JAKARTA, KOMPAS.com - Inkonsistensi pemerintah dalam mengatur impor membuat banyak dampak negatif yang timbul mulai dari pasar Indonesia yang banjir produk impor, pabrik-pabrik mulai gulung tikar hingga badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

Siapa sangka dalam kurun waktu 2 bulan, kebijakan peraturan tentang impor direvisi sebanyak 3 kali. Parahnya lagi antar kebijakan itu direvisi dengan waktu yang berdekatan.

Awalnya dimulai dengan Permendag No 36/2023 yang kemudian direvisi pertama kalinya melalui Permendag No 3/2024. Revisi kedua melalui Permendag No 7/2024.

Ditetapkan per 29 April, revisi kedua berlaku 7 hari sejak diundangkan, yakni 6 Mei. Kini hanya dalam waktu kurang dari dua pekan, sudah muncul revisi ketiga, yakni Permendag No 8/2024.

Industri tekstil banjir impor

Ketidakkonsistenan ini pun membuat pasar Indonesia banjir impor, khususnya untuk industri tekstil.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yunita mengatakan, impor TPT kembali naik pada bulan Mei 2024 menjadi 194.870 ton. "Naik dari semula 136.360 ton pada April 2024,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Padahal kata dia, saat aturan relaksasi impor belum berlaku, atau Permendag 36 Tahun 2023, volume impor tercatat turun. Pada Januari dan Februari 2024, impor TPT tercatat 206.300 ton dan 166.760 ton. Namun pada Maret dan April 2024 jumlah volume impor TPT turun jadi 143.490 ton pada Maret 2024 dan 136.360 ton pada April 2023.

Hal ini pun membuat utilitas IKM yang turun rata-rata mencapai 70 persen, hilangnya pasar IKM dan konveksi, hingga tutupnya sejumlah pabrik di industri tekstil.

Pabrik Tekstil Tutup, Ribuan karyawan ter-PHK

Kementerian Perindustrian mencatat ada 6 perusahaan yang tutup lantaran terdampak penerapan Permendag 8/2024. Meliputi PT S Dupantex di Jawa Tengah, PT Alenatex di Jawa Barat, PT Kusumahadi Santosa di Jawa Tengah. Selanjutnya ada PT Kusumaputra Santosa di Jawa Tengah, PT Pamor Spinning Mils di Jawa Tengah, dan PT Sai Apparel di Jawa Tengah.

Dengan gulung tikarnya enam perusahaan ini, membuat jumlah karyawan yang di-PHK sebanyak 11.000 orang. Badai PHK ini pun dinilai masih akan terus bertambah jika pemerintah tidak tegas mencari solusinya.

Dari sisi asosiasi, mengaku khawatir jika aturan ini tak dicabut. Sekretaris Jenderal Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, turunnya kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) akibat serbuan produk impor ikut menyeret industri petrokimia hulu.

Fajar mencontohkan beberapa industri polyester telah menyatakan tutup, dan lainnya dapat segera menyusul jika kondisi tersebut terus memburuk.

"Permendag 8 serta beberapa kemudahan impor memukul habis-habisan industri TPT. Kemudian utilisasi industri polyester saat ini hanya 50 persen, titik di mana sulit untuk bisa mempertahankan operasional pabrik," kata Fajar dalam diskusi bertajuk "Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Wujud Nyata Denormaalisasi Industri Petrokimia Nasiomal" di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Pun dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). API menyayangkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Peraturan ini dinilai lebih berpihak pada importir umum daripada mengedepankan upaya negara untuk meningkatkan industri TPT (tekstil dan produk tekstil) domestik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Danang Girindrawardana mengatakan, Permendag 8 tahun 2024 bakal membuat Indonesia tenggelam kebanjiran produk garmen atau tekstil yang sudah jadi.

Danang menilai, Permendag Nomor 8 tahun 2024 menempatkan Kemendag lebih superior daripada Kemenperin, karena sewenang-wenang menghilangkan kewenangan Menteri Perindustrian untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung tumbuhnya industri tekstil garmen dalam negeri. “Dalam 5 bulan terdapat 4 kali perubahan Permendag sampai dengan Permendag 8 tahun 2024 ini, menunjukkan mandulnya koordinasi produk regulasi antar kementerian,” ujar Danang dalam siaran persnya, Selasa (28/5/2024).

Silang pendapat Kemendag vs Kemenperin

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sendiri masih belum satu suara dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kemenperin ingin pengaturan impor dikembalikan dengan menggunakan Permendag lama yakni Permendag 36/2023, namun Kemendag ogah merevisi atau mengembalikan beleid tersebut.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menolak adanya revisi beleid itu, lantaran pihaknya selalu memenuhi keinginan pelaku usaha industri. Salah satunya terkait tarik ulurnya persetujuan teknis (Pertek) hingga diberikannya stimulus bea masuk untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Kan sudah saya kasih semua apa yang mau diminta sudah saya kasih. Jadi enggak ada (revisi),” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Dia pun mengklaim Presiden Joko Widodo sudah sepakat bahwa Permendag tak lagi direvisi.

"Saya menolak keras. Akhirnya presiden setuju enggak bikin Permendag lagi," katanya.

Sebagai alternatif solusinya pemerintah akan mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk tujuh komoditas. Komoditas itu adalah tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

Untuk penetapan BMPT katanya akan di dihitung berdasarkan pantauan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terkait banyaknya produk impor yang masuk dalam tiga tahun terakhir. Sementara untuk BMAD akan ditentukan berdasarkan hasil pantauan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

"Dia (KPPI dan KADI) akan lihat tiga tahun terakhir ini kayak apa data-data kita. Kalau memang melonjak impornya produk yang tujuh macam itu maka dia bisa kenakan tarif bisa 10 persen, 50 persen, bisa 200 persen," pungkas Zulhas.

KOMPAS.com - Penanganan serangan ransomwareLockBit 3.0Brain Cipher ke PDNS (Pusat Data Nasional Sementara) masih belum menemui titik terang hingga saat ini, terhitung sudah tiga minggu sejak awal serangan dimulai pada 17 Juni kemarin.

Untuk diketahui, PDNS yang merupakan bagian dari proyek PDN (Pusat Data Nasional) telah terserang ransomware LockBit 3.0 varian baru bernama Brain Cipher. PDNS yang terserang ransomware itu adalah PDNS 2 di Surabaya.

Serangan ransomware itu telah menyebabkan gangguan di sejumlah layanan instansi pemerintah pusat dan daerah. Serangan juga mengakibatkan data-data di PDNS 2 terenkripsi atau terkunci dan tak dapat dipulihkan.

Serangan ransomware ke PDNS ini diwarnai dengan berbagai drama, mulai hacker minta tebusan, hacker memberi kunci enkripsi gratis, ketidakmampuan pemerintah memulihkan data yang terenkripsi, dan terdapat pejabat yang undur diri.

Untuk lebih lengkapnya, berikut kami rangkumkan kronologi serangan ransomware LockBit 3.0 Brain Cipher dan penanganannya, yang dihimpun dari berbagai sumber.

Kronologi serangan ransomware ke PDNS dan penanganannya

17 Juni 2024, pukul 23.15 WIB

• Serangan ransomware ke PDNS diketahui mulai terjadi pada 17 Juni 2024, pukul 23.15 WIB. Pada waktu tersebut, ditemukan adanya upaya penonaktifkan fitur keamanan Windows Defender, yang akhirnya memungkinkan serangan ke PDNS bisa beroperasi.
• Awal serangan ini diketahui setelah tim dari pemerintah dan pengelola melakukan investigasi karena terdapat gangguan pada layanan imigrasi di bandara pada 20 Juni 2024.
• Tim tersebut terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Cybercrime Polri, dan Telkom Sigma.

20 Juni 2024, pukul 00.54 WIB

• Dari hasil investigasi, setelah Windows Defender dinonaktifkan, aktivitas malicious (berbahaya) mulai terjadi di server PDNS pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB.
• Aktivitas berbahaya itu seperti melakukan instalasi file malicious, menghapus sistem file penting, dan menonaktifkan layanan yang sedang berjalan.
• File yang berkaitan dengan penyimpanan, seperti VSS, HyperV Volume, VirtualDisk, dan Veaam vPower NFS, juga mulai dinonaktifkan dan gangguan.

20 Juni 2024, pukul 00.55 WIB

• Setelah itu, pada 20 Juni 2024, pukul 00.55 WIB, sistem keamanan Windows Defender pada PDNS mengalami gangguan dan tidak bisa beroperasi.
• Serangan ransomware ke PDNS ini yang nantinya menyebabkan sejumlah layanan instansi pemerintah mengalami gangguan.

20 Juni 2024, pukul 15.00 WIB

• Dampak dari serangan ransomware ke PDNS mulai teridentifikasi pertama kali saat layanan imigrasi di sejumlah bandara Indonesia mengalami gangguan, pada 20 Juni 2024.
• Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kemenkumham mengonfirmasai bahwa layanan keimigrasian di seluruh bandara di Indonesia, termasuk bandara primer seperti Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng; Bandara I Gusti Ngurah Rai; Juanda; Kualanamu; Hang Nadim hingga Pelabuhan Batam Center dan Nongsa lumpuh pada Kamis (20/6/2024) sekitar pukul 15.00 WIB.
• Gangguan ini menyebabkan layanan imigrasi dilakukan secara manual, sehingga membuat antrean panjang. Gangguan layanan imigrasi akibat serangan ransomware ke PDNS ini terjadi selama empat hari.

23 Juni 2024

• Pemerintah melalui Kominfo meminta maaf atas gangguan yang terjadi pada layanan imigrasi dan menyampaikan upaya pemulihan yang telah dilakukan pada 23 Juni 2024.
• Dalam pengumuman ini, telah terkonfirmasi bahwa gangguan pada layanan imigrasi disebabkan karena gangguan pada PDNS. Namun, belum dijelaskan penyebab utama gangguan pada PNDS.

24 Juni 2024, pukul 07.00 WIB

• Setelah empat hari mengalami gangguan, layanan imigrasi yang terdampak dilaporkan sudah berangsur pulih pada 24 Juni 2024, pukul 07.00 WIB.
• Layanan itu seperti layanan Visa dan Izin Tinggal, Layanan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Layanan Paspor, Layanan Visa on Arrival (VOA) on boarding, dan Layanan Manajemen Dokumen Keimigrasian.

24 Juni 2024

• Pada 24 Juni 2024, pemerintah mengonfirmasi jika gangguan pada PDNS terjadi karena serangan ransomware LockBit 3.0 Brain Chiper.
• Selain itu, pemerintah juga melaporkan gangguan tak hanya terjadi pada layanan imigrasi dari Kementerian Hukum dan HAM . Ada sejumlah layanan instansi pemerintah yang terdampak, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian PUPR, LKPP, serta Pemerintah Daerah Kediri.
• Pihak Kominfo sempat mengatakan jika total terdapat 210 layanan instansi pemerintah yang terdampak.
• Di tanggal ini, diketahui pula hacker Brain Cipher meminta tebusan ke pemerintah sebesar 8 juta dollar AS (sekitar Rp 131 miliar) untuk membukakan data di PDNS yang terkunci akibat serangan ransomware. Namun, tebusan ini ditolak pemerintah.

25 Juni 2024

• Pada 25 Juni 2024, diketahui jumlah layanan instansi pemerintah yang terganggu akibat serangan ransomware ke PDNS, bertambah menjadi 282 layanan.
• Dari 282 layanan terdampak, pihak Kominfo mengatakan jika terdapat tiga layanan yang sudah berangsur pulih, yaitu layanan keimigrasian, layanan perizinan event Kemenkomarves, dan layanan LKPP.

26 Juni 2024

• Pihak Kominfo mengonfirmasi jika jumlah layanan terdampak yang pulih bertambah menjadi lima layanan, terdiri dari layanan keimigrasian Kemenkumham, layanan perizinan event Kemenkomarves, layanan SIKaP dari LKPP, layanan Si Halal milik Kementerian Agama (Kemenag), dan ASN Digital Pemerintah Daerah Kediri.
• Di tanggal ini, pihak Telkom selaku penyelenggara mengatakan jika data di PDNS 2 yang terkunci tidak dapat dipulihkan. Data bisa dikembalikan menggunakan data cadangan yang dimiliki 282 layanan instansi yang terdampak di PDNS 2. Namun, hanya 44 instansi yang punya data cadangan itu.

27 Juni 2024

• Pada 27 Juni 2024, Komisi I DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan memanggil Kominfo dan BSSN untuk dimintai pertanggungjawaban terkait masalah serangan ransomware dan pemulihan data di PDNS 2.
• Dari rapat ini, diketahui jika data di PDNS 2 Surabaya yang terkena ransomware hanya memiliki backup sekitar 2 persen yang tersimpan di Cold Storage Batam. Data backup yang kecil tidak itu bisa dipakai sebagai DRC atau sumber pemulihan sistem PDNS 2.
• Dalam rapat itu, pihak BSSN mengatakan jika masalah ransomware ini terjadi karena adanya kekurangan dalam tata kelola menjalankan data center.

28 Juni 2024

• Pada 28 Juni 2024, Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah adanya insiden serangan ransomware.

1 Juli 2024

• Di tengah masalah data PDNS yang tidak bisa dipulihkan, pada 1 Juli 2024, hacker Brain Cipher lewat laman di dark web mengumumkan bakal memberi kunci untuk membuka atau dekripsi data PDNS yang terenkripsi.
• Mereka berjanji akan memberikan kunci itu pada 3 Juli 2024 secara cuma-cuma. Mereka juga membuka donasi terbuka untuk menerima sumbangan lewat mata uang kripto Monero.
• Di tanggal yang sama, dari hasil forensik, pihak Kemenkopolhukam mengeklaim telah menemukan pengguna yang mengakibatkan serangan ransomware ke PDNS bisa terjadi. Temuan didasarkan dengan melihat siapa pengguna yang selalu menggunakan password.
• Kemudian, pihak Kemenkopolhukam juga menyampaikan PDNS 2 Surabaya akan pulih pada Juli ini.

3 Juli 2024

• Pada 3 Juli 2024, hacker Brain Chiper menepati janjinya dengan memberikan kunci dekripsi data PDNS secara gratis.
• Dalam pengumuman pemberian kunci itu, mereka juga menyampaikan beberapa pesan, termasuk mengancam akan membagikan data PDNS ke publik jika pemerintah tidak mengakui peran mereka.

4 Juli 2024

• Sehari berikutnya, pada 4 Juli 2024, pihak Kominfo mengonfirmasi jika kunci yang diberikan Brain Cipher bisa digunakan untuk membuka spesimen data PDNS. Spesimen merupakan data-data yang berhasil diambil pasca serangan ransomware ke PDNS.
• Belum diketahui secara pasti apakah kunci ini bisa untuk membuka semua data PDNS yang terenkripsi.
• Di tanggal yang sama, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Pangerapan, yang selama ini turut mengawal kasus serangan ransomware ke PDNS, mengumumkan pengunduran dirinya. Pengunduran diri Semuel berkaitan dengan tanggung jawab moral atas insiden serangan tersebut.

9 Juli 2024

• Dalam pengumuman terbarunya yang diunggah pada 9 Juli 2024, Hacker Brain Cipher yakin jika kunci yang diberikan berfungsi.
• Mereka juga mengeklaim jika telah menghapus semua data di PDNS yang dicuri.

Hingga saat ini, penanganan pemulihan data di PDNS belum jelas. Tidak bisa diketahui secara pasti apakah kunci yang diberikan hacker benar-benar berfungsi untuk membuka semua data di PDNS yang terkunci.

Kemudian, apakah data di PDNS 2 sebenarnya berhasil dicuri atau tidak? Belum ada kepastian pula terkait keamanan data di PDNS 2 yang terserang ransomware LockBit 3.0 Brain Cipher. Sudah tiga minggu sejak serangan dilancarkan, penanganan masih belum jelas.

Perihal perkembangan penanganan PDNS yang terserang ransomware LockBit 3.0 Brain Cipher, kami telah mencoba menghubungi pihak Kominfo, tetapi belum ada respons sama sekali hingga tulisan ini dibuat.

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024. Keppres menginstruksikan pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat. "Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 73P tanggal 9 Juli 2024, tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027," tertulis pesan dari Ari, Rabu, 10 Juli 2024.

Penerbitan Keppres ini menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya pada Rabu, 3 Juli 2024, DKPP RI dalam putusannya memberikan sanksi pemberhentian tetap Hasyim Asy'ari dari posisi Ketua merangkap anggota KPU RI. Karena, terbukti melakukan tindakan asusila. Melalui putusannya DKPP RI meminta Presiden untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

(ADN)

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR telah menetapkan empat revisi undang-undang menjadi RUU usul inisiatif pada rapat paripurna 28 Mei 2024.

Yakni RUU perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri, RUU perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan RUU Perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Setelah pemerintah menerima draf revisi RUU dari DPR, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, saat ini Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari 4 RUU tersebut sedang disusun oleh Kemenkopolhukam untuk RUU TNI & RUU POLRI, Kemenkumham untuk RUU Imigrasi, dan KemenPanRB untuk RUU Kementerian Negara.

Penyusunan DIM dari 4 RUU tersebut dilakukan masih dalam batas waktu 60 hari sejak surat DPR diterima Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 2 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Pemerintah selalu terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat, guna memastikan partisipasi yang bermakna (meaningfulparticipation) dalam penyusunan legislasi," ujar Dini dalam keterangannya, Rabu (10/7).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR telah menerima surat presiden atas 4 RUU usul inisiatif DPR tersebut.

Setelah menerima surpres, DPR bisa membahas revisi undang-undang dimaksud. Terkait waktu pembahasan, Dasco memperkirakan pembahasan akan dimulai pada waktu mendatang karena DPR akan mulai memasuki reses pada 11 Juli. Selain itu, DPR masih menunggu DIM dari pemerintah.

"Kita belum tahu apa yang diubah atau keberatan sama pemerintah atau yang dikoreksi begitu," ujar Dasco.

Jakarta: Anak usaha Kredivo Group, Krom Bank, menargetkan untuk membukukan laba bersih sebesar Rp135 miliar pada 2024, atau meningkat dari pencapaian tahun sebelumnya, yakni Rp132,57 miliar.

baca juga: Bank Digital Gandeng Toko Ritel untuk Memperluas Penetrasi Kartu Kredit

"Target kami di akhir tahun berdasarkan RBB (Rencana Bisnis Bank) akan sekitar Rp135 miliar, lebih besar dari tahun lalu," ujar Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan, dilansir Antara, Rabu, 10 Juli 2024.

Ia menyebutkan laba bersih perseroan hingga Mei lalu telah mencapai Rp52,98 miliar, atau 32,94 persen dari target tahun ini.

Menurutnya, hal tersebut didukung oleh meningkatnya transaksi bank digital secara nasional pada kuartal I-2024 yang naik 16,15 persen dari periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).
Anton mengatakan salah satu layanan transaksi perbankan yang paling diminati para pengguna, terutama generasi muda, adalah deposito.

Hal tersebut karena para pelaku perbankan digital menawarkan bunga tabungan yang cukup tinggi. Pihaknya menawarkan bunga deposito hingga 8,75 persen per tahun.

"Jadi, kami masih melihat potensi pertumbuhan tahunan simpanan perbankan digital itu masih lumayan besar, sampai lima tahun ke depan mungkin akan naik 50 persen,” ujar dia.

Selain itu, Anton menyatakan bahwa pihaknya tengah berupaya untuk mengembangkan kerja sama channeling pembiayaan, baik dengan sesama anak usaha Kredivo Group maupun pihak-pihak lainnya.

Pihaknya kini masih dalam tahap penjajakan mitra channeling dengan beberapa pihak. Menurutnya, diperlukan kehati-hatian dalam memilih mitra channeling agar untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi selama kolaborasi tersebut terjalin.

"Kami benar-benar harus tahu semua angka dalam laporan keuangan mereka kenapa bisa begitu, ke mana uang itu beredar, dan sebagainya, kemudian bagaimana cara mereka underwriting, kemudian apakah mereka konsisten,” tambah dia.

Channeling pembiayaan UMKM

Terdapat sejumlah segmen pihaknya fokuskan dalam channeling pembiayaan nantinya, yakni segmen konsumtif (paylater) serta segmen UMKM (working capital, invoice financing, dan supply chain financing).

Terkait tingkat kredit macet atau non-performing loan (NPL), Anton mengatakan hingga Juni 2024, angka tersebut masih terjaga pada kisaran 3,97 persen.

"Itu angkanya yang kami tahan, mudah-mudahan di bawah itu terus. Tetapi, komitmen kami akan menjaga supaya di bawah lima persen di akhir tahun," kata dia.

(SAW)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Hasyim As'yari sebagai Anggota merangkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat penerbitan Keputusan Presiden alias Keppres Nomor 73 P tertanggal 9 Juli 2024.

Keputusan tersebut merupakan tindaklanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menetapkan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pemberhentikan Hasyim dari jabatannya sebagai Anggota sekaligus Ketua KPU dilakukan secara tidak hormat.

“Presiden telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027,” kata Ari lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Rabu (10/7).

Putusan mengenai pemberhentian Hasyim sebagai anggota KPU dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang di Kantor DKPP yang digelar Rabu (3/6).

DKPP menginstruksikan putusan itu dilaksanakan paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, Bawaslu diminta mengawasi putusan ini.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Heddy membacakan putusan dalam sidang.

Perkara yang disidangkan berkaitan dengan dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda. Sidang digelar di kantor DKPP secara terbuka pukul 14.00 WIB.

Pelaporan Hayim dilayangkan oleh korban yang diwakili Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) ke DKPP, di Jakarta Pusat, Kamis (18/4). Dalam laporannya, Hasyim disebut telah melanggar etik integritas dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.

“Diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri," kata tim advokat LKBH-PPS Aristo Pangaribuan, di Kantor DKPP, Kamis (18/4).

(Judul berita ini diubah pada Rabu (10/7) pukul 14.23 WIB)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Hasyim As'yari sebagai Anggota merangkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat penerbitan Keputusan Presiden alias Keppres Nomor 73 P tertanggal 9 Juli 2024.

Keputusan tersebut merupakan tindaklanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menetapkan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pemberhentikan Hasyim dari jabatannya sebagai Anggota sekaligus Ketua KPU dilakukan secara tidak hormat.

“Presiden telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027,” kata Ari lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Rabu (10/7).

Putusan mengenai pemberhentian Hasyim sebagai anggota KPU dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang di Kantor DKPP yang digelar Rabu (3/6).

DKPP menginstruksikan putusan itu dilaksanakan paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, Bawaslu diminta mengawasi putusan ini.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Heddy membacakan putusan dalam sidang.

Perkara yang disidangkan berkaitan dengan dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda. Sidang digelar di kantor DKPP secara terbuka pukul 14.00 WIB.

Pelaporan Hayim dilayangkan oleh korban yang diwakili Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) ke DKPP, di Jakarta Pusat, Kamis (18/4). Dalam laporannya, Hasyim disebut telah melanggar etik integritas dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.

“Diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri," kata tim advokat LKBH-PPS Aristo Pangaribuan, di Kantor DKPP, Kamis (18/4).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Hasyim As'yari sebagai Anggota merangkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat penerbitan Keputusan Presiden alias Keppres Nomor 73 P tertanggal 9 Juli 2024.

Keputusan tersebut merupakan tindaklanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menetapkan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pemberhentikan Hasyim dari jabatannya sebagai Anggota sekaligus Ketua KPU dilakukan secara tidak hormat.

“Presiden telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027,” kata Ari lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Rabu (10/7).

Putusan mengenai pemberhentian Hasyim sebagai anggota KPU dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang di Kantor DKPP yang digelar Rabu (3/6).

DKPP menginstruksikan putusan itu dilaksanakan paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, Bawaslu diminta mengawasi putusan ini.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Heddy membacakan putusan dalam sidang.

Perkara yang disidangkan berkaitan dengan dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda. Sidang digelar di kantor DKPP secara terbuka pukul 14.00 WIB.

Pelaporan Hayim dilayangkan oleh korban yang diwakili Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) ke DKPP, di Jakarta Pusat, Kamis (18/4). Dalam laporannya, Hasyim disebut telah melanggar etik integritas dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.

“Diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri," kata tim advokat LKBH-PPS Aristo Pangaribuan, di Kantor DKPP, Kamis (18/4).

Jakarta: Pemerintah akan mulai mengetatkan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024. Tujuannya, agar jumlah penyaluran subsidi benar tersalurkan kepada orang yang berhak.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihak Pertamina sebagai penyalur BBM tersebut tengah mempersiapkannya.

"Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut melalui akun instagram resminya, luhut.pandjaitan yang dikutip Rabu, 10 Juli 2024.

Baca juga: Pertamina Tahan Harga BBM saat Kompetitor Turunkan Harga

Ia menjelaskan, melalui pengetatan penerima subsidi, pemerintah akan dapat menghemat APBN 2024.
Selain melakukan pengetatan penyaluran BBM bersubsidi, Luhut melanjutkan, pemerintah berencana untuk menggunakan alternatif pengganti bensin dengan menggunakan bioetanol.

Bioetanol kurangi kadar polusi udara

Menurutnya, penggunaan bioetanol akan mampu mengurangi kadar polusi udara. Adapun tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

“Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” ujar dia.

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur dengan menggunakan bioetanol, Luhut meyakini jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN.

“Itu juga bisa menghemat sampai Rp38 triliun,” ucap dia.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) adalah salah satu partai politik terbesar di Sumatra Utara (Sumut). Kendati demikian, sudah hampir dari dua dekade kader PDIP tidak menjadi gubernur/wakil gubernur Sumut.

Jelang Pilkada Sumut 2024, PDIP kembali berambisi meraih kursi nomor satu/dua di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatra tersebut. Untuk mewujudkannya, PDIP tampak harus menghadapi mantan kadernya sendiri Bobby Nasution.

Masalahnya, Bobby merupakan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada Pilpres 2024 lalu, perang dingin antara PDIP vs Jokowi sangat kental terasa: PDIP mendukung Ganjar Pranowo – Mahfud MD sedangkan Jokowi diyakini ada di belakang Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

Seperti diketahui, Jokowi ‘menang’ lawan PDIP. Tentunya, PDIP tidak ingin mengulang kekalahan tersebut dalam kontestasi Pilkada 2024.

Di samping itu, Bobby juga sudah memborong dukungan dari mayoritas partai politik di Sumut. Terbaru, wali kota Medan itu mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelumnya, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional juga sudah menyatakan akan dukung Bobby sebagai calon gubernur Sumut 2024.

Selain partai politik di dalam KIM, Partai Nasdem juga secara terbuka menyatakan akan dukung Bobby. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sempat turut menyatakan akan dukung Bobby, meski demikian pernyataannya tersebut ditarik kembali.

Singkatnya, Bobby tidak akan menjadi lawan mudah bagi PDIP.

Ulang Sejarah Manis

Ambisi PDIP untuk mengantar kader sendiri menjadi calon gubernur/wakil gubernur Sumut 2024 sudah kerap disampaikan ke publik.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia karena tingkah laku kader yang tidak taat konstitusi dalam rapat kerja nasional V beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, Hasto menyatakan sudah jelas PDIP tidak akan lagi mengusung kader atau mantan kader yang ikut bersekongkol merusak konstitusi dalam ajang Pilpres 2024 lalu seperti Bobby.

"Sikap politiknya sudah menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia atas perilaku kader yang tidak taat pada konstitusi, tidak menjaga demokrasi, tidak melaksanakan agenda reformasi, sehingga sikapnya sudah sangat clear [jelas]," katanya di Sekolah Partai PDIP, Jakarta selama, Kamis (6/6/2024).

Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon meyakini pihaknya bisa mengalahkan Bobby dalam ajang Pilkada Sumut 2024. Dia menjelaskan, PDIP memiliki banyak sosok yang disiapkan untuk jadi lawan Bobby.

Rapidin mengungkapkan, sejumlah tokoh eksternal sudah mendaftar ke PDIP Sumut untuk diusung menjadi calon gubernur Sumut 2024 seperti gubernur petahana Edy Rahmayadi dan wakil gubernur petahana Musa Rajekshah alias Ijeck. Sementara itu, untuk kader internal PDIP, yang akan coba didorong adalah Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.

Ambisi tersebut memang tak muluk-muluk. Menurut Pasal 40 ayat (1) UU No. 10/2016 tentang Pilkada, hanya partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20% dari total kursi di DPRD yang bisa mencalonkan kepala daerah.

Sementara itu, hasil Pileg 2024 menunjukkan PDIP meraih 21 dari 100 kursi DPRD Sumut (lebih dari 20%). Artinya, PDIP bisa mengusung calon gubernur-wakil gubernur sendiri apabila dirasa perlu.

Apalagi, PDIP sudah punya sejarah antarkan kadernya untuk meriah kursi jabatan gubernur dan wakil gubernur Sumut. Pada 2003 misalnya, Ketua DPD PDIP Sumut Rudolf Pardede terpilih menjadi wakil gubernur Sumut untuk dampingi gubernur petahana Tengku Rizal Nurdin.

Bahkan, Rudolf Pardede naik jabatan menjadi gubernur pada 2006 karena Tengku Rizal wafat. Tentu, PDIP ingin mengulang sejarah manis tersebut.

Yang perlu menjadi catatan, saat itu gubernur-wakil gubernur masih dipilih oleh anggota DPRD Sumut bukan langsung oleh rakyat.

Lawan Koalisi Besar

Usai pemilihan gubernur Sumut langsung oleh rakyat pada 2008, PDIP tidak pernah meraih kemenangan lagi.

Pada Pilkada Sumut 2008, PDIP mengusung sendiri pasangan Tritamtomo-Benny Pasaribu. Meski demikian, pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujonugroho yang menjadi pemenang. Syamsul-Gatot didukung tiga partai besar yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan sembilan partai kecil lainnya.

Pada Pilkada Sumut 2013, PDIP kembali mengusung kadernya Effendi Simbolon sebagai calon gubernur didampingi oleh Jumiran Abdi. Namun, PDIP kembali menelan pil pahit kekalahan usai pasangan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi yang menjadi pemenang. Gatot-Tengku didukung koalisi PKS-Hanura.

Terbaru, pada 2018, PDIP kembali mengusung duo kadernya Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumut. PDIP jalin kerja sama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga memiliki 20% kursi di DPRD Sumut.

Sekali lagi, PDIP harus mengakui kemenangan lawannya pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang didukung koalisi besar Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, hingga Nasdem (memiliki 60% kursi di DPRD Sumut).

Sepertinya, kejadian 2018 akan terulang lagi pada Pilkada Sumut 2024: jika PDIP ngotot usung kadernya maka akan melawan koalisi besar pendukung Bobby Nasution.

Gabungan partai politik pendukung Bobby saat ini (Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKB, dan Nasdem) sudah memiliki 62 kursi (62%) di DPRD Sumut. Selain PDIP, partai politik di DPRD Sumut yang belum menyatakan usung Bobby yaitu Hanura (punya 4 kursi), PPP (1 kursi), dan Perindo (1 kursi).

Jika PDIP bisa melobi Hanura, PPP, dan Perindo maka koalisi tersebut memiliki 27% kursi di DPRD Sumut. Tentu, masih kalah jauh dari koalisi pendukung Bobby.

Meski demikian, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat meyakini, Bobby belum tentu memenangkan Pilkada Sumut 2024 meski didukung banyak partai politik. Penentu akhirnya, lanjutnya, ada di tangan warga Sumut.

Apalagi, Djarot menduga banyaknya dukungan ke Bobby untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumut 2024 bukan karena kapasitasnya melainkan karena faktor Jokowi.

"Jadi itu saja pertanyaan saya, itu [dukungan] betul-betul karena faktor kapasitas dari Mas Bobby atau karena faktor pengaruh dari mertuanya [Jokowi]?" ujar Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

PKB Sumut mengaku serius mendorong artis Nagita Slavina menjadi wakil Wali Kota Medan Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024. Katanya, Nagita bisa jadi perwakilan perempuan di Sumut.

Selain itu, menurut PKB, Nagita punya track record yang baik sebagai public figure.

“Nagita ini kan orangnya ini selain artis memiliki track record baguslah ya. Kita ingin ada perwakilan wanita untuk wakilnya Sumut,” kata Bendahara DPW PKB Sumut Zeira Salim Ritonga pada Rabu (10/7).

“Kita ingin munculkan bahwasanya wakil Pak Bobby ini pantaslah seorang perempuan yang baik, track record bagus, yang bisa mewakili kaum perempuan di Sumut,” sambungnya.

Zeira memastikan, PKB mengusulkan Nagita bukan untuk cari sensasi.

“Bukan (cari sensasi), serius, kita memang usulkan sebagai keterwakilan perempuan,” kata dia.

Meski belum punya pengalaman di bidang politik dan pemerintahan, kata Zeira, Nagita nantinya bisa bekerja dengan baik. Sebab, akan belajar dengan sendirinya ketika menjabat.

Selain itu, kata dia, kemampuan sosialisasi Nagita cukup baik. Bisa menjadi modal yang kuat.

“Ya sebagai wakilnya nanti kan pengalamannya akan berjalan dia. Dia kan sebagai artis ya, kita yakin bahwasanya beliau ini punya track record baguslah di pekerjaan dia, kemudian, dengan masyarakat bersosialisasi. Jadi kita memilih Nagita bukan untuk hal lain,” tuturnya.

Meski begitu, kata Zeira, pihaknya akan mendiskusikan hal ini ke partai-partai pendukung Bobby. Mulai dari Gerindra, Golkar, hingga PAN.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan terdapat calon emiten light house company yang akan melantai di bursa melalui initial public offering (IPO) pada semester II ini. Rencana IPO emiten jumbo itu masuk dalam pipeline IPO bursa di 2024.

Light house company merupakan perusahaan mercusuar yang ditargetkan bursa setiap tahun. Perusahaan tersebut memiliki dua karakteristik yaitu minimum kapitalisasi pasar sebesar Rp 3 triliun dan realisasi free float minimal 15%.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman mengatakan bursa memang tiap tahunnya menargetkan tiga perusahaan mercusuar bisa melantai di BEI. “Insya Allah, ada beberapa masih ada di pipeline, mudah-mudahan semester II,” kata Iman kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (10/7).

Selain itu, Iman juga menyebut saat ini masih ada sekitar 30 calon emiten dalam pipeline bursa. Dengan 32 emiten yang sedang berjalan saat ini, Ia optimistis bisa mencapai target 62 perusahaan hingga akhir tahun.

Terkait pendekatan khusus, Iman mengatakan selama ini bursa melakukan pendekatan proaktif. Meski sudah ada penjamin sekuritas di setiap emiten yang akan IPO, BEI menurut Imam turut membantu sekuritas mengawal proses IPO.

“Jadi kita selalu datang ke daerah atau pun atau ada tim khusus yang membantu secara gratis kepada calon-calon emiten untuk mengedukasi mereka,” ujar Iman.

Di sisi lain ia mengatakan saat ini belum ada perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya yang akan melantai di bursa hingga 2024 ini. Menurut Imam saat ini perusahaan BUMN kemungkinan besar tengah wait and see menghadapi masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Meskipun demikian, ia berharap akan ada BUMN serta anak BUMN yang akan melantai di pasar modal pada 2025.

"Tapi kita harapkan mungkin tahun depan ada BUMN atau anak BUMN yang akan IPO," jelasnya.

Sebelumnya, Bursa mencatat sejumlah perusahaan antre di pipeline penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Hingga 5 Juli 2024, terdapat 27 perusahaan yang telah mencatatkan saham di Bursa. Dengan demikian, dana yang berhasil dihimpun dari IPO tersebut sebanyak Rp 4,06 triliun.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna menyampaikan hingga saat ini terdapat 24 perusahaan yang siap debut di Bursa. Dari sisi asetnya, perusahaan dengan skala menengah masih mendominasi. Sedangkan dari sisi sektornya, paling banyak berasal dari sektor konsumer non-siklikal. Namun hingga awal Juli ini, belum ada perusahaan di sektor bahan baku hingga infrastruktur yang akan IPO.

"Hingga saat ini, terdapat 24 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," kata Nyoman dikutip Rabu (10/7).