Jakarta: Pemilik Kresna Group Michael Steven dinilai sengaja menempatkan dirinya sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management. Hal ini dilakukan Michael Steven sebagai modus agar kejahatannya terlindungi.

Pengamat Hukum Denny Indrayana menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai ultimate beneficial owner. Meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, namun ia melakukan serangkaian intervensi.

Denny mengatakan, ultimatebeneficial owner merupakan modus lama bagi pelaku kejahatan agar namanya tidak terdeteksi dan sulit tertangkap. Michael Steven melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.
"Memang beneficial owner kan mereka tidak mau muncul namanya supaya mereka kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap. Yang ditangkap nanti namanya disitu sopir, orang enggak jelas," ujar Denny kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Baca juga: OJK Cabut Izin Usaha Kresna Life

Untuk menyeret para ultimate beneficial owner ini, menurut Denny, sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) atau aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab meskipun namanya tidak ada di dalam anggaran dasar.

Namun sayangnya, ia mengungkapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengatakan bahwa nama Michael Steven tidak ada di anggaran dasar sehingga dia tidak bertanggung jawab.

"Bahwa dia yang mengatur, mengintervensi investasi saham di mana, modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi dia kan clear dibuktikan oleh OJK. Jadi jangan dikelabui karena sebenarnya dia pemilik manfaat dari transaksi-transaksi yang diselewengkan Michael Steven ini," tegas Denny.

(END)

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya mengungkap motif bekas karyawan Bank Jago IA (33) nekat membobol dana nasabah yang diblokir senilai Rp1,39 miliar.

Seperti diketahui, IA diringkus penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada (4/7/2024). Mantan karyawan Bank Jago itu kemudian ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

"Untuk motif pelaku [IA] lebih ke motif ekonomi," ujarnya saat dihubungi, Rabu (10/7/2024).

Dia menambahkan, dana Rp1,39 miliar itu telah dihabiskan oleh IA untuk kepentingan pribadinya seperti perjalanan keluar kota hingga membayar utang.

"Dana Rp1,3 miliar tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, membayar utang, dan jalan-jalan keluar kota dengan keluarga," tambahnya.

Sebelumnya, IA yang bekerja sebagai contact center specialist Bank Jago diduga telah melakukan pembukaan blokir secara ilegal terhadap rekening nasabah. Rekening itu diblokir oleh aparat penegakan hukum lantaran terindikasi terkait hasil tindak pidana.

Selanjutnya, tersangka IA awalnya memerintahkan agent command center untuk mengajukan permohonan buka blokir. Permintaan tersebut disetujui kemudian karena tersangka memiliki kewenangan terkait hal tersebut.

"Dari perbuatannya, tersangka diketahui telah melakukan 112 approval pembukaan blokir rekening Bank Jago dengan total uang yang dipindahkan sebesar Rp1,397,280,711 yang kemudian dialihkan ke rekening penampungan yang telah disiapkan oleh tersangka," tutur Ade.

Atas perbuatannya, IA disangkakan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) UU 19/2016 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dan atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer Dana dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi kabar kemungkinan ada kelalaian dari PT Telkom yang menyebabkan Server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang malware ransomware.

Meski masih indikasi, Erick mendorong investigasi di tubuh Telkom tetap dilakukan.

"Kan baru indikasi, saya mendorong yang namanya investigasi audit. Tapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional. Mendorong pembersihan individu yang korup atau individu yang tidak baik, ya kita dorong," kata Erick di Kantor Pos Kota Tua, Rabu (10/7).

Erick juga menyinggung mundurnya Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, terkait kebocoran data tersebut. Ia menegaskan pejabat yang tidak berkompeten memang layak dicopot.

"Kan kemarin sudah mundur dirjennya dari Kominfo. Saya mendukung kebijakan yang dipakai Pak Hadi Tjahjanto (Menkopolhukam) untuk mengoreksi semua pihak yang tidak kompeten," ujar Erick.

"Dan itu sesuai arahan Presiden. Pak Budi Arie (Menkominfo) sudah melakukan. Yang pasti, kita mendukung. Kalau ada yang tidak kompeten, ya kita copot juga," tambahnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kominfo dan BSSN membahas serangan terhadap pusat data nasional (PDN). Dalam rapat tersebut, hadir pula perwakilan Telkom Sigma sebagai yang mengelola pusat data nasional sementara.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, menanyakan terkait informasi yang beredar bahwa ada kelalaian dari PT Telkom yang menyebabkan masuknya malware di PDNS.

Pertanyaan itu dilontarkan Meutya saat Komisi I DPR menggelar rapat kerja bersama Kominfo, BSSN, dan Telkom Sigma membahas serangan terhadap PDN.

”Pak, kalau boleh menjawab informasi yang beredar, kan isu harus dijawab juga ya, bahwa kita tahu ransomware tidak bisa masuk sendiri. Jadi ada yang membawa. Dan ada indikasi bahwa memang ada kelalaian dari pegawai Telkom yang membuat ransomware itu bisa masuk ke sistem anda?” tanya Meutya di rapat tersebut yang digelar Kamis (27/6).

Menjawab hal tersebut, Direktur Network & IT Solution Telkom Group, Herlan Wijanarko, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil forensik yang sedang dilakukan oleh BSSN.

“Kami betul-betul menunggu hasil audit forensik dari BSSN,” kata Herlan.

Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Harga rata-rata sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran terpantau turun pada Rabu (10/7).

Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 14.06 WIB, sejumlah komoditas pangan mencatat penurunan harga hari ini dibanding sehari sebelumnya. Antara lain harga bawang merah turun 1,34% menjadi Rp 34.490 per kilogram (kg), harga bawang putih bonggol turun 0,32% menjadi Rp 40.320 per kg, cabai merah keriting turun 1,25% menjadi Rp 45.750 per kg, harga daging sapi murni turun 0,05% menjadi Rp 135.090 per kg, harga daging ayam ras turun 0,44% menjadi Rp 35.860 per kg, harga telur ayam ras turun 0,37% menjadi Rp 29.350 per kg.

Harga gula konsumsi turun 0,17% menjadi Rp 18.030 per kg, harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,33% menjadi Rp 17.910 per liter, harga tepung terigu curah turun 0,29% menjadi Rp 10.260 per kg, harga tepung terigu kemasan turun 0,30% menjadi Rp 13.330 per kg, beras SPHP turun 0,008% menjadi Rp 12.580 per kg.

Sedangkan harga beras premium dan harga beras medium tak berubah alias stagnan masing-masing di level Rp 15.520 per kg dan Rp 13.520 per kg.

Sementara itu, beberapa komoditas yang mencatat kenaikan harga adalah cabai rawit merah yang naik 1,01% menjadi Rp 51.870 per kg, minyak goreng curah naik 0,38% menjadi Rp 15.990 per liter, ikan bandeng naik 2,23% menjadi Rp 33.000 per kg dan ikan tongkol naik 0,03% menjadi Rp 31.620 per kg.

JAKARTA, KOMPAS.com - Italjet, pabrikan motor asal Italia memang terkenal punya produk dengan desain nyeleneh. Bahkan saat Eicma tahun lalu, dihadirkan Dragster dengan mesin 559cc dua silinder.

Lewat Instagram resmi Italjet, diumumkan kalau akan hadir versi yang lebih gila lagi, diberi nama Dragster 700 Twin. Motor tersebut akan dijual secara terbatas, desainnya sangat agresif, dipadukan dengan transmisi manual enam percepatan.

"Semuanya bermula dari 500GP di Eicma, jadi 559 Twin. Tapi setelah dites, kami tau itu masih kurang, kami bikin yang performanya lebih tinggi. Hari ini kami umumkan Dragster 700 Twin," tulis unggahan Italjet Official, dikutip Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

View this post on Instagram

A post shared by ITALJET_OFFICIAL (@italjet_official)

Soal spesifikasi, mesinnya 700cc dua silinder dengan pendingin cairan. Tenaga yang dihasilkan tembus 68 TK di 8.500 RPM dan torsi 70 Nm, disalurkan ke roda belakang pakai rantai dan transmisi manual enam percepatan.

Italjet bilang, Dragster 700 Twin membuat segmen baru, motor yang sporty tapi dengan kenyamanan dan kelincahan maxi scooter.

"Kami tidak menyebutnya sebagai skuter, tapi akhirnya bagaimana pemiliknya saja mau menyebut sebagai skuter atau motor sport," ucap Massimo Tartarini, President of Italjet.

Versi terbatas akan dapat beberapa hal yang membedakan dari yang standar. Misal seperti livery hitam dan emas, knalpot akrapovic, suspensi belakang Ohlins dan steering damper, kaliper rem Brembo, dan cover kopling transparan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku tengah mengkaji lebih lanjut mengenai kelembagaan Manajer Investasi (MI). Hal itu dilakukan merespons kasus salah kelola saham yang dilakukan influencer Ahmad Rafif Raya.

“Berkaitan dengan pengelolaan investasi kolektif, secara peraturan perundangan di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Manajer Investasi. Lebih lanjut saat ini OJK tengah mengkaji terkait klasifikasi, pengembangan, dan penguatan kelembagaan Manajer Investasi, termasuk kegiatan usahanya,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi, dikutip dari siaran pers OJK, Rabu (10/7/2024).

Pengkajian dan pendalaman tersebut dilakukan untuk makin memperjelas ihwal klasifikasi kelembagaan Manajer Investasi. Sehingga diharapkan bisa menekan atau mengantisipasi kasus salah kelola saham lagi ke depannya paska kasus Ahmad Rafif Raya.

“Dalam hal Manajer Investasi melakukan pengelolaan investasi untuk dana kelolaan dalam batasan tertentu atau pun pengelolaan untuk kepentingan high networth/ investor professional, terdapat persyaratan dan klasifikasi terkait hal tersebut,” tuturnya.

Lebih lanjut, Inarno menuturkan, akan ada pihak lain yang turut melakukan pengelolaan dana, sehingga tidak hanya Manajer Investasi. Pihak itu disebut dengan Pengelola Dana Perwalian (PDP). PDP diberlakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Berdasarkan UU P2SK, ke depan akan ada pihak lain yang dapat mengelola dana yang disebut Pengelola Dana Perwalian (PDP) atau trustee. Tujuan dari pengelolaan dana ini adalah antara lain untuk perencanaan warisan dan pengelolaan investasi,” ujar dia.

Inarno melanjutkan, PDP nantinya menerima pengalihan aset dari Pemilik Aset dalam rangka pengelolaan aset untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiary owner). PDP dapat berbentuk badan hukum atau orang perseorangan.

Sebelumnya diketahui, kasus salah kelola saham yang dilakukan influencer Ahmad Rafif Raya ramai diperbincangkan publik. Melalui akun instagram @waktunyabelisaham, ia memengaruhi puluhan investor untuk menitipkan dana investasi. Setidaknya ada 34 klien yang menitipkan uang sebesar Rp71 miliar kepadanya untuk dikelola.

Namun, diduga Rafif melakukan kesalahan sehingga mengalami kerugian besar. Dari data OJK diketahui bahwa Rafif tidak mempunya izin maupun otoritas mengumpulkan dan mengelola dana dari masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima ratusan pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, khususnya terkait dengan perilaku petugas penagihan atau debt collector.

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, mengatakan sejak Januari 2024 hingga Juni 2024, OJK telah menemukan sebanyak 411 pengaduan terkait hal tersebut.

Indikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen tersebut terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan fintech.

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," jelas Kiki, sapaan akrab Friderica, dalam jawaban tertulis Selasa (9/7/2024).

Terkait dengan aduan tersebut, OJK pun senantiasa melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.

Kiki melanjutkan, dalam beberapa waktu yang lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan.

Dari hasil pemeriksaan OJK, walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen, tetapi bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen.

"Beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK di antaranya adalah petugas penagihan yang belum memiliki lisensi resmi namun telah melakukan penagihan, cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi, menagih di luar waktu yang ditentukan oleh ketentuan [lebih dari jam 20.00 malam], dan sikap penagihan yang cenderung agresif serta disertai dengan ancaman," jelas Kiki.

Hal itu pun telah menjadi perhatian regulator dan OJK memberikan tindakan tegas terhadap PUJK yang menggunakan debt collector, baik internal maupun eksternal. Lebih jauh, Kiki menambahkan, melalui pengenaan sanksi ini OJK berharap agar hal ini menjadi awareness bagi PUJK untuk senantiasa mematuhi ketentuan khususnya POJK 22 Tahun 2023.
Dalam ketentuan tersebut telah diatur secara khusus mengenai perilaku penagihan dan bagi konsumen maupun masyarakat yang merasa ditagih oleh debt collector dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Kami mengharapkan agar konsumen dan/atau masyarakat tidak ragu untuk melaporkan kepada OJK melalui saluran pengaduan yang telah disediakan," tutup Kiki.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kebijakan kemitraan perkebunan inti rakyat (PIR) dengan banyak ragamnya yang telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia belakangan ini bisa dikategorikan menjadi kebijakan yang sukses sekaligus triggering effect besar bagi revolusi perkebunan kelapa sawit rakyat.

Tak hanya itu, revolusi perkebunan sawit rakyat juga menjadi sumber mata pencaharian bagi kurang lebih 2.5 juta rumah tangga petani dan 10 juta orang anggota keluarga petani sawit lainnya. Revolusi tersebut juga menjadi lokomotif ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi lantaran bisa menyerap tenaga kerja hingga mengentaskan kemiskinan di kawasan pedesaan.

Namun, menurut catatan PASPI (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute), ada berbagai masalah yang sedang menggerogoti sawit rakyat. Di antaranya adalah produktivitas yang rendah, kendala legalitas lahan dan kebun sawit, infrastruktur yang buruk, serta minimnya pembiayaan replanting.

Maka dari itu, PASPI berharap jika inovasi kemitraan bisa mencetak prestasi baru bagi perkembangan perkebunan sawit rakyat yang lebih revolusioner.

“Sekaligus mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani sawit rakyat saat ini,” tulis riset PASPI, dikutip Warta Ekonomi, Rabu (10/7/2024).

Kemitraan Sudah Dilakukan Sejak Tahun 2007

Sejatinya, PASPI mencatat bahwa inovasi kemitraan perkebunan sawit ini sudah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2007 sialm. Pemerintah, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007, mewajibkan korporasi atau perusahaan untuk membangun kebun yang diperuntukkan bagi masyarakat minimum 20% dari total luas yang diusahakan.

“Aturan tersebut diwajibkan bagi korporasi perkebunan kelapa sawit yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP atau IUP-Budidaya) yang terbit setelah tahun 2007. Kewajiban korporasi untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat juga tercantum pada UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 58,” catat PASPI.

Adapun salah satu faktor yang menyebabkan korporasi tidak dapat melaksanakan kemitraan melalui pembangunan kebun sawit baru bagi masyarakat sekitar adalah keterbatasan lahan baru serta pemberlakukan Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang moratorium pembukaan areal kebun sawit baru.

Prajurit Raider Yonif 200/Bhakti Negara Kodam II/Sriwijaya memeluk istrinya usai mengikuti upacara penyambutan satgas Pamtas RI-Papua Nugini di Pelabuhan Boom Baru Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (10/7).

Sebanyak 449 prajurit Raider Yonif 200/Bhakti Negara Kodam II/Sriwijaya tiba kembali di Palembang dengan menggunakan KRI Teluk Palu-523. Kedatangan para prajurit ini disambut keluarga yang hadir.

Mereka telah menyelesaikan tugas pengamanan perbatasan RI-Papua Nugini selama 16 bulan.

Jakarta -

Direktur Utama PT Asabri (Persero), Wahyu Suparyono buka-bukaan kondisi keuangan atau ekuitas perusahaan yang masih negatif. Ia menyebut ekuitas perusahaan selama 2023 negatif Rp 1,069 triliun.

"Jadi ekuitas negatif disebabkan oleh penurunan nilai aset investasi, kenaikan beban cadangan, beban klaim, maupun besar dari premi," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, kondisi keuangan perusahaan telah berangsur membaik dibandingkan tiga tahun yang lalu. Wahyu menyebut kondisi keuangan yang negatif pada 2020 mencapai Rp 13,30 triliun.

"Perubahan ekuitas 2020 yang signifikan adalah adanya UPSL (Unfunded Past Service Liability) yang diterima 2021, dan juga baru-baru ini UPSL tahun 2022-2023 karena ada perkembangan bunga aktuaria yang ditetapkan Menteri Keuangan," jelas dia.

Kemudian penurunan nilai aset perusahaan terjadi karena ada aset yang tidak produktif yang jumlahnya hampir 71%. Menurutnya itulah yang membuat tidak bisa menutup selisih antara pengeluaran premi dengan pendapatan premi.

Selain itu, keuangan yang negatif juga disebabkan oleh rasio klaim yang sudah terlampau tinggi. Ia menyebutkan, adapun defisit pembayaran klaim pada 2017 hingga 2024 diperkirakan Rp 1,74 triliun.

"Kemudian total defisit klaim dan pembayaran premi tahun 2025-2034 diperkirakan akan mencapai Rp 4,19 triliun. Defisit ini dipenuhi dari hasil investasi dan pelepasan aset investasi. Artinya, aset investasi yang bisa kita jual. Hasil investasi dipergunakan juga untuk membayar biaya operasional penyelenggaraan program THT," pungkasnya.

(ada/ara)

Rangkaian persidangan untuk Syahrul Yasin Limpo (SYL) dkk sudah hampir selesai. Majelis hakim tinggal membacakan vonis yang dijadwalkan digelar besok, Kamis (11/7).

SYL menyatakan siap menghadapi putusan yang bakal dijatuhkan hakim. Dia dalam kondisi sehat dan hari-harinya dihabiskan di masjid Rutan KPK.

“Beliau lebih banyak berada di masjid. Salat, ngaji dan kumpul-kumpul sama jemaah mendengarkan ceramah ustaz,” kata kuasa hukum SYL Djamaluddin Koedoeboen kepada wartawan, Rabu (10/7).

Tak hanya berserah diri ke Tuhan. SYL disebut juga mengisi waktu dengan menulis buku, buku tentang refleksi hukum dan judul yang lain.

“Tentang refleksi Hukum dalam penerapannya dan beberapa judul lain juga,” imbuh Djamaluddin.

Pada keterangan lain, Djamaluddin berharap dan optimistis kliennya akan dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Dia menilai tak ada fakta persidangan atau keterangan saksi yang mengungkapkan adanya tindakan SYL yang menyuruh atau mengarahkan untuk melakukan pengumpulan uang sebagaimana yang dituduhkan jaksa.

Kata dia, malah sebaliknya, SYL disebut kerap memperingatkan, memberikan pemerasan, kepada bawahannya untuk menghindari perilaku koruptif.

“Oleh karena itu saya kira sudah sepantasnya kalau beliau memang dibebaskan dalam segala tuntutan hukum oleh JPU,” kata Djamaluddin.

“Namun demikian, persidangan ini tentu Yang Mulia, lah, yang kemudian punya kewenangan, yang diberikan oleh negara, yang bisa memutuskan yang terbaik kepada Terdakwa, dalam hal ini Pak SYL,” imbuhnya.

SYL besok akan divonis atas kasus pungli di Kementerian Pertanian. SYL diduga melakukan rasuah itu bersama dua anak buahnya: Kasdi Subagyono dan M. Hatta.

Ketiganya didakwa mengumpulkan pungli hingga Rp 44,7 miliar. Uang tersebut disebut diperuntukkan bagi kepentingan pribadi dan keluarga SYL.

Kendati begitu, dalam persidangan, SYL membantah dakwaan jaksa. Dia menegaskan bahwa uang yang digunakan adalah dana sah, sudah dianggarkan untuk operasional menteri. Adapun perintah sharing uang, SYL juga membantah. Dia menegaskan, tak pernah memerintah atau memaksa urunan-urunan dana bagi para pejabat eselon Kementan.

Keluarga para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon menyambut baik dikabulkannya gugatan praperadilan Pegi Setiawan oleh PN Bandung.

Mereka menganggap digugurkannya status tersangka Pegi dalam perkara ini diharapkan dapat membuka kesempatan para terpidana lainnya ikut bebas.

"Cukup menyambut gembira dan itu membuat kita lebih bersemangat untuk membantu pembebasan 7 terpidana dan 1 yang sudah bebas yaitu Saka Tatal. Kan itu kan menjadi angin bagi kami," kata pendamping keluarga terpidana kasus Vina, Dedi Mulyadi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/7).

Dedi menyebut, pihaknya optimistis di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bahwa kasus ini bisa terungkap secara terang benderang.

"Saya optimistis kepemimpinan Pak Kapolri akan mampu bersikap objektif dan akan mengedepankan alat bukti sebagai dasar untuk mengambil keputusan mempidanakan seseorang," ujarnya.

"Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka (para terpidana) tidak bersalah," tambah dia.

Sebelumnya, status tersangka Pegi Setiawan, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, gugur dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Senin (8/7).

Hal itu setelah dikabulkannya permohonan praperadilan yang diajukan Pegi oleh hakim. Hakim menyatakan bahwa status tersangka Pegi tidak sah.

Pegi pun akan dibebaskan oleh Polda Jabar. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, termasuk Presiden Jokowi.

"Terima kasih untuk Presiden Jokowi, Pak Prabowo Subianto, dan lainnya," kata Pegi di Polda Jabar.