JAKARTA, investor.id – PT Sang Hyang Seri (SHS) mengambil langkah konkret untuk mengamankan aset strategis perusahaan yang saat ini masih dikuasai pihak ketiga. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan melindungi aset negara agar dapat dioptimalkan, untuk pengembangan bisnis dan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Perusahaan SHS Sugeng Rijadi menjelaskan, salah satu langkah pengamanan aset yang akan dilakukan adalah pengamanan aset tetap berupa rumah dinas dan tanah seluas 60.153 meter persegi, di daerah Duren Tiga, Jakarta, yang dikelola SHS.

“Saat ini terdapat 53 rumah dinas SHS yang masih dihuni oleh para pensiunan. Penghuni rumah dinas awalnya merupakan pegawai PT Pertani yang mulai menempati kompleks tersebut sejak tahun 1960,” jelas dia melalui keterangan resmi, Kamis (11/7/2024).

Adapun PT Pertani merupakan BUMN yang saat ini telah merger dengan SHS, sehingga seluruh asetnya kini menjadi bagian dari SHS.

Menurut Sugeng, terdapat 53 pensiunan PT Pertani yang saat ini masih menempati rumah dinas tersebut, ada juga yang sekarang ditinggali oleh ahli warisnya.

Berdasarkan peraturan PT Pertani melalui Surat Direksi nomor: 777/SAR/01.22, yang diterbitkan tahun 1997, mengenai Ketentuan Penempatan Rumah Dinas, disebutkan penempatan rumah dinas hanya berlaku selama pegawai menjabat pekerjaan, jika sudah tidak lagi menjabat sebagai pegawai maka diwajibkan mengosongkan rumah dinas paling lambat 3  bulan setelah pegawai berhenti.

“Dengan beralihnya status dari pegawai menjadi pensiunan, maka hak untuk menggunakan fasilitas rumah dinas tersebut sudah gugur sesuai peraturan yang berlaku. Karena statusnya hanya hak menggunakan selama masa berlaku (selama masih menjadi pegawai), bukan hak menguasai setelah habis masa berlaku,” terang dia.

Sugeng juga menuturkan, bahkan ada rumah yang tidak lagi ditempati oleh pensiunan maupun keluarganya, tapi dialihkan kepada penghuni lain dengan mekanisme sewa-menyewa.

“Padahal, baik dari PT Pertani maupun SHS tidak pernah ada ketentuan terkait sewa menyewa, sehingga sejak menghuni rumah dinas sampai dengan saat ini, penghuni rumah dinas tidak dipungut biaya sewa oleh perusahaan,” ujar dia.

Melihat kondisi tersebut, perusahaan mendorong untuk dilakukan langkah-langkah penyelesaian. Dalam hal ini, manajemen SHS berkomitmen untuk melanjutkan dialog dengan para penghuni rumah dinas. Upaya ini untuk mengembalikan penguasaan fisik aset tetap tersebut kepada SHS, mengingat perusahaan telah memiliki sejumlah rencana untuk optimalisasi aset strategis tersebut guna mendukung bisnis dan pelayanan publik.

“Kami telah melakukan pendekatan persuasif, dengan melanjutkan dialog. Harapannya, para pihak yang sudah tidak memenuhi syarat untuk menempati rumah dinas tersebut bisa pindah dan mengembalikan fasilitas tersebut kepada SHS agar dapat dioptimalkan untuk keberlanjutan perusahaan,” papar Sugeng.

Dia mengatakan, sebelumnya SHS telah melayangkan surat pemberitahuan pengosongan dan peringatan (somasi). Terakhir SHS telah melakukan pertemuan dengan para penghuni rumah dinas pada 8 Juli 2024.

“Kami menangkap, sejatinya para penghuni memahami bahwa rumah yang ditempati tersebut merupakan rumah dinas eks PT Pertani. Kami juga menghargai sikap para penghuni rumah dinas yang terbuka dalam melakukan dialog guna mencari solusi terbaik,” ungkap dia.

Sugeng mengatakan, dalam dialog yang sudah dilakukan terungkap beberapa opsi penyelesaian, termasuk melalui pemberian kompensasi. Terkait opsi tersebut, menurut dia, pihak SHS sudah mempersiapkan pemberian kompensasi kepada penghuni rumah dinas dan sudah disampaikan pada saat pertemuan dengan para penghuni rumah dinas pada tangal 8 Juli 2024, namun para penghuni mewakilkan kepada beberapa warga yang hadir.

Pendampingan Kejaksaan

Untuk menjaga agar proses pengamanan aset ini tidak menyalahi ketentuan dan aturan hukum, SHS telah meminta pendampingan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. “Pada 8 November 2023 lalu telah dilakukan konsinyering antara SHS dengan Kejaksaan Negeri Jaksel, yang pada pokoknya untuk ditindaklanjuti dengan pendampingan hukum kedepannya,” jelas dia.

Sugeng memastikan, langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk pengamanan aset ini murni dalam rangka melindungi aset negara sesuai peruntukannya sehingga dapat dikembangkan untuk keberlanjutan perusahaan ke depan.

“Kami berharap para pihak menyadari posisi serta hak dan kewajibannya. Sehingga kita bisa menyelesaikan langkah pengamanan aset ini secara berkeadilan,” harap dia.

Adapun selain rumah dinas, di aset seluas 60.153 meter persegi tersebut juga terdapat tanah kosong yang juga tengah dalam proses pengamanan. Tanah kosong tersebut dihuni oleh pihak-pihak tanpa hak sebagai tempat usaha barang rongsok, parkir dan warung.

“Terkait penertiban tanah kosong yang juga berada di wilayah tersebut, SHS telah melakukan penertiban dengan dialog dan memberikan 3 kali surat peringatan, serta membangun plang kepemilikan atas lahan,” ucap Sugeng.

Menurut dia, saat ini pihak-pihak tanpa hak yang memanfaatkan tanah tersebut sudah berkurang. “Perusahaan masih terus melakukan langkah-langkah pengamanan atas tanah tersebut dengan melakukan komunikasi dan peringatan agar aktivitas pemanfaatan tanah tersebut tidak dilanjutkan karena melanggar peruntukan tanah,” pungkas dia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Jokowi Learning Center SMA Kebangsaan, yang berada di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada Kamis (11/7/2024).

Sejumlah tokoh hadir dalam peresmian tersebut, antara lain pengusaha Boy Thohir dan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa.

Hadir pula Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Gedung Jokowi Learning Center SMA Kebangsaan di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung secara resmi pada siang ini saya resmikan," ujar Jokowi sebagaimana dilansir siaran YouTube resmi Sekretariat Presiden, Kamis.

Presiden pun memuji kondisi SMA Kebangsaan yang disebutnya hijau dan asri.

Selain itu, sekolah memiliki fasilitas yang lengkap dan modern.

Sehingga menurutnya, jika sekolah tersebut bertujuan meningkatkan hidup masyarakat menengah ke bawah sudah sangat tepat.

"Utamanya untuk yang menengah bawah enggak keliru kalau menyekolahkan anaknya di sini," kata Jokowi.

"Dan saya senang, yang sekolah di sini dari 28 provinsi ada semua, bahkan dari Tanah Papua ada. Artinya SMA Kebangsaan ini diakui secara nasional, karena (yang) sekolah sudah dari 28 provinsi. Karena apapun SDM-SDM unggul ini kita perlukan dalam rangka kompetisi persaingan antar negara," jelasnya.

Kepala Negara pun menyinggung soal pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Menurutnya, sebaik apa pun infrastruktur yang telah dibangun, jika kualitas SDM jelek maka Indonesia akan kurang kompetitif dibandingkan negara-negara lain.

KOMPAS.com - Perhatikan beberapa hal ini sebelum membeli tenda untuk camping atau berkemah.

Kualitas tenda yang baik bisa dilihat dari bahan, ukuran, dan tipenya. Selain itu, kamu bisa menyesuaikan harga tenda dengan bujet yang ada.

Selengkapnya, simak tips memilih tenda kemah berikut ini.

• 3 Cara Merawat Tenda Kemah, Cuci Pakai Sampo
• Cafe Tenda, Tempat Nongkrong Unik di Surabaya dengan Tenda Dome

1. Lihat bahan tenda

Pilih bahan tenda berkualitas baik sebelum membelinya. Bahan tenda bermacam-macam. Kamu bisa bertanya saat membeli.

Bahan tenda yang bagus terdiri dari kanvas, nilon, dan polyester. Ketiga bahan ini mampu menahan cuaca buruk saat berkemah.

Dery, Digital Presales Agent Customer Services Decathlon, mengatakan bahwa bahan tenda berkualitas perlu dilengkapi teknologi fresh and black.

"Tenda dengan teknologi ini membuat udara di dalam tetap terjaga. Kalau di gunung dingin atau panas, tidak akan masuk ke dalam tenda," kata Dery ketika ditemui Kompas.com di booth Decathlon Indofest 2024, Sabtu (6/7/2024).

Begitu juga saat menyalakan lampu di dalam tenda, cahanya tidak akan tembus ke luar bahan tenda.

2. Pilih bobot tenda yang ringan

Menurut Septa, Online Marketing Staff Consina, sebaiknya pilih tenda dengan bobot ringan untuk berkemah.

Tipe tenda ini dikenal dengan nama ultralight. Meski lebih ringan daripada tenda lainnya, fungsi dan ukuran tenda tetap sama.

"Tenda ultralight itu kuat, tetapi tidak terlalu berat. Bobotnya berkisar 800 gram sampai satu kilogram," ujar Septa.

3. Sesuaikan ukuran tenda dengan kebutuhan

Beda jumlah orang, beda pula tenda yang perlu dibawa saat mendaki gunung atau berkemah.

Semakin banyak orang yang akan tidur atau beristirahat dalam tenda, semakin besar ukuran tenda yang harus dibeli.

"Untuk banyak orang, beli tenda yang besar, tetapi jenis dan kualitas bahan tenda harus sama," kata Septa.

View this post on Instagram

A post shared by Generasi Cuan (@gen.cuan)

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Nasdem angkat bicara mengenai Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang semakin rajin melakukan safari politik ke semua partai politik jelang Pilkada Serentak 2024.

Sekjen DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim mengemukakan bahwa safari politik yang dilakukan oleh Kaesang Pangarep adalah hal yang biasa dilakukan politisi menjelang Pilkada Serentak.

Hal itu, kata Hermawi dilakukan Kaesang untuk mempromosikan dirinya ke semua partai politik agar mendapat dukungan saat maju di Pilkada Serentak 2024.

"Kaesang sebagai seorang anak muda juga warga negara Indonesia menurut saya dia berhak untuk mensosialisasikan dirinya, iya kan? dan itu biasa saja, hanya agar menarik perhatian karena dia anak presiden, jelang pilkada," tuturnya di Tower Nasdem Jakarta Kamis (11/7).

Hermawi mengatakan bahwa sampai saat ini, Kaesang Pangarep belum bertamu ke Partai Nasdem untuk bersilaturahmi jelang Pilkada Serentak 2024, meskipun ke partai lain sudah bertemu.

"Kalau di Nasdem, sepanjang yang saya tahu belum ada tuh janji ketemu, tapi kan komunikasi pasti terjalin karena di dalam pilkada ini juga cukup banyak komunikasi calon yang di Nasdem calon di PSI, ya sama seperti di partai partai lain aja," katanya.

Dia juga berpandangan Kaesang Pangarep sosok yang potensial untuk maju di Pilkada Serentak 2024 nanti. Partai Nasdem, kata Hermawi juga akan mempertimbangkan nama Kaesang Pangarep untuk Pilkada Serentak.

"Jadi semua yang potensial di bangsa ini, kita pertimbangkan. kita pertimbangkan dan kita kumpulkan semua bahannya kita kumpul komen komennya nanti kita pleno kan," ujarnya.

Jakarta: Sejumlah dosen Universitas Lambung Mangkurat (ULM) diduga merekayasa syarat permohonan pengusulan guru besar. Skandal ini melibatkan pihak kampus, calon guru besar, hingga asesor di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Tim investigasi dari Inspektorat Jendral (Irjen) Kemendikbudristek turun langsung menangani kasus tersebut. Tim telah rampung melakukan pemeriksaan.

"Untuk kasus ULM sudah selesai diproses," beber Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Lukman kepada Medcom.id, Kamis, 11 Juli 2024.
Namun, Lukman tak memerinci jumlah dosen yang terlibat hingga pihak-pihak lain yang terseret dalam kasus tersebut. Termasuk, sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat.

"Untuk jumlah dan putusannya itu bukan kewenangan kami tapi kewenangan Irjen," ungkap dia.

Sebelumnya, dosen ULM merekayasa persyaratan pengusulan guru besar. Dosen tersebut mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal predator atau yang penerbitannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meminta ULM membentuk tim internal guna melakukan klarifikasi untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran berkaitan syarat pengusulan guru besar oleh sejumlah dosen.

Percepatan penambahan guru besar menjadi program semua kampus di Indonesia, termasuk ULM. Hal ini dilakukan demi meningkatkan daya saing dan kemajuan sebuah universitas.

Setiap dosen yang berpotensi bisa mengusulkan guru besar. Terdapat syarat ketat yang harus dilalui di internal ULM, untuk kemudian mereka mempublikasikan artikel ke jurnal ilmiah, membuat buku dan yang lainnya.

"Mengenai kasus yang mencuat saat ini di luar kewenangan dan pengetahuan kami," kata Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM Iwan Aflanie di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

Baca juga: Kemendikbudristek Akui Ada Asesor Bermasalah Loloskan Guru Besar yang Tak Memenuhi Syarat

(REN)

Jakarta -

Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatatkan sebanyak 57 hektare lahan di Indonesia masih mengalami tumpang tindih. Jumlah ini mengalami penurunan sekitar 20 juta hektare dalam 5 tahun terakhir.

Kepala Badan Informasi Geospasial Aris Marfai mengatakan, pada tahun 2019 luas lahan tumpang tindih mencapai 77 juta hektare atau terdapat indikasi ketidaksesuaian sebesar 40,6%. Angka ini turun ke posisi 57 juta hektare pada tahun 2024 atau ke posisi 30,1%.

"Untuk luas tumpang tindih pada tahun 2019 besarnya 77 juta hektare, sedangkan luas tumpang tidih terbaru tahun 2024 mencapai 57 juta hektare. Dengan demikian telah terjadi penurunan tumpang tindih sebesar 10,5% dalam 5 tahun," kata Aris, dalam Rakernas Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024. di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Aris mengatakan, pendataan ini berdasarkan hasil dari Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Periode 2016 sampai dengan tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.23 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No.9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta 1 banding 50 ribu.

Dalam kesempatan tersebut ia juga menyampaikan, Sekretariat Kebijakan Satu Peta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi Melalui e-monev yang menunjukkan bahwa 23 kementerian/lembaga (KL) Sudah melaksanakan rencana aksi. Total 14 KL sudah memenuhi target rencana aksi yang telah diketapkan, dan 9 kementerian lembaga dalam proses lemenuhan target rencana aksi atau progress on track.

"Pada kesempatan ini kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kementerian dan lembaga atas capaian yang sudah diperoleh," ujar Aris.

Aris menambahkan, akses data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional juga telah diperbarui. Dari yang dulunya tidak memungkinkan untuk diakses publik, sekarang sudah memungkinkan untuk akses masyarakat melalui Keputusan Presiden nomor 28 Tahun 2023 .

Selain itu, untuk menindaklanjuti ini, BIG sudah menetapkan peraturan BIG No. 3 tahun 2024 tentang klasifikasi akses dan juga mekanisme berbagi pakai data dan informasi geospasial, yang mengatur tentang hak akses, termasuk juga hak akses untuk masyarakat.

BIG juga melaporkan data K/L yang dalam rencana aksi sudah menerapkan standar keamanan. "Setiap data yang diunduh KSP dilengkapi dengan kode validasi sehingga integritas dapat dipertahankan," kata Aris.

Selain itu, metode pengamanan lainnya dilakukan melalui pemisahan bertingkat untuk masing-masing data. Aris pun memastikan, akses data spasial ini memiliki standar yang sama pada portal satu data Indonesia. Dengan demikian, hal ini mempermudah proses integrasi antar portal.

Lihat juga Video: AHY Soal 2.086 Ha Lahan IKN Bermasalah: Tinggal Tunggu Eksekusi

[Gambas:Video 20detik]

(shc/rrd)

Jakarta: Polisi mengungkap fakta baru terkait 112 rekening yang Bank Jago yang dibobol eks pegawai berinisial IA, 33. Ratusan rekening tersebut terindikasi hasil kejahatan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, 112 rekening tersebut dalam status pemblokiran karena terindikasi menjadi penampung hasil kejahatan. Namun, ia tidak merinci kejahatan apa saja dilakukan oleh pemilik rekening.

"Karena diindikasikan rekening tersebut diduga digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan atau rekening yang berhubungan ada kaitannya atau hubungannya dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan oleh APH," kata Ade dalam keteranganya, Kamis, 11 Juli 2024.
Pihak Bank Jago juga menjelaskan terkait rekening yang diblokir, kemudian diakses secara ilegal oleh tersangka terindikasi berisi uang dari hasil tindak kejahatan (fraud). Hal tersebut diungkapkan Corporate Communication PT Bank Jago Marchelo.

Marchelo menyebut rekening-rekening yang diakses oleh IA berasal dari nasabah yang diduga melakukan pencucian uang hingga terindikasi terorisme. "Rekening yang diblokir merupakan rekening yang terindikasi fraud," kata Corporate Communication PT Bank Jago Marchelo melalui keterangan resminya.

Sebelumnya Polda Metro Jaya berhasil menangkap Ia di kediamannya di Tangerang Selatan. Penangkapan IA ini berdasarkan laporan polisi atas nama Rio Franstedi yang teregister LP/B/7349/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 7 Desember 2023.

"Pada tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 00.50 WIB, penyidik telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap Tersangka IA di Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dan membawa tersangka ke Kantor Subdit IV Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan, " katanya.

Ade Safri menjabarkan barang bukti yang telah disita yaitu dua buah ponsel dan log akses pembukaan blokir 112 rekening oleh tersangka IA.

Tersangka melakukan menguras dana dari ratusan rekning dengan modus ilegal akses terhadap sistem yang dimiliki perusahaan. Hal ini bisa IA lakukan karena bekerja di bank tersebut, ia sempat bekerja menjadi contact center specialist Bank Jago.

"Pembukaan blokir dengan cara memerintahkan pusat komando agen (agent command center) untuk mengajukan permintaan buka blokir dan kemudian menyetujui permintaan tersebut karena hal itu memang merupakan kewenangan tersangka sebagai spesialis pusat kontak (contact center specialist) Bank Jago, " ungkap Ade Safri dalam keterangannya di Jakarta dikutip Kamis, 11 Juli 2024.

Baca juga: 6 Pelaku Penipuan dan Penggelapan Melalui Jasa Antar Barang Online Ditangkap

Setelah membuka blokir, IA kemudian memindahkan dana dari 112 rekening tersebut ke rekening penampungan yang sudah disiapkan. “Setelah itu dana yang berada di akun atau rekening tersebut dipindahkan ke rekening penampung yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terlapor. Atas kejadian tersebut korban (Bank Jago) telah dirugikan lebih dari Rp1,3 miliar (Rp1.397.280.711)," jelasnya.

Atas perbuatannya, IA dijerat dengan Pasal 30 ayat (1) juncto Pasal 46 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan/atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

(RUL)

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT PP Tbk (PTPP) membukukan raihan nilai kontrak baru sebesar Rp 9,65 triliun di semester I 2024 melesat hingga 102% dibandingkan capaian di kuartal sebelumnya.

“Perolehan kontrak baru Juni itu Rp9,6 triliun, naik dari perolehan kontrak sekitar Rp 4 triliun dikuartal I. Di kuartal II atau di akhir semester I ini kita meraih Rp 9,65 triliun," kata Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo saat ditemui di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Ia mengungkapkan bila kontrak baru yang diperoleh perseroan sebagian besar berasal dari proyek infrastruktur dan pembangunan gedung.

PTPP telah menyelesaikan beberapa proyek di sektor gedung dan infrastruktur, seperti jaringan irigasi Sempor, peredam gelombang Merak, dan pembangunan Makassar CGAS hingga Juni 2024.

Adapun, untuk proyek on-going PTPP sampai dengan Juni 2024 sebanyak 105 proyek. Ini didominasi pengerjaan di Pulau Jawa yang sebanyak 52 proyek dan Kalimantan sebanyak 24 proyek.

Sementara itu, Joko mengurai bila perseroan tengah berupaya untuk menyelesaikan sejumlah proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hingga saat ini, lanjut Joko, progres terbaru kesiapan infrastruktur IKN Nusantara jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-79 pada 17 Agustus mendatang, yang sudah mencapai 80 persen.

“Istana Presiden saat ini progres sudah sekitar 80 persen. Kemudian untuk kantor Presiden 90 persen," lanjutnya.

Asal tahu saja, kontrak untuk pembangunan Istana Presiden dan Kantor Presiden ditargetkan rampung pada Oktober 2024. Namun pembangunan Istana dan Kantor Presiden di IKN saat ini berprogres lebih cepat dari target awal sehingga bisa lebih cepat difungsikan.

Bersamaan dengan itu, perseroan telah menyelesaikan beberapa ruangan untuk singgah Presiden dan tamu undangan. Total kontrak yang dikantongi PTPP dari IKN mencapai Rp 11,96 triliun per Juni 2024.

Sejumlah pemerintah daerah menggunakan nama-nama yang dinilai vulgar dan seksis untuk program-program mereka. Ahli kebijakan publik pun meminta hal ini tidak dibiasakan.

Ahli Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, meminta pemerintah untuk meninggalkan nama-nama yang melanggar norma-norma kesusilaan, ketelanjangan, hingga porno.

"Jadi ini saya rasa seperti itu yang penting itu masyarakat tidak terbebani dan tidak mengandung pelanggaran terhadap norma-norma tadi, norma kesusilaan, norma kesopanan, karena masyarakat kita ini masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika," ujar Trubus, Kamis (11/7).

Trubus khawatir bila pemerintah tidak menggunakan nama yang umum, masyarakat akan menganggap penggunaan nama-nama seperti itu sebagai hal yang biasa. Padahal, di satu sisi sudah ada aturan pidana yang mengatur perihal bentuk-bentuk pelecehan seksual.

"Iya yang umum saja. Enggak perlu kayak Sipepek, Simontok karena dengan itu membuat seolah-olah kata-kata yang seperti itu menjadi hal yang biasa. Karena itu ndak biasa, bisa ditangkap ada undang-undang kekerasan seksual yang bisa membuat orang dipidana karena begitu," terangnya.

"Masyarakat harus paham di situ jangan sampai nanti istilah-istilah Simontok, Sipepek ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa hal yang bersifat kearifan lokal. Tetapi kemudian menjadi pelanggaran melawan hukum pidana unsur kepidanaannya. Jadi penciptaan nama yang singkat seperti itu tidak diperlukan lagi," tutupnya.

Kritikan aktivis perempuan

Penamaan program-program ini sendiri mendapatkan kritikan keras dari penulis dan aktivis perempuan Kalis Mardiasih. Pemilihan nama yang terkesan ambigu itu dicurigai berasal dari cara berpikir yang melecehkan perempuan.

Sebab, Kalis mengatakan, nama-nama program yang ‘vulgar’ itu tidak hanya satu, sehingga bisa dikatakan bukan kesalahan atau nalar kreatif yang buruk.

“Aku akan mengatakan bahwa (ini) bersumber dari kebiasaan melecehkan perempuan dan menganggap kata-kata yang melecehkan perempuan itu lucu. Jadi, saat mereka bikin ini, ‘Oh, ya, lucu banget, ya,’ atau ‘Oh, ya, kreatif banget, ya,’” ucap Kalis kepada kumparanWOMAN, Kamis (4/7).

Nama-nama program sejumlah instansi pemerintah itu sendiri jadi pembahasan usai viral di media sosial. Berikut beberapa program dengan nama-nama yang dinilai vulgar dan seksis:

SIPEPEK - singkatan Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan. Melengkapi kebutuhan warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon.

SITHOLE - singkatan dari Sistem Informasi Konsultasi Hukum Online Pengadilan Negeri Semarang.

SISKA KU INTIP - Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti - Plasma yang ada di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan.

SIMONTOK - Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan Pokok. Pemerintah Kota Solo.

SISEMOK - Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

SICANTIK - Sistem Pencatatan Kehadiran & Kinerja. mencatat kehadiran serta kinerja ASN di wilayah Kabupaten Bogor.

SIGANTENG - Sistem Informasi Ketenagalistrikan Jawa tengah. Aplikasi pengajuan terkait izin ESDM di Jawa Tengah.

SIPEDO - Sistem Pelatihan Berbasis Data Online. Memudahkan fungsi pelatihan di Balai Pelatihan Kerja di Sumedang.

MAS DEDI MEMANG JANTAN - Masyarakat Berdedikasi Memperhatikan Angkatan Kerja Rentan. Kota Tegal, untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).

i-PUBERS - Integrasi Pupuk Bersubsidi. Program Kementan kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia.

JEBOL YA MAS - Program Inovasi Puskesmas Anggut Atas. Pemerintah Kota Bengkulu.

BOTI - Bantuan Operasional Tempat Ibadah milik Pemprov DKI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Elon Musk memenangkan penolakan gugatan yang mengklaim ia menolak membayar pesangon senilai 500 juta dolar AS kepada ribuan karyawan Twitter yang dipecat dalam PHK massal, usai dirinya membeli perusahaan media sosial yang sekarang dikenal sebagai X.

Direktur Utama PT Primissima (Persero) Usmansyah buka suara perihal perusahaannya yang merumahkan ratusan karyawan hingga menunggak pembayaran gaji pegawai.

Usmansyah menyebut ada 425 karyawan yang dirumahkan sementara imbas krisis keuangan. Pasalnya, perusahaan sudah tidak punya modal kerja lagi untuk belanja bahan baku, serta membayar kebutuhan operasional sejak 2020.

Perusahaan tekstil pelat merah ini beberapa tahun belakangan hanya bekerja berdasar pesanan alias work order (WO), atau menggarap benang milik beberapa pihak menjadi kain. Implikasinya, omzet menurun drastis yang berbuntut pada ketidakmampuan perusahaan mencukupi gaji karyawan, bahkan listrik perusahaan.

Keputusan merumahkan karyawan dari bagian produksi, manajemen, sampai direksi diambil lantaran perusahaan tak mampu membayarkan gaji per bulan Mei 2024.

Mulai Juni, perusahaan masih mencoba mempertahankan operasional perusahaan sebenarnya dengan meliburkan karyawan selama 11 hari dan membayar gaji secara penuh.

"Tapi kalau libur gaji penuh, beban kami makin berat. Akhirnya terpaksa kami rumahkan karena kalau dibiarkan terus akan merugikan perusahaan dan karyawan," kata Usmansyah ditemui di Sleman, DIY, Kamis (11/7).

"Itu yang belum digaji bukan cuma karyawan lho, direksi juga belum. Kalau globalnya, kami lima bulan enggak gajian, tapi enggak lima bulan sak-brek (berturut-turut) di bulan ini ada yang kurang berapa persen, bulan ini berapa persen," sambungnya.

Perusahaan akhirnya merumahkan ratusan karyawannya tertanggal 12 Juni 2024. Namun, Usmansyah memastikan tetap membayarkan 25 persen dari total gaji untuk para karyawan yang dirumahkan dengan status terutang. Ia mempersilakan karyawan menuntut pelunasan apabila perusahaan sudah memiliki dana.

Kata Usmansyah, pemerintah melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sedang dalam proses memulihkan PT Primissima. Sebelum pinjaman modal kerja bisa dicairkan, diperlukan resrukturisasi aset dan efisiensi operasional agar pinjaman modal kerja mendatang mampu dijamin dan dikembalikan.

Menurut Usmansyah, para karyawan dirumahkan setidaknya sampai pinjaman modal kerja dan dana penyehatan untuk pembelian suku cadang mesin-mesin dipersiapkan untuk pencairannya, di samping penjaminan untuk modal kerja yang lebih besar juga sedang diproses oleh bank dan PPA.

"Perlu diketahui kenapa Primissima tidak menggunakan mekanisme pendanaan dari bank, enggak bisa karena sejak 2011 seluruh aset Primissima itu jadi jaminan utang di Bank Mandiri," bebernya.

Usmansyah menerangkan aset perusahaan sekarang tercatat Rp180 miliar, sementara utang ke Bank Mandiri sekitar Rp55 miliar. Dengan besarnya jaminan, PPA kini melobi Bank Mandiri untuk mendapatkan jatah jaminan yang sebagian dipakai sebagai dana talangan ke perusahaan.

"Itu yang sekarang dilakukan, PPA sekarang juga sudah jalan menurunkan modal kerjanya. Kita berharap sebelum tanggal 20 talangan dari PPA akan banyak turun sehingga paling lambat tanggal 1 Agustus karywan sudah masuk lagi. Tapi, karena program efisiensi, nggak bisa semua karyawan masuk karena penghasilannya tidak akan meng-cover semua gaji karyawan," paparnya.

Setelah karyawan yang dibutuhkan dipekerjakan kembali, harapannya hutang-hutang lama akan mulai dicicil pembayarannya.

Lebih jauh, Usmansyah juga meluruskan soal kabar 15 karyawan kena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Usmansyah menekankan perusahaan tidak melakukan PHK kepada karyawannya apabila mereka tidak melakukan kesalahan yang bisa berakibat putus hubungan kerja.

Kata dia, kasus PHK 15 karyawan yang telah dilakukan adalah karena 13 orang dari mereka mangkir bekerja lebih dari enam hari walaupun telah dilakukan pemanggilan sehingga diberhentikan dengan tidak hormat. Sementara dua lainnya menyatakan mengundurkan diri.

Perihal BPJS Kesehatan, perusahaan selalu membayarkan iuran untuk menjamin proteksi kesehatan para karyawannya. Kendati, Usmansyah mengakui pernah terjadi keterlambatan 1 bulan pada Oktober 2023, namun sudah dilunasi di bulan berikutnya dan sampai saat ini.

"Kalau BPJS (ketenagakerjaan) kami akui untuk karyawan tetap belum dibayarkan sejak Februari 2020, kami dipanggil kejaksaan tiga kali, kami mediasi dengan BPJS. Tadinya mereka beranggapan kami nggak nyetor, tapi faktanya memang nggak ada duitnya, seolah-olah kita motong duit karyawan," imbuhnya.

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) DIY sebelumnya mengungkap perusahaan pelat merah di Sleman itu telah merumahkan sekitar 500 karyawan bagian produksinya sejak 1 Juni 2024. Operasional perusahaan pun berhenti total mulai saat itu juga.

Ratusan karyawan itu dilaporkan juga tidak menerima gaji sepeser pun selama dirumahkan. Sedangkan, gaji Mei dan Juni 2024 belum dibayarkan perusahaan, demikian pula asuransi lain seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Selain ratusan karyawan itu, ada pula 15 pekerja lain yang sudah terlebih dahulu dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada November 2023 lalu. Pesangon mereka baru terbayarkan 30 persen dari total hak masing-masing.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman sementara menyebut perusahaan sudah menunjukkan gejala-gejala laiknya BUMN tak sehat sejak lama. Perusahaan plat merah itu kian terlihat tak mampu keluar dari permasalahannya semenjak tiga tahun belakangan.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Penghimpunan dana di pasar modal melalui gelaran penawaran umum sahamperdana alias Intial Public Offering (IPO) di bursa kawasan melesu, tanpa terkecuali Indonesia.

Berdasarkan data Deloitte, total dana IPO yang berhasil dihimpun di kawasan Asia Tenggara mencapai US$ 1,4 miliar pada semester I-2024. Ini turun 59% secara tahunan dari US$ 3,4 miliar.

Dari sisi jumlah emiten baru, raihan di paruh pertama ini turun 21% secara tahunan year on year (YoY) menjadi 67 perusahaan baru. Pada periode yang sama di 2023, total perusahaan yang menggelar IPO ada 85.

Sejalan dengan itu, kapitalisasi pasar alias market cap IPO juga ikut merosot sebesar 71% YoY menjadi US$ 5,8 miliar. Padahal di semester I-2023, market cap IPO di Asia Tenggara mencapai US$ 20,1 miliar.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menuturkan pelemahan minat pasar untuk menggelar IPO disebabkan oleh beberapa sentimen, terutama faktor global.

Pertama, kenaikan suku bunga di berbagai bank sentral di berbagai negara. Hal ini menyebabkan turunnya likuiditas di pasar keuangan global.

“Kedua, wait and see selama periode pemilu, di mana tahun ini ada 60 negara di dunia yang melakukan pemilihan presiden baru,” kata Jeffrey, Rabu (10/7).

Ketiga, adanya pelemehan ekonomis wilayah, termasuk China dan Hong Kong. Terakhir, risiko geopolitik yang mempengaruhi kenaikan volatilitas ekonomi dunia.

“Namun demikian, kami tentu berharap kondisi akan membaik di semester kedua tahun ini,” ucap Jeffrey.

Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan masih optimsitis penghipunan dana di pasar modal bisa mencapai Rp 200 triliun.

“Dalam lima tahun terakhir, penghimpunan dana lewat IPO saham sebanyak 25 menempati posisi ketiga dari sisi jumlah penawaran umum,” jelas dia.