REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Perpustakaan Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) Kampus Purwokerto bikin gebrakan lagi, Sob! Baru aja, mereka nambah koleksi buku keren langsung dari tangan dosen mereka sendiri.

Acara yang diadakan di gedung BMSTV lantai 1, Jalan HR Bunyamin No 106 Pabuaran, Purwokerto Utara, ini nggak cuma sekadar tambah-tambah buku biasa. Tapi, lebih dari itu, ini adalah upaya untuk mengembangkan budaya membaca di kalangan civitas akademika dan meningkatkan layanan literasi, terutama buat mahasiswa.

Buku yang ditambahin ke koleksi perpustakaan kali ini datang dari Dosen Sistem Informasi Universitas BSI Kampus Purwokerto, Fabriyan Fandi Dwi Imaniawan. Dalam acara penyerahan buku, sang dosen disambut hangat oleh pustakawan Perpustakaan Universitas BSI Kampus Purwokerto, Ady Nugroho. Wuih, serasa jadi seleb kampus!

Setelah penyerahan buku, Fandi bilang kalau perpustakaan itu pusat informasi yang punya peran penting dalam menambah wawasan literasi dan ilmu pengetahuan. "Saya berharap karya buku yang ditulis bisa jadi referensi buat para pembaca, terutama mahasiswa," kata Fandi dengan semangat. Dia juga nggak lupa ngucapin terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga karyanya bisa diterima dan bermanfaat.

Buku yang dihibahkan ini adalah karya terbaru Fandi yang terbit tahun 2024 dengan judul ‘Belajar SEO untuk Pemula’. Buku ini udah punya ISBN (International Standard Book Number) lho, jadi kualitasnya udah nggak perlu diragukan lagi. Cocok banget buat kamu yang pengen jago di dunia SEO.

Ady Nugroho, pustakawan keren kita, juga nggak kalah semangat. Dia ngucapin terima kasih ke para dosen yang udah berkontribusi dan berpartisipasi dalam meningkatkan literasi informasi di perpustakaan. Nggak cuma itu, dia juga ngajak dosen lain buat termotivasi dan terus berkarya lewat buku-buku yang bisa memajukan perpustakaan.

Jadi, buat kamu yang penasaran dan pengen baca buku karya dosen Universitas BSI, langsung aja ke Perpustakaan BSI Kampus Purwokerto. Siapa tahu, kamu bisa dapet inspirasi buat karya kamu sendiri!

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan pegawai perusahaan energi asal Jepang, Nippon Ketjen Co., Ltd., Tekashi Hashiguchi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair di PT Pertamina (Persero).

Direktur penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Takeshi dimintai keterangan oleh penyidik menyangkut trading atau jual beli LNG pada Selasa (9/7/2024).

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Galaila Karen Kardinah alias Karena Agustiawan.

"Kita ingin mendapatkan informasi terkait dengan trader, atau trading-nya seperti apa. Jadi, trading atau penjualan dari LNG-nya itu seperti apa," kata Asep kepada wartawan, Jumat (12/7/2024).

Dalam situs resminya, The Ketjen Catalyst Group memiliki tiga fasilitas yakni di Houston, Texas, dan Amsterdam.

Adapun PT Pertamina diketahui membeli LNG dari Corpus Christi Liquefaction, LLC (CCL LLC), perusahaan energi yang berbasis di Texas dengan kontrak pengadaan tahun 2011-2021.

Asep mengatakan, penyidik perlu mendalami berbagai jenis kontrak-kontrak menyangkut pengadaan LNG.

"Kita juga mencari di tahun itu misalkan kontrak-kontraknya seperti apa. Karena kita harus menyusuri mulai dari kontrak-kontrak tersebut," ujar Asep.

Menurut Asep, tidak semua orang maupun perwakilan perusahaan tertentu yang dimintai keterangan oleh KPK terlibat tindak pidana korupsi.

Dalam pemeriksaan eks pegawai Nippon Ketjen misalnya, penyidik membutuhkan informasi terkait trading LNG.

"Jadi perusahaan-perusahaan LNG ini ada beberapa perusahaan termasuk di negara tetangga tempatnya, termasuk juga di Jepang," tutur Asep.

Pemeriksaan seperti ini, kata Asep, juga dilakukan ketika penyidik memanggil mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.

Penyidik meminta informasi terkait rapat-rapat di jajaran pemegang saham PT Pertamina hingga apakah pembelian LNG sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku.

"Jadi, kita betul-betul menyusuri peristiwa-peristiwa yang saat itu terjadi," kata Asep.

Dalam kasus ini, Karen divonis bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama meneken perjanjian kontrak pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction, LLC, perusahaan yang berbasis di Texas, Amerika Serikat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut, dugaan perbuatan melawan hukum itu dilakukan Karen bersama dua pejabat PT Pertamina lainnya, Yenni Andayani (YA) dan Hari Karyuliarto (HK).

Yenni merupakan Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina tahun 2013-2014 dan sempat menjabat Pelaksana Tugas (Plt) PT Pertamina.

Sementara itu, Hari merupakan Direktur Gas PT Pertamina tahun 2012 sampai 2014. Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 113.839.186 atau 113,8 juta dollar Amerika Serikat (AS).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rahlan (77), warga Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, menyesali keputusannya menyetujui pembangunan tower telekomunikasi ilegal di atas Masjid Al Ihsan, masjid yang berada persis di depan rumahnya.

Sebelumnya, ia mengira tower yang dibangun untuk keperluan masjid. Namun, tower tersebut ternyata milik PT Bina Mitra Sehati (BMS) selaku perusahaan infrastruktur telekomunikasi.

"Sebenarnya bapak menyesal suruh tanda tangan setuju (pembangunan tower), karena kirain untuk kepentingan masjid," ucap Rahlan ketika ditemui Kompas.com di depan Masjid Al Ihsan, Rabu (10/7/2024).

Karena rumahnya berada persis di depan masjid, Rahlan menjadi salah satu warga yang diminta untuk tanda tangan persetujuan pembangunan tower oleh pengelola masjid.

Ia mengatakan, saat disuruh tanda tangan, tidak dijelaskan berapa ketinggian tower yang akan dibangun. Ketika tower selesai dibangun, Rahlan kaget karena tingginya mencapai 20 meter.

"Iya kaget, saya pikir enggak setinggi itu. Eh enggak tahunya ditambah lagi jadi tinggi," ucapnya.

Khawatir roboh

Tower yang dibangun di lantai dua masjid Al Ihsan membuat Rahlan dan warga sekitar khawatir.

Sebab, bukan tak mungkin tower itu sewaktu-waktu roboh dan menimpa rumahnya.

"Namanya musibah enggak ada yang tahu, ya, kita takut aja," ucap Rahlan.

Senada dengan Rahlan, warga lainnya bernama Krist Ibnu T merasa kehadiran tower di atas Masjid Al Ihsan bisa mendatangkan bahaya.

"Bahaya sekali, karena kan ini informasinya beratnya dua ton, belum lagi ada antena, kalau ada antena bisa sampai 100 kilogram, kalau ditaruh tiga antena udah 300 kilogram, ditambah berat tower satu ton udah 1,3 ton," kata Ibnu, Rabu.

Tak mau lagi mediasi

Ibnu mengatakan, warga tak mau lagi melakukan mediasi dengan PT BMS selaku pemilik tower ilegal. Mereka meminta tower tersebut segera dibongkar.

"Oh, enggak (mau mediasi) sudah cukup," ucap Ibnu.

Warga, kata Ibnu, sudah memberikan waktu selama delapan bulan untuk PT BMS agar segera mengambil keputusan.

Bahkan, sebelum minta dirobohkan, warga sudah memberikan tiga alternatif untuk PT BMS. Alternatif itu di antaranya, warga meminta agar tower itu dipendekan menjadi tiga meter.

Kedua, tower dipindahkan ke TK Alisan yang jaraknya 25 meter dari masjid. Ketiga, ditempelkan saja antena di menara masjid.

"Dari tiga alternatif itu, tidak diambil oleh PT BMS ini, dia tetep enggak mau pindah tower-nya," ucap Ibnu.

Dalam mediasi itu, kata Ibnu, hanya staff dari PT BMS yang hadir sehingga tak ada keputusan yang didapat. Oleh sebab itu, kini warga tidak mau lagi melakukan mediasi bersama PT BMS.

"Sekarang tinggal dari pemerintah Jakarta Utara menegakkan aturan, karena tower ini tanpa izin, itu melecehkan Pemerintah Jakarta Utara dari Bu Lurah, Bu Camat, sampai ke Wali Kota" ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga Pegangsaan datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengadukan terkait tower yang dibangun di lantai dua Masjid Al Ihsan di Jalan Al Ihsan, RT 003 RW 010, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Ketua RT 003 Wisnu Broto (70) mengatakan, pihak pengelola tidak memberikan informasi apa pun berkait pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

Bahkan, pihak pengelola juga tidak menemui warga secara langsung untuk meminta tanda tangan persetujuan pengurus masjid yang membantu perizinan itu.

Sadar sewaktu-waktu bisa rubuh dan menimpa rumahnya, sejumlah warga pun ingin tower tersebut dirobohkan atau dipindahkan agar tidak lagi berada di atas masjid.

(Penulis: Shinta Dwi Ayu | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Akhdi Martin Pratama)

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Modal kerja merupakan aspek vital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengelola operasional sehari-hari dan meningkatkan penjualan.

Akses yang memadai terhadap modal kerja memungkinkan UMKM untuk mengelola persediaan, meningkatkan pemasaran produk, dan merespons cepat terhadap perubahan pasar, sehingga meningkatkan daya saing dan profitabilitas mereka.

Berbagai solusi modal kerja tersedia, mulai dari pinjaman tradisional hingga pembiayaan faktur. Setiap jenis solusi memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan dan kondisi keuangan UMKM.

Terlepas dari jenisnya, solusi ini memberikan fleksibilitas bagi UMKM untuk fokus pada ekspansi usaha dan peningkatan efisiensi operasional.

Deby Pratikno, CEO & Co-Founder BosCOD, menekankan pentingnya modal kerja bagi UMKM dalam mengatasi tantangan finansial dan meningkatkan penjualan.

"Solusi modal kerja dapat menjadi kunci utama dalam meningkatkan penjualan UMKM," ujarnya dalam keterangannya seperti dikutip, Jumat (12/7).

Solusi modal kerja yang efektif membantu UMKM mengelola arus kas, menghindari masalah likuiditas, dan memperluas kapasitas produksi.

Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi bisnis itu sendiri tetapi juga bagi ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Program COD Advance dari BosCOD dirancang untuk memberikan dukungan permodalan kepada UMKM yang menggunakan platform mereka. Program ini menyediakan akses terhadap modal tambahan untuk kebutuhan operasional, ekspansi bisnis, atau pengadaan inventaris.

Selain itu, BosCOD menawarkan bimbingan dan konsultasi untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

BosCOD diklaim menyediakan layanan logistik yang handal, termasuk pengiriman kurir Cash On Delivery (COD) dan reguler melalui aplikasi web dan mobile. Dengan integrasi multi kurir, UMKM dapat memilih dari berbagai jasa kurir dalam satu platform, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pengiriman barang.

Infrastruktur IT dapat melakukan pelacakan pengiriman real-time, dan manajemen inventaris efektif meningkatkan efisiensi operasional. Dukungan pelanggan 24 jam membantu UMKM mengatasi masalah logistik dengan cepat.

Program COD Advance tidak hanya menawarkan solusi logistik yang handal tetapi juga inovasi dalam permodalan untuk UMKM di Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) kembali menepis tuduhan dugaan mark up atau menaikkan harga impor beras dari Vietnam. Hal ini menanggapi laporan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan selisih harga 2,2 juta ton beras impor dari Vietnam sebesar Rp 2,7 triliun.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” ucap Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, dalam keterangan pers. Kamis, 11 Juli 2024.

Bulog juga mengutip media Vietnam, CAFEF, untuk mengklarifikasi tuduhan itu. Dalam media itu, Ketua Dewan Direksi dan Direktur Utama Tp oàn Tân Long (TLG), Trng S Bá, menyatakan sejak 2023 sampai sekarang, perusahaannya tidak pernah memenangkan tender langsung apa pun dari Bulog.

TLG memang pernah berencana menawarkan impor 100 ribu ton beras. Namun, perusahaan itu menawar dengan harga US$ 15 per ton lebih tinggi dibanding perusahaan lain. Walhasil, Bá urung memenangkan tender.

“Keterangan dari Tan Long Group ini menjadi klarifikasi atas polemik beras impor yang terjadi,” tulis Bulog dalam keterangan pers itu, Kamis, 11 Juli 2024.

Bila polemik isu ini terus ditiupkan dan berlanjut tanpa fakta yang jelas, Bulog khawatir akan berdampak pada kelancaran pembelian beras Indonesia dari Vietnam hingga akhir 2024. Bahkan, lebih jauh, isu ini berpotensi mempengaruhi hubungan bilateral perdagangan kedua negara.

Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog, Sonya Mamoriska, mengatakan pihaknya mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan sebesar 3,6 juta ton pada tahun 2024. "Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton," kata Sonya dalam keterangan tertulis, Ahad, 7 Juli 2024.

Impor dilakukan Perum Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri. Sampai akhir Juni, lanjut Sonya, Perum Bulog telah menyerap 800 ribu ton beras dalam negeri dan optimistis bisa menyerap 1 juta ton beras, melebihi dari target yang diberikan oleh pemerintah. "Kami komitmen tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya,” ujar Sonya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi Patuh akan digelar oleh seluruh kepolisian di Indonesia pada 15-28 Juli 2024. Ada 14 pelanggaran yang akan menjadi fokus pada giat operasi kali ini.

Operasi Patuh dilakukan untuk menciptakan kedisplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Selain itu, diharapkan juga dapat mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia.

Kasat Lantas Polres Metro Depok Kompol Multazam Lisendra, mengatakan, Operasi Patuh digelar untuk menyadarkan pentingnya tertib berlalu lintas.

"Dan bukan razia, persepsi yang salah," ujar Multazam, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

Pada unggahan yang beredar di media sosial, disebutkan ada 14 pelanggaran yang menjadi target operasi. Berikut ini deretan pelanggaran yang dimaksud:

1. Melawan arus
2. Berkendara di bawah pengaruh alkohol
3. Menggunakan HP saat mengemudi
4. Tidak menggunakan helm SNI
5. Tidak menggunakan sabuk keselamatan
6. Melebihi batas kecepatan
7. Berkendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM
8. Berboncengan lebih dari satu
9. Roda empat atau lebih tidak memenuhi laik jalan
10. Roda dua atau roda empat tidak dilengkapi STNK
11. Melanggar marka jalan
12. Memasang rotator dan sirene bukan sesuai peruntukan
13. Menggunakan pelat nomor atau TNKB palsu
14. Penertiban parkir liar

Bagi para pelanggar, tentu akan ditindak dan diberi sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Selain menggelar Operasi Patuh, pengendara yang kedapatan melanggar oleh kamera tilang elektronik alias ETLE juga akan ditindak.

JAKARTA, investor.id–Pemerintah idealnya lebih dulu mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) demi bisa mengakomodasi komoditas kakao dan kelapa. Pasalnya, sejak awal didirikan, BPDPKS didesain khusus untuk menghimpun pungutan ekspor sawit dan memanfaatkan dana itu guna membiayai program atau kegiatan terkait dengan pengembangan komoditas yang sama.

Menurut Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) Delima Hasri Azahari, BPDPKS sejak awal didesain untuk komoditas sawit. Karena itu, sudah seharusnya BPDPKS juga hanya untuk komoditas sawit, bukan bagi kakao, kelapa, atau komoditas perkebunan lainnya. Kecuali, BPDPKS itu menjadi BPDP.

Meski PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) tak lagi meniagakan Suzuki Ignis, pabrikan tetap berkomitmen menyediakan segala kebutuhan terkait perawatan crossover city car tersebut di seluruh jaringan bengkel resmi.

"Suku cadang aman, begitu juga dengan servis berkala bagi pengguna Ignis," kata 4W Marketing Director PT SIS, Harold Donnel kepada kumparan, Kamis (11/7).

Debut pada April 2017 silam, Ignis kala itu tersedia dalam tiga varian dengan banderol mulai Rp 139,5 juta untuk tipe GL M/T. Lainnya, tipe GX M/T harganya Rp 159,5 juta dan GX AGS Rp 169,5 juta. Selama eksistensinya, model itu telah dua kali alami improvement.

Tahun 2020, Ignis mendapat versi penyegaran untuk pertama kalinya. Fokus ubahannya ada pada bagian eksterior, meski terbilang minim namun cukup untuk membuat tampangnya semakin segar dipandang. Kemudian, Agustus 2023 lalu menjadi last improvement Ignis.

Per Juli 2024, Ignis tak lagi didatangkan dari negara pembuatnya India dan keputusan ini disebut Harold telah sesuai dengan strategi perusahaan.

"Iya, Ignis sudah discontinue dari market Indonesia. Alasannya sesuai dengan rencana korporasi kami yang secara bertahap akan lebih fokus ke produk elektrifikasi seperti XL7 hybrid dan Ertiga hybrid," terangnya.

Harold menegaskan, langkah itu juga sekaligus untuk memperkuat keberadaan model-model buatan dalam negeri, yang mana hingga kini PT SIS memproduksi dua model kendaraan penumpang seperti Ertiga dan XL7. Serta, kendaraan komersil berupa Carry.

Disebut crossover karena Ignis punya profil dimensi yang cukup unik. Misalnya, ground clearance 180 mm, atau lebih tinggi 10 mm dibandingkan Honda CR-V yaitu 170 mm. Selain itu, ia juga punya tread 1.460 mm di depan dan 1.470 mm di belakang.

Sementara panjangnya 3.700 mm, dengan lebar 1.660 mm (GX: 1.690), serta tinggi 1.595 mm, plus jarak sumbu roda 2.435 mm. Sektor kaki-kaki disematkan dengan penggunaan velg 15-inci dengan ukuran ban 175/65.

PT SIS menambah dua fitur baru berupa vehicle stability control (VSC) dan hill hold control (HHC). Keduanya melengkapi fitur safety Ignis yang sudah ada seperti dual airbags dan sistem pengereman ABS dan EBD.

Mobil yang hingga akhir hayatnya itu masih didatangkan utuh dari India ditawarkan dalam dua varian meliputi transmisi AGS atau matik dengan harga Rp 220,5 juta dan manual 5-percepatan dengan banderol Rp 210,5 juta.

Suzuki Ignis memang sudah lama terkenal sebagai salah satu mobil terjangkau kaya fitur. Sebut saja, lampu proyektor LED lengkap dengan DRL hingga engine push start stop button, headlamp levelling, AC digital, head unit layar sentuh, panel meter kombinasi analog dan digital.

Aspek sumber tenaga mengandalkan mesin K12M berkubikasi 1.197 cc dengan output 81 dk di 6.000 rpm dan torsi maksimum 113 Nm di putaran 4.200 rpm. Dikawinkan dengan transmisi manual dan AGS 5-percepatan.

***

Sementara untuk Kemenko 3 akan difungsikan Tower 1 sebanyak tiga lantai, Tower 2 dan Tower 3 masing-masing dua lantai, serta Tower 4 sebanyak tiga lantai.

Sedangkan untuk Kemenko 4 akan difungsionalkan empat tower juga, dengan rincian Tower 1 tiga lantai, Tower 2 satu lantai, dan Tower 3 tiga lantai, dan Tower 4 tiga lantai.

"Dengan gambaran di Juli, total tadi yang fungsional kurang lebih ada 2.100-2.170-an lah kira-kira kapasitas yang sekarang," ungkapnya.

Dia menambahkan, tower-tower yang ada di Kemenko 1 dan 3 akan digunakan untuk lokasi istirahat bagi tamu-yamu VIP selama periode upacara 17 Agustus mendatang. Sebab Kemenko 1 dan 3 lokasinya paling dekat dengan Istana Negara.

Dalam paparannya dia merincikan progres pembangunan Kemenko 1 per 4 Juli sudah 78,90 persen, Kemenko 2 baru 38,28 persen, Kemenko 3 sudah 85,88 persen, dan Kemenko 4 sudah 88,22 persen.

Selain itu, pihaknya juga akan mempercepat uji coba jaringan air di IKN dari sebelumnya ditargetkan 18 Juli jaringan air sudah masuk ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, menjadi dimajukan ke 10 Juli.

Adapun test and commissioning air bersih ini akan dilakukan selama sepekan sehingga pada 17 Juli mendatang jaringan air minum di KIPP IKN sudah selesai dan siap digunakan saat upacara 17 Agustus mendatang.

"Rencananya nanti pada tanggal 17 itu test and commissioning selesai yaitu dari pipa yang kapasitas 140 liter per detik itu ditransmisikan ke bangunan reservoir di atasnya Istana itu kapasitasnya 6.000 meter kubik," tuturnya.

BEKASI, KOMPAS.com - Revitalisasi Pasar Kranji, Bekasi, sampai saat ini belum berlanjut setelah terhenti selama sekitar lima tahun.

PT Annisa Bintang Blitar (ABB) selaku pemenang lelang atau tender proyek revitalisasi tidak dapat menuntaskan perbaikan dari yang ditargetkan dalam 2 tahun terhitung sejak Desember 2019.

Kondisi ini menimbulkan polemik. Sejumlah mahasiswa dan pedagang Pasar Kranji mendatangi gedung Balai Kota Bekasi pada Senin (8/7/2024).

Massa itu menuntut Pemeritah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, soal kelanjutan pembangunan Pasar Kranji yang mangkrak.

Jangan ada yang dirugikan

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi, Muhammad Solihin telah menanggai penyampaian pendapat para pedagang dan mahasiswa.

Ia mengaku akan segera menyelesaikan perbaikan Pasar Kranji agar tidak ada yang merasa dirugikan, baik pedagang maupun investor.

"Intinya jangan ada yang dirugikan, baik pedagangnya maupun investornya," kata Solihin di Pendopo Wali Kota Bekasi, Kamis (11/7/2024).

Proyek revitalisasi Pasar Kranji, Bekasi itu berjalan ketika Solihin belum menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Namun, bagi Solihin, itu bukan alasan untuk tidak melanjutkan proyek revitalisasi Pasar Kranji, Bekasi itu.

Ia mengaku, akan mencari akar masalah yang membuat revitalisasi Pasar Kranji yang mangkrak selama lima tahun.

"Pasar Kranji ya, saya belum sertijab, jadi akan segera saya pelajari dengan detail," kata Solihin.

Panggil pihak terlibat

Pemkot Kota Bekasi akan memanggil pihak yang terlibat, salah satunya PT Annisa Bintang Blitar (ABB) dan para vendor terkait mangkraknya revitalisasi Pasar Kranji.

Upaya itu untuk mengetahui secara pasti permasalahan yang ada di lapangan. Nantinya, pertemuan itu juga akan mengundang perwakilan dari pedagang Pasar Kranji.

"Setelah saya pelajari (permasalahannya), saya akan mengundang stakeholder terkait. Ini masalahnya dimana, akan kami cari solusinya," kata Solihin.

"Saya Mau lihat bisnis plan yang ada di mereka (pengembang dan vendornya). Kelemahan dan kelebihannya seperti apa, sampai ada masalah investor dan vendor, itu masalahnya di mana," ujar Solihin.

Didesak putus kontrak

Salah satu pedagang Pasar Kranji, Ahmad Supendi (55) sebelumnya meminta Pemerintah Kota Bekasi memutuskan kontrak PT ABB selaku pemenang lelang proyek.

PT ABB dianggap tak punya modal yang cukup untuk membangun Pasar Kranji, terlebih saat direktur PT ABB terjerat kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan mitranya.

Dalam kontrak yaang disepakati, revitalisasi Pasar Kranji akan berlangsung selama dua tahun atau sejak 27 Desember 2019. Namun, hingga kini proyek tersebut belum ada kejelasannya.

Mediasi merupakan cara Pemkot Bekasi, Jawa Barat itu komitmen untuk kelanjutan revitalisasi Pasar Kranji yang mangkrak hampir lima tahun.

(Reporter : Febryan Kevin Candra Kurniawan | Editor : Irfan Maullana, Akhdi Martin Pratama)

Jakarta: Kabar mengenai hilangnya Ketua DPRD Rembang Supadi di Arab Saudi temui titik terang. Supadi ternyata dalam rumah detensi imigrasi dan tengah menunggu sidang lanjutan.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menyebutkan, pada 21 Juni, KJRI Jeddah mendapatkan laporan dari WNI adanya penangkapan lima WNI atas dugaan pelanggaraan keimigrasian terkait haji.

Atas laporan tersebut, di hari yang sama, Tim KJRI lakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat dan diperoleh informasi terkait penangkapan itu.

“Pada 9 Juni 2024, terjadi penangkapan atas lima WNI di Wilayah Mekkah Arab Saudi. Kelimanya berinisial STR, JSA, ALD, MII, dan MPN. Kelimanya sebelumnya ditahan di Kepolisian Jarwal dan kemudian dipindahkan ke Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) Syumaysi,” sebut Judha dalam pernyataan, Jumat 12 Juli 2024.

“Ditahan beberapa barang bukti berupa uang sebesar SAR 95.000 (atau sekitar Rp409 juta), printer, dan kartu tanda pengenal,” imbuh Judha.

Lebih lanjut Judha mengatakab bahwa pihak Kemenlu dan KJRI Jeddah melakukan langah pelindungan untuk memastikan pemenuhan hak para WNI.

Mereka diketahui melakukan komunikasi dengan para WNI untuk dapatkan kronologi. Selain itu pihak Kemenlu dan KJRI juga melakukan koordinasi dengan Pihak Kepolisian Arab Saudi. Mereka juga melakukan koordinasi dengan Pihak Kejaksaan Arab Saudi.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah, pihak KJRI juga melakukan koordinasi dengan Pengadian Pidana.

Guna memberikan pembelaan untuk Supardi, Kemenlu menunjuk Pengacara (Attibyan Law Firm) dan menyiapkan pembelaan, termasuk juga menghadiri dan pendampingan persidangan.

Kemenlu juga menyampaikan update perkembangan kasus kepada pihak keluarga. Kemenlu juga berkoordinasi dengan pihak DPRD Rembang.

Sidang pertama berlangsung pada 4 Juli dengan agenda dakwaan Jaksa. Adapun sidang kedua pada 10 Juli dengan agenda pembelaan dari Pengacara KJRI Jeddah dan Pengacara Terdakwa STR dan JSA.

Sidang lanjutan ketiga akan berlangsung dalam waktu dekat dengan agenda pemaparan alat bukti. Kemenlu dan KJRI Jeddah akan terus lakukan pendampingan hukum.

(FJR)

IDXChannel - China mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD99,05 persen atau sekitar Rp1.600 triliun pada Juni 2024, melampaui perkiraan para analis yang hanya sekitar USD85 miliar.

Dilansir dari Reuters pada Jumat (12/7/2024), angka tersebut juga jauh lebih tinggi dari surplus neraca perdagangan di bulan sebelumnya yang hanya sebesar USD82,62 miliar.

Bulan lalu, ekspor China naik 8,6 persen dibandingkan setahun sebelumnya, sedangkan impor secara tak terduga menyusut 2,3 persen.

Jajak pendapat Reuters sebelumnya memperkirakan ekspor akan tumbuh sebesar 8,0 persen dan impor akan meningkat sebanyak 2,8 persen.

Ekspor yang lebih kuat dari perkiraan menjadi salah satu dari sedikit titik terang perekonomian China. Negeri Tirai Bambu tersebut sampai saat ini masih kesulitan untuk bangkit pasca pandemi.

Krisis properti yang berkepanjangan dan lesunya lapangan kerja dan pertumbuhan upah menekan optimisme konsumen. Perselisihan dengan Barat juga membuat para investor khawatir.

Amerika Serikat (AS) berulang kali menyoroti surplus negara perdagangan China. Washington menganggap hal tersebut sebagai bukti ketimpangan perdagangan antara kedua belah pihak.

Washington baru-baru ini menaikkan tarif pada sejumlah impor China, termasuk menaikkan tarif empat kali lipat terhadap kendaraan listrik (EV).

Para ekonom dan investor sedang menunggu Sidang Pleno Ketiga yang akan diadakan pada 15-18 Juli. Pertemuan yang dihadiri ratusan pejabat tinggi Partai Komunis China tersebut diharapkan menghasilkan terobosan ekonomi. (WHY)