Jakarta -

PT Primissima (Persero) merumahkan dan menunggak pembayaran gaji karyawan. Hal itu terjadi karena perusahaan menghadapi persoalan keuangan. Lalu, bagaimana profil perusahaan?

Dikutip dari laman perusahaan, Kamis (11/7/2024), Primissima didirikan sebagai perusahaan patungan antara Pemerintah Indonesia dengan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969.

Penyertaan Pemerintah RI berupa mesin-mesin pemintalan dan pertenunan serta perlengkapannya yang merupakan grant (hibah) dari Pemerintah Belanda. Grant tersebut berasal dari para pengusaha tekstil Belanda yang ditujukan kepada GKBI untuk melestarikan produksi mori berkualitas tinggi (Primissima cap Cent). Sedangkan penyertaan dari GKBI berupa tanah, bangunan pabrik, biaya pemasangan dan modal kerja.

Pendirian PT Primissima dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 1970 dan direalisasikan dengan Akte Nomor 31 tanggal 22 Juni 1971 dihadapan Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH.

Primissima sendiri merupakan BUMN titip kelola atau di bawah penanganan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Berdasarkan data yang disajikan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi saat rapat dengan Komisi VI 26 Juni 2024 lalu, terdapat 22 BUMN sakit yang ditangani PPA.

Dari 22 BUMN itu, sebanyak 4 BUMN rencananya akan diinbreng atau dialihkan ke Danareksa. Kemudian, 4 BUMN butuh penanganan lebih lanjut di mana salah satunya adalah Primissima.

Sebanyak 6 BUMN berpotensi operasi minimum. Lalu, sebanyak 8 BUMN dibubarkan.

Dikutip dari detikJogja, Direktur Utama PT Primissima Usmansyah mengakui beberapa tahun terakhir menderita krisis keuangan sehingga terpaksa merumahkan karyawan dan mencicil gaji.

"Perumahan itu terpaksa kami lakukan memang karena betul-betul kalau dibiarkan akan merugikan karyawan dan perusahaan, pertama kami posisinya pada saat perumahan itu tidak bisa membayarkan gaji untuk bulan sebelumnya," katanya.

Dijelaskannya, per tanggal 1 Juni lalu, Primissima mulai tidak menjalankan operasional perusahaan. Perusahaan kemudian mencari solusi dengan meliburkan pekerja selama 11 hari dengan gaji penuh.

Selanjutnya, para pekerja resmi dirumahkan mulai 12 Juni lalu dengan menerima gaji sebesar 25% walaupun statusnya menjadi utang perusahaan. Dia mengatakan total 425 karyawan yang dirumahkan.

"Mereka dirumahkan dengan gaji 25%. Tapi memang statusnya utang semua, tercatat semua di perusahaan, jadi anytime kami punya uang mereka bisa menuntut," imbuhnya.

"Total karyawan 425, semuanya belum gajian termasuk manajemen dan direksi. Perumahan resminya tanggal 12 Juni," kata Usmansyah.

Usmansyah mengatakan total gaji yang belum terbayarkan hingga saat ini setara gaji selama 5 bulan kerja. Perusahaan pun hingga saat ini tak mampu membayarkan gaji karena tak punya modal kerja.

"Kami total kalau dihitung globalnya sekitar lima bulan tidak gajian. Tapi itu merata mulai bulan April 2022 itu ada kurang 8 persen, Mei kurang 8 persen. Jadi tidak lima bulan nggak gajian, pasti dibayar tapi jumlahnya tidak penuh. Kalau ditotal itu setara 5 bulan gaji. Tapi kita yang betul-betul nggak gajian 2 bulan ini, semua," jelas dia.

(acd/hns)

Bisnis.com, NUSA DUA - Pemerintah Provinsi Bali menyebutkan proyek Tol Gilimanuk-Mengwi saat ini masih menjalani proses lelang ulang untuk mencari investor sekaligus berfungsi sebagai operator.

“Sekarang berproses di Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT),” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta di sela konferensi logistik dan forwarder Asia Pasifik di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (11/7/2024).

Dia menjelaskan saat ini pemerintah menjadi pemrakarsa proyek tersebut (solicited) karena belum mendapatkan pendanaan.

Sebelumnya proyek tol yang rencananya memiliki panjang 96,84 kilometer itu unsolicited atau diprakarsai investor atau badan usaha.

Ia menyebutkan proses lelang ulang dilakukan karena ada beberapa indikator belum tuntas di antaranya terkait kesiapan investor membiayai proyek tol yang rencananya menjadi terpanjang di Bali.

“Apakah investor siap atau tidak, kemudian terkait demand dan lainnya, mungkin banyak yang bisa dibicarakan. Tapi menurut saya, kita tunggu prosesnya saja,” imbuhnya.

Pemprov Bali, lanjut dia, tidak memiliki target terkait realisasi hingga penuntasan proyek tol tersebut.

“Kalau sudah dilelang, semestinya cepat (realisasinya),” katanya.

Ia menilai keberadaan tol tersebut penting salah satunya mendukung konektivitas logistik.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bali Anak Agung Bagus Bayu Joni Saputra, Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar Bali belum dilayani kapal peti kemas karena tidak ada industri besar di Bali.

Selama ini, pengiriman produk ekspor jalur darat dari Bali dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.

“Kami dorong agar tol Jagat Kerti Bali (Gilimanuk-Mengwi) yang sempat ground breaking dan sekarang proses tender untuk bisa dipercepat proses pembangunan tol,” katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya meletakkan batu pertama yang menandai dimulainya pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi pada Sabtu (10/9/2022).

Proyek tol yang rencananya melintasi 13 kecamatan dan 58 desa di tiga kabupaten yakni Kabupaten Jembrana, Tabanan dan Badung itu diperkirakan menelan biaya investasi mencapai sekitar Rp24,6 triliun.

Jakarta: Supply Chain Indonesia (SCI) mengusulkan empat hal untuk menyiasati agar kegiatan libur keagamaan tak menghambat alur logistik. SCI menilai pembatasan angkutan logistik, khususnya truk sumbu tiga atau lebih, pada saat libur keagamaan sangat berdampak pada penyaluran logistik.

"Libur panjang keagamaan itu sesuatu yang berdampak pada terhentinya aliran barang," kata Senior Consultant SCI, Sugi Purnoto, melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis, 11 Juli 2024.

Di sektor ekspor impor, misalnya. Ada istilah closing kapal yang mengharuskan perjalanan kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan berlangsung tanpa terhambat libur.
"Artinya, jika dilakukan pelarangan terhadap truk-truk di hari-hari libur, jelas berdampak terhadap peningkatan biaya logistik," kata dia.

Pembatasan juga membuat truk tidak bisa mengambil barang secara langsung. Dan ini akan berdampak kepada bertambahnya biaya storage atau penyimpanan di pelabuhan.

Produksi terganggu

Dia melanjutkan, pembatasan angkutan logistik juga akan menyebabkan terganggunya produksi. Musababnya, suplai material atau suplai bahan baku terhambat.

Dia mencontohkan pembatasan pengangkutan logistik di Jabodetabek. Pembatasan akan membuat aliran logistik dari Jabodetabek menuju ke luar kota, baik itu ke Sumatra, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, atau sebaliknya akan ikut terhambat.

Jika pembatasan dilakukan selama 4 hari, menurut Sugi, hambatan logistik menuju tempat distribusi barang akan lebih lama lagi. Jika barang itu akan dibawa dari Jakarta ke Surabaya, berarti harus ditambah tiga hari perjalanan lagi.

"Karena, kan harus ditambahkan lagi durasi perjalanannya," kata dia.

Bisa timbulkan kelangkaan

Pembatasan, lanjut dia, juga akan menghambat penyaluran barang kebutuhan sehari-hari seperti air minum dalam kemasan (AMDK) ke toko-toko kecil. Menurut dia, akan terjadi kelangkaan stok.

"Karena stok mereka untuk semua merek AMDK paling banyak 30 atau 40 galon. Nah, itu kalau dibeli dalam dua kali saja mungkin sudah habis. Besoknya harus diisi lagi," kata dia.

Untuk itu, SCI mengusulkan empat hal agar pembatasan ini tak membuat alur logistik terhambat saat hari libur keagamaan. Keempat usulan itu, yakni:

1. Batasi angkutan orang

Dia mengutarakan bahwa pembatasan truk-truk sumbu 3 atau lebih di hari-hari libur keagamaan itu lebih berdampak di Jabodetabek dibanding daerah-daerah lain. Hal itu disebabkan pembatasannya ini dilakukan utamanya adalah tol dalam kota, tol Lingkar Luar Jakarta (JORR), kemudian tol menuju Merak, Bandung, Trans-Jawa, hingga ke Kalikangkung di Semarang.

"Jadi, kalau saran saya, Pak Dirjen Hubdat yang baru (Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Risyapudin Nursin) hendaknya memprioritaskan pembatasan angkutan orang, bukan barang," usul dia.

Menurut Sugi, kebijakan pelarangan yang dibuat pemerintah selama ini hanya bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah lalu lintas orang yang melakukan perjalanan mudik. Pembatasan justru tak berpihak pada kepentingan industri.

"Nah, ini sayang kalau hanya mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan logistik nasional," kata dia.

2. Perketat aturan di jalan tol

Selanjutnya, SCI menguluskan ada pengetatan aturan lalu lintas di jalan tol. SCI meminta Polri mengatur secara ketat jalan tol saat hari-hari libur besar keagamaan. Artinya, dalam skalanya kalau dibatasi pun hanya di tolnya.

"Misalnya, mulai dari setelah Cikampek truk boleh tidak masuk tol. Truk bisa menggunakan jalur arteri di Pantura untuk yang ke arah timur," kata dia.

3. Percepat proyek tol Japek 2

Selain itu, dia juga mengusulkan agar Kementerian PUPR segera merampungkan proyek jalan tol Japek 2. "Sehingga, angkutan orang bisa menggunakan tol Japek 2. Dan yang mau ke Bandung bisa belok ke kiri,” ujar Sugi.

Kalau untuk Merak misalnya, seringkali bottlenecknya di pelabuhan saja, tapi di tolnya tidak ada kendala. "Nah, itu juga tolong jangan dilarang, sehingga mereka tetap bisa beraktivitas di logistiknya," kata dia.

4. Selektif atur jam operasi

Terakhir, SCI mengusulkan agar pemerintah selektif menggunakan pengaturan jam beroperasi kendaraan angkutan logistik. Contoh, angkutan barangnya dibatasi dari pukul 15.00 WIB hingga 22.00 WIB.

"Setelah itu silakan berjalan untuk kendaraan pribadi. Jika hal itu dilanggar dan mobil pribadi tetap memaksa lewat di jam itu, ya risiko sendiri. Karena, secara durasi waktu kan sudah diberikan oleh pemerintah," kata dia.

(UWA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian periode 2019–2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh usai dijatuhi vonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Selain vonis 10 tahun penjara, SYL juga divonis denda Rp300 juta.

"Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi telah memberikan kesempatan sebagai menteri. Apa pun akibat dari sebuah kebijakan, ini risiko jabatan bagi saya," kata SYL saat ditemui usai sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (11/7/2024).

SYL menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menunjuk dirinya sebagai menteri agar bisa mengambil berbagai kebijakan sehingga dapat mengembalikan harga pangan yang tinggi saat pandemi Covid-19. Menurut SYL, hukuman penjara selama 10 tahun bukan persoalan yang kecil, namun dirinya tetap merasa bangga karena selama menjadi menteri berhasil menerima 71 penghargaan nasional, yang di antaranya diterima oleh Presiden.

Selain kepada Presiden, SYL juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang selalu mengajarkan dirinya mengenai permasalahan kebangsaan. "Maafkan saya kalau sebagai manusia ada yang keliru, tetapi Pak Surya Paloh sangat konsisten dengan partai untuk mengatakan bela rakyat, bela bangsa," tuturnya.

Di sisi lain, SYL pun turut meminta maaf kepada seluruh jajaran di Kementan, keluarga, hingga masyarakat Bugis yang selama ini banyak memberikan dukungan. SYL divonis pidana 10 tahun penjara dan denda sebanyak Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan karena terbukti melakukan pemerasan di lingkungan Kementan pada rentang waktu 2020–2023.

Mantan Mentan itu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Dengan demikian, SYL melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain pidana utama, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bagi SYL sebesar Rp14,14 miliar ditambah 30 ribu dolar Amerika Serikat subsider 2 tahun penjara. Dalam kasus tersebut, SYL menjadi terdakwa lantaran diduga melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar terkait kasus korupsi di lingkungan Kementan.

Pemerasan dilakukan Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta, yang juga menjadi terdakwa. Keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi dan keluarga SYL.

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku belum ada rencana untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Belum ada rencana itu (revisi)," kata Airlangga usai konferensi pers One Map Policy Summit di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Hal itu ia sampaikan sebagai respons dari banyaknya penolakan dari para pelaku usaha di berbagai sektor terhadap Permendag No. 8 Tahun 2024. Selain itu, sebelumnya Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar pemerintah mengevaluasi Permendag tersebut atau kembali memberlakukan Permendag No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Kendati demikian, Airlangga menilai pemerintah tetap membuka ruang untuk adanya revisi Permendag 8/2024 ke depan. "Ya tentunya kan kebijakan pemerintah bisa kita evaluasi, tapi tahap awal ini kita harus lihat apa yang bisa dilakukan," jelas dia.

Namun, saat ini pemerintah masih fokus untuk melihat lebih jauh penerapan aturan baru yang membatasi impor tersebut.

Baca juga: Tolak Investasi 12 Perusahaan Tekstil Asing, Said Iqbal: Jika Persaingan Usaha Tidak Adil

Respons pemerintah soal 'sunset' industri tekstil

Adapun pada Selasa (25/6), Presiden Jokowi menyelenggarakan rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta yang diikuti sejumlah menteri kabinet untuk menanggapi banyaknya industri tekstil lokal yang gulung tikar.

"Barusan rapat itu mengenai keluhan dari industri tekstil, pelaku industri tekstil yang beberapa tutup ya, dan ada beberapa yang terancam (melakukan) PHK massal," kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Untuk merespons isu ini, kata Zulhas, pemerintah mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali pengetatan kebijakan dan pengaturan impor yang sebelumnya sudah tertuang dalam Permendag 36/2023.

Pemberlakuan kembali aturan tersebut merupakan usul dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang diharapkan bisa membendung gelombang PHK yang dialami industri tekstil.

(HUS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jurnalis Kompas TV Bodhiya Vimala melaporkan aksi kekerasan yang dilakukan pendukung eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Polda Metro Jaya, Kamis (11/7/2024) sore.

Laporan terkait dugaan pengeroyokan sebagaimana Pasal 170 Kitab Undang-Udang Hukum Pidana (KUHP) ini teregister dengan nomor LP/B/3926/VIl/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA.

“Sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya,” kata Bodhiya Vimala kepada Kompas.com Kamis malam.

Laporan itu dilayangkan Bodhiya karena mengalami kekerasan saat meliput sidang pembacaan putusan SYL di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis siang.

Saat itu, ia tengah bersiap mewawancarai SYL. Namun saat itu terjadi dorong-dorongan antara awak media dengan sejumlah pendukung SYL.

Tiba-tiba, Bodhiya diserang oleh tiga orang. Ia pun lari ke lorong karena dikejar oleh pendukung yang berniat menendangnya.

“Gue bertahan, mereka rame. Sudah ditendang, tapi enggak kena,” kata Bodhiya.

Selain Bodhiya Vimala, juru kamera TV One Firdaus juga disikut oleh polisi yang mengamankan jalannya sidang.

Kerusuhan ini terjadi setelah sidang putusan ditutup dan SYL beranjak dari kursi terdakwa keluar ruangan.

Wartawan berdesak-desakan untuk mengabadikan momen SYL itu keluar dari ruangan. SYL sempat tertahan akibat banyaknya awak media yang ingin mengambil gambar. Dorong-dorongan pun tak terhindarkan

Di sisi lain, keluarga dan simpatisan SYL juga ingin bertemu politikus Partai Nasdem itu. Tak sedikit wartawan yang didorong oleh aparat keamanan. SYL pun kembali ke ruang sidang. Sementara kisruh terjadi antara wartawan dan pendukung SYL.

Akibatnya, sejumlah alat peliputan wartawan rusak akibat peristiwa itu, misalnya kamera Kompas TV dan TV One serta tripod iNews TV.

Seusai menyampaikan pernyataan kepada wartawan, SYL pun meminta maaf atas kerusuhan yang terjadi.

“Maafkan saya sudah membuat kekacauan,” ujar dia.

Adapun SYL dijatuhi hukuman 10 tahun bersalah karena dinyatakan bersalah dalam kasus pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) di tahun 2024 diperkirakan mampu bertumbuh. Pertumbuhan permintaan semen menjadi pendorongnya.

AnalisMirae Asset Sekuritas,Andreas Kristo Saragih memaparkan, INTP melaporkan volume penjualan semen sebesar 1,6 juta ton hingga Mei 2024. Hasil itu tumbuh 71,7% secara bulanan (MoM) dan 21,4% secara tahunan (YoY).

Pertumbuhan didorong volume penjualan di Jawa sebesar 1,08 juta ton atau tumbuh 80,7% MoM dan 25% YoY, diikuti oleh luar Jawa sebesar 0,52 juta ton atau tumbuh 55,5% MoM dan 14,4% YoY.

Adapun konsumsi semen kantong juga tumbuh positif di Jawa dan luar Jawa dengan pertumbuhan 11,1% YoY dan 8,7% YoY. Pangsa pasar bulanan mencapai 29,3%.

Pangsa pasarnya juga semakin luas berkat masuknya Semen Grobogan. Pangsa pasar INTP di Jawa Tengah mencapai 42,4%. Selain itu, kontribusi volume semen dari Jawa Tengah mencapai 18,9% dari total.

Secara kumulatif, INTP melaporkan volume penjualan semen sebesar 6,74 juta ton atau tumbuh 10,4% YoY hingga Mei 2024. Jawa tetap menjadi pendorong utama dengan total volume 4,44 juta ton, tumbuh 15,8% YoY dan sisanya berasal dari Luar Jawa sebesar 2,29 juta ton, tumbuh 1,2% YoY.

Pangsa pasar hingga Mei 2024 meningkat sebesar 2ppt YoY menjadi 29,6%. "Secara keseluruhan, volume hingga Mei 2024 menyumbang 35,7% dari proyeksi kami, dibandingkan dengan kisaran historis tiga tahun terakhir sebesar 35%-36%," tulisnya dalam riset, Jumat (28/6).

Andreas memproyeksikan tren tersebut berlanjut di Juni 2024. Sebab, didukung oleh cuaca yang lebih kering, dan percepatan kegiatan konstruksi.

Hanya saja, ia memperkirakan semen kantong akan mencatatkan pertumbuhan bulanan dan tahunan yang negatif pada Juni. Hal tersebut sebagai respon dari penyesuaian harga yang diimplementasikan pada pertengahan Mei.

Analis Kiwoom Sekuritas, Miftahul Khaer menilai prospekINTPsepanjang tahun tetap positif. Salah satu sentimen yang cukup berpengaruh dari program pemerintah yang rencana akan mulai mencanangkan/memberlakukan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Kami kira secara tidak langsung membawa sentimen positif bagi sektor semen dalam negeri hal itu kami kira dikarenakan jika program ini sudah mulai berjalan akan berdampak pada industri properti dan akan meningkatkan demandsemen itu sendiri," ujarnya saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (11/7).

Di luar sentimen tersebut, ia melihat potensi penjualan semen masih cukup menarik di tahun 2024. Khaer menyebutkan, permintaan semen domestik masih akan meningkat sebesar 65,6 juta ton pada tahun 2024.

"Peningkatan permintaan semen ini kami nilai salah satunya masih akan didorong oleh permintaan dari proyek IKN Nusantara, khususnya semen curah untuk keperluan pembangunan skala besar, yang juga akan di-supportoleh peningkatan anggaran infrastruktur pemerintah," paparnya.

Selain itu, kembalinya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ke era sebelum pandemi, serta angka inflasi yang terkontrol diharapkan akan menurunkan tingkat suku bunga dalam jangka pendek. Sehingga turut memberikan sentimen yang cukup positif bagi sektor ini.

Di sisi lain, tantangan INTP masih terkait oversupplyyang menjadi PR di industri ini.Adanya pemain baru yang membuat oversupply semakin meningkat dan akan menciptakan persaingan yang ketat dari sisi harga.

Untuk target jangka panjang, Khaer memproyeksikan harga saham INTP bisa menyentuh level Rp 9.000. "Meski begitu, secara momentum teknikal, kami memberikan rating akumulasi untuk saham INTP sembari menunggu kejelasan sentimen dan kinerja di akhir semester I 2024," sebutnya.

Adapun, Mirae Asset merekomendasikan buy INTP dengan target harga Rp 9.150. Pada perdagangan Kamis (11/7), harga INTP berada di Rp 7.400.

Lampung Geh, Bandar Lampung - LBH Bandar Lampung dampingi korban penipuan pinjaman bank melakukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, pada Kamis (11/7).

Pengaduan ini dilakukan atas dugaan kredit fiktif oleh orang yang mengaku sebagai agen Bank penyalur pinjaman usaha rakyat yang meminta KTP dan KK kemudian diajukan pinjaman usaha rakyat sebesar 5-100 juta.

Pengaduan ini diterima oleh Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Kantor OJK Provinsi Lampung, Aprianus John Risnad.

Sumaindra Jarwadi, selaku Direktur LBH Bandar Lampung, mengatakan LBH akan mendorong OJK untuk menindaklanjuti pengaduan ini agar kejadian ini tidak terulang.

"LBH Bandar Lampung mendorong kepada OJK untuk segera menindak lanjuti pengaduan ini, mengingat jumlah korban yang tidak sedikit dan jumlah pinjaman yang hingga ratusan juta. Selain itu, diduga praktik-praktik seperti ini sudah banyak dilakukan dan telah menjamur di kalangan masyarakat. Sehingga jangan sampai hal ini terulang dan terjadi salah sasaran di mana KUR merupakan program pemerintah yang diperuntukkan untuk membantu UMKM Kecil," katanya.

Sumaindra juga menjelaskan, korban hanya di mintai identitas saja untuk persyaratan selebihnya sudah disiapkan oleh pihak yang mengaku sebagai agen Bank penyalur pinjaman usaha rakyat dan saat pencairan warga menerima uang sebesar Rp 250 ribu sampai dengan 1 juta.

"Perlu diketahui ibu-bu hanya memberikan KTP dan KK saja untuk melakukan pinjaman. Selebihnya data pendukung seperti jaminan, telah disiapkan oleh agen agen tersebut bahkan sampai dengan mempersiapkan tempat usaha yang akan disurvei," jelasnya.

"Ibu-ibu tersebut di arahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan ketika wawancara dan ketika pencairan oleh pihak bank warga menerima 250 ribu sampai dengan 1 juta per-pengajuan KUR tersebut," tutupnya. (Put/Ansa)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni menyatakan masih banyak kasus percaloan dalam penjualan tiket. Perusahaan pelayaran lintas pulau itu telah memberhentikan sebanyak 24 pegawai tahun ini, yang ditemukan bekerja sama dengan calo dalam penjualan tiket.

"Isu tentang calo ini masih banyak. Ada 24 orang sudah kami berhentikan. Itu memang tim loket yang bekerja sama dengan calo," kata Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni, Nuraini Dessy, di kantor Tempo, Jalan Palmerah Barat Nomor 8, Grogol Utara, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Nuraini mengakui menemukan banyak penumpang membeli tiket melalui calo. Tiket kapal itu dijual di atas harga normal. Menurut dia, BUMN yang bergerak di bidang pelayaran ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak membeli tiket melalui calo. Alasannya, para calo itu memperoleh tiket menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sembarangan.

Hal itu menyebabkan penumpang akan naik kapal dengan identitas berbeda. Menghindari adanya penumpang kapal menggunakan tiket dengan identitas berbeda, telah diantisipasi melalui sistem kontrol keberangkatan. "Ketika masyarakat ini mau naik kapal, kami akan mengecek lagi," tutur dia.

Saat ini, kata Nuraini, perseroan telah melakukan kroscek secara serius perihal tiket yang dimiliki penumpang dengan identitasnya di KTP. "Sekarang itu banyak yang menyadari bahwa membeli tiket harus sesuai identitas," ujar dia.

Nuraini mengatakan, sangat diperlukan masyarakat membeli tiket jauh sebelum hari keberangkatan. Menurut dia, Pelni pun telah mendagangkan karcis pelayaran itu jauh hari dari jadwal keberangkatan. Saat ini, dalam catatan Pelni penumpang yang membeli tiket melalui loket 35 persen dan belanja karcis melalui layanan online 65 persen.

Dalam masalah lain selain masalah percaloan, dia menjelaskan bahwa masih ada pelabuhan yang belum steril. Menurut dia, itu menjadi kendala Pelni dalam menertibkan penumpang yang tidak memiliki tiket, tapi bisa naik ke atas kapal. "Karena penjagaan belum steril," ucap Nuraini.

Nasib guru honorer di Indonesia menjadi catatan tersendiri di dunia pendidikan yang tak kunjung berakhir. Persoalan gaji yang cukup rendah dan tidak sebanding dengan kinerjanya sudah biasa terdengar. Belum lagi soal harapan pengangkatannya menjadi guru tetap PNS hanya menjadi secercah harapan bagi pahlawan tanpa tanda jasa ini.

Pengakuan pada profesi guru yang mulia di negeri ini masih butuh pembuktian dari pemerintah. Hingga kini proses sertifikasi guru dan penuntasan guru honorer masih jalan di tempat.

Para guru honorer sekarang juga sedang cemas terkait rencana pemerintah memberlakukan program wajib Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Guru yang kesejahteraannya masih rendah, bahkan yang honorer dengan upah di bawah upah minimum, mengaku berat dengan tambahan potongan gaji tersebut.

Hampir semua guru honorer jauh dari sejahtera. Mereka memperoleh gaji sangat rendah, belum lagi di daerah 3T banyak di antaranya yang tidak digaji sama sekali.

Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa melaporkan hasil survei kesejahteraan guru di Indonesia yang dilakukan pada pekan pertama Mei 2024. Survei tersebut menunjukkan 74 persen guru honorer atau kontrak di Indonesia memiliki penghasilan di bawah Rp2 Juta per bulan bahkan 20,5 persen diantaranya masih berpenghasilan di bawah Rp500 Ribu.

"Ini artinya, di daerah dengan biaya hidup terendah sekalipun para guru terutama guru honorer masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," kata Peneliti IDEAS Muhammad Anwar.

Apabila dilakukan perbandingan, maka gaji guru honorer di Indonesia masih di bawah Upah Minimum Kabupaten-Kota (UMK) 2024 terendah Indonesia, yaitu Kabupaten Banjarnegara dengan UMK sebesar Rp2.038.005.

Anwar melanjutkan survei tersebut dilakukan secara daring terhadap 403 responden guru di 25 Provinsi memiliki komposisi responden Pulau Jawa sebanyak 291 orang dan Luar Jawa 112 orang. Responden survei terdiri dari 123 orang berstatus sebagai Guru PNS, 118 Guru tetap yayasan, 117 guru honorer, dan 45 Guru PPPK.

Adapun apabila dilihat secara keseluruhan dari seluruh responden alias di luar guru honorer, hasilnya sebanyak 42 persen guru memiliki penghasilan di bawah Rp2 Juta per bulan dan 13 persen diantaranya berpenghasilan di bawah Rp500 Ribu per bulan.

Lebih lanjut, Anwar merinci hasil survei tersebut. Dengan jumlah tanggungan rata-rata 3 orang anggota keluarga, maka hasilnya 89 persen guru merasa bahwa penghasilan dari mengajar tersebut pas-pasan bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hanya 11 persen yang mengaku cukup dan ada sisa.

Dengan kondisi itu, Anwar menyebut berbagai upaya dilakukan guru untuk menutupi kebutuhan hidup salah satunya adalah memiliki pekerjaan sampingan selain sebagai guru.

Terdapat pekerjaan sampingan terfavorit yang dipilih oleh guru, yakni mengajar privat atau bimbel dengan jumlah 39,1 persen. Berdagang 29,3 persen; bertani 12,8 persen; buruh 4,4 persen; content creator 4 persen, serta driver ojek daring 3,1 persen.

"Dari survei ini terlihat 55,8 persen guru memiliki penghasilan tambahan dari pekerjaan lain. Namun penghasilan tambahan inipun tidak signifikan, mayoritas guru yang memiliki sampingan tersebut hanya mendapat kurang dari Rp500 ribu," lanjutnya.

Tak hanya itu, minimnya penghasilan dari pekerjaan utama sebagai guru dan tambahan dari pekerjaan sampingan, menjadikan berutang sebagai salah satu jalan untuk menutupi kebutuhan hidup.

Survei menunjukkan 79,8 persen guru mengaku memiliki utang. Dalam kondisi terdesak oleh suatu kebutuhan, tercatat 56,5 persen guru mengaku pernah menjual atau menggadaikan barang berharga yang dimilikinya.

Adapun barang yang digadaikan itu antara lain Emas Perhiasan (38,5 persen), BPKB Kendaraan (14 persen), Sertifikat Rumah/Tanah (13 persen), Motor (11,4), Emas Kawin (4,3 persen) dan SK PNS (3,9 persen).

Para guru mengaku memiliki utang kepada Bank/BPR sebanyak 52,6 persen, Keluarga atau Kerabat 19,3 persen, Koperasi Simpan Pinjam 13,7 persen, Teman atau Tetangga 8,7 persen dan Pinjaman Online 5,2 persen

Jakarta: Seorang remaja di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, berinisial SBU, 16, harus kehilangan motornya setelah menjadi korban penipuan. Pelaku pencurian berpura-pura menanyakan alamat hingga akhirnya berhasil merebut motor korban.

"Dua tersangka menegur korban dan berpura-pura menanyakan alamat," kata Kapolsek Metro Penjaringan Kompol Agus Ady Wijaya dalam keterangannya, Kamis, 11 Juli 2024.

Peristiwa tersebut terjadi pada 17 Mei 2024. Korban mulanya dihampiri kedua pelaku RA dan H yang berpura-pura menanyakan alamat. Korban pun mencoba membantunya dengan ikut mengantarkan ke alamat yang disebutkan.
"Korban yang berniat membantu diperdaya oleh tersangka dan sepeda motor milik korban dibawa kabur," ujarnya.
Pihak kepolisian berhasil mengamankan pelaku berinisial RA, sementara rekannya, H, masih diburu. kepada polisi, RA mengaku telah menjual motor korban dengan harga Rp 6 juta.

"Motor korban kemudian dijual dengan cara COD dengan harga Rp 6 juta. RA berhasil kami amankan, sedang seorang lagi yakni H masih dalam pengejaran. Ia meminta untuk menyerahkan diri," jelasnya.

RA saat ini sudah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Atas kasus tersebut dia dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

(LDS)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan modifikasi cuaca untuk mengatasi curah hujan yang menghambat proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto menjelaskan bahwa untuk proses modifikasi cuaca tersebut, BMKG menggandeng sejumlah pihak.

"BMKG bekerja sama dengan Kementerian PUPR, TNI melaksanakan rekayasa cuaca yang kita kenal dengan operasi modifikasi cuaca di sana, tujuannya apa? Untuk mengurangi curah hujan supaya tidak menggangu pembangunan infrastruktur, targetnya agar segera selesai," katanya di Kantor BMKG, Jakarta pada Kamis (11/7/2024).

Namun, dia menyampaikan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan modifikasi cuaca di IKN tersebut.

Menurutnya, unit kerja yang baru dibentuk tersebut belum memiliki anggaran, peralatan, sehingga masih memanfaatkan sumber daya milik beberapa pihak yang diajak kerja sama.

"Ini tentu saja dan saat ini kemampuan secara nasional tentang modifikasi cuaca masih cukup rendah," ucapnya.

Menurutnya, pesawat TNI juga terbatas, karena selain di IKN juga digunakan untuk pencegahan Karhutla di Riau, di Jambi, di Sumatera Selatan, di Kalimantan Barat, dan di Kalimantan Tengah.

Pihaknya menegaskan akan terus berupaya semaksimal mungkin dengan keterbatasan yang dimiliki, untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca agar hasilnya maksimal.

"Mudah-mudahan kita akan upayakan lagi supaya operasi modifikasi cuaca ke depan berjalan semakin baik sampai dengan ini benar benar mampu memberikan dukungan yang baik pada pembangunan infrastruktur," tambahnya.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan sedang melakukan modifikasi cuaca di IKN Nusantara.

Dia menjelaskan bahwa IKN memiliki zona musim yang pola hujannya ekuatorial, yakni hujan yang turun di sepanjang tahun.

"Pola hujan ekuatorial itu adalah hujan yang turun di sepanjang tahun, jadi di setiap bulan apapun ya hujan terus, itu di IKN. Jadi isinya ya hujan terus, tidak ada musim kemarau atau musim hujan," jelasnya.