JAKARTA, KOMPAS.com - Viral di media sosial video yang memperlihatkan Daihatsu Sigra melaju ugal-ugalan di Jalan Raya MH Thamrin, Cikokol, Kota Tangerang.

Dalam rekaman yang diunggah oleh akun Instagram @lowslowmotif, tampak mobil Sigra berwarna hitam tiba-tiba berpindah jalur ke kiri hingga nyaris menyerempet Honda Jazz. Pengemudi Jazz berwarna oranye itupun kemudian langsung banting setir hingga menabrak sepeda motor yang berada di sebelahnya.

Pengemudi mobil yang merekam insiden itu pun kemudian mengejar mobil Daihatsu Sigra untuk meminta pertanggungjawaban.

Kanit Laka Polres Metro Tangerang Kota, AKP Badruz mengatakan, peristiwa itu terjadi tepat di depan Perumahan Ayodya, Cikokol, pada Rabu (3/7/2024). Ia tidak menjelaskan secara rinci apa yang menjadi penyebab mobil Daihatsu Sigra melaju secara ugal-ugalan.

Namun peristiwa tersebut sudah ditangani dan berakhir damai. Tidak ada korban jiwa, hanya mobil Honda Jazz mengalami baret pada bagian samping kiri, sedangkan sepeda motor rusak pada bodi kanan.

View this post on Instagram

A post shared by Lowslowmotif (@lowslowmotif)

“Sepeda motor sama Honda Jazz, keduanya hanya (rusak) materi. Sudah ditangani dan sudah selesai (damai),” ujar Badruz, dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Training Director The Real Driving Center Marcell Kurniawan mengatakan, pengendara yang ugal-ugalan adalah cerminan pengemudi yang tidak memiliki mental yang tepat dalam mengemudikan kendaraan di jalan umum.

“Di mana di jalan umum pengemudi harus bisa mengontrol dirinya untuk menaati peraturan yang ada dan menghargai hak pengguna jalan,” ujar Marcell.

Marcell menambahkan, di Indonesia banyak pengemudi yang ugal-ugalan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya edukasi yang baik saat berkendara.

“Kita kekurangan pengemudi yang well educated, sehingga banyak pengemudi yang skillnya pas-pasan, pengetahuannya kurang dan attitude-nya negatif,” kata Marcell.

Kementerian Perhubungan sebelumnya juga sudah menganjurkan pengemudi kendaraan bermotor, untuk menghindari perilaku ugal-ugalan di jalan. Bijaksana saat berkendara dan patuhi setiap aturan demi terciptanya keselamatan berlalu-lintas.

Instruksi tersebut juga tertulis pada UU Nomor 22 tahun 2009 pasal 105, setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan (atau), mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Kemudian Pasal 106, yang juga masih sama ada di bagian keempat, mengenai ketertiban dan keselamatan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Jika masih ada yang belum sadar akan perilaku berkendaraan yang sembarangan, berikut beberapa pidana dan denda pada Pasal 311, yang akan dibebankan kepada pengemudi lalai dan ceroboh.

• Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan, bagi nyawa atau barang, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda Rp 3 juta.
• Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang sampai mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan (atau) barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 2, dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda Rp 4 juta.
• Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan (atau) barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 3, dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda Rp 8 juta.
• Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka berat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 4, dipidana penjara paling lama 10 tahun, atau denda Rp 20 juta.
• Terakhir, perbuatan serupa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling lama 12 tahun, atau denda Rp 24 juta

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki hari ke-23 penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2024, penyelenggara optimistis mencapai target transaksi.

Marketing Director PT Jakarta International Expo Ralph Scheunemann mengatakan, sebagai penyelenggara Jakarta Fair mengatakan bahwa memasuki hari ke-23 penyelenggaraan pameran terbesar di Jakarta ini semua berjalan lancar.

"Kita bersyukur bahwa selama ini semua berjalan dengan baik, walaupun kadang-kadang ada kendala cuaca, tapi biasanya itu tidak berpengaruh besar, masyarakat antusiasmenya tetap besar, malam hari ini juga sangat ramai," ujarnya saat ditemui, Kamis (4/7/2024).

Menurutnya, dengan antusiasme masyarakat yang tinggi, harapannya penyelenggaraan tahun ini bisa melebihi capaian jumlah pengunjung dan transaksi tahun lalu.

"Ke depannya saya rasa target yang kita inginkan dari jumlah pengunjung dan nilai transaksi semua bisa tercapai. Capaian sampai hari ini, pengunjung persisnya belum. Kalau transaksi sampai hari ini sudah melewati Rp4,5 triliun," paparnya.

Selain itu, Ralph juga menyebut bahwa semua peserta yang ikut cukup puas hingga beberapa di antaranya sudah mendaftarkan diri lagi untuk Jakarta Fair tahun depan.

"Sejauh ini semua peserta yang ikut kelihatannya puas dan sudah pada berebutan lagi untuk mendaftarkan diri tahun depan. Artinya, transaksinya berjalan baik," jelasnya.

10 hari menjelang akhir pameran, menurut Ralph, transaksi masih bisa digenjot, didorong dengan masa liburan sekolah, yang membuat jumlah kunjungan dan nilai transaksi naik secara signifikan.

Ralph juga menyebut, tenant yang paling diminati sangat bervariasi, mulai dari kuliner yang sangat bervariasi, minat yang lebih tinggi pada pameran otomotif dari kendaraan listrik, dan bagian kosmetik yang antusiasmenya sangat luar biasa.

"Perkembangan tenant kosmetik itu kan naik dua kali lipat dari tahun lalu, double size, jadi permintaannya lebih besar lagi, menunjukkan bahwa memang antusiasme masyarakat cukup besar," jelasnya.

Tahun lalu, Jakarta Fair Kemayoran mencatat nilai transaksi mencapai Rp7,3 triliun dengan total jumlah pengunjung mencapai 6 juta orang.

Jakarta Fair mengharapkan penyelenggaraan tahun ini bisa melewati capaian tahun lalu, sehingga bisa berkontribusi pada perekonomian, khususnya di Jakarta.

Jakarta: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 masih diwarnai banyak persoalan. Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, menyatakan ragam persoalan itu muncul akibat panitia PPDB di daerah tak mengikuti panduan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Bahwa implementasi di lapangan ternyata masih banyak ditemukan tidak sesuai dengan panduan dari Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 dan Keputusan Sesjen Kemendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023. Sehingga itu lah yang terjadi permasalahan di lapangan," kata Indraza dalam konferensi pers ORI di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Ia membeberkan sejumlah kasus yang muncul dalam PPDB 2024. Seleksi jalur zonasi misalnya, implementasinya masih keliru dan tak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penentuan zona.
"Selama ini masih banyak menggunakan jarak padahal harusnya membagi dengan area, zona. Lalu kedua afirmasi, afirmasi ini seharusnya bukan hanya untuk anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi, tapi juga teman-teman disabilitas," papar dia.

Persoalan juga muncul di jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik. Pihaknya menemukan banyak sekolah melakukan 'cuci rapor' atau mengganti nilai rapor.

"Prestasi akademik yang kami lihat masih juga ada sekolah ataupun pihak-pihak lain yang melakukan cuci rapor, mengganti nilai rapor. Yang nonakademik juga banyak sertifikat aspal, asli tapi palsu yang keluar sehingga dimasukkan di jalur prestasi," beber dia.

Kemudian, masih ditemukan siswa titipan dalam PPDB. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) membawa nama orang atau instansi tertentu guna meloloskan diri di sekolah tertentu.

Indraza menyebut PPDB 2024 juga masih diwarnai persoalan keterbukaan dan transparansi. Akuntabilitas proses PPDB masih menjadi pekerjaan rumah.

"Ada beberapa yang memanfaatkan jalur-jalur misalnya afirmasi. Afirmasi kan 15 persen ternyata terpenuhi di daerah itu cuma 12 persen. Maka yang 3 persen tidak ada keterbukaan sisa bangku itu. Itu yang kadang-kadang suka dipermainkan untuk diperjualbelikan. Ini juga yang kami lihat banyak terjadi di lapangan," ungkap dia.

Baca juga: Curangi PPDB, Anak Direktur di Yogyakarta Diduga Pindah KK Demi Masuk SMA Favorit

(REN)

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menentukan tanggal pemberhentian sementara aktivitas proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang upacara peringatan HUT RI. Pemberhentian proyek IKN mulai berlaku seminggu jelang upacara, tepatnya pada 10 Agustus 2024 dan pembangunan dilanjutkan usai upacara 17 Agustus.

"Kita mengestimasi seminggu sebelum upacara tidak ada aktivitas walaupun ada beberapa pekerjaan minor, tapi yang mobilisasi truk dan sebagainya, insyaallah tanggal 10 (Agustus) sudah kita hentikan," kata Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (7/5/2024).

Namun, Danis mengatakan bahwa para pekerja proyek tidak akan dipulangkan. Kementerian PUPR bakal memberi aktivitas lain kepada para pekerja proyek seperti pelatihan sertifikasi dan olahraga.

Sementara untuk pekerja yang bersifat tenaga administrasi maupun yang aktif di kantor, bakal tetap bekerja seperti biasa. Sebab, waktu penghentian proyek diproyeksi hanya enam hari saja sampai Upacara 17 Agustus selesai.

"Kita akan manfaatkan, kan kalau bekerja di dalam ruangan tidak apa-apa, di office. Kalau yang harus di luar (di proyek) kita akan adakan acara sendiri seperti olahraga, semacam pelatihan sertifikasi, kita manfaatin supaya tidak diem. Kan cuma beberapa hari ya (penghentian proyek), enam hari," jelasnya.

Di sisi lain, Danis menjelaskan bahwa sejumlah proyek infrastruktur dasar IKN ditarget rampung lebih cepat pada akhir Juli 2024. Beberapa di antaranya seperti Kantor Presiden, Istana Presiden, Area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara.

Proyek yang ditarget fungsional adalah Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), Sekretariat Negara (Setneg), serta sejumlah Kantor Kementerian Koordinator.

(ara/ara)

BYD meresmikan pabrik mobil listrik di Thailand pada Kamis (4/7), sehari setelah Jokowi meresmikan pabrik sel baterai Hyundai-LG di Karawang, Jawa Barat yang merupakan pertam dan terbesar di Asia Tenggara.

Bagi BYD pabrik di Thailand merupakan yang pertama di Asia Tenggara. Fasilitas ini bagian dari gelombang investasi senilai lebih dari US$1,1 miliar dari BYD yang dibantu subsidi dan insentif dari pemerintah Thailand.

"Thailand punya visi jelas tentang kendaraan listrik dan memasuki era baru manufaktur otomotif," kata CEO dan Presiden BYD Wang Chuanfu saat seremoni peresmian, diberitakan Reuters.

"Kami akan membawa teknologi dari China ke Thailand," ujar dia lagi.

Thailand, yang penjualan mobil per tahunnya selalu nomor dua setelah Indonesia, merupakan basis ekspor berbagai merek terutama dari Jepang seperti Toyota, Honda dan Isuzu. Saat ini unggul dari Indonesia soal produksi mobil didukung kuantitas ekspor.

Thailand punya rencana mengkonversi 30 persen dari produksi mobil tahunannya sebesar 2,5 juta unit ke kendaraan listrik.

"BYD menggunakan Thailand sebagai basis produksi untuk ekspor ke ASEAN dan negara lainnya," kata Sekretaris Jenderal Dewan Investasi Thailand Narit Therdsteerasukdi.

BYD di Indonesia baru saja mendapatkan izin impor dari pemerintah untuk tiga model mobil listrik yang mereka jual, yaitu Dolphin, Atto 3 dan Seal. Izin ini diberikan usai BYD menyatakan komitmennya soal investasi pabrik untuk memproduksi mobil listrik.

Pada akhir Juni BYD Motor Indonesia akhirnya bisa mendistribusikan mobil listrik pesanan konsumen setelah izin impor dapat lampu hijau.

BYD sudah memastikan bakal mendirikan pabrik mobil listrik di Indonesia. Lokasi yang dipilih di Subang, Jawa Barat dengan nilai investasi mencapai US$1 miliar.

Pembangunan pabrik BYD itu diperkirakan bakal dilakukan usai penyerahan lahan pada Agustus 2024. Operasional pabrik diprediksi bisa dimulai pada Januari 2026.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan (Sulsel).

Jokowi mengatakan, pengelolaan air dilakukan agar air tidak dibiarkan langsung masuk ke sungai dan terus ke laut. Sebab itu, pemerintah menyiapkan pembangunan Bendungan Pamukkulu.

Bendungan ini sudah dibangun sejak 2017, memiliki daya tampung 82 juta m3/detik, dengan luas genangan 460 hektar.

"Ini adalah bendungan yang besar dan menghabiskan biaya yang juga sangat besar sekali Rp 1,6 triliun," ujar Jokowi, Jumat (5/7).

Jokowi menambahkan, Bendungan Pamukkulu akan memiliki banyak manfaat. Seperti untuk penyediaan air baku, pembangkit tenaga listrik, mengurangi debit banjir, dan yang paling penting adalah untuk irigasi persawahan.

Seperti diketahui, Bendungan Pamukkulu mempunyai ketinggian 66,50 meter dan lebar 8 meter yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Daya Mulia Turangga (KSO) untuk paket 1 dan PT Nindya Karya Wilayah V-PT Virama Wilayah untuk paket 2.

Bendungan ini mempunyai daya tampung efektif sebesar 77,62 juta m3/detik, mensuplai air untuk irigasi seluas 6.150 ha yaitu untuk daerah irigasi Pamukkulu dengan indeks pertanian di Kabupaten Takalar dari 150% menjadi 250% dengan pola tanam padi palawija.

Selain itu, bendungan ini juga bisa untuk pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air, serta tak kalah pentingya yaitu untuk mendongkrak Pariwisata di Kabupaten Takalar.

Bendungan Pamukkulu mengalir ke daerah irigasi Pamukkulu yang memiliki 19 saluran terdiri dari irigasi primer sepanjang 16,68 km dengan lebar 1 meter - 7 meter.

Saluran primer tersebut terkoneksi dengan saluran suplesi dan sekunder Cakura, saluran suplesi Jenemarung, dan Saluran primer Jenemarung kanan.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan tiga skema pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke IKN, yang waktunya belum ditentukan meski Presiden Jokowi berniat berkantor di sana pada Juli ini dan menggelar Uparaca HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di Nusantara.

Pemerintah masih memfinalisasi skema pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN, namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas optimistis pemindahan ASN ke IKN akan mewujudkan transformasi budaya kerja baru yang agile dan adaptif terhadap teknologi.

“Alhamdulillah, skema-skema terus didetilkan. Sejauh ini lancar, dengan beberapa skema yang disiapkan. Tadi di rapat Presiden memberi arahan detil, sehingga ke depan kinerja birokrasi di IKN bisa optimal, dengan budaya dan paradigma kerja baru yang transformatif, agile, dan adaptif, bukan hanya perpindahan fisik semata,” ujar Anas seusai rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.

Anas menjelaskan, untuk mendukung kinerja pemerintah di IKN, alokasi SDM ASN ke IKN dilakukan dalam tiga cara. Pertama, pemindahan ASN ke ibukota baru Indonesia tersebut secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian.

“Penapisan kelembagaan ini penting, seperti disampaikan Bapak Presiden tadi, karena akan menggaransi terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Tadi kami sampaikan prioritas-prioritas pada opsi 179 unit eselon I pada 38 K/L, 91 unit eselon I pada 29 K/L, dan beberapa opsi lagi,” ujar Anasseperti dikutip dari laman Kemenpan RB..

“Bagi ASN yang akan pindah pertama akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarannya sedang kami finalkan bersama Menteri Keuangan,” kata Anas.

Adapun cara kedua, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut akan diumumkan terbuka dalam waktu tidak lama lagi. Pada tahap pertama, berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di Instansi Pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.

“Jadi rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan tahun ini merekrut sekian CPNS, dan Pak Menkes sudah mengalokasikan untuk IKN. Jadi selain penempatan di unit kerja Kemenkes di berbagai daerah, di IKN secara khusus juga sudah dihitung alokasinya,” ujar Anas.

Secara khusus, lanjut Anas, dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN tersebut, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur. “Ini menjadi kesempatan bagi putra-putri Kaltim untuk terlibat dan mendedikasikan kemampuan terbaiknya bagi bangsa, salah satunya melalui IKN,” ujar Anas.

Cara ketiga adalah dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN.“Jadi yang sudah jadi ASN di pemda-pemda sekitar IKN juga bisa mengajukan pindah bila memang ada formasi yang dibutuhkan di IKN. Tentu saja mutasi ini tetap memperhitungkan efektivitas kinerja pada seluruh Pemda di sekitar IKN,” ujar Anas.

Mutasi pegawai ASN di sekitar IKN tersebut dilakukan secara terbuka dan kompetitif. “Lowongan pegawai ASN pada OIKN dan K/L yang ada di IKN diumumkan secara terbuka. Nantinya status kepegawaian pelamar yang lulus beralih menjadi Pegawai OIKN atau K/L di IKN,” ujar Anas.

Anas juga menyampaikan progres jumlah ASN yang akan pindah ke IKN bergantung ketersediaan hunian. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November 2024. “Nanti dari 47 tower itu, sebanyak 29 tower akan diisi ASN, lalu sebagian lainnya diisi TNI/Polri,” jelasnya.

Ia menjelaskan secara rinci progres ketersediaan 29 tower yang akan dihuni ASN. Pada Juli 2024 akan jadi 8 tower dengan total 48 unit dan pada September 2024 akan ada 14 tower yang berarti berjumlah 840 unit.

Sementara pada November 2024 akan ada 7 tower dengan total 420 unit. Untuk JPT Madya (eselon I) akan diberikan 1 unit. Bagi ASN yang belum berkeluarga, 1 unit yang terdiri dari 3 kamar akan diisi oleh 3 ASN.

“Kami telah membuat skenario lebih detil termasuk siapa saja ASN yang akan pindah by name. Jadi setiap kementerian siapa saja yang akan pindah juga sudah ada datanya sesuai dengan ketersediaan hunian. Misalnya Kemenkomarves pada September 2024 akan ada 43 unit hunian, November 2024 ada 17 unit hunian sehingga totalnya 60 unit hunian. Kemudian Kemendagri ada 70 unit hunian di bulan September dan 28 unit hunian di bulan November dan lain-lain,” ujarnya.

Anas mengatakan, pemerintah juga telah membuat skenario terkait sistem kerja dan tempat kerja bagi ASN yang juga telah dibahas bersama Menteri PUPR. “Misalnya ada 4 gedung Kemenko. Kemenko 1 nanti akan berkantor sebanyak berapa menteri, berapa jumlah eselon I-nya, sudah disampaikan data-datanya,” katanya.

Pejabat Eselon I Dapat 1 Aparetemen

Presiden Joko Widodo memutuskan eselon I yang akan pindah ke IKN akan menempati 1 unit apartemen sendiri atau bersama keluarga. Masing-masing apartemen seluas 98 meter persegi dengan tiga buah kamar.

“Tadi diputuskan apakah 1 unit (apartemen) ini sharing (berbagi) atau sendiri. Nah tadi Pak Presiden memutuskan khusus untuk eselon I akan dihuni sendiri, terutama mereka yang sudah berkeluarga,” kata Azwar Anas.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hingga November 2024 diperkirakan sudah ada 47 tower/menaraatau gedung apartemen yang siap huni di IKN.

Pembangunan 47 toweritu akan selesai secara bertahap antara lain 8 unit tower di bulan Juli sebagai tahap awal, dan sisanya September hingga Oktober 2024.

Berbeda dengan eselon I, katanya, para pegawai ASN yang belum berkeluarga akan menempati 1 unit apartemen dengan tiga kamar, secara berbagi bersama rekan sesama ASN.

ANTARA

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) menggelar pelatihan dengan metode pendekatan pengalaman individu dalam mendorong keterampilan bagi para karyawannya. Sebagai salah satu pelaku industri kelapa sawit di Kalimantan Timur (Kaltim), mereka melakukan pelatihan sebagai upaya dalam menjawab kebutuhan operasional di lapangan. Harapannya yakni mampu meningkatkan produktivitas perusahaan.

Anjar Dwi Nugroho selaku Regional Head Kalimantan Timur DSNG memaparkan bahwa pelatihan melalui pengalaman individur tersebut menjadi sebuah pendekatan yang memungkinkan setiap karyawananya dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. sejalan dengan pemenuhan berbagai hak karyawan di tempat kerja.

“Saat ini, Perusahaan telah menerapkan berbagai pelatihan individu seperti pendampingan bagi semua karyawan baru, hingga pelatihan teknis terkait pekerjaan dan keselamatan kerja”, jelas Anjar dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Program pengembangan kompetensi ini difasilitasi oleh perusahaan. Adapun pendekatannya melalui integrase yang dirancang dengan memperhatikan kebutuhan individu, organisasi, serta sasaran bisnis dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Tiap tahunnya, DSNG diketahui mengadakan 200 pelatihan yang melibatkan lebih dari 4000 karyawan dari berbagai tingkat dan fungsi kerja. Selain memanfaatkan sumber daya manusia yang dianggap unggul, terlatih dan bisa membagikan keterampilannya kepada karyawan lain, perusahaan juga melibatkan pihak penyedia pelatihan sesuai dengan bidang yang diperlukan.

Harapannya, dengan pelatihan ini, perusahaan juga bisa memberikan ruang untuk karyawan bertumbuh dan berkembang. Hal itu juga sejalan dengan strategi jangka panjang perusahaan untuk mendorong produktivitas agar tercipta bisnis yang berkelanjutan.

“Selain itu, hal tersebut juga selaras dengan penerapan prinsip-prinsip International Labour Organisation (ILO) dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak pekerja, termasuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta kesempatan bagi para bekerja untuk terus bertumbuh,” kata Anjar.

IDXChannel- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daop I Jakarta menambah operasional delapan kereta selama Juli 2024. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang.

Manager Humas Daop I Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan, penumpang yang berangkat dari Daop I Jakarta per Jumat hari ini mencapai 35.500 orang.

Berikut daftar kereta api tambahan untuk periode libur sekolah:

1. KA (7046A) Argo Parahyangan Tambahan relasi Gambir-Bandung, beroperasi tanggal 1-31 Juli 2024 dengan keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 22.15 Wib;

2. KA (7002A) Taksaka Tambahan relasi Gambir-yogyakarta, beroperasi tanggal 4-7 dan 11-14 Juli 2024 dengan keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 18.40 Wib;

3. KA (7004A) Taksaka Tambahan relasi Gambir-yogyakarta, beroperasi tanggal 4-7 dan 11-14 Juli 2024 dengan keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 05.50 Wib;

4. KA Tambahan Gmr-Slo relasi Gambir-Solo Balapan, beroperasi tanggal 1-2, 5-9, dan 12-14 Juii 2024 dengan keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 11.55 Wib;

5.. KA (80F) Manahan relasi Gambir-Solo Balapan, beroperasi tanggal 1, 4-8, 11-15, 18-22 dan 25-29 Juli 2024 dengan keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 10.30 Wib;

6. KA (82F) Manahan relasi Gambir-Solo Balapan, beroperasi tanggal 1, 4-8, 11-15, 18-22 dan 25-29 Juli 2024 dengan keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 22.50 Wib;

7. KA (7048A) Papandayan relasi Gambir-Garut, beroperasi tanggal 1-31 Juli 2024 dengan keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 06.30 Wib;

8. KA (7028A) Pangandaran relasi Gambir-Banjar, beroperasi tanggal 1-31 Juli 2024 dengan keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 09.30 Wib;

“Volume penumpang tertinggi terjadi pada Jumat lalu, lebih dari 36 ribu penumpang berangkat dari Jakarta,” ujar Ixfan.

(SAN)

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia mencapai US$ 140,2 pada Juni 2024. Nilai itu meningkat dibandingkan dengan posisi Mei 2024 sebesar US$ 139 miliar dan Juni 2023 sebesar US$ 137,5 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, kenaikan cadangan devisa tersebut karena didorong penerimaan pajak dan jasa.

"Kemudian dipengaruhi penarikan pinjaman luar negeri pemerintah di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah yang sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," kata Erwin dalam keterangan resmi, Jumat (5/7).

Erwin menuturkan posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Cadangan Devisa RI Masih Memadai

Dengan realisasi itu, Bank Indonesia memastikan cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal," kata Erwin.

Hal ini dibarengi prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus, sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional, imbal hasil investasi yang menarik dan terjaganya ketahanan eksternal.

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Seperti diketahui, cadangan devisa adalah kumpulan aset keuangan berupa mata uang asing dan instrumen keuangan lain yang dimiliki suatu negara. Cadangan devisa ini digunakan untuk membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran, menjaga stabilitas rupiah dan ketahanan ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyusun regulasi yang mengatur pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.

Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SPBE) Dinas Perhubungan Jakarta Zulkifli mengatakan, regulasi berbentuk peraturan daerah (perda) itu ditargetkan rampung tahun ini.

"Targetnya tahun ini selesai perdanya, kemudian diusulkan tahun depan ke DPRD," ujarnya setelah acara diskusi Instran di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Dia menyebut, isi perda tersebut tidak hanya mengatur jumlah penggunaan kendaraan pribadi tetapi juga mengatur Electronic Road Pricing (ERP), Low Emission Zone, manajemen parkir, dan pembatasan usia kendaraan.

"Perdanya itu isinya push strategy semua, namanya perda manajemen lalu lintas isinya 4 utama salah satunya ERP. Ini sekarang kami proses," ucapnya.

Dia mengungkapkan, regulasi tersebut dibuat untuk mengatasi kemacetan di Jakarta yang disebut disebabkan oleh minimnya penggunaan transportasi umum dan banyaknya jumlah kendaraan pribadi di wilayah ini.

Pasalnya, pada 2023 hanya 18,86 persen penduduk Jakarta yang menggunakan tranportasi umum.

Padahal sebanyak 87,5 persen penduduk Jakarta sudah bisa mengakses transportasi umum baik KRL, MRT, LRT, dan Transjakarta maupun yang feeder, mikrotrans, non-BRT di dekat lokasi asalnya.

Dia bilang, kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian sebesar Rp 100 triliun. Nilai kerugian itu berasal dari Rp 40 triliun biaya operasional kendaraan seperti bahan bakar minyak (BBM), oli, dan sebagainya yang terbuang akibat kemacetan.

Kemudian Rp 60 triliunnya berasal dari kerugian atas waktu yang dihabiskan selama perjalanan akibat macet, polusi udara, hingga kesehatan warga Jakarta.

"Kerugian Rp 100 triliun dihitung biaya waktu perjalanan, kemudian ada kerugian polusi udara yang menyebabkan kesehatan terganggu, dia sakit dan itu bisa dihitung, external cost itu akan dihitung. Itu total kerugian semua polusi udara, kesehatan, kemudian waktu tempuh," tuturnya.

JAKARTA, investor.id – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) diperpanjang masa tugasnya. Hal ini diperlukan agar satgas dapat melanjutkan dalam penyelesaian masalah terkait sisa aset yang belum tuntas.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, karena masih banyak aset-aset yang harus diselesaikan.

“Tentunya kita memerlukan perpanjangan dari Satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan yaitu terhadap obligor atau debitur," ujar Menko Polhukam Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Presiden Jokowi sebelumnya telah memperpanjang masa kerja Satgas BLBI sampai dengan 31 Desember 2024. Menko Polhukam Hadi juga menuturkan tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden terkait hal ini.

"Saat ini sedang disiapkan rancangan Perpres yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai kementerian/lembaga untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur," kata Menko Hadi.

"Di samping itu saya tadi juga meminta Satgas BLBI melengkapi ketentuan Pasal 26 ayat 6 PP Nomor 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis," tambahnya.

Satgas terus melakukan upaya penyelesaian terkait pengembalian aset secara bertahap. Hingga saat ini perolehan Satgas BLBI mencapai 38,2 triliun.

"Aset itu tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya sudah terdaftar dan penyelesaiannya akan kita lakukan secara bertahap. Itulah sebabnya kita minta agar satgas ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset-aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," terang Menko Hadi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News