JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan batal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 lantaran sarana dan prasarana seperti air hingga kantor belum siap.

Ditanyai mengenai hal ini, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi mengatakan, pihaknya terus mengerjakan pembangunan infrastruktur di IKN dan secara reguler mengabarkan progresnya ke Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Sementara untuk keputusan Presiden jadi atau tidak berkantor di IKN pada bulan ini, hal tersebut bukan wewenangnya.

"Mungkin Pak Menteri (PUPR) yang akan melaporkan ke Presiden bagaimana kesiapannya. Tapi yang jelas tadi ya kesiapan kita, air minum tanggal 17, kemudian hunian juga sama di minggu terakhir Juli, nah ini kita laporkan. Selanjutnya ya monggo nanti Pak Menteri dengan Presiden," ujarnya saat Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) secara virtual, Kamis (11/7/2024).

Dia merincikan, progres konstruksi jaringan air minum di IKN masih terus dikebut agar bisa selesai sebelum upacara kemerdekaan 17 Agustus diselenggarakan di IKN.

Pihaknya bahkan sempat memajukan target penyelesaian jaringan air minum ini pada 10 Juli 2024 dari sebelumnya 17 Juli. Namun lantaran kondisi cuaca di IKN intensitas hujannya sedang tinggi sehingga percepatan penyelesaian sulit direalisasikan.

Terakhir, pada 10 Juli kemarin telah dimulai uji coba atau test and comissioning jaringan air bersih di IKN dan akan berlangsung sampai sepekan ke depan. Diperkirakan pada 17 Juli uji coba selesai dilakukan.

"Hujan hampir enggak berhenti lho di sana sehingga terpaksa mundur. Dan test commissioning pun mundur juga sehingga akhirnya kembali ke tanggal 17 Juli," ungkapnya.

Sementara untuk Kawasan Istana Presiden, per 4 Juli kemarin Istana Negara dan lapangan upacara sudah 82,73 persen diselesaikan, Kantor Presiden 88,54 persen, Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung sudah 92,31 persen.

Dia mengungkapkan, pada upacara 17 Agustus nanti akan difungsionalkan sebagaian ruangan-ruangan di Istana Negara. Sedangkan lapangan upacara dan podium sudah selesai 100 persen dan siap menampung 8.000 peserta upacara.

Rencananya pada bulan ini akan dilakukan test and comissioning pada sejumlah infrastruktur utama penunjang upacara kemerdekaan seperti Istana Negara, lapangan upacara, hingga Kantor Presiden.

"Bilah-bilahnya Garuda juga sudah Juli ini kita selesaikan. Dan semua komponen mechanical electrical dan sebagainya untuk fungsionalnya bangunan kita selesaikan semua. Demikian juga untuk bangunan Setpres dan pendukung ini juga yang utama kita selesaikan," ucapnya.

Pada awal Juni 2024, Jokowi mengaku optimistis dapat segera berkantor di IKN. Dia pun sempat berencana berkantor di IKN ada akhir Juni maupun awal Juli 2024.

Namun, dia menekankan bahwa kepastian berkantor itu akan menunggu sarana prasarana inti termasuk ketersediaan air.

“Sangat optimistis untuk berkantor dari sini. Tinggal menunggu sambungan air di Juli nanti,” ungkap Presiden Jokowi, Rabu (5/6/2024).

KPU Provinsi Sumatera Barat bakal melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) untuk pengisian calon anggota DPD pada Sabtu 13 Juli. PSU tersebut menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum 2024.

Hari ini sejumlah komisioner KPU hadir langusng di Sumatera Barat untuk memantau langsung persiapan penyelenggaraan PSU.

Pada putusan MK tersebut, Mahkamah memerintahkan KPU melakukan PSU dengan mengikutsertakan Irman Gusman, yang juga sebagai Pemohon dalam perkara tersebut sebagai peserta. Irman sempat dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan KPU dalam daftar calon sementara pada 18 Agustus 2023. Namun, pada 3 November 2023 nama Irman tidak masuk dalam daftar calon tetap (DCT).

Irman yang juga merupakan mantan anggota DPD itu menggugat keputusan KPU nomor 360 sekaligus juga menolak keputusan KPU nomor 1563/2023 yang menetapkan 15 calon anggota DPD Provinsi Sumbar.

Sebelum menggugat ke MK, Irman menggugat keputusan KPU tersebut ke PTUN. Hasil putusan PTUN tersebut memerintahkan KPU agar mengikutsertakan Irman sebagai peserta. Selain PTUN, Irman juga membuat laporan ke Bawaslu yang pada putusannya Bawaslu memerintahkan KPU agar mengikuti putusan PTUN tersebut.

Adapun alasan KPU tidak memasukkan nama Irman sebagai peserta calon anggota DPD karena memedomani putusan MK nomor 12/PUU-XXI/2023 yang menjelaskan mantan terpidana harus memenuhi masa jeda lima tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (bebas murni) pada masa pendaftaran calon.

Kendati begitu, MK dalam amar putusannya juga memerintahkan agar Irman mempublikasikan jati dirinya sebagai mantan terpidana. Pada putusan tersebut, MK memerintahkan KPU untuk menyelesaikan PSU selama 45 hari sejak putusan dibacakan pada 10 Juni lalu.

Sebelumnya, Plt. Ketua KPU, Mochamad Afifuddin mengatakan bahwa PSU di Sumbar ini bakal digelar Sabtu (13/7).

“Di beberapa daerah yang PSU dan besar wilayahnya seperti Sumbar dan juga di Gorontalo, Dapil Gorontalo II kalau tidak salah itu, rencananya akan dilaksanakan di tanggal 13 Juli, Sabtu ini, ya,” kata Afif kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta, Jumat (5/7).

Selain di Sumbar, MK juga memerintahkan KPU untuk melakukan PSU, penghitungan suara ulang dan sanding data di beberapa daerah sesuai putusan.

Total ada 44 gugatan yang dikabulkan oleh MK. 44 gugatan tersebut yang dikabulkan itu terdiri dari gugatan yang dikabulkan seluruhnya maupun dikabulkan sebagian. Ada enam perkara yang dikabulkan sepenuhnya, dan 38 perkara yang dikabulkan sebagian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan batal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 lantaran sarana dan prasarana seperti air hingga kantor belum siap.

Ditanyai mengenai hal ini, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi mengatakan, pihaknya terus mengerjakan pembangunan infrastruktur di IKN dan secara reguler mengabarkan progresnya ke Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Sementara untuk keputusan Presiden jadi atau tidak berkantor di IKN pada bulan ini, hal tersebut bukan wewenangnya.

"Mungkin Pak Menteri (PUPR) yang akan melaporkan ke Presiden bagaimana kesiapannya. Tapi yang jelas tadi ya kesiapan kita, air minum tanggal 17, kemudian hunian juga sama di minggu terakhir Juli, nah ini kita laporkan. Selanjutnya ya monggo nanti Pak Menteri dengan Presiden," ujarnya saat Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) secara virtual, Kamis (11/7/2024).

Dia merincikan, progres konstruksi jaringan air minum di IKN masih terus dikebut agar bisa selesai sebelum upacara kemerdekaan 17 Agustus diselenggarakan di IKN.

Pihaknya bahkan sempat memajukan target penyelesaian jaringan air minum ini pada 10 Juli 2024 dari sebelumnya 17 Juli. Namun lantaran kondisi cuaca di IKN intensitas hujannya sedang tinggi sehingga percepatan penyelesaian sulit direalisasikan.

Terakhir, pada 10 Juli kemarin telah dimulai uji coba atau test and comissioning jaringan air bersih di IKN dan akan berlangsung sampai sepekan ke depan. Diperkirakan pada 17 Juli uji coba selesai dilakukan.

"Hujan hampir enggak berhenti lho di sana sehingga terpaksa mundur. Dan test commissioning pun mundur juga sehingga akhirnya kembali ke tanggal 17 Juli," ungkapnya.

Sementara untuk Kawasan Istana Presiden, per 4 Juli kemarin Istana Negara dan lapangan upacara sudah 82,73 persen diselesaikan, Kantor Presiden 88,54 persen, Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung sudah 92,31 persen.

Dia mengungkapkan, pada upacara 17 Agustus nanti akan difungsionalkan sebagaian ruangan-ruangan di Istana Negara. Sedangkan lapangan upacara dan podium sudah selesai 100 persen dan siap menampung 8.000 peserta upacara.

Rencananya pada bulan ini akan dilakukan test and comissioning pada sejumlah infrastruktur utama penunjang upacara kemerdekaan seperti Istana Negara, lapangan upacara, hingga Kantor Presiden.

"Bilah-bilahnya Garuda juga sudah Juli ini kita selesaikan. Dan semua komponen mechanical electrical dan sebagainya untuk fungsionalnya bangunan kita selesaikan semua. Demikian juga untuk bangunan Setpres dan pendukung ini juga yang utama kita selesaikan," ucapnya.

Pada awal Juni 2024, Jokowi mengaku optimistis dapat segera berkantor di IKN. Dia pun sempat berencana berkantor di IKN ada akhir Juni maupun awal Juli 2024.

Namun, dia menekankan bahwa kepastian berkantor itu akan menunggu sarana prasarana inti termasuk ketersediaan air.

“Sangat optimistis untuk berkantor dari sini. Tinggal menunggu sambungan air di Juli nanti,” ungkap Presiden Jokowi, Rabu (5/6/2024).

Lalu belum lama ini, Jokowi mengisyaratkan kemungkinan dirinya batal berkantor di IKN lantaran sarana dan prasarana dasar seperti air, listrik, dan kantor untuknya belum siap.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).

"Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum," kata dia menegaskan.

Jokowi menyebutkan, keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN juga bergantung pada situasi di lapangan.

Dia mengatakan, keppres pemindahan ibu kota bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024 ketika ia sudah lengser dari jabatan presiden.

"Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progress lapangannya dilihat," kata Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Indonesia telah sepakat dengan Amerika Serikat (AS) melakukan Debt Swap terkait konservasi senilai US$35 juta atau setara Rp565,25 miliar (kurs Rp16.150 per dolar AS).

Dalam pertemuan dengan US Treasury Department Assistant Secretary for International Trade and Development, Alexia Latortue, Kamis (11/7/2024), Sri Mulyani menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut akan memperkuat dan menjaga kelestarian laut dan karang yang dilakukan Indonesia melalui berbagai inisiatif.

“Alexia juga menyampaikan persetujuan Amerika Serikat untuk melakukan Debt Swap to Marine Conservation Reservation Agreement bagi Indonesia sebesar US$35 juta,” ujarnya dalam unggahan Instagram @smindrawati, Jumat (12/7/2024).

Selain membahas kebijakan baru tersebut, Alexia juga hadir bersama tim Just Energy Transition Partnership (JETP) yang membahas mengenai perkembangan transisi energi di Indonesia dan terutama pendanaan yang mulai mengalir di bidang energi terbarukan.

Sebagaimana diketahui, JETP merupakan inisiatif kerja sama di bidang transisi menuju energi rendah karbon yang diumumkan Jokowi pada saat Pertemuan Puncak Kepala Negara G20 di Bali dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 lalu.

JETP didukung oleh berbagai negara, utamanya Amerika Serikat, Jepang dan Eropa, juga Multilateral Development Bank dan pendanaan swasta serta filantropis. Kami juga membahas mengenai perkembangan pasar karbon Indonesia.

Melansir dari laman resmi pemerintah AS, bersama Indonesia dan empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC), Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia) telah menandatangani perjanjian Debt Swap atau pertukaran utang pada 3 Juli 2024.

Jika diimplementasikan, perjanjian ini akan mengurangi pembayaran utang Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat senilai US$35 juta selama sembilan tahun ke depan.

Alhasil, Indonesia harus melalukan konservasi terumbu karang di bawah Undang-Undang Konservasi Hutan dan Terumbu Karang (Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act/TFCCA).

Sebagai gantinya, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menggunakan dana tersebut untuk mendukung hibah untuk melindungi dan memulihkan ekosistem terumbu karang Indonesia melalui pembentukan dana konservasi.

LSM lokal akan menggunakan hibah dari dana konservasi untuk mendukung proyek-proyek yang secara langsung memberikan manfaat bagi ekosistem terumbu karang dan masyarakat yang bergantung padanya.

Hibah yang diberikan di bawah program TFCCA akan mendukung kegiatan-kegiatan seperti melestarikan kawasan lindung, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, dan mendukung pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat yang bergantung pada ekosistem terumbu karang.

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menggelontorkan setidaknya Rp83,42 triliun menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara ( IKN ).

Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN , Imam Santoso Ernawi mengatakan, pelaksanaan paket fisik terkontrak dari tahun 2020-2024 terbagi menjadi 3 batch. Untuk infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI, masuk ke dalam batch 1.

Jumlah paket pekerjaan yang terkontrak adalah 40 paket dengan progres fisik 88,20%. Sementara batch 2, terdapat 31 paket dengan progres fisik 46,71%. Sedangkan untuk batch 3, terdapat 35 paket dengan progres fisik 8,61%.

"Saat ini progress fisik keseluruhan dari total 106 paket yang terkontrak pada 2020-2024 sebesar 45,11% (per 4 Juli 2024), dengan pagu anggaran sebesar Rp83,42 triliun," kata Imam Ernawi dalam diskusi virtual, Kamis (11/7/2024).

Imam menjelaskan, terdapat 9 Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Pengembangan IKN dengan luas 256.142 ha yang diarahkan untuk dapat mengakomodasi penduduk sampai dengan 2 juta orang.

Wilayah tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Pariwisata dan Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Riset, Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Pusat Sentra Pertanian, dan Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi.

Kesembilan WP tersebut dibangun dalam 5 tahap. Adapun saat ini masuk dalam tahap pengerjaan tahap pertama, dimulai tahun 2022 hingga 2024, yaitu pemindahan tahap awal.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, disampaikan bahwa infrastruktur dasar harus selesai dibangun dan beroperasi pada 2024. "Tidak hanya PUPR, ada pula ketenagalistrikan, komunikasi, hingga pengelolaan persampahan untuk penduduk pionir," terang Imam Ernawi.

Di samping itu, pada tahap pertama ini pemerintah juga membangun sarana utama seperti Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan di KIPP. Pemerintah juga akan melakukan pemindahan ASN (Aparatur Sipil Negara) tahap awal termasuk TNI dan Polri yang direncanakan pada September 2024. Terakhir, pemerintah juga terus mendorong inisiasi terkait investasi non APBN oleh sektor-sektor ekonomi prioritas.

"Penahapan pembangunan IKN disusun untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan yang diimplementasikan secara berkesinambungan dan terpadu," kata Imam.

"Tahapan ini didasarkan atas proyeksi penduduk yang akan menghuni serta kebutuhan lahan dan kawasan yang akan dikembangkan," pungkasnya.

IDXChannel - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memberikan penghargaan Bintang Kartika Astha Brata Utama dan gelar alumni kehormatan kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Acara penganugerahan ini berlangsung di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, pada Kamis, 11 Juli 2024. Penghargaan tersebut disematkan langsung oleh Rektor IPDN Hadi Prabowo.

Dalam sambutannya, Hadi menyatakan bahwa penghargaan ini diberikan atas prestasi dan semangat Menteri Bahlil dalam mengkoordinasikan investasi di kementerian teknis serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi untuk memajukan perekonomian Indonesia.

“Atas prestasi dan semangat Bapak dalam mewujudkan investasi, menjadi vokal point dalam mengkoordinasikan investasi di kementerian teknis, serta dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk investasi guna memajukan perekonomian, maka pada hari ini IPDN akan menghaturkan penghargaan kepada Bapak berupa Bintang Kartika Astha Brata Utama,” ujar Hadi dalam keterangan resmi, Jumat (12/7/2024).

Hadi berharap, para Praja IPDN dapat mengikuti semangat dan prestasi dari Menteri Bahlil, karena para Praja nantinya akan mewujudkan visi dan cita-cita Indonesia emas.

Proses pemberian penghargaan tersebut diiringi oleh kuliah umum yang disampaikan Bahlil dengan tema Kepemimpinan Transformasional dan Strategi Hilirisasi Nasional menuju Indonesia Emas 2045. Total Praja yang hadir secara fisik pada kuliah umum tersebut sebanyak 2.478 orang dengan rincian Praja Utama sebanyak 1.079 orang, Praja Madya 863 orang, serta Praja Pratama 536 orang.

Di samping itu, hadir pula Praja yang hadir secara daring melalui zoom sebanyak 1.483 Praja yang terdiri dari Kampus Jakarta sebanyak 255 orang, Kampus Daerah Sumatera Barat 248 orang, Kampus Daerah Kalimantan Barat 255 orang, Kampus Daerah Sulawesi Utara 115 orang, Kampus Daerah Sulawesi Selatan 250 orang, Kampus Daerah Nusa Tenggara Barat 231 orang, serta Kampus Daerah Papua 129 orang.

Menteri Bahlil menyampaikan apresiasinya kepada IPDN karena telah menjadi bagian dari keluarga besar IPDN dan menekankan pentingnya peran praja sebagai pewaris masa depan bangsa.

"Pertama, saya harus mengatakan bahwa tidak semua anak-anak bangsa di pelosok tanah air itu terpilih dan ikut seleksi dalam proses untuk masuk ke IPDN. Dan tidak semua yang ikut tes itu terpilih," ucapnya.

Bahlil, Praja IPDN merupakan pewaris masa depan bangsa untuk menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Investasi dengan Praja-Praja IPDN yang nantinya akan menjadi pemangku kepentingan di daerah dalam menjaga kedaulatan ekonomi daerah melalu investasi.

“Kita buat supaya adik-adik Praja ini menjaga kedaulatan ekonomi di daerah. Kami (Kementerian Investasi) tugas investor masuk, tugas kalian melayani. Dan inilah penciptaan nilai tambah di sana. Kalau penciptaan nilai tambah terjadi di sana daerah akan maju,” ucapnya.

Diketahui, selain Bahlil, menteri kabinet Presiden Joko Widodo yang mendapaktan penghargaan Bintang Kartika Astha Brata Utama dari IPDN adalah mantan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD, yang menerima penghargaan pada 2023 lalu.

(SLF)

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asisten Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) mengadakan pertemuan untuk membahas peluang kerja sama dalam sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan peluang dan potensi investasi di Tanah Air.

Shinta menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memilikiNature Based Solutions(NBS) terbesar kedua di dunia setelah Brazil, hingga 1,5 GtCO2/tahun dan memiliki sumber daya energi terbarukan dengan total 3.686 Gigawatt.

“Namun, dari total kapasitas 3.686 GW tersebut, baru 12,54 MW yang telah dimanfaatkan. Dengan mengembangkan potensi ini, Indonesia dapat memiliki lebih dari 1,1 terawatt kapasitas energi terbarukan dan dapat menjadi pemimpin dalam transisi global menuju energi terbarukan,” tutur Shinta dalam pertemuan tersebut, dikutip dari keterangan resmi Kadin Indonesia, Jumat (12/7/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Pokja Transisi Energi Kadin Indonesia, Anthony Utomo, juga menuturkan tiga inisiatif utama untuk membantu menyiapkan perusahaan Indonesia menarik investor lokal maupun global.

Inisiatif tersebut meliputi,pertama,mendorong implementasi Green Development Initiative, yakni pengembangan strategi menuju ekosistem industri hijau yang berkelanjutan dengan penggunaan energi bersih.

Kedua,adalah mengembangkan Renewable Energy Manufacturing, untuk mendukung kemandirian teknologi rantai pasok domestik, utamanya untuk mendukung pengembangan energi bersih sesuai roadmap TKDN Indonesia.

Ketiga,yakni mengakselerasi Distributed Energy dengan mempercepat distribusi energi atau pemanfaatan generator energi bersih mandiri untuk konsumsi industri, dan mendorong penggunaan energi bersih lewat berbagai solusi inovatif yang disediakan anggota Kadin.

Menurut Anthony, lewat inisiatif tersebut dapat membantu meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan di Indonesia dan menciptakan nilai tambah.

“Adanya investasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki potensi investasi yang menjanjikan pada sektor EBT,” terangnya.

Dana JETP Disetujui Rp16 Triliun

Dalam kesempatan tersebut, Assistant Secretary for International Trade and Development, Departemen Keuangan AS, Alexia Latortue, mengumumkan persetujuan dana sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun untuk pembiayaan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Adapun, dana US$1 miliar yang disetujui tersebut merupakan bagian dari US$10 miliar dari International Partners Group (IPG).

“Jadi US$1 miliar pembiayaan JETP telah disetujui, dan US$2,4 miliar lainnya sedang dalam proses negosiasi,” terang Latortue, ketika ditemui usai pertemuan dengan Kadin, Kamis (11/7).

Kemudian, dari dana yang baru saja disetujui tersebut, AS juga turut andil dalam proyek geothermal atau panas bumi Ijen, yakni proyek yang disetujui dan dibiayai oleh US Development Finance Corporation (DFC).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan pembelian BBM subsidi kabarnya akan segera diterapkan. Menurut pemerhati masalah transportasi, yang terpenting bukan membatasi pembelian, tapi mengubah pola pikir masyarakat.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan, rencana pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM subsidi yang kabarnya akan dilakukan mulai 17 Agustus 2024 perlu cermat dan membutuhkan kajian mendalam.

"Jangan menimbulkan keresahan dan dampak lain. Langkah mitigasi pun perlu dipersiapkan melalui hasil kajian," ujar Budiyanto, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

"Alasan pembatasan penggunaan BBM subsidi untuk mengurangi polusi atau emisi gas buang kurang tepat, karena ada beberapa variabel yang disampaikan sehubungan dengan rencana tersebut," kata Budiyanto.

Beberapa variabel yang dimaksud Budiyanto, seperti mendorong penyaluran BBM tepat sasaran, menghemat anggaran negara, mengurangi defisit anggaran, mengurangi emisi gas, dan mengganti Pertalite menjadi bioetanol ramah lingkungan dan sebagainya.

"Jika alasan pemerintah akan melakukan pembatasan BBM subsidi untuk mengurangi emisi gas buang, kurang tepat, karen harga BBM berapa pun akan dibeli, karena suatu kebutuhan untuk mobilitas kendaraan dan beraktivitas memenuhi kebutuhan hidup," ujar Budiyanto.

"Alasan yang tepat mengurangi emisi gas buang adalah mengubah pola pikir masyarakat pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum. Walaupun ini bukan pekerjaan mudah, karena menyangkut privasi dan hak properti setiap warga negara," kata Budiyanto.

Menurutnya, perubahan pola pikir bisa terlaksana, tapi harus ada kebijakan yang berani atau ekstrem. Misalnya, pembatasan produksi kendaraan untuk kebutuhan domestik, pertumbuhan kendaraan bermotor tidak terkendali, pemetaan per daerah dan untuk mengatur kuota kendaraan bermotor, fasilitas kredit kendaraan bermotor selektif, pajak kendaraan bermotor ditingkatkan, dan biaya parkir secara progresif.

"Walaupun kita sadar ini dilematis dan sulit untuk dilaksanakan, karena menyangkut ketenegakerjaan, fiskal, pengangguran, dan devisa negara, dan sebagainya. Jadi, alasan yang tepat pemerintah akan berencana membatasi BBM bersubsidi adalah mengurangi defisit anggaran dan anggaran yang ada dapat dialihkan ke program yang lebih produktif," ujarnya.

Namun, menurut Budiyanto, sepanjang kebijakan masih bersifat parsial, sulit untuk mengatasi permasalahan yang muncul, seperti mengatasi emisi gas buang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan harga tiket pesawat Indonesia termahal kedua di dunia. Karenanya, pemerintah tengah mencari solusi untuk menurunkannya.

Menurutnya, harga tiket pesawat Indonesia hanya kalah dari Brasil. Sedangkan, di negara Asean harga tiket pesawat dalam negeri paling mahal.

"Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," ujarnya dalam unggahan di Instagram resmi pada Kamis (11/7).

Harga tiket pesawat Indonesia yang mahal memang akhir-akhir ini dikeluhkan oleh banyak orang. Sehingga Luhut menilai pemerintah harus mencari cara untuk menurunkannya dengan cara mengevaluasi komponen pembentuk harga.

"Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat," jelasnya.

Komponen pembentuk harga yang akan dievaluasi paling awal adalah Cost Per Block Hour (CBH) karena porsinya paling besar dalam membentuk tarif. Ia menilai perlu diidentifikasi kembali rincian pembentukannya

"Kita juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan," kata Luhut.

[Gambas:Instagram]

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan bea masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentu. Sebab, untuk kebutuhan penerbangan porsi perawatannya mencapai 16 persen.

Luhut juga akan mengevaluasi mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute yang berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

"Mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, yang akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan," imbuhnya.

Lalu, evaluasi juga dilakukan pada kontribusi pendapatan kargo terhadap pemasukan perusahaan. Diharapkan ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan harga Tarif Batas Atas.

Lanjutnya, pemerintah juga akan mengkaji peluang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)untuk beberapa destinasi prioritas.

"Terhitung sejak rapat ini dilakukan, seluruh langkah tersebut di atas selanjutnya akan dikomandoi langsung oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Mereka akan mengevaluasi secara detail harga tiket pesawat setiap bulannya," pungkas Luhut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengkritik Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Menurut Mahfud, pernyataan dari Kompolnas juga tidak bisa langsung dijadikan pegangan terkait kebenaran suatu kasus yang ditangani kepolisian.

Adapun kinerja Polri belakangan kembali disorot usai tersangka kasus pembunuhan "Vina Cirebon", Pegi Setiawan, dibebaskan melalui sidang praperadilan.

“Enggak bisa dipegang gitu, dengan catatan dulu, bahwa kasus di Indonesia banyak yang itu enggak bisa dipegang. Kompolnas juga enggak bisa dong dijadikan pegangan sepenuhnya,” kata Mahfud dalam acara ROSI yang disiarkan di YouTube Kompas TV, Kamis (11/7/2024).

Eks hakim konstitusi ini lantas menyinggung kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada 2022 lalu.

Kasus itu awalnya dinyatakan polisi sebagai peristiwa tembak menembak antara ajudan Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Belakangan terungkap, Brigadir J tewas ditembak Bharada Richard Eliezer atas perintah Ferdy Sambo.

“Karena di dalam kasus Sambo dulu, Kompolnas semula kan membenarkan ‘enggak ada apa-apa pak’. Saya telepon (dijawab) ‘enggak ada apa-apa, lancar’. Begitu saya pulang, salah itu asumsinya, saya bilang begitu, ini pembunuhan bukan tembak menembak,” ungkap Mahfud.

Oleh karenanya, Mahfud menyebut Kompolnas tidak bisa dijadikan pegangan terkait kebenaran suatu kasus yang ditangani polisi.

Sebab, menurut dia, Kompolnas juga hanya mengikuti formailtas saja.

“Jadi bisa saja Kompolnas itu terlalu formalitas gitu ya, mengikut misalnya, yang di lapangan begini, ‘oh ya ya ya’ lapor, ‘endak enggak apa-apa, gitu. Waktu kami dalami enggak juga, salah itu, saya bilang,” ucap Mahfud.

Ketua DPRD Rembang, Supadi, ditahan oleh pemerintah Arab Saudi. Supadi ditahan karena berhaji tanpa visa resmi alias ilegal.

Sekda Kabupaten Rembang pun bersurat ke Kemlu untuk menanyakan status terkini Supadi, termasuk proses hukum yang bakal dijalani.

Sementara itu, Kepala Kemenag Rembang, Moh Muchson, menyatakan Supadi tidak terdaftar di Kemenag sebagai jemaah haji atau petugas haji resmi. Ia tidak memiliki visa haji resmi, baik untuk haji reguler, haji khusus, maupun haji furoda atau mujamalah.

"Beliau bukan jemaah yang berangkat melalui fasilitas Kemenag. Beliau tidak tercatat sebagai jemaah haji di Kemenag Rembang tahun 2024, baik sebagai jemaah haji reguler maupun petugas haji," ujar Muchson kepada kumparan, Kamis (11/6).

Berdasarkan catatan, Supadi sudah menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun sebelumnya dan sudah bergelar haji.

Diyakini Supandi terbang ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah/kunjungan, visa yang dilarang dipakai untuk ibadah haji.

Merujuk situs KPK, Supadi ternyata belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK tahun 2023. Supadi tercatat terakhir melaporkan harta kekayaannya untuk periode 2022.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2022 itu, Supadi melapor pada 30 Maret 2023. Total harta kekayaannya adalah sebesar Rp 345 juta.

Berikut rinciannya:

- Tanah dan bangunan di Rembang dengan nilai hingga Rp 2.690.000.000

- Kendaraan berupa mobil Honda Mobilio dan Toyota Calya senilai total Rp 240.000.000.

- Kas dan Setara Kas: Rp 315.268.534

- Utang: Rp 2.900.000.000

Total: Rp 345.268.534

Jika melihat situs e-LHKPN KPK, tidak hanya Supadi yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Total, ada 18 anggota DPRD Rembang yang belum melaporkan LHKPN 2023, termasuk Wakil Ketua DPRD Ridwan.

Padahal, berdasarkan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 disebutkan bahwa LHKPN wajib disampaikan secara periodik setahun sekali per tanggal 31 Desember tahun laporan dan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Supadi merupakan politisi Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Desa Banowan, Kecamatan Sarang.

Dia lahir pada 5 Juni 1967 di Rembang.

Supadi dilantik pada Kamis 5 November 2020. Dia menggantikan Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Majid Kamil MZ, yang meninggal dunia pada Juli 2020.

Sebanyak 90% karyawan bidang IT dan keamanan siber di Asia Pasifik dan Jepang, mengalami burnout dan kelelahan, menurut laporan riset yang dilakukan perusahaan solusi keamanan siber Sophos yang bekerja sama dengan Tech Research Asia (TRA).

Para karyawan ini merasakan burnout hampir di semua aspek operasional, dengan 30% di antaranya menyatakan bahwa perasaan burnout meningkat secara "signifikan" dalam 12 bulan terakhir.

Sebanyak 41% responden merasa bahwa burnout membuat mereka "kurang teliti" dalam bekerja. Bahkan, 17% dari mereka mengidentifikasi bahwa burnout dan kelelahan berkontribusi, bahkan bertanggung jawab secara langsung, atas terjadinya serangan siber pada perusahaan. Sementara itu, 17% perusahaan mengalami pelambatan dalam menanggapi insiden keamanan dibandingkan dengan rata-rata.

Menurut Aaron Bugal, Field CTO Sophos, stabilitas kinerja karyawan adalah hal yang amat penting untuk membangun pertahanan yang solid bagi bisnis, di tengah upaya perusahaan berjuang dalam kondisi kekurangan keahlian dalam bidang keamanan siber dan banyaknya serangan siber yang makin kompleks.

Dia mengakui bahwa tidak ada solusi yang mudah terkait masalah tersebut. Mengubah pola pikir terhadap masalah tersebut, disebut akan berdampak signifikan dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk mengembangkan bisnis yang tahan pada serangan siber.

"Dewan dan eksekutif perusahaan perlu mendorong perubahan dan menuntut tanggung jawab dari para individu yang bertugas, guna mencapai tata kelola yang lebih baik terkait pendekatan keamanan siber. Mereka perlu dengan jelas menyampaikan akuntabilitas dalam mengembangkan dan mempertahankan rencana, karena keamanan siber menjadi suatu hal interaktif," tambah Aaron.

Studi ini melibatkan 919 respons dari Australia (204 perusahaan), India (202), Jepang (204), Malaysia (104), Filipina (103), dan Singapura (102).