Warta Ekonomi, Jakarta -

Pada Kuartal I/2024, pertumbuhan sektor properti di Indonesia tercatat naik sebesar 6%. Dalam pertumbuhan tersebut, sektor properti yang berpengaruh besar diantaranya adalah rumah tapak, ritel, serta industri dan logistik.

Menurut CEO Leads Property Hendra Hartono rumah tapak masih mendominasi sektor hunian di Indonesia saat ini. Disebutkan juga pasar rumah tapak di daerah Jabodetabek tercatat memiliki pasokan sebesar 174 ribu unit, dengan persentase pasokan tertinggi berada di daerah Tangerang, yaitu sebesar 45%. Di samping itu, kenaikan pasokan rumah tapak di daerah Tangerang menyentuh angka 14,2% dengan tingkat penjualan naik 0,2%.

Harga rumah tapak di daerah Tangerang juga mengalami peningkatan yang pesat. Rata-rata rumah tapak di daerah Tangerang mengalami pertumbuhan hingga 17,9% di Kuartal I/2024, menjadikannya sebagai kenaikan harga rumah tapak tertinggi di daerah Jabodetabek.

PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), platform real estate dan layanan kesehatan terkemuka di Indonesia, memiliki proyek yang sebagian besar berlokasi di wilayah Barat Jabodetabek/Tangerang, yang terdiri dari produk rumah tapak dan menengah, ruko, serta hunian tingkat tinggi yang siap dihuni.

Pada Kuartal I/2024, penjualan properti LPKR didominasi produk rumah tapak berkat keberhasilan peluncuran Park Serpong. Per Maret 2024 atau Kuartal I, LPKR telah merealisasikan pra penjualan sebanyak Rp1,5 triliun, naik 24% year on year (yoy) dari Kuartal I/2023 dan mencakup 28% dari target tahun 2024 (Rp5,37 triliun). Produk rumah tapak yang dikembangkan oleh LPKR, seperti seri XYZ Livin dan Cendana Homes di Park Serpong, memberikan kontribusi sebesar Rp543 miliar kepada pra penjualan Kuartal I/2024. Group CEO LPKR John Riady menyampaikan bahwa LPKR terus memperkuat posisinya di segmen pasar pemilik rumah perdana dengan merilis lebih banyak unit di Park Serpong dan di Lippo Cikarang Cosmopolis, sebuah properti berkonsep baru di Cikarang yang didukung oleh rangkaian produk XYZ Livin.

John Riady juga menegaskan setelah mencapai 28% dari target pra penjualan pada Kuartal I/2024, perusahaan berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target tahun ini, dengan mempertahankan momentum penjualan saat ini.

Kementerian ESDM menanggapi usulan Komisi VII DPR RI mengenai skema penyaluran subsidi LPG 3 kilogram (kg) tepat sasaran dilakukan dengan pemberian langsung berupa uang yang ditransfer kepada rekening penerima berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Nanti program subsidi akan mengarah kesana, diberikan langsung ke orang,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agus Cahyono Adi saat ditemui di Kementerian ESDM pada Rabu (11/7).

Namun Agus mengatakan pelaksanaan skema subsidi langsung ke penerima ini belum dapat dipastikan waktu penerapannya. Dia menyebut pemerintah masih membutuhkan sistem dan data untuk menjalankan rencana tersebut.

“Ini kan ultimate goal. Kalau skema ini dijalankan nanti sudah tidak ada harga subsidi karena yang disubsidi orang, bukan lagi komoditas,” ujarnya.

Sebelumnya, usulan mengenai pemberian subsidi ke rekening penerima ini dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Eddy menyebut skema pendataan KTP bagi pembeli LPG masih memiliki banyak celah sehingga tidak menjamin subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Skema saat ini bisa mengontrol yang mendaftar dan berada dalam DTKS adalah mereka yang berhak. Namun, tidak ada batasan dan semua orang bisa membeli dalam jumlah sesuai kebutuhan yang belum tentu digunakan. Bisa juga dititipkan yang tidak berhak,” kata Eddy dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia pada Selasa (9/7).

Oleh sebab itu, Eddy mengatakan ada usul bahwa pembelian LPG dilakukan langsung ke penerima melalui skema subsidi yang ditransfer kepada mereka-mereka yang sudah masuk dalam DTKS. “Kepada yang memang berhak menerima LPG 3 kg tersebut, dan saat ini DTKS dalam proses penyempurnaan,” ujarnya.

Berdasarkan paparan Eddy, dalam usulan ini nantinya masyarakat akan dijatah hanya mendapatkan tiga tabung gas LPG subsidi per bulannya, dengan hitungan per tabung dikenakan harga Rp 33.000. Nominal transfer tersebut sesuai dengan besaran subsidi yang ditanggung pemerintah di setiap tabung LPG yakni Rp 33.000.

“Saat ini pemikirannya subsidi akan ditransfer ke masyarakat untuk tiga tabung kira-kira Rp 99.000 yang akan diberikan setiap bulannya,” ucapnya.

Eddy mengatakan usulan ini muncul sebab melihat tren penggunaan subsidi LPG yang naik 4,5% per tahun, di saat yang sama ada penurunan 10% pengguna per tahun bagi LPG non subsidi.

Eddy mengartikan ini sebagai kondisi terjadinya migrasi masif yang semula menggunakan LPG non-subsidi menjadi LPG subsidi. “Ini karena disparitas harga kedua tabung yang besar sekali,” kata dia.

Oleh sebab itu, menurutnya pilihan terbaik yangs edang dirumuskan saat ini adalah dengan mentransfer nominal subsidi kepada masyarakat yang sudah terverifikasi dalam DTKS. “Kemudian masyarakat yang berhak menerima dan membelanjakannya untuk beli LPG subsidi tersebut,” ujar dia.

Kendati demikian, Eddy mengakui usulan ini juga belum tentu diterima masyarakat dan memiliki celah yang mana besaran transferan subsidi bisa jadi dialokasikan masyarakat untuk kebutuhan lainnya seperti membeli pulsa, keperluan sekolah dan anak.

“Tapi pemerintah sudah menjalankan fungsi untuk menyalurkan subsidi ke masyarakat. Sehingga tidak terjadi disparitas harga di masyarakat dan akan dijual sesuai kebijakan satu harga oleh pemerintah. Kami pikir itu opsi terbaik yang bisa diberikan,” kata Eddy.

JAKARTA, investor.id – Sejumlah emiten logam di Indonesia bakal mendapatkan keuntungan dari harga komoditas yang lebih tinggi pada kuartal II-2024. Harga timah, tembaga, emas, dan nikel masing-masing naik 23%, 16%, 13%, dan 11% qoq.

Tak hanya harga, volume penjualan yang diperkirakan meningkat – usai melambat pada kuartal I terutama Antam (ANTM) dan Merdeka Battery Materials (MBMA) – juga akan mendorong pertumbuhan pendapatan.

“Secara keseluruhan, kami memperkirakan pertumbuhan pendapatan pada kuartal II-2024 yang sejalan dengan ekspektasi sebesar 33% yoy atau 18% qoq. Pendapatan ditaksir mencapai 51% dan 50% dari estimasi kami dan konsensus sepanjang tahun,” tulis analis BRI Danareksa Sekuritas, Timothy Wijaya dan Christian Sitorus dalam risetnya.

Dari sisi biaya, kenaikan harga bijih saprolit, batu bara, dan minyak masing-masing sebesar 17%, 7%, dan 2% qoq kemungkinan sedikit meningkatkan total biaya tunai.

“Kami memperkirakan laba bersih pada kuartal II-2024 naik 94% yoy atau meningkat 183% qoq. Laba bersih ditaksir mencapai 41% atau sedikit di bawah estimasi kami dan konsensus tahun ini. Meski demikian, estimasi laba bersih kuartal II-2024 akan berkontribusi sekitar 30% pada tahun ini,” jelas Timothy.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Timah (TINS) bakal menunjukkan pertumbuhan laba bersih yang lebih kuat dibandingkan emiten logam lainnya. Laba bersih TINS pada kuartal II-2024 diprediksi mencapai Rp 370 miliar atau naik 11,5 kali secara kuartalan (qoq). Lonjakan itu bakal disokong oleh kenaikan harga timah dan biaya tunai yang stabil.

BRI Danareksa Sekuritas juga mengantisipasi ANTM mencatatkan hasil yang solid pada kuartal II-2024. Hal itu didorong oleh penjualan stok feronikel (FeNi) ANTM dari kuartal I-2024, dimana volume pada kuartal II-2024 sebanyak 7-7,5 kt, yang dikombinasikan dengan peningkatan penjualan bijih (3,5 Mt) pada kuartal II-2024.

Begitu pun dengan Vale Indonesia (INCO). Margin tunai INCO diprediksi naik menjadi US$ 4,5-5 k/t dari harga nikel di London Metal Exchange (LME) yang lebih tinggi, yaitu rata-rata sebesar US$ 18,5 k/t pada kuartal II-2024. Namun, INCO menghadapi tantangan biaya bahan bakar dan pemeliharaan yang akan memengaruhi volume penjualan.

Sebaliknya, BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan Trimegah Bangun Persada (NCKL) atau Harita Nickel bakal mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang moderat sebesar 17% qoq, usai mencetak hasil yang solid pada kuartal I-2024.

“Namun, potensi peningkatan kemungkinan timbul dari kontribusi Halmahera Persada Lygend (HPL), yang didorong oleh kenaikan harga mixedhydroxideprecipitate (MHP) yang signifikan sebesar 22% qoq,” ungkap Timothy.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Secara keseluruhan, BRI Danareksa Sekuritas memprediksi laba bersih TINS, ANTM, dan INCO pada semester I-2024 masing-masing mencapai 69%, 59%, dan 33% dari estimasi konsensus. Sedangkan MBMA dan induk usahanya, Merdeka Copper Gold (MDKA), bakal menunjukkan peningkatan secara kuartalan. Namun, diyakini masih di bawah estimasi konsensus, yaitu masing-masing sebesar 26% dan -72%.

Dengan berbagai faktor yang ada, BRI Danareksa Sekuritas mempertahankan peringkat overweight untuk sektor pertambangan logam. “NCKL tetap menjadi pilihan utama kami di nikel, karena kinerja operasional dan visibilitas pendapatan yang kuat. Kami juga memilih TINS karena pasokan global yang ketat akibat berkurangnya ekspor Vietnam ke China dan terbatasnya ekspor Indonesia,” sebut Timothy.

Karena itu, BRI Danareksa Sekuritas merekomendasikan buy untuk sejumlah saham di sektor pertambangan logam dengan urutan prioritas sebagai berikut: TINS, NCKL, MBMA, MDKA, ANTM, dan INCO.

Target harga saham TINS dipatok sebesar Rp 1.400, NCKL Rp 1.300, MBMA Rp 700, MDKA Rp 3.100, ANTM Rp 2.000, dan INCO Rp 5.700.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap masih banyak barang tekstil impor yang belum diatur ketat oleh pemerintah. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengungkap HS code barang tekstil impor berjumlah cukup banyak hingga 700 jenis HS code.

Jemmy meminta pemerintah untuk memperketat izin impor 700 jenis tekstil impor. Jika tidak, maka akan dimanfaatkan oknum untuk melakukan impor yang tidak semestinya.

"Kita memohon untuk mayoritas 700 HS code kita PI (Persetujuan Impor)-kan. Jadi barang impor berizin itu diizinkan oleh WTO, ibaratkan harus ada Pertek (Pertimbangan Teknis) dan harus ada PI dari Kemendag. Sepanjang sudah ada PI dan Pertek itu selalu digunakan oleh oknum," kata dia dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI kemarin, dikutip Kamis (11/7/2024).

Menurut Jemmy, ada indikasi oknum yang memanfaatkan HS code untuk melakukan impor. Berdasarkan analisanya, ketika beberapa barang tekstil impornya diperketat dan ada yang tidak, maka ada lonjakan impor produk yang syaratnya longgar.

"Karena kita sudah mengamati 5 tahun. Dulu PI tidak sebanyak ini. Begitu ada lonjakan impor, kita usulkan coba yang lonjakan itu impornya di-PI kan setelah di PI, dia bergeser (lonjakan impornya)," ungkapnya.

Jemmy menyebut memang tidak semua jenis tekstil impor itu diharuskan menggunakan PI. Nah, pada jenis tekstil itulah yang saat ini impornya melonjak.

"Kalau baju itu pakai PI. Tetapi pakaian tekstil lainnya yang belum di PI-kan dan itu terjadi lonjakan impornya," pungkasnya.

(ada/ara)

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis target penghimpunan dana di pasar modal tahun ini sebesar Rp 200 triliun bisa tercapai. Per Juni 2024, total penghimpunan dana telah mencapai Rp 120 triliun.

Berdasarkan catatan OJK, nilai penawaran umum pada tahun ini didominasi penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS) senilai Rp 80,13 triliun. Ini setara dengan 66,78% dari total penawaran umum.

Menyusul, penawaran umum terbatas (PUT) sebesar Rp 36,30 triliun yang setara dengan 30,25%. Kemudian penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sebesar Rp 3,56 triliun atau 2,97%.

Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK mengakui meski jumlah emiten baru lebih banyak dari 2023, tetapi dari nilai penghimpunan dana lebih rendah.

“Kami optimistis target penghimpunan dana dari pasar modal pada tahun ini sebesar Rp 200 triliun akan tercapai,” kata Inarno, belum lama ini.

Berdasarkan data historis lima tahun terakhir, penerbitan EBUS menjadi penghimpunan dana tertinggi sebanyak 84 penawaran. Sementara IPO saham hanya 25 penghimpunan.

“Sementara penerbitan IPO saham mencapai 25 dan menempati posisi ketiga dalam tren penghimpunan dana di pasar modal dalam lima tahun terakhir ,” jelas Inarno.

Adapun dalam pipeline penghimpunan dana, OJK telah mengantongi 79 rencana penawaran umum. Jika bisa terlaksana semua, total dana yang akan terhimpun mencapai Rp 30,02 triliun.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa, 9 Juli 2024 menyerahkan hibah Barang Milik Negara (BMN) eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Kideco Jaya Agung kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Paser. Hibah ini berupa sebagian tanah seluas 1.000 meter persegi yang akan digunakan untuk membangun akses jalan alternatif di Tokare.

Penyerahan hibah BMN ini dilakukan secara simbolis oleh Kepala Pusat Pengelolaan BMN, Sumartono, sebagai perwakilan Pengguna Barang BMN PKP2B dan Sekretaris Daerah Paser, Katsul Wijaya, dengan disaksikan Direksi PT Kideco Jaya Agung Erlangga D.A. Gaffar.

Tanah yang diserahkan, seluas 200 x 5 m2 atau 1.000 m2, di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dihibahkan untuk digunakan sebagai jalan alternatif di Tokare, Desa Batu Kajang, yang akan memudahkan warga untuk pergi ke sekolah, pasar, dan lokasi lainnya.

"Kami berharap hibah ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya warga Desa Batu Kajang. Akses jalan alternatif ini akan mempermudah mobilitas warga dan membuka peluang ekonomi baru di Tokare," ujar Sumartono.

Menurut Sumartono, penyerahan hibah BMN ini merupakan tindak lanjut dari permohonan hibah yang diajukan oleh Bupati Paser dengan nomor B.600.10.3/056/KP.1/XI/2023 pada tanggal 20 November 2023, yang juga telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan nomor S-443/MK.6/2024 pada tanggal 25 Juni 2024. Sumartono berharap hibah BMN akan dilanjutkan dan didaftarkan sebagai aset daerah.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Paser, Katsul Wijaya menyampaikan terima kasih kepada PT Kideco Jaya Agung atas kepeduliannya terhadap masyarakat sehingga warga sebanyak 70 kepala keluarga yang bermukim di dekat bantaran Sungai Kandilo tidak lagi terisolasi pada musim hujan.

"Hibah ini merupakan bukti nyata komitmen PT Kideco Jaya Agung dalam memperbaiki taraf hidup di masyarakat di Kabupaten Paser," tutup Katsul.

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) , Arief Prasetyo Adi memastikan, bantuan pangan akan terus berlanjut sepanjang tahun 2024. Disebut olehnya, ini dilakukan untuk menunjang kebutuhan pangan masyarakat yang harganya terus bergejolak.

"Kita pahami harga pangan pokok itu selalu bergejolak, terlebih ada dampak El Nino yang menerpa Indonesia juga. Dengan kondisi tersebut, tentunya atas persetujuan Bapak Presiden Joko Widodo, pemerintah kembali melanjutkan bantuan pangan beras di tahun ini,? kata Arief dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024).

Lebih lanjut Kepala Bapanas menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk penunjang ekonomi dari pemerintah kepada masyarakat berpendapatan rendah. Adapun paket bantuan pangan rencananya akan disalurkan ke 22 juta keluarga.

?Bantuan pangan beras oleh Bulog disalurkan ke 22 juta keluarga. Ini telah dipastikan terus berlanjut di Agustus, Oktober, dan Desember, sehingga menambah periode Januari-Maret dan April-Juni," ungkap Kepala Bapanas Arief.

"Dengan itu, total alokasi bantuan pangan beras di 2024 ada 9 bulan. Tahun 2023 total alokasi bantuan pangan beras ada 7 bulan. Ini meningkat demi saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan bantalan ekonomi,? tambahnya.

Untuk diketahui, kepastian anggaran demi perpanjangan program bantuan pangan telah diamini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam kesempatan rapat di Badan Anggaran DPR RI pada Senin (8/7/2024).

"Alokasi bantuan beras dan bantuan daging ayam dan telur yang akan diperpanjang 3 bulan yaitu pada Agustus, Oktober dan Desember. Untuk pembayarannya, ini akan menambah biaya Rp11 triliun," kata Menkeu.

Realisasi penyaluran bantuan pangan beras sampai 10 Juli telah kian mendekati 100%. Untuk periode Januari-Maret, Bulog telah berhasil salurkan 657,7 ribu kilogram (kg) dari target 660 ribu kg.

Sementara periode April-Juni, distribusi bantuan pangan beras telah menyentuh total 634,1 ribu kg dari target 660 ribu kg. Dengan penunjang pangan berupa beras 10 kg setiap bulannya, sedikit banyak dapat membantu masyarakat berpendapatan rendah dalam pengeluaran konsumsi bulanan masyarakat.

Lebih lanjut, pemerintah bersama ID FOOD juga mengerjakan bantuan pangan penanganan stunting kepada 1,4 juta keluarga di 7 provinsi. Paket bantuan pangan berupa daging ayam beku seberat 0,9 sampai 1 kg dan 10 butir telur ayam.

Ini merupakan keberlanjutan program yang serupa di tahun 2023. Realisasi sampai 5 Juli telah berhasil tersalurkan sebanyak 248.916 paket daging ayam dan 174.241 paket telur.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, penghiliran atau hilirisasi di Indonesia belum 100 persen dilakukan secara berkeadilan. Hal ini disampaikannya saat mengisi kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada Kamis, 11 Juli 2024.

"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata Bahlil, dikutip dari siaran langsung YouTube Kementerian Investasi.

Bahlil menyampaikan hal tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan salah satu peserta kuliah umum perihal penghiliran yang selain berdampak positif, juga pasti berimbas negatif.

Dampak negatifnya dapat berupa penggusuran dan hilangnya lahan. Investasi bisa mengakibatkan penggusuran penduduk lokal dan hilangnya lahan pertanian, kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial.

Lebih jauh, Bahlil menuturkan, kehadiran investasi yang mengeksplorasi sumber daya alam tentu akan berdampak kepada masyarakat. Bila investasinya berupa produksi tambang seperti nikel, tembaga atau batu bara pasti lahan setempat akan diambil.

"Pasti. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Lahan yang diambil itu bukan berarti diambil dengan tidak dibayar, semuanya akan dibicarakan antara pemilik tanah dengan investor," kata Bahlil.

Menurut Balil, sisi keadilan bagi pemerintah pusat dan investor sudah sangat baik. Namun dalam transfer ke daerah memang belum maksimal. Begitu pula dengan pemberdayaan pengusaha daerah dan terhadap rakyat juga belum maksimal.

Untuk itu, kata dia pemerintah harus membuat formulasi yang tepat guna mendorong investasi yang berkeadilan serta berorientasi pada lingkungan. Bahlil menyebut, formulasi itu tengah disusun.

"Mudah-mudahan. Karena tidak akan mungkin mendapatkan sebuah kekeliruan atau kelemahan, kalau tidak pernah kita memulai. Hilirisasi ini barang baru. Begitu masuk, baru tahu masalahnya. Nah, tugas kami sekarang adalah memperbaiki yang belum sempurna itu."

Dia melanjutkan, investasi yang masuk harus melahirkan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Dia mengatakan ketimpangan di daerah-daerah penghasil tambang sudah mulai berkurang, kecuali jika masyarakat di daerah tersebut malas.

"Karena ada juga yang malas. Di Morowali, daerah-daerah di pinggiran tambang itu pendapatan mereka minimum per bulan Rp 30 juta, karena rumah kos dan mereka bisa suplai bahan-bahan makanan. Gaji di industri itu saja Rp 7 sampai 10 juta," tutur Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, penghiliran atau hilirisasi di Indonesia belum 100 persen dilakukan secara berkeadilan. Hal ini disampaikannya saat mengisi kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada Kamis, 11 Juli 2024.

"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata Bahlil, dikutip dari siaran langsung YouTube Kementerian Investasi.

Bahlil menyampaikan hal tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan salah satu peserta kuliah umum perihal penghiliran yang selain berdampak positif, juga pasti berimbas negatif.

Dampak negatifnya dapat berupa penggusuran dan hilangnya lahan. Investasi bisa mengakibatkan penggusuran penduduk lokal dan hilangnya lahan pertanian, kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial.

Lebih jauh, Bahlil menuturkan, kehadiran investasi yang mengeksplorasi sumber daya alam tentu akan berdampak kepada masyarakat. Bila investasinya berupa produksi tambang seperti nikel, tembaga atau batu bara pasti lahan setempat akan diambil.

"Pasti. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Lahan yang diambil itu bukan berarti diambil dengan tidak dibayar, semuanya akan dibicarakan antara pemilik tanah dengan investor," kata Bahlil.

Menurut Balil, sisi keadilan bagi pemerintah pusat dan investor sudah sangat baik. Namun dalam transfer ke daerah memang belum maksimal. Begitu pula dengan pemberdayaan pengusaha daerah dan terhadap rakyat juga belum maksimal.

Untuk itu, kata dia pemerintah harus membuat formulasi yang tepat guna mendorong investasi yang berkeadilan serta berorientasi pada lingkungan. Bahlil menyebut, formulasi itu tengah disusun.

"Mudah-mudahan. Karena tidak akan mungkin mendapatkan sebuah kekeliruan atau kelemahan, kalau tidak pernah kita memulai. Hilirisasi ini barang baru. Begitu masuk, baru tahu masalahnya. Nah, tugas kami sekarang adalah memperbaiki yang belum sempurna itu."

Dia melanjutkan, investasi yang masuk harus melahirkan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Dia mengatakan ketimpangan di daerah-daerah penghasil tambang sudah mulai berkurang, kecuali jika masyarakat di daerah tersebut malas.

"Karena ada juga yang malas. Di Morowali, daerah-daerah di pinggiran tambang itu pendapatan mereka minimum per bulan Rp 30 juta, karena rumah kos dan mereka bisa suplai bahan-bahan makanan. Gaji di industri itu saja Rp 7 sampai 10 juta," tutur Bahlil.

Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyoroti minimnya pendaftar dari kalangan perempuan.

Anggota Pansel KPK, Rezki Sri Wibowo, menyatakan bahwa hingga hari ini, Kamis (11/7), pendaftar perempuan untuk Capim dan Dewas KPK hanya sebanyak 7 orang.

"Sampai hari ini, baru satu perempuan mendaftar untuk Capim KPK dan 6 orang untuk Dewas KPK," kata Rezki Sri Wibowo di Makassar, Kamis (11/7).

Menurutnya, jumlah partisipan perempuan ini sangat memprihatinkan. Padahal, perempuan sangat dibutuhkan sebagai pemimpin.

"Ini sangat penting karena perempuan bisa menjadi pejuang utama dalam pemberantasan korupsi. Kita sangat membutuhkan banyak perempuan yang mendaftar," tuturnya.

Rezki pun mengajak para aktivis dan penggiat antikorupsi dari kalangan perempuan untuk segera mendaftar sebagai calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.

"Ayo, para aktivis perempuan dan penggiat antikorupsi yang berpotensi, mohon segera mendaftar," harapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria, menyebut jumlah pendaftar hingga hari ini, Kamis (11/7), telah mencapai 632 orang.

"Hingga hari ini, pendaftar Capim KPK yang sudah mendaftar akun mencapai 632 orang. Dari jumlah tersebut, 79 orang telah mengirimkan dokumen untuk Capim, sementara untuk Dewas, sudah 64 orang. Jumlah ini terus bertambah setiap hari," kata Arif di Makassar.

Seorang bocah SD bernama Dimas (8 tahun) dilaporkan hilang di Sungai Ogan, Desa Lubuk Batang, Ogan Komering Ulu (OKU). Sebelumnya korban pamit kepada orang tuanya untuk bermain dan mandi ke sungai bersama rekan-rekannya. Kejadian hilangnya bocah diduga setelah mengalami benturan saat melompat dari atas jembatan, korban tak sadarkan diri dan tenggelam. Rekan-rekan korban pun tak sempat menyelematkan korban. "Dari keterangan saksi, korban mengalami benturan benda keras sehingga korban tenggelam," ungkap Kepala Basarnas Palembang, Raymond Konstantin, Kamis 11 Juli 2024. Raymond menambahkan, tim SAR OKU Timur langsung diturunkan untuk mendatangi TKP guna melakukan pencarian. Pihaknya pun langsung menuju titik dimana korban diduga tenggelam. "Melihat korban tenggelam teman-temannya meminta tolong dan melaporkan kejadian tersebut kepada kedua orang tua korban," jelas dia. Raymond menerangkan pihaknya menurunkan dua tim dalam melakukan pencarian korban. Tim pertama melakukan penyisiran permukaan sungai sedangkan tim kedua disiapkan untuk melakuan penyelaman. "Kami juga dibantu perahu-perahu masyarakat dalam melakuan penyisiran. Jika memungkinkan tim akan melakukan penyelaman," jelas dia. Hingga hari ini pencarian hari kedua masih dilakukan. Basarnas bekerja sama dengan aparat TNI dan Polri masih berupaya untuk melakukan pencarian hingga beberapa radius kilometer dari TKP.

JAKARTA, investor.id - PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge resmi menandatangani kontrak kerja sama strategis berupa Layanan Konsultasi terkait Fiber To The Home (FTTH) dengan NTT e-Asia Corporation. NTT e-Asia Corporation merupakan anak perusahaan dari Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) Group, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia yang berbasis di Jepang.

Presiden Direktur Surge (WIFI) Yune Marketatmo mengatakan, perseroan telah menyelesaikan tahap pertama pembangunan 200 Ribu homepass untuk ISP (Internet Service Provider) lokal. Perseroan saat ini juga tengah merampungkan kerjasama dengan operator dalam membangun 1 juta homepass sambungan internet tetap (Fixed Broadband).

“Dengan kerjasama dengan NTT e-Asia Corporation menjadi tonggak penting bagi Surge dalam memperkuat dan memperluas jaringan infrastrukturnya di seluruh daerah yang berdampak positif bagi kinerja fundamental Perseroan ke depan,” ungkap Yune dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024).

Menurut Yune, Surge memiliki antusiasme yang sama dengan NTT e-Asia dalam visi membangun ekosistem digital dan memberikan konektivitas yang handal dan terjangkau bagi masyarakat. NTT e-Asia merupakan salah satu perusahaan yang menjadi barometer perkembangan teknologi konektivitas.

Yune menambahkan, dengan keunggulan infrastruktur yang Surge miliki dan pengalaman serta keahlian NTT e-Asia dalam menjalankan bisnis FTTH di berbagai negara, pihaknya yakin dapat memberikan konektivitas internet yang handal. “Serta, terjangkau bagi 25 juta rumah tangga di Pulau Jawa yang berdampak signifikan bagi transformasi digital, edukasi, dan ekonomi masyarakat,” tambah Yune.

Sementara itu, Representative Director NTT eAsia Corporation Yasuyuki Nagae mengatakan, pihaknya menyambut baik kerjasama dengan Surge, NTT e-Asia telah mengamati perkembangan pasar internet di Asia Tenggara selama beberapa tahun terakhir, dan potensi penetrasi Fixed Broadband menjadi daya tarik sendiri bagi NTT e-Asia dalam membantu perkembangan ekosistem digital Indonesia.

“Kami yakin akan keunikan dalam operasi bisnis yang dijalankan oleh Surge, dimana bukan hanya berfokus pada penyediaan konektivitas yang handal dan terjangkau melalui investasi yang efektif dan efisien, tetapi juga bagi tujuan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan,” tutupnya.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News