JAKARTA, KOMPAS.com - PT Hatten Bali Tbk (WINE), produsen wine meluncurkan Two Islands Prosecco, sparkling wine, di pasar.

Peluncuran produk ini bertujuan untuk menarik lebih banyak konsumen dan memperkuat posisi pasar Hatten Bali sebagai inovator di industri wine lokal.

Sekadar informasi saja, produk Two Islands Prosecco dibuat dengan teknik asal Italia yang mengutamakan cita rasa buah dan menghasilkan profil yang ringan.

Metode ini mengeluarkan aroma lemon dan buah-buahan tropis, menghasilkan wine yang mudah dinikmati oleh konsumen wine yang terus berkembang di Indonesia.

"Dengan hadirnya Prosecco, kami terus merespons permintaan konsumen dan memperkuat portofolio kami sebagai pionir wine Bali," ujar Ida Bagus Rai Budarsa, Direktur Utama PT Hatten Bali Tbk, kepada Kontan.

Ida Bagus menuturkan, peluncuran Two Islands Prosecco mengikuti kinerja keuangan PT Hatten Bali Tbk pada kuartal ketiga tahun ini, yang didukung oleh meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali dan permintaan yang bertumbuh di seluruh lini produk.

Sebelumnya, WINE mencatat kenaikan penjualan sebesar 12 persen secara tahunan atau year on year (YoY) dengan pendapatan mencapai Rp 209,57 miliar untuk sembilan bulan pertama tahun 2024.

Laba kotor WINE juga meningkat hingga mencapai Rp 95,66 miliar. Raihan ini didorong oleh strategi persediaan yang efektif untuk memenuhi lonjakan permintaan.

Laba usaha pada kuartal ketiga naik 16 persen secara YoY menjadi Rp 48,76 miliar, seiring dengan tingginya kunjungan wisatawan pada musim puncak di Bali.

Langkah efisiensi, ditambah dengan peningkatan kunjungan wisatawan, yang telah membantu kinerja perseroan mencapai rekor yang diharapkan menutup tahun sesuai target.

Hatten Bali optimistis, kinerja tahun 2025 akan cerah dengan inovasi produk seperti Two Islands Prosecco ditambah dengan didukung oleh kondisi makroekonomi yang semakin stabil.

Dengan terbentuknya pemerintahan baru di Indonesia dan berakhirnya pemilu di AS, ketidakpastianekonomi global semakin berkurang.

Selain itu, tren penurunan suku bunga diharapkan dapat mendorong konsumsi global dan pariwisata, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk pertumbuhan Hatten Bali pada tahun 2025. (Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Jane Aprilyani)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Perkuat Posisi Pasar, Hatten Bali Luncurkan Produk Wine Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten produsen wine PT Hatten Bali Tbk (WINE) melaporkan kinerja keuangan positif pada kuartal III 2024.

Perseroan membukukan pertumbuhan penjualan sebesar 12 persen secara tahunan atau year on year (yoy), sejalan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kenaikan ini menunjukkan bahwa perseroan mampu memanfaatkan momentum peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali.

"Walaupun tahun 2023 merupakan tahun yang luar biasa dengan lonjakan permintaan akibat pent-up demand setelah pandemi, di tahun 2024 ini perseroan tetap berhasil mencatatkan pertumbuhan dua digit hingga kuartal III, menunjukkan pencapaian yang signifikan," kata Ketut Sumarwan, Direktur WINE dalam siaran pers, Selasa (29/10/2024).

Ketut mengungkapkan, dengan semakin banyaknya penerbangan langsung dari luar negeri, pihaknya optimis kinerja penjualan wine pada kuartal IV 2024 akan sesuai dengan target.

Pada kuartal III 2024, WINE mencatatkan pendapatan sebesar Rp 209,57 miliar, naik dari Rp 187,03 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan persiapan perseroan dalam menghadapi lonjakan permintaan, termasuk strategi antisipasi bahan baku.

Sementara itu, laba kotor meningkat 12,8 persen (yoy) menjadi Rp 95,66 miliar. Laba usaha perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 16 persen (yoy), didorong oleh efisiensi beban operasional yang terjaga.

Laba usaha kuartal III tahun 2024 tercatat Rp 48,76 miliar, meningkat dari Rp 42,04 miliar pada kuartal III 2023. Kinerja positif ini menunjukkan keberhasilan perseroan dalam menjaga efisiensi biaya.

Kuartal III 2024 menjadi periode dengan pertumbuhan kuartalan yang sangat baik bagi perseroan. Dengan tingginya kunjungan wisatawan ke Bali, terutama selama high season, perseroan mencatatkan kenaikan penjualan sebesar 25,6 psrsen secara kuartalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Hatten Bali Tbk (WINE), produsen wine khas Bali, optimis kinerja perusahaan akan meningkat menyusul lonjakan jumlah wisatawan internasional ke Bali.

Peningkatan jumlah penerbangan langsung menuju Bali, terutama dari Korea Selatan, diharapkan memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan penjualan wine perseroan.

Dengan semakin banyaknya wisatawan global yang memilih Bali sebagai destinasi wisata, perseroan memprediksi akan mendapatkan peluang besar untuk memperluas pasar.

“Dengan tingginya minat wisatawan mancanegara dan kemudahan akses penerbangan, PT Hatten Bali Tbk siap memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan penjualan wine lokal. Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk terus berinovasi dalam memenuhi permintaan pasar dengan kualitas global,” ujar Ida Bagus Rai Budarsa, Direktur Utama Hatten Bali dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Sebagai informasi, penjualan WINE pada semester I 2024 tumbuh sebesar 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan laba usaha tumbuh sebesar 18 persen.

Maskapai penerbangan berbiaya rendah Jeju Air mengumumkan akan membuka rute baru penerbangan langsung dari Bandara Internasional Incheon ke Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, mulai 27 Oktober 2024.

Penerbangan ini akan beroperasi setiap hari, dengan keberangkatan dari Incheon pada pukul 15.40 waktu setempat dan tiba di Bali pada pukul 21.50 WITA.

Selain itu, mulai 30 Oktober 2024, penerbangan langsung dari kota Busan menuju Bali akan resmi beroperasi. Maskapai penerbangan Air Busan telah membuka penjualan tiket rute Busan-Bali melalui situs resminya sejak awal September 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Hatten Bali Tbk (WINE), produsen wine khas Bali, optimis kinerja perusahaan akan meningkat menyusul lonjakan jumlah wisatawan internasional ke Bali.

Peningkatan jumlah penerbangan langsung menuju Bali, terutama dari Korea Selatan, diharapkan memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan penjualan wine perseroan.

Dengan semakin banyaknya wisatawan global yang memilih Bali sebagai destinasi wisata, perseroan memprediksi akan mendapatkan peluang besar untuk memperluas pasar.

“Dengan tingginya minat wisatawan mancanegara dan kemudahan akses penerbangan, PT Hatten Bali Tbk siap memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan penjualan wine lokal. Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk terus berinovasi dalam memenuhi permintaan pasar dengan kualitas global,” ujar Ida Bagus Rai Budarsa, Direktur Utama Hatten Bali dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Sebagai informasi, penjualan WINE pada semester I 2024 tumbuh sebesar 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan laba usaha tumbuh sebesar 18 persen.

Maskapai penerbangan berbiaya rendah Jeju Air mengumumkan akan membuka rute baru penerbangan langsung dari Bandara Internasional Incheon ke Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, mulai 27 Oktober 2024.

Penerbangan ini akan beroperasi setiap hari, dengan keberangkatan dari Incheon pada pukul 15.40 waktu setempat dan tiba di Bali pada pukul 21.50 WITA.

Selain itu, mulai 30 Oktober 2024, penerbangan langsung dari kota Busan menuju Bali akan resmi beroperasi. Maskapai penerbangan Air Busan telah membuka penjualan tiket rute Busan-Bali melalui situs resminya sejak awal September 2024.

Jadwal penerbangan Air Busan untuk rute ini akan beroperasi empat kali seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Pesawat akan berangkat dari Busan pada pukul 17.50 waktu setempat dan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai pada pukul 23.45 WITA.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Fatwa Produk Halal membahas produk bersertifikat halal yang penamaannya bermasalah.

Di antaranya seperti produk dengan menyandang nama "tuyul", "tuak", "beer", dan "wine" yang berkonotasi tidak baik, tapi memiliki sertifikat halal.

Sebelumnya, dalam konten yang viral di medsos, nama produk yang mendapat sorotan itu antara lain produk minuman jahe yang memakai nama Ginger Beer, kopi yang memakai nama produk Wine Coffee Drip, maupun donat bernama Tuyul.

Hadir dalam pertemuan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat S Burhanudin, Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh, dan Ketua Komite Fatwa Produk Halal Zulfa Mustofa, serta jajaran pada masing-masing lembaga.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menuturkan ada 151 produk bersertifikat halal yang namanya bermasalah. Maksudnya nama produk-produk itu tidak diperbolehkan dalam fatwa MUI.

"Pada hari ini Selasa 8 Oktober 2024 kita mengadakan pertemuan konsolidasi dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Komite Fatwa Produk Halal. Konsolidasi hari ini untuk mengidentifikasi nama-nama produk yang disinyalir menyangkut penamaan-penamaan produk yang berkonotasi dan tidak diperbolehkan di dalam Fatwa MUI," kata Aqil di Serpong, Tangsel, Selasa (8/10).

"Dari konsolidasi ini kita memperoleh data dari 5.314.453 produk (bersertifikat halal), (produk dengan) nama bermasalah sebanyak 151 produk. Persentasenya adalah 0,003%. Artinya, alhamdulillah kita cukup proper. Namun demikian, dari 151 itu kita identifikasi temuannya ada dua, yang dikecualikan berjumlah 30 dan tidak dikecualikan berjumlah 121," lanjut Aqil.

Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh mengatakan, merujuk Fatwa MUI Nomor 44 tahun 2020, terdapat dua kondisi terkait penamaan produk.

"Pertama, sesuai dengan fatwa, ada pengecualian terkait dengan penggunaan nama, bentuk, dan atau kemasan yang diatur di dalam Fatwa Nomor 44 Tahun 2020 misalnya yang secara 'urf atau kebiasaan di tengah masyarakat dikenal sesuatu yang biasa atau tidak terasosiasi dengan sesuatu yang haram, misalnya bir pletok, dikenal sebagai jenis minuman tradisional yang halal, suci, dan tidak terasosiasi dengan pengertian bir yang mengandung alkohol," terang Niam.

Demikian juga, lanjutnya, tidak semua jenis kata 'wine' itu kemudian terlarang. Misalnya, 'red wine' yang merujuk kepada jenis warna yang secara empirik digunakan di tengah masyarakat. Ini penting untuk dipahami secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di publik.

Mengenai mekanisme perbaikan penamaan produk tersebut, telah didiskusikan adanya jalan afirmatif untuk melakukan proses perbaikan untuk kepentingan penyesuaian dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga standar fatwa yang menjadi acuan di dalam proses penetapan fatwa halal.

"Dengan demikian, konsolidasi ini akan semakin mengakselerasi proses penyelenggaraan sertifikasi halal dan dedikasi ini untuk kepentingan publik, kepentingan jaminan perlindungan halal, dan juga kepentingan ketepatan secara syar'i," imbuhnya.

Ketua Komite Fatwa Produk Halal Zulfa Mustofa mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu ragu terhadap sistem jaminan produk halal (SJPH) serta sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH yang diterbitkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa (MUI) maupun Komite Fatwa Produk Halal.

"Karena pada dasarnya kami menggunakan acuan yang sama, standar fatwa yang sama, kemudian juga melalui proses audit yang sama, walaupun memang di produk reguler mungkin sedikit lebih rumit," jelas Zulfa.

"Oleh karenanya, pada hal-hal yang tadi sudah disepakati, ada yang dikecualikan, maupun ada yang tidak dikecualikan, akan ada mekanisme yang kita lalui bersama. Ada proses perbaikan dan juga ada proses afirmasi kepada mereka," katanya.

"Masyarakat harus memiliki kepercayaan kepada Sistem Jaminan Produk Halal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga yang fatwanya dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal," tegas Zulfa.

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sertifikasi halal dilakukan pelaku usaha melalui dua skema.

Pertama, skema reguler, yang prosesnya diawali dengan pengajuan sertifikasi halal melalui Sihalal BPJPH, kemudian pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang dilakukan oleh auditor halal.

Hasil audit ini kemudian disidangkan pada sidang fatwa oleh Komisi Fatwa MUI. Hasil sidang berupa ketetapan kehalalan produk kemudian menjadi dasar BPJPH menerbitkan sertifikat halal by system secara digital.

Kedua, sertifikasi halal dengan skema self declare atau pernyataan pelaku usaha. Skema ini diawali dengan pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil (yang produknya dipastikan berbahan halal dan diproses sederhana) melalui akun Sihalal.

Kemudian, Pendamping Proses Produk Halal (P3H) melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memastikan kehalalan baik bahan maupun proses produksi. Hasil pendampingan selanjutnya disidangkan pada sidang fatwa oleh Komite Fatwa Produk Halal, yang hasil ketetapan kehalalan produknya menjadi dasar diterbitkan sertifikat halal secara digital oleh BPJPH melalui Sihalal.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja produksi dan penjualan emiten konsumer PT Hatten Bali Tbk. (WINE) dipastikan tidak terdampak tren deflasi lantaran pangsa pasar terbesar konsumen perusahaan berasal dari turis asing.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 mengalami deflasi 0,12% secara bulanan (month to month/MtM). Kondisi ini berlangsung selama periode Mei – September 2024.

Dengan demikian, Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan beruntun setelah terakhir kali mengalami deflasi panjang 7 bulan berturut-turut pada 1999.

Deflasi adalah keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang beredar relatif lebih kecil dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Salah satu penyebab deflasi adalah turunnya permintaan terhadap barang.

Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan Hatten Bali Ketut Sumarwan menyatakan tren deflasi Indonesia tidak memiliki pengaruh terhadap produksi dan penjualan WINE.

“Deflasi tidak berpengaruh pada produksi dan penjualan WINE karena sebagian besar bahan baku adalah impor dan pangsa pasar terbesar adalah turis asing,” ujarnya saat dihubungi Bisnis pada Senin (7/10/2024).

Sumarwan menyampaikan Hatten Bali membidik kenaikan penjualan sebesar 14% pada kuartal III/2024 dan mencapai 19% secara tahunan pada kuartal akhir tahun ini.

Target tersebut, kata Sumarwan, ditempuh dengan memperkuat fokus penjualan ritel selain memacu penjualan di segmen hotel, restoran, dan kafe, yang hingga saat ini disebut telah berkontribusi besar terhadap kinerja penjualan WINE.

Sementara itu, untuk penjualan di luar Bali, dia menuturkan perseroan aktif melakukan strategi pemasaran seperti mengikuti acara wine tasting dan berpartisipasi dalam pameran guna memperkenalkan produk-produk Hatten Bali.

“Kami juga berencana meluncurkan produk baru yang mengikuti tren pasar, seperti Prosecco yang akan diluncurkan paruh kedua. Dengan -langkah ini, kami optimis dapat meningkatkan penjualan di sisa tahun 2024,” tuturnya.

Sampai dengan semester I/2024, kinerja penjualan Hatten Bali telah mencapai Rp123,38 miliar atau bertumbuh 12,08% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp110,09 miliar.

Kinerja tersebut ditopang oleh segmen wine yang membukukan penjualan Rp127,41 miliar atau meningkat 10,94% year on year (YoY), arak mencapai Rp9,4 miliar, dan lainnya Rp893,81 juta. Adapun potongan penjualan sebesar Rp14,32 miliar.

Di sisi lain, beban pokok penjualan Hatten Bali juga naik 11,74% YoY menjadi Rp66,87 miliar sehingga laba kotor mencapai Rp56,51 miliar atau tumbuh 12,48% YoY.

Setelah diakumulasikan dengan berbagai pendapatan dan beban lain, WINE mencatatkan laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp21,01 miliar pada semester I/2024, meningkat 1,56% secara tahunan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Baru-baru ini beredar video berisi adanya produk yang mengandung nama "tuyul," "tuak", "beer", dan "wine" yang mendapat sertifikat halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan beberapa hal terkait itu.

“Pertama, harus kami jelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan penamaan produk, dan bukan soal kehalalan produknya. Artinya, masyarakat tidak perlu ragu bahwa produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya karena telah melalui proses sertifikasi halal dan mendapatkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin.

Hal itu diungkapkan Mamat dalam pernyataan tertulis, Kamis (3/10).

Kedua, menurutnya, penamaan produk halal sebetulnya sudah diatur oleh regulasi melalui SNI 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal. Juga, Fatwa MUI Nomor 44 tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk dengan nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat.

“Namun pada kenyataannya masih ada nama-nama produk tersebut mendapatkan sertifikat halal, baik yang ketetapan halalnya dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal."

"Hal ini terjadi karena masing-masing memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait penamaan produk. Hal ini dibuktikan dengan data kami di Sihalal,” lanjutnya.

Contohnya, produk dengan nama menggunakan kata “wine” yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 61 produk, dan 53 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa.

Contoh lain, produk dengan nama menggunakan kata “beer” yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 8 produk. Dan 14 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa.

“Perlu kami sampaikan juga untuk produk-produk dengan nama menggunakan kedua kata tersebut yang ketetapan halalnya dari Komisi Fatwa MUI adalah produk yang telah melalui pemeriksaan dan/atau pengujian oleh LPH [Lembaga Pemeriksa Halal], dengan jumlah terbanyak berasal dari LPH LPPOM sebanyak 32 produk. Selebihnya berasal dari lembaga yang lain,” jelas Mamat.

Data tersebut, lanjutnya, mencerminkan fakta adanya perbedaan pendapat di antara ulama mengenai penamaan produk dalam proses sertifikasi halal. Perbedaan itu pun sebatas soal diperbolehkan atau tidaknya penggunaan nama-nama itu saja, tetapi tidak terkait dengan aspek kehalalan zat dan prosesnya yang memang telah dipastikan halal.

Kondisi ini, menurut Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH), Dzikro, masih dalam ruang lingkup proses penyelenggaraan layanan sertifikasi halal yang berdasarkan perintah undang-undang pelaksanaannya dilakukan oleh ekosistem layanan yang luas dan melibatkan banyak aktor.

“Untuk itu, BPJPH mengajak semua pihak untuk duduk bersama, berdiskusi dan menyamakan persepsi, agar tidak timbul kegaduhan di tengah masyarakat terkait nama-nama produk. Sehingga masyarakat tidak ragu untuk mengkonsumsi produk-produk bersertifikat halal karena telah terjamin kehalalannya,” tegas Dzikro.

BPJPH juga mengimbau dan mengingatkan kembali seluruh pihak tentang kewajiban sertifikasi halal tahap pertama yang akan berlaku setelah 17 Oktober 2024, khususnya untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan.

“Alangkah baiknya, saat ini energi seluruh stakeholder Jaminan Produk Halal bersama masyarakat dan pelaku usaha digunakan untuk menyukseskan kewajiban sertifikat halal yang sudah semakin dekat,” pungkasnya.

Dalam konten yang viral di medsos, nama produk yang mendapat sorotan itu antara lain Ginger Beer, Wine Coffee Drip, dan donat Tuyul.

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pemeriksa Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPH LPPOM MUI) mengklarifikasi sejumlah produk minuman bermerek “tuyul”, “tuak”, “beer”, hingga “wine” yang mendapat sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Corporate Communication LPPOM MUI, Yunita Nurrohmani, mengatakan lembaganya telah mengadakan penelusuran internal tentang produk-produk itu. Hasilnya, database LPPOM menunjukkan adanya 25 nama produk dengan kata kunci “wine” yang semuanya merupakan produk kosmetik. Istilah “wine” di sini berasosiasi dengan warna, bukan sensori rasa maupun aroma. “Menurut Komisi Fatwa Fatwa MUI, penggunaan kata ‘wine’ yang menunjukkan jenis warna ‘wine’ untuk produk nonpangan diperbolehkan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 2 Oktober 2024.

Sedangkan nama “bir” hanya diperuntukan bagi produk minuman tradisional yang bukan merupakan minuman keras, yaitu bir pletok. Yunita mengatakan, hal ini diperbolehkan Komisi Fatwa MUI dengan pertimbangan produk tersebut adalah produk yang sudah dikenal lama di tengah masyarakat sebagai produk minuman tradisional nonmiras.

LPPOM menelusuri lebih lanjut adanya tiga produk dengan nama “beer” di Sihal. Hasilnya, lembaga ini menemukan sejumlah produk bernama Beer Strudel, Beer Stroganoff, dan Ginger Beer. Namun, nama-nama produk ini sebenarnya yaitu Beef Strudel dan Beer Stroganoff. Produsen dua produk pertama telah mengajukam permohonan perubahan nama sesuai Ketetapan Halal (KH).

Sedangkan produk terakhir memang mencantumkan nama Ginger Beer dalam Ketetapan Halalnya. Namun setelah ditelusuri, LPPOM memastikan tak menemukan bahan haram dalam pembuatan produk tersebut. Produk itu pun tak berasosiasi dengan “beer”. Dengan catatan ini, Yunita mengatakan perusahaan bersedia untuk mengganti nama menu yaknidari Ginger Beer menjadi Fresh Ginger Breeze.

Sedangkan untuk nama produk “tuyul” dan “tuak”, Yuni mengatakan proses pemeriksaan halal LPH LPPOM tidak pernah meloloskan produk dengan nama-nama tersebut.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag Mamat Salamet Burhanudin mengatakan kasus "Tuyul", "tuak", "beer", dan "Wine" berkaitan dengan penamaan produk dan bukan soal kehalalan produknya. Dia meminta masyarakat tidak perlu ragu produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya.

"Karena telah melalui proses sertifikasi halal dan mendapatkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Mamat di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024.

Jakarta: Heboh soal produk dengan nama tuak, beer, serta wine mendapatkan sertifikat halal BPJPH. Hal ini menuai sorotan dari masyarakat mengingat dari nama produk saja sudah bertolak belakang dengan esensi halal versi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragam Islam.

Berdasarkan penelusuran, informasi tentang produk Beer, Tuak, dan Wine ternyata benar sudah mendapatkan cap halal karena terpampang di website BPJPH.

MUI Tak Bertanggung Jawab Pemberian Sertifikasi Halal pada Produk Tuak, Beer, Tuyul dan Winehttps://t.co/KYFLqv853zpic.twitter.com/IOnImpu93z

— Lee Olanq (@Leeolanq) October 1, 2024

Klarifikasi MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya buka suara menganggapi hal tersebut. Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh mengatakan pihaknya juga sudah melakukan pengecekan.

Menurut Niam, sejumlah produk tersebut memperoleh Sertifikat Halal dari BPJPH melalui jalur Self Declare, atau tanpa melalui audit Lembaga Pemeriksa Halal dan tanpa penetapan kehalalan melalui Komisi Fatwa MUI.
Penetapan Halal tersebut menyalahi standar fatwa MUI, serta tidak melalui Komisi Fatwa MUI. Karena itu MUI tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut”, ujar Asrorun Niam dilansir dari laman resmi MUI Rabu, 2 Oktober 2024.

Lebih lanjut, MUI akan mengambil langkah selanjutnya untuk berkomunikasi dengan Kemenag. "Kita akan komunikasi dengan teman-teman di Kemenag," lanjutnya.

Baca juga: Mudah! Ini 5 Cara Cek Sertifikat Halal MUI Secara Online

Cap halal produk Tuak, Beer, dan Wine menyalahi aturan

Niam mengaku menyayangkan penerbitan sertifikat halal produk-produk tersebut tidak melalui MUI dan menyalahi fatwa MUI tentang standar halal.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Halal, ada empat kriteria penggunaan nama dan bahan.

Kriteria tersebut antara lain tidak boleh menggunakan nama dan/atau simbol makanan dan/atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.

"Dalam pedoman standar halal MUI, tidak bisa menetapkan kehalalan produk dengan nama yang terasosiasi dengan produk haram, termasuk dalam hal rasa, aroma, hingga kemasan. Apalagi produk dengan nama yang dikenal secara umum sebagai jenis minuman yang dapat memabukkan," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(PRI)

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat tengah dihebohkan dengan pemberian label halal pada tuak, beer, hingga wine.

Miuman yang tergolong dalam kelompok minuman keras (miras) karena memabukkan tersebut, telah memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag Mamat Salamet Burhanudin mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan penamaan produk dan bukan soal kehalalan produknya.

"Artinya, masyarakat tidak perlu ragu bahwa produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya. Karena telah melalui proses sertifikasi halal dan mendapatkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Mamat di Jakarta, Selasa (1/10), dikutip dari Antara.

Mamat menjelaskan bahwa penamaan produk halal sudah diatur oleh regulasi melalui SNI 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal serta Fatwa MUI Nomor 44 tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

"Perlu kami sampaikan juga untuk produk-produk dengan nama menggunakan kedua kata tersebut yang ketetapan halalnya dari Komisi Fatwa MUI adalah produk yang telah melalui pemeriksaan dan/atau pengujian oleh LPH, dengan jumlah terbanyak berasal dari LPH LPPOM sebanyak 32 produk. Selebihnya berasal dari lembaga yang lain," kata dia.

Data tersebut, kata dia, mencerminkan fakta adanya perbedaan pendapat di antara ulama mengenai penamaan produk dalam proses sertifikasi halal.

Perbedaan itu juga muncul di batas soal diperbolehkan atau tidak menggunakan nama-nama itu saja. Namun memang tak terkait dengan aspek kehalalan zat dan prosesnya yang memang telah dipastikan halal.

Penjelasan MUI

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam mengatakan dari hasil investigasi produk-produk tersebut memperoleh sertifikat halal dari BPJPH melalui jalur self declare, tanpa melalui audit lembaga pemeriksa halal dan tanpa penetapan kehalalan melalui komisi fatwa MUI.

"Penetapan halal tersebut menyalahi standar fatwa MUI, juga tidak melalui Komisi Fatwa MUI. Karena itu MUI tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat dihebohkan oleh sejumlah merek minuman dengan nama "tuyul", "tuak", "beer", dan "wine", namun memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).