JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi untuk mencegah satu warga negara asing (WNA) berinisial SHJB bepergian ke luar negeri.

Juru Bkcara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, upaya paksa itu dilakukan menyangkut penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.

"KPK mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhadap satu orang berkewarganegaraan asing dengan inisial SHJB," kata Tessa dlaam keterangannya kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Tessa belum mengungkapkan peran atau kaitan WNA tersebut dengan perkara Rorotan yang diduga merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Ia hanya menyebut, pencegahan ini sudah diajukan sejak 5 Juli lalu dan akan berlaku selama enam bulan kedepan.

"Terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di lokasi Rorotan, DKI Jakarta oleh BUMD SJ (Sarana Jaya)," ujar Tessa.

KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut apakah WNA tersebut mengantongi izin terbatas.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi di Rorotan ini merupakan pengemban dari perkara rasuah pengadaan lahan di Jakarta oleh Perumda Sarana Jaya, BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Direktur Penyidikan KPK Asel Guntur Rshayu mengungkapkan, dalam perkara ini KPK menemukan selisih Rp 400 miliar dari harga yang dibeli pemerintah dibanding harga yang ditawarkan pemilik asli lahan tersebut.

"Pengadaan di Rorotan, tadi sudah saya sampaikan sekitar Rp 400-an, Rp 400 miliar, ini perbedaannya," maya Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).

Asep menyebut, dalam kasus ini pihak Perumda Sarana Jaya berkongkalikong dengan pihak swasta yang berperan sebagai makelar.

Makelar itu mendapatkan informasi bahwa Pemprov DKI Jakarta akan membeli lahan di Rorotan. Mereka kemudian membeli tanah itu terlebih dahulu.

Setelah itu, makelar tersebut menjual tanah di Rorotan kepada Perumda Sarana Jaya dnegan harga yang tinggi.

Dalam perkara ini, KPK menyebut negara mengalami kerugian keuangan snagat besar.

"Ini di pengadaan lahan itu, tanah itu sangat besar kerugiannya, di atas Rp 200 miliar. Jadi ini sangat besar untuk perkara ini kita konsen ke situ," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).

Kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di Rorotan ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menghukum Yoory dengan penjara 6,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus pengadaan di Munjul, Jakarta Timur.

Yoory juga terjerat kasus pengadaan lahan di Cakung, Jakarta Timur yang merugikan negara dan memperkaya orang lain sebesar Rp 155,4 miliar.

Saat ini, Yoory mendekam di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengeklaim tak ada petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang menggunakan joki dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis KPU DKI, Dody Wijaya sebagai respons atas kejadian di Nusa Tenggara Barat (NTB). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB menemukan adanya petugas pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada joki.

“Tentu hal itu harusnya tidak boleh terjadi. Kami memastikan di DKI Jakarta itu tidak terjadi,” katanya di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2024).

Dia melanjutkan, praktik joki pantarlih tersebut menyalahi aturan, karena hanya petugas terpilih yang memiliki kewenangan untuk memverifikasi data calon pemilih dalam Pilkada.

Menurut Dody, kewenangan tersebut telah dipertegas dalam surat keputusan (SK) penetapan pantarlih yang dikeluarkan oleh KPU.

Selain itu, proses pencocokan dan penelitian data pemilih tersebut juga tak luput dari pengawasan Bawaslu DKI Jakarta.

“Kami diawasi oleh teman-teman dari pengawas secara menyeluruh,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU DKI Jakarta telah memulai proses pencocokan dan penelitian data 8.315.669 pemilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Kepala Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah mengatakan bahwa hasil pemutakhiran data tersebut akan menjadi dasar menentukan kebutuhan logistik untuk Pilkada.

"Jumlah surat suara yang akan dicetak, jumlah TPS yang akan didirikan, termasuk jumlah KPPS yang akan bertugas itu sangat tergantung dari hasil pemutakhiran data pemilih ini yang nantinya akan kita tetapkan menjadi daftar pemilih tetap," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (25/6/2024).

Lebih lanjut, proses itu dilakukan dengan menerjunkan petugas pemutakhiran data sejak Senin (24/6/2024) kemarin hingga 24 Juli 2024.

Menurut Fahmi, petugas pemutakhiran data tersebut akan memvalidasi data pemilih di lapangan dengan pengecekan data kependudukan, dan akan mencoret konstituen yang tidak memenuhi syarat.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI buka suara atas kenaikan saham BUMN Karya selama beberapa hari terakhir, hingga persoalan saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) yang hingga saat ini masih disuspensi.

Sejumlah saham BUMN Karya diketahui membukukan kenaikan signifikan. Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), misalnya, tumbuh 41,89% menuju Rp210 selama sepekan sampai dengan perdagangan Rabu (10/7/2024) pukul 14.25 WIB.

Sementara itu, saham PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) tumbuh 15,20% selama sepekan menuju level Rp394 per saham. Adapun saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) mencetak pertumbuhan sebesar 9,48% ke Rp254 per saham.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manullang mengatakan bahwa untuk kenaikan saham BUMN Karya, Bursa telah memantau secara menggunakan sistem pemberitahuan real time ketika terjadi pergerakan saham tidak wajar.

“Jadi, kalau memang ada parameter tertentu yang dilampaui akan kami beri pengingat, bukan sanksi,” ujarnya di Gedung BEI Jakarta pada Rabu (10/7/2024).

Sementara itu, terkait dengan Waskita, Kristian menuturkan bahwa Bursa masih mengharapkan saham emiten BUMN Karya tersebut dapat membaik ke depan. Pihaknya pun menantikan optimisme perseroan untuk memperbaiki kinerja sahamnya.

“Itu kan dari segi fundamentalnya, kami harapkan saham itu akan baik ke depannya. Kami harapkan optimisme mereka,” tuturnya.

Sebagaiman diketahui, Waskita kembali gagal membayar bunga dan nilai pokok atas obligasi jatuh tempo senilai Rp1,36 triliun pada 16 Mei 2024. Utang tersebut berasal dari Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B, yang memiliki tingkat bunga tetap 9,75% per tahun dengan jangka waktu lima tahun.

Akibatnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali memperpanjang suspensi perdagangan efek WSKT. Saham perseroan telah disuspensi sejak 8 Mei 2023, dan kini masuk dalam daftar 41 emiten yang berpotensi delisting per April 2024.

Perseroan sejatinya telah menggelar Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) terkait surat utang tersebut, akan tetapi tidak menemui kata sepakat. Dengan demikian, Waskita akan mengagendakan lagi RUPO dalam waktu dekat.

Di tengah kondisi ini, Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan perseroan berkomitmen memperkuat tata kelola perusahaan dengan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara komprehensif.

Beberapa langkah konkret yang ditempuh perseroan adalah menghindari benturan kepentingan, menerapkan code of conduct terkait pelarangan pegawai dan pengurus sebagai mitra bisnis, yang didukung sistem whistleblowing guna mendeteksi pelanggaran lebih awal.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Kuasa hukum tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizki alias Eky, 16 mengeklaim kliennya tidak pernah menandatangani pernyataan bersalah dalam grasi. Hal ini disampaikan politikus Dedi Mulyadi bersama Jutek Bongso selaku pendamping tujuh terpidana.

"Yang kami kemarin sore pun mendapatkan kepastian disaksikan oleh Kang Dedi sendiri, mereka nggak tahu bahwa itu akan dipakai untuk grasi," kata Jutek, kuasa hukum tujuh terpidana di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Juli 2024.

Adapun Jutek dan Dedi mewakili terpidana atas nama Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Jutek menambahkan tujuh terpidana itu sempat diminta menandatangani formulir yang berisi pernyataan mereka bersalah.
"Para terpidana ini mengatakan kepada kami kemarin, bahwa mereka menolak menandatangani itu, makanya enggak ada itu pernyataan bahwa mereka bersalah, pendampingan itu, kan gitu makanya grasinya ditolak," ujar dia.

Jutek menyebut banyak kejanggalan dalam perkara yang menjerat kliennya. "Kalau dikatakan klien kami sudah mengakui kesalahannya, perlu kami luruskan," ucap dia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho sebelumnya mengungkapkan tujuh terpidana kasus Vina Cirebon sempat mengajukan grasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Grasi itu disampaikan ketujuh terpidana pada 24 Juni 2019.

Baca juga: 7 Terpidana Kasus Vina Ngarep Bebas Seperti Pegi Setiawan

Sandi mengungkapkan pengajuan grasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ketujuh terpidana telah mengakui kesalahannya. Pernyataan itu disebut dibuat langsung oleh terpidana dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan. Namun, grasi itu ditolak presiden.

"Berarti permohonan dari para pelaku ditolak oleh presiden dengan putusan grasi tersebut," kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juni 2024.

Sandi menekankan pernyataan itu dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapa pun. Terlebih ketujuh orang itu telah berstatus terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky pada 2016 silam. Sandi pun membacakan salah satu poin grasi tersebut.

"Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri" ujar Sandi membacakan salah satu isi grasi tersebut.

(AGA)

PT Pembangunan Perumahan Tbk atau PTPP menargetkan divestasi aset senilai Rp 3 triliun pada 2024. Senior VP Presiden Head of Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan sudah ada dua hingga tiga calon investor yang berminat untuk mengambil alih aset tersebut.

Joko mengatakan divestasi aset ini menargetkan aset di sektor energi, infrastruktur jalan tol, dan properti. "Sudah ada dua hingga tiga investor, sekitar segitu," kata Joko kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/7). Divestasi ini akan memperkuat keuangan perusahaan secara konsolidasi.

Menurut laporan keuangan perusahaan, pada kuartal I 2024 PTPP membukukan laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk Rp 94,6 miliar. Laba tersebut menunjukkan pertumbuhan 176% dibandingkan dengan kuartal I tahun lalu.

Laba PTPP pun menjadi yang terbesar di kelompok BUMN karya pada triwulan pertama tahun ini. PT Adhi Karya Tbk (ADHI) pada kuartal I tahun ini mencatat pertumbuhan laba 20% secara tahunan menjadi Rp 10,15 miliar. Sementara itu, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mengalami kerugian besar.

Pada kuartal I 2024, kerugian WSKT membengkak 150% yoy menjadi Rp 939,55 miliar. Sementara itu, kerugian WIKA melonjak 117% menjadi Rp 1,13 triliun.

PTPP Ajukan PMN Rp 1,56 Triliun

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (8/7), PTPP mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,56 triliun. Perusahaan akan menggunakan PMN tersebut untuk menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Yogyakarta-Bawen dan Kawasan Industri Grand Rebana di Subang, Jawa Barat.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan proyek Grand Rebana memerlukan suntikan modal Rp 1 triliun. Sementara itu, proyek Tol Yogyakarta-Bawen membutuhkan ekuitas Rp 563 miliar.

Novel menyebut Kawasan Industri Grand Rebana Tahap I memiliki masa konstruksi 2025-2035. Adapun proyek Tol Yogyakarta-Bawen bakal rampung pada 2026.

"Untuk PMN ini, (proyeknya) adalah Grand Rebana Tahap I dan Tol Yogya-Bawen yang merupakan PSN. Ini juga untuk menjaga momentum pertumbuhan," kata Novel pada rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (8/7) malam.

PTPP menyebut PMN ini sangat penting karena terkait dengan keterbatasan kemampuan keuangan perusahaan konstruksi BUMN itu. Saat ini tidak mudah bagi PTPP untuk melakukan penggalangan dana karena tingkat leverage sudah tinggi. Suntikan modal dari pemerintah itu diharapkan bisa memperbaiki leverage perusahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan pihaknya mencermati semua survei di Pilkada Jawa Tengah (Jateng), di mana Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berada di peringkat satu.

Meski demikian, Meutya menegaskan Golkar belum akan memutuskan siapa cagub yang akan didukung di Jateng nanti malam.

Adapun Golkar akan menyelenggarakan rapat terkait persiapan Pilkada Serentak 2024 malam ini, Rabu (10/7/2024).

"Pasti semua survei kita cermati. Tapi itu kan semua masih menunggu, masih saling berkomunikasi antar partai. Jadi kita belum memutuskan malam ini. Jadi malam ini hanya akan menyiapkan kesiapan Partai Golkar untuk pilkada," ujar Meutya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Meutya menjelaskan, rapat nanti malam, Golkar hanya akan mempersiapkan pilkada dan HUT Golkar.

Dia menyebut belum ada keputusan apapun yang akan diambil oleh Golkar terkait pilkada di daerah manapun, termasuk Jakarta dan Jawa Barat.

"Enggak, belum, belum. Jadi nanti malam untuk melaporkan kesiapan kita saja, belum ada yang diumumkan. Kan semuanya masih diproses dan menunggu," imbuhnya.

Sebelumnya, lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait dinamika elektoral menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Dalam survei yang bertajuk “Siapa Kuat di Jawa Tengah?: Dinamika Elektoral Jelang Pilkada”, nama putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep meraih elektabilitas tertinggi.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menempati peringkat pertama dalam simulasi 10 dan 20 nama.

Dalam simulasi 10 nama dengan pertanyaan, 'seandainya pemilihan langsung gubernur Jawa Tengah dilaksanakan sekarang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih di antara nama berikut-berikut ini...', Kaesang memeroleh elektabilitas 22,8 persen dengan margin of error lebih kurang 3,5 persen.

Urutan kedua adalah Irjen (Pol) Ahmad Lutfhi yang saat ini menjabat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah dengan elektabilitas 18,7 persen.

Urutan ketiga Taj Yasin Maimoen dengan 12,7 persen.

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini target penghimpunan dana di pasar modal yang sebesar Rp200 triliun tahun ini akan tercapai.

Hal itu dikatakan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi karena berdasarkan data penawaran umum pada tahun ini nilai penawaran umum didominasi oleh penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) yang mencapai nilai Rp80,13 triliun (66,78 persen dari total penawaran umum), diikuti penawaran umum terbatas (PUT) sebesar Rp36,30 triliun (30,25 persen), dan selanjutnya IPO saham sebesar Rp3,56 triliun (2,97 persen).

“Berdasarkan data historis lima tahun terakhir, dari sisi jumlah penawaran umum, penerbitan EBUS merupakan yang tertinggi dengan jumlah 84 penawaran umum, untuk penerbitan IPO saham sebanyak 25, menempati posisi ketiga, dan untuk PUT dengan jumlah 11 merupakan yang tertinggi keempat,” kata Inarno dilansir Antara, Rabu, 10 Juli 2024.

Baca juga: Penyalahgunaan Identitas Pelamar untuk Pinjol Marak, DPR Minta OJK Bergerak

Adapun berdasarkan data pipeline saat ini, terdapat rencana 79 perusahaan yang akan IPO saham dengan nilai indikatif penawaran umum sebesar Rp11,08 triliun.

Rencana penawaran umum terbatas sebanyak tujuh perusahaan dengan nilai indikatif Rp3,88 triliun, dan 17 rencana penawaran EBUS dengan nilai indikatif Rp15,06 triliun, sehingga total pipeline sebesar Rp30,02 triliun.

Adapun dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK pada Senin, 8 Juli 2024, Inarno menilai penghimpunan dana di pasar modal Indonesia masih mencatat tren yang positif dengan nilai penawaran umum mencapai Rp120 triliun pada Juni 2024.

OJK mencatat, hingga Juni 2024 terdapat 25 emiten baru yang mendaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Di sisi penggalangan dana Securities Crowd Funding (SCF) hingga Juni 2024 telah terdapat 17 penyelenggara yang telah mendapatkan izin OJK dengan 548 penerbit, 156 ribu pemodal dan total dana SCF yang dihimpun sebesar Rp1,11 triliun,” jelas Inarno.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Jago Tbk buka suara terkait dugaan pembobolan dana nasabah senilai Rp1,3 miliar yang dilakukan oknum eks pegawai Bank Jago. Corporate Communication Bank Jago, Marchelo menjelaskan, pihaknya akan selalu berkomitmen penuh dalam menjamin keamanan data dan dana nasabah.

"Keamanan dana dan data nasabah merupakan prioritas utama pihaknya. Untuk itu, Bank Jago menerapkan proses manajemen risiko dan strategi anti-fraud sebagai langkah mitigasi atas tindakan penyimpangan yang dilakukan pihak internal maupun eksternal," kata Marchelo di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Melalui langkah tersebut, kata dia, Bank Jago berhasil mendeteksi tindakan fraud sejak dini, melakukan pemeriksaan, dan secara proaktif melaporkan tindakan penyimpangan kepada kepolisian untuk diproses. Menurut Marchelo, Bank Jago mengapresiasi kepolisian atas tindak lanjut pelaporan dan langkah yang telah dilakukan dan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk proses hukumnya.

"Langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah serta memberikan efek jera pelaku tindakan fraud. Bank Jago menjamin tidak ada nasabah yang dirugikan atau nasabah mengalami kehilangan, dan kami melakukan mitigasi untuk mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan," tutur Marchelo.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pegawai bank digital berinisial IA (33 tahun) yang menguras dana nasabah dari 112 rekening yang telah dibekukan. Akibatnya, bank merugi senilai Rp 1,3 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, kasus pembobolan tersebut bermula ketika IA yang masih berstatus contact center specialist mengakses sistem Bank Jago. "Sekitar tanggal 18 Maret 2023 hingga 31 Oktober 2023 telah terjadi dugaan penyalahgunaan hak akses pada sistem yang dimiliki Bank Jago," katanya.

Diduga pelaku membuka 112 rekening nasabah yang sudah terblokir akibat berbagai hasil tindak pidana. Kemudian, dana yang berada di akun atau rekening tersebut dipindahkan ke rekening penampung yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terlapor.

Atas perbuatannya, IA disangkakan dengan Pasal 30 ayat (1) juncto Pasal 46 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia juga terancam dijerat Pasal 81 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan/atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memacu industri pasar modal untuk memenuhi target penghimpunan dana mencapai Rp200 triliun pada 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi meyakini target penghimpunan dana di pasar modal yang sebesar Rp200 triliun tahun ini akan tercapai.

Adapun nilai penawaran umum didominasi oleh penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) yang mencapai nilai Rp80,13 triliun atau setara 66,78% dari total penawaran umum. Posisi kedua adalah penawaran umum terbatas (PUT) sebesar Rp36,30 triliun 30,25%, dan selanjutnya IPO saham sebesar Rp3,56 triliun (2,97 persen).

“Berdasarkan data historis 5 tahun terakhir, dari sisi jumlah penawaran umum, penerbitan EBUS merupakan yang tertinggi dengan jumlah 84 penawaran umum, untuk penerbitan IPO saham sebanyak 25, menempati posisi ketiga, dan untuk PUT dengan jumlah 11 merupakan yang tertinggi keempat,” kata Inarno di Jakarta, Rabu, dikutip dari Antara.

Adapun berdasarkan data pipeline saat ini, terdapat rencana 79 perusahaan yang akan IPO saham dengan nilai indikatif penawaran umum sebesar Rp11,08 triliun.

Rencana penawaran umum terbatas sebanyak 7 perusahaan dengan nilai indikatif Rp3,88 triliun, dan 17 rencana penawaran EBUS dengan nilai indikatif Rp15,06 triliun, sehingga total pipeline sebesar Rp30,02 triliun.

Adapun dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK pada Senin (8/7), Inarno menilai penghimpunan dana di pasar modal Indonesia masih mencatat tren yang positif dengan nilai penawaran umum mencapai Rp120 triliun pada Juni 2024.

OJK mencatat, hingga Juni 2024 terdapat 25 emiten baru yang mendaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Di sisi penggalangan dana Securities Crowd Funding (SCF) hingga Juni 2024 telah terdapat 17 penyelenggara yang telah mendapatkan izin OJK dengan 548 penerbit, 156 ribu pemodal dan total dana SCF yang dihimpun sebesar Rp1,11 triliun,” kata Inarno.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan mendukung revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres 191) untuk membatasi pembelian BBM subsidi agar tersalurkan secara tepat sasaran.

Erick mengatakan, tujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah. “Kami sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/7).

Tak hanya soal subsidi BBM, sebut Erick, Kementerian BUMN juga mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatur bantuan-bantuan yang seharusnya didapat oleh masyarakat, termasuk listrik dan gas.

Lebih lanjut, Erick mengatakan, Kementerian BUMN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan. Sebagai korporasi negara, BUMN hanya menunggu pengesahan revisi Perpres 191.

“Kami dari BUMN sangat mendorong rencana jangka panjang pemerintah dari seluruh kementerian, apakah Perpres 191, 40, dan lain-lain, supaya kita bisa lebih efisien, tepat sasaran, dan sisa-sisa dana ini bisa digunakan untuk program lain yang bisa membantu juga pengembangan manusia kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi BBM pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

KOMPAS.com -Persib Bandung harus kehilangan kepingan skuad juara di musim Liga 1 2023-2024. Setelah Alberto Rodriguez hengkang, kini giliran Stefano Beltrame.

Persib mengumumkan perpisahan bersama eks Juventus itu pada Selasa (9/7/2024). Bojan Hodak harus merelakan gelandang nomor 10-nya itu.

Stefano Beltrame pun mengungkap alasannya tak memperbarui kontrak bersama Persib seusai juara.

Padahal, tim masih ingin mempertahankannya, mengingat Persib akan tampil di Kompetisi Asia AFC Champions League 2.

Beltrame mengatakan musim 2024-2025 ini saatnya ia kembali merumput di Liga Italia agar bisa lebih dekat dengan keluarga.

"Saya tidak memperpanjang kontrak karena setelah bertahun-tahun berada di luar negeri, saya ingin kembali dan bermain di sini (Italia)," ucap Beltrame.

"Saya ingin lebih dekat dengan keluarga dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Ini bukan keputusan mudah, tetapi keluarga adalah segalanya," tuturnya.

Stefano Beltrame terakhir kali bermain di Liga Italia pada musim 2015-2016, lalu melanjutkan kariernya di Liga Belanda musim 2016-2019.

Sempat kembali ke Italia bergabung Juventus II (2019-2020), pemain kelahiran Biella itu bermain di Liga Bulgaria (2019-2021) dan Liga Portugal (2020-2023) sampai akhirnya ditimang Persib dengan kontrak enam bulan, membawa juara di akhir musim.

"Hanya enam bulan, akan selalu saya kenang, ini merupakan perjalanan yang luar biasa bersama Persib, memenangi gelar juara adalah sebuah pencapaian yang luar biasa," ucap Beltrame.

"Saya sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari sejarah. Mengenakan jersey Persib sangat luar biasa, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Klub terbesar di Indonesia," katanya.

Pemain berusia 31 tahun ini masih belum mengetahui ke mana destinasi selanjutnya. Dia berharap bisa mendapatkan klub baru di negara kelahirannya.

"Saya belum tahu di mana saya akan bermain musim depan, tetapi seperti yang saya katakan, saya berharap dapat menemukan solusi di sini, di Italia, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi saya," katanya.

Kata-kata terakhirnya untuk Bobotoh, ia mengucapkan terima kasih atas momen singkat yang sangat berkesan dalam hidupnya.

"Kepada Bobotoh saya ingin mengucapkan terima kasih, Grazie (Terima kasih), dari hati saya karena mereka menunjukkan rasa hormat yang besar kepada saya," kata Beltrame.

"Mereka sangat luar biasa kepada saya. Saya akan selalu menyimpan mereka di hati saya," ucapnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menargetkan pertumbuhan volume penjualan untuk produk bancassurance sebesar 100% pada 2024. Targetnya bisa tumbuh dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Target tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pendapatan berbasis komisi atau Fee Based Income (FBI) dari bancassurance yang diharapkan meningkat 53% pada akhir 2024.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat, Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, bancassurance merupakan produk yang akan digencarkan penjualannya pada tahun ini. Pihaknya optimistis dapat mencapai target yang dicanangkan mengingat potensi pasar yang masih terbuka lebar.

“Portofolio produk bancassurance di Bank Muamalat terus tumbuh setiap tahunnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini didorong oleh kesadaran nasabah akan pentingnya investasi dan perencanaan keuangan yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (10/7).

Produk asuransi yang ditawarkan cukup beragam. Antara lain asuransi untuk kebutuhan dana pendidikan anak, asuransi yang menggabungkan antara proteksi jiwa dengan investasi, hingga produk asuransi unit link syariah dengan pembayaran premi/kontribusi secara berkala dalam mata uang USD.

Pionir bank syariah di Tanah Air ini pun menyiapkan sejumlah strategi. Di antaranya dengan melengkapi rangkaian produk Bancassurance yang tersedia untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan segmen nasabah yang lebih luas.

Bank Muamalat juga meningkatkan kapasitas tenaga pemasar dalam hal pengetahuan produk dan kemampuan analisa. Tujuannya agar tenaga pemasar dapat merekomendasikan produk yang tepat sesuai kondisi dan kebutuhan nasabah.

Selain itu, Bank Muamalat juga akan memperbanyak kegiatan customer gathering sebagai media sosialisasi produk, sekaligus literasi keuangan untuk nasabah yang dirangkaikan dengan program-program promosi yang menarik.

“Kami juga akan mengevaluasi sistem dan prosedur yang terkait dengan produk bancassurance guna memastikan nasabah mendapatkan customer experience yang baik dan berkualitas, dengan tetap menerapkan prinsip transparansi dan kehati-hatian,” tandas Dedy.