Jakarta -

Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 memberikan dampak buruk terhadap industri tekstil dalam negeri.

Ia menjelaskan dalam Permendag 25/2022, pemerintah menerapkan cukup banyak pembatasan impor industri kimia termasuk di dalamnya petrokimia hingga industri tekstil dan produk tekstil (TPT), khususnya untuk produk tekstil jadi perlu mendapat rekomendasi teknis sebelum bisa melakukan impor.

Namun pembatasan ini justru banyak dihilangkan dalam Permendag No 8/2024. Sehingga pasar dalam negeri tidak lagi terlindungi dari gempuran barang impor, baik dari produk bahan baku hingga produk tekstil jadi.

Reni mengatakan kondisi ini terlihat dari data impor tekstil RI yang pada Januari mencapai 206,3 ribu ton sempat turun jadi 136,36 ribu ton pada April 2024, kembali naik setelah Permendag 36/2023 berlaku menjadi 194,87 ribu ton di bulan berikutnya.

"Efektivitas pengendalian impor terlihat dari turunnya volume impor sebelum dan setelah pemberlakuan Permendag 36/2023. Impor TPT yang pada Januari dan Februari 2024 berturut-turut, impornya menurun ya," jelas Reni dalam diskusi media di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin (8/7/2024).

"Kemudian terbitnya Permendag 8/2024, nah ini menyebabkan impornya kembali naik yang tadinya sudah mulai menurun," tegasnya lagi.

Reni mengatakan tentu kondisi banjir impor ini sangat memberatkan industri tekstil dalam negeri. Terutama setelah dari 2020 sampai 2024 ini, sektor tersebut digempur banyak masalah seperti COVID-19, kondisi geopolitik dan ekonomi dunia ketika Rusia menginvasi Ukraina pada awal 2022, serta inflasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Berdasarkan laporan Kemenperin, berikut daftar 6 Perusahaan yang tutup akibat diberlakukannya Permendag 8/2024

1. PT S Dupantex, Jawa Tengah: PHK 700an orang

2. PT Alenatex, Jawa Barat: PHK 700an orang

3. PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah: PHK 500an orang

4. PT Kusumaputra Santosa, Jawa Tengah: PHK 400an orang.

5. PT Pamor Spinning Mills, Jawa Tengah: PHK 700 orang

6. PT Sai Apparel, Jawa Tengah: PHK 8.000 orang.

Di luar itu menurut Reni kondisi banjir impor karena Permendag 8/2024 ini juga mempengaruhi rencana investasi sektor kimia dalam negeri, khususnya di industri produk plastik dan tekstil. Padahal nilai investasi sektor ini hingga 2030 nanti bisa mencapai US$ 31,41 miliar.

"Jadi terkait dengan perubahan ini, dampaknya adalah menurunnya minatnya investasi karena terlalu cepatnya perubahan regulasi ini. Termasuk ada beberapa perusahaan yang akan melakukan, sudah merencanakan (investasi) apakah akan lanjut atau tidak," ucapnya.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional (KEN) pada bulan ini.

Permohonan itu disampaikan Arifin selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) saat rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi VII DPR RI, Senin (8/7/2024).

“Selanjutnya diharapkan persetujuan DPR RI pada bulan Juli 2024 untuk dapat kiranya diusulkan menjadi ketetapan pemerintah,” kata Arifin.

Adapun, pemerintah telah rampung menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melalui Surat Nomor: PPE.PP.03.03-1186 tanggal 4 Juni 2024 telah menyampaikan pengharmonisasian RPP KEN kepada Arifin untuk proses lebih lanjut.

Sementara itu, Arifin telah menyampaikan RPP KEN kepada Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto lewat surat Nomor T-240/HK.01/MEM.s?2024 tanggal 5 Juni 2024, sesuai dengan arahan Kementerian Sekretariat Negara.

Adapun, Arifin telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku Ketua DEN terkait dengan RPP KEN hasil pengharmonisasian dan usulan penyampaian RPP KEN kepada DPR RI pada 25 Juni 2024.

Sepanjang 2023 sampai dengan 2024, Kementerian ESDM bersama dengan Komisi VII DPR telah melaksanakan tiga kali forum group discussion (FGD) dengan Komisi VII DPR RI.

Arifin mengatakan, pemerintah merasa perlu untuk mengubah muatan yang tercantum dalam PP Nomor 79 Tahun 2014 Tentang KEN lantaran tidak sesuainya target pertumbuhan ekonomi, serta realisasi penyediaan dan pemanfaatan energi nasional.

“Dengan asumsi makro ekonomi target pertumbuhan nasional 2019-2023 sebesar 7% sampai 8%, namun capaiannya rata-rata di 2015 sampai dengan 2018 sekitar 5%, dan terjadi anomali akibat krisis global dan pandemi,” kata dia.

Selain itu, revisi PP KEN juga bakal mengakomodasi kebijakan strategis ihwal pengendalian impor LPG hingga BBM sampai dengan 2060 mendatang. Selanjutnya, revisi beleid setingkat PP itu juga bakal memoratorium ekspor gas dan batu bara nantinya.

“Pembaruan KEN adalah memberikan arah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengelolaan energi untuk terciptanya kemandirian energi nasional,” tutur Arifin.

Ketua Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono khawatir program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran bisa menjadi corong impor produk-produk plastik masuk Indonesia. Produk impor plastik tersebut bisa digunakan sebagai packaging atau pembungkus makanan.

"Yang penting jangan pakai produk impor saja. Kita khawatir pakai produk impor karena packaging paling gampang masuk. Secara nilai cukup tinggi dan kebutuhannya cukup tinggi," kata Fajar saat diskusi di Kantor Kemenperin, Senin (8/7).

Meski khawatir, dirinya optimistis bila pengadaannya dilakukan dalam negeri bisa meningkatkan utilisasi produk plastik nasional. Dibanding negara ASEAN lainnya, Indonesia termasuk yang utilisasi produk plastiknya paling kecil.

Kebutuhan plastik secara nasional masih berkisar di 28,6 kg per kapita per tahun sementara konsumsinya hanya 8,1 kg per kapita per tahun. Fajar mengatakan bila program makan bergizi gratis bisa dilakukan tersentralisasi maka bisa menaikkan utilisasi produk plastik dalam negeri.

Dia mengatakan bungkus makanan program makan siang gratis sudah pasti berupa plastik seperti primer packaging yaitu langsung berhubungan dengan makanan. Sekunder packaging untuk bungkus makanan yang sudah dibungkus, dan tersier packaging yang digunakan untuk hantaran makanan.

"Tapi itu tergantung daerah maisng-masing. Tapi kami siap juga karena pasti pasar tradisional akan hidup. Pasar tradisional sekarang packaging-nya abang-abang jual sayur tahu tempe yang Rp 5 sampai 10 ribu bungkusnya plastik semua. Jadi tidak ada masalah kalau makan gratis entah tersentralisasi atau tiap daerah," ujarnya.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengeluarkan 10 Peraturan OJK (POJK) dan empat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) di sepanjang 2024.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan sampai dengan Mei 2024, OJK sudah menerbitkan satu POJK dan satu SEOJK.

"Serta (kami tengah menyusun) rancangan SEOJK mengenai penilaian kualitas penagihan subrogasi dan suretyship oleh perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah sehubungan dengan tambahan sebagai pelapor dalam sistem SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan),” kata Ogi saat paparan RDK OJK, Senin (8/7).

Adapun yang terbaru OJK juga sedang menyusun rancangan SEOJK mengenai prodak asuransi dan produk asuransi syariah yang merupakan amanat dan pedoman pelaksanaan dari POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi Dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

Mengenai POJK Nomor 8 Tahun 2024, salah satunya akan diatur mengenai penyederhanaan persetujuan atau pencatatan produk asuransi. OJK juga akan mengatur mengenai penggunaan polis asuransi secara elektronik dan tata kelola produk asuransi, baik penghitungan premi dan kehati-hatian dalam mengeluarkan produk, serta sisi tanggung jawab kepada pemegang polis.

Butir penyempurnaan yang tertuang dalam POJK Nomor 8 Tahun 2024 juga sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dia berharap POJK No 4/2024 dapat mendukung dan menciptakan ekosistem industri perasuransian yang sehat dan memiliki daya saing yang kuat.

Jakarta: Hakim nonaktif Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh kembali menjalani sidang kasus suap di lingkungan Mahkamah Agung (MA) usai vonis bebasnya digagalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Pada persidangan kali ini, susunan majelis hakim yang memimpin persidangan masih sama dengan pengadil yang menerima eksepsi atau nota keberatan Gazalba Saleh.

Majelis hakim itu terdiri dari hakim ketua Fahzal Hendri. Kemudian, anggota hakimnya yakni Rianto Adam Pontoh dan Sukartono.

"Kita buka kembali persidangan perkara ini, berdasarkan perintah dari PT Jakarta. Karena eksepsi kemarin putusan sela kemarin dibatalkan. Karena dibatalkan kemudian diperintahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara," ujar Fahzal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2024.
Fahzal menuturkan masa tahanan Gazalba Saleh kembali dilakukan dalam kasus suap di lingkungan MA. Masa tahanannya dihitung selama 57 hari.

"Jadi mulai hari ini Pak Gazalba Saleh melaksanakan penetapan ini lagi, perpanjangan ini lagi. Jadi saudara ditahan lagi ya, tolong dilaksanakan ya," ucap Fahzal.

Baca juga: KPK Kukuh Ingin Hakim Kasus Gazalba Saleh Diganti, Ini Alasannya

Sebelumnya, PT DKI Jakarta mengabulkan verzet atau perlawanan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas vonis bebas yang diberikan kepada Gazalba. Kemudian, dalam persidangannya digelar kembali hari ini.

Sebelumnya, KPK meminta susunan majelis di kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung Gazalba Saleh diganti. Desakan itu merupakan tindak lanjut atas kemenangan verzet putusan sela dari Pengadilan Tinggi Jakarta.

"KPK meminta agara Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat memulai kembali pemeriksaan atas nama Gazalba Saleh dengan catatan mengganti sususan majelis hakim terdahulu dengan majelis hakim yang baru,” kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2024.

(ABK)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Bernad Dermawan Sutrisno buka suara soal pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD tentang fasilitas mewah yang diterima oleh komisioner KPU, yakni 3 mobil dinas hingga apartemen. Mahfud juga menyoroti tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy'ari dan kredibilitas KPU.

Bernad menjelaskan soal mobil dinas tersebut.

“Mobil sewa untuk operasional komisioner sebanyak 2 mobil, yakni jenis Alphard dan Palisade,” kata Bernad saat dihubungi, Senin (8/7).

Fasilitas Pesawat Jet

Mahfud dalam pernyataannya juga menyebutkan adanya fasilitas jet bagi komisioner KPU tersebut. Bernad tak menampik hal tersebut.

Kata dia, memang ada penggunaan jet pribadi untuk keperluan logistik pemilu.

“Pesawat angkutan khusus pernah dilakukan KPU untuk monitoring logistik pemilu di daerah-daerah yang sulit terjangkau namun membutuhkan waktu yang singkat. Misalnya pernah digunakan ke daerah Papua dan Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara perbatasan Filipina,” tuturnya.

Fasilitas Apartemen Oakwood Kuningan Suites

Selain itu, Bernad juga menjelaskan terkait dengan fasilitas apartemen untuk komisioner. Ia mengatakan, apartemen Oakwood Kuningan Suites disewakan karena ada renovasi kantor KPU.

“Apartemen disewakan untuk 7 komisioner pertimbangannya untuk mempercepat mobilitas pimpinan ke kantor karena dekat dengan kantor KPU. Penyewaan apartemen hanya sampai tahapan pemilu dan pilkada selesai akhir tahun 2024,” jelasnya.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa komisioner KPU memiliki beberapa fasilitas mewah, yang diketahuinya dari podcast eks Ketua KPK Abraham Samad yang mengundang Feri Amsari, aktivitas antikorupsi dan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas.

Mahfud turut mengomentari kondisi KPU usai Hasyim Asy’ari dicopot sebagai ketua sekaligus komisioner KPU oleh DKPP karena kasus asusila.

“Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam,” kata Mahfud dalam akun X-nya yang ditulis pada Minggu (7/7).

Dalam podcast itu, Feri menyebut mobil dinas komisioner KPU, yaitu Alphard, Hyundai Palisade, dan Innova Hybrid.

Soal banyaknya mobil dinas komisioner dan apartemen di Oakwood pernah disoal anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Rezka Oktoberia, dalam raker dengan KPU pada 15 Mei 2024.

"Soal mobil komisioner KPU, ada berapa mobil dinas anggota KPU? (Mobil pertama) Apa ada warisan dari periode yang lain? (Mobil) Yang kedua, apa betul Palisade? (Mobil) yang ketiga, apa betul Alphard? Luar biasa itu," ujar Rezka, seraya menambahkan untuk ketua KPU masih ada lagi mobil dinas lainnya.

"Beda hari beda mobil," komentar Rezka.

Rezka lalu menyoroti rumah dinas komisioner KPU di Jalan Siaga Raya, Kecamata Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Yang saya tahu kalau rumah dinasnya KPU ada di Jalan Siaga Raga Nomor 23. Rumah dinas itu sudah direnovasi, dari awal (komisioner KPU) dilantik, dilakukan renovasi, tapi hanya beberapa saja komisioner yang tinggal di sana, 1-2 [orang]," ujarnya.

Sedangkan komisioner lainnya, kata Rezka, tinggal di apartemen beralamat Jalan Setia Budi Utara Raya No 5, Jaksel. Apartemen ini belakangan diketahui bernama Oakwood Kuningan Suites.

"Bagaimana pembayaran ini, Pak Sekjen? Rumah dinas ada, apartemen ada, yang bayar siapa, dampaknya apa? Rumah dinas direnov buat apa?" tanya Rezka.

Dalam sidang putusan DKPP pada 3 Juli 2024 terungkap, Hasyim Asy'ari menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi, yaitu mengantar-jemput CAT, anggota PPLN Den Haag yang merupakan korban asusila Hasyim. Juga menyewakan sebuah unit di apartemen Oakwood.

Juga terungkap bahwa KPU menyediakan unit apartemen di Oakwood selama renovasi gedung KPU.

Hasyim dipecat sebagai ketua dan anggota KPU karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

kumparan pada 4 Juli menyambangi rumah dinas Hasyim di Jalan Siaga Raya. Rumah dinas tampak kosong, hanya ada sebuah Hyundai Palisade hitam yang oleh petugas jaga setempat dikatakan merupakan mobil komisioner yang lain.

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk memberikan pilihan yang beragam dan lebih terjangkau, PT Chery Sales Indonesia (CSI) menghadirkan varian baru dari keluarga Tiggo 8, sebagai pelengkap Tiggo 8 Pro yang sudah diluncurkan lebih dulu.

Meski demikian, untuk harga dari Tiggo 8 sendiri memang belum diumumkan secara resmi. Tapi sebagai varian yang lebih ekonomis, tentu saja memiliki perbedaan dari vari Tiggo 8 Pro.

Assistant President Director PT CSI Zeng Shuo mengatakan, kehadiran Tiggo 8 akan menjadi pilihan baru bagi keluarga Indonesia. Apalagi memang mobil ini diklaim hanya disediakan Chery untuk pasar Indonesia.

"Setelah dua tahun studi dan kami berkomunikasi dengan calon konsumen kami, kami melihat ada alasan untuk mengenalkan Tiggo 8 setelah sebelumnya Tiggo 8 Pro. Tampilannya sedikit berbeda, termasuk mesin, tapi punya tenaga yang tak kalah dari Tiggo 8 Pro," kata Zeng Shuo di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Tiggo 8 hadir dengan dimensi yang sama dari versi di atasnya, yakni panjang 4.722 mm, lebar 1.860 mm, dan tinggi 1.705 mm. Tampilan depan juga masih dipertahankan, namun dengan beberapa sentuhan baru yang membedakan, seperti gril, lampu utama, absennya fog lamp, serta illumination logo.

Sementara bagian belakang masih serupa, termasuk dengan kehadiran dua knalpot yang membuat sisi sporty dari keluarga Tiggo tetap terjaga.

Untuk dapur pacu, dibekali mesin turbo berkapasitas 1.600 cc yang mampu memproduksi tenaga sebesar 185 ps atau 182 Tk dan torsi yang cukup besar, yakni 275 Nm. Chery mengeklaim hanya membutuhkan 8,9 detik untuk berakselerasi dari 0-100 kpj.

"Mesin 1.600 turbo yang digunakan Tiggo 8 setara dengan mesin 2.000 cc, dan ini masuk dalam Chinese top ten engine. Jadi tetap bertenga dan efisiensinya juga lebih baik," kata Eko Fahrurozi, Product Manager CSI.

Dari segi fitur juga tak kalah menarik, Tiggo 8 dibekali dengan kelapangan kabin serta large size electric panoramic sunroof, rear view monitor, panoramic camera 360, serta fitur-fitur keselamatan dari teknoloi ADAS.

Sementara itu, Head of Marketing PT CSI Ilham Pratama mengatakan, saat ini pihaknya masih meramu harga yang pas untuk Tiggo 8. Namun yang pasti akan lebih terjangkau.

"Tiggo 8 ini dibuat untuk market Indonesia, jadi mungkin tidak akan ditemui di negara lain. Harga nanti akan diumumkan secara resmi," kata Ilham.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.

Ini adalah opini tertinggi yang diberikan BPK atas laporan keuangan lembaga pemerintahan. Bagi pemerintah pusat, opini WTP ini adalah yang kedelapan berturut-turut sejak 2016.

Presiden Jokowi mengatakan, penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi, tapi kewajiban pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Pemberian opini oleh BPK dinyatakan telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.

Isma mengatakan bahwa opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan capaian membanggakan berkat komitmen dan upaya keras pemerintah mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara.

“BPK mengapresiasi pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya,” ungkap Isma.

Peringkat Opini BPK

BPK, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, demikian dikutip dari situs bpk.go.id.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.

Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion.

Dalam opini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion.

Dalam opini ini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Opini Tidak Wajar atau adversed opinion.

Dalam opini ini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Opini ini menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat).

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.

Ini adalah opini tertinggi yang diberikan BPK atas laporan keuangan lembaga pemerintahan. Bagi pemerintah pusat, opini WTP ini adalah yang kedelapan berturut-turut sejak 2016.

Presiden Jokowi mengatakan, penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi, tapi kewajiban pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Pemberian opini oleh BPK dinyatakan telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.

Isma mengatakan bahwa opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan capaian membanggakan berkat komitmen dan upaya keras pemerintah mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara.

“BPK mengapresiasi pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya,” ungkap Isma.

Peringkat Opini BPK

BPK, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, demikian dikutip dari situs bpk.go.id.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.

Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion.

Dalam opini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion.

Dalam opini ini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Opini Tidak Wajar atau adversed opinion.

Dalam opini ini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Opini ini menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat).

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masa akhir liburan sekolah menjadi momen penting bagi industri pariwisata termasuk emiten pengelola hotel.

Pasalnya, mulai dari akhir bulan Juni hingga pertengahan Juli 2024, banyak sekolah-sekolah memasuki masa pengambilan rapor dan kenaikan kelas, sekaligus bertepatan dengan musim liburan sekolah dari segala jenjang pendidikan di Indonesia.

PT Ciputra Development Tbk (CTRA) optimistis libur sekolah kali ini akan mengerek tingkat hunian hotel.

Harun Hajadi, Direktur Ciputra Development menyebutkan bahwa musim liburan ini bisa memberikan dampak peningkatan sekitar 15% terhadap tingkat okupansi hotelnya di berbagai daerah.

"Ya untuk musim liburan pasti ada dampak, sekitar 15% on the average semua hotel kita," kata Harun kepada Kontan, Senin (6/7).

Sementara itu, Emiten pengelola hotel, PT Eastparc Hotel Tbk (EAST) juga percaya diri mampu meraih kinerja cemerlang pada semester kedua ini ditopang oleh musim liburan sekolah.

Direktur Pemasaran Eastparc Hotel Wahyudi Eko Sutoro menyampaikan bahwa liburan ini diharapkan keterisian kamar hotel mencapai 95%.

Ia menambahkan pada semester kedua ini pendapatan mengalami pertumbuhan sekitar 15% dibandingkan tahun pada semester pertama 2024.

Untuk mencapai target tersebut, perusahaan menyiapkan beberapa strategi yakni gencar melakukan pemasaran melalui sosial media dan penambahan dua wahana baru.

UU KIA diteken Jokowi pada 2 Juli 2024. Hak ibu yang bekerja namun dalam kondisi melahirkan, berhak mendapatkan cuti dengan ketentuan.

Baca Selengkapnya

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.

Ini adalah opini tertinggi yang diberikan BPK atas laporan keuangan lembaga pemerintahan. Bagi pemerintah pusat, opini WTP ini adalah yang kedelapan berturut-turut sejak 2016.

Presiden Jokowi mengatakan, penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi, tapi kewajiban pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Pemberian opini oleh BPK dinyatakan telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.

Isma mengatakan bahwa opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan capaian membanggakan berkat komitmen dan upaya keras pemerintah mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara.

“BPK mengapresiasi pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya,” ungkap Isma.

Peringkat Opini BPK

BPK, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, demikian dikutip dari situs bpk.go.id.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.

Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion.

Dalam opini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion.

Dalam opini ini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Opini Tidak Wajar atau adversed opinion.

Dalam opini ini, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Opini ini menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat).