Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Puluhan layanan terbuka setelah pekan lalu peretas yang disebut bernama Brain Cipher memberikan kunci dekripsi pada Rabu (4/7/2024).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyatakan, pemulihan layanan dilakukan dengan strategi dekripsi (decrypt).

“Hingga hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB, terdapat total 30 layanan dari 12 K/L/D yang telah berhasil dipulihkan atau Go Live,” jelasnya di Jakarta Pusat, Selasa (09/07/2024).

Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi yang dilakukan terhadap 282 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah PDNS 2, terdapat sebanyak 167 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak.

“Masih berjalan, saat ini terdapat sekitar 7 layanan dari 6 kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih,” tuturnya.

Menurut Hadi percepatan pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan backup data di PDNS 3 (Cold Site) di Batam dan backup lokal di PDNS 2 Surabaya.

“Kemenkominfo juga mengambil strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak, dan kini secara gradual kita atasi dengan hati-hati,” ujarnya.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kemenkominfo Ismail menjelaskan pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang untuk pemulihan layanan publik di PDNS 2.

“Untuk jangka pendek sebagai langkah emergency recovery yang berlangsung selama Juli-Agustus 2024. Pemulihan ditaregetkan untuk layanan publik prioritas seperti layanan imigrasi menjadi salah satu bagian dari pemulihan darurat ini,” jelasnya.

Menurut Dirjen Ismail. dalam strategi jangka pendek ini proses forensik juga berjalan dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Selanjutnya untuk jangka menengah, pemerintah menargetkan untuk melakukan redeploy tenant, melakukan perbaikan tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diharapkan berlangsung pada Agustus hingga September 2024.

“Terakhir, untuk strategi jangka panjang atau normalisasi, pemerintah melakukan audit keamanan pada PDNS 1 dan PDNS 2 oleh pihak ketiga yang independen dan dijadwalkan berlangsung hingga September 2024. Dan selanjutnya setelah itu, diharapkan implementasi audit bisa dilakukan dengan tenggat waktu November 2024,” ujar Ismail

Jakarta: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta mengungkapkan anak perempuan paling sering menjadi korban kekerasan selama Januari hingga Juni 2024.

Kepala Subkelompok Pemenuhan Hak Anak Dinas PPAPP DKI Jakarta Yunita Siska Diniati dalam acara daring bertema "Menuju Jakarta Kota Global yang Layak Anak" yang diadakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.

“Data kasus kekerasan sampai Juni 2024, korban kekerasan terhadap anak paling tinggi terjadi di anak perempuan, ada 68 persen. Lalu, laki-laki 32 persen atau 153 anak,” ujar Yunita, dikutip dari Antara, Kamis, 11 Juli 2024.

Baca juga: Cegah Kekerasan pada Siswa Baru, Ini Protokol MPLS Ramah Anak

Yunita merinci, laporan kasus kekerasan terhadap anak yang masuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terbanyak terjadi di Jakarta Timur, yakni 28 persen atau 131 kasus, lalu di Jakarta Barat sebanyak 24 persen atau 116 kasus.

Ia menjelaskan, masyarakat dapat melaporkan kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mendatangi Unit PPA atau pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang ada di 324 Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di wilayah DKI Jakarta.

"Di Jakarta Utara ada 77 RPTRA, Jakarta Pusat 50, Jakarta Timur 68, Jakarta Selatan 62, Jakarta Barat 58 dan Kepulauan Seribu ada 9 RPTRA," sebutnya.

Baca juga: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Jepara Alami Kenaikan

Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan pos SAPA di sarana transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, hingga LRT. Para petugas telah mendapat pelatihan dan penguatan kapasitas agar bisa menjadi penyambung informasi dari korban ke layanan maupun memberikan informasi pencegahan ke para pengguna moda transportasi.

"Kami bekerjasama dengan 12 perguruan tinggi sebagai rujukan awal kekerasan terkait gender. Selain itu kami juga punya pos SAPA di terminal, di Terminal Terpadu Pulo Gebang," ujarnya.

Masyarakat juga bisa mendatangi satu dari 35 pos pengaduan di RPTRA untuk mendapat penanganan awal dari satu orang konselor dan satu orang paralegal. Para petugas nantinya akan memberikan penanganan awal saat mendapatkan laporan masyarakat.

"Di Jakarta Pusat ada di 5 RPTRA, Jakarta Barat ada 8, Jakarta Utara ada 5, Jakarta Timur ada 8, Jakarta Selatan ada 8, dan Kepulauan Seribu ada 1 pos pengaduan," kata Yunita.

(WAN)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk kali pertama pada 17 Agustus mendatang. Ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan upacara di IKN bukan hanya sekadar acara kenegaraan. Namun, menjadi momen pertaruhan bagi kelangsungan proyek itu sendiri.

"Dunia, terutama komunitas bisnis dan investor, akan mengawasi acara ini untuk menilai kesiapan dan prospek masa depan IKN," ujar Achmad ketika dihubungi Tempo, Rabu malam, 10 Juli 2024. Ia menilai, dunia usaha akan menjadikannya sebagai pertimbangan untuk menanamkan modal.

Artinya, Achmad berujar, keberhasilan perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN bisa mendongkrak daya tarik IKN. Ada harapan seretnya investasi yang masuk ke proyek itu bisa diatasi karena dunia bisnis bakal tertarik untuk merealisasikan. Begitu pun sebaliknya, jika gagal, konsekuensi negatif yang bakal diterima.

"Dari perspektif investor, kegagalan peryaan HUT Kemerdekaan RI di IKN bisa menjadi tanda peringatan bahwa ada masalah mendasar yang belum terselesaikan, sehingga mereka mungkin lebih ragu untuk menanamkan modal di IKN," ujar Achmad.

Walhasil, secara internasional, kegagalan ini bisa dilihat sebagai ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk mengeksekusi proyek besar. Karena itu, Achmad mengatakan, pemerintah harus betul-betul menyiapkan dengan baik jika ingin membuktikan IKN sebagai proyek yang dapat direalisasikan. "Karena dari sini, reputasi negara dipertaruhkan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso Ernawi mengatakan pembangunan IKN tidak hanya untuk pelaksanan upacara 17 Agustus.

"Apa yang kami lakukan untuk 17 Agustus hanya satu milestone saja," kata Imam dalam konferensi pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang HUT Kemerdekaan di IKN yang digelar virtual, Kamis, 11 Juli 2024.

Ia juga mengatakan, membangun ibu kota baru membutuhkan waktu dan proses bertahap. Karena itu, Imam berharap masyarakat dan dunia usaha bisa memahami bahwa apa yang dikerjakan pemerintah dari nol untuk membangun IKN.

Sebagai informasi, upacara 17 Agustus nanti tidak dilaksanakan sepenuhnya di IKN, tetapi juga di Jakarta. Rencananya, upacara di IKN akan dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan didampingi presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Sementara itu, upacara di Jakarta dimpimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan didampingi wakil presiden terpilih Pilpres 2024 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Ihwal pelaksanaan upacara secara hybrid, Presiden Jokowi berujar, saat ini masih periode transisi perpindahan ibu kota negara. Kepala Negara ingin perjalanan menuju pindahnya ibu kota negara itu terlihat.

Menurut Jokowi, upacara HUT Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN sepenuhnya pada 2025 setelah terbit surat keputusan presiden tentang perpindahan ibu kota negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berjanji akan menambah alat-alat kesehatan canggih untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Ia menuturkan, peninjauannya ke RSUD tersebut untuk melihat sejauh mana kesiapan rumah sakit menerima alat-alat kesehatan.

"Ya ini dalam rangka persiapan karena kita ingin mengirimkan alkes-alkes besar, yang membutuhkan persiapan ruangan, yang membutuhkan persiapan listrik," kata Jokowi menyampaikan keterangannya di Desa Bandan Hurip, Lampung Selatan, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/7/2024).

Ia menuturkan, alat-alat kesehatan itu bakal dikirim mulai September 2024.

Adapun sejumlah alat kesehatan yang akan dikirim, meliputi cath lab, mammogram, CT Scan, dan MRI.

"Saya lihat nanti akan dimulai sampai di Lampung Selatan September ini sampai tahun depan," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan, sejauh ini persiapan ruangan tengah dilakukan. Berdasarkan peninjauannya, ruangan untuk CT Scan masih dalam proses persiapan.

"Memang ruangannya tadi yang disiapkan untuk CT Scan masih proses. Nanti saya minta Pak Bupati, Pak Gubernur, untuk cath lab, mammogram, semuanya sudah disiapkan daerah," jelas Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, Direktur RSUD Dr. H. Bob Bazar, Reny Indrayani, mengatakan, rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit tipe C yang menyediakan pelayanan besar dan beberapa spesialis lainnya.

Di rumah sakit itu telah terdapat 26 tenaga dokter spesialis, namun masih memerlukan spesialis di beberapa bidang.

"Rumah sakit ini masih butuh dokter spesialis jantung, dokter saraf intervensi, dan dokter kanker yang belum kita memiliki," ungkap Reny dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis.

Ia berharap pemerintah dapat menambah fasilitas-fasilitas kesehatan di rumah sakit yang dipimpinnya.

Rumah sakit ini, yang sebagian besar pasiennya adalah peserta BPJS, juga disebutnya mengalami keterbatasan kapasitas.

"Karena dari kunjungan per bulan untuk pasien rawat inap itu sekitar 400-500 pasien, sementara tempat tidur yang tersedia hanya 250. Jadi kami sering kelebihan, over kapasitas dari pasien," jelasnya.

Presiden Jokowi meninjau fasilitas dan layanan kesehatan di RSUD Bob Bazar, Lampung Selatan. Dalam kunjungannya, Jokowi melihat fasilitas dan layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan.

Direktur RSUD Bob Bazar, Reny Indrayani, mengatakan rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit tipe C yang menyediakan pelayanan besar dan beberapa spesialis lainnya. Di rumah sakit tersebut terdapat 26 tenaga dokter spesialis, namun masih memerlukan spesialis di beberapa bidang.

"Rumah sakit ini masih butuh dokter spesialis jantung, dokter saraf intervensi, dan dokter kanker yang belum kita memiliki," kata Reny, Kamis (11/7).

Reny berharap pemerintah dapat menambah fasilitas-fasilitas kesehatan di rumah sakit yang dipimpinnya. Apalagi, sebagian besar pasien RSUD Bob Bazar adalah peserta BPJS dan rumah sakit mengalami keterbatasan kapasitas.

"Saya berharap bisa menambah fasilitas-fasilitas seperti yang tadi dan bisa menambah jumlah ruangan perawatan karena dari kunjungan per bulan untuk pasien rawat inap itu sekitar 400-500 pasien, sementara tempat tidur yang tersedia hanya 250. Jadi kami sering kelebihan, over kapasitas dari pasien," ungkapnya.

Sejumlah pasien mengaku bersyukur terhadap pelayanan BPJS Kesehatan yang membantu masyarakat tidak mampu. Namun, berharap pemerintah dapat meningkatkan RSUD di daerahnya dengan fasilitas dan peralatan kesehatan yang lebih lengkap.

"Kalau pelayanan cukup bagus, mungkin alat-alatnya yang harus ditambah ya karena memang kalau kita mau berobat yang penyakit berat harus ke Bandar Lampung kayak poli penyakit jantung kan belum ada di sini, jadi kita harus ke Bandar Lampung. Agak jauh juga, makan waktu juga," kata seorang pasien, Ruslinawati.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan pembayaran bunga utang sebesar Rp 239,96 triliun hingga semester I-2024.

Realisasi pembayaran bunga utang ini setara 48,3% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024.

"Realisasi belanja bunga hingga akhir semester I-2024 sebesar Rp 239,96 triliun atau 48,3% dari pagu APBN 2024," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto kepada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Dalam Laporan Realisasi Semester I yang diterbitkan Kemenkeu, realisasi pembayaran bunga utang ini terdiri atas realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 218 triliun atau 47,7% dari pagu APBN 2024 dan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 21,96 triliun atau 54,3% dari pagu APBN tahun 2024.

Secara umum realisasi pembayaran bunga utang pada Semester I-2024 mengalami peningkatan sebesar 11,1% jika dibandingkan realisasinya pada semester I-2023.

Kenaikan ini sebagian besar terjadi pada realisasi pembayaran bunga utang luar negeri di mana mengalami peningkatan sebesar 78,7% yoy. Peningkatan biaya bunga utang luar negeri meningkat seiring dengan tren kenaikan acuan suku bunga yang terjadi secara global dan diikuti pergerakan pasar keuangan domestik.

Selain itu, terjadi peningkatan stok utang luar negeri yang menyebabkan peningkatan pembayaran bunga pinjaman. Kenaikan beban bunga atas pinjaman dipengaruhi pula oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi sejak awal tahun.

Di sisi lain, pembayaran bunga utang dalam negeri juga mengalami kenaikan sebesar 7%. Pembayaran bunga utang dalam negeri dipengaruhi oleh volatilitas tingkat imbal hasil SBN yang masih berada pada level yang tinggi sebagai dampak dari peningkatan cost of fund yang didorong oleh tren peningkatan suku bunga baik secara global maupun domestik.

"Ketidakpastian yang tinggi akibat konflik geopolitik yang belum mereda turut mempengaruhi capital flow di pasar keuangan domestik, dimana selama tahun 2024 terjadi outlflow di pasar SBN yang turut mendorong kenaikan cost of fund," tulis Kemenkeu.

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam perkara pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Vonis dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

"Dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 4 bulan," demikian bunyi putusan yang dibacakan Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh.

Rianto mengatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Selain pidana utama, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu harus membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.147.144.786 ditambah US$ 30.000. Harta SYL akan dilelang apabila tidak membayar uang pengganti. Bila hartanya tidak mencukupi maka diganti kurungan penjara selama 2 tahun.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta SYL dihukum 12 tahun kurungan penjara. Jaksa juga menuntut SYL pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan.

Pertimbangan Hakim Putuskan Vonis SYL

Dalam menjatuhkan vonis, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. SYL dinilai berbelit-belit dalam memberi keterangan. Perbuatan SYL selaku penyelenggara negara dinilai tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik.

Hal yang memberatkan lainnya lantaran SYL dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ditambah lagi ia bersama keluarga dan kolega telah menikmati hasil tindak pidana korupsi.

Sementara itu, hal-hal yang meringankan putusan, antara lain, SYL telah berusia lanjut, yakni 69 tahun. Ia juga belum pernah dihukum. SYL juga dinilai memberikan kontribusi positif sebagai Menteri Pertanian terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi COVID-19.

Selain itu, SYL selama ini telah banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia atas hasil kerjanya. Hakim juga menilai ia bersikap sopan di persidangan, serta bersama keluarga telah mengembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi.

SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023. Pemerasan diduga dilakukan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan 2023, Muhammad Hatta.

Dalam perkara itu Kasdi dan Muhammad Hatta menjadi koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya. Uang tersebut antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

Dalam perkara tersebut, SYL dituntut jaksa penuntut umum pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000 subsidair pidana kurungan selama 6 bulan dan membayar Uang Pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 dan U$ 30.000 yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) selama 10 tahun penjara.

SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Majelis Hakim menilai, SYL dan anak buahnya telah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

Selain pidana badan, eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta subsidiair pidana enam bulan kurungan.

SYL juga turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) subsider 4 tahun kurungan.

Dalam perkara ini, SYL disebut memberikan perintah kepada eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta, Staf Khusus (Stafsus) Mentan Bidang Kebijakan Imam Mujahidin Fahmid, dan ajudannya, Panji Harjanto untuk mengumpulkan uang.

Pengumpulan dari patungan atau sharing para pejabat eselon I di lingkungan Kementan RI melalui orang kepercayaan SYL ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarganya.

Dalam perintahnya, SYL meminta adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI.

Ia disebut mengancam anak buahnya bajal dipindahtugaskan atau di-non-job-kan jika tidak melaksanakan perintah tersebut.

Bantahan SYL

Dalam sidang sebelumnya, SYL sempat mengungkapkan bahwa dirinya merasa dituduh oleh anak buahnya bahwa ia memberi perintah untuk melakukan pemerasan di Kementan yang membuat dirinya menjadi terdakwa.

SYL mengeklaim, perintah yang diberikan kepada anak buah selama ini hanya untuk kepentingan negara yang dikerjakan oleh Kementan.

Pasalnya, Kementan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan tersedianya pangan dan kebutuhan jutaan rakyat Indonesia.

Di hadapan Majelis Hakim, SYL menuturkan bahwa jika benar anak buahnya diminta mengumpulkan uang untuk kepentingan pribadi lantaran takut diganti atau dicopot dari jabatannya, seharusnya anak buahnya itu dapat melaporkan ke lembaga terkait.

Misalnya, ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ataupun ke Ombudsman RI.

“Komisi ASN, ada PTUN, ada Ombudsman yang bisa tempatnya untuk seseorang lari untuk melakukan bahwa saya tidak mau dengan itu,” kata SYL.

Eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) ini pun menyatakan, dirinya tidak pernah mendapatkan informasi atau keberatan dari para bawahan yang disebut merasa diperas.

“Seakan-akan tinggal menuduh ini pimpinan, ini kemauan menteri, kenapa enggak konsultasi sama saya dan selalu saja ada katanya, katanya, tidak pernah langsung dengar sama saya,” kata SYL.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "SYL Divonis 10 Tahun Penjara "

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan bahwa telah terjadi gempa bumi terktonik di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sekitar pukul 09.13.17 WIB, pada Kamis (11/7/2024).

Berdasarkan hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter dengan Magnitudo 7,0 Skala Ritcher (SR).

BMKG melaporkan bahwa episenter gempa bumi terletak pada koordinat 6,13° LU ; 123,30° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 371 Km arah Barat Laut Kota Tahuna, Sulawesi Utara pada kedalaman 636 km.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan dalam pernyataan resmi, bahwa dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dalam akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam slab Lempeng Laut Filipina yang tersubduksi ke bawah Pulau Mindanao.

Selain itu, berdasarkan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi itu memiliki mekanisme pergerakan turun (normal fault).

Selanjutnya, BMKG melaporkan bahwa dampak gempa bumi dirasakan di daerah Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Taliabu, Ternate, dan Talaud dengan skala intensitas II-III MMI (Modified Mercally Intensity) yakni getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan akan truk berlalu.

Adapun berdasarkan hasil pemodelan BMKG menyatakan bahwa gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, berdasarkan hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan hingga pukul 09.38 WIB. Namun, BMKG meminta warga waspada terhadap gempa susulan.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain itu disarankan kepada masyarakat agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi.

Kemudian, periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal yang cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah.

Jakarta: Polri enggan menanggapi pengakuan Pegi Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eky, yang mengalami penyiksaan dari polisi. Penyiksaan dialami Pegi saat diminta mengakui membunuh Vina dan Eky.

"Ya tentu itu yang bisa kami sampaikan ya, yang kami dapat jelaskan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Penyiksaan yang dialami Pegi tengah disoroti banyak pihak. Polisi dipertanyakan perihal penyiksaan yang merupakan bentuk pelanggaran. Namun, Trunoyudo belum mau merespons.
"Itu dulu ya rekan-rekan yang bisa kami sampaikan," ujar Trunoyudo.

Informasi Pegi Setiawan pernah dipukul polisi usai ditangkap di Bandung, Jawa Barat, pada Selasa, 21 Mei 2024, disampaikan kuasa hukum Pegi, Yanti. Pegi dipukul agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan yang terjadi di di Cirebon pada 2016.

"Mungkin memang Pegi itu sempat dipukul karena harus diminta mengaku. Karena mungkin di pihak penyidik adalah pengakuan itu adalah bukti yang sangat kuat," kata Yanti dalam Podcast Si Paling Kontroversi Metro TV, Kamis, 11 Juli 2024.

Yanti dan tim kuasa hukum lain datang menemui Pegi pada hari pertama ditangkap dan menguatkan Pegi untuk tidak kendor apabila dipukul agar mengakui perbuatan yang tak dilakukannya. Yanti meminta Pegi katakan yang sebenarnya sesuai keyakinan hati sekalipun dipukuli penyidik.

"Apa pun yang terjadi, apapun kamu dipukuli diapain pun kamu harus mengatakan apa yang kamu yakini, kamu tidak berada di TKP saat itu dan kita sudah mengatakan pada polisi kalau terjadi apa-apa sama Pegi saya titip," ujar Yanti.

Di samping itu, Pegi mengaku sudah ikhlas dengan apa yang menimpanya. Termasuk pukulan yang dia terima dari polisi.

"Kurang lebih seperti itu lah (ikhlas)," kata Pegi.

Baca Juga: Pegi Mengaku Dipaksa Mengaku Membunuh Vina, Sampai Dipukul Polisi

Namun, polisi disebut telah meminta maaf kepada dirinya usai bebas dari penjara. Pegi dibebaskan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jabar pada Senin malam, 8 Juli 2024.

"Ada minta maaf sama saya, sama ibu (Yanti). Itu di hari terakhir. (Kata-katanya) kami mohon maaf gitu," ujar Pegi.

Pegi Setiawan ditangkap di Jalan Kopo, Bandung, setelah bekerja sebagai kuli bangunan sekitar pukul 18.23 WIB pada Selasa, 21 Mei 2024. Pegi yang merasa bukan pelaku melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka dan penangkapannya.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Pegi pada Senin, 8 Juli 2024. Penetapan tersangka Pegi dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16 yang terjadi di Cirebon, dinyatakan tidak sah.

Eman memerintahkan kepada Polda Jawa Barat (Jabar) untuk menghentikan penyidikan Pegi. Kemudian, memerintahkan Polda Jabar melepaskan Pegi dari tahanan dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula.

(AZF)

KOMPAS.com - Striker UruguayDarwin Nunez dan beberapa rekan setimnya dilaporkan memasuki tribune penonton dan terlibat insiden perkelahian setelah laga melawan Kolombia pada semifinal Copa America 2024.

Laga Uruguay vs Kolombia pada semifinal Copa America 2024 berlangsung di Stadion Bank of America pada Kamis (11/7/2024).

Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Kolombia.

Setelah laga, video di media sosial menunjukkan para pemain Uruguay naik ke tribune penonton dan terlibat perkelahian dengan suporter lawan. Demikian seperti dikutip dari ESPN.

Terkait kericuhan itu, Badan Sepak Bola Amerika Selatan, Conmebol, menyatakan pihaknya sedang menyelidiki insiden tersebut.

Striker Uruguay Darwin Nunez dan rekannya, Ronald Araujo, dilaporkan termasuk di antara pemain yang berada di garis depan dalam kericuhan itu.

Mengenai hal itu, pemain Uruguay, Jose Maria Gimenez, mengatakan rekannya berusaha membela keluarga mereka.

"Izinkan saya mengatakan sesuatu sebelum mereka memotong karena mereka tidak mengizinkan kami berbicara melalui mikrofon, mereka tidak ingin saya mengatakan apa pun tentang apa yang terjadi, tetapi ini adalah bencana," kata Gimenez dikutip dari ESPN.

"Harap berhati-hati, keluarga kami berada di tribune, ada bayi-bayi kecil yang baru lahir. Itu adalah bencana; tidak ada polisi dan kami harus membela keluarga kami," ujarnya.

Jose Maria Gimenez menilai kericuhan tersebut terjadi karena penonton dalam pengaruh "minuman" terlalu banyak.

"Ini adalah kesalahan dua atau tiga orang yang 'minum' terlalu banyak dan tidak tahu cara 'minum'," ucapnya.

Para pemain dan staf dari Kolombia dan Uruguay juga terlibat konfrontasi di lapangan setelah peluit akhir dibunyikan.

"Saya pikir insiden itu berakhir dengan pertengkaran di lini tengah dan ketika saya melihat itu terjadi, saya pergi ke ruang ganti," kata pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, dalam konferensi pers.

"Saya pikir mereka berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka. Namun, kemudian saya mengetahui bahwa sayangnya ada beberapa masalah di sana," tuturnya.

Adapun sundulan Jefferson Lerma pada babak pertama membawa Kolombia ke laga final dan akan melawan Argentina pada hari Senin (15/7/2024) pukul 07.00 WIB.

Sementara Uruguay akan melawan Kanada untuk perebutan tempat ketiga pada Minggu (14/7/2024) pukul 07.00 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA - Tengah viral pernyataan Rocky Gerung yang mengatakan jika proyek IKN kebanggaan Jokowi tak bergerak.

Dalam unggahan terbarunya di YouTube, Rocky Gerung dan Hersubeno Arief berdiskusi tentang model pencitraan Jokowi yang diulang-ulang.

Akan tetapi pada pertengahan video, keduanya membahas tentang IKN. Bicara soal IKN kebanggaan Jokowi, Rocky Gerung mengatakan bahwa dirinya mendengar bocoran jika proyek itu tidak bergerak.

"Laporan Bloomberg beberapa waktu lalu sepenuhnya tentang IKN dan terlihat berantakan IKN itu," kata Rocky Gerung.

"Apalagi kalau kita nguping dari mereka yang ikut pak Jokowi dan bisa tahu kalau sebetulnya IKN itu gak bergerak," ia menambahkan.

Hersubeno Arief kemudian menyambungkan hal tersebut pada video viral bule yang menyebut IKN sebagai Ibu Kota Koruptor dan Nepotisme.

Usut punya usut, bule tersebut merupakan warga kelahiran asing yang sudah memegang KTP Indonesia.

Menurut Hersubeno, pihak IKN kemudian memperketat aturan masuk karena merasa kecolongan dengan aksi bule tersebut.

"Ada bule yang memviralkan (IKN), mereka kaget seperti kecolongan. Dan katanya sejak saat itu, diperketat masuk ke IKN," kata Hersubeno.

Rocky Gerung kemudian mempertanyakan, mengapa proyek IKN seolah ditutup-tutupi. Sebab jika memang itu proyek negara, maka semua harus jelas.

"IKN kalau mau disebut proyek negara, semua warna negara harus tahu sampai mana proyeknya berlangsung," lanjut Rocky Gerung.

"Dia bukan bule, dia adalah orang yang kritis terhadap pembangunan IKN. Dia memang ingin memperlihatkan kepada Warga Negara Indonesia bahwa ada yang nggak bener di IKN," ia menambahkan.