JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, saat ini sudah tidak cukup waktu untuk mengganti Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu disampaikan merespons pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa KPU saat ini sudah tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024 setelah terungkapnya perbuatan asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang berujung sanksi pemecatan.

"Kalau pergantian sekarang akan sangat repot karena waktunya sudah sangat pendek," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Meski demikian, ia tetap menghormati Mahfud yang menyoroti persoalan di tubuh KPU saat ini.

Namun, menurutnya, tahapan Pilkada 2024 harus terus berlanjut. Diketahui, tahapan Pilkada terdekat yaitu pendaftaran pasangan calon kepala daerah, Agustus mendatang.

Sementara itu, pemungutan suara Pilkada 2024 dijadwalkan pada 27 November 2024.

"Kita tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan, sistem harus jalan karena kalau sistem berantakan, akan berantakan," ujar Ketua DPP PKS ini.

Sebelumnya diberitakan, Mahfud menyoroti kualitas KPU setelah terungkapnya perbuatan asusila Hasyim Asy'ari yang berujung sanksi pemecatan dari Ketua KPU.

Melalui akun X pribadinya, Mahfud menilai jajaran KPU RI saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024.

“Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia,” tulis Mahfud, dikutip Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Sebab, menurut Mahfud, muncul berbagai rumor negatif yang menyangkut para komisioner KPU RI lainnya setelah skandal Hasyim terungkap.

Salah satunya yakni dugaan setiap komisioner KPU yang mendapatkan tiga mobil dinas mewah.

Ada pula kabar tindakan berlebihan, yakni penyewaan pesawat jet dengan alasan keperluan dinas.

“Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah,” tulis Mahfud.

“Ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam,” tulis dia.

Atas dasar itu, Mahfud berpandangan bahwa pemerintah dan DPR seharusnya mengambil tindakan terhadap para komisioner dan tidak membiarkan hal itu terjadi.

Menurut Mahfud, perombakan atau pergantian semua komisioner KPU RI patut dipertimbangkan seiring dengan akan dilaksanakannya Pilkada serentak 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengaku khawatir dengan anggaran Pilkada 2024 Kota Medan yang realisasinya masih amat jauh dari target.

Hal itu ia sampaikan di dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).

Ia juga menegur langsung menantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution, karena realisasi anggaran untuk Pilkada 2024 bahkan belum mencapai 50 persen.

"Ada yang besar lagi ini (utang pemerintah kepada KPU setempat) Rp 49 miliar, ini Kota Medan, Pak Bobby (Nasution)," kata Tito dikutip siaran langsung YouTube Kemenko Polhukam.

"Sebagian ada juga yang masih 'gede' banget. Ini saya agak khawatir, jujur saja ini," kata dia.

Berdasarkan data Kemendagri per kemarin, Pemerintah Kota (Pemkot) Medan baru merealisasikan Rp 32,87 miliar anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari total Rp 81,16 miliar yang disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Pada sisi pengawasan pemilu, Pemkot Medan baru mencairkan Rp 10,18 miliar dari total 25,45 miliar yang disepakati dalam NPHD bersama Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) yang merupakan satu kesatuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Artinya, masih ada sisa sekitar Rp 15 miliar yang belum dicairkan.

Pada sisi pengamanan pilkada, situasi jauh lebih buruk. Pemkot Medan, berdasarkan data yang sama, belum sama sekali mencairkan anggaran untuk Polri (Rp 15,11 miliar) dan TNI ( Rp 3,7 miliar).

Total, Pemkot Medan masih harus mencairkan sekitar Rp 83 miliar dana Pilkada 2024 yang tersebar buat KPU, Bawaslu, serta TNI dan Polri setempat.

Namun demikian, Tito mengaku yakin bahwa sisa utang ini dapat dipenuhi seiring waktu karena Medan, menurutnya, adalah kota besar yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.

Sebagai informasi, sejak tahun lalu, Kemendagri telah meminta setiap pemerintah daerah menyiapkan anggaran pilkada serentak sebanyak 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024.

"Saya yakin uangnya banyak ini karena PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) besar," ujar Tito.

Bobby saat ini menjadi kandidat kuat Gubernur Sumatera Utara.

Baru satu periode menjabat sebagai Wali Kota Medan, suami Kahiyang Ayu itu telah menggondol dukungan sejumlah partai politik besar untuk pencalonannya di Sumatera Utara, mulai dari PAN, Nasdem, Demokrat, Golkar, Gerindra, hingga PKB.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menerapkan memberlakukan penerapan tarif bagi pengguna yang melakukan tap in dan tap out di stasiun yang sama untuk LRT Jabodebek.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan setelah penerapan kebijakan ini, akan ada tarif minimum dan tarif maksimum yang dikenakan kepada pengguna.

Pengguna yang melakukan tap in dan tap out di stasiun yang sama dengan durasi kurang dari 60 menit dikenakan tarif minimum, sedangkan durasi lebih dari 60 menit akan dikenakan tarif maksimum.

“Kebijakan ini berlaku untuk mendorong efisiensi penggunaan layanan serta meminimalkan potensi penyalahgunaan fasilitas,” kata Mahendro dalam keterangannya, Selasa (9/8).

Berikut rincian tarif tap in dan tap out LRT di stasiun yang sama:

1. Tarif Maksimal:

a. Rp 10.000: Berlaku untuk waktu tap in dan tap out lebih dari 60 menit di stasiun yang sama pada hari kerja (Senin-Jumat) saat off peak hour, serta pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional.

b. Rp 20.000: Berlaku untuk waktu tap in dan tap out lebih dari 60 menit di stasiun yang sama pada hari kerja (Senin-Jumat) saat peak hour.

2. Tarif Minimum:

a. Rp 5.000: Berlaku untuk waktu tap in dan tap out kurang dari 60 menit di stasiun yang sama.

Para pengguna dapat melakukan pembayaran LRT Jabodebek menggunakan KMT KAI Commuter maupun KUE (Katru Uang Elektronik) Perbankan. LRT Jabodebek mengimbau pengguna memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan agar dapat menghindari biaya tambahan yang tidak perlu.

"LRT Jabodebek berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna. Sosialisasi mengenai penerapan tarif ini akan dilakukan secara intensif melalui berbagai media agar pengguna dapat memahami dan mematuhi kebijakan yang berlaku," tutup Mahendro.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan Ali Mahsun menyampaikan saat ini terdapat 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat. Namun, kurang dari separuhnya masih belum melek soal literasi keuangan dan digitalisasi.

Ali mengatakan, era baru digital ekonomi menjadi tantangan bagi pedagang kaki lima. Digitalisasi suatu keharusan, tapi di sisi lain perlu diimbangi dengan literasi keuangan dan pemahaman soal digital agar tidak menjadi korban.

"Sebagian besar pelaku ekonomi rakyat belum melek digital. Pelaku ekonomi rakyat sangat membutuhkan literasi keuangan dan pelatihan digital yang inklusif. Mereka, sebagian besar berada di pedesaan, pedalaman, dan gang-gang kota," ujar Ali dalam keterangannya Senin (8/7).

Menurut Ali, pedagang kaki lima yang melek digital baru sekira 40 persen atau setara dengan 30 juta pelaku ekonomi rakyat. Itu pun, lanjut dia, masih menggabungkan antara pembayaran melalui QRIS dan secara manual.

"Banyak belum melek teknologi karena itu pemerintah punya kewajiban memasifkan sosialisasi melibatkan banyak pihak termasuk organisasi. Supaya terjadi percepatan literasi keuangan dan pemahaman soal digitalisasi," tutur Ali.

Ali menambahkan, pentingnya pemahaman soal literasi keuangan lantaran kedepan untuk kredit perbankan dilihat rekam transaksinya secara digital.

Karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah menggandeng seluruh pihak untuk menggencarkan pemahaman soal literasi keuangan dan pemahaman digital ke para pelaku UMKM.

"Sebaran terpusat di perkotaan besar. Artinya digitalisasi 3-4 tahun terakhir belum sampai pedalaman, pedesaan. Ada 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM di Indonesia. Sampai hari ini yang melakukan transaksi digital belum mencapai 30 juta. Masih sekitar 40 persen. Bisa dicek ke 14.500 pasar tradisional sekitar 14-15 juta pedagang, kebanyakan masih manual," tambah Ali.

Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan merchant aggregator, mengakui pangsa pasar transaksi digital terutama pengunaan QRIS pada UMKM dan pedagang kecil sangat besar.

Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi quick response code Indonesia standard alias QRIS pada April 2024 tumbuh 175,44 persen secara tahunan (year on year/YoY).

“Based data itu, kampanye transaksi digital on the track. Namun memang harus diakui butuh waktu untuk bisa mencapai seluruh wilayah terutama di desa-desa,” ujarnya.

JAKARTA - Bansos beras dipastikan akan berlanjut hingga bulan Desember mendatang. Hal ini seperti diungkap oleh Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI), Senin (8/7/2024).

"Alokasi bantuan beras, bantuan daging ayam, dan telur akan diperpanjang tiga bulan, yaitu pada bulan Agustus, Oktober dan Desember," katanya.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Pemerintah akan menambah anggaran untuk memperpanjang program bansos di semester II-2024 tersebut. Adapun tambahan anggaran yang akan digelontorkan mencapai Rp11 triliun.

"Untuk pembayarannya, ini akan menambah biaya Rp11 triliun," tuturnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memang meminta bantuan sosial (bansos) diperpanjang. Hal itu disampaikan ketika kunjungan di Komplek Pergudangan Bukit Tunggal, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Presiden menjamin bansos akan diberikan kepada masyarakat sampai Desember 2024. Menurut Jokowi, keputusan tersebut telah diperhitungkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kemarin kita hitung jadi nanti akan dilanjutkan, yaitu masuk ke Agustus, masuk lagi ke Oktober, masuk lagi ke Desember ya. Kita syukuri karena hitung-hitungan di APBN bisa seperti itu," ucap Jokowi.

Jokowi juga memastikan pentingnya kualitas beras yang didistribusikan. Menurutnya, beras yang dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat adalah beras premium.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) melakukan joint venture dengan Singapore Airlines diprediksi bisa mendatangkan cuan baru bagi kedua maskapai khususnya di segmen rute internasional.

Adapun, lingkup kerja sama tersebut dilakukan pada rute-rute yang telah dioperasikan bersama, di antaranya Jakarta-Singapura, Surabaya-Singapura dan Denpasar-Singapura.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pos Indonesia (Persero) angkat bicara soal isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan seiring dengan program robotisasi yang tengah digencarkan perseroan.

"Pos Indonesia memastikan bahwa tidak ada hubungan antara digitalisasi yang dilakukan oleh Pos Indonesia dengan isu PHK di lingkup karyawan," ujar Corporate Secretary Pos Indonesia Tata Sugiarta, dalam keterangan tertulis pada Tempo, Senin malam, 8 Juli 2024.

Tata menjelaskan, robotisasi pada bagian logistik menggunakan mesin sortir robotic Radio Frequency Identification (RFID) untuk penyortiran barang diterapkan guna mempercepat transformasi digital perusahaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Untuk memperkuat bisnis dengan program transformasi digital, Pos Indonesia telah meluncurkan platform digital, antara lain PosAja!, Pospay dan GLID. Ketiganya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan pengalaman pelanggan dalam menggunakan layanan Pos Indonesia," tulis Tata.

Lebih jauh, Tata menyebutkan transformasi IT dan robotisasi pada bagian logistik bakal mengubah sistem pola kerja karyawan. Sebagai langkah konkret, Pos Indonesia telah memberikan pembekalan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan terpadu bagi para karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi kerja.

"Misalnya, para karyawan bagian logistik yang tertarik untuk bergabung pada divisi marketing, akan kami bekali dengan ilmu-ilmu pemasaran di Pos Indonesia, sehingga dapat terjun menjadi tenaga pemasaran kami," tuturnya.

Hingga saat ini, kata Tata, program investasi transformasi IT dan robotisasi dalam lingkup PT Pos Indonesia, masih dalam tahap proses pembahasan internal. "Pembahasan ini dilakukan secara sistematis, mengingat proses digitalisasi ini akan menjadi salah satu program transformasi Pos Indonesia secara berkelanjutan."

Oleh karena itu, Tata membantah kabar efisiensi dilakukan perusahaan dengan menawarkan program pensiun dini bagi karyawan yang terkena dampak PHK akibat otomatisasi dan digitalisasi. "Tidak benar. Efisiensi yang diterapkan oleh Pos Indonesia dengan mengurangi karyawan yang aktif, namun kami menerapkan program digitalisasi pada seluruh sistem administrasi perusahaan," ucapnya.

Adapun penurunan biaya yang diupayakan perusahaan, menurut Tata, bukan hanya ditujukan mengurangi biaya kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) karena PT Pos Indonesia sudah tak lagi menggunakan kertas (paperless). "Namun dengan digitalisasi tersebut maka setiap pengambilan keputusan jauh lebih cepat, akurat dan lebih governance."

Kabar PT Pos Indonesia melakukan efisiensi dengan menawarkan program pensiun dini bagi karyawan juga disergah Tata. "Pensiun yang dilakukan secara terjadwal atau pensiun alami di Pos Indonesia kurang lebih sebanyak 1.000 orang per tahunnya," ujarnya.

Dalam keterangan itu, Tata juga membantah isu PHK yang santer berkembang di media massa. Kalaupun ada PHK, menurut dia, terjadi karena adanya pensiun yang alami, yakni masa berhenti kerja karyawan yang telah terjadwal sesuai dengan masa kontrak perjanjian kerja karyawan dengan perusahaan.

Adapun karyawan yang pensiun alami di Pos Indonesia, menurut Tata, jumlahnya kurang lebih sebanyak 1.000 orang per tahun. "Berkaca pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu, Pos Indonesia juga tidak melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan," tuturnya.

Meskipun, berdasarkan data Kemenaker per Mei 2020 total pekerja sektor formal yang mengalami PHK sebanyak 72.983 orang. "Kami menerapkan program digitalisasi pada seluruh sistem administrasi perusahaan," kata dia.

Sebelumnya Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat, Andi Siswanto, menyebutkan kabar PHK muncul karena produksi di perusahaan yang bergerak di jasa kurir dan logistik ini telah berkurang. "Rencana PHK besar-besaran di Kantor Pos terkait adanya robotisasi atau sistem mesin robot sebagai alat sortir," katanya melalui sambungan telepon, pada Kamis, 4 Juli 2024.

Andi mengatakan, rencana PHK itu belum dilakukan. Alasannya manajemen perusahaan perlu melakukan sosialisasi perihal robotisasi. Menurut dia, rencana karyawan yang akan diberhentikan adalah pegawai bagian divisi sortir. "Terutama di bidang sortir, seperti kiriman barang," ujar dia.

Dia mengatakan, saat wacana pemutusan kerja di Pos menguar, serikat buruh langsung merespons percakapan tersebut. Salah satu respons yang dilakukan serikat buruh adalah berunjuk rasa di kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Jalan Cilaki Nomor 73, Bandung, Jawa Barat, pada 25 Juni lalu.

"Nah, ada titik terang bahwa akan lebih dahulu disosialisasikan terkait adanya program robotisasi," ucap dia, seperti disampaikan manajemen Pos di Bandung saat menemui buruh di hari demo. Dia mengatakan, rencana pemecatan karyawan bukan semata-mata soal robotisasi.

Rencana PHK itu, menurut Andi, akan diputuskan PT Pos karena produksi barang yang melemah. "Berkenaan dengan tuntutan yang kami ikut dalam aksi solidaritas adalah rendahnya produksi, sementara jumlah karyawan terlalu banyak. Jadi korelasinya ke sana."

Dia bercerita, PT Pos Indonesia tengah berkonsentrasi di kiriman logistik dan kurir. Yang dimaksud produksi, kata dia, adalah banyaknya kiriman masuk yang dipercayakan kepada PT Pos, baik dari retail maupun korporat. Menurut dia, Pos Indonesia berharap dari retail atau pelaku usaha yang mengirim barang menggunakan jasa Pos.

Namun sekarang dengan banyak e-commerce yang mempunyai bidang atau divisi kurir tersendiri, menurut Andi, turut mempengaruhi produksi di PT Pos Indonesia. "Akhirnya inilah yang berimbas kepada menurunnya tingkat produksi yang kami lakukan," kata dia. "Produksi dalam kaitan pengiriman barang melalui PT Pos."

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pos Indonesia (Persero) angkat bicara soal isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan seiring dengan program robotisasi yang tengah digencarkan perseroan.

"Pos Indonesia memastikan bahwa tidak ada hubungan antara digitalisasi yang dilakukan oleh Pos Indonesia dengan isu PHK di lingkup karyawan," ujar Corporate Secretary Pos Indonesia Tata Sugiarta, dalam keterangan tertulis pada Tempo, Senin malam, 8 Juli 2024.

Tata menjelaskan, robotisasi pada bagian logistik menggunakan mesin sortir robotic Radio Frequency Identification (RFID) untuk penyortiran barang diterapkan guna mempercepat transformasi digital perusahaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Untuk memperkuat bisnis dengan program transformasi digital, Pos Indonesia telah meluncurkan platform digital, antara lain PosAja!, Pospay dan GLID. Ketiganya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan pengalaman pelanggan dalam menggunakan layanan Pos Indonesia," tulis Tata.

Lebih jauh, Tata menyebutkan transformasi IT dan robotisasi pada bagian logistik bakal mengubah sistem pola kerja karyawan. Sebagai langkah konkret, Pos Indonesia telah memberikan pembekalan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan terpadu bagi para karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi kerja.

"Misalnya, para karyawan bagian logistik yang tertarik untuk bergabung pada divisi marketing, akan kami bekali dengan ilmu-ilmu pemasaran di Pos Indonesia, sehingga dapat terjun menjadi tenaga pemasaran kami," tuturnya.

Hingga saat ini, kata Tata, program investasi transformasi IT dan robotisasi dalam lingkup PT Pos Indonesia, masih dalam tahap proses pembahasan internal. "Pembahasan ini dilakukan secara sistematis, mengingat proses digitalisasi ini akan menjadi salah satu program transformasi Pos Indonesia secara berkelanjutan."

Oleh karena itu, Tata membantah kabar efisiensi dilakukan perusahaan dengan menawarkan program pensiun dini bagi karyawan yang terkena dampak PHK akibat otomatisasi dan digitalisasi. "Tidak benar. Efisiensi yang diterapkan oleh Pos Indonesia dengan mengurangi karyawan yang aktif, namun kami menerapkan program digitalisasi pada seluruh sistem administrasi perusahaan," ucapnya.

Adapun penurunan biaya yang diupayakan perusahaan, menurut Tata, bukan hanya ditujukan mengurangi biaya kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) karena PT Pos Indonesia sudah tak lagi menggunakan kertas (paperless). "Namun dengan digitalisasi tersebut maka setiap pengambilan keputusan jauh lebih cepat, akurat dan lebih governance."

Kabar PT Pos Indonesia melakukan efisiensi dengan menawarkan program pensiun dini bagi karyawan juga disergah Tata. "Pensiun yang dilakukan secara terjadwal atau pensiun alami di Pos Indonesia kurang lebih sebanyak 1.000 orang per tahunnya," ujarnya.

Dalam keterangan itu, Tata juga membantah isu PHK yang santer berkembang di media massa. Kalaupun ada PHK, menurut dia, terjadi karena adanya pensiun yang alami, yakni masa berhenti kerja karyawan yang telah terjadwal sesuai dengan masa kontrak perjanjian kerja karyawan dengan perusahaan.

Adapun karyawan yang pensiun alami di Pos Indonesia, menurut Tata, jumlahnya kurang lebih sebanyak 1.000 orang per tahun. "Berkaca pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu, Pos Indonesia juga tidak melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan," tuturnya.

Meskipun, berdasarkan data Kemenaker per Mei 2020 total pekerja sektor formal yang mengalami PHK sebanyak 72.983 orang. "Kami menerapkan program digitalisasi pada seluruh sistem administrasi perusahaan," kata dia.

Sebelumnya Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat, Andi Siswanto, menyebutkan kabar PHK muncul karena produksi di perusahaan yang bergerak di jasa kurir dan logistik ini telah berkurang. "Rencana PHK besar-besaran di Kantor Pos terkait adanya robotisasi atau sistem mesin robot sebagai alat sortir," katanya melalui sambungan telepon, pada Kamis, 4 Juli 2024.

Andi mengatakan, rencana PHK itu belum dilakukan. Alasannya manajemen perusahaan perlu melakukan sosialisasi perihal robotisasi. Menurut dia, rencana karyawan yang akan diberhentikan adalah pegawai bagian divisi sortir. "Terutama di bidang sortir, seperti kiriman barang," ujar dia.

Dia mengatakan, saat wacana pemutusan kerja di Pos menguar, serikat buruh langsung merespons percakapan tersebut. Salah satu respons yang dilakukan serikat buruh adalah berunjuk rasa di kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Jalan Cilaki Nomor 73, Bandung, Jawa Barat, pada 25 Juni lalu.

"Nah, ada titik terang bahwa akan lebih dahulu disosialisasikan terkait adanya program robotisasi," ucap dia, seperti disampaikan manajemen Pos di Bandung saat menemui buruh di hari demo. Dia mengatakan, rencana pemecatan karyawan bukan semata-mata soal robotisasi.

Rencana PHK itu, menurut Andi, akan diputuskan PT Pos karena produksi barang yang melemah. "Berkenaan dengan tuntutan yang kami ikut dalam aksi solidaritas adalah rendahnya produksi, sementara jumlah karyawan terlalu banyak. Jadi korelasinya ke sana."

Dia bercerita, PT Pos Indonesia tengah berkonsentrasi di kiriman logistik dan kurir. Yang dimaksud produksi, kata dia, adalah banyaknya kiriman masuk yang dipercayakan kepada PT Pos, baik dari retail maupun korporat. Menurut dia, Pos Indonesia berharap dari retail atau pelaku usaha yang mengirim barang menggunakan jasa Pos.

Namun sekarang dengan banyak e-commerce yang mempunyai bidang atau divisi kurir tersendiri, menurut Andi, turut mempengaruhi produksi di PT Pos Indonesia. "Akhirnya inilah yang berimbas kepada menurunnya tingkat produksi yang kami lakukan," kata dia. "Produksi dalam kaitan pengiriman barang melalui PT Pos."

Seorang wanita berinisial R diduga melakukan penipuan dan penggelapan menggunakan data pribadi 26 pelamar kerja untuk mengajukan pinjaman online (pinjol).

Wanita itu adalah seorang pegawai di salah satu toko ponsel di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur. R menyebabkan para korbannya merugi hingga Rp 1,1 miliar.

Salah seorang pegawai toko di tempat R bekerja menyebut ia sudah dipecat dari pekerjaannya.

"Kalau dipecat sih dia udah dipecat, semenjak itu udah dipecat. (Kurang lebih) sebulan lalu," ujarnya saat ditemui kumparan, Selasa (9/7).

Sejak saat itu, batang hidung R pun tak pernah lagi terlihat. Para pegawai toko pun kesulitan untuk mencarinya.

"Ya sejak rame aja, mungkin udah banyak yang datengin ke rumah, udah ada yang ke rumah rumahnya. Walaupun dicari ke rumahnya udah gak ada orangnya," ungkap dia.

Polisi Bakal Panggil R

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean, mengatakan R bakal segera dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan terkait kasus itu. Namun belum diketahui waktu pemanggilan R.

"Kalau sesuai aturan akan dimintai keterangan, semua yang terlibat akan dimintai keterangan, kalau kapannya nanti kita lihat perkembangan aja," ucap dia.

Armunanto menyebut ada 26 orang yang jadi korban (sebelumnya ditulis 27). Kasus itu bermula ketika para korban mendapatkan undangan dari R untuk bekerja sebagai admin di sebuah konter ponsel.

Ketika melamar, korban diminta oleh pelaku untuk menyerahkan data pribadinya. Namun, data pribadi itu malah digunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman. Ditaksir, kerugian yang diderita oleh para korban mencapai angka Rp 1,1 miliar.

"Dia (pelaku) itu mengumpulkan data pribadi korban ini ya, kemudian berikut foto diri selfie. Jadi berdasarkan data ini, si pelaku ini mengajukan aplikasi pinjol itu," kata dia.

"Jadi mereka para korban ini diundang oleh si pelaku, nah ditawarin dia kerja jadi admin konter handphone. Nah mau gak? Katanya. Oke mau. Sini katanya KTP-mu. KTP dikasih kemudian mana handphone. Nah dikasih handphone terus di situlah di-install pinjaman atau kredit ini," lanjut dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten anyar PT Gunanusa Eramandiri Tbk. (GUNA) akan membangun pabrik baru di Cikarang dan Pati senilai Rp120 miliar.

Direktur Utama Gunanusa Eramandiri Ivan Cokro Saputra mengatakan ekspansi GUNA setelah IPO adalah pembangunan pabrik yang dimulai pada semester II/2024. Ekspansi tersebut seluruhnya akan menggunakan cash flow.

“Tanahnya sekitar Rp60 miliar, pembangunan pabriknya Rp60 miliar. Jadi sekitar Rp120 miliar dan akan menggunakan cashflow internal,” kata Ivan dalam konferensi pers setelah IPO, Selasa (9/7/2024).

Sampai dengan saat ini, kata Ivan, GUNA memiliki tiga pabrik terpisah. Pabrik tersebut akan meningkatkan produksi secara perlahan.

Saat ini, produksi pabrik mencapai sekitar 200 ton per bulan atau sebanyak 2.500 ton per tahun. Kapasitas tersebut diharapkan akan meningkat menjadi 5.000 ton per tahun.

Selain berekspansi dengan pembangunan pabrik, GUNA juga berencana akan masuk bisnis buah-buahan. Ivan mengklaim pabrik untuk memproses buah-buahan telah ada.

“Kita akan ekspansi di luar kacang-kacangan, di semester II akan masuk ke buah-buahan, dan sudah jadi pabriknya. Selai buah dan pure buah,” kata dia.

GUNA telah memproduksi lebih banyak produk dengan tetap fokus pada kategori Kacang-kacangan, menambahkan kacang mete, almond, dan hazelnut ke dalam daftar Perseroan yang memiliki total 3 pabrik untuk memfasilitasi produksi dengan total ruang lebih dari 20.000 M2.

Selain itu, GUNA juga menjalin kerjasama business to business (B2B) dengan beberapa produsen makanan dan minuman raksasa seperti PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) , PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) , PT Perusahaan Industri Ceres (Delfi Group), PT Indofood CBP Suksess Makmur Tbk. (ICBP), PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (ROTI), dan produsen lainnya.

“Perseroan juga memproduksi snack almond dan kacang tanah yang dipasarkan menggunakan merk mitra bisnis Perseroan, sebagai contoh Perseroan bekerja sama dengan Indomaret untuk produk Almond dan kacang kulit kemasan Indomaret,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengakui bahwa fasilitas untuk para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat mewah, seperti yang disampaikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

Mardani menyatakan kritik yang dilontarkan Mahfud menjadi tamparan bagi Komisi II DPR sebagai mitra pengawas KPU. Oleh sebab itu, klaimnya, Komisi II akan melakukan evaluasi.

"Saya setuju hidup mewah itu adalah penyakit dan kita menengarai itu terjadi [fasilitas komisioner KPU mewah], dan ini menjadi satu masukan yang besar bagi kami di Komisi II untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggaran [KPU]," jelas Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Meski demikian, elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan Komisi II DPR hanya sekadar membahas anggaran KPU sampai tahap pertama. Sementara itu, pembahasan anggaran ada tiga tahapan.

Oleh sebab itu, Mardani menyatakan pihaknya akan coba memanggil Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno.

Di samping itu, dia menyatakan Komisi II DPR tidak bisa menggantikan semua komisioner KPU seperti yang diusulkan oleh Mahfud karena tidak ada kegentingan yang memaksakan. Menurutnya, Komisi II hanya bisa lebih serius lakukan pengawasan kepada KPU.

"Kalau pergantian sekarang akan sangat repot karen waktunya sudah sangat pendek [menuju hari pencoblosan Pilkada 2024]. Kita tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan, sistem harus jalan karena kalau sistem berantakan, [Pilkada 2024] akan berantakan," ujar Mardani.

Sebelumnya, Mahfud mendorong DPR dan pemerintah perlu bertindak karena fasilitas pimpinan KPU sangat mewah. Apalagi, lanjutnya, belum lama ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari akibat terbukti lakukan tindak asusila.

"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet [untuk alasan dinas] yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang [maaf] asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," katanya, dalam akun X, dikutip Senin (8/7/2024).

Menurutnya, secara umum KPU kini tidak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Lebih lanjut, dia meminta agar dilakukan pergantian semua komisioner KPU tanpa harus menunda penyelenggaraan Pilkada 2024.

Syahrul Yasin Limpo mengaku merupakan menteri yang paling miskin. Bahkan, sambil menangis, mantan Menteri Pertanian itu mengaku rumahnya di Makassar kebanjiran.

Hal itu menjadi pembelaan SYL atas tuntutan jaksa yang menilainya menerima uang Rp 44,7 miliar dari pungli para pejabat Kementerian Pertanian.

"Saya ini termasuk menteri yang paling miskin. Rumah saya itu, di BTN di Makasar waktu saya gubernur. Ini baru saja saya mau mencicil. Karena saya berharap di akhir perjalanan umur saya yang 70 tahun saya berada di sini, dan ini dicicil," kata SYL dalam sidang beberapa waktu lalu.

Jaksa pun kemudian menjawab pembelaan politikus NasDem itu. Menurut jaksa, keterangan soal miskin itu berbanding terbalik dengan aset SYL. Termasuk yang kemudian disita oleh KPK.

Menurut jaksa, SYL mempunyai uang miliaran di rekening yang sudah diblokir KPK serta uang puluhan miliar yang disita di rumah dinas Mentan. Selain itu, ada juga rumah mewah di Limo, Jakarta Selatan, dan di Panakkukang, Makassar, serta mobil Toyota Vellfire dan Mercedes Benz Sprinter yang telah disita KPK.

Jaksa juga menyinggung soal jasa pengacara Febri Diansyah dkk yang disewa SYL dan anak buahnya selaku kuasa hukum untuk menghadapi proses hukum di KPK. Biaya sewa jasa pengacara itu disebut hingga Rp 3,1 miliar yang diklaim SYL dari dana pribadi.

Merujuk situs KPK, setidaknya ada 11 LHKPN yang pernah dilaporkan SYL. Mulai dari tahun 2005 hingga terbaru untuk periodik 2022.

Berikut daftar nilai total kekayaan SYL dari tahun ke tahun:

LHKPN terakhirnya untuk periodik 2022 dilaporkan SYL pada 31 Januari 2023. Dengan nilai Rp 20 miliar.

Sebagian besar hartanya berupa aset tanah dan bangunan sebanyak 16 bidang. Ia pun mempunyai 7 kendaraan. Berikut rinciannya:

Total: Rp 20.058.042.532

Dalam kasusnya, SYL dituntut 12 tahun penjara. Jaksa menilai eks Gubernur Sulsel itu terbukti melakukan pungli di Kementerian Pertanian bersama dua anak buahnya: Kasdi Subagyono dan M. Hatta. Nilai totalnya hingga sekitar Rp 44,7 miliar.

Diduga, uang yang diterima itu digunakan untuk kepentingan pribadi SYL dan keluarganya.

Namun, SYL membantah bahwa dirinya berbuat korupsi. Ia pun meminta hakim menjatuhkan vonis bebas.