Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan posisi yang sama untuk Dante Saksono Harbuwono sebagai wakil menteri kesehatan (wamenkes) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Dante sebelumnya juga menjabat sebagai wamenkes mendampingi Budi Gunadi Sadikin sebagai menteri kesehatan pada pemerintahan Joko Widodo. Saat itu, dia dilantik menjadi wakil menteri kesehatan RI pada 23 Desember 2020.

Sosok Dante bukan nama asing di dunia medis. Dia merupakan pakar di bidang endokrinologi metabolismedan diabetes. Latar belakang pendidikannya dimulai pada 1991-1997 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Pada 1999-2004, dia melanjutkan program studi Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam, FKUI. Pada 2008, dia mengambil pendidikan doktoral jurusan Doctor of Philosophy, Life Science, University of Yamanashi, Jepang.

Dante juga menjalankan studi Kolegium IPD dalam bidang Konsultan Endokrinologi Metabolime dan Diabetes. Namanya kian mentereng dan diakui sebagai ahli diabetes molekular pertama Indonesia.

Pria yang lahir pada 23 Maret 1973 di Temanggung itu pernah menjabat sebagai kepala klaster diabetik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana sejak tahun 2018.

Dante Saksono Harbuwono juga menjabat sebagai ketua divisi metabolik endokrin pada Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia - Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 2017-2020.

Selanjutnya, dia menjabat sebagai koordinator Divisi Pengembangan Bisnis FKUI tahun 2013-2014. dia ditunjuk sebagai anggota panel ahli dokter Kepresidenan sejak tahun 2014 sampai saat ini.

Sejak tahun 2017 sampai saat ini, dia juga menjabat sebagai Kepala Klaster Metabolic Disorder, Cardiovascular and Aging IMERI FKUI. Tak hanya itu, Dante juga merupakan komisaris di holding rumah sakit BUMN, Pertamina Bina Medika.

Jakarta: Indonesia mengalami kekurangan 120 ribu dokter umum, jika merujuk pada rasio idel yang diharapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Jika tidak ada terobosan kebijakan, maka jumlah dokter umum yang ideal di Indonesia baru tercapai sekitar 10 tahun mendatang.

“Saat ini jumlah dokter umum yang ada di Indonesia sekitar 150 ribu orang, kita masih kekurangan 120 ribu orang lagi, karena rasio yang diharapkan dicapai oleh WHO adalah satu dokter untuk 1.000 penduduk, sedangkan saat ini, pendidikan dokter umum yang diproduksi oleh fakultas kedokteran di Indonesia, satu tahun rata-rata hanya menghasilkan 12.000 orang,” kata Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Dante Saksono Harbuwono, dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, dikutip Rabu, 18 September 2024.

Ia menegaskan, apabila kondisi tersebut tidak didukung oleh terobosan kebijakan politik maupun program-program pemerintah, maka kebutuhan 120 ribu dokter baru bisa tercapai dalam waktu 10 tahun yang akan datang. “Untuk itu, yang kita lakukan, pertama yakni membuka kuota sebesar-besarnya untuk pendidikan dokter umum sehingga jumlah penerimaannya lebih banyak. Kedua, membuka fakultas kedokteran baru dengan sistem academic health survey,” ujarnya.
Kemudian yang ketiga, lanjut Dante, yakni dengan memberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik di daerah untuk bisa melanjutkan pendidikan dokter di wilayah yang menyediakan pendidikan dokter dengan kewajiban untuk kembali mengabdi ke daerahnya.

Selain itu, terkait kebutuhan dokter spesialis, Dante juga memaparkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa dokter spesialis yang rasionya paling signifikan untuk kebutuhan kesehatan masyarakat yakni sekitar 0,30 per 1.000 penduduk, yang jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan masyarakat Indonesia juga belum cukup.

“Untuk dokter spesialis, kita juga masih menghadapi penyebaran yang belum merata di seluruh Indonesia, karena 59 persen dokter spesialis masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga kita melakukan kegiatan untuk memberikan beasiswa dengan sistem afirmasi kepada dokter-dokter terbaik di daerah dengan skema LPDP dan bantuan beasiswa Kemenkes,” tuturnya.

Ia menjelaskan pula, dalam satu tahun ada sekitar 3.000 beasiswa yang dikeluarkan Kemenkes melalui LPDP untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada dokter umum yang akan melanjutkan menjadi dokter spesialis, dengan syarat harus kembali lagi ke daerah untuk mengabdi dan bekerja menjadi dokter spesialis.

Menurutnya, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, maka kebutuhan dokter tersebut perlu segera dipenuhi guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

Baca juga: Kuasa Hukum: Almarhumah AR Setor Rp225 Juta Selama di PPDS Undip

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Inilah Transformasi Sistem Kesehatan Di Era Jokowi Untuk Layanan Kesehatan Masyarakat

JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memperkuat kesiapan dan kesiagaan sistem kesehatan nasional melalui transformasi sistem kesehatan.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, Kemenkes tengah menjalankan transformasi sistem kesehatan. "Program transformasi kesehatan merupakan sebuah inisiasi yang dilakukan oleh Kemenkes untuk melakukan kegiatan transformasi kesehatan yang mencakup enam jenis transformasi, seperti: transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan," katanya kepada Tim Jelajah Ekonomi KONTAN, belum lama ini.

Pertama, transformasi layanan primer, mencakup penguatan kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan. Adapun program-program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pendekatan berbasis siklus hidup, penguatan layanan primer melalui integrasi layanan primer.

Kedua, transformasi layanan rujukan, yakni peningkatan infrastruktur kesehatan, pembangunan RS baru, pemenuhan alat kesehatan, inovasi pelayanan seperti pelayanan bedah robotik, jejaring rujukan KJSU-KIA.

Ketiga, transformasi ketahanan kesehatan adalah penguatan sistem deteksi dini dan respon cepat. "Dalam transformasi ini dijalankan sistem pelaporan dan informasi secara digital, mekanisme respon cepat untuk menghadapi wabah atau kejadian luar biasa," papar dante.

Keempat, transformasi pembiayaan kesehatan. Menurut Wamenkes, dalam transformasi ini terkait kolaborasi dan sinergi dengan lembaga lain. Kemudian, sinergi perencanaan program dan anggaran bidang kesehatan dengan berbagai lembaga, baik di tingkat nasional (Rencana Induk Bidang Kesehatan) maupun internasional.

Kelima, transformasi SDM kesehatan guna peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan. Dalam tahap ini, Kemenkes memproyeksikan peningkatan jumlah dan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan, termasuk berbagai kesempatan fellowship dan pemberian beasiswa.

Keenam, transformasi teknologi kesehatan dengan fokus pada pengembangan teknologi kesehatan. Dante menuturkan, transformasi teknologi kesehatan di antaranya penggunaan sistem informasi kesehatan nasional, pengembangan rekam medis elektronik, telemedicine, dan teknologi kesehatan lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan kesehatan.

"Transformasi kesehatan yang sedang berlangsung ini diharapkan dapat dilanjutkan sehingga menjadi program-program kesehatan berkelanjutan," tandas wamenkes.

Di samping itu, Kemenkes juga melaksanakan transformasikesehatanyang ditujukan untuk percepatan pencapaian target pembangunan nasional demi mewujudkan generasi unggul. Untuk itu, Kemenkes memperkuat transformasi layanan primer yang mana alih fokus dari mengobati penyakit menjadi upaya promotif preventif, melalui:

Pertama, revitalisasi 10.000 Puskesmas, 85.000 Pustu, dan 300.000 posyandu. Kedua, Skrining Antenatal Care (ANC) 6x pada ibu hamil sudah mencapai 62,2%, dimana 7.475 Puskesmas sudah mampu memberikan pelayanan pemeriksaan dengan USG dan ~2,8 juta Ibu Hamil telah diperiksa USG di Puskesmas

Ketiga, pemantauan pertumbuhan balita mencapai 72,9% diikuti dengan ~300 ribu Posyandu sudah dilengkapi Antropometri Kit pada tahun 2023 dan 91% nakes di Puskesmas sudah dilakukan pelatihan penggunaan kit tersebut.

Keempat, memperluas imunisasi rutin dari 11 menjadi 14 antigen. Kelima, program skrining untuk 14 penyakit penyebab kematian tertinggi. Keenam, melatih dan bekerja sama dengan 3 juta kader. Ketujuh, pengembangan Sarana edukasi dan promosi kesehatan sebanyak 152 Perangkat Ajar Kesehatan Untuk Sekolah (Paud s.d. SMA) telah selesai dan 8.260 sekolah telah mengunduhnya

Kemenkes melaksanakan transformasi layanan rujukan melalui, pembangunan infrastruktur & sarpras untuk 8 RSUD Pratama di 6 Provinsi (Bengkulu, Riau, Lampung, Kalteng, NTT, dan Maluku Utara) dan 5 RS UPT Vertikal Kemenkes di 5 provinsi (Jawa Timur, NTT, Sulsel, Kaltim- IKN, dan Papua) untuk peningkatan akses layanan rujukan. Kemudian, menyediakan 234 alat kesehatan bagi 109 RS di seluruh Indonesia melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,4 triliun. Ditargetkan hingga tahun 2027 sudah tersedia alat kesehatan bagi penanganan KJSU di 514 kabupaten/ kota, 34 provinsi dan 24 RS pusat.

Sementara pada transformasi sistem ketahanan kesehatan fokus pada prioritas industri kesehatan dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015–2035, dengan target alat kesehatan dan produk farmasi impor akan berkurang hingga 75% pada tahun 2025, proses perizinan pengembangan dan produksi sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri dipermudah antara lain melalui sistem online single submission (OSS) yang dimiliki pemerintah.

Dalam hal ini, progres capaian kemandirian obat, vaksin, dan alkes per triwulan I 2024 sudah menunjukkan hasil, akan dipercepat pencapaian target 2024, yaitu: 8 dari 10 bahan baku obat (BBO) sudah diproduksi di dalam negeri dengan fasilitasi change source untuk meningkatkan penggunaan BBO dalam negeri. Selanjutnya, progress pengembangan fitofarmaka sebagai fokus produk natural seperti ekstrak herba seledri hingga ekstrak daun gandarusa sudah sesuai target.

"Yang mana 10 dari 14 antigen vaksin program sudah diproduksi di dalam negeri. Selain itu, satu vaksin baru yaitu berbasis platform m-RNA telah diproduksi sedangkan vaksin berbasis platform viral vector sedang dalam tahap pengembangan," ungkap Dante.

Dalam transformasi sistem pembiayaan kesehatan, Kemenkes memastikan alokasi pembiayaan yang adil serta pemanfaatan belanja kesehatan yang efektif dan efisien. "Saat ini sedang dikembangkan skema koordinasi manfaat asuransi kesehatan sehingga pasien dapat memanfaatkan asuransi swasta yang dimilikinya untuk melengkapi manfaat yang diperoleh dari BPJS Kesehatan," papar Dante.

Di sisi lain, peningkatan Kualitas Layanan Peserta JKN dengan Permenkes 3/2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dimana saat ini sedang dilakukan review berkala standar tarif (2 tahunan) dengan target launching pada 25 Juli 2025.

"Ada empat program prioritas untuk mendukung transformasi pembiayaan kesehatan, yaitu National Health Account (NHA), Health Technology Assessment (HTA), Konsolidasi Pembiayaan Kesehatan, dan Annual Review Tariff," sebut Wamenkes.

Alhasil, sejak tahun 2021 telah terdapat delapan topik HTA (health technology assessment), empat Topik telah selesai dikaji, dan empat topik masih lanjut berproses di tahun 2024.

Dalam transformasi SDM kesehatan, capaiannya pada 6 Mei 2024 Kemenkes menginisiasi Rumah Sakit Pendidikan (hospital based) untuk meningkatkan ketersediaan dokter spesialis, bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Adapun dalam pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Fasyankes tercatat 96,4% Puskesmas kini dengan dokter. Sebanyak 56,4% Puskesmas telah lengkap sembilan jenis tenaga kesehatannya yang terdiri dari dokter, dokter gigi, farmasi, kesmas, kesling, gizi, ATLM, perawat, bidan.

Selanjutnya, 62,5% RSUD lengkap dengan tujuh jenis dokter spesialis terdiri atas Spesialis Anestesi, Bedah, Obgyn, Anak, Penyakit Dalam, Patologi Klinik, Radiologi.

Kemenkes juga melakukan penugasan khusus 4.707 tenaga kesehatan di Puskesmas DTPK/DBK, pendayagunaan 2.670 dokter spesialis di RSUD & Rumah Sakit Pemerintah, dibuka 166.595 formasi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dan 126.006 dinyatakan Lulus diikuti dengan pemberian program Beasiswa Kemenkes bagi tenaga kesehatan, serta pemerataan layanan melalui beasiswa afirmasi, penugasan khusus, beasiswa PPDS/PPDGS dan beasiswa dari LPDP dan Kemenkes pada tahun 2023 sebanyak 2.835 orang

Dalam transformasi teknologi kesehatan, Kemenkes mengembangkan, dua program besar, yakni Satu Sehat yang saat ini sudah mengintegrasikan 29.774 fasyankes dan sekuensing genomic untuk memfasilitasi ekosistem bioteknologi. Kemudian, peluncuran Biomedical and Genome Science initiative (BGSi) sebagai wujud national biobank yang berfokus pada 6 penyakit (kanker, diabetes, stroke, TB, kardiovaskular, genetic disorder), aging, wellness & beauty, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, serta pengembangan Platform Rekam Medik.

Infrastruktur Kesehatan Dipacu, Agar Tak Tumbang Jika Ada Pandemi Baru

JAKARTA. Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan di seluruh sektor kehidupan. Berbagai perubahan ini turut menuntut penyesuaian-penyesuaian yang tidak hanya pada aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi namun juga perencanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

Ada dua aktivitas yang menjadi pemicu lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia yakni adanya kerumunan masa terutama di acara keagamaan serta tingginya pergerakan masyarakat di hari libur. Yang mana dua aktivitas tersebut, turut menjadi penyebab terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pada periode sebelumnya.

Keadaan bisa menjadi semakin sulit manakala tingginya interaksi dan mobilitas antar masyarakat tersebut tidak diikuti dengan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan ketat seperti memakai masker dan mencuci tangan. Penularan antar manusia akan menjadi sangat mudah, mengingat Covid-19 dapat menular dengan sangat cepat melalui percikan droplet baik saat berbicara, batuk maupun bersin.

Yang terang, hampir semua negara di dunia merasakan dampak dari pandemi Covid-19, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi tidak hanya merontokan sendi-sendi ekonomi, tapi merengut ratusan ribu korban meninggal dengan hampir 6,7 juta kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

Lantas, bagaimana kesiap-siagaan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam menghadapi potensi ancaman pandemi baru di masa mendatang?

Untuk mengetahui bagaimana kondisi infrastruktur kesehatan terkini dan pengembangannya ke depan, Tim Jelajah Ekonomi KONTAN berbincang dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono baru-baru ini.

Sejatinya, Kemenkes terus meningkatkan kesiap-siagaan dalam menghadapi ancaman pandemi berikutnya dengan terus meningkatkan kemampuan deteksi, prevensi, dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi wabah atau pandemi, baik di pintu masuk negara maupun di wilayah, sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan kesehatan bangsa.

"Sistem surveilans penyakit potensi KLB/Wabah dan faktor risiko kesehatan terus ditingkatkan termasuk dengan penerapan surveilans berbasis masyarakat, peningkatan kekebalan/ herd immunity pada masyarakat terhadap penyakit menular tertentu," kata Dande.

Menurut Wamenkes, pendekatan tersebut dijalankan melalui imunisasi, peningkatan dan penguatan kapasitas deteksi penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan, respon cepat dan adekuat terhadap ancaman KLB/ wabah, penyiapan sumber daya, logistik, sarana dan prasarana.

"Kemenkes juga menyiapkan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang dapat dimobilisasi saat darurat melalui program Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK)," sebutnya.

Dante menjelaskan, program ini memberikan pembinaan kepada para TCK melalui serangkaian pelatihan. Tujuannya, agar para TCK memiliki kemampuan dan kompetensi yang mumpuni jika sewaktu-waktu dimobilisasi untuk merespon situasi darurat. "Sampai dengan 15 Agustus 2024, telah tergabung dalam dashboard TCK sejumlah 17.103 tenaga kesehatan dan non kesehatan, dan 587 Emergency Medical Team (EMT)," sebutnya.

Yang terang, Kemenkes terus berkolaborasi dengan lintas sektor terkait lainnya seperti BNPB, TNI/POLRI, Kemenhan, Kemendagri, Kemendikbud, Kementerian Perhubungan, Badan Karantina Indonesia, Kementerian Keuangan, KemenkumHAM, para ahli, akademisi, dan organisasi profesi, Organisasi Kesehatan Dunia dan NGO terkait lainnya, serta segenap lapisan masyarakat.

Mengenai fasilitas rumah sakit dan turunannya, Dante menyebutkan dalam 10 tahun terakhir, Kemenkes memiliki enam rumah sakit. Perinciannya, satu rumah sakit vertikal di Ambon, RSUP dr J Leimena yang dibangun pada tahun 2018-2018; satu rumah sakit vertikal di Kupang, NTT (RSUP dr Ben Mbo dibangun 2020-2022); dua rumah sakit vertikal di Surabaya dan Makassar (RSUP Surabaya-RSUP Makassar-2022-2024); dan satu rumah sakit vertikal di Papua (RSUP Papua, 2023-2024). Pada tahun 2025, Kemenkes berencana membangun satu rumah sakit vertikal di Riau (RSUP Riau).

Untuk Puskesmas, tercatat 86 Puskesmas total dengan 2.500 Puskesmas pembantu. "Pada tahun depan, Kemenkes merencanakan pembangunan 86 Puskesmas baru, pembangunan 975 puskesmas pembantu dan 457 renovasi puskesmas," papar Wamenkes.

Dalam perkembangannya, Kemenkes melaporkan sebanyak 34% Puskesmas dengan ketersediaan peralatannya yang cukup, dan sisanya sedang dalam proses pemenuhan peralatan. Khusus untuk RS, pengembangan layanan KJSU-KIA sudah dilakukan sejak tahun 2022 dan akan dikembangkan sampai tahun 2027 dimana proses pengembangan tersebut berdasarkan strata pelayanan mulai dari madya, utama dan paripurna.

Adapun kelengkapan peralatan kesehatan untuk alat strata madya (kab/kota) diantaranya echocardiografi, cathlab, CT scan 64 slice, mammografi, cytotoxic drug cabinet, imunohistokimia set, set endourologi basic, USG doppler. Sedangkan pada alat strata utama (provinsi) tersedia alat IVUS/OCT, FFR, IABP, Heart Lung Machine, atherectomy, CT Scan 128 slice, C-arm, Laser Holmium, ESWL, Linac, Brachitherapy, CT simulator, SPECT CT.

Setali tiga uang. Kemenkes juga terus mengupayakan penambahan jumlah laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas). Dalam periode 2024-2024 diproyeksikan sebanyak 100 gedung labkesmas. Pada tahun ini, sedang berlangsung proses pembangunan 26 gedung labkesmas di sejumlah kabupaten/kota. "Di tahun 2025 akan dibangun 79 gedung laboratorium kesehatan masyarakat baik di kabupaten/kota maupun di provinsi," imbuh Dante.

Selain infrastruktur fisik rumah sakit dan peralatan kesehatan atau media, ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi fokus perhatian pemerintah dalam mewujudkan ketahanan kesehatan nasional dari ancaman pandemi baru.

Dante bilang, untuk dokter perlu dilakukan penambahan produksi yang tentunya harus diimbangi dengan pengaturan distribusi dokter. Untuk perawat dapat dilihat supply yang ada sudah dapat memenuhi demand layanan kesehatan. Sehingga, dapat dibuat alternatif kebijakan untuk meningkatkan pendayagunaan perawat melalui upskill agar memenuhi layanan kesehatan yang harusnya dikerjakan oleh nakes lain (task shifting) "Jumlah lulusan dokter diperkirakan 12.000 per tahun dan lulusan perawat sekitar 40.000 per tahun," ujarnya.

Berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan melalui pendekatan wilayah dengan metode demand yang memperhatikan pola/prevalensi penyakit di tiap wilayah, pada tahun 2024 didapatkan supply dokter 161.736 (0.57 per 1000 penduduk) dengan kebutuhan dokter sebanyak 196.493 orang (0.7 per 1000 penduduk). Adapun supply perawat sebanyak 592.134 orang (2.1 per 1.000 penduduk) dengan kebutuhan 589.829 orang (2.1 per 1.000 penduduk).

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengungkapkan stroke hingga kanker menjadi penyakit dengan tingkat kematian paling tinggi di Indonesia.

Selain mematikan, Dante menyebut, penyakit ini juga memakan pembiayaan paling tinggi.

"Penyakit stroke, jantung, kanker dan penyakit ginjal. Itu yang menyebabkan keempat pembiayaan terbesar di rumah sakit di secara nasional," kata Dante di Kantor Bupati Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (9/8).

Namun Dante tak merinci jumlah kasus penyakit tersebut.

Karenanya, Kemenkes akan terus meningkatkan pelayanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU) pada rumah sakit di seluruh Indonesia.

Di RSUD Boyolali sendiri, Dante mengatakan, sudah ada beberapa alat kesehatannya, mulai dari CT Scan, MRI, hingga Cath Lab. Penambahan terus akan dilakukan.

"Tapi yang belum ada nanti akan kita drop, akan kita bantu dari pusat, yaitu yang pertama nanti kita akan bantu ESWL. Ini mesin untuk penghancur batu ginjal. Jadi nanti kita akan bantu ke rumah sakit RSUD Boyolali," ungkap Dante.

"Kemudian yang kedua, yang akan kita bantu adalah Video Urudinamic Test. Ini untuk urologi. Ini untuk melihat apakah ada gangguan di fungsi ginjal atau tidak. Kemudian nanti kita akan bantu juga laser untuk Rumah Sakit Boyolali," tambah dia.

Namun, Dante berpesan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali juga segera menyiapkan tenaga kesehatan yang bisa mengoperasikan alat-alat tersebut.

"Sebab kalau alatnya datang, SDM-nya tidak ada, alatnya mangkrak," tuturnya.

Di sisi lain, Dante memastikan, pihaknya hingga saat ini tengah berkoordinasi agar pembiayaan pelayanan KJSU bisa dibiayai dengan BPJS.

"Satu lagi nanti kita benahi adalah klaim KJSU dan alat-alat baru ini harus disupport BPJS, sehingga penggunaannya bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengatakan kemampuan pelayanan dari pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Indonesia masing sangat bervariatif.

Ia mengungkapkan, ada beberapa Puskesmas yang pelayanannya sudah setara dengan rumah sakit. Namun, ada pula yang bahkan belum memiliki dokter.

"Ada Puskemas yang perawatannya bahkan menyamai rumah sakit, tapi kita juga miris masih ada Puskesmas-Puskesmas yang tidak ada dokternya di daerah DTPK," kata Dante di Kantor Bupati Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (9/8).

Tapi, Dante tak merinci lebih jauh penyebab belum meratanya tenaga medis di Tanah Air itu.

Ia hanya menjelaskan, peningkatan pelayanan kesehatan perlu dilakukan dengan penguatan peran dari Puskesmas hingga Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Salah satunya dengan mengedepankan upaya edukasi.

Dante mengatakan, hal ini menjadi penting lantaran inflasi kesehatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan lebih tinggi dari produk domestik bruto (PDB).

"Jadi yang diobati adalah orang yang belum sakit, supaya tidak sakit. Daripada melakukan dan membayar pembiayaan orang yang sudah sakit," jelas Dante.

Dalam mendukung rencana itu, Dante mengatakan saat ini tengah digalakkan program integrasi layanan primer (ILP). Program ini merupakan strategi untuk meningkatkan akses, kualitas, dan keterpaduan layanan kesehatan di tingkat primer.

Dante menyebut, layanan kesehatan harus mudah dijangkau oleh masyarakat. Ia menganalogikannya seperti anjungan tunai mandiri (ATM).

"Saya menganalogikan, kalau ingin sukses edukasinya harus mudah dijangkau oleh masyarakat. Apa fasilitas yang selama ini mudah dijangkau masyarakat? Saya umpamakan dengan mesin ATM," ujar Dante.

"Jadi Posyandu itu jumlahnya ada 300 ribu. Jadi kita kalau mau melakukan edukasi kesehatan, salah satu ada harus Posyandu. Jadi kita membuat integrasi antara puskesmas kecamatan, puskesmas pembantu, dan posyandu. Ini namanya integrasi layanan primer," pungkas dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Dante Saksono Harbuwono mendorong akademisi di Indonesia untuk melakukan penelitian soal lansia, guna menangani permasalahan demografi di Indonesia pada 2045 mendatang.

Dalam kegiatan diseminasi riset soal lansia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) di Jakarta, Kamis, Wamenkes mengungkapkan hasil Sensus Penduduk 2023 mencatat sebanyak 12 persen warga Indonesia atau sekitar 29 juta jiwa merupakan lansia.

"Bayangkan, 12 persen merupakan sebuah angka yang cukup besar. Dan jumlah ini diprediksi akan meningkat sampai tahun 2045 menjadi 20 persen," katanya.

Meskipun pada tahun yang sama Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dengan usia produktif, kata Wamenkes, pada tahun yang sama Indonesia juga diprediksi akan mendapatkan lonjakan masyarakat lansia.

"Jika diestimasi, jumlah (lansia pada) 2045 kira-kira 50 juta orang lansia yang ada di Indonesia," ujar Wamenkes Dante Saksono.

Wamenkes juga tidak memungkiri adanya penurunan fungsi tubuh saat memasuki usia senja.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, ungkap dia, sebanyak hampir tiga persen lansia memiliki ketergantungan sedang, berat, dan total pada penyakit tertentu.

Untuk itu Wamenkes Dante menekankan strategi yang tepat diperlukan pada masa itu agar masyarakat lansia yang ada pada era tersebut memiliki tubuh yang sehat, sehingga masih bisa berdaya dan tidak menjadi beban sosial.

Atas hal tersebut, ia mengapresiasi FKUI yang melakukan penelitian khusus terhadap lansia di Gili Iyang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan Dusun Miduana, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang memiliki populasi lansia sehat, bahkan hingga berusia 100 tahun.

"Kiranya hasil yang diberikan dapat menambah wawasan tentang kesehatan lanjut usia, terutama mengenai bagaimana meningkatkan kualitas hidup di masa senja," ucapnya.

Wamenkes berharap penelitian serupa juga dapat dilakukan oleh institusi lainnya di Indonesia, sehingga dapat bermanfaat dalam mendukung pemerintah dalam memformulasikan kebijakan yang tepat demi mewujudkan masyarakat yang tidak hanya panjang umur, namun juga sehat, mandiri, aktif, dan produktif.