WASHINGTON, KOMPAS.com - Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) menimbulkan pertanyaan terkait nasib Jerome Powell sebagai Ketua Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed).

Pasalnya, dalam berbagai kesempatan, Trump secara terbuka menyampaikan "kekesalannya" terhadap Powell.

Namun demikian, dalam konferensi pers pertemuan pejabat The Fed, Powell menegaskan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan posisinya meskipun Trump meminta mundur.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Powell masih akan menjabat sebagai nakhoda The Fed hingga 2026.

"Tidak," jawab Powell singkat ketika ditanya apakah dirinya akan mundur dari posisi The Fed jika diminta oleh Trump, dilansir dari CNN, Jumat (8/11/2024).

"Tidak diperkenankan berdasarkan aturan berlaku," sambungnya.

Trump sendiri dikabarkan akan tetap mempertahankan Powell menjabat sebagai pimpinan The Fed hingga masa jabatannya berakhir pada Mei 2026.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh orang dekat Trump yang tidak ingin dibeberkan identitasnya.

Sebagai informasi, Powell sebenarnya didapuk sebagai Ketua The Fed oleh Trump pada 2018.

Ia pun kembali ditunjuk oleh Presiden Joe Biden untuk melanjutkan tugasnya sebagai Ketua The Fed pada 2022.

Sejumlah nama pun sudah meramaikan bursa nama pengganti Powell. Di antaranya ialah Kevin Warsh yang pernah menjabat sebagai pimpinan The Fed pada periode pertama kepemimpinan Trump, serta Kevin Hassett yang merupakan mantan kepala ekonom Trump.

Trump dan Powell memang kerap berbeda pandangan pada periode pertama kepemimpinan Trump.

Bahkan, ia kerap kali mengancam untuk memecat Powell dari jabatannya.

Akan tetapi, seorang presiden tidak dapat memecat Ketua The Fed dengan mudah setelah terpilih, kecuali presiden memutuskan untuk melanggar aturan.

Bisnis.com, BANDUNG--Peraturan Daerah (Perda) no 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung merupakan Perda yang mengubah susunan organisasi.

Dari semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening.

Anggota pembahas Perda, Agus Andi Setyawan mengatakan Perda mengubah dari perusahaan daerah jadi perusahaan umum daerah diharapkan bisa meningkatkan kualitas, kuantitas, dan sebaran kebutuhan air bersih di Kota Bandung.

“Jelasnya ketika diangkat ke perusahaan umum peningkatan kualitas, penangan air, jadi kalau PDAM itu Perusaahan Daerah Air Minum tentunya layanan dengan harapan air yang diberikan peningkatan dari Perumda ke masyarakat bisa lebih bagus, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujar Agus, Jumat (8/11/2024).

Dibeberkan politisi PKS ini, alasan Perda tersebut hadir karena ketika kualitas air tidak terpenuhi di masyarakat.

Masyarakat Kota Bandung selama ini banyak mengambil air tanah akibatnya merusak lingkungan seperti dicatumkan dalam teori pembangunan berkelanjutan dan itu tidak bagus.

“Jadi bagaimana penyediaan air minum kepada masyarakat kualitasnya lebih meningkat dengan berubahnya Perumda Tirtawening, tentunya optimalisasi pengelolaan sumber daya air," katanya.

"Kemudian juga kemandirian keuangan supaya lebih, efesien, efektif, profesionalisme, dan diharapkan juga selama ini kan ketika PDAM belum memberikan PAD, ada PAD tapi deviden masih kecil maka diharapkan dengan Perumda bisa masuk melalui pelayanan yang optimal,” ucapnya.

Untuk perbailkan infrastruktur sarana prasarana sendiri di Kota Bandung kata Agus, perlu rehabilitasi total baik itu di kawasan selatan, tengah, dan utara yang rencana dilakukan oleh Perumda Tirtawening.

Untuk kawasan selatan diakuinya, sudah masuk dan bagus tinggal sambungan barunya perlu ditingkatkan, kemudian kawasan tengah akan direhab dengan berubah menegerial tata Kelola PDAM ke Perumda Tirtawening.

“Alhamdulilah B to B juga berlanjut, kalau tidak salah di tanda tangani dan Perda ini berjalan tidak ecek-ecek, sekitar Rp 3,5 triliun untuk perbaikan rehabilitasi. Dan tentunya pembangunan berkelanjutan,” terangnya.

Perubahan PDAM ke Perumda kata Agus sendiri lebih positif, terlebih Wali Kota tetap sebagai pemilik, komisaris, sahamnya terbuka. "Yang jelas banyak keuntungan dengan berubahnya PDAM ke Perumda itu," katanya.

Agus berharap seiring dengan target Indonesia emas 45. Maka pembangunan harus maju dan berkelanjutan. Begitupun yang didengunkan para paslon wali kota.

“Semua warga Bandung terlayani air minumnya seperti di luar negeri, nah kedepan saya berharap air kran di Kota Bandung bisa diminum,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN per Oktober 2024 mencatatkan defisit Rp309,2 triliun. Belanja yang semakin jumbo menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 1,37% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi Agustus 2024, yaitu Rp153,7 triliun atau 0,68% terhadap PDB.

"Ini masih lebih kecil dibandingkan pagi defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Dia memaparkan bahwa belanja negara sepanjang Januari—Oktober 2024 mencapai Rp2.556,7 triliun atau setara 76,9% dari target penerimaan. Penerimaan itu tercatat naik cukup drastis yaitu 14,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (YoY).

Sedangkan, realisasi pendapatan negara pada Januari—Oktober 2024 tercatat senilai Rp2.247,6 triliun atau 80,2% dari pagu yang telah ditetapkan. Pendapat negara tersebut tercatat melonjak 0,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka tampak defisit pada tahun ini jauh lebih besar. Pada Agustus 2023, APBN mengalami defisit 'hanya' sebesar Rp700 miliar atau 0,003% terhadap PDB.

Tercatat, belanja negara hingga Oktober 2023 sejumlah Rp2.240,8 triliun. Sementara pendapatan yang masuk ke kas negara terkumpul senilai Rp2.240,1 triliun.

"Belanja negara hampir sama angkanya antara nominal pendapatan dan belanja negara, namun belanja negara baru 70,32% dari total pagu dalam UU APBN," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID melalui dua anggotanya yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Freeport Indonesia memperkuat integrasi rantai pasok mineral emas di Indonesia.

Langkah ini akan semakin memperkuat kinerja operasional Grup MIND ID dalam mengoptimalkan peningkatan nilai tambah emas di dalam ekosistem grup.

Dalam kerjasama ini, ANTAM akan membeli sebanyak 30 ton emas dengan kemurnian 99,99% dari Freeport Indonesia. Bahan baku emas tersebut kemudian akan diolah ANTAM di Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia untuk menjadi produk logam mulia ANTAM.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan Sinergi Indonesia Emas ini akan mampu menjadikan Indonesia lebih mandiri. Momentum ini juga akan menaikkan level Indonesia di kancah global, yang saat ini baru masuk sebagai pemilik cadangan emas batangan terbesar ke-43 dunia.

"Dengan kerja sama ini, kita menyaksikan MIND ID dengan Anggotanya ANTAM dan Freeport Indonesia bersinergi untuk kebaikan bangsa. Tentu tidak cukup di situ. Kami akan terus menggali kesempatan sinergi lebih lanjut, termasuk untuk pembentukan Bullion Bank," kata Erick dalam siaran pers, Jumat (8/11).

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, pihaknya memiliki mandat untuk mengelola cadangan sumber daya alam mineral.

Cadangan sumber daya mineral tersebut perlu ditingkatkan nilai tambahnya melalui program hilirisasi secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Oleh karena itu, MIND ID bersama seluruh Anggota konsisten mencari kesempatan sinergi di internal grup, serta kolaborasi dengan berbagai mitra di sektor industri pertambangan mineral baik nasional serta global.

Hendi menyampaikan, melalui sinergi dan kolaborasi antara ANTM dan Freeport Indonesia, maka potensi pengembangan usaha Grup MIND ID dapat lebih diperkuat, sehingga menambah basis kekuatan bisnis perusahaan sebagai tulang punggung hilirisasi sumber daya mineral Indonesia.

Menurut Hendi, ekonomi Indonesia akan mendapatkan dampak positif khususnya dari penghematan devisa, yang selama ini digunakan untuk mengimpor bahan baku emas dari luar negeri.

"Dengan sinergi ini, Indonesia menghemat devisa karena tidak harus importasi bahan baku untuk produksi logam mulianya ANTM. Artinya rakyat Indonesia menikmati hasil dari hasil bumi sendiri, dari bahan baku sampai bahan jadinya," katanya.

Hendi memaparkan Freeport Indonesia adalah salah satu produsen emas di Indonesia dengan kapasitas pemurnian sekitar 50 ton sampai 60 ton emas per tahun.

Sementara itu, ANTM menjadi satu-satunya Anggota MIND ID yang telah berhasil melakukan kapitalisasi di pasar end user Indonesia, dengan penjualan pada tahun 2023 mencapai 26,1 ton.

Dengan kerja sama ini, Hendi menekankan bahwa Freeport Indonesia memiliki channel penyaluran emas yang lebih baik. ANTAM pun memiliki kepastian pasokan bahan baku dari dalam negeri dan untuk terus menjawab kebutuhan investasi masyarakat Indonesia yang terus meningkat.

"Tentunya sinergi ini akan kami dorong terus antar Anggota Grup MIND ID dan akan kami jadikan model ke depan, yakni bagaimana satu rantai pasok industri bisa kita optimalkan di dalam negeri dan oleh bangsa sendiri," pungkas Hendi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (8/11/2024).

Nusron mengemukakan bahwa dia dan Kapolri sudah sepakat tidak akan sama sekali mentoleransi mafia tanah. Bagi yang sudah terbukti salah, kata Nusron, akan dikenakan pasal berlapis.

“Kami tadi berdua sudah sepakat untuk mafia tanah kita zero toleransi. Akan kita gas terus, dan yang sudah terbukti salah akan kita kenakan pasal berlapis, tidak hanya tindak pidana umum, tapi kita akan kejar sampai TPPU-nya, sampai penggunaan duitnya, tempat menyimpan duitnya supaya dikembalikan kepada negara, kalau itu tanah negara, kalau itu tanahnya rakyat supaya dikembalikan kepada rakyat,” katanya di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (8/11/202.

Lebih lanjut, dia menyebut pertemuan ini membahas terkait koordinasi tentang strategi berbagai isu kejahatan di bidang pertahanan alias mafia tanah. Dalam rangka itu, lanjut Nusron, pihaknya akan menggelar rakor pemberantasan mafia tanah pada 14-15 November 2024.

Dia juga mengatakan pihaknya mengundang Kapolri untuk menjadi pembicara/pemateri dalam rakor tersebut. Nantinya, peserta rakor terdiri dari pejabat BPN, pejabat polisi, pejabat kejaksaan, hingga unsur dari TNI.

“Nah karena itu pada kesempatan ini kita datang ke sini untuk koordinasi. Karena kami tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa dibantu dan di-support oleh jajaran kepolisian,” ujarnya.

Nusron menyebut kepolisian ini pasukannya lengkap karena memiliki dimensi hukum dan pengamanan. Oleh sebab itu, Nusron menyatakan pihaknya butuh dua-duanya yaitu sisi hukum dan pengamanannya.

“Terutama keamanan dalam rangka melakukan eksekusi pemberantasan tanah maupun mengamankan dan memberikan kepastian kepada masyarakat tentang hak-hak perdata pertanahan dan juga kepastian kepada investor,” katanya.

Supaya, lanjut Nusron, investor yang datang ke Indonesia merasa nyaman dan tidak terganggu dengan adanya ulah-ulah dari mafia tanah yang bisa menggugat soal status petahanan.

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan soal dibentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum). Ditjen Gakkum baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, Ditjen ini akan fokus menangani kasus illegal mining dan illegal drilling.

"Iya, untuk itu. Tambang ilegal dan illegal drilling," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Menurut Agus, pembentukan Ditjen Gakkum sebenarnya sudah dibicarakan sejak lama. Tujuannya adalah membuat tata kelola tambang di Tanah Air menjadi lebih baik.

Dengan begitu diharapkan aktivitas tambang tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan. Agus juga menyebut Ditjen Gakkum bisa menindak aktivitas tambang ilegal secara langsung tanpa melalui koordinasi yang panjang.

"Sehingga jangan sampai kemudian membahayakan masyarakat membahayakan lingkungan. Dan semuanya kan pingin seperti itu. Governance-nya terjaga. Kalau punya Gakkum bisa menindak langsung. Kalau nggak ada kan harus koordinasi agak panjang," jelasnya.

Nantinya akan ada Dirjen yang dipilih melalui proses lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini Kementerian ESDM tengah menyusun struktur di Ditjen Gakkum, termasuk jumlah direktorat dan lain sebagainya.

Adapun dasar hukum pembentukan Ditjen Gakkum tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 5 November 2024.

"Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral," seperti tertulis di Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).

(kil/kil)

Jakarta: Setiap orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tak cuma dari segi ekonomi, banyak juga orang tua dari jauh-jauh hari menyiapkan pekerjaan untuk anak-anaknya.

Ahli Penyakit Jiwa, Elvine Gunawan, mengingatkan orang tua yang sudah menyiapkan pekerjaan untuk anaknya bisa menjadi masalah buat si anak.

"Mereka dari kecil jadi berhenti bermimpi. Sementara orang itu di mana pun berada butuh eksistensi diri. Dia mau dapat eksistensi di mana? Orang hanya mengenal dia sebagai anak si bapak a atau anak si ibu a," kata Elvine di YouTube Helmy Yahya Bicara dikutip Jumat, 8 November 2024.
Elvine mengatakan ketika anak dari kecil dibawa ke perusahaan lalu disampaikan suatu saat bakal menjadi miliknya, anak jadi tidak mau berjuang. Sebab, sudah tahu akan hidup dari perusahaan orang tua.

"Dan dia enggak punya problem solving yang baik karena otaknya enggak jalan. Ketemu masalah panik, terus nanti emaknya nyediakan banyak orang, bantuan selesein masalah dia," kata dia.

Elvine menyinggung orang tua yang marah saat anaknya mendapat nilai jelek di sekolah. Bahkan, sampai-sampai marah ke guru dan menelepon sekolah.

"Jadi kadang over treated orang tua ini mengancam orang lain dan akhirnya membuat anak merasa masalah gua selesai kalau orang tua gua turun gunung," tutur Founder Mental Hub Indonesia itu.

Elvine menekankan orang tua mesti mengizinkan anak untuk merasa gagal. Anak mesti memlih sendiri jalan hidupnya dan menyelesaikan masalahnya dengan pertimbangan yang dipilih sendiri.

Apabila terus dibantu orang tua, masalah mungkin lebih cepat selesai. Tapi, kata dia, siap-siap masalah lebih besar akan menunggu.

"Nah itu proses pembelajaran yang enggak lahir dari langit, oek, anak tiba-tiba jago leadership-nya, anak jaga problem solving-nya, tapi being trained. Makanya proses pertumbuhan otak membutuhkan kasih sayang, memerlukan momen belajar, makanya ada tahap-tahap anak di mana itu pernah salah," kata dia.

Baca juga: Pola Asuh Terlalu Lembut Bisa Bikin Gen Z Kesulitan di Tempat Kerja

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P Bonnie Triyana menolak rencana pemerintah yang memperbolehkan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi mereka.

Bonnie menyarankan agar pemerintah menerapkan sistem pinjaman mahasiswa bagi penerima LPDP yang memilih untuk menetap di luar negeri.

"Kalau menurut saya sih mestinya pulang, andaikan mereka enggak mau pulang, ya harus dianggap LPDP yang mereka terima itu sebagai student loan," kata Bonnie saat dihubungi pada Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, dengan penerapan sistem pinjaman, akan lebih adil karena dana LPDP yang digunakan untuk membiayai pendidikan berasal dari pajak rakyat.

"Jadi kriterianya jelas, jadi kalau mereka nggak pulang ya balikin, kan itu uang rakyat, LPDP itu kan uang rakyat. Kita kan rakyat, kita kan membiayai anak-anak generasi muda kita untuk belajar ke luar negeri itu kan bukan untuk membuat negeri orang jadi lebih baik," tegasnya.

Politikus PDI-P ini menilai bahwa pemerintah seharusnya menerapkan sistem pinjaman mahasiswa bagi mereka yang ingin menetap di luar negeri setelah lulus.

"Artinya kalau misalkan dia nggak mau balik ke Indonesia gara-gara dia menemukan tempat yang isilahnya habitat keilmuwannya, pekerjaannya gitu, ya sudah balikin, anggap student loan, harus begitu," ucap sejarawan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan bahwa penerima beasiswa LPDP tidak diwajibkan untuk kembali ke Indonesia setelah lulus kuliah.

Menurut Satryo, pemerintah memberikan kebebasan kepada peraih beasiswa LPDP untuk berkarya di mana pun, termasuk bekerja di perusahaan yang baik di luar negeri.

"Enggak (harus pulang), kita memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja," kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Satryo menambahkan bahwa pemerintah tidak dapat memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air, terutama karena Indonesia belum memiliki cukup tempat yang baik bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan.

"Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) merah putih," ungkap Satryo.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengungkapkan progres pembangunan LRT Jakarta 1B sudah mencapai 34,58% sampai dengan hari ini.

Asal tahu saja, PT Jakarta Propertindo sebagai pemilik proyek LRT Jakarta telah menunjuk KSO Waskita Nindya LRS sebagai kontraktor utama pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai melalui proses tender.

Adapun total anggaran pembangunan tersebut sebesar Rp 4,1 triliun berasal dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang bersumber dari APBD DKI Jakarta.

Di sisi lain, WSKT juga meraih dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk pembangunan proyek LRT Jakarta Fase 1B. Dua rekor MURI itu untuk kategori Uji Coba Kereta Layang Tercepat dan Konstruksi Rancang Bangun Struktur Stasiun LRT Tercepat.

Sejak peletakan batu pertama pada 30 Oktober 2023, proyek ini sudah melewati berbagai tahapan, dari mulai pengangkatan girder pertama pada 20 April 2024 hingga uji coba jalur atau test track pertama pada 30 September lalu.

Manajer MURI, Triyono mengatakan, pada pembangunan proyek LRT Jakarta Fase 1B, Waskita menunjukkan pengerjaan yang cepat dan maksimal.

"Dibandingkan pembangunan LRT lain yang biasanya memerlukan waktu setahun sampai dua tahun untuk melakukan uji coba, kalau ini (LRT Jakarta Fase 1B) hanya sekitar 316 sampai 360 hari," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Jumat (8/11).

Direktur Operasi I Waskita Karya, Ari Asmoko menyatakan, keberhasilan ini bukan hanya pencapaian bagi Waskita, tapi juga kebanggaan bagi seluruh Indonesia. Perseroan pun selalu mengedepankan inovasi, efisiensi, serta ketepatan waktu dalam setiap proyek.

"Sehingga kita dapat memenuhi ekspektasi dan memberikan hasil terbaik. Kita biasa melakukan percepatan secara teori, namun bentuk nyata dari ketercapaian percepatan itu disempurnakan dengan pencatatan Rekor MURI," ungkapnya.

Saat ini, progres pengerjaan LRT Jakarta Fase 1B telah mencapai 34,58%. Perseroan pun akan melanjutkan pembangunan tersebut secepat mungkin, agar bisa segera dimanfaatkan masyarakat.

"Dengan adanya penghargaan ini, kami semakin semangat memberikan yang terbaik dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air serta meningkatkan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa," ujarnya.

Ari menambahkan, pada bulan lalu, Waskita juga mendapat dua Rekor MURI pada proyek pembangunan Rusun ASN 3 di IKN.

“Melalui penghargaan tersebut, perseroan berkontribusi terhadap capaian Rekor MURI Kementerian Perumahan yang kini telah menembus 40 rekor,” tuturnya.

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan tujuh perintah kepada delapan perusahaan pelat merah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) yang jadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mendukung penuh kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makananbergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah," ujar Erick di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan delapan BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Telkomsel Tbk, PT PLN (Persero),PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), ID Survey, dan PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung visi Presiden dalam mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

Pertama, BRI, BNI dan Mandiri akan menyiapkan skema pinjaman bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi.

Kedua, Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi. Hal ini untuk meningkatkan aksesibilitas efisiensi dan transparansi.

Ketiga, Erick meminta PLN menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagisatuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

"Empat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," tuturnya.

Kelima, ID Survey mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk satuan pelayanan gizi.

Keenam, Erick mendorong juga Pupuk Indonesia melakukan kolaborasi dengan badan gizi nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya untuk offtaker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

"Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024," kata dia.

(Febrina Ratna)

IDXChannel – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir hari ini menerima kunjungan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), Aries Marsudiyanto, di Kementerian BUMN, Jakarta. Dalam pertemuan itu, mereka membahas soal pencegahan tindak korupsi di internal perusahaan pelat merah.

Erick mengatakan, pencegahan tindak pidana korupsi dan “bersih-bersih” BUMN bakal dilanjutkan selama lima tahun mendatang. Aksi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita akan menyinergikan bagaimana pembangunan ini harus ada pengendaliannya, dan tentu juga harus diinvestigasi kalau ada penyelewengan,” ujar Erick saat ditemui wartawan, Jumat (8/11/2024).

Menurut dia, BUMN sebagai benteng ekonomi nasional masif mengerjakan sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Karena itu, pengerjaannya perlu diawasi agar tidak terjadi penyelewengan.

Kasus korupsi kelas kakap pun pernah mendera sejumlah BUMN. Di antaranya adalah PT Asabri (Persero), PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Jiwasraya (Persero). Erick mengatakan, kasus-kasus rasuah yang pernah menjerat beberapa perseroan negara itu tidak boleh lagi terulang.

“Tapi tentu ada yang terus kita harus perbaiki, program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan, di mana di awal-awal kita tahu banyak kasus yang waktu itu ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda,” ujarnya.

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus adalah instansi baru yang didirikan pada era pemerintahan Prabowo. Aries dilantik presiden sebagai Kepala BPPIK sejak 22 Oktober lalu. BPPIK mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan.

Selain itu, BPPIK melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan Presiden.

BPPIK juga berbeda dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki peran auditing dan bersifat pengawasan lintas sektor. Fokus tugas BPKP ada pada pengawasan aspek keuangan dan manajemen proyek, memastikan tidak ada penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sementara BPPIK sebagai troubleshooting atau mencari sumber masalah bertugas menyelesaikan masalah teknis dan operasional di lapangan yang menghambat pelaksanaan proyek fisik, seperti infrastruktur.

(Ahmad Islamy Jamil)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan memaparkan sejumlah peran dan kesiapan perusahaan untuk memperkuat ekosistem industri LNG Global terutama di sektor penyimpanan dan penyediaan Bahan Bakar Penunjang Operasional Industri LNG.

Strategi dan peran ini diungkap oleh Riva di forum internasional ADIPEC 2024 sebagai panelis dalam diskusi panel bertajuk "Infrastruktur Gas Alam dan LNG: Memenuhi Permintaan dan Tujuan Iklim" (Natural gas and LNG infrastructure meeting demand and climate goals) yang diadakan di ADIPEC 2024 yang merupakan bagian dari eksibisi energi terbesar di Timur Tengah pada Rabu (6/11).

"Sebagai bagian dari Pertamina Group kami hadir untuk mengukuhkan peran downstream untuk mendukung ekosistem LNG, bersama dengan global energy expert lainnya kami berdiskusi untuk membahas tantangan dalam memenuhi permintaan energi yang terus berkembang, sambil menjaga komitmen terhadap keberlanjutan dan tujuan iklim global," jelas Riva.

Seiring dengan meningkatnya permintaan gas alam terutama untuk sektor industri dan pembangkit listrik di Asia, dunia menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa pasokan energi dapat memenuhi kebutuhan tersebut tanpa mengorbankan kemajuan dalam pengurangan emisi karbon.

Dalam forum bergengsi ini, Riva bersama Direktur Keuangan ADNOC Gas, Peter Van Driel berbagi pandangan tentang pentingnya kebutuhan LNG, ekonomi hijau, waste management dan pemanfaatan teknologi AI untuk menyeimbangkan antara kebutuhan energi global dan climate goals.

Hadir sebagai moderator Philip Vorobyov, Consulting Director for Gas & LNG S& P Global, forum tersebut menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dimana ADNOC Gas sebagai anak perusahaan dari ADNOC perusahaan minyak nasional milik Abu Dhabi yang bergerak pada sektor produksi hingga distribusi, Riva menjelaskan beberapa potensi kolaborasi yang dapat dilakukan bersama Pertamina Patra Niaga.

"Sebagai pemimpin energi terkemuka di Indonesia, Kami membuka peluang kerjasama penyediaan bunker, bahan bakar, waste management hingga risk managementsolution, kami memiliki komitmen kuat untuk memastikan pasokan energi yang aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, selaras dengan tujuan iklim global," tambah Riva.

ADIPEC 2024 menjadi platform penting bagi para pemimpin industri, pembuat kebijakan, dan praktisi energi untuk membahas langkah-langkah strategis yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan besar ini.

"Sebagai bagian dari diskusi global ini, paparan kami diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana sektor energi dapat bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," tutup Riva.