tabarru dan dana tanahud, serta 2.115,15% untuk dana perusahaan.

JAKARTA, investor.id – Sebanyak 30 perusahaan asuransi syariah atau unit usaha syariah (UUS) dari perusahaan asuransi diramal belum bisa memenuhi persyaratan modal minimum pada 2028 mendatang. Asumsi ini didasarkan pada upaya pemenuhan modal minimum secara organik.

Demikian disampaikan laporan IFG Progress dalam Economic Bulletin – Issue 51 bertajuk Dampak POJK No. 23/2023 bagi Lanskap Industri Asuransi di Indonesia.

Diatur dalam POJK 23/2023, sebuah perusahaan asuransi syariah mesti memenuhi modal minimum tahap I pada 2026 sebesar Rp 100 miliar. Kemudian pada tahap II, sebuah perusahaan asuransi syariah harus memilih untuk masuk klaster yang disebut sebagai Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 atau KPPE 2.

Untuk masuk ke KPPE 1, sebuah perusahaan asuransi syariah mesti memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp 200 miliar. Sedangkan untuk KPPE 2, ekuitas minimum yang dibutuhkan sebesar Rp 500 miliar.

IFG Progress kemudian menyelidiki potensi pemenuhan modal minimum dengan cara organik dari perusahaan asuransi jiwa syariah atau UUS asuransi jiwa. Pendekatan yang dipakai yaitu dengan melakukan perhitungan pertumbuhan tahunan dari pendapatan dan ekuitas dalam kurun beberapa tahun terakhir.

“Ditemukan bahwa beberapa perusahaan asuransi jiwa syariah masih memiliki potensi dalam mengejar kebutuhan pemenuhan ekuitas secara organik,” ungkap IFG Progress dalam risetnya, dikutip pada Sabtu (14/9/2024).

Menurut IFG Progress, terdapat kecenderungan korelasi yang positif antara tingkat pendapatan dan ekuitas. Artinya, ekuitas akan bertumbuh seiring dengan penambahan pendapatan, dimana perusahaan yang masih membukukan pendapatan yang tinggi, masih berpotensi untuk memenuhi persyaratan minimum modal secara organik.

Dengan menggunakan asumsi pertumbuhan ekuitas yang dimaksud, ditemukan 6 perusahaan/UUS asuransi jiwa syariah yang teridentifikasi berpotensi untuk memenuhi persyaratan modal minimum secara organik pada 2028. Sebanyak 10 perusahaan lainnya telah memenuhi ketentuan modal minimum.

Di sisi lain, terdapat 13 perusahaan/UUS asuransi jiwa belum bisa memenuhi persyaratan modal minimum tahun 2028. Sebanyak 13 perusahaan/UUS asuransi jiwa yang dimaksud terdiri dari 7 perusahaan/UUS dari asuransi joint venture dan 6 perusahaan/UUS dari asuransi lokal.

“Alternatif pemenuhan modal minimum dapat dilakukan dengan dengan capital injection atau melalui konsolidasi (KUPA) atau merger/akuisisi,” jelas IFG Progress.

UUS Asuransi Umum

Analisa hal yang sama juga dilakukan untuk melihat kemampuan perusahaan/unit usaha asuransi umum yang masih memiliki potensi dalam mengejar kebutuhan pemenuhan kapital secara organik melalui pertumbuhan bisnisnya.

IFG Progress menemukan bahwa secara rata-rata pertumbuhan pendapatan perusahaan/UUS asuransi umum syariah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan rata-rata di asuransi jiwa syariah. Namun demikian, pertumbuhan pendapatan itu tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekuitas, karena masih banyak UUS yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang positif, tetapi pertumbuhan ekuitasnya negatif.

“Sehingga, bila dibandingkan dengan asuransi jiwa syariah, UUS perusahaan asuransi umum syariah relatif lebih tidak mampu untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum,” terang IFG Progress.

Menggunakan asumsi pertumbuhan ekuitas masing-masing perusahaan, terdapat 4 perusahaan/UUS asuransi umum yang berpotensi dapat memenuhi minimum capital requirement pada 2028 secara organik. Serta 4 perusahaan/UUS asuransi umum lain telah memenuhi batas ekuitas minimum.

“Sementara dari 17 perusahaan/unit usaha yang belum memenuhi, 9 diantaranya berasal dari kelompok asuransi besar sehingga memungkinkan pemenuhan modal dengan capital injection. Sementara, asuransi lainnya mungkin memiliki opsi melalui skema alternatif dengan konsolidasi (KUPA) atau merger/akuisisi,” jelas IFG Progress.

Maka, sebanyak 4 perusahaan/UUS perusahaan asuransi umum dan 6 perusahaan/UUS perusahaan asuransi jiwa berpotensi bisa mencapai modal minimum secara organik. Serta 4 perusahaan/UUS asuransi umum dan 10 perusahaan/UUS asuransi jiwa sudah mencapai ekuitas minimum.

Di samping itu, sebanyak 17 perusahaan/UUS perusahaan asuransi umum dan sebanyak 13 perusahaan/UUS asuransi jiwa diprediksi tak bisa mencapai modal minimum, maka dapat diketahui terdapat sebanyak 30 perusahaan/UUS perusahaan asuransi yang mungkin tak bisa mencapai modal minimum secara organik sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun total terdapat sebanyak 54 perusahaan/UUS asuransi yang mesti memenuhi modal minimum pada 2028 mendatang. Dengan asumsi 30 perusahaan/UUS asuransi tak bisa memenuhi modal minimum secara organik, ini mencerminkan separuh atau mencakup 55,5% dari total perusahaan/UUS asuransi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memberikan perkembangan terkait dengan pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) asuransi dan reasuransi.

Adapun tenggat waktu pemisahan UUS bagi perusahaan asuransi dan reasuransi tersebut pada 31 Desember 2026. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengungkap ada tiga perusahaan yang berencana melakukan pemisahan UUS pada tahun ini dengan mendirikan perusahaan baru.

Adapun total per Juli 2024, OJK mencatat total ada 41 perusahaan yang akan melakukan spin off. Dengan rincian, 29 UUS melanjutkan bisnis asuransi atau reasuransi syariah dengan mendirikan perusahaan sendiri.

Sementara 12 UUS memilih untuk mengalihkan portofolio kepada perusahaan asuransi/reasuransi syariah lainnya. Mirza menambahkan 18 UUS dijadwalkan untuk melakukan spin off pada 2025, dan delapan UUS lainnya berencana melakukan spin off pada 2026.

“OJK terus memonitor kesiapan perusahaan untuk menjalankan RKPUS tersebut, terutama terkait kesiapan untuk melakukan spin off UUS sehingga dapat menjalankan seluruh proses spin off paling lambat akhir 2026,” kata Mirza dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Dalam catatan Bisnis, sudah ada beberapa perusahaan asuransi yang terbuka terkait dengan rencana pemisahan UUS. Bahkan salah satunya ditargetkan rampung pada kuartal IV/2024 yakni PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) yang akan mendirikan perusahaan asuransi syariahnya sendiri PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah (AJMIS).

Perusahaan telah telah mengantongi izin spin off dari OJK pada 6 April. Nantinya portofolio UUS AJMI akan dialihkan ke AJMIS. Saat ini, perusahaan tengah dalam prose mendapatkan izin usaha.

Pemisahan UUS akan dilaksanakan setelah izin usaha tersebut disetujui OJK dan diperkirakan rampung pada kuartal IV/2024. Dalam pengumuman di Harian Bisnis Indonesia pada Jumat (6/9/2024) AJMI memastikan pemisahan UUS tidak akan mengubah manfaat polis, hak, dan kewajiban pemegang polis.

Seluruh nasabah akan mendapatkan perlindungan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing polis. Selain itu, perusahaan juga akan memperhatikan hak dan kewajiban pegawai AJMI dan hak dari pemegang saham masing-masing.

Baru-baru ini, perusahaan asuransi jiwa PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (LIFE) juga mengumumkan rencana spin off UUS. Perusahaan telah mengantongi izin dari OJK pada 5 Juli kemarin untuk melakukan pemisahan.

Setelah ini, emiten asuransi jiwa tersebut akan mengajukan permohonan izin usaha atas perusahaan asuransi jiwa syariah baru sesuai ketentuan OJK. Setelah mendapatkan izin usaha tersebut, seluruh portofolio UUS akan dilakukan dan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah baru. MSIG Life pun menargetkan seluruh proses pemisahan UUS tersebut rampung pada kuartal III/2026.

Sebelumnya sudah ada beberapa perusahaan asuransi yang lebih dulu melakukan spin off. Beberapa dari mereka mendirikan perusahaan asuransi syariahnya sendiri.

Pada 2023 misalnya UUS PT Asuransi Allianz Life Indonesia resmi melakukan spin off dengan meluncurkan PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia (Allianz Syariah) tepatnya pada November 2023.

Allianz Syariah akan menyasar semua segmen yakni premium, menengah, dan mikro. Untuk segmen premium, Direktur Utama Allianz Life Syariah Indonesia Achmad K.Permana mengungkap perseroan akan fokus pada unit linked.

Sementara untuk produk tradisional akan menyasar segmen menengah dan mikro. Achmad pun mengungkapkan keinginannya untuk memperluas produk tradisional melalui bisnis syariah.

Pada 2022, Prudential Indonesia juga melakukan spin off UUS dengan mendirikan PT Prudential Sharia Life Assurance. Perusahaan memperoleh izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari OJK pada Maret 2022. Pasca spin off, Prudential Syariah pun menargetkan diri untuk berkontribusi dalam ekonomi syariah.

Pada Februari 2023, Chief Financial Officer Prudential Syariah Paul Setio Kartono menyebut pemisahan UUS didorong oleh keyakinan perusahaan dalam memperbesar bisnis syariah.

Pada 2021, Zurich Indonesia juga berhasil melakukan spin off UUS dengan mendirikan PT Zurich Takaful Indonesia (Zurich Syariah). Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak menyebut bahwa Zurich Syariah merupakan perusahaan pertama yang melakukan pemisahan unit usaha syariah.

Pada tahun pertama perusahaan memisahkan diri dengan induk, tepatnya pada September 2021, dan 2022 menjadi entitas terpisah secara penuh, Hilman mengungkapkan bahwa Zurich Syariah sudah beroperasi dengan profit yang cukup baik.

“Untuk perusahaan yang baru, perusahaan asuransi yang baru bisa profit di tahun pertama sudah bagus sekali,” kata Hilman pada Agustus 2023.

Kala itu, Hilman mengatakan bahwa sebelum perusahaan melakukan spin-off, perolehan kontribusi bruto Zurich Syariah mengalami penurunan hingga 10% secara tahunan (year-on-year/YoY). Namun, pada 2022, perusahaan mampu membalikkan kinerja dengan menorehkan kontribusi bruto sebesar 43% yoy.

Pada 2020, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) juga berhasil melakukan spin off dengan mendirikan PT Asuransi Jasindo Syariah (Jasindo Syariah) yang mana tetap fokus menggarap produk asuransi kendaraan.

Pada semester I/2024, Jasindo Syariah melaporkan pertumbuhan pendapatan kontribusi sebesar 49,18% yoy mencapai Rp154,46 miliar. Sekretaris Perusahaan Jasindo Syariah Wahyudi mengatakan pertumbuhan ini didorong oleh kontribusi dari lini bisnis kendaraan bermotor (KBM) yang menyumbang lebih dari setengah total pendapatan pada semester I/2024.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa ada 41 perusahaan asuransi dan reasuransi telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS). Hal tersebut sesuai ketentuan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) sesuai POJK Nomor 11 Tahun 2023 paling lambat akhir 2026.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengungkapkan dari total tersebut, terdapat 29 UUS yang melanjutkan bisnis asuransi atau reasuransi syariah dengan mendirikan perusahaan sendiri per Juli 2024.

“Sedangkan 12 UUS lainnya memutuskan untuk mengalihkan portofolio unit syariah kepada perusahaan asuransi/reasuransi syariah lainnya,” kata Mirza dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Mirza merinci rencana spin off 29 UUS tersebut sepanjang 2024–2026, di mana 3 UUS melakukan pemisahan pada tahun ini. Kemudian pada 2025, terdapat 18 unit syariah yang melakukan spin off, dan 8 UUS spin off pada 2026.

Mirza memastikan OJK terus memonitor kesiapan perusahaan untuk menjalankan RKPUS tersebut, terutama terkait kesiapan untuk melakukan spin off UUS sehingga dapat menjalankan seluruh proses spin off paling lambat akhir 2026.

Dikutip dari POJK Nomor 11 Tahun 2023, pemisahan UUS asuransi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan UUS diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha. Dalam melakukan pemisahan UUS, perusahaan asuransi maupun reasuransi harus memenuhi persyaratan.

Adapun syaratnya antara lain dana tabarru’ dan dana investasi peserta UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Selain itu ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar Rp100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi. Sementara itu untuk unit syariah perusahaan reasuransi ekuitas minimum sebesar Rp200 miliar.