JAKARTA, investor.id – Kalangan analis menurunkan proyeksi kinerja PT Vale Indonesia Tbk (INCO) pada tahun ini. Hal itu karena hasil yang kurang menggembirakan pada kuartal I-2024, perkiraan penurunan harga nikel, dan antisipasi aktivitas pemeliharaan yang akan mengganggu produksi.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Timothy Wijaya dan Christian Sitorus dalam risetnya menurunkan estimasi pendapatan Vale Indonesia pada 2024 dan 2025, setelah realisasi pada kuartal I-2024 yang lebih rendah dari perkiraan. Pihaknya juga memangkas perkiraan laba bersih Vale Indonesia pada 2024 dan 2025 sebesar 31,3% dan 21,9% dengan memperhitungkan penurunan kadar bijih, produksi, dan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi.

Pada kuartal I-2024, laba bersih emiten berkode saham INCO tersebut sebesar US$ 6,19 juta, meleset jauh dari perkiraan BRI Danareksa Sekuritas. Laba bersih INCO anjlok 93,7% yoy atau terpangkas 88,4% qoq akibat penurunan harga jual dan kenaikan biaya tunai.

“Meskipun kami memperkirakan pendapatan INCO pada kuartal II-2024 akan meningkat karena harga nikel di London Metal Exchange (LME) lebih tinggi 11% qoq, kami tetap menurunkan perkiraan pendapatan dan laba bersih untuk tahun 2024 dan 2025 hingga US$ 969 juta dan US$ 94 juta (-1,5% dan -31,3% dibandingkan perkiraan sebelumnya), serta masing-masing US$ 954 juta dan US$ 92 juta,” tulis Timothy dan Christian.

Revisi turun itu terutama mencerminkan perkiraan COGS yang lebih tinggi menjadi US$ 854 juta atau meningkat 5,3% dibandingkan sebelumnya. Hal itu didorong oleh tingginya konsumsi bahan bakar dan kadar bijih yang lebih rendah pada semester I-2024.

“Selain itu, kami mengantisipasi aktivitas pemeliharaan pada kuartal II-2024, yang dapat mengurangi volume penjualan INCO menjadi 16,5 ribu ton (-9% qoq) dan meningkatkan biaya tunai per unit,” jelas Timothy dan Christian.

Meski demikian, BRI Danareksa Sekuritas juga melihat masih ada peluang peningkatan pendapatan dari kenaikan cadangan bijih nikel secara signifikan menjadi 840 juta wmt dibandingkan 334 juta wmt pada kuartal I-2024.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Dengan berbagai faktor yang ada, BRI Danareksa Sekuritas mempertahankan rating beli untuk saham INCO. Namun, target harga saham INCO diturunkan menjadi Rp 5.700 dari sebelumnya Rp 6.100. Target harga baru tersebut berbasis SOTP dengan memasukkan penilaian pada proyek pertumbuhannya.

“Kami tetap merekomendasikan buy saham INCO dengan pertimbangan risiko harga nikel yang lebih rendah dan penurunan tingkat pemanfaatan (utilisasi),” sebut Timothy dan Christian.

Di lain pihak, Mirae Asset Sekuritas Indonesia menurunkan rekomendasi untuk saham INCO menjadi hold, dengan target harga yang lebih rendah sebesar Rp 4.240. Hal itu mempertimbangkan penyesuaian perkiraan untuk tahun 2024. Revisi itu menghasilkan EBITDA INCO sebesar US$ 324 juta atau turun 17% dan laba bersih mencapai US$ 94 juta atau terkikis 34%.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rizkia Darmawan mengungkapkan bahwa pendapatan INCO kuartal I-2024 relatif sejalan dengan estimasi Mirae dan konsensus analis, meski turun 22% qoq menjadi US$ 230 juta.

Penurunan pendapatan INCO dipicu oleh anjloknya volume penjualan sebesar 12% qoq dan koreksi harga jual rata-rata (average selling price/ASP) sebesar 11% qoq. “Tercatat, produksi INCO pada kuartal I-2024 juga turun 5% qoq,” tulis Rizkia dalam risetnya.

Menurut dia, beban produksi tunai INCO meningkat 1% qoq menjadi US$ 9.590/ton. Angka tersebut sekitar 10% lebih tinggi dari perkiraan Mirae. “Dikombinasikan dengan penurunan ASP, margin tunai INCO pada kuartal I-2024 turun 36% qoq, jatuh lebih dari 40% di bawah perkiraan awal kami,” ungkap Rizkia.

Secara keseluruhan, INCO membukukan EBITDA sebesar US$ 56 juta atau terpangkas 43% qoq. Ditambah dengan kerugian dari penyesuaian nilai wajar PT Kolaka Nickel Indonesia (KNI), laba bersih INCO pada kuartal I-2024 sebesar US$ 6 juta atau anjlok 88% qoq. “Hasil tersebut tidak memenuhi ekspektasi kami dan konsensus, dengan run rate sekitar 4%,” pungkas Rizkia.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk melakukan penanaman kembali (replanting) dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, benihnya akan disediakan oleh perguruan tinggi atau balai penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS sehingga tugas BPDPKS tak hanya fokus pada kelapa sawit, tetapi juga merevitalisasi kakao dan kelapa.

"Tadi arahan Bapak Presiden perlu dikelola memberikan tugas tambahan kepada BPDPKS juga untuk bertanggungjawab untuk me-replanting dan juga mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Airlangga menuturkan, penanaman kembali atau replanting ini diperlukan karena luas lahan kakao di dalam negeri berkurang.

Situasi itu diperparah dengan turunnya produksi yang menyebabkan kebutuhan kakao lebih banyak dipenuhi dari impor.

"Kebutuhan kakao sekarang lokalnya hanya 45 persen dan impornya 55 persen. Nah, oleh karena itu penting untuk replanting kakao untuk agar luasan kakao meningkat dan produksinya bisa dikembalikan mungkin double ke 400.000 ton," ucap Airlangga.

Lebih lanjut ia menjelaskan, produksi kakao di dalam negeri saat ini mencapai 180. 000 ton, sementara kelapa sekitar 2,8 juta ton.

Sementara itu, nilai ekspor kakao mencapai 1,3 miliar dollar AS dan kelapa 1,2 miliar dollar AS. Adapun luas lahan kakao mencapai 1,3 juta hektar, dan kelapa seluas 3,3 juta hektar.

"Tentu akan ada fasilitasi untuk penambahan perluasan ataupun membantu perkebunan rakyat yang direvitalisasi," kata dia.

Bisnis.com, PADANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatra Barat mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga semester I-2024 sebesar Rp1,340 triliun.

Kepala Bapenda Provinsi Sumbar Syefdinon mengatakan untuk PAD ini terdiri dari sejumlah sektor, ada yang PAD dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hingga sektor lainnya PAD yang sah.

"Target kami untuk PAD Sumbar 2024 ini sebesar Rp3,1 triliun. Tapi melihat capaian realisasi secara keseluruhan hingga Semester I-2024 ini sebesar Rp1,340 triliun atau mendekati 50% yakni 46,86%," katanya, Rabu (10/7/2024).

Dia menjelaskan dari capaian realisasi PAD sebesar Rp1,340 triliun itu, yang paling besar capaiannya itu merupakan pajak daerah dengan jumlah sebesar Rp1 triliun. Lalu untuk retribusi daerah terbilang cukup besar yakni Rp164,6 miliar.

Kemudian untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan capaiannya sebesar Rp122 miliar. Tapi untuk sektor ini menunjukan kinerja yang sangat baik, dimana untuk capaian realisasinya telah di angka 97,23% dari target Rp125,4 miliar.

"Ada sektor lain-lain PAD yang sah total realisasi Rp25,3 miliar atau capaiannya sebesar 46,86% dari target di tahun 2024 ini sebanyak Rp54,1 miliar," jelasnya.

Syefdinon menyampaikan namun bila dibandingkan dari kinerja PAD pada tahun 2023 dengan tahun 2024 ini, untuk penerimaan PAD pada Tahun 2023 hingga semester I-2024 sebesar Rp1.306 triliun, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp1.340 triliun.

"Artinya dalam hal ini adanya pertumbuhan sebesar 2,60% dibandingkan dengan tahun 2023," ujarnya.

Melihat dari capaian realisasi itu, Bapenda turut melakukan sejumlah upaya, karena meningkatkan PAD merupakan salah satu tujuan penting bagi pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian fiskal dan melaksanakan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah.

Untuk itu ada sejumlah langkah strategi yang dilakukan Bapenda, seperti melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak berbentuk badan.

Menurutnya hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh wajib pajak yang belum daftar ulang dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Diakuinya bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat ini lah yang merupakan faktor penting untuk menentukan keberhasilan upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dengan melakukan berbagai program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dan manfaat bagi pembangunan daerah.

"Pentingnya mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor itu, karena kondisi yang terjadi saat ini bahwa kepatuhan masyarakat Sumbar terhadap pajak kendaraan melihat dari tahun 2022 tingkat kepatuhan 62% dan di tahun 2023 menurun menjadi 57,67%," sebut Syefdinon.

Langkah lainnya yang juga dijalankan Bapenda yakni memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta menyediakan layanan retribusi yang mudah diakses, cepat dan transparan bagi masyarakat.

Selanjutnya turut melakukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, seperti menyewakan aset daerah, membangun kerjasama dengan pihak swasta, dan menjual aset daerah yang tidak produktif.

Bahkan Bapenda telah menyatakan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sarana prasarana retribusi daerah tersebut.

Tidak kalah penting upaya lainnya yang dilakukan adalah memperkuat kelembagaan pengelolaan PAD dengan cara meningkatkan sumber daya manusia pengelolaan PAD.

Selain itu, Bapenda juga melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PAD secara berkala untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan PAD. Serta membangun kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota maupun pihak swasta dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah.

"Hal ini telah kami terapkan di tahun 2023 lalu serta tahun sebelumnya itu melalui sejumlah program. Kami bekerjasama dengan berbagai pihak," ucapnya.

Tapi di satu sisi, Syefdinon menyatakan ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam mencapai target realisasi tahun 2024 ini.

Dikatakannya masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kewajibannya atau masih ada kendaraan bermotor yang menunggak bayar pajak.

"Khusus untuk pajak kendaraan bermotor ini, ada sejumlah program yang kami hadirkan, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraannya. Tahun 2024 ini kami berharap kepatuhan bayar pajak masyarakat bisa lebih baik pada tahun ini," harap Syefdinon.

Tidak hanya itu, Bapenda juga melihat tantangan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja, seperti soal sarana dan prasarana yang belum memadai yang membuat penerimaan PAD belum optimal.

Kemudian adanya dampak Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa terevaluasinya beberapa jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

"Pada aturan juga turut menjadi tantangan sekaligus kendala yang dihadapi untuk mencapai target realisasi kami," sebut Syefdinon.

Selain itu, belum lama ini Bapenda Sumbar juga telah menghadirkan program yang memudahkan masyarakat yakni melalui Gerakan Tabungan Pajak dimana bayar pajak kendaraan bermotor bisa dicicil.

Hal utama yang menjadi alasan Bapenda menghadirkan program itu, karena Bapenda mencatat dari sebanyak 1.819.946 unit kendaraan bermotor di Sumbar tersebut yang seharusnya bayar pajak.

"Jumlah itu terdiri dari pembayaran pajak roda 2 sebanyak 1.417.571 unit, kendaraan bermotor dan roda 4 sebanyak 402.375 unit kendaraan bermotor," kata dia.

"Jadi masih banyak kendaraan bermotor di Sumbar yang belum membayar pajaknya," tegasnya.

Untuk itu melalui program Gerakan Tabungan Pajak itu Bapenda berharap 1,8 juta kendaraan itu bisa membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Dia menjelaskan program Gerakan Tabungan Pajak itu merupakan cara Bapenda melalui UPTD Samsat memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk bisa membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Dimana melalui program tersebut, masyarakat bisa membayarkan tunggakan pajak kendaraan bermotornya melalui sistem cicilan. Karena nantinya di awal peluncurannya, Bapenda akan bekerjasama dengan Bank Nagari.

"Untuk awal-awal ini kami bekerjasama dengan Bank Nagari dulu. Seiring waktu, nanti bisa melibatkan perbankan lainnya, sehingga program Gerakan Tabungan Pajak ini bisa berjalan sesuai harapan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Sumbar, Yusta Noverison menambahkan konsep program Gerakan Tabungan Pajak itu memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama yang ingin membayarkan pajak kendaran bermotor dalam kondisi menunggak.

"Misalnya menunggak pajak kendaraan bermotor Rp5 juta. Status pajak bisa kembali hidup, bila telah menerapkan tabungan bank sistem autodebet. Artinya akan terjadi pembayaran cicilan pajak secara autodebet yang diberlakukan setiap bulannya," jelas Son.

Dia melihat bahwa kondisi yang terjadi saat ini banyak kendaraan bermotor di Sumbar yang menunggak membayar pajaknya. Terutama untuk kendaran roda empat, yang memiliki nilai pajak cukup besar.

Kondisi nilai pajak akan terus bertambah, bila tunggakan pajak terjadi, satu tahun, dua tahun, hingga tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut akan membuat masyarakat mulai keberatan untuk mengeluarkan uang untuk melunasi tunggakan pajak.

"Nah, kondisi yang dialami seperti itu yang kami harapkan bisa mempermudah masyarakat melalui Gerakan Tabungan Pajak. Karena dengan adanya cicilan membayar pajak itu, akan bisa memberikan keringanan untuk mengeluarkan biaya dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang menunggak bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah," ungkap dia.

Menurutnya program Gerakan Tabungan Pajak itu setelah diresmikan pada Selasa (30/4) besok, maka akan terus berlaku hingga akhir tahun dan hingga tahun berikutnya, dengan syarat akan terus evaluasi dalam perjalanan menerapkan program tersebut.

Sebelumnya, 1.819.946 unit kendaraan bermotor yang menjadi target untuk melakukan pembayaran pajak, maka terdapat Rp867.217.462.437 dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp459.134.592.492.

Pentingnya mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor itu, karena kondisi yang terjadi saat ini bahwa kepatuhan masyarakat Sumbar terhadap pajak kendaraan melihat dari tahun 2022 tingkat kepatuhan 62% dan di tahun 2023 menurun menjadi 57,67%.

Apabila masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, sebenarnya ada banyak manfaat yang bisa dirasakan, diantaranya bisa menikmati fasilitas jalan, sekolah hingga rumah sakit yang bagus.

KOMPAS.com -Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta Pusat akan mengadakan Muskitnas Model United Nation (MUN) 2024, kompetisi debat nasional yang mengadopsi format sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pelajar, dari Kamis (12/9/2024) sampai Jumat (13/9/2024).

"Muskitnas MUN 2024 merupakan rangkaian dari kegiatan Festival Bangkit Berkelanjutan yang dilaksanakan sejak Mei 2024," tutur Penanggung Jawab Museum Kebangkitan Nasional, Nur Khozin lewat keterangan resmi, dikutip Selasa (9/7/2024).

Nur Khozin melanjutkan, Muskitnas MUN termasuk inovasi untuk mengembalikan marwah bangunan Museum Kebangkitan Nasional yang dulunya bangunan sekolah kedokteran STOVIA, sekaligus tempat diskusi akademik, pusat pendidikan, dan rumah pergerakan anak muda.

"Kami ingin para pelajar yang hadir dapat memahami nilai dan semangat para pemuda Indonesia di masa lalu yang memperjuangkan kebangkitan nasional dengan berbagai gagasan serta ilmu yang mereka miliki," tambah dia.

Lewat Muskitnas MUN, diharapkan Museum Kebangkitan Nasional tetap menjadi ruang untuk mendalami isu-isu sejarah Indonesia dan dunia, serta mengasah dan meningkatkan kemampuan literasi para pelajar.

• Sejarah Hari Kebangkitan Nasional, Diawali Semangat Pelajar Stovia
• Pengalaman Masuk Asrama Pelajar Stovia di Museum Kebangkitan Nasional

Pendaftaran sampai akhir Juli 2024

Bertemakan Honoring the Past, Inspiring the Future, Muskitnas MUN 2024 menjadi momen bagi pelajar untuk merasakan pengalaman lomba debat sejarah yang interaktif. Lokasinya di lingkungan Museum Kebangkitan Nasional.

Sebagai informasi, MUN adalah simulasi konferensi sidang PBB. Para delegasi nantinya berperan sebagai perwakilan negara, diplomat, atau tokoh penting lainnya yang berkaitan dengan suatu isu.

Mereka pun bernegosiasi, menyampaikan argumen, dan menyusun resolusi yang disepakati bersama.

Setiap sekolah diwajibkan mengirim tim yang terdiri dari tiga delegasi pelajar dan satu guru pendamping. Para delegasi nantinya ditempatkan di tiga dewan yang berbeda, masing-masing membahas isu-isu yang beragam dan relevan.

Pendaftaran Muskitnas MUN 2024 telah dibuka sampai Rabu (31/7/2024) melalui tautan bit.ly/MuskitnasMUN2024.

Adapun Muskitnas MUN 2024 merupakan kali kedua acara tersebut diadakan. Sebelumnya, pada tahun 2023, Museum Kebangkitan Nasional telah mengadakan MUN yang diikuti lebih dari 80 pelajar dari berbagai wilayah di Jabodetabek.

• 4 Tips Berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional, Naik Transportasi Umum
• Cara menuju ke Museum Kebangkitan Nasional, Naik Transjakarta dan KRL

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjadi pembicara utama pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dalam acara tersebut, ia memberikan sejumlah pesan penting kepada kepala daerah. Salah satu pesannya adalah untuk fokus pada kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Tito juga mengajak kepala daerah untuk aktif dalam mengembangkan sektor swasta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD-nya sendiri," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Tito meminta Apkasi dan asosiasi kepala daerah lainnya untuk menyelenggarakan pelatihan bagi kepala daerah.

Pelatihan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap regulasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan.

Tito meyakini kombinasi kedua pihak dapat mengoptimalkan potensi daerah.

“Bagaimana membuat para kepala daerah berpikir sebagai birokrat yang mengerti aturan, tetapi juga bisa berpikir sebagai entrepreneur, wirausahawan," imbuhnya.

Tito juga menyoroti potensi alam yang besar di beberapa daerah Indonesia dan mengajak kepala daerah untuk mengoptimalkan potensi tersebut untuk meningkatkan PAD.

Jika ada regulasi yang menghambat, ia menyarankan untuk dibahas dan diselesaikan melalui forum Apkasi.

"Dan sebagai penasihat serta pembina, saya yang memiliki pemikiran yang sama seperti yang disampaikan tadi, tentu akan berusaha membantu," tuturnya.

Di akhir pidatonya, Tito mengapresiasi upaya daerah yang meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Menurutnya, produk dalam negeri memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan produk internasional.

"Ternyata kita memiliki kemampuan, dan saya kira banyak produk buatan Indonesia yang kemudian diberi merek internasional, membuatnya menjadi mahal, padahal produk kita sendiri juga berkualitas," tutur Tito.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jelang rilis data inflasi Amerika Serikat, mata uang rupiah masih melanjutkan tren penguatan. Diperkirakan pergerakan mata uang Garuda masih akan stabil didukung ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, investor akan mencermati data ekonomi AS, salah satunya inflasi AS bulan Juni 2024. Diperkirakan inflasi umum cenderung melambat ke 3,1 YoY dari bulan sebelumnya 3,3% YoY, tetapi inflasi inti masih akan stabil di 3,4% YoY.

"Rilis data inflasi tersebut penting, mengingat pelaku pasar perlu mengonfirmasi tren pelonggaran kondisi pasar tenaga kerja AS yang terindikasi dari penurunan NFP dan mulai meningkatnya tingkat pengangguran," jelasnya kepada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Kedepannya, nilai tukar Rupiah diperkirakan akan tetap stabil karena secara fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Ini terindikasi dari prospek pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, dan posisi cadangan devisa yang juga memadai.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juni 2024 tercatat sebesar US$ 140,2 miliar, meningkat dari US$ 139 miliar pada bulan sebelumnya. Peningkatan cadangan devisa didorong oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

"Cadangan devisa Indonesia cukup untuk membiayai 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh melebihi standar kecukupan cadangan devisa internasional sekitar 3 bulan impor," paparnya.

Meskipun begitu, ia mengingatkan perlu tetap waspada terhadap potensi berlanjutnya kenaikan suku bunga acuan oleh the Fed dan dampak dari risiko global yang muncul terkait situasi politik, khususnya di AS.

Di sisi lain, sentimen risk-off yang didorong oleh suku bunga kebijakan ‘higher for longer’ dari Fed masih berlangsung. Josua mengantisipasi penurunan pertama Federal Funds Rate (FFR) baru akan terjadi pada kuartal IV.

Selain itu, berkurangnya surplus perdagangan akibat normalisasi harga komoditas dan melemahnya permintaan global, di samping permintaan domestik Indonesia yang kuat, menimbulkan risiko pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Ia mempertahankan perkiraannya bahwa cadangan devisa akan menurun dari US$ 146,4 miliar di akhir tahun 2023 menjadi sekitar US$ 140 - US$ 142 miliar di akhir tahun 2024. "Oleh karena itu, kami memperkirakan nilai tukar rupiah akan berada di kisaran Rp 15.800 - Rp 16.200 per dolar AS pada akhir tahun 2024, terdepresiasi dari Rp 15.397 per dolar AS pada akhir tahun 2023," imbuhnya.

IDXChannel - Ancaman serangan siber semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Makin kompleks dan sulit untuk dideteksi.

Terutama di industri perbankan, jenis serangan siber kian beragam yang bisa menimbulkan kerugian finansial yang tak sedikit.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Regional Satu Jabodebek dan Banten, Roberto Akyuwen mengatakan, serangan siber di industri perbankan akan terjadi terus menerus dan semakin canggih. Salah satu sasaran dari serangan siber perbankan saat ini adalah rantai suplai (supply chain attacks).

“Kalau dulu dia (serangan siber) lebih mendekati end user, atau core system bank. Sekarang, karena kita terpapar dengan banyak sistem. Ketika core banking system meningkat, biasanya kita tingkatkan kapasitasnya. Ini yang membuat kita lebih terekspose, mendatangkan risiko serangan siber,” ujar Roberto dalam Talkshow dan Launching buku bertema “Keamanan Siber Bank” di Universitas Trisakti, Jakarta, Rabu (10/7).

Roberto menjelaskan, tujuan dari para pelaku kejahatan siber pun kini beragam. Ada yang hanya sekadar iseng dan ada juga yang masuk ke dalam kategori kejahatan serius demi keuntungan finansial. Keuntungan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti profit pribadi hingga biaya politik.

“Variasinya makin banyak. Ransomware pun dulu memang hanya duit, bayar selesai. Tapi sekarang mereka mau nunjukin bahwa mereka bisa mengganggu sistem suatu bank. Itu banyak kejadian begitu. Yang lebih parah lagi, sewaktu-waktu mereka bisa mampir ganggu lagi,” tuturnya.

Tren Keamanan Siber Perbankan

Roberto melanjutkan, dalam melawan serangan siber tersebut, memang ada konsekuensi yang harus ditanggung perbankan. Pasalnya, serangan siber di sektor keuangan hampir tiga kali lebih banyak dibandingkan industri lainnya.

“Ada tren keamanan siber untuk menggambarkan tentang konsekuensi yang harus ditanggung oleh suata lembaga jasa keuangan khususnya bank ketika berhadapan dengan serangan siber,” ujar Roberto.

Kebocoran data, misalnya. Kata Roberto, hal tersebut menyebabkan peningkatan biaya yang sangat besar bagi perbankan. Selain itu, untuk mengimplementasikan dan mengelola infrastruktur keamanan siber, diperkirakan akan meningkat lebih dari 40 persen pada 2025.

Kemudian, bank perlu meningkatkan penggunaan biometrik dan token. Karena bank-bank mulai mengenalinya sebagai suatu solusi yang berguna dalam pengendalian keamanan pembayaran.

“Para nasabah mulai menggunakan biometrik untuk aktivitas-aktivitas perbankan, seperti otentifikasi pada mobile banking, melakukan transaksi pada ATM, dan pembayaran,” ucapnya.

Ke depan, sambung Roberto, nasabah juga akan lebih memilih jalur digital. Untuk itu, bank-bank perlu menyediakan pula otentifikasi dan proses pengendalian akses yang lebih canggih.

“Tentunya hal tersebut tanpa mengorbankan pengalaman nasabah,” kata Roberto.

(FAY)

Penjualan mobil baru cenderung mengalami stagnasi di angka 1 juta unit, sedangkan penjualan mobil bekas meningkat setiap tahunnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan tingginya gap atau kesenjangan antara pendapatan per tahun rumah tangga Indonesia dengan harga mobil yang dijual, menjadi penyebab adanya stagnasi penjualan mobil baru yang cenderung berada di angka 1 juta unit.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - RPP Kesehatan dikabarkan akan segera disahkan dalam waktu dekat. Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), KH Sarmidi Husna beranggapan sepanjang pembahasan RPP pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal Pengamanan Zat Adiktif tidak melibatkan partisipasi publik secara luas dan berimbang.

"P3M meminta agar dikeluarkan pasal-pasal terkait Pengamanan Zat Adiktif dari draft RPP Kesehatan yang ada, karena selain bertentangan dengan UU Kesehatan, UU Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, UU Perkebunan, dan putusan Mahkamah Konstitusi, juga berpotensi mematikan kelangsungan ekosistem dan tata niaga pertembakauan," kata KH Sarmidi Husna, dihubungi, Rabu (10/7/2024).

Dia berpendapat, pasal-pasal terkait produk industri hasil tembakau seharusnya diatur dalam pengaturan tersendiri sebagaimana mandat UU Kesehatan. P3M mendesak kepada pemerintah untuk dipisahkan dari pembahasan RPP Kesehatan dengan pertimbangan mempunyai ekosistem yang berbeda signifikan dengan sektor kesehatan.

UU Kesehatan Pasal 152 Ayat (1) UU 17/2023 memandatkan, ketentuan pengaturan pengamanan zat adiktif, berupa produk tembakau, diatur melalui Peraturan Pemerintah. Begitu pula pada Ayat (2), ketentuan lebih lanjut rokok elektronik diatur melalui Peraturan Pemerintah.

"Kata 'diatur dengan' Peraturan Pemerintah pada Pasal 152, sangat tegas amanatnya, sehingga seyogyanya, rokok konvensional diatur tersendiri, rokok elektronik diatur tersendiri. Keduanya, juga sebaiknya terpisah dari RPP yang memiliki ekosistem berbeda," terangnya.

Ia juga mengingatkan perumusan RPP Kesehatan produk Tembakau harus mengacu pada prinsip-prinsip pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, sebagaimana amanat dalam pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"P3M mendesak pemerintah bersama multi-stakeholder untuk merumuskan pasal-pasal alternatif terkait RPP yang non-diskriminatif, lebih berkeadilan dan berkedaulatan," ujarnya.

Sarmidi mengingatkan, RPP tentang pelaksanaan UU Kesehatan 2023 terkait Pengaman Zat Adiktif merupakan kebijakan pemerintah yang harus mengacu pada prinsip atau kaidah kemaslahatan umat secara umum, yaitu tasharruful imam ?ala al-ra?iyyah manuthun bil mashlahah. "Kebijakan negara atau pemerintah harus mengacu pada kemaslahatan," tegasnya.

Sepanjang pembahasan RPP Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) disinyalir menutup komunikasi dengan multi-stakeholders ekosistem pertembakauan. Demikian halnya dengan P3M yang memberikan masukan namun nampaknya tidak diakomodir oleh Kemenkes.

"Kami menduga mungkin ada tekanan global yang membuat pemerintah terutama Kemenkes tidak melibatkan ekosistem pertembakauan," ujarnya.

Hal itu bisa dilihat dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), sebagaimana pada Pasal 5.3 FCTC dinyatakan, dalam membuat kebijakan berkait pengendalian tembakau pemerintah harus bertindak untuk melindungi dari pengaruh industri tembakau karena ada konflik mendasar dan tidak dapat didamaikan antara kepentingan industri tembakau dan kepentingan kebijakan kesehatan masyarakat.

"Karena ketentuan tersebut, tampaknya hampir tidak mungkin ekosistem pertembakauan dilibatkan oleh Kemenkes. Padahal, petani tembakau, petani cengkeh, dan pekerja IHT yang akan menjadi korban pertama kali jika RPP disahkan. Seharusnya, dalam membuat kebijakan melibatkan objek yang hendak diatur sehingga ketemu titik tengah," imbuhnya.

Merujuk kajian P3M, dampak dari disahkannya RPP Kesehatan dengan pasal tembakau yang ada pada industri akan berpengaruh buruk bagi iklim usaha IHT. Banyaknya larangan terhadap IHT seperti bahan tambahan atau pembatasan tar dan nikotin, akan membuat IHT nasional gulung tikar.

Perlu diketahui, kretek yang menjadi produk IHT nasional menggunakan bahan tambahan rempah sebagai penggenap rasa.

"Kretek khas Indonesia juga menggunakan tembakau dan cengkeh dalam negeri dalam pembuatan rokok. Kalau dibatasi dan dilarang, yang terkena dampak terlebih dahulu industri kretek nasional," katanya.

KH Sarmidi mengungkapkan, sebelum adanya RPP Kesehatan pun, IHT sudah kepayahan karena kebijakan fiskal yang eksesif. Sejak tahun 2020, tarif cukai hasil tembakau selalu naik dua digit. Padahal, di saat bersamaan, IHT tertekan karena pandemi covid-19 dan disusul situasi dunia yang tidak pasti.

Situasi IHT legal saat ini terus terpuruk yang terkonfirmasi melalui realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang tidak memenuhi target. Produksi rokok juga turun. Dengan kondisi itu, pemerintah perlu memberikan peluang untuk pemulihan, dengan cara, tidak ada kenaikan tarif CHT untuk tahun 2025 karena sudah ada kenaikan tarif PPN terhadap hasil tembakau.

"Sedangkan untuk tahun 2026 dan tahun berikutnya, kenaikan tarif cukai HT disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi atau angka inflasi," pinta KH Sarmidi.

Dengan tambahan RPP, tentu akan membuat IHT gulung tikar. IHT akan semakin berat jika harus memenuhi ketentuan dari RPP seperti perubahan kemasan, bahan baku, yang costnya sangat besar, pengaturannya juga semakin ketat.

"IHT telah diatur melalui banyak regulasi. Ada 446 regulasi yang mengatur IHT. 400 (89,68%) itu berbentuk kontrol. 41 (9,19%) mengatur soal cukai hasil tembakau, dan hanya 5 (1,12%) regulasi yang mengatur isu ekonomi/kesejahteraan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tingginya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang saat ini berada di level 6,25% sejak April 2024, naik 25 basis poin (bps) dari sebelumnya 6% sejak Oktober 2023, memengaruhi kondisi likuiditas perbankan.

Dalam situasi ini, bank-bank besar seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengelola likuiditasnya selama suku bunga tetap tinggi.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menyatakan bahwa meskipun kondisi likuiditas bank cenderung menurun, situasi ini masih dalam batas yang baik. "Kondisi likuiditas bank sekarang mengetat tapi masih baik," ujarnya kepada Bisnis pada Rabu (10/7/2024).

Sebelumnya, dia pun menyebut naiknya suku bunga acuan memang akan memengaruhi likuiditas perbankan, termasuk pola bank dalam meraup pendanaan. Adapun, strategi yang akan diambil bank adalah dengan meningkatkan layanan serta memberikan stimulus untuk menarik nasabah dalam meraup dana murah (current account savings accout/CASA) di bank.

Kondisi likuiditas sendiri dapat tercermin dari rasio loan to deposit ratio (LDR). Makin tinggi LDR bank, maka semakin ketat likuditasnya. Sebaliknya, makin kecil LDR, maka semakin longgar likuiditas bank.

Peningkatan LDR juga bisa mengindikasikan bahwa bank menjadi lebih bergantung pada dana pihak ketiga untuk mendukung operasinya, yang dapat menunjukkan situasi likuiditas yang lebih ketat.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, kondisi likuiditas bank umum per April 2024 mencapai 84,49%, naik 365 basis poin (bps) dari tahun lalu yang mencapai 80,84%.

Bila dirinci, per April 2024 LDR KBMI I berada di level 78,98%; KBMI II di level 82,83%; KBMI III di level 89,47%; dan KBMI IV di level 83,71%.

Kondisi BNI

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyampaikan bahwa likuiditas penting bagi perbankan untuk menyalurkan kredit. Adapun, dana pihak ketiga tumbuh 4,9% per Maret 2024 menjadi Rp780 triliun yang didominasi CASA sebesar 69,7% dari total DPK.

Menurutnya, pertumbuhan DPK masih sehat untuk menopang penyaluran kredit sebesar 9,6% per Maret 2024. Tercatat, LDR BNI berada di level 89% per Maret 2024 yang tergolong masih memadai

“Di tengah kondisi likuiditas yang cukup ketat, BNI terus berkomitmen untuk DPK khusus dana berbasis transaksi dapat dijaga tumbuh sesuai dengan market,” paparnya di Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Senin (8/7/2024).

Sebelumnya, pekan lalu BNI telah merilis aplikasi super yakni wondr. Di mana, Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini mengatakan peluncuran ini memang memiliki tujuan untuk memperbaiki struktur pendanaan BNI.

"Kita memang menyasar ke nasabah ritel, kalau nasabah ritel naik [maka] target avegerage balance naik dan cost of funds lebih terkontrol,” ujarnya kepada awak media, Jumat (5/7/2024).

Lewat wondr, pihaknya pun terus menggenjot porsi CASA di atas 70%. "Tapi, yang paling penting adalah CASA yang sifatnya transaksi ya," ucapnya.

Capaian BTN

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu pun mengamini pernyataan Dirut BNI terkait ketatnya likuiditas. Perseroan juga melaporkan akan merevisi target kreditnya sebagai respons suku bunga yang tinggi.

Untuk diketahui, BTN memang membukukan pertumbuhan kredit dan pembiayaan sebesar 14,8% menjadi Rp344,2 triliun pada kuartal I/2024.

Sayangnya, laju simpanan nasabah di bank atau dana pihak ketiga (DPK) BTN dinilai tidak bisa mengimbangi kredit, di mana hanya tumbuh 11,9%. Alhasil, saat ini Dirut menyampaikan bahwa BTN memilih menahan ekspansi kredit dan tidak menetapkan target penyaluran kredit yang setara atau lebih tinggi dari pencapaian kuartal I/2024. Di mana, pihaknya menurunkan pertumbuhan target kredit ke level 10-11% hingga akhir tahun.

“Likuditas ada tersedia tapi mahal. Sebagian bilang ketat, tapi kami menyampaikan mahal. Jadi, kita turunkan kredit karena likuiditas yang cukup mahal. Jadi, jangan sampai kita salurkan kredit lama-lama rugi, kita salurkan lebih mahal daripada kalau kita beli di market harga dananya,” ujarnya

Menurut Nixon, suku bunga tinggi membuat bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya, karena biaya dana atau cost of fund (CoF) yang masih mahal dan belum adanya kepastian terkait penurunan suku bunga acuan.

Sebagaimana diketahui, LDR BTN per Maret 2024 mencapai 96,23% dari periode yang sama tahun lalu 93,79%.

Kondisi CIMB Niaga dan Bank Oke

Sementara itu, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyampaikan bahwa likuiditas terjaga baik dengan LDR di sekitar 86% dan porsi CASA sekitar 65% dari total DPK.

“Kami fokus konsisten di CASA untuk dana yang lebih murah,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Tak mau kalah, pemain bank mini seperti PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) mencatatkan bahwa kondisi likuiditas masing-masing bank pastinya berbeda, tergantung dari apakah pertumbuhan DPK bank tersebut dapat mengimbangi pertumbuhan kredit.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan secara khusus untuk perseroan sampai dengan bulan Juli 2024, pertumbuhan DPK dibanding akhir tahun lalu sekitar 3% lebih tinggi dari pertumbuhan kredit yang hanya sekitar 1%.

“Dalam kondisi likuiditas ketat, bank perlu mengambil langkah-langkah strategis dan operasional untuk menjaga stabilitas finansial dan memenuhi kewajiban jangka pendek,” ujarnya kepada Bisnis.

Mulai dari, memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, menyiapkan alternatif sumber pendanaan dalam kondisi darurat, misalnya melalui money market line, interbank borrowing ataupun jika terpaksa melakukan transaksi repo dengan bank lain.

“Dari sisi kredit bank juga harus memastikan kualitas kredit untuk menghindari resiko kredit atau membatasi pemberian kredit baru,” ungkapnya.

Adapun, LDR Bank Oke per Maret 2024 mencapai 143,21% dari periode yang sama tahun lalu 134,55%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae melaporkan likuiditas industri bank per Mei 2024 memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 114,58% dan 25,78% atau jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

“Kondisi likuiditas perbankan nasional tergolong baik di tengah likuiditas global yang cukup ketat seiring kebijakan bank sentral AS yang masih mempertahankan higher for longer,” ujarnya pada RDK Bulanan, Senin (8/7/2024)

Adapun, dari sisi kinerja intermediasi, kredit masih masih tumbuh dobel digit sebesar 12,15% mencapai Rp7.376 triliun.Sejalan dengan itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 8,63% yoy yang mencapai Rp8.6999 triliun dengan giro pertumbuhan terbesar yaitu 15,53% yoy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun ini menjadi tahun kedua bagi Julian Johan mengikuti Asia Cross Country Rally (AXCR) 2024. Tahun ini juga, pereli yang akrab disapa Jeje tersebut berani menetapkan target lebih tinggi.

Musim lalu, target Jeje sederhana, yakni bisa finis tanpa ada kendala yang berarti. Sedangkan musim ini, Jeje berharap dia dan timnya bisa naik podium pada kelas yang diikutinya.

"Tahun ini, semoga kita bisa masuk ke dalam sepuluh besar secara keseluruhan dan juga podium untuk di kelas yang kami ikuti, yaitu T1G," ujar Jeje, kepada wartawan, saat peluncuran tim di Jakarta, Rabu (11/7/2024).

Tahun ini, Jeje masih ditemani oleh Recky Resanto sebagai co-driver. Tapi, tidak hanya berdua, tim ini akan diisi oleh tiga peserta. Bertambah satu co-driver senior dari Thailand.

“Tahun ini kami Jejelogy GHP kembali memastikan diri ikut dalam persaingan Asia Cross Country Rally dengan beberapa strategi baru. Tidak hanya pada spesifikasi kendaraan dan kesiapan fisik, tetapi tahun ini saya menggaet co-driver Chupong Chaiwan untuk menjadi tandem dari Recky Resanto,” kata Jeje.

AXCR 2024 sendiri akan digelar di Thailand pada 11-17 Agustus 2024. Reli ini juga sering kali disebut Dakar Rally versi Asia.

Tidak hanya persiapan tim yang lebih matang, Jejelogy GHP juga meningkatkan performa mobil Toyota Land Cruiser 200 yang jadi andalannya sejak tahun lalu. Sektor kendaraan pun turut mengalami perubahan yang signifikan. Untuk mengarungi ketatnya persaingan tersebut, tim memutuskan untuk melakukan beberapa perubahan, terutama pada bagian mesin.

“Untuk memberikan performa yang lebih mumpuni pada persaingan AXCR 2024 ini, mobil Land Cruiser 200 yang kami gunakan telah mengalami upgrade mesin dari 5.700 cc menjadi 6.100 cc. Selain ditujukan untuk mendongkrak tenaga yang lebih besar, peningkatan tersebut juga dimaksudkan untuk memenopang bobot kendaraan yang lebih berat dari tahun lalu,” ujar Jeje.

Selain menargetkan podium dan masuk sepuluh besar kejuaraan umum, Jeje juga berharap pada hari terakhir penyelenggaraan AXCR 2024 yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisa menggelar upacara bendera bersama tim balap lainnya yang juga berasal dari Indonesia.

CEO Glamour Auto Boutique Jimmy Budhijanto, mengatakan, Julian Johan adalah sosok yang menginspirasi banyak orang dengan dedikasinya dalam kompetisi balap offroad. Dukungan kepada Jeje merupakan komitmen perusahaan terhadap kemajuan dunia balap baik di Tanah Air maupun internasional yang mengharumkan nama Indonesia.

"Sebagai salah satu pionir importir dan distributor mobil-mobil CBU (completely built up) legal, kami juga menyediakan mobil-mobil balap seperti Hyundai i20N Rally 2, Hyundai Elantra TCR, Audi RS3 TCR, Skoda Fabia Rally 5, dan Renault Clio Rally 4," kata Jimmy.

"Harapannya, melalui Jeje, kita bersama dapat mendorong lebih banyak lagi talenta muda Indonesia untuk terjun dan berprestasi dalam dunia sport racing. Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, Indonesia dapat melahirkan banyak pebalap hebat yang mampu bersaing di kancah internasional," ujar Jimmy.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT RHB Sekuritas Indonesia masih menguasai pangsa pasar waran terstruktur di dalam negeri. Tak heran, RHB Sekuritas merupakan penerbit pertama dari produk derivatif ini.

Head of Sales Equity Derivatives RHB Sekuritas Steinly Atmanagara menyampaikan berdasarkan data year to date, pihaknya masih menguasai nilai transaksi sekitar 85%–90%.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (10/7), nilai transaksi waran terstruktur mencapai Rp 622,62 juta. Jika ditarik dari awal tahun, nilai transaksinya telah menembus Rp 269,96 miliar.

“Ini mungkin saja terjadi karena investor melihat waran milik RHB Sekuritas sebagai pelopor penerbit waran terstruktur di Indonesia,” jelasnya kepada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Faktor lainnya, lanjut Steinly, mungkin dipengaruhi oleh akses gratis yang disediakan kepada investor untuk menggunakan tools trading waran terstruktur secara gratis.

Seperti diketahui, RHB Sekuritas Indonesia adalah anggota bursa (ab) pertama yang menerbitkan produk waran terstruktur di pasar modal Indonesia pada 19 September 2023.

Pada saat itu, RHB Sekuritas menerbitkan tiga waran terstruktur dengan underlying saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Adaro Energy Tbk (ADRO).