Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui adanya risiko penyalahgunaan wewenang kepala daerah petahana yang ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Oleh sebab itu, Tito menjelaskan bahwa ada persyaratan cuti bagi kepala daerah yang ingin maju di Pilkada serentak mendatang.

"Itu risikonya biasanya ya tadi, kadang-kadang ada keinginan untuk memanfaatkan bawahan-bawaannya tadi kan," ujarnya kepada wartawan di sela-sela menghadiri acara di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, dia mengingatkan pula bahwa ada aturan bagi para anggota legislatif DPR/DPRD, ASN dan TNI-Polri aktif untuk mundur dari jabatannya apabila ingin ikut serta dalam kontestasi Pilkada serentak.

Di sisi lain, Tito mengingatkan bahwa ada mekanisme yang disediakan untuk memastikan netralitas ASN pada Pilkada serentak, yang melibat kementeriannya, Bawaslu, DKPP, Kementerian PAN RB serta KASN.

Pelaksanaannya, terang Tito, didahului dengan pemeriksaan oleh Bawaslu. Kemudian, pihak terperiksa akan bisa disanksi secara administrasi hingga pidana apabila dinyatakan terbukti melanggar aturan.

Sebaliknya, para ASN terdampak akibat penyalahgunaan wewenang atasannya yang memiliki konflik kepentingan di pilkada juga bisa melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pria yang pernah menjabat Kapolri itu lalu menerangkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP serta Komisi II DPR terkait dengan persiapan penyelenggaraan, pengawasan hingga dukungan anggaran.

Adapun Mochammad Afifuddin yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menegaskan pihaknya akan tetap fokus menyukseskan Pilkada 2024.

Pria yang sebelumnya ketua divisi bidang hukum dan pengawasan KPU RI ini ingin roda organisasi tetap berjalan kompas meski terjadi gejolak. Dia berjanji KPU lainnya untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya ke depannya.

"Kami akan memastikan seluruh hal melakukan pengecekan-pengecekan, percepatan-percepatan untuk menyiapkan semua hal menghadapi beberapa tahapan yang ada di depan kita," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance naik 11,21% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp490,69 triliun pada Mei 2024.

Kenaikan piutang pembiayaan pada periode tersebut menguat apabila dibandingkan pada April 2024 yang naik sebesar 10,82% yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengungkap pertumbuhan piutang pembiayaan pada periode tersebut didukung beberapa lini bisnis yakni pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna.

“Pertumbuhan tersebut didukung antara lain pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna yang meningkat masing-masing sebesar 11,08% yoy, 8,81% yoy, dan 9,92% yoy,” kata Agusman dalam Konferensi Pers virtual Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Mei 2024, pada Senin (8/7/2024).

Meskipun piutang pembiayaan nain, Agusman menyebut profil risiko perusahaan pembiayaan masih terjaga dengan rasio nonperforming financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,77%. Angka tersebut turun dibandingkan April 2024, di mana NPF gross tercatat 2,82%.

Selain itu, tingkat kredit bermasalah masih berada di bawah ambang batas OJK yakni 5%.Sementara itu rasio NPF net mencapai 0,84% yang mana turun dibandingkan pada April 2024 yakni 0,89%,

“Gearing ratio perusahaan pembiayaan naik menjadi sebesar 2,37 kali di mana April 2024 2,32 kali, namun masih jauh di bawah batas maksimum 10 kali,” kata Agusman.

Sementara itu, pembiayaan modal ventura pada Mei 2024 masih mengalami kontraksi sebesar 11,96% yoy dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,21 triliun. Penurunannya lebih lambat dibandingkan pada April 2024 di mana terkontraksi 12,61% yoy menjadi Rp16,32 triliun.

Dalam penegakan ketentuan, selama Juni 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 28 perusahaan pembiayaan, 13 perusahaan modal ventura, dan 16 penyelenggara fintech P2P Lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku, maupun tindak lanjut hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan.

“Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 34 sanksi denda dan 53 sanksi peringatan tertulis,” kata Agusman.

Agusman menyebut pihaknya berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, prinsip kehati- hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.“Sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan optimal,” tandasnya.

KOMPAS.com - Anda terlanjur hutang ke rentenir? Ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghadapi rentenir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dikutip dari laman resmi OJK, rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan melalui penarikan sejumlah bunga.

Meminjam uang kepada rentenir memang tidak memerlukan dokumen tertentu, seperti identitas maupun keterangan usaha.

Kemudahan dalam memperoleh pinjaman membuat sebagian masyarakat masih memilih berhutang ke renternir dibandingkan lembaga jasa keuangan resmi.

Meski begitu, biasanya bunga yang dikenakan dari pinjaman cukup besar dan penagihan bisa dilakukan sewenang-wenang saat peminjam telat membayar cicilan.

Bagi seseorang yang telanjur berhutang kepada rentenir dan memiliki kendala dalam membayar pelunasan, bisa menyimak sejumlah tips berikut.

Lantas, apa saja tips yang bisa dilakukan bagi seseorang yang telanjur berhutang kepada rentenir?

Tips menghadapi rentenir

1. Menghitung nominal yang harus dibayar secara detail

Saat rentenir atau pesuruhnya datang menagih pinjaman, Anda dapat menerima dan membicarakan terkait jumlah hutang secara baik-baik.

Lakukan negosiasi dengan menghitung kembali hutang dan bunga yang harus dibayar.

Dengan mengetahui nominal yang haru dibayar dan telah disepakati bersama, Anda bisa terhindar dari biaya penagihan tidak wajar.

2. Meminta penghapusan bunga

Bagi yang mengalami keberatan dalam proses pelunasan dikarenakan nilai bunga yang tinggi, bisa untuk mengajukan permohonan penghapusan bunga kepada rentenir.

Saat mempunyai pemasukan berlebih, Anda bisa segera melunasi hutang kepada rentenir agar hutang tidak berlarut-larut.

3. Meminta perpanjangan waktu pelunasan pinjaman

KOMPAS.com - Anda terlanjur hutang ke rentenir? Ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghadapi rentenir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dikutip dari laman resmi OJK, rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan melalui penarikan sejumlah bunga.

Meminjam uang kepada rentenir memang tidak memerlukan dokumen tertentu, seperti identitas maupun keterangan usaha.

Kemudahan dalam memperoleh pinjaman membuat sebagian masyarakat masih memilih berhutang ke renternir dibandingkan lembaga jasa keuangan resmi.

Meski begitu, biasanya bunga yang dikenakan dari pinjaman cukup besar dan penagihan bisa dilakukan sewenang-wenang saat peminjam telat membayar cicilan.

Bagi seseorang yang telanjur berhutang kepada rentenir dan memiliki kendala dalam membayar pelunasan, bisa menyimak sejumlah tips berikut.

Lantas, apa saja tips yang bisa dilakukan bagi seseorang yang telanjur berhutang kepada rentenir?

Tips menghadapi rentenir

1. Menghitung nominal yang harus dibayar secara detail

Saat rentenir atau pesuruhnya datang menagih pinjaman, Anda dapat menerima dan membicarakan terkait jumlah hutang secara baik-baik.

Lakukan negosiasi dengan menghitung kembali hutang dan bunga yang harus dibayar.

Dengan mengetahui nominal yang haru dibayar dan telah disepakati bersama, Anda bisa terhindar dari biaya penagihan tidak wajar.

2. Meminta penghapusan bunga

Bagi yang mengalami keberatan dalam proses pelunasan dikarenakan nilai bunga yang tinggi, bisa untuk mengajukan permohonan penghapusan bunga kepada rentenir.

Saat mempunyai pemasukan berlebih, Anda bisa segera melunasi hutang kepada rentenir agar hutang tidak berlarut-larut.

3. Meminta perpanjangan waktu pelunasan pinjaman

Bagi peminjam yang mengalami kendala dalam pelunasan pinjaman, bisa meminta perpanjangan waktu.

Tentukan batas waktu pelunasan sesuai kemampuan. Namun, jangan sampai terlalu lama memperpanjang jangka waktu pelunasan agar bunga tak semakin tinggi.

4. Meminta pendampingan

Anda bisa meminta bantuan pendampingan kepada seseorang yang memahami kasus utang piutang.

Ini dilakukan untuk mencegah timbulnya penagihan utang secara paksa oleh rentenir yang bisa dilakukan dengan menyita barang bahkan yang mengancam jiwa.

Demikian beberapa tips dari OJK bagi masyarakat yang telanjur meminjam uang kepada rentenir. Masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman disarankan untuk meminjam ke bank atau penyelenggara jasa keuangan resmi lainnya.

JAKARTA,investor.id - Presiden Joko Widodo kembali menyinggung tentangnya rumitnya birokrasi yang turut menghambat langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya kompetitif Indonesia. 

“Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang, kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses,” ucap Joko Widodo dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 pada Senin (8/7/2024).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi maka pemerintah harus  menjalankan program secara  lincah dan taktis harus mampu memanfaatkan peluang yang ada. Dia menekankan bahwa pemerintah fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Saat ini pemerintah sudah melakukan pembenahan regulasi dan birokrasi  tetapi regulasi yang tidak sinkron  menyebabkan  prosedur birokrasi yang rumit. Dalam implementasi di lapangan masih terjadi permasalahan perizinan  di lapangan.

“Izin diganti pertimbangan izin diganti rekomendasi sama saja ngurusnya ruwet. Hal seperti ini sekali lagi prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktek di lapangan. Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita,” ungkap dia.

Jokowi mengatakan reformasi struktural yang telah berjalan penting harus terus dilanjutkan. Dalam hal ini sinkronisasi regulasi dilanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun mengatakan  transformasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat (LKjPP) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah langkah cermat dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi.

“Dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif,” kata Isma Yatun.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Anda terlanjur hutang ke rentenir? Ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghadapi rentenir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dikutip dari laman resmi OJK, rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan melalui penarikan sejumlah bunga.

Meminjam uang kepada rentenir memang tidak memerlukan dokumen tertentu, seperti identitas maupun keterangan usaha.

Kemudahan dalam memperoleh pinjaman membuat sebagian masyarakat masih memilih berhutang ke renternir dibandingkan lembaga jasa keuangan resmi.

Meski begitu, biasanya bunga yang dikenakan dari pinjaman cukup besar dan penagihan bisa dilakukan sewenang-wenang saat peminjam telat membayar cicilan.

Bagi seseorang yang telanjur berhutang kepada rentenir dan memiliki kendala dalam membayar pelunasan, bisa menyimak sejumlah tips berikut.

Lantas, apa saja tips yang bisa dilakukan bagi seseorang yang telanjur berhutang kepada rentenir?

Tips menghadapi rentenir

1. Menghitung nominal yang harus dibayar secara detail

Saat rentenir atau pesuruhnya datang menagih pinjaman, Anda dapat menerima dan membicarakan terkait jumlah hutang secara baik-baik.

Lakukan negosiasi dengan menghitung kembali hutang dan bunga yang harus dibayar.

Dengan mengetahui nominal yang haru dibayar dan telah disepakati bersama, Anda bisa terhindar dari biaya penagihan tidak wajar.

2. Meminta penghapusan bunga

Bagi yang mengalami keberatan dalam proses pelunasan dikarenakan nilai bunga yang tinggi, bisa untuk mengajukan permohonan penghapusan bunga kepada rentenir.

Saat mempunyai pemasukan berlebih, Anda bisa segera melunasi hutang kepada rentenir agar hutang tidak berlarut-larut.

3. Meminta perpanjangan waktu pelunasan pinjaman

Bagi peminjam yang mengalami kendala dalam pelunasan pinjaman, bisa meminta perpanjangan waktu.

Tentukan batas waktu pelunasan sesuai kemampuan. Namun, jangan sampai terlalu lama memperpanjang jangka waktu pelunasan agar bunga tak semakin tinggi.

4. Meminta pendampingan

Anda bisa meminta bantuan pendampingan kepada seseorang yang memahami kasus utang piutang.

Ini dilakukan untuk mencegah timbulnya penagihan utang secara paksa oleh rentenir yang bisa dilakukan dengan menyita barang bahkan yang mengancam jiwa.

Demikian beberapa tips dari OJK bagi masyarakat yang telanjur meminjam uang kepada rentenir. Masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman disarankan untuk meminjam ke bank atau penyelenggara jasa keuangan resmi lainnya.

JAKARTA,investor.id - Presiden Joko Widodo kembali menyinggung tentangnya rumitnya birokrasi yang turut menghambat langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya kompetitif Indonesia. 

“Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang, kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses,” ucap Joko Widodo dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 pada Senin (8/7/2024).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi maka pemerintah harus  menjalankan program secara  lincah dan taktis harus mampu memanfaatkan peluang yang ada. Dia menekankan bahwa pemerintah fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Saat ini pemerintah sudah melakukan pembenahan regulasi dan birokrasi  tetapi regulasi yang tidak sinkron  menyebabkan  prosedur birokrasi yang rumit. Dalam implementasi di lapangan masih terjadi permasalahan perizinan  di lapangan.

“Izin diganti pertimbangan izin diganti rekomendasi sama saja ngurusnya ruwet. Hal seperti ini sekali lagi prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktek di lapangan. Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita,” ungkap dia.

Jokowi mengatakan reformasi struktural yang telah berjalan penting harus terus dilanjutkan. Dalam hal ini sinkronisasi regulasi dilanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun mengatakan  transformasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat (LKjPP) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah langkah cermat dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi.

“Dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif,” kata Isma Yatun.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan Gelora Bung Karno (GBK) akan diusulkan menjadi proyek strategis nasional (PSN).

Hal itu diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang PSN juga mendapat arahan bahwa PSN GBK ini akan diusulkan sebagai sebuah kawasan terpadu yang ditujukan untuk olah raga dan hiburan, dan nanti akan diusulkan investasi-investasi baru di PSN tersebut," ujar Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7).

Sandiaga mengatakan, luas total wilayah GBK mencapai 279 hektare terbilang cukup untuk dijadikan kawasan yang integratif dengan fasilitas amenitas, akomodasi maupun fasilitas olahraga lainnya, dan fasilitas penyelenggaraan event.

"Ini tentunya menarik lebih banyak event-event berkualitas internasional untuk datang mengadakan konser di Indonesia," ucap Sandiaga.

Terkait rencana pengembangan, Sandiaga mengatakan, hal tersebut nantinya akan dikaji oleh pihak pengelola GBK.

"Dan apa yang akan dibangun dan wilayahnya dimana yang akan diusulkan untuk menjadi PSN atas nilai investasi yang besar dengan dampak nilai ekonomi dan multiplier effect," kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, hal tersebut akan dituntaskan di tahun 2025 pengusulannya. Sama seperti penganggaran Indonesia Quality Touurism Fund yang regulasinya akan selesai di bulan Agustus 2024 nanti untuk dimasukan di RAPBN 2025.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PLN Indonesia Power (PLN IP) segera memperluas pemanfaatan hidrogen sebagai sumber energi pembangkit listrik dengatan total kapasitas mencapai 41 GW. Hal ini merupakan terobosan korporasi dalam melaksanakan transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, hidrogen merupakan salah satu solusi untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan kendaraan bermotor karena energi tersebut tidak menghasilkan zat sisa pembakaran atau emisi karbon.

"Sistem hidrogen sebenarnya sudah lama digunakan di pembangkit listrik untuk mendinginkan generator," kata Edwin.

Sebagai provider utama untuk pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan, PLN melalui subholdingnya PLN Indonesia Power pun akan mengembangkan pembangkit listrik dengan energi berbasis hidrogen. Berdasarkan roadmap, akan ada 41 GW listrik yang dihasilkan dari energi hidrogen.

"Pengembangan hidrogen merupakan salah satu roadmap yang dimiliki PLN untuk mencapai target NDC atau national determined contribution di 2030 dan net zero emissions di 2060," tuturnya.

National Determined Contribution (NDC) sendiri merupakan komitmen dan upaya suatu negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Edwin menambahkan bahwa rencananya pada 2023 sampai 2030 akan dilaksanakan pengembangan energi hidrogen dan amonia sebagai turunan dari hidrogen, pada pembangkit listrik sebagai bahan bakar pengganti energi fosil.

"Tentu ini akan banyak memberikan banyak manfaat, karena zero carbon dan penghematan biayanya sangat tinggi. Jadi inilah yang terjadi jika kita menggunakan hidrogen," lanjut Edwin.

Diketahui, PLN Indonesia Power telah totalitas dalam mengembangkan energi hidrogen di Tanah Air, dengan menyediakan infrastruktur hidrogen dari hulu hingga hilir. Di sisi hulu, PLN Indonesia Power telah menjadikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang resmi menjadi penghasil hidrogen hijau (green hydrogen) berbasis panas bumi pertama di Asia Tenggara.

Selain itu PLN Indonesia Power juga akan mengembangkan PLTP lain sebagai produsen hidrogen, yaitu PLTP Gunung Salak, Ulubelu, Darajat, Lahendong dan Ulumbu.

Menurut Edwin, hidrogen menjadi salah satu energi bersih yang akan mendukung pelaksanaan transisi energi dan pencapaian Net Zero Emission pada 2060, sebab itu PLN Indonesia Power berkomitmen terus melakukan pengembangannya.

"PLN Indonesia Power akan menunjukkan komitmen kepada dunia, bahwa kami menggunakan hidrogen untuk menghasilkan energi yang ramah lingkungan," imbuhnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Listyo Sigit Prabowo meminta Polda Jawa Barat (Jabar) menghormati putusan praperadilan yang membebaskan Pegi Setiawan (PS) dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eky. Jenderal Sigit menegaskan, Polda Jabar harus segera melanjutkan putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung tersebut dengan membebaskan Pegi dari semua status maupun proses hukum yang sudah dijalani.

“Tentunya, kita semua harus menghormati putusan pengadilan. Saya kira Polda Jawa Barat melalui Kabid Humasnya sudah menyampaikan untuk segera menindaklanjuti langkah-langkah selanjutnya, sambil menunggu hasil lampiran dan keputusan, ataupun tembusan dari keputusan (praperadilan) tersebut. Jadi, supaya (putusan praperadilan) bisa segera ditindaklanjuti,” kata Kapolri Sigit di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Kapolri pun menginstruksikan Polda Jabar segera melaksanakan putusan praperadilan tersebut. Sebab, kata Kapolri, putusan hakim tunggal praperadilan tersebut mengundang aspek lain dalam penundaan.

“Karena ini terkait dengan sah tidaknya martabat sebagai tersangka, dan mungkin ada hal-hal lainnya. Karena itu, yang jelas, agar (putusan) praperadilan segera ditindaklanjuti,” ujar Kapolri.

Hakim praperadilan PN Kota Bandung Eman Sulaeman pada Senin (8/7/2024) membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky. Selain bebas dari status tersangka, hakim tunggal tersebut juga memutuskan Polda Jabar agar menghentikan semua proses hukum, maupun penyidikan atas kasus pembunuhan berencana yang menyeret Pegi sebagai tersangka.

Putusan ini direspons Mabes Polri yang memerintahka Polda Jabar tunduk pada putusan hakim Eman tersebut.

Bareskrim Mabes Polri akan mengevaluasi kinerja tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jabar yang berujung pada cacatnya syarat formal maupun prosedural dalam penetapan Pegi sebagai tersangka.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, proses evaluasi akan dilakukan segera.

“Penegak hukum wajib tunduk dengan putusan yang sudah ada. Dan itu melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik yang ada tentang bagaimana proses ini. Tetapi, yang pasti kita akan tunduk pada putusan hakim yang sudah ada saat ini,” kata dia saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Jakarta: Bareskrim Polri mengungkap kasus judi online jaringan Taiwan. Salah satu situs membagikan layanan live streaming pornografi.

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menyebut layanan pornografi dibawakan oleh seorang host. Adapun host tersebut melakukan live streaming sambil berpakaian minim atau seksi.

"Sampai tidak berpakaian dan berhubungan intim," ujar Djuhandhani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.
Dia menjelaskan konten pornografi tersebut ditampilkan di situs Hot51. "Tersedia dua layanan yaitu layanan judi online dan layanan live streaming pornografi," ungkap dia.

Baca juga: Transaksi Judi Online dan Pornografi Jaringan Taiwan Tembus Rp500 Miliar

Djuhandhani melanjutkan para host ditargetkan melakukan live streaming selama tiga jam setiap hari. Mereka mendapatkan gaji minimum dan bonus gift yang diberikan oleh viewers.

"Berdasarkan proses penyidikan didapatkan informasi terkait dengan pembagian persentase agen dan host. Dimana agen mendapatkan keuntungan 10 persen dari gaji dan gift," terang Djuhandhani.

Sedangkan, agen bertugas mengatur jam kerja dan mencatat kinerja host. Kemudian, mendistribusikan pendapatan host atau gaji maupun bonus.

Djuhandani menyebut kegiatan ilegal ini dikendalikan oleh seorang warga negara Taiwan inisial K. Warga asing ini telah ditetapkan tersangka dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Praktek perjudian online dalam kurun waktu bulan Desember 2023 sampai April 2024. Para pelaku bagian dari sindikat bandar judi internasional yang dipimpin oleh warga negara Taiwan berinisial K," beber Djuhandani.

Bareskrim Polri menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni CCW, SM, WAN, KA, AIH, NH, DT dan ST. Pengungkapan tindak pidana dilakukan di 6 provinsi, di antaranya Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan.

"Terkait dengan hasil penyidikan ini Dittipidum juga berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo yang saat ini situs tersebut sudah di blokir," pungkas Djuhandani.

Para pelaku dijerat Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 45 Ayat 1 dan 3 jo 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

(ABK)

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, Perum Perumahan Nasional (Perumnas) dan PT Pembangunan Perumahan (PT PP) mengajukan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) masing-masing Rp 2 triliun, Rp 1 triliun dan Rp 1,56 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menuturkan suntikan dana negara sebesar Rp 2 triliun yang tengah diajukan ini akan dipergunakan untuk penyelesaian sebanyak 8 proyek di Tanah Air.

“Ini akan kita pakai sama seperti tahun lanjutan 2024 sebagai tambahan modal kerja proyek strategis yang dikerjakan WIKA pada 2025 yang hampir semuanya harus tuntas di 2025,” kata Agung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7).

Delapan ptoyek tersebut terletak di Banten, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Batam, Jawa Timur, dan Bali, dua di antaranya merupakan proyek di Ibu Kota Negara (IKN).

Proyek pertama pembangunan Tol Serang-Panimbang Seksi 2 di Banten dengan nilai proyek tersebut adalah Rp 5,5 triliun dan alokasi PMN Rp 600 miliar.

Lalu pembangunan Jalan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) kawasan pertahanan dan keamanan (Hankam) dengan nilai proyek itu adalah Rp 1,3 triliun dan alokasi PMN Rp 100 miliar.

Selanjutnya pembangunan Jaringan Interkoneksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sepaku yang juga di IKN dengan nilai proyek Rp 401 miliar dan alokasi PMN sebesar Rp 100 miliar.

Proyek keempat adalah Jalan Tol Semarang-Demak 1B dengan nilai proyek itu adalah Rp 1,23 triliun dan alokasi PMN Rp 250 miliar.

Proyek kelima Terminal II Bandara Hang Nadim dengan nilai proyek itu adalah Rp 1,96 triliun dan alokasi PMN Rp 300 miliar. Proyek keenam pembangunan LPG refrigerated Tuban Phase II dengan nilai proyek itu adalah Rp 3,4 triliun dan alokasi PMN Rp 300 miliar.

Proyek ketujuh revitalisasi Dermaga Gospier di Integrated Terminal Surabaya dengan nilai proyek itu adalah Rp 577 melihat dan alokasi PMN Rp 150 miliar. Terakhir, proyek pembangunan Jetty I Baru di Integrated Terminal Manggis dengan nilai proyek itu adalah Rp 475 dan alokasi PMN Rp 200 miliar.

Perum Perumahan Nasional mengajukan PMN sebesar Rp 1 triliun tahun anggaran 2025 untuk menyediakan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro menuturkan suntikan PMN ini akan digunakan untuk membangun 3.180 unit rumah. Rinciannya, 580 unit rumah susun (high rise) dan 2.600 rumah tapak.

“Usulan PMN untuk Perumnas ini adalah Rp 1 triliun, yang kan peruntukan untuk menambah unit hunian sebanyak 3.180 unit di mana 580 unitnya dari high rise dan 2.600 dari rumah tapak yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera,” kata Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7).

Lalu latar belakang pengajuan suntikan modal ini menurut dia adalah untuk memperbaiki kinerja Perumnas. Selain itu, Perumnas juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan angka persediaan rumah yang masih tinggi. Hingga kini masih 30.000 unit rumah yang belum terjual.

“Kemudian DEBT equity rasio per 2023 3,4 kali berdampak pada likuiditas Perumnas yang masih belum bankable sehingga sulit mendapatkan akses pendanaan,” jelas Budi.

Selain itu, Budi juga menyoroti tingginya backlog kepemilikan rumah yang kini masih tinggi yaitu 9,9 juta. Padahal pertumbuhan keluarga baru mencapai 800.

“Penyediaan prasarana untuk meningkatkan daya jual sekaligus meningkatkan perekonomian kawasan,” imbuh Budi.

PT Pembangunan Perumahan (PP) mengusulkan PMN sebesar Rp 1,56 triliun untuk pembangunan Kawasan Industri Grand Rebana (Tahap I) dan Tol Yogyakarta-Bawen yang keduanya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Direktur Utama PT PP Novel Arsyad menuturkan suntikan modal ini akan digunakan untuk pengembangan Kawasan Industri Grand Rebana dan Tol Yogyakarta-Bawen.

Novel bilang, pengembangan Kawasan Industri Grand Rebana direncanakan akan digelar pada 2025, sementara saat ini masih berupa master planning.

“Terkait dengan pengembangan Kawasan Industri Grand Rebana yang akan dilaksanakan di 2025. Tol Yogyakarta-Bawen kami memiliki sekitar 13,16 persen saham di situ, dan ada di seksi 2 yang perkiraan nanti kami harus memberikan total investasi kebutuhan ekuitas sebesar Rp 563 miliar,” kata Novel di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7).

Dampak dari pembangunan dua proyek tersebut menurut dia akan menciptakan multiplier efek bagi masyarakat seperti menyediakan lapangan pekerjaan juga menciptakan peluang masuknya investasi asing.

“Dan juga membangun kekuatan industri baik industri halal maupun industri 4.0 dan tentunya di (Tol) Yogya-Bawen terkait dengan aksesibilitas di area Joglosemar yang nantinya akan lebih lengkap di sana,” tutup Novel.