Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dengan tegas menentang upaya NATO untuk bekerja sama dengan Israel sebelum perdamaian di Palestina bisa diwujudkan.

Erdogan jadi salah satu pemimpin negara yang hadir dalam pertemuan puncak peringatan 75 tahun NATO di Washington hari Kamis (11/7).

Beragam isu dibahas, termasuk adanya dukungan nyata dari beberapa anggota NATO kepada Israel.

Erdogan menegaskan bahwa Turki akan menentang segala upaya NATO untuk secara kolektif memberikan dukungan kepada Israel.

"Sampai perdamaian komprehensif dan berkelanjutan tercapai di Palestina, upaya kerja sama dengan Israel di dalam NATO tidak akan disetujui oleh Turki," kata Erdogan, dikutip Reuters.

Masih soal urusan di Timur Tengah. Erdogan mengatakan bahwa dia telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan untuk bertemu dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk mulai memulihkan hubungan dengan Suriah.

Konflik antara Turki dan Suriah dipicu oleh keterlibatan Turki dalam perang saudara di Suriah, yang dimulai secara diplomatis dan berkembang menjadi secara militer.

Pada kesempatan yang sama, Erdogan juga kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

"Turki juga melanjutkan upaya diplomatik untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina," katanya.

Sebagai tambahan, Erdogan juga sedikit menyinggung proses transaksi jet tempur F-16 dengan Amerika Serikat yang jadi tuan rumah pertemuan NATO kali ini.

Erdogan mengatakan, dirinya telah berbicara dengan Presiden Joe Biden terkait masalah itu dan berharap semua akan selesai dalam 3-4 minggu.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan strategi jemput bola di kasus dugaan rasuah pembangunan shelter atau tempat berlindung bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penyidik lebih banyak bekerja di wilayah itu untuk memeriksa saksi.

“Karena saksi-saksi itu berada di tempat tersebut dan jauh, kami juga tidak ingin memberatkan para saksi yang harus hadir ke Jakarta maka kami mengirim tim penyelidik itu datang ke tempat tersebut,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.

Asep juga menyebut metode jemput bola ini memudahkan penyidik untuk menyelesaikan berkas perkara. KPK tidak perlu bolak-balik Jakarta-NTB untuk mengecek struktur bangunan jika mengirimkan tim ke sana.
“Jadi ketika kita mengecek shelter yang ada di NTB, tim penyidik itu yang datang ke NTB dan dilakukan pemeriksaan di sana,” ujar Asep.

Baca juga: KPK Siapkan Ahli untuk Cek Shelter Tsunami di NTB yang Dikorupsi

Sebelumnya, KPK membuka penyidikan baru. Kasusnya terkait dengan dugaan rasuah pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami oleh satuan kerja penataan bangunan dan lingkungan, kegiatan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan NTB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2014.

“Untuk diketahui bahwa KPK sejak tahun 2023 telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarti melalui keterangan tertulis, Selasa, 9 Juli 2024.

Tessa menjelaskan ada dua tersangka dalam kasus ini. Satu merupakan penyelenggara negara dan sisanya berasal dari badan usaha milik negara (BUMN).

Tessa enggan memerinci identitas dua tersangka ini. Pembeberan kronologi kasus dan nama mereka baru dilakukan saat penahanan dilakukan.

(ABK)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ruwaibidhah adalah istilah dalam hadits yang merujuk kepada orang bodoh atau tidak kompeten yang berbicara tentang urusan publik atau perkara besar. Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ. (رواه أحمد)

Artinya: "Sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penipuan, di dalamnya orang yang berdusta dipercaya sedang orang yang jujur didustakan, orang yang berkhianat diberi amanah, sedang orang yang amanah dikhianati, dan di dalamnya juga terdapat al-ruwaibidhah.” Ditanya, “Apa itu al-ruwaibidhah wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: “Yaitu orang bodoh yang berbicara (memberi fatwa) dalam urusan manusia” (HR Ahmad).

Lalu siapa Ruwaibidhah dalam konteks sekarang ini?

Dalam konteks modern, istilah Ruwaibidhah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki pengetahuan atau keahlian yang cukup namun tetap memberikan pendapat atau membuat keputusan penting, terutama di media sosial atau dalam politik.

Pengasuh Darus Sunnah Ciputat, KH Zia Ul Haramein atau yang akrab disapa Gus Zia menjelaskan, yang dimaksud hadits di atas memang sudah jelas dan sudah diberikan syarah langsung oleh baginda Nabi SAW tentang orang bodoh atau orang fasik di akhir zaman.

"Dalam hal ini jika ditarik ke zaman sekarang berarti Ruwaibidhah itu bisa diartikan sebagai orang yang tidak memiliki kapasitas tapi diberi wewenang atau diberi tanggungan atau amanah yang besar," ujar Gus Ziya saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (11/7/2024).

Berdasarkan keterangan guru-gurunya, Gus Zia pun mengungkapkan bahwa Ruwaibidhah adalah orang-orang tidak amanag dalam menjalankan tugasnya.

"Kalau menurut beberapa masyayikh kami, termasuk dari murid-muridnya Habib Umar bahwa yang dimaksud denfan Ruwaibidhah adalah orang-orang yang punya kemungkinan besar untuk merusak atau untuk tidak amanah dalam tugasnya di berbagai bidang, baik di bidang keilmuan, ekonomi, atau pun bidang pemerintahan dan politik," ucap Gus Zia.

Namun, dia mengatakan, untuk menentukan siapa "Ruwaibidhah" di zaman sekarang ini bisa subjektif dan bergantung pada perspektif masing-masing orang. Ada yang mungkin melihatnya sebagai politisi, selebriti, atau tokoh publik yang sering berbicara tentang hal-hal di luar bidang keahlian mereka .

"Jadi itu orang-orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu, atau orang fasik yang diberikan jabatan atau amanah tapi tidak bisa mengembannya dengan baik," kata Gus Zia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai bagian dari upaya Penguatan Moderasi Beragama (MB), Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag) terus melanjutkan program penerjemahan Alquran ke dalam bahasa daerah. Kali ini, Balitbang Kemenag menerjemahkan Alquran ke dalam bahasa Betawi.

Kepala Badan (Kaban) Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Suyitno menjelaskan, salah satu indikator penting dalam Moderasi Beragama adalah apresiasi terhadap budaya dan kearifan lokal. "Orang-orang sering mengatakannya from local to global, dari bahasa daerah kita bawa ke dunia," ujar Suyitno dalam siaran persnya, Kamis (11/7/2024).

Suyitno mengatakan, proses penerjamahan Alquran ke dalam bahasa Betawi telah sampai 15 juz Alquran dan dikerjakan dalam dalam kurun waktu empat bulan. Menurut dia, penerjamahan ini merupakan langkah penting pemerintah dalam melestarikan budaya lokal melalui pendekatan keagamaan.

Isom menambahkan, penerjemahan Alquran ke dalam bahasa daerah ini berawal dari kesadaran tentang pentingnya mendekatkan masyarakat dengan Alquran. Dia berharap, proses terjemahan Aqur’an bahasa daerah dapat mendorong masyarakat untuk memahami kitab sucinya. “Selain itu, termotivasi untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari,” kata dia.

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Asep Saepudin Jahar menyambut baik Terjemahan Alquran ke dalam Bahasa Betawi ini. Dia meyakini bahwa budaya, tradisi, kebiasaan, dan khazanah Betawi banyak yang perlu dihidupkan.

“Pakaian, pencak silatnya, tradisi pernikahannya, atau makanannya perlu diungkap. Bahkan tata cara penyelesaian sengketa ala Betawi pun perlu digali,” ucap dia saat memberikan sambutan pada Pembahasan Penerjemahan Alquran Bahasa Betawi di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia pun mengusulkan agar diselenggarakan kontes budaya dan khazanah Betawi pada skala pertemuan internasional. “Kita perlu menghidupkan kembali budaya Betawi ini agar tidak hilang tergerus zaman,” kata Asep.

Lebih lanjut, Asep mengatakan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga berperan penting dalam mendorong terbitnya Terjemahan Alquran Bahasa Betawi. “Kampus memberikan dukungan melalui kontribusi dan kolaborasi para ahli di Pusat Studi Betawi UIN Jakarta,” jelas doa.

Sebagai lembaga, UIN Jakarta dan Puslitbang LKKMO memiliki tanggung jawab untuk melestarikan bahasa dan budaya Betawi dalam konteks Alquran. Oleh karena itu, pihaknya sangat senang bisa berkontribusi aktif dalam menghadirkan Terjemahan Alquran Bahasa Betawi.

“Terjemahan Alquran Bahasa Betawi memiliki irisan-irisan bahasa serta budaya yang perlu dipahami anak muda. Bahkan generasi tua dapat memahami secara orisinal kandungan dan makna Alqur’an dalam konteks bahasa Betawi sebagai bahasa ibu,” jelas Asep.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Perumnas mengajukan penyertaan modal negara (PMN) tunai senilai Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2025. Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan dana PMN tersebut akan diperuntukkan untuk melanjutkan dan menyelesaikan beberapa proyek perumahan rakyat yang tersebar di beberapa kota, terutama pada area-area dimana terdapat backlog perumahan.

"Suntikan dana berupa PMN tunai diperlukan Perumnas untuk menjalankan penugasan pemerintah," ujar Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Perumnas, lanjut Budi, merupakan satu-satunya BUMN pengembang untuk membangun dan menyediakan kawasan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta berperan strategis dalam pengurangan jumlah backlog perumahan nasional. Budi mengatakan Perumnas pun memiliki misi sosial berupa penyediaan rumah terjangkau dimana minimal 20 persen dari unit di setiap proyek dialokasikan khusus untuk subsidi.

"Pengajuan PMN tunai sebesar Rp 1 triliun ini akan kami pergunakan untuk melanjutkan persediaan yang ada, sehingga memang fokus Perumnas ke depannya adalah menyelesaikan proyek existing menjadi kawasan perumahan yang layak huni bagi masyarakat," ucap Budi.

Budi menyampaikan secara keseluruhan suntikan dana pengajuan PMN 2025 ditujukan untuk menyelesaikan pembangunan hunian sebanyak 3.180 unit, yang terdiri atas perumahan terintegrasi transportasi umum, persedian kluster baru atau extension, dan persedian kavling di Jabodetabek, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pembangunan rumah susun Milenial Kemayoran. Budi menyebut Perumnas sebagai korporasi tentunya tidak bergerak sendiri dalam memenuhi berbagai program penyediaan hunian masyarakat dan mengurangi angka backlog kebutuhan hunian di Indonesia.

"Diperlukan keterlibatan pemerintah dan peran serta seluruh stakeholder untuk mengakselerasi penyelesaian pembangunan hunian tersebut," ucap Budi.

Budi menegaskan komitmen Perumnas dalam mengoptimalkan perannya sebagai pengembang hunian masyarakat dan terus berupaya untuk bertransformasi dengan melakukan penguatan model bisnis. Budi menyebut hal ini selaras dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir, yaitu pada kebijakan pengadaan tanah melalui revitalisasi rumah susun eksisting dan kerja sama pengembangan lahan idle milik pemerintah, BUMN, atau Bank Tanah.

"Bersamaan dengan itu pula, turut dilakukan kebijakan refinancing dan kebijakan produk yang memfokuskan pengembangan hunian diantaranya adalah yang terintegrasi dengan transportasi," sambung Budi.

Budi menambahkan tujuan penggunaan PMN untuk pembangunan di lahan atau lroyek pada area-area terdapat backlog perumahan, pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum, pengembangan ekosistem kawasan, termasuk sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya jual Perumnas, menstimulus pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar, serta penyelesaian persediaan.

"Dengan dana PMN tunai sebesar Rp 1 triliun ini, kami yakin dapat memberikan hasil yang positif tidak hanya bagi Perumnas, melainkan secara paralel juga berdampak positif bagi masyarakat melalui penyediaan perumahan dan lapangan pekerjaan," kata Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tugas polisi yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri dikhawatirkan tumpang tindih dengan lembaga lain.

Adapun Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar dengar pendapat publik menindaklanjuti RUU TNI dan Polri, Kamis (11/7/2024).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengaku diberi pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengawal RUU TNI dan Polri.

Hadi juga mendapatkan instruksi Jokowi agar pembahasan RUU TNI dan Polri dilakukan dengan hati-hati.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang menginstruksikan agar pembahasan RUU dilakukan dengan hati-hati, tidak bertentangan dengan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Hadi yang didapuk sebagai pembicara kunci pada acara bertajuk “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Jokowi juga berpesan agar RUU TNI/Polri harus memiliki argumen yang kuat sehingga bisa diterima publik dan masyarakat.

"Selayaknya sebilah pedang, penyusunan RUU TNI dan RUU Polri juga harus melalui tempaan dan pengasahan yang matang agar dapat digunakan sebagai instrumen untuk menjawab tantangan dalam bidang pertahanan negara, keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum,” tutur Hadi.

Penindakan ruang siber disorot

Dalam diskusi itu, pakar hukum pidana dan kriminologi Harkristuti Harkrisnowo, menyoroti, salah satunya yang termaktub dalam Pasal 14 Ayat 1 huruf b, di mana polisi bisa “melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan ruang siber”.

“Saya memahami kenapa kemudian teman-teman sangat resah dengan pasal ini,” kata Harkristuti dalam paparannya.

Menurut Harkristuti, definisi ruang siber sangat luas. Kegiatan zaman sekarang, kata dia, kebanyakan terpantau dalam ruang siber.

"Karena kita melihat rumusannya sangat luas, buat saya perlu dibatasi. Jangan sampai menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan publik. Jadi perlu dicatat dengan teliti sejauh mana irisan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),” kata Harkristuti.

Guru Besar Universitas Indonesia (UI) itu juga menyoroti Pasal 16, di mana polisi bisa “melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri”.

Dengan catatan, Polri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

Menurut Harkristuti, pasal tersebut berpotensi membatasi kebebasan berekspresi.

Kekhawatiran yang sama diungkapkan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur.

Isnur berpandangan, Pasal 16 rentan digunakan untuk disalahgunakan atau abuse.

“Potensi sangat mengecilkan ruang kebebasan berpendapat, akan membatasi ruang ekspresi publik termasuk di bagian isu pemerintahan,” kata Isnur.

“Ketika aparat menganggap, ‘Wah ini kritik nih, membahayakan pemerintah nih”, langsung bisa dibatasi, dilambatkan, ditutup. Membatasi ruang berekspresi,” ujarnya.

Isnur pun khawatir tugas Polri dalam membatasi atau menutup ruang siber itu tumpang tindih dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Pertanyaannya, fungsi BSSN mau diapain? Bukannya seharusnya di sana dimaksimalkan? Gimana cara mendorong peran BSSN menjadi maksimal untuk mengkoordinir berbagai kementerian,” kata Isnur.

Tugas Intelkam lampaui kewenangan

Isnur juga menyoroti narasi “penggalangan intelijen” dalam RUU Polri yang tercantum dalam Pasal 16A.

Menurut Isnur, penggalangan intelijen tersebut akan menempatkan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri melebihi lembaga lain yang mengurus intelijen.

“Ketika ada kata-kata penggalangan di situ, maka targetnya mempengaruhi sasaran dengan tujuan mengubah perilaku atau tindakan sesuai dengan keinginan dari pihak yang melakukan penggalangan (intelijen),” kata Isnur.

Isnur khawatir, kasus serupa seperti pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib, kembali terjadi.

Dalam persidangan, disebutkan bahwa kematian Munir akibat penggalangan intelijen.

“Saya khawatir, di masyarakat sipil, kami sangat trauma dengan peristiwa Munir,” kata Isnur.

“Bagaimana Munir itu, di ruang sidang, dia ditemukan bagian dari operasi penggalangan (intelijen),” ujar Isnur.

Isnur juga mengatakan, penggalangan intelijen oleh Polri itu berpotensi tumpang tindih dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), atau intelijen lain di kementerian/lembaga.

“Maka ini konflik kepentingan dengan BIN, BSSN, Bais TNI dan juga termasuk dengan kementerian lainnya. Dan definisi penggalangan intelijen enggak ada, apa definisinya?” kata Isnur.

Harkristuti mengatakan, dalam konteks penggalangan intelijen, definisi ancaman itu sangat luas sekali.

“Ancaman itu sangat luas sekali, termasuk keberadaan kegiatan orang asing guna mengamankan kepentingan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Sampai mana batasnya? Karena ancaman itu sangat luas,” ujar dia.

Harkristuti juga menyoroti tugas pemeriksaan aliran dana oleh polisi dalam RUU Polri.

Tugas Polri memeriksa aliran dana tercantum dalam Pasal 16B Ayat 1 yang mengatur tentang kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan dalam rangka tugas Intelkam Polri.

Pasal 16B Ayat 1 huruf b disebutkan,“pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi”.

“Ini buat saya juga agak membahayakan, pemeriksaan aliran dana. Lho, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dikemanain?” ujar Harkristuti.

“Yang lain bagaimana? Karena tidak ada batasannya, dapat merambah ke kewenangan lembaga lain yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum,” kata dia.

Tugas tambahan Polri itu, lanjut Harkristuti, berpotensi seseorang atau suatu lembaga diperiksa oleh berbagai lembaga lain.

“Yang buat saya ini sangat mencemaskan masyarakat. Sudah disuruh, didatangi, kemudian harus menjawab pertanyaan dari berbagai lembaga untuk isu yang sama. Nah akhirnya menimbulkan keresahan publik,” ucap Harkristuti.

Harkristuti juga menyoroti tugas penyadapan yang tercantum dalam Pasal 14. Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia belum memiliki UU tentang penyadapan.

“Bahwa dalam berbagai UU ditemukan tentang penyadapan dan diberi kewenangan kepada polisi, boleh-boleh saja. Tetapi bukan berarti boleh menyadap semuanya. Sekali lagi, kita belum punya UU penyadapan,” kata dia.

Disebut sedang dibahas

Menko Polhukam Hadi mengatakan bahwa potensi tumpang tindihnya tugas polisi dengan lembaga lain dalam RUU Polri, telah masuk pembahasan.

“Apa yang ditanyakan sudah masuk dalam pembahasan. Oleh sebab itu, kami hadirkan kementerian/lembaga, masyarakat untuk memberikan masukan agar UU atau RUU perubaban Polri nanti ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apabila organisasi ini dikembangkan,” kata Hadi kepada awak media di Hotel Borobudur, Kamis.

Hadi menekankan bahwa pemerintah tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan formil pembentukan Undang-Undang. Ia juga diberi pesan Presiden Jokowi untuk hati-hati dalam mengawal RUU TNI-Polri.

“Namun, yang paling penting adalah mendorong dan memastikan substansi materi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi TNI dan Polri,” tutur Menko Polhukam.

Oleh sebab itu, Kemenko Polhukam mengadakan dengar pendapat publik dengan mengundang berbagai perwakilan masyarakat yang terdiri dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta lembaga terkait.

Pemerintah, kata Hadi, berharap mendapatkan berbagai perspektif terkait substansi RUU TNI dan RUU Polri, baik pendapat pro maupun kontra.

“Pelibatan masyarakat ini dilakukan oleh pemerintah sejak dini yaitu sebelum dimulainya penyusunan daftar inventaris masalah (DIM) sebagai pondasi awal dalam pembahasan yang akan dilakukan pada jajaran internal pemerintah,” ujar Hadi.

Namun, di sisi lain, Isnur mempertanyakan mempertanyakan Surat Presiden (Surpres) RUU sudah Polri terbit sebelum ada daftar inventarisasi masalah (DIM) atau kajian.

“Mengapa sudah ada Surpres sebelum ada kajian/DIM versi pemerintah dan mewakili pertimbangan kementerian/lembaga terkait?” kata Isnur.

Isnur mengaku kaget ketika diundang acara “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri”, tetapi, di sisi lain Supres sudah terbit.

“Saya juga kaget, tiba-tiba diundang di forum ini, tiba-tiba Surpres duluan? Saya tanya ke Pak Menko Polhukam (Hadi Tjahjanto), bisa enggak forum ini forum yang berdampak dan bermanfaat?” kata Isnur.

Isnur juga mempertanyakan proses pembahasan RUU Polri lewat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

“Bukankah kepolisian adalah ranahnya pemerintah? Yang lebih tahu permasalahan, bagaimana dinamikanya, ada pemerintah,” kata Isnur.

“Mengapa dilewatkan prosedur standar yang tadi sudah baik di level komunikasi antar kementerian/lembaga? Mengapa di DPR, tidak ada pelibatan publik seperti ini? Kok tiba-tiba muncul langsung disahkan (sebagai prioritas),” ujar Isnur.

Kemenko Polhukam buka hotline

Kemenko Polhukam membuka hotline atau saluran siaga untuk menampung masukan dari masyarakat soal RUU TNI dan Polri.

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo mengatakan, hotline itu untuk mempermudah masyarakat menyampaikan saran.

"Untuk mempermudah masyarakat yang tidak berkesempatan hadir baik langsung maupun virtual untuk menyampaikan saran dan masukan secara tertulis," kata Sugeng.

Hotline dengan nomor Whatsapp 08111177283 dan email: deputitigapolhukam@gmail.com.

Kemudian, subjek Whatsapp atau email “RUU TNI/Polri_Masukan”.

Sugeng mengatakan, Pasal 96 UU Pembentukan Perundang-Undangan mensyaratkan partisipasi masyarakat, yakni hak untuk didengar pendapatnya; hak untuk dipertimbangkan pendapatnya; dan hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

“Setelah kegiatan dengar pendapat publik, pemerintah akan mengagendakan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) kedua RUU tersebut, dan hasil kegiatan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kedua RUU tersebut,” kata Sugeng.

Proses persidangan Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait korupsi pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) selesai. Hakim sudah menjatuhkan putusan dan SYL dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa KPK.

Kilas balik kasus SYL:

SYL ditetapkan tersangka September 2023. Saat itu, Sprindik diteken Pimpinan KPK saat Firli Bahuri berada di luar negeri.

Penyidik KPK bergerak cepat.

Lewat Sprindik itu, penyidik kemudian gerak cepat menggeledah rumah dinas Mentan yang ditempati SYL pada 28 September 2023. Ada uang Rp 30 miliar hingga senjata api yang ditemukan.

Rumah SYL digeledah saat dirinya berada di luar negeri. Saat kunjungan kerja ke India.

Beberapa hari setibanya di Indonesia, SYL kemudian ditangkap. Tepatnya 12 Oktober 2023. Dia ditangkap di apartemen yang berada di kawasan Barito, Jakarta Selatan.

SYL saat itu langsung ditahan dan hingga kini masih jadi penghuni Rutan KPK.

Dalam proses pendidikannya, SYL juga turut diperiksa di Polda Metro Jaya. Dia diperiksa sebagai korban pemerasan.

Esk Gubernur Sulawesi Selatan itu menjadi korban pemerasan Ketua KPK saat itu, Firli Bahuri.

22 November 2023 Firli Bahuri resmi diumumkan sebagai tersangka oleh Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak.

"Bertempat di ruang Krimsus PMJ telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tipidkor berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri penyelenggara negara berhubungan dengan jabatan," kata Ade dalam konferensi pers, Rabu (22/11).

Firli dijerat dengan tiga pasal. Yakni mulai dari pemerasan, gratifikasi, hingga suap sebagaimana tercantum dalam Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP.

Setelah ditetapkan tersangka, penyidik Polda lalu melakukan rangkaian penggeledahan termasuk rumah Firli Bahuri di Bekasi. Yang belakangan juga mengungkapkan kepemilikan rumah di Kertanegara.

Firli Bahuri belum ditahan hingga saat ini.

Setelah KPK melakukan penyidikan sekitar 5 bulan lebih, penyidik kemudian melimpahkan kasus SYL ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk disidangkan. Sidang perdana digelar 28 Februari 2024.

SYL didakwa bersama dua anak buahnya Kasdi Subagyono dan M. Hatta. Ketiganya disebut melakukan pemerasan dan pungli di Kementan dengan total Rp 44,5 miliar.

Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga SYL.

Dalam jalannya persidangan, terungkap sejumlah fakta. Aliran uang ternyata tak hanya untuk keluarga SYL, tapi juga ke NasDem, BPK, hingga pedangdut Nayunda Nabila.

Sekitar tiga bulan persidangan berjalan, tiba saatnya Jaksa menjatuhkan tuntutan. Jaksa menuntut SYL dengan hukuman 12 tahun penjara. Dia diyakini melanggar Pasal 12 huruf e atau juncto Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan.

Adapun dua anaknya buahnya masing-masing dituntut 6 tahun. Ketiganya dinilai terbukti meraup uang dari hasil pungli hingga Rp 44,7 miliar.

Hampir 4 bulan menjalani sidang, hakim pun menjatuhkan putusannya. SYL dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

“Menyatakan Terdakwa Syahrul Yasin Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7).

“Menjatuhkan pidana terhadap Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun,” tambah hakim.

Selain pidana badan, SYL juga dibebankan denda Rp 300 juta. Bila tidak dibayar, maka hukumannya diganti dengan 4 bulan kurungan.

SYL juga dihukum membayar pengganti senilai Rp 14 miliar lebih, sebagaimana nilai uang yang dinikmati bersama keluarganya.

Menurut Hakim, SYL terbukti melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal itu terkait pungli/pemerasan.

SYL menanggapi putusan 10 tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat. Dia menilai apa yang dialaminya adalah risiko seorang pemimpin.

“Izinkan saya menyampaikan bahwa apa yang terjadi hari ini bagi saya, ini bagian dari konsekuensi jabatan saya, ini adalah tanggung jawab kepemimpinan saya yang selama 3,4 tahun ini memimpin pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional, di dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan, di dalam rangka melaksanakan keterjangkauan pangan Indonesia dalam kondisi COVID,” kata SYL usai dijatuhi hukuman, Kamis (11/7).

“Oleh karena itu, mungkin saya sebagai manusia biasa, ini risiko leadership, ini risiko dari jabatan dari sebuah diskresi dan jabatan yang saya ambil, saya akan pertanggungjawabkan itu,” tambah dia.

SYL menghargai putusan yang dijatuhkan majelis hakim.

“Saya menghargai sepenuhnya sebagai orang yang patuh pada aturan dan hakim, saya menghargai apa yang menjadi kesimpulan dari majelis hakim,” imbuh dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jagat media sosial (medsos) dihebohkan dengan pengemudi mobil HRV putih terlihat emosi hingga menantang dan memukul pengemudi lainnya. Bahkan, pria yang disebut pengurus Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tersebut dengan arogan menendang mobil. Padahal, ia yang salah namun malah bersikap kasar.

Video itu pertama diunggah akun Michael Tiko hingga dikutip berbagai akun lainnya. Kronologinya, pelaku dan istrinya naik mobil CRV menerobos jalan satu arah di kampung, tepatnya di Dusun Bandungan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Saat melawan arah, pria itu berpapasan dengan pengendara mobil lainnya.

Karena jalan sempit, pengendara mobil yang sudah mengikuti aturan meminta kepada pasangan suami istri itu untuk mundur atau bergeser sedikit agar mobilnya bisa lewat. Namun, kedua pasangan itu bersikukuh tidak mau dan terlihat malah tersinggung hingga keduanya turun dari mobil.

Sang suami diikuti istrinya kemudian menghampiri Michael yang merekam adegan berikutnya. Saat menghampiri pengemudi mobil itu, pria yang memakai baju batik dengan berkacak pinggang menegaskan, jika jalan itu adalah wilayahnya.

"Kamu anak siapa? Ini wilayahku," kata pria yang belakangan diketahui bernama Wisnu, pengurus PP Kabupaten Semarang dikutip Republika.co.id di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

"Bukan anak siapa-siapa Pak," kata sang pengendara mobil kalem.

Mendapat jawaban seperti itu, Wisnu malah naik pitam. Dia tidak terima. "Kamu mau jadi jagoan?" ujarnya. Bahkan, Wisnu sempat mengaku sebagai ketua PP Kabupaten Semarang untuk mengintimidasi pengendara mobil.

"Lah bukan, ini kan jalan searah. Kita kan mengikuti aturan aja. Ini bukan wilayah siapa-siapa, kita kan sama-sama rakyat Indonesia," ucap Michael.

"Lawyer nih, lawyer," kata Wisnu masih tidak terima.

Keduanya pun terlihat cekcok hingga Wisnu dan istri meminta Tiko untuk mematikan dashcam mobil. Setelahnya, sang istri meminta Wisnu untuk menurunkan emosinya untuk kemudian keduanya naik ke moil HRV.

Warganet juga sempat menyebut jika Wisnu merupakan ketua PP Kabupaten Semarang yang arogan. Karena viral lantaran diunggah berbagai akun informasi, baik di Instagram dan Tiktok, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MCP) PP Kabupaten Semarang, Ali Imron pun memberikan klarifikasi.

Dia menjelaskan, Wisnu bukan ketua, melainkan hanya seorang pengurus. Hanya saja, dalam video permintaan maaf, Wisnu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menunduk ketika Ali Imron meminta maaf atas ulah anggotanya.

"Kami Pemuda Pancasila Semarang. Sebelah saya adalah Mas Wisnu, anggota dan pengurus MCC Kabupaten Semarang sebagai lawyer," kata Ali Imron.

Ketua Pemuda Pancasila minta maaf...

Dia pun mewakili Wismu, meminta maaf kepada masyarakat atas tindakan arogan anggotanya. Permintaan maaf secara khusus disampaikan kepada Michael. "Saya sebagai ketua pemuda pancasila meminta maaf atas insiden antara Mas Wisnu dengan Saudara Michael, hanya salah paham," ujar Ali.

Dia pun sekali lagi menegaskan, Wisnu bukan ketua MCP PP Kabupaten Semarang. "Mohon maaf sebesar-besarnya apalagi dengan viralnya masalah ini mas Wisnu mengatasnamakan ketua pemuda pancasila. Itu memang bukan ketua Pemuda Pancasila, cuma pengurus Pemuda Pancasila Kabupaten Semarang," kata Ali.

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan seorang pria arogan mengaku ketua Pemuda Pancasila emosi ke seorang pengendara mobil

IDXChannel- Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) mendukung upaya peningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui digitalisasi dan teknologi kesehatan.

"Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui transformasi kesehatan, transformasi digital menjadi kemutlakkan dalam pelayanan kesehatan saat ini," ujar Ketua Umum ARSSI drg. Iing Ichsan Hanafi dalam Seminar Nasional XI dan Healthcare Expo IX pada 10-12 Juli 2024 seperti dikutip Jumat (12/7/2024).

Menurutnya, pemerintah semakin serius mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat digitalisasi kesehatan. Dia menyebut, strategi penguatan digitalisasi dapat dilakukan dengan mengunggulkan kearifan lokal yang merupakan budaya dari generasi ke generasi dalam menghadapi tantangan globalisasi.

"Khususnya di bidang digitalisasi kesehatan dengan melakukan inovasi aplikasi sistem teknologi kesehatan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat. Selain digitalisasi pelayanan kesehatan, rumah sakit perlu menciptakan Green Hospital," ujarnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti juga menyampaikan bahwa peran BPJS Kesehatan dalam inovasi digitalisasi dan kompetensi SDM dapat mendukung pelayanan di Rumah Sakit.

Dengan demikian dapat memperkuat digitalisasi dan green hospital berbasis kearifan lokal demi masa depan layanan kesehatan di Indonesia menjadi lebih maju.

Adapun seminar tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

(SAN)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berencana melaksanakan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu dilakukan untuk mengatasi pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Kita berharap pada 17 Agustus sudah bisa dimulai, orang yang tidak berhak dapat subsidi (BBM) bisa kita kurangi,” kata Luhut melalui unggahan video di akun Instagram @luhut.pandjaitan, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Lantas, apa saja merek kendaraan bermotor yang terancam dilarang membeli Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero)?

Daftar Mobil yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite. Pertama, melarang semua kendaraan pelat hitam membeli BBM bersubsidi Pertalite.

Kemudian, skenario kedua, yaitu hanya mobil di bawah 1.400 cc yang boleh mengonsumsi Pertalite. Sementara untuk motor, hanya dengan kapasitas di bawah 150 cc yang nantinya tidak dilarang.

“Dari sisi JBKP (jenis BBM khusus penugasan) itu ada pembatasan, khususnya motor, semuanya kecuali di atas 150 cc, itu skenario-skenarionya. Selanjutnya, mobil pelat hitam ada dua skenario, semua mobil pelat hitam akan dilarang atau pilihan kedua, mobil dengan kapasitas maksimal 1.400 cc. Nah ini revisi yang kita ajukan opsinya,” ucap Abdul, seperti dikutip dari tribratanews.polri.go.id, Kamis, 11 Juli 2024.

Berikut sejumlah merek dan tipe mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc yang beredar di Indonesia:

• All New Ertiga.
• Daihatsu Terios.
• Daihatsu Xenia 1.5.
• DFSK Glory 560.
• Honda City Hatchback RS.
• Honda City.
• Honda HR-V.
• Honda Mobilio.
• Hyundai Palisade.
• Hyundai Santa Fe.
• Hyundai Stargazer.
• Kia Grand Carnival.
• Lexus RX.
• Mazda 2 Hatchback.
• Mazda 2 Sedan.
• Mazda 3 Sedan.
• Mazda CX-3.
• Mazda CX-5.
• Mazda CX-8.
• Mazda CX-9.
• Mercedes-Benz A 200.
• Mercedes-Benz GLE-Class.
• Mitsubishi Pajero Sport.
• Mitsubishi Pajero Sport Elite.
• Mitsubishi Triton.
• Mitsubishi Xpander.
• Nissan Livina.
• Nissan Magnite.
• Nissan Serena.
• Nissan Terra.
• Nissan X Trail.
• Renault Triber.
• Suzuki Baleno Hatchback.
• Toyota Alphard.
• Toyota Avanza 1.5.
• Toyota Camry.
• Toyota Fortuner.
• Toyota GR Supra.
• Toyota Hiace.
• Toyota Hilux.
• Toyota Kijang Innova.
• Toyota Rush.
• Toyota Vios.
• Toyota Voxy.
• Toyota Yaris.
• Wuling Almaz RS.
• Wuling Confero S.

Daftar Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

Sementara merek dan tipe motor yang terancam tidak boleh isi Pertalite dengan kapasitas mesin lebih dari 150 cc sebagai berikut:

• Honda ADV 150.
• Honda CB150 Verza.
• Honda CB150R Streetfire.
• Honda CBR150R.
• Honda CRF 150.
• Honda PCX 150.
• Honda Stylo 160.
• Honda Vario 150.
• Honda Vario 160.
• Ninja H2.
• Ninja KX450.
• Ninja ZX10R.
• Ninja Versys 1000.
• Ninja Versys-X 250.
• Ninja Vulcan S.
• Ninja ZX-25R.
• Suzuki Burgman.
• Suzuki Gsx 150.
• Suzuki Satria R150.
• Vespa GTS Super Sport.
• Vespa Sprint.
• Yamaha Aerox.
• Yamaha Lexi.
• Yamaha Nmax.
• Yamaha R15.

MELYNDA DWI PUSPITA

KOMPAS.com - Memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri bisa menjadi penyemangat, tanda kepedulian, dan cara membangkitkan semangat untuk membantu kita menjalani hari.

Jika kita merasa rendah diri atau kurang percaya diri akhir-akhir ini, afirmasi positif dapat membantu membangun diri sendiri dan meredam pembicaraan negatif yang ada di kepala kita.

"Semuanya dimulai dengan mencintai diri sendiri, yang sebenarnya adalah memperlakukan diri kita sendiri dengan kebaikan dan rasa hormat," kata Ricardo Santiago, LMHC, CCAT, MS, MBA, QS, Direktur Klinis di Diamond Behavioral Health, seperti dilansir dari Verywell Mind.

Berikut kalimat afirmasi positif untuk diri sendiri yang dapat kamu rapalkan sepanjang hari untuk suntikan semangat, seperti dilansir Verywell Mind dan Today.

Afirmasi positif untuk diri sendiri

1. "Aku cinta diriku sendiri"

2. "Aku menghormati diriku sendiri"

3. "Aku akan berbaik hati pada diriku sendiri"

4. "Aku cantik luar dan dalam"

5. "Tubuhku sempurna apa adanya"

6. "Aku menerima kelebihan dan kekuranganku"

7. "Aku menghormati apapun keputusanku"

8. "Aku berani dan kuat"

9. "Aku cerdas dan bertalenta"

10. "Aku hebat, penting, dicintai, dan sudah melakukan segalanya dengan cukup"

11. "Aku layak berada di posisi ini"

12. "Aku layak bahagia"

13. "Aku bangga dengan semua pencapaian yang kulakukan"

14. "Aku akan segera mencapai ke versi terbaik diriku"

15. "Aku tidak sempurna, tetapi semakin baik setiap harinnya"

16. "Aku bisa melakukan apapun dan menghadapi tantangan apapun"

17. "Aku boleh memilih kebahagiaan untuk diriku"

18. "Aku punya banyak hal untuk diberikan pada dunia"

19. "Semesta punya banyak hal menyenangkan untuk diriku"

20. "Aku boleh meminta apa yang kubutuhkan dan kuinginkan, bahkan jika aku tidak mendapatkannya"

21. "Harga diriku tidak ditentukan oleh apa yang orang pikirkan tentangku"

22. "Aku belajar dan tumbuh sepanjang waktu"

23. "Aku boleh berkata "tidak" untuk apapun"

24. "Kesalahan atau kegagalan tidak mendefinisikan diriku di masa depan"

25. "Aku boleh membuat pilihan yang menjadikanku pemenang, bukan korban"

26. "Pernah membuat kesalahan tidak berarti aku gagal"

27. "Aku boleh istirahat dan memanjakan diri tanpa merasa bersalah"

28. "Aku tidak berkewajiban menjawab semua pertanyaan orang"

29. "Tidak masalah untuk menjadi pemula, kita semua terus belajar hal baru"

30. "Aku bisa melakukan hal-hal yang sulit"

31. "Aku boleh meminta pilihan jika salah jalan"

32. "Tidak masalah jika di waktu sebelumnya kita merasakan kesepian dan tidak mampu"

33. "Aku tidak bisa mengontrol segala hal dan itu tidak masalah"

34. "Pandanganku valid meski jika banyak orang tidak setuju"

35. "Aku sudah melakukan yang terbaik dan sudah cukup untuk hari ini"

36. "Penolakan atau orang lain yang kurang baik tidak berkaitan dengan harga diriku"

37. "Aku berhak untuk merawat diri"

38. "Aku boleh beristirahat"

39. "Aku yakin dengan potensi diriku"

40. "Setiap pengalaman mengajarkanku hal penting"

41. "Aku memiliki kualitas yang membuatku unik"

42. "Aku mampu melepaskan ketakutan yang membelenggu"

43. "Opini orang lain tidak berpengaruh terhadap citra diriku"

44. "Aku tidak bisa mengontrol segalanya, tetapi aku boleh memilih bagaimana meresponsnya"

45. "Hal-hal baik akan segera datang untukku"

@kompas.lifestyle ‘Blush Blindness’ jadi salah satu istilah dalam dunia kecantikan yang belakangan ini populer karena make up Sabrina Carpenter. Lalu, apa sih itu Blush Blindness? Blush Blindness merupakan sebuah kondisi yang menggambarkan ketika seseorang tidak menyadari dirinya terlalu banyak menambahkan blush on di wajahnya. Alhasil ketika beraktivitas di luar dan terkena cahaya yang terang, bagian pipi kamu terlihat sangat merona. Gimana kamu termasuk orang yang Blush Blindness juga gak nih? Yuk share di kolom komentar!???? Kreatif: Devi Pattricia Produser: Nabilla Tashandra #blushblindness#blushon#blushtrend#makeup? original sound - Kompas Lifestyle

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Umat Isla. Indonesia sering merayakan lebaran anak yatim pada tanggal 10 Muharram. Perayaan ini ada yang menentang, dan tidak sedikit yang melestarikan tradisi ini.

"Kalau Indonesia memang ramai budaya seperti ini, hampir setiap masjid serta majlis taklim mengadakan perayaan tahun baru Islam, disertai di dalamnya santunan anak yatim karena memang bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 adalah lebarannya anak yatim," tulis Ahmad Zarkasih Lc dalam bukunya "Sejarah Kalender Hijriyah".

Ahmad Zarkasih mengatakan, tradisi ini muncul karena memang banyak hadits-hadits yang dikenal oleh orang kebanyakan perihal fadhilah menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram. Karena banyaknya yang menyantuni, seakan tanggal 10 Muharram ini jadi bulan untungnya anak yatim.

"Sehingga banyak orang menyebutnya lebaran mengingat makna lebaran adalah hari bersenang-senang. Begitu juga di tanggal ini, anak yatim sedang senang-senangnya karena banyak yang sayang," katanya.

Ahmad Zarkasih mengatakan, di antara hadits-hadist tersebut ialah:

"Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim (menyantuni/menyayangi) pada hari Asyura (10 Muharram), maka Allah akan angkat derajatnya sebanyak rambut anak yatim tersebut yang terusap oleh tangannya" (Hadits ke 212 dari kitab Tanbih al-Ghafilin).

Sayangnya memang hadits-hadits tentang keutamaan menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram itu kesemuanya dalam status yang dhaif alias lemah atau tidak shahih. Sehingga ini yang menjadikan beberapa kelompok Islam lainnya mengharamkan praktek ini.

"Bahkan mereka mengatakan itu adalah sebuah bid’ah, yaitu perkara yang mengada-ada dalam agama yang agama sendiri tidak memberikan tuntunan untuk itu," katanya.

Bagi mereka, menyantuni anak yatim itu ibadah yang tidak boleh dikhususkan pada waktu-waktu tertentu saja, akan tetapi itu adalah pekerjaan sepanjang masa yang tak bisa diidentikan dengan waktu tertentu. Tapi, mereka yang melakukan pun sejatinya tahu bahwa itu adalah hadits-hadits dhaif, dan mereka tetap melakukannya dengan alasan yang kita tidak bisa katakan itu argumen ang ngasal.

"Mereka mengatakan memang benar hadits itu dhaif, tapi apakah mengamalkan hadits dhaif itu mutlak diharamkan?"

Nyatanya jumhur ulama membolehkan mengamalkan hadits dhaif dengan beberapa syarat tentunya. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Azkar (hal. 8). Para ulama dari kalangan ahli hadits dan ahli fiqih ada yang mengatakan.

"Boleh dan disukai mengamalkan hadits dhaif dalam perkara fadhail a’mal, targhib (memotivasi) serta tarhiib (memberikan peringatan) selama haditsnya tidak maudhu (palsu)," katanya.

Karena, walaupun itu hadits dhaif, tapi ada hadits lain yang menaunginya secara umum, yaitu hadits keutamaan menyantuni anak yatim secara umum tanpa mengkhususkan hari. Artinya praktek santunan anak yatim di hari asyura dinaungi oleh hadits umum tersebut.

"Ulama jumhur mengamalkan hadits dhaif Imam Nawawi pun membolehkan selain yang disebutkan selama memang ada hadits shahih yang menaunginya walaupun secara umum," katanya.