TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawal pengelolaan anggaran di masa peralihan pemerintahan agar berjalan baik. Di hadapan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara, Jokowi mengatakan BPK berperan penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara dan mendorong pemerintahan yang akuntabel.

Jokowi meyakini penggantinya, Prabowo Subianto, akan menjadikan hasil audit BPK sebagai acuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Gibran adalah anak bungsu Presiden Joko Widodo.

"Ini penting agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," kata Jokowi dalam sambutannya usai menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2023.

Selain itu, Jokowi menekankan agar para menteri hingga kepala daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK. Sehingga, kata dia, pengelolaan anggaran bisa lebih baik lagi ke depan.

Sebelumnya, BPK kembali memberikan penilaian opini WTP terhadap pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Opini WTP ini adalah yang kedelapan kalinya diterima pemerintah pusat sejak diberikan pertama kali pada 2026.

“Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tidak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukunggood governancedalam pengelolaan keuangan negara,” kata Ketua BPK Isma Yatun saat memberikan kata sambutan.

Jakarta -

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan aktivitas influencer saham Ahmad Rafif Raya. Langkah ini diambil Satgas setelah menyelesaikan pemeriksaan kasus gagal mengelola dana yang dititipkan sejumlah investor sebesar Rp 71 miliar.

Satgas menemukan pelanggaran Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebab Ahmad Rafif menawarkan investasi dan menghimpun dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Satgas PASTI menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)," tulis Satgas dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/7/2024).

Siapa sebenarnya Ahmad Rafif Raya?

Berdasarkan informasi dalam akun LinkedIn miliknya, Ahmad Rafif Raya merupakan lulusan Akuntansi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada 2014-2020. Dalam perjalanannya, ia mengaku sudah berkarier di dunia investasi dan menjadi CEO selama berkuliah.

Ahmad mengaku sebagai penerima Djarum Beasiswa Plus pada September 2016 - Agustus 2017. Kemudian Ia juga mengaku pernah magang di Direktorat Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juli 2017 hingga Agustus 2017.

Di tahun yang sama, Ahmad mengatakan pernah berprofesi sebagai CEO Investor Saham Pemula Makassar. Pekerjaan ini dijalaninya selama satu setengah tahun, pada April 2017 sampai dengan September 2018.

Kemudian mulai September 2017 sampai September 2018 ia bekerja sebagai Stock Broker di PT. Panin Sekuritas Tbk. Barulah setelah itu pada Oktober 2018 dia menjadi founder Truzt Indonesia hingga saat ini.

Di luar itu, Ahmad juga mencantumkan sejumlah lisensi yang berkaitan dengan dunia saham dari OJK. Setidaknya, ada tiga lisensi dan sertifikasi meski semuanya sudah kedaluwarsa.

Lisensi yang dimaksud yakni Broker Dealer Representative for Marketing atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P). Lisensi ini diterbitkan OJK pada Desember 2017 dan berlaku hingga Desember 2029.

Kemudian ada juga lisensi Broker Dealer Representative atau Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Lisensi ini berlaku dari Mei 2019 hingga pada Desember 2022.

Terakhir ada juga lisensi Invesment Manager Representative atau Wakil Manajer Investasi. Lisensi ini diterbitkan pada Juli 2020 dan kedaluwarsa pada Agustus 2023 lalu.

(fdl/fdl)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawal pengelolaan anggaran di masa peralihan pemerintahan agar berjalan baik. Di hadapan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara, Jokowi mengatakan BPK berperan penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara dan mendorong pemerintahan yang akuntabel.

Jokowi meyakini penggantinya, Prabowo Subianto, akan menjadikan hasil audit BPK sebagai acuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Gibran adalah anak bungsu Presiden Joko Widodo.

"Ini penting agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," kata Jokowi dalam sambutannya usai menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2023.

Selain itu, Jokowi menekankan agar para menteri hingga kepala daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK. Sehingga, kata dia, pengelolaan anggaran bisa lebih baik lagi ke depan.

Sebelumnya, BPK kembali memberikan penilaian opini WTP terhadap pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Opini WTP ini adalah yang kedelapan kalinya diterima pemerintah pusat sejak diberikan pertama kali pada 2026.

“Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tidak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukunggood governancedalam pengelolaan keuangan negara,” kata Ketua BPK Isma Yatun saat memberikan kata sambutan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengatakan adanya kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia yang dilakukan oleh pemuda asal India dan Pakistan belakangan ini. hal ini tentu ironis lantaran kedua negara tersebut merupakan importir terbesar kelapa sawit dari Indonesia.

Menurut keterangan dari Ketua Kompartemen Media Relation Gapki, Fenny Sofyan, kampanye yang terjadi di India dan Pakistan bisa berdampak negatif pada produk kelapa sawit dalam negeri.

“Anak muda di sana mulai anti sawit karena campaign-campaign yang disebarkan. Di beberapa supermarket di India dan Pakistan, harga minyak sawit lebih mahal dibandingkan minyak nabati lainnya,” kata Fenny dalam keterangannya yang dikutip Warta Ekonomi, Senin (8/7/2024).

Isu mengenai penggunaan minyak nabati yang sehat, jelas Fenny, mulai gencar disuarakan pada acara Sustainable Vegetable Oil Conference pada September 2023 lalu.

Kampanye anti sawit atau kampanye hitam terkait sawit ini menurut Fenny tercetus lantaran anggapan bahwa minyak sawit berdampak buruk pada kesehatan khususnya di masa pandemi Covid-19.

“Di India, kampanye negatifnya lebih banyak terkait dengan bagaimana minyak sawit berpengaruh terhadap kesehatan. Isu ini berkembang di kalangan muda-mudi India dan didukung oleh banyak artis serta selebgram yang mengkampanyekannya,” ucap Fenny.

Pihaknya sendiri memiliki upaya untuk menindaklanjuti kampanye negatif tersebut. Salah satunya adalah mengadakan pertemuan dengan Malaysia Palm Oil Association. Akan tetapi, dia juga menyebut bahwa kampanye yang dilakukan oleh pemuda India hanya menyasar pada aspek kesehatan saja, bukan keberlanjutan industri sawit.

“India juga mulai resah dengan ketergantungannya terhadap sawit. Mereka sudah mulai membuka perkebunan sendiri, namun tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka,” tandasnya.

Maka dari itu, melihat situasi tersebut, pihaknya berharap agar segera menemukan strategi khusus dan tepat serta efektif untuk mengatasi kampanye negatif terhadap sawit. Di sisi lain, juga tetap menjaga citra positif produk kelapa sawit Indonesia di pasar internasional.

Polisi memastikan rumah wartawan Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu, di Jalan Nabung Surbakti, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumut, dibakar. Akibat pembakaran ini 4 orang tewas.

Dua orang pun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berinisial RAS dan YST.

“Kami tangkap saudara R dan G yang ada di belakang,” kata Kapolda Sumut, Komjen Agung Setya Imam di Polres Tanah Karo, Senin (8/7).

“Saudara G bertindak selaku eksekutor. Mereka sebagaimana CCTV menangkap pergerakan mereka di lokasi, mereka datang untuk mensurvei dulu, memastikan dulu dan kemudian dan mengeksekusi dengan menyemprotkan dulu dua botol (bahan bakar) ke dinding rumah korban kemudian dia melakukan pembakaran,” sambungnya.

Sejauh ini sejumlah barang bukti sudah diamankan. Mulai dari rekaman CCTV, pakaian yang digunakan kedua pelaku, botol yang digunakan sebagai wadah bahan bakar.

Selain itu, polisi juga sudah mendapatkan keterangan dari penjual bahan bakar untuk menguatkan penetapan status tersangka kepada kedua pelaku.

Rumah Sempurna terbakar pada Kamis (27/6) lalu. Akibat insiden ini, Sempurna, beserta istri, anak, hingga cucunya tewas.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa tambang-tambang ilegal yang ada di wilayah DIY mesti ditutup.

“Tutup aja, kenapa takut?” kata Sultan HB X di Kantor DPRD DIY usai acara Rapat Paripurna, Senin (8/7).

Adapun catatan dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY, saat ini ada sekitar 32 tambang liar atau ilegal di wilayah DIY.

Sultan menegaskan, semua perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan di wilayah DIY harus memenuhi izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Yang penting tidak ilegal. Kalau ilegal, tutup aja,” kata Sultan.

Sementara itu, Sekda DIY, Beny Suharsono, menambahkan bahwa Pemda DIY telah menyurati perusahaan-perusahaan penambang ilegal tersebut. Surat itu berisi peringatan agar aktivitas pertambangan ilegal dapat dihentikan sampai proses perizinan dilakukan.

“Ngarsa Dalem (Sultan HB X) tadi kan ngendika bukannya tidak boleh, tapi harus melalui perizinan terlebih dahulu,” kata Benny.

“Sudah kita surati, yang viral itu sudah kita surati. Cepet sekali, sekarang dicegah, besok sudah ada di lapangan,” tegasnya.

Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) 2009-2014, Mohammad Nuh, menyoroti keberadaan alokasi Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Sebanyak 20 persen APBN TA 2024 atau Rp665 triliun dialokasikan untuk anggaran fungsi pendidikan 2024, namun Rp356,5 triliun atau lebih dari setengahnya (52 persen persen) digunakan untuk Transfer ke Daerah dan sebagian untuk Dana Desa (TKDD).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan anggaran pendidikan yang dialokasikan tersebut melalui transfer ke daerah. Anggaran itu tidak masuk dalam dana desa.

"Anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui transfer ke daerah tidak termasuk yang dana desa," kata Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti, kepada Medcom.id, Senin, 8 Juli 2024.
Adapun transfer alokasi anggaran pendidikan ke daerah itu merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik Fisik maupun Nonfisik. Misalnya, alokasi anggaran untuk PAUD.

"Alokasi anggaran untuk PAUD melalui dana transfer ke daerah yang secara spesifik disebutkan adalah melalui DAK baik Fisik maupun Nonfisik," ungkap Suharti.

M Nuh menyampaikan hal itu saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR, 2 Juli 2024. Ia mempertanyakan kebijakan dasar anggaran pendidikan, baik alokasi maupun implementasinya.

"Rp665 triliun itu terdistribusi macam-macam, tapi mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan?" tanya Nuh dalam RDPU dengan Komisi X DPR RI, Selasa, 2 Juli, 2024.

Guru besar ITS ini mempertanyakan dengan tegas bila dana desa masuk ke kepala desa, lalu bagian pendidikan mana yang diurusi dengan dana desa tersebut? "Kita enggak bisa berargumen secara politik, tolong argumentasinya jujur dari hati nurani, karena ini urusan Amanah Undang-Undang Dasar, kita enggak perlu berkilah mencari argumen demi ini demi itu, sak janjane (sebenarnya) anggaran pendidikan untuk apa?" tegas Nuh.

Ia mempertanyakan dana desa yang bersumber dari anggaran pendidikan tersebut mengalir ke mana, kepada siapa, dan riil penggunaannya untuk apa. "Tapi coba tanya hati nurani kita, untuk dana desa, berapa dan siapa yang melakukan, berapa dan siapa yang melaksanakan dan riilnya betul ga untuk itu. Karena kalau enggak, itu dosa loh, ini urusannya kan amanah," ujar Nuh.

Dia menyebut bila anggaran pendidikan digunakan tidak semestinya melalui alokasi Dana Desa, dapat berpotensi terjadi penyimpangan luar biasa. "Ini penyimpangan luar biasa kalau secara formal kita melegalkan sesuatu yang tidak benar dan andai pada kenyataannya digunakan secara tidak benar juga. Saya kira tobat, masa yang akan datang ini masa pertobatan mengelola pendidikan," seru Nuh.

Nuh menyarankan apabila ada kebutuhan lain di luar pendidikan yang membutuhkan anggaran dan menilai anggaran pendidikan terlalu mewah, baiknya disampaikan secara transparan. "Sampaikan saja, minta izin, agar nyaman, agar di pendidikan tidak terjadi komplikasi karena kekurangan sumber (pendanaan), sehingga akhirnya UKT (uang kuliah tunggal), sekolah rusak dan sebagainya tidak tertangani dengan baik," tegas Nuh.

Mohammad Nuh hadir menjadi salah satu mantan menteri pendidikan yang diundang Komisi X DPR RI dalam RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan yang digelar Selasa, 2 Juli 2024. Selain Nuh, turut hadir juga Menristekdikti (2024-2019), Mohamad Nasir, dan Mendikbud periode 2016-2019, Muhadjir Effendy, sedangkan Mendikbudristek periode 2014-2016, Anies Baswedan, urung hadir karena sedang di luar negeri.

Baca juga: Mohammad Nuh Soroti Ada 'Dana Desa' di Anggaran Pendidikan: Jujur, Ini untuk Apa?

(REN)

Presiden terpilih sekaligus Menhan Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung masa transisi dan pemerintahannya ke depan. Prabowo menilai peran BPK penting.

"Insyaallah pasti, ya, BPK itu yang penting, BPK andalan kita," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7).

Prabowo berharap BPK harus lebih ketat mengawasi anggaran negara.

"Kita tidak menginginkan ada kebocoran, kita tidak menginginkan uang rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan setiap uang yang dipakai harus dipastikan digunakan untuk kepentingan rakyat. "Tiap rupiah harus kita amankan, kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat," tutur Prabowo.

Sebelumnya, Jokowi meminta BPK untuk mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo yang akan datang. Ia mengungkapkan pemerintah saat ini sedang berada di masa transisi.

Jokowi yakin pemerintahan Prabowo ke depan akan serius memperhatikan rekomendasi yang diberikan BPK. Sehingga APBN bisa dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Saya yakin pemerintahan saat ini dan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada rekomendasi BPK agar uang rakyat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola transparan dan akuntabel," ujar Jokowi di acara Penyampaian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7).

Presiden terpilih sekaligus Menhan Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung masa transisi dan pemerintahannya ke depan. Prabowo menilai peran BPK penting.

"Insyaallah pasti, ya, BPK itu yang penting, BPK andalan kita," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7).

Prabowo berharap BPK harus lebih ketat mengawasi anggaran negara.

"Kita tidak menginginkan ada kebocoran, kita tidak menginginkan uang rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan setiap uang yang dipakai harus dipastikan digunakan untuk kepentingan rakyat. "Tiap rupiah harus kita amankan, kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat," tutur Prabowo.

Sebelumnya, Jokowi meminta BPK untuk mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo yang akan datang. Ia mengungkapkan pemerintah saat ini sedang berada di masa transisi.

Jokowi yakin pemerintahan Prabowo ke depan akan serius memperhatikan rekomendasi yang diberikan BPK. Sehingga APBN bisa dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Saya yakin pemerintahan saat ini dan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada rekomendasi BPK agar uang rakyat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola transparan dan akuntabel," ujar Jokowi di acara Penyampaian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan hari ini salah satunya untuk mengawal proses judicial review Undang-undang Cipta Kerja yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami telah mengajukan gugatan judicial review untuk uji materiil. Hari ini adalah sidang saksi ahli, dan mungkin minggu depan adalah sidang terakhir, saksi ahli dan fakta,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di samping Patung Arjuna Wijaya atau patung kuda, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Said mengatakan, ada sembilan tuntutan yang kini sedang mereka perjuangkan. Pertama, soal upah murah yang menekan hidup para buruh.

Penolakan dilakukan karena kenaikan upah yang hanya 1,58 persen tidak sebanding dengan tingginya inflasi yang mencapai 2,8 persen dan kenaikan harga bahan pangan saat ini.

Tuntutan kedua, buruh menolak sistem kerja outsourcing atau pekerja lepas yang tidak lagi dibatasi.

Akibatnya, pihak perusahaan tidak kunjung memberikan kepastian terhadap status kerja buruh.

“Yang ketiga adalah tentang PHK, UU Cipta Kerja katanya untuk menyerap tenaga kerja. Tapi, nyatanya banyak PHK,” lanjut Said.

Dia menekankan pada fenomena PHK yang akhir-akhir ini menimpa ribuan buruh di industri tekstil.

Selain itu, kurir logistik pun terancam terkena PHK karena maraknya aplikasi belanja online.

Selanjutnya, massa menuntut agar MK juga memperhatikan soal besaran pesangon yang dibayarkan oleh perusahaan serta semakin mudahnya PHK dilakukan.

“Pesangon itu cuma 0,5 kali aturan. Kalau waktu UU nomor 13 tahun 2003, pesangonnya itu dua kali. Sekarang itu 0,5 kali (dari aturan). Makanya, PHK gampang,” lanjut Said.

Kemudian, massa juga menuntut agar jam kerja yang lebih fleksibel dan pengaturan cuti, terutama bagi buruh wanita yang haid dan hamil.

Said mengatakan, selama ini, buruh perempuan mendapatkan ketidakpastian upah saat mengajukan cuti haid atau hamil.

Tuntutan kedelapan, buruh meminta agar pemerintah mengawasi kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia. Jumlah tenaga asing yang semakin banyak dinilai merugikan buruh lokal.

Terakhir, buruh meminta agar hakim MK menyoroti hilangnya sejumlah sanksi pidana terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak buruh.

KSPI optimistis setidaknya empat dari sembilan gugatan mereka akan dikabulkan hakim MK. Jika gugatan mereka tidak dikabulkan, KSPI akan melawan habis UU Cipta Kerja.

Untuk diketahui, massa buruh tengah melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.

Saat ini, rekayasa lalu lintas sekitar Monas dan Gambir bersifat situasional. Namun, Jalan Medan Merdeka Barat di depan gedung Kemenparekraf sudah ditutup dan tidak bisa dilalui kendaraan.

Kartini, ibunda Pegi Setiawan, terus berderai air mata tatkala ia mendengarkan hakim Eman Sulaeman membacakan putusan praperadilan yang membebaskan Pegi dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon, di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (8/7).

Saat ditanya wartawan usai persidangan, Kartini pun menyebut ingin segera menjemput Pegi di Polda Jabar. Tutur kalimat Kartini kerap kurang jelas karena ia berbicara sembari menangis.

"Banyak-banyak terima kasih, anak... anak saya sudah kembali, anak saya sudah pulang, saya sudah cukup... [menangis]," kata Kartini.

Wartawan pun bertanya Apakah Bu Kartini sempat sujud syukur, lalu Kartini menjawab dengan mengangguk.

Kartini pun menyebut akan segera ke Polda Jabar menjemput sang anak.

"Iya hari ini langsung jemput Pegi langsung dibawa pulang, kasihan Pegi di sana sudah terlalu menderita, tidak pernah melakukan kesalahan, anak saya dipenjara," kata Kartini.

Kartini berkali-kali bersyukur atas putusan hakim Eman Sulaeman tersebut.

Apa yang akan disampaikan Kartini ke Pegi?

"Hanya menyampaikan... Pegi tidak bersalah, Pegi bebas," kata Kartini yang terus menangis.

Amel, adik Pegi, menuturkan soal kekangenannya.

"Amel sudah kangen banget sama A Pegi, dan hari ini Amel bakal ketemu A Pegi. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung A Pegi, terima kasih untuk media-media yang sudah mengawal A Pegi," ujar Amel seraya berderai air mata.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto berpose silat pada kedua tangannya ketika disapa wartawan saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang WIB. Kunjungan itu merupakan kedatangan perdananya seusai pemulihan operasi kaki kiri yang dijalaninya.

Prabowo tiba di halaman Istana Kepresidenan sekitar pukul 12.32 WIB, dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam, dilengkapi peci hitam dan kacamata hitam. Dia tiba menggunakan mobil Alphard pelat nopol 1-00, didampingi oleh sang ajudan Mayor (Inf) Teddy Indra Wijaya.