Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengusulkan agar tanah sitaan kasus korupsi dibangun jadi perumahan rakyat.

Usulan itu disampaikan Maruarar dalam rapat dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (29/10). Ara mengaku telah berbicara dengan Jaksa Agung dan Dirjen Kementerian Keuangan untuk membahas rencana tersebut.

"Saya sudah bicara Dirjen Menteri Keuangan, kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat. Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil," kata Ara.

"Saya sudah ketemu Jaksa Agung di Banten saja ada 1.000 hektare," imbuh dia.

Mantan politisi PDIP itu menyoroti banyak aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan guru yang tak memiliki rumah. Menurut Ara, rencana itu tidak sulit jika semua pemangku kebijakan menyetujui.

Ara pun meminta izin DPR agar rencana itu bisa langsung dieksekusi. Ia menuturkan pekan depan rencana itu bisa langsung dibahas bersama kementerian terkait dalam rapat di Komisi V.

"Ini harus ada keputusan politik. Bagaimana sitaan ini, boleh enggak barang sitaan ini diambil negara dan kita kembalikan buat rakyat harganya jadi sangat murah jadi kita langsung berjalan," kata Ara.

"Kalau di ruang rapat ini izinkan minggu depan ketemu di sini ada Menteri Keuangan, BPKP, ATR setengah masalah ini selesai ketua," ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendukung kerja sama antarlembaga untuk mencapai swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

Dalam kerja sama mencapai swasembada pangan itu, Arief mengatakan, Bapanas berperan mendorong stabilitas pangan yang berujung terkendalinya inflasi, khususnya komoditas pangan bergejolak volatile food. Inflasi, kata dia, tidak boleh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, Arief mengatakan diperlukan penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Cadangan ini digunakan untuk intervensi stabilitas pangan, baik berupa operasi pasar murah untuk bantuan pangan maupun kondisi kedaruratan seperti bencana.

Untuk memenuhi stok CPP tersebut, eks Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/ Holding BUMN Pangan ID FOOD itu mengatakan prioritas utama Bapanas adalah produksi dari dalam negeri. Ia mengatakan, CPP hari ini yang relatif kuat baru komoditas beras, dengan stok mencapai sekitar 1,5 juta ton.

“Kami meyakini ketahanan pangan (harus) berbasis kemandirian pangan dan kedaulatan pangan sehingga produksi pangan dari dalam negeri ini menjadi sangat penting," kata Arief yang dilantik menjadi Kepala Bapanas oleh Presiden Joko Widodo sejak 21 Februari 2022 itu, dikutip dari keterangan tertulis.

Arief mengatakan siap berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Ia memandang kerja sama ini diperlukan karena mustahil mewujudkan swasembada pangan seorang diri. Kerja sama itu, menurut dia, semakin kuat dengan adanya Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin Zulkifli Hasan alias Zulhas.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan merupakan lembaga baru dibentuk untuk mendukung target pemerintahan Prabowo mewujudkan swasembada pangan. Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden pada Ahad, 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia di bawah pemerintahannya.

IDXChannel - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2025 sebesar Rp91,14 triliun.

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, besaran APBD itu terdiri dari pendapatan daerah Rp81,68 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp9,45 triliun. Serta belanja daerah sebesar Rp82,32 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8,81 triliun.

"Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp91,14 triliun apakah dapat disetujui?” tanya Khoirudin dalam rapat Banggar dikutip Selasa (29/10/2024).

“Setuju” jawab seluruh Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta.

Setelah melalui pembahasan panjang, Khoirudin menyebut tahapan selanjutnya yakni penandatangan kesepahaman (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI terhadap KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025 yang rencananya akan dilaksanakan Jumat (1/11/2024).

"Pelaksanaan penandatangan MOU Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 November 2024," kata Khoirudin.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengumumkan bahwa pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terkait uji materil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

Gugatan ini diajukan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI AGN, KPBI, FSPMI, dan beberapa buruh outsourcing yang di-PHK.

“Putusan ini sangat krusial bagi masa depan dunia kerja di Indonesia, mengingat banyaknya pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja,” ujarnya, Selasa (29/10/2024).

Said menegaskan, KSPI dan Partai Buruh mendesak agar MK mengabulkan seluruh petitum yang diajukan, terutama terkait pencabutan pasal-pasal yang merugikan pekerja.

"Kami meminta MK untuk menghapus aturan tentang upah murah, outsourcing seumur hidup, PHK yang dipermudah, pesangon rendah, karyawan kontrak tanpa periode yang jelas, tenaga kerja asing unskilled yang masuk tanpa izin, serta penghapusan hak cuti panjang dan cuti melahirkan dengan upah penuh," ujarnya.

Salah satu masalah yang disorot adalah praktik PHK yang dipermudah dengan hanya melalui pesan singkat seperti WhatsApp. “Bahkan, PHK sekarang bisa dilakukan hanya lewat WhatsApp dan disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja. Ini jelas kebijakan neoliberal yang sangat merugikan buruh,” tambah Said Iqbal.

Selain itu, KSPI dan Partai Buruh juga mengkritisi kebijakan pesangon rendah yang diterapkan dalam UU Cipta Kerja. Sebelumnya, pekerja yang di-PHK bisa mendapatkan pesangon hingga dua kali lipat dari aturan lama.

"Sekarang, pekerja yang di-PHK hanya bisa mendapatkan 0,5 kali pesangon, bahkan mereka yang bekerja bertahun-tahun hanya mendapat 10 juta rupiah. Ini jelas kapitalisme yang sangat eksploitatif," tegasnya.

Terkait rencana aksi pada 31 Oktober, ribuan buruh dari berbagai sektor industri akan menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi. “Kami berharap pihak kepolisian tidak melakukan penyekatan di Patung Kuda. Kami hanya ingin mengawal keputusan MK dan mencari keadilan. Ini adalah aksi damai dan konstitusional,” ujar Said.

Aksi serupa juga akan digelar di berbagai wilayah Indonesia, seperti kantor gubernur, bupati, walikota, atau DPRD di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Batam, Makassar, Banjarmasin, Gorontalo, dan kota-kota industri lainnya.

Ribuan buruh dari berbagai sektor seperti otomotif, elektronik, farmasi, kesehatan, transportasi, dan garmen akan terlibat dalam aksi serentak ini. Dengan demikian, di seluruh Indonesia, aksi akan melibatkan puluhan ribu buruh.

KOMPAS.com -Budisatrio Djiwandono resmi terpilih sebagai Ketua Umum PP Perbasi masa kepengurusan 2024-2028.

Politikus Partai Gerindra itu terpilih secara aklamasi di hari kedua dalam rangkaian Munas Perbasi yang berlangsung dari 28-30 Oktober 2024.

Munas Perbasi berlangsung di Hotel Grand Mercure Jakarta, Kemayoran, Selasa (29/10/2024).

Dalam pembukaannya, Budisatrio bercerita terlebih dahulu hobi basketnya dimulai sejak kecil.

Ia mengidolakan pemain Chicago Bulls, Michael Jordan.

Tak lama selepas itu, ia mulai memaparkan visi serta misi kepengurusan.

Visi: "Olahraga Basket Mencapai Industri dan Prestasi Menuju Indonesia Emas 2045"

"Olahraga bukan sekadar arena mencari kebugaran tapi juga menjadi industri dan bisa memberikan dampak. Bisa menciptakan lapangan kerja," kata Budisatrio dalam sambutannya.

Setelah penyampaian visinya, Budi memaparkan delapan misi.

Misi:

1. Memperkuat koordinasi organisasi PP Perbasi dengan Perbasi Daerah maupun dengan stakeholder baik itu di pusat, di daerah, maupun swasta

2. Melakukan rehabilitasi infrastruktur di daerah baik sarana maupun prasarana bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta

3. Mendorong penambahan pelatih, wasit, technical delegate, statistik, table official yang berstandar dan berlisensi FIBA.

4. PP Perbasi akan rutin menyelenggarakan event internasional baik kelompok umur maupun senior.

5. Menyelenggarakan Liga 3X3 baik putra maupun putri. Dari kelompok umur (14-18 tahun), remaja (19-23), profesional (memperkuat IBL).

6. Menjalankan program mini basket secara merata keseluruh Indonesia.

7. Membangun inklusifitas di dalam budaya olahraga bola basket.

8. Support 400 juta setiap pengprov. Untuk menunjang program daerah Perbasi memberikan support dana 400 juta kepada Pengprov (100 juta/tahun).

Selepas pemaparan, pimpinan sidang menanyakan mengenai kesediaan Budisatrio sebagai Ketum PP Perbasi 2024-2028.

"Dengan hormat dan segala kerendahan hati saya bersedia dan siap," jelas Budisatrio.

"Kami pimpinan sidang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kami menetapkan bapak Budisatrio Djiwandono dengan sah dan secara aklamasi disahkan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Perbasi periode 2024-2028," ujar pimpinan sidang, Andi Hermawan.

Budisatrio bakal dibantu tim formatur yang terdiri dari tujuh orang. Mereka akan membantu Ketua Umum dalam menyusun kepengurusan Perbasi Pusat 2024-2028.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengagendakan Pembacaan putusan gugatan praperadilan yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melawan Jampidsus Kejaksaan Agung, karena belum menetapkan RBS dalam perkara tindak pidana korupsi niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Adapun pembacaan putusan akan dilaksanakan Rabu (30/10/2024), sekitar pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ketua MAKI Boyamin Saiman berharap, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa mengabulkan tuntutannya.

"Semoga hakim mengabulkan gugatan praperadilan dan memerintahkan Jampidsus segera menetapkan RBS sebagai Tersangka Korupsi Timah menyusul yang sudah disidangkan pokok perkaranya seperti Harvey Moeis dkk," katanya kepada KONTAN, Selasa (29/10/2024)

MAKI menyebutkan, berdasarkan bukti P-3 Kejagung menyebut bahwa kerugian perekonomian negara dalam kasus penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah mencapai Rp. 271 triliun.

Selanjutnya, Jampidsus telah memeriksa RBS sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022.

Boyamin menjelaskan, dalam preaperadilan, MAKI bersama pihak kuasa hukum telah membuktikan berdasarkan dokumen yang di serahkan pada hakim dan ahli termasuk juga Jampidsus Kejagung, yang mana dalam dokumen tersebut menunjukkan RBS terlibat dalam tindak pidana korupsi timah sebagai inisiator untuk melakukan pertemuan-pertemuan, memberikan modal senilai Rp 50 miliar, dan menerima keuntungan awal senilai Rp.27 miliar. RBS juga menjadi koordinator konsorsium yang mengatur semua hal.

Sebelumnya, MAKI menggugat praperadilan Kejaksaan Agung atas penanganan kasus korupsi tata niaga timah. Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan Juni 2024 lantaran Korps Adyaksa itu dalam penyelidikannya tidak menyasar kepada pemilik keuntungan paling besar, yaitu RBS.

RBS ditengarai ikut menerima aliran dana korupsi PT Timah. RBS sudah dipanggil sebagai saksi dua kali. Terakhir, Kejagung sempat memeriksa RBS sebagai saksi pada 1 April lalu. RBS diperiksa sekitar 13 jam oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung. Sampai hari ini, RBS masih berstatus saksi.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2024. Persamuhan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Politikus yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan, rapat ini merupakan koordinasi antarlembaga untuk mencapai target-target pemerintah, terutama swasembada pangan. Ia mengatakan, kunci-kunci untuk mewujudkan target itu adalah kerja sama antarlembaga.

Eks Menteri Perdagangan itu mencontohkan, Kementerian Pertanian merupakan pemangku kebijakan utama di sektor produksi. Menurut dia, banyak kementerian dan lembaga lainnya yang harus terlibat di sektor ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dapat mendukung ketersediaan air dan irigasi. Badan usaha milik negara (BUMN) pangan mengurus pupuk, bibit, dan benih. Sedangkan Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas lahan pertanian.

"Oleh karena itu penting adanya koordinasi, dan kita ini satu tim sehingga goal-nya itu adalah untuk mencapai swasembada pada 2028 nanti," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, dikutip dari keterangan tertulis.

Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Selain itu, hadir pula Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar.

Kemenko Bidang Pangan merupakan lembaga baru dibentuk untuk mendukung target pemerintahan Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan. Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden pada Ahad, 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo menargetkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia di bawah pemerintahannya.

Untuk mencapai swasembada pangan, ia akan dibantu oleh para pakar. Prabowo optimistis swasembada pangan akan terwujud paling lambat empat hingga lima tahun ke depan.

"Saudara-saudara, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Prabowo.

Saat ini Indonesia merupakan salah satu pengimpor pangan terbesar di dunia. Hal tersebut tercermin dari indeks ketahanan pangan Indonesia yang masih rendah, yakni berada di posisi 63 dari 113 negara pada 2023.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 350.000 ton pada 2015. Padahal, saat itu Indonesia dinyatakan surplus gula.

Hal tersebut menjadi penyebab pria yang akrab disapa Tom Lembong itu kini ditetapkan tersangka oleh tim penyidik di Jampidsus Kejagung, Selasa (29/10/2024).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan hasil rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 silam menyimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor dari luar negeri.

Namun, Tom Lembong yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 atau periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta.

"Akan tetapi pada tahun yang sama 2015 Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 350.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," jelas Qohari pada konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

Di sisi lain, peraturan yang ada yakni Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No.257/2004 mengatur bahwa impor gula kristal hanya boleh diimpor oleh BUMN. Namun, pada izin persetujuan yang dikeluarkan oleh Tom, impor itu dilakukan oleh swasta PT AP.

"Dan impor gula kristal tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri," lanjut Qohari.

Selanjutnya, pada 28 Desember 2015. kementerian-kementerian di bawah Kemenko Perekonomian menggelar rapat ihwal Indonesia yang disebut bakal mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton di 2016. Pemerintah pun menggelar rapat untuk membahas stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional.

Pada rentang waktu November-Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdangan Indonesia (Persero) atau PPI memerintahkan P, selaku Staf Senior Manajer Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Padahal, timpal Qohari, impor yang boleh dilakukan untuk pemenuhan stok dan stabilasi harga seharusnya gula impor putih, dan hanya boleh dilakukan oleh BUMN.

Tidak hanya itu, izin industri kedelapan perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih itu sebenarnya adalah produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman dan farmasi.

Setelah impor dilakukan oleh kedelapan perusahaan, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, Kejagung menduga senyatanya gula itu dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya.

Harga yang dipatok untuk gula itu yakni Rp16.000 per kg, atau lebih tinggi dari HET saat itu Rp13.000 per kg dan tidak dilakukan operasi pasar.

Alhasil, PT PPI berhasil mendapatkan fee sebesar Rp105 per kg dari delapan perusahaan yang melakukan importasi dan pengolahan gula kristal mentah ke gula putih tersebut.

"Bahwa kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, negara dirugikan sebesar kurang lebih Rp400 miliar," pungkasnya.

Dengan demikian, Kejagung menetapkan dua orang tersangka yaitu TTL selaku Mendag Periode 2015-2016 serta CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI 2015-2016.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 350.000 ton pada 2015. Padahal, saat itu Indonesia dinyatakan surplus gula.

Hal tersebut menjadi penyebab pria yang akrab disapa Tom Lembong itu kini ditetapkan tersangka oleh tim penyidik di Jampidsus Kejagung, Selasa (29/10/2024).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan hasil rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 silam menyimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor dari luar negeri.

Namun, Tom Lembong yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 atau periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta.

"Akan tetapi pada tahun yang sama 2015 Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 350.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," jelas Qohari pada konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

Di sisi lain, peraturan yang ada yakni Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No.257/2004 mengatur bahwa impor gula kristal hanya boleh diimpor oleh BUMN. Namun, pada izin persetujuan yang dikeluarkan oleh Tom, impor itu dilakukan oleh swasta PT AP.

"Dan impor gula kristal tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri," lanjut Qohari.

Selanjutnya, pada 28 Desember 2015. kementerian-kementerian di bawah Kemenko Perekonomian menggelar rapat ihwal Indonesia yang disebut bakal mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton di 2016. Pemerintah pun menggelar rapat untuk membahas stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional.

Pada rentang waktu November-Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdangan Indonesia (Persero) atau PPI memerintahkan P, selaku Staf Senior Manajer Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Padahal, timpal Qohari, impor yang boleh dilakukan untuk pemenuhan stok dan stabilasi harga seharusnya gula impor putih, dan hanya boleh dilakukan oleh BUMN.

Tidak hanya itu, izin industri kedelapan perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih itu sebenarnya adalah produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman dan farmasi.

Setelah impor dilakukan oleh kedelapan perusahaan, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, Kejagung menduga senyatanya gula itu dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya.

Harga yang dipatok untuk gula itu yakni Rp16.000 per kg, atau lebih tinggi dari HET saat itu Rp13.000 per kg dan tidak dilakukan operasi pasar.

Alhasil, PT PPI berhasil mendapatkan fee sebesar Rp105 per kg dari delapan perusahaan yang melakukan importasi dan pengolahan gula kristal mentah ke gula putih tersebut.

"Bahwa kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, negara dirugikan sebesar kurang lebih Rp400 miliar," pungkasnya.

Dengan demikian, Kejagung menetapkan dua orang tersangka yaitu TTL selaku Mendag Periode 2015-2016 serta CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI 2015-2016.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2024. Persamuhan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Politikus yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan, rapat ini merupakan koordinasi antarlembaga untuk mencapai target-target pemerintah, terutama swasembada pangan. Ia mengatakan, kunci-kunci untuk mewujudkan target itu adalah kerja sama antarlembaga.

Eks Menteri Perdagangan itu mencontohkan, Kementerian Pertanian merupakan pemangku kebijakan utama di sektor produksi. Menurut dia, banyak kementerian dan lembaga lainnya yang harus terlibat di sektor ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dapat mendukung ketersediaan air dan irigasi. Badan usaha milik negara (BUMN) pangan mengurus pupuk, bibit, dan benih. Sedangkan Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas lahan pertanian.

"Oleh karena itu penting adanya koordinasi, dan kita ini satu tim sehingga goal-nya itu adalah untuk mencapai swasembada pada 2028 nanti," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, dikutip dari keterangan tertulis.

Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Selain itu, hadir pula Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar.

Kemenko Bidang Pangan merupakan lembaga baru dibentuk untuk mendukung target pemerintahan Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan. Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden pada Ahad, 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo menargetkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia di bawah pemerintahannya.

Untuk mencapai swasembada pangan, ia akan dibantu oleh para pakar. Prabowo optimistis swasembada pangan akan terwujud paling lambat empat hingga lima tahun ke depan.

"Saudara-saudara, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Prabowo.

Saat ini Indonesia merupakan salah satu pengimpor pangan terbesar di dunia. Hal tersebut tercermin dari indeks ketahanan pangan Indonesia yang masih rendah, yakni berada di posisi 63 dari 113 negara pada 2023.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk memperbaiki regulasi yang mengatur aktivitas online travel agent (OTA) asing agar bisa dikenakan pajak.

Sebab, selama ini pemerintah tidak bisa menarik pajak dari para OTA asing ini lantaran mereka tidak memiliki badan usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menegaskan, regulasi terkait OTA asing perlu diperbaiki lantaran merugikan pengusaha hotel dalam negeri.

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak.

Para agen perjalanan asing itu kerap meminta pajak komisi dalam jumlah besar dan membebankan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada pihak hotel.

"Itu harus diatur ulang, siapa sih yang memungut, siapa yang dipungut dan siapa yang membayar ke pemerintah. Itu harus clear terlebih dahulu oleh pemerintah," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Namun, dia menegaskan, pihak yang memperbaiki regulasi terkait OTA asing ini haruslah orang-orang yang memahami seluk-beluk pariwisata.

Mengingat agen perjalanan erat hubungannya dengan sektor pariwisata yang menjadi sumber pendapatan negara yang diandalkan Indonesia.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, pemerintah menargetkan peningkatan nilai devisa pariwisata sebesar 22,10 miliar dollar AS, serta kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan meningkat menjadi 4,6 persen.

"Pariwisata itu luas, mencakup transportasi, akomodasi, dan atraksi. Jika semuanya digabungkan, mungkin kontribusinya bisa lebih dari 5 persen," ucapnya.

UNSPLASH/PH B Ilustrasi hotel.

Sementara itu, Pengamat Pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menuturkan, OTA asing yang beroperasi tanpa mematuhi aturan lokal ini menghambat sektor pariwisata.

Menurutnya, kondisi ini merugikan pelaku usaha lokal, terutama di sektor akomodasi, dan menciptakan ketidakadilan di pasar.

"Salah satu masalah utama adalah OTA asing yang tidak memiliki badan usaha tetap (BUT) dan tidak dikenakan pajak, sementara pelaku lokal harus menanggung pajak yang tinggi," tutur Chusmeru.

Dia mengungkapkan, OTA asing sering memaksa hotel untuk mengikuti harga yang mereka tetapkan, yang tentu merugikan pendapatan hotel lokal.

Oleh karenanya, dia menganggap isu ini perlu menjadi prioritas dalam program 100 hari kerja Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, yang tidak hanya akan melindungi pelaku usaha lokal tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih adil.

"Penting bagi pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan jelas mengenai regulasi OTA, termasuk kewajiban pembayaran pajak," kata dia.

Ditjen Pajak awasi OTA asing yang belum bayar pajak

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan terus mengawasi online travel agent (OTA) asing yang belum membayar pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan pihaknya telah menunjuk OTA asing yang telah memenuhi kriteria untuk pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

"DJP akan terus melakukan pengawasan dan secara berkala menunjuk pelaku usaha ekonomi digital yang sudah memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN PMSE," kata Dwi di Jakarta, Senin (18/3/2024) seperti dilansir Antara.

Dia menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2022 telah mengatur pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut wajib untuk menarik pajak atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia.

Bukti pemungutan dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dibayar.

Sampai saat ini, DJP telah menunjuk beberapa OTA asing sebagai pemungut PPN PMSE, antara lain Booking.com, Hotels.com, dan Travelscape.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk memperbaiki regulasi yang mengatur aktivitas online travel agent (OTA) asing agar bisa dikenakan pajak.

Sebab, selama ini pemerintah tidak bisa menarik pajak dari para OTA asing ini lantaran mereka tidak memiliki badan usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menegaskan, regulasi terkait OTA asing perlu diperbaiki lantaran merugikan pengusaha hotel dalam negeri.

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak.

Para agen perjalanan asing itu kerap meminta pajak komisi dalam jumlah besar dan membebankan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada pihak hotel.

"Itu harus diatur ulang, siapa sih yang memungut, siapa yang dipungut dan siapa yang membayar ke pemerintah. Itu harus clear terlebih dahulu oleh pemerintah," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Namun, dia menegaskan, pihak yang memperbaiki regulasi terkait OTA asing ini haruslah orang-orang yang memahami seluk-beluk pariwisata.

Mengingat agen perjalanan erat hubungannya dengan sektor pariwisata yang menjadi sumber pendapatan negara yang diandalkan Indonesia.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, pemerintah menargetkan peningkatan nilai devisa pariwisata sebesar 22,10 miliar dollar AS, serta kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan meningkat menjadi 4,6 persen.

"Pariwisata itu luas, mencakup transportasi, akomodasi, dan atraksi. Jika semuanya digabungkan, mungkin kontribusinya bisa lebih dari 5 persen," ucapnya.

UNSPLASH/PH B Ilustrasi hotel.

Sementara itu, Pengamat Pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menuturkan, OTA asing yang beroperasi tanpa mematuhi aturan lokal ini menghambat sektor pariwisata.

Menurutnya, kondisi ini merugikan pelaku usaha lokal, terutama di sektor akomodasi, dan menciptakan ketidakadilan di pasar.

"Salah satu masalah utama adalah OTA asing yang tidak memiliki badan usaha tetap (BUT) dan tidak dikenakan pajak, sementara pelaku lokal harus menanggung pajak yang tinggi," tutur Chusmeru.

Dia mengungkapkan, OTA asing sering memaksa hotel untuk mengikuti harga yang mereka tetapkan, yang tentu merugikan pendapatan hotel lokal.

Oleh karenanya, dia menganggap isu ini perlu menjadi prioritas dalam program 100 hari kerja Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, yang tidak hanya akan melindungi pelaku usaha lokal tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih adil.

"Penting bagi pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan jelas mengenai regulasi OTA, termasuk kewajiban pembayaran pajak," kata dia.

Ditjen Pajak awasi OTA asing yang belum bayar pajak

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan terus mengawasi online travel agent (OTA) asing yang belum membayar pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan pihaknya telah menunjuk OTA asing yang telah memenuhi kriteria untuk pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

"DJP akan terus melakukan pengawasan dan secara berkala menunjuk pelaku usaha ekonomi digital yang sudah memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN PMSE," kata Dwi di Jakarta, Senin (18/3/2024) seperti dilansir Antara.

Dia menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2022 telah mengatur pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut wajib untuk menarik pajak atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia.

Bukti pemungutan dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dibayar.

Sampai saat ini, DJP telah menunjuk beberapa OTA asing sebagai pemungut PPN PMSE, antara lain Booking.com, Hotels.com, dan Travelscape.