TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh perusahaan tekstil besar Sritex yang dinyatakan pailit menjadi sorotan tajam sepekan terakhir. Pailit adalah istilah dalam dunia bisnis yang menyatakan kondisi debitur yang kesulitan menuntaskan utangnya.

Kondisi pailit berbeda dengan bangkrut meskipun keduanya merupakan kondisi yang paling dihindari perusahaan. Pailit dan bangkrut memiliki sistem dan implementasi yang berbeda.

Beda Antara Pailit dan Bangkrut

Dikutip dari ocbc.id, kondisi bangkrut umumnya lekat dengan istilah gulung tikar yang menggambarkan bahwa perusahaan mengalami kerugian besar hingga menjadikan perusahaan tersebut jatuh.

Penyebab bangkrut ialah karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat karena gagal menghasilkan keuntungan dan tidak bisa menutup kerugian yang terjadi. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

Dilansir dari bfi.co.id, menurut putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 18/PUU-VI/2008 hal. 27, kebangkrutan bisa terjadi karena faktor mismanajemen dan faktor eksternal di luar kewenangan pelaku usaha.

Sementara itu, pailit diartikan sebagai suatu keadaan perusahaan yang sedang kesulitan menuntaskan pembayaran meskipun kondisi keuangannya tergolong sehat dan baik-baik saja. Pailit adalah suatu proses yang menunjukkan bahwa seorang debitur sedang berada dalam kesulitan untuk menuntaskan pembayaran hutangnya kepada kreditur, hingga pada akhirnya pengadilan menyatakan pailit. Status pailit hanya dapat diberikan oleh lembaga pengadilan niaga.

Faktor utama yang menjadi penyebab pailit adalah lilitan utang. Bila merujuk pada Undang-Undang Kepailitan, perusahaan baru dinyatakan pailit jika tidak mampu melunasi lebih dari dua utang sekaligus ketika sudah jatuh tempo.

Pada dasarnya, pailit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau juga dikenal dengan sebutan UU Kepailitan.

Dilansir dari ocbc.id, status pailit hanya akan berlaku saat pengadilan niaga telah mengeluarkan putusan, baik dari kreditor maupun permohonan sendiri. Ketika debitur dinyatakan pailit, maka semua harta atau aset milik perusahaan harus dijual untuk melunasi tanggungannya kepada kreditur sesuai undang-undang atau keputusan pengadilan.

Baik bangkrut maupun pailit, kedua kondisi ini sama-sama bisa dihindari jika tata kelola keuangan perusahaan diatur sebaik mungkin.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menanggapi perihal mobilisasi kepala desa atau kades di Jawa Tengah yang berkumpul di salah satu hotel mewah dan diduga untuk pemenangan salah satu pasangan calon di Pilkada Jateng 2024.

Dia menilai mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah ada regulasi atau aturannya, sehingga kini tinggal ditegakkan saja aturan tersebut.

“Jadi kalau ada pihak atau salah satu kompetitor yang merasa bahwa ada kompetitor lain yang melakukan dianggap pelanggaran, ya diadukan saja. Kan kita ada Bawaslu, ada Gakkumdu,” pungkasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

Politikus Golkar ini turut mengimbau agar Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu bersikap independen dan objektif jika menangani suatu pelanggaran yang terjadi.

“Saya mengimbau bahwa Bawaslu harus betul-betul imparsial, independen, objektif. Nah kalau memang ditemukan pelanggaran, ya dikash sanksi saja hukuman, karena sudah cukup lengkap kok,” tuturnya.

Tak hanya itu, dia juga memandang bahwa keterlibatan dan peran masyarakat dalam mengawal Pilkada Serentak 2024 sangat penting.

“Jadi ya masyarakat bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga dia bisa jadi wasit, dia bisa membantu Bawaslu, bisa membantu penyelenggara pemilu, Gakkumdu,” katanya.

Jika nantinya memang masyarakat menemukan hal-hal yang tidak adil, lanjut Doli, masyarakat juga bisa ikut melakukan pengaduan.

Dilansir dari Antara, sebelumnya pada Jumat 25 Oktober, Bawaslu Kota Semarang menggerebek puluhan kepala desa yang sedang berkumpul di salah satu hotel mewah. Mereka diduga dimobilisasi untuk pemenangan salah satu pasangan calon.

Adapun, para kepala desa itu mengaku bagian sari Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Jateng. Mereka mempunyai slogan "Satu Komando Bersama Sampai Akhir".

Sementara itu, pada Senin 28 Oktober, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya sedang mendalami dugaan mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada Jawa Tengah 2024.

“Kami lagi menunggu informasi dari Bawaslu Kota Semarang. Apakah ini termasuk dugaan tindak pemilihan, ataupun pelanggaran netralitas, ataupun bukan pelanggaran,” katanya di kantor Bawaslu RI, Jakarta, dikutip dari Antara pada Rabu (30/10/2024).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) bersama Bappelitbang sebagai Ketua Satgas Penyelamatan Ekosistem Danau Toba bersama PT Indonesia Asahan Alumunium dan Perusahaan Umum Jasa Tirta I menggelar diskusi yang membahas Kualitas dan Kuantitas Air Danau Toba pada 24-25 Oktober lalu.

Diskusi ini juga melibatkan stakeholder berupa delapan OPD Pemkab di area Danau Toba yakni Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Taput, serta para anggota Satgas Penyelamatan Ekosistem Danau Toba.

Pada forum diskusi itu, dihadirkan Kepala Tim Wilayah 3 Bendungan dan Danau Kementerian PUPR, Idham Riyandho; Kasubdit Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL), Witono; dan perwakilan USAID IUWASH Tangguh, Adi Rahman.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan, Kementerian PUPR yang diwakili Novita Rahmadani sebagai keynote speaker menyampaikan beberapa strategi terkait pengelolaan sumber daya air (SDA), khususnya di kawasan WS Toba Asahan.

"Di antaranya, pengelolaan sumber daya air secara terpadu dari hulu ke hilir, pemanfaatan ruang dan sumber daya air agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta sinergitas dan kolaborasi antar stakeholder, pemerintah dan masyarakat bersama-sama bergandengan tangan untuk menciptakan sumber daya air di WS Toba Asahan," kata Novita dalam rilis resmi.

Diskusi grup ini diharapkan menjadi sarana bertukar ide, pikiran, dan gagasan agar dapat dituangkan dalam program kerja berkesinambungan para stakeholder, seiring landasan pelaksanaan kegiatan Satgas Penyelamatan Ekosistem Danau Toba yang menjadi upaya perbaikan kualitas air dan peningkatan kuantitas air Danau Toba.

Menurut para peserta, beragam program yang telah berjalan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga dunia usaha termasuk perusahaan BUMN PT Inalum dan PJT1 masih membutuhkan kolaborasi dan sinkronisasi guna mendapatkan penanganan secara komprehensif.

"Bagaimanapun Danau Toba adalah milik kita bersama yang menyokong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara," demikian pernyataan resmi Pemprov Sumut.

Sebelumnya, diketahui bahwa kualitas dan kuantits air Danau Toba saat ini tengah terancam. Beban pencemaran air yang tinggi, peningkatan sampah domestik-pariwisata, peningkatan kejadian alam/banjir/perubahan iklim, tingginya sedimentasi oleh perubahan kawasan sekitar Danau Toba adalah beberapa penyebab penurunan kualitas air Danau Toba dalam memenuhi baku mutu kelas 1, sehingga terjadi penurunan elevasi muka air Danau Toba.

Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi membuka pendaftaran beasiswa Indonesia-Austria Scholarship Programme (IASP) 2025. Ini merupakan beasiswa pendidikan jenjang doktor di perguruan tinggi Austria.

Beasiswa diperuntukkan bagi dosen tetap pada perguruan tinggi di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Buat dosen yang tertarik berikut syarat dan ketentuan serta cara daftarnya dikutip dari laman Dikti Kemdikbud:

Syarat dan ketentuan

1. Berstatus dosen tetap pada perguruan tinggi di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
3. Memiliki surat izin dari pemimpin perguruan tinggi asal (untuk dosen PTN) dan/atau dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah masing-masing (untuk dosen PTS)
4. Memiliki gelar magister, dengan tahun kelulusan maksimal 5 tahun pada tahun pendaftaran
5. Belum memiliki gelar doktor dan tidak sedang menempuh pendidikan jenjang doktor (on-going)
6. Memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris dengan ketentuan skor minimal, yaitu: TOEFL iBT® 90; atau TOEFL ITP® 550; atau IELTS™ 6,5, yang masih berlaku (maksimal dua tahun terakhir)
7. Mempunyai usulan penelitian (research proposal) 2-4 halaman (title, content, methodology, dan timetable), yang telah disetujui calon pembimbing/supervisor di perguruan tinggi Austria
8. Usia maksimal 35 tahun (pada 31 Desember tahun pendaftaran)
9. Memiliki CV dalam bahasa Inggris
10. Memiliki dua (2) buah surat rekomendasi akademik berbahasa Inggris (contoh: dari pembimbing magister atau atasan langsung)
11. Memiliki paspor yang masih berlaku (minimal 1 tahun)
12. Memiliki Letter of Acceptance (LoA) yang masih berlaku dan tidak bersyarat (unconditional) dari perguruan tinggi tujuan atau dari calon pembimbing/supervisor di perguruan tinggi tujuan
13. Memiliki ijazah dan transkrip nilai pendidikan program magister (dalam bahasa Inggris) sesuai aslinya
14. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah
15. Pelamar yang berstatus suami/istri dan memiliki bidang keilmuan yang sama, tidak diperkenankan melamar pada perguruan tinggi yang sama dan/atau dibimbing oleh supervisor yang sama.

Pendaftaran melalui laman https://beasiswadosen.kemdikbud.go.id dan memilih menu beasiswa Indonesia-Austria Scholarship Programme (IASP). Pendaftaran paling lambat 1 Maret 2025.
Informasi lebih lanjut terkait beasiswa IASP 2025 dapat dilihat di laman https://grants.at/en/ atau menghubungi administrator beasiswa luar negeri Direktorat Sumber Daya melalui email: bln.dikti@kemdikbud.go.id.

Baca juga: Beban Akademik Dosen Makin Berat, Sampai Lupa pada Khitahnya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Reporter: Rashif Usman | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten farmasi PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) optimistis bisa meraih pertumbuhan pendapatan dan laba bersih tahun ini. Kalbe Farma membidik pertumbuhan penjualan tumbuh high single digit mendekati 10%.

Director of Finance Accounting Kalbe Farma Kartika Setiabudy mengatakan bahwa Kalbe Farma memang mengincar pertumbuhan high single digit yaitu 6%-7% di tahun 2024.

Kartika bilang, kinerja keuangan hingga Juni 2024 yang dilaporkan sudah cukup selaras. Pertumbuhan penjualan berada di atas 7% dan secara margin atau bottom line tumbuh double digit sebesar 18%.

"Kami sudah komitmen bahwa KLBF tahun harus bisa memperbaiki bottom line. Tahun lalu kami underpressure secara marjin karena dampak berkepanjangan mulai dari covid-19, lanjut dengan global supply chain distruption sehingga memang agak tertekan dari sisi harga raw material," kata Kartika saat media visit Kontan.co.id di Jakarta, Rabu (30/10).

Kartika juga memberikan bocoran bahwa kinerja keuangan KLBF hingga periode September 2024 sudah sejalan dengan ekspektasi.

"Besok kita umumkan (kinerja keuangan per September). Sejalan dengan ekspektasi. Tidak ada kejutan-kejutan yang kurang baik. Semua sejalan, jadi kita cukup gembira," tambahnya.

Kartika juga menerangkan bahwa secara makro ekonomi, bisnis Kalbe yang berhadapan langsung dengan konsumen seperti produk kesehatan dan nutrisi tengah mengalami tekanan dari sisi market. Sementara, bisnis yang berasal dari obat resep dan alat kesehatan secara makro ekonomi sangat kondusif.

"Kita punya banyak inisiatif dari sisi obat resep dan juga alat kesehatan. Nah ini yang kita percaya, terus kita dorong supaya ini menjadi growth driver kita ke depan misalnya teknologi stem cell," ujar dia.

Selain itu, Kalbe juga sedang merintis bisnis lainnya seperti siklotron (cyclotron) atau radio farmasi yang mampu digunakan untuk mendeteksi dini kanker.

"Kita melihat beberapa bisnis seperti obat resep dan alat kesehatan yang akan menjadi pendorong pertumbuhan kita. Ini sejalan dengan pemerintah untuk mendorong TKDN di industri-industri untuk meningkatkan resilience kesehatan. Jadi kita bergerak ke arah sana," tutupnya.

Saham KLBF pada perdagangan Rabu (30/10) turun 0,62% atau berada di level Rp 1.605 per saham.

Equity Analyst Kanaka Hita Solvera William Wibowo mengatakan kepada Kontan Rabu (30/10) bahwa secara teknikal saham Kalbe masih berada di fase koreksi jangka pendek-menengah.

William merekomendasikan untuk buy on weakness saham BKLF dengan support Rp 1.450 dan resistance Rp 1.700.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut terdapat satu perusahaan dalam negeri yang minat untuk menggarap proyek Jalan Tol Puncak.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Triono Junoasmono (Yongki) menjelaskan bahwa saat ini proyek tersebut tengah dalam penyiapan pra-kualifikasi (pra-feasibility study).

“Yang puncak kan prakarsa ada Badan Usaha Prakarsa, nah nanti setelah itu mereka siapkan FS-nya jadi belum sampai FS ini,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Yongki menegaskan bahwa proyek tersebut direncanakan untuk digarap lewat proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Akan tetapi, dirinya masih belum dapat memastikan kapan proyek tersebut bakal dilelang. Hanya saja, dirinya menuturkan bahwa proyek tersebut tengah didalami untuk menunjang jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTT).

“Ada peminat yang mau memprakarsai, [perusahaannya] dalam negeri lewat KPBU,” tegasnya.

Sebelumnya, Jalan Tol Puncak diprediksi akan terbentang sepanjang 52 km dan terbagi menjadi 5 seksi. Tol Puncak akan terkoneksi dengan tol eksisting yakni Tol Bocimi yang akan disambungkan ke Cianjur.

Adapun, rencana pembangunan jalan Tol Caringin - Puncak - Cianjur sebelumnya telah disampaikan oleh mantan Kepala BPJT, Danang Parikesit, di mana estimasi biaya awal ditaksir sebesar Rp24,37 triliun.

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis.com, pembangunan Jalan Tol Caringin - Puncak - Cianjur mulanya merupakan prakarsa badan usaha yang dilakukan oleh PT Matrasarana Arsitama fan Swoosh Capital CFT.

Dalam kajian awal, biaya investasi tersebut dibutuhkan untuk pembangunan seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp3,1 triliun. Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp2,4 triliun.

Selanjutnya, seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp8,02 triliun. Lebih lanjut, untuk seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp9,07 triliun.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Impor daging jenis lembu (sapi dan kerbau) berpotensi mengalami lonjakan pada 2025 mendatang. Hal ini seiring langkah pemerintah yang hendak menggulirkan program makan bergizi gratis.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana mengatakan, salah satu menu makanan bergizi gratis akan mengandung protein hewani yang tentu diperoleh dari daging. Dari situ, kebutuhan daging untuk program makan bergizi gratis akan meningkat signifikan.

Tentu tidak mungkin seluruh kebutuhan daging tersebut didapat dari hasil produksi dalam negeri. Sebagai gambaran, Badan Pangan Nasional (Bapanas) pernah menyebut, total kebutuhan daging sapi-kerbau nasional mencapai 774.410 ton pada 2024 dengan produksi dalam negeri diperkirakan sebesar 268.324 ton. Adapun kuota impor daging tahun ini tercatat sebanyak 270.352 ton.

"Kemungkinan besar impor daging akan meningkat lebih tinggi pada tahun 2025," ujar Teguh, Rabu (30/10).

Pihak APPDI belum bisa memproyeksikan total kebutuhan impor daging lembu pada 2025 mendatang seiring berjalannya program makan bergizi gratis. Ini mengingat kuota impor daging ditetetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dalam negeri.

Lagi pula, Presiden Prabowo Subianto mengubah nomenklatur sejumlah kementerian, sehingga APPDI belum mengetahui secara pasti apakah pembahasan dan penetapan kuota impor daging akan dilakukan oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Ekonomi atau Bidang Pangan.

"Biasanya ada Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) untuk penetapan kuota impor daging pada bulan November nanti, tapi kami masih menanti kepastian siapa yang menangani program ini," ungkap dia.

Terlepas dari itu, APPDI memastikan para anggotanya siap mendukung kebijakan makan bergizi gratis dan memastikan pasokan daging untuk program tersebut dapat terpenuhi. Jika tidak ada gejolak ekonomi global, semestinya kegiatan impor daging pada 2025 dapat berjalan lancar.

Terlebih lagi, pemerintah sudah membuka pintu lebih lebar untuk mengimpor daging. Dahulu, daging yang diimpor Indonesia terkonsentrasi berasal dari Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Kanada. Sekarang Indonesia memiliki lebih banyak opsi untuk mengimpor daging, misalnya dari India dan Brazil.

Teguh juga menyebut, jika program makan bergizi gratis langsung dilaksanakan pada awal 2025, maka saat itu pula lonjakan impor daging lembu akan terjadi. Sebab, pada periode yang sama, para importir juga mesti menyiapkan lebih banyak pasokan daging untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran Idulfitri yang berlangsung pada kuartal I-2024.

Capaian impor daging

Sebagaimana diketahui, badan Pusat Statistik (BPS) menyebut realiasi impor daging lembu tercatat sebesar 99.120 ton pada Januari-September 2024. Volume impor ini setara dengan nilai US$ 375,68 juta.

Mayoritas impor daging Indonesia berasal dari Australia, India, dan AS. Rinciannya, impor daging dari Australia mencapai 71.400 ton, India 11.890 ton, dan AS 6.670 ton.

Teguh mengungkapkan, sebagian besar impor tersebut berupa daging beku yang telah terealisasi 70% sampai 80% dari total kuota impor daging tahun ini. APPDI juga menyebut Indonesia juga mengimpor daging dalam bentuk sapi hidup yang realisasinya sudah sekitar 30%--40%. Sapi hidup ini akan digemukkan selama tiga bulan paska diimpor, baru kemudian disembelih dan diolah dagingnya.

Berkaca pada realisasi tersebut, APPDI memandang bahwa bisnis importasi daging lembu masih sangat menjanjikan. Pasalnya, kebutuhan daging di Indonesia terus meningkat sedangkan produksi lokal terbatas..

"Faktanya banyak pihak yang masih melakukan impor daging, sehingga membuktikan bahwa bisnis ini masih mampu menghasilkan margin yang menguntungkan," pungkas Teguh.

Jakarta -

Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) memperkirakan groundbreaking proyek di Nusantara di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berlangsung tahun ini. Hal itu diungkap Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga.

"Kalau menurut saya sih perkirakan tahun ini ada," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Namun, ia tak merinci proyek apa yang bisa dimulai tahun ini. Saat ditanya sektornya, ia hanya menyebut campuran.

"Campur," kata Danis.

Lantas, apakah peresmian groundbreaking itu akan dilakukan Prabowo? Terkait hal tersebut, dia mengatakan, pihaknya selalu mempersiapkan proses investasi.

"Kita selalu menyiapkan, ada proses investasi kita siapkan, nanti soal groundbreaking siapanya yang menentukan dari Pak Presiden atau...," ujarnya.

Untuk diketahui, Otorita IKN mencatat sudah ada 51 pemrakarsa atau investor di IKN tahun ini. Proyek tersebut bukan proyek yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

"Pada dasarnya sampai dengan 2024 ini sudah terdapat 51 pemrakarsa yang telah melakukan groundbreaking di IKN, dan pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh eks Kementerian PUPR," kata Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto di Komisi II.

(acd/ara)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah membentuk 85 kantor satuan layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini sedang diuji coba di seluruh provinsi. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan, sejauh ini proyek uji coba tersebut telah beroperasi di dua titik lokasi yaitu di Warung Kiara, Sukabumi dan Bojong Koneng, Bogor.

“Sementara Kiara, Sukabumi dan Bojong Koneng, Bogor. Dibiayai Hamba Allah,” tuturnya melalui layanan perpesanan pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Sebelumnya, ia menjelaskan, program MBG memerlukan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari. Menurutnya, program ini ditargetkan untuk menjangkau 82,9 juta penerima dan membutuhkan anggaran Rp 400 triliun jika diimplementasikan penuh.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM (sumber daya manusia) masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari,” kata Dadan usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Dia menambahkan, anggaran Rp 800 miliar tersebut akan digunakan untuk membeli bahan baku pangan dari sektor pertanian. Dengan demikian, kata dia, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat merangsang peredaran uang yang signifikan di masyarakat.

Kendati demikian, Dadan menyebutkan, mekanisme sistematis penerapan proyek uji coba MBG juga belum sempurna. “Karena memang kita baru tahun ini, negara kita akan melaksanakan program makan bergizi," katanya beberapa waktu lalu.

Dari keterangan Dadan, kisaran harga untuk setiap kotak yang dibagikan juga bersifat fluktuatif atau tidak menentu. “Tergantung bahan yang dimasak,” ujarnya.

Sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, progam MBG mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Adapun, berdasarkan pernyataan penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi mekanisme pendanaan untuk mendukung program ini masih dalam perbincangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Alif Ilham Fajriadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi investasi sektor mineral dan batubara (minerba) per Oktober mencapai US$ 4,98 miliar atau sekitar 62% dari total rencana 2024 sebesar US$ 8,08 miliar.

Sebagai gambaran, sepanjang 2023 Kementerian ESDM melaporkan realisasi investasi sektor minerba mencapai US$ 7,46 miliar atau setara Rp 116,61 triliun (asumsi kurs Rp15.631 per dolar AS) sepanjang 2023.

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) per 20 Juni 2024, investasi sektor minerba mencapai US$ 3,62 miliar atau 44,83% dari target.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq mengungkapkan angka realisasi investasi terbaru sudah mencapai 62% atau sebesar US$ 4,98 miliar.

"Perbedaan data [dari MODI] karena masalah terlambat update saja. Saat ini sedang proses update," kata Julian kepada Kontan, Rabu (30/10).

Julian menuturkan, salah satu kendala mengapa realisasi investasi masih 62% pada tahun ini lantaran ada penyesuaian strategi usaha dari badan usaha yang menyebabkan perubahan prioritas investasi dan procurement sehingga mundur dari jadwal.

Untuk menggapai target investasi pada tahun ini, Kementerian ESDM dalam waktu dekat akan mengadakan beberapa event seperti Asean Mining Conference di Bali dan Mining Expo di Jakarta untuk memberi informasi kepada pelaku usaha tentang potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menilai ada tiga faktor yang mempengaruhi nilai investasi minerba masih di kisaran 62% walaupun pada semester I-2024 hasilnya cukup tumbuh.

Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan belum tercapainya investasi bisa jadi terpengaruh dari perizinan. Sebab, selama ini dalam pembangunan infrastruktur diwajibkan mengurus perizinan yang memakan waktu cukup lama.

Catatan Kontan, Kementerian ESDM era Menteri Bahlil Lahadalia menegaskan perizinan di sektor minerba dan migas tidak akan memakan waktu lebih dari satu tahun.

Kedua, sulitnya pembiayaan turut berpengaruh terhadap tren investasi di sektor minerba, terutama pengaruh pembiayaan.

Selain itu, kata Gita, dalam menunjang investasi biasanya juga didukung dengan pembelian alat berat, di mana dalam hal ini harus indent cukup lama.

"Penundaan kegiatan ini berpengaruh juga pada pencatatan keuangan yang mungkin baru terjadi di penghujung tahun," kata Gita kepada Kontan, Rabu (30/10).

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Rita Susilawati mengatakan, masih rendahnya capaian investasi dikarenakan beberapa kendala di antaranya kebijakan restrukturisasi dan prioritisasi keuangan dari beberapa badan usaha sehingga memutuskan menunda investasi serta proses pengadaan barang/jasa yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana.

"Kami masih optimistis untuk dapat mencapai target mengingat angka tersebut adalah komitmen yang kami dapatkan dari para pelaku usaha. Kami rutin melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan memanggil pelaku usaha dan mengidentifikasi kendala serta bottleneck dalam project-project mereka," kata Rita kepada Kontan, Kamis (12/9).

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Rita, pada semester akhir realisasi akan meningkat dengan signifikan karena efek dari penundaan kegiatan-kegiatan sehingga pencatatan keuangan baru terjadi di akhir tahun.

"Kami masih optimistis bahwa investasi tahun ini dapat tercapai sesuai target yaitu US$ 8,08 miliar. Terlebih, investasi Freeport Indonesia dan Amman Mineral belum masuk cut off Agustus sehingga terdapat potensi realisasi yang lebih besar," ujar Rita.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konsistensi Bank Mandiri dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan terus diwujudkan lewat penerapan prinsip Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola) atau ESG. Hal ini terwujud melalui peningkatan yang konsisten dalam portofolio berkelanjutan.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengungkapkan, hingga September 2024, total portofolio berkelanjutan Bank Mandiri telah tumbuh sebesar 12,8 persen atau mencapai Rp 285 triliun jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, komposisi portofolio hijau tumbuh signifikan 16,4 persen (yoy) menjadi Rp 142 triliun.

Sementara itu, kontribusi dari sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap portofolio tersebut telah mencapai sebesar Rp 10 triliun dengan tren peningkatan setiap tahunnya. “Ke depannya, kami akan terus meningkatkan layanan ESG kami, khususnya pada instrumen keuangan berkelanjutan seperti Sustainability-Linked Loan, Green Loan, Corporate-in-Transition Financing, dan Social Loan di berbagai sektor,” kata Darmawan dalam Paparan Kinerja Keuangan Kuartal III 2024 Bank Mandiri di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dia mengatakan, Bank Mandiri fokus pada pengembangan bisnis berkelanjutan di sektor potensial seperti pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, energi terbarukan hingga pengelolaan limbah.

Pada kuartal III 2024 realisasi kredit Bank Mandiri secara konsolidasi mencapai 20,8 persen secara year on year (yoy) menjadi Rp 1.590 triliun. Pertumbuhan ini antara lain ditopang oleh kredit segmen wholesale yang merupakan core business Bank Mandiri. Capaian tersebut diikuti dengan kualitas aset yang terjaga dan semakin membaik, tercermin secara bank-only rasio kredit bermasalah atau rasio NPL Bank Mandiri sebesar 0,97 persen atau menurun 39 basis poin (bps) secara tahunan.

Terbukti, hingga akhir September 2024 Bank Mandiri membukukan pertumbuhan kredit di seluruh segmen. Adapun, pertumbuhan terbesar masih ditopang oleh kredit segmen korporasi yang mencatat pertumbuhan 29,4 persen (yoy) menjadi Rp 581 triliun di akhir kuartal III 2024. Tak hanya itu, pertumbuhan kredit Bank Mandiri juga ikut didorong oleh segmen mikro produktif dan SME yang masing-masing tumbuh 13,04 persen dan 13,7 persen secara tahunan di akhir September 2024.

BANDUNG, iNews.id - Sebanyak 25 wanita muda terjaring razia Satpol PP Kota Bandung, Selasa (29/10/2024) malam. Mereka diduga melakukan praktik prostitusi di beberapa apartemen dan hotel melati. 

Selain puluhan wanita muda, petugas Satpol PP juga menindak para penjual minuman keras (miras), obat keras dan pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan kawasan.

"Total 46 orang menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Markas Satpol PP Kota Bandung, Rabu (30/10/2024)," ujar Kasi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kota Bandung Mujahid Syuhada, Rabu (30/10/2024).

Dia menyampaikan, sidang tipiring dilaksanakan di Mako Satpol PP Kota Bandung bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (30/10/2024). 

"Sebanyak 46 orang yang disidang itu merupakan hasil dari razia yang dilaksanakan sejak Senin (28/10/2024) hingga Selasa (29/10/2024)," ucapnya.

Untuk kasus asusila dan prostitusi, kata dia petugas Satpol PP mengamankan 25 wanita muda di apartemen kawasan Cihampelas dan hotel melati.

Sedangkan kasus miras sebanyak enam orang, usaha tanpa izin obat G lima orang dan pedagang kaki lima sebanyak 10 orang pelanggar. Mereka dikenakan sanksi denda mulai dari Rp350.000 hingga Rp2 juta.

Dia menuturkan, jika tidak bisa membayar denda maka dikenakan kurungan tiga hingga tujuh hari. "Kalau gak bisa subsider kurungan tiga sampai tujuh hari," tuturnya.

Menurutnya, Satpol PP Kota Bandung mengapresiasi masyarakat yang terus melaporkan kasus penyakit masyarakat di lapangan. Sehingga petugas bisa segera melakukan tindakan.

Editor: Kurnia Illahi