Bisnis.com, JAKARTA – Saham emiten terafiliasi Mayapada Group, PT Sona Topas Tourism Industry Tbk. (SONA) mendadak melejit ratusan persen selama sepekan, tak lama setelah otoritas Bursa membuka suspensi saham perseroan.

Berdasarkan data RTI Infokom pada perdagangan sesi pertama, Selasa (29/10/2024), saham SONA melonjak 13,59% dari posisi harga kemarin menuju Rp8.150 per saham.

Jika ditarik lebih jauh, harga saham emiten yang bergerak di sektor pariwisata ini sudah melompat 162,90% dalam sepekan terakhir. Sementara itu, secara year to date (YtD), saham SONA mengalami kenaikan 699,02%.

Ini bukan kali pertama saham SONA bergerak volatil. Selama 2 bulan terakhir, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sedikitnya dua kali memberhentikan sementara perdagangan saham SONA, masing-masing pada 25 September dan 27 September 2024.

Otoritas bursa menyatakan penghentian sementara saham SONA disebabkan oleh peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Kondisi ini membuat BEI merasa perlu mensuspensi SONA sebagai upaya menjaga perlindungan investor.

BEI akhirnya membuka kembali suspensi SONA pada 14 Oktober 2024. Sepekan setelah gembok dibuka, saham emiten yang melantai pada 1992 ini sempat memerah. Namun, setelahnya saham SONA naik signifikan selama 21–29 Oktober.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyampaikan bahwa pergerakan harga saham SONA kini sudah mencapai titik jenuh beli.

“Secara teknikal, SONA sudah extremely overbought, sehingga investor direkomendasikan untuk menjual di saat harga mencapai level tertinggi [sell on strength],” ujar Nafan kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Sebelumnya, Presiden Direktur SONA Wong Budi Setiawan menuturkan bahwa saat ini pihaknya sedang membangun kembali performa perusahaan usai diterpa pandemi Covid-19. Salah satunya dengan membenahi rencana kerja.

“Berbagai perencanaan kami benahi, termasuk perkembangan bisnis perseroan di kota-kota lain di Indonesia, selain Bali dan Jakarta,” ungkap Wong Budi Setiawan dalam surat kepada BEI pada 8 Oktober lalu.

Pembenahan dilakukan setelah perseroan menutup Toko Bali Galleria yang dimiliki oleh salah satu entitas anak pada 1 September 2024. Wong menjelaskan penutupan itu dikarenakan toko bebas bea belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi, serta diperparah oleh melemahnya perekonomian dunia.

Kendati demikian, Wong menyatakan bahwa emiten Mayapada Group itu kini secara aktif mengikuti tender di berbagai wilayah dan bandara, termasuk membuka opsi untuk melakukan ekspansi di luar bandara seperti kereta, halte MRT, dan lainnya.

“Hal ini bertujuan agar perseroan mampu menambah kehadiran toko-toko perseroan dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan ke depan,” pungkasnya.

Sampai dengan semester I/2024, SONA mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp374,84 miliar. Perolehan itu meningkat 20,02% dibandingkan periode sama tahun lalu yang meraih pendapatan Rp312,32 miliar.

Pendapatan usaha SONA ditopang oleh penjualan bebas bea sebesar Rp188,31 miliar, penjualan ritel mencapai Rp186,35 miliar, penjualan tiket bersih Rp113,64 juta, dan penjualan voucer hotel berkontribusi Rp66,92 juta.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, SONA meraih laba bersih sebesar Rp7,43 miliar pada semester I/2024. Capaian ini berbalik dari kinerja tahun lalu yang membukukan rugi bersih Rp10,51 miliar.

“Perseroan memandang positif prospek usaha ke depan, seiring dengan berlalunya pandemi Covid-19, perjalanan udara meningkat, dan banyaknya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Indonesia,” kata Wong.

------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.770 per dolar AS pada Selasa (29/10) sore. Mata uang Garuda melemah 46 poin atau minus 0,30 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah ke posisi Rp15.760 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Mata uang di kawasan Asia terpantau dominan melemah. Tercatat, won Korea Selatan melemah 0,02 persen, peso Filipina minus 0,03 persen, baht Thailand minus 0,07 persen, dan ringgit Malaysia 0,21 persen.

Kemudian dolar Singapura melemah 0,13 persen dan yuan China minus 0,15 persen. Di sisi lain yen Jepang menguat 0,05 persen dan dolar Hong Kong plus 0,02 persen.

Sementara, mata uang negara maju bergerak bervariasi. Poundsterling Inggris menguat 0,08 persen, euro Eropa menguat 0,05 persen, dan dolar Kanada naik 0,03 persen.

Sedangkan dolar Australia melemah 0,26 persen dan franc Swiss minus 0,14 persen.

Analis pasar uang Lukman Leong mengatakan rupiah dan mata uang regional pada umumnya melemah terhadap dolar AS di tengah kekhawatiran seputar potensi Donald Trump memenangkan Pilpres AS.

Menurutnya, kemenangan Trump dalam Pilpres AS mengartikan inflasi yang lebih tinggi dan prospek pemangkasan suku bunga Bank Sentral AS The Fed yang lebih kecil.

"Investor juga mengantisipasi data inflasi Indonesia pekan ini yang diperkirakan akan kembali turun sehingga menaikkan harapan pemangkasan suku bunga oleh BI," kata Lukman kepada CNNIndonesia.com.

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mendorong peningkatan eksporPapua yang memiliki potensi sangat besar.

Oleh karenanya, Kemenkeu melalui Special Mission Vehicle (SMV) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank terus menjalankan mandat untuk menciptakan eksportir baru.

Salah satu program utamanya adalah Coaching Program for New Exporter (CPNE), yang kali ini diikuti sekitar 27 usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Jayapura, Papua, pada 21-22 Oktober 2024.

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Meirijal Nur menyatakan, UMKM memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

Untuk itu, program CPNE diharapkan mampu melahirkan eksportir baru dari Papua.

“Kemenkeu memandang bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian daerah dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (19/10/2024).

Untuk itu, Kemenkeu melalui LPEI akan memberikan pelatihan intensif agar mereka dapat menjadi eksportir.

Sementara itu, UMKM yang sudah aktif mengekspor akan mendapatkan pelatihan lebih lanjut dari LPEI untuk meningkatkan skala ekspor mereka.

“Pelatihan eksportir seperti ini merupakan suatu langkah untuk mendorong peningkatkan pertumbuhan UMKM dalam memenuhi peran strategis pembangunan ekonomi nasional,” kata Meirijal.

Untuk diketahui, Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi ekspor yang sangat besar, baik di sektor migas maupun nonmigas.

Produk-produk non-migas yang menjadi andalan ekspor Papua, meliputi kayu, produk olahan kayu, ikan, hewan air lainnya, serta berbagai produk unggulan lainnya.

Potensi besar itu menjadikan Papua sebagai salah satu pemain penting dalam mendorong pertumbuhan ekspor nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024 menunjukkan, ekspor produksi dari Papua mengalami lonjakan signifikan, yakni meningkat hingga 174,56 persen atau senilai 9.367 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Jumlah itu menggambarkan bahwa Papua memiliki kapasitas yang terus berkembang dan berpeluang untuk lebih menggerakkan roda ekonomi provinsi, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengembangan UMKM lewat CPNE

Kepala Divisi SMEs Advisory Service LPEI, Maria Sidabutar, menjelaskan program CPNE sebelumnya telah sukses dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Papua.

Hingga saat ini, lebih dari 5.000 pelaku UMKM dari berbagai provinsi telah mendapatkan pendampingan dan pelatihan melalui CPNE.

CPNE ini memberikan pendampingan dari awal hingga proses business matching dengan buyers internasional.

Melalui konsistensi dan tekad kuat, pelaku UMKM Papua diharapkan dapat menjadi eksportir yang sukses di pasar global.

Maria mengatakan, banyak dari mereka yang berhasil menjadi eksportir baru dengan berbagai komoditas unggulan, seperti produk perikanan, kerajinan, dan komoditas lokal.

“Kami berharap Bapak dan Ibu CPNE Papua dapat mengikuti jejak keberhasilan tersebut dengan mengikuti setiap tahap CPNE secara berkesinambungan. Sebab, konsistensi dan tekad kuat sangat dibutuhkan untuk menjadi eksportir,” ujarnya.

Maria berharap, dengan mengikuti program ini, para pelaku UMKM dari Papua bisa menjadi eksportir yang siap mendunia.

Sementra itu, Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku Kristijanindyati Puspitasari mengatakan, Provinsi Papua memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar.

Provinsi ini memiliki hasil hutan dan laut yang melimpah, seperti kerajinan, ukiran Asmat, tas noken, ikan, udang, lobster, mutiara, serta produk perkebunan seperti kakao, kopi, vanili, dan kelapa sawit.

Meski demikian, banyak pelaku UMKM di Papua yang masih menghadapi kesulitan dalam melakukan ekspor.

“Melalui program CPNE ini, para pelaku UMKM Papua dapat menjadi eksportir baru dan memperluas jangkauan pasar mereka,” ujarnya.

Kemenkeu berharap, kata Kristijanindyati, ilmu yang diberikan dalam kegiatan ini dapat diimplementasikan dan dikembangkan untuk membuat produk UMKM Papua semakin dikenal di dunia internasional.

Testimoni peserta

Frans, pemilik UMKM Paon Sida, salah satu pelaku UMKM yang mengikuti program CPNE Papua mengatakan, program itu memberikan pengalaman, wawasan, dan kesempatan pertama belajar tentang ekspor.

“Ternyata ekspor sebenarnya tidak sulit, tetapi perlu dipelajari lebih mendalam,” ungkapanya.

Frans berharap, kegiatan itu terus berlanjut dengan program lanjutan yang dapat membimbing para UMKM di Jayapura menjadi eksportir yang andal.

Harapan serupa juga diungkapkan Rini Eko Setiyani, pemilik UMKM Ririn Foods, UMKM asal Jayapura yang mengolah sagu Papua menjadi aneka kue kukis.

“Kesempatan mengikuti program CPNE dari Kemenkeu dan LPEI menjadi motivasi kami untuk segera ekspor,” ujarnya.

Rini mengatakan, ilmu yang diberikan akan diaplikasikan, mulai dari menyusun company profile, hingga membuat kemasan standar ekspor.

“Program ini bermanfaat bagi kami dan terus berlanjut sampai kami bisa ekspor.” ungkapnya.

Kegiatan CPNE Papua merupakan wujud konkret kehadiran negara untuk mendorong terciptanya eksportir baru di kawasan timur Indonesia.

Kegiatan itu tidak lepas dari kemitraan yang kuat antara LPEI dengan Kemenkeu Satu Papua.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan kinerja keuangan industri perbankan syariah baik dari segi pembiayaan, aset hingga dana pihak ketiga tercatat melampaui capaian kinerja perbankan nasional.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi melaporkan aset perbankan syariah pada Agustus 2024 tumbuh mencapai 10,37% secara tahunan alias year-on-year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan nasional sebesar 9,36% secara yoy.

“Dari sisi pertumbuhan bisnis, kita sadar bahwa industri perbankan syariah dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan perbankan nasional,” ujarnya dalam Konferensi Pers BSI Kuartal III/2024, Selasa (29/10/2024).

Selanjutnya, pembiayaan perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan dobel digit yaitu sebesar 11,65% secara year-on-year, sementara pertumbuhan kredit perbankan nasional sedikit di bawah yaitu sebesar 11,30%.

Kemudian, dari pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah juga masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan nasional. Tercatat, perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 11,40% secara yoy, sedangkan perbankan nasional hanya tumbuh sebesar 7% secara yoy.

Terkait kinerja, BSI sendiri membukukan laba bersih Rp5,1 triliun pada kuartal III/2024. Capaian ini naik 21,6% yoy dibandingkan periode sebelumnya Rp4,2 triliun kuartal III/2023.

Berdasarkan publikasi laporan keuangan di Harian Bisnis Indonesia pada Selasa (29/10/2024), BRIS mencatatkan pendapatan setelah distribusi bagi hasil tumbuh 4,56% yoy menjadi Rp13,46 triliun per September 2024 dari sebelumnya Rp12,87 triliun per September 2023. Net Operating Margin (NOM) bank pun naik menjadi 2,81% dari sebelumnya 2,57%.

Pada fungsi intermediasi, pembiayaan BSI naik 15,32% yoy menjadi Rp266,46 triliun per September 2024 dari sebelumnya Rp231,06 triliun per September 2023. Alhasil, aset terkerek naik 15,91% yoy menjadi Rp370,72 triliun dari sebelumnya Rp319,85 triliun.

Kemudian, BSI telah menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp301,22 triliun, per September 2024 naik 14,92% yoy dari sebelumnya Rp262,12 triliun per September 2023. Adapun, dana murah BSI menyentuh Rp185,83 triliun tumbuh 18,88% yoy dari sebelumnya Rp156,31 triliun.

Jakarta -

Produksi beras dalam negeri pada akhir 2024 dan awal 2025 diperkirakan menurun. Untuk menjaga ketahanan pangan sampai awal tahun 2025, pemerintah membuka opsi impor beras 1 juta ton.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan produksi beras pada akhir tahun akan mengalami penurunan. Seperti pada produksi Oktober 2024, diprediksi 2,48 juta ton atau lebih rendah dari kebutuhan sebulan 2,58 juta ton.

Kemudian, November diprediksi produksi hanya 1,73 juta ton atau kurang 950 ribu dari kebutuhan 2,5 juta ton, dan Desember 1,19 juta ton atau kurang 1,4 juta ton dari konsumsi 2,5 juta ton.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut memang ada opsi impor 1 juta ton beras untuk cadangan pangan pemerintah. Namun, langkah itu diakui akan tidak mudah dilakukan.

"Ya memang kita terutang, harusnya kan kita impor 1 juta lagi. Tapi tadi baru dapet laporan, prosesnya harus business-to-business karena India ini pernah melarang, setelah dilarang itu kalau dia G2G, harus persidang parlemen, rumit lagi," kata Zulhas ditemui di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Namun, Zulhas mengatakan impor itu masih sebuah opsi. Pemerintah masih akan melihat bagaimana produksi beras akhir dan awal 2025.

"Kalau kurang pun tahun depan, kita lihat, mungkin bisa kurang sedikit atau bisa tidak. Karena pak Mentan kan sudah habis-habisan nih, sudah hampir 100 ribu yang sudah sawah bisa ditanami," jelasnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi mengatakan opsi tambahan impor 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Karena prediksi BPS produksi beras pada Desember 2024-Februari 2024 di bawah angka kebutuhan konsumsi.

"Sambil kita juga memperkuat produksi dalam negeri, itu memang ada tambahan 1 juta ton (impor). Satu juta ton itu tentunya melihat neraca produksi kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya bisa melewati Februari," terangnya.

Arief menegaskan pemerintah akan tetap menggenjot produksi dalam negeri. Tetapi di sisi lain, diakui memang produksi di akhir dan awal tahun biasanya di bawah jumlah konsumsi.

Dia juga menegaskan tambahan impor 1 juta ton itu belum didatangkan tahun ini. Karena saat ini pemerintah masih menyelesaikan importasi 3,6 juta ton.

Adapun kuota impor beras pemerintah tahun ini mencapai 3,6 juta ton. Realisasinya baru 2,4 juta ton dan akan masuk lagi sekitar 1,2 juta ton lagi sampai akhir 2024.

"Pokoknya kita doakan produksi dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan," pungkasnya.

(ada/das)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana menambah kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) seiring adanya perkiraan penurunan produksi beras nasional sebesar 2,43% tahun ini.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pengadaan 1 juta ton beras impor telah mempertimbangkan neraca produksi dan perkiraan cadangan beras yang harus dimiliki hingga Februari 2025.

“Itu memang ada tambahan 1 juta ton. 1 juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa melewati bulan Februari,” tutur Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Sejalan dengan hal itu, Arief menyebut bahwa pemerintah tengah memperkuat produksi beras dalam negeri. Dia menuturkan, produksi beras pada Desember-Februari secara historis mengalami penurunan sehingga diperlukan cadangan pangan.

Apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional, maka pemerintah akan memenuhi cadangan pangan melalui pengadaan dari luar negeri.

“Kita semua sudah mengupayakan produksi dalam negeri tetapi proyeksi dari BPS itu memang kurang, kita harus ada cadangan,” tutur Arief.

Adapun, pemerintah pada tahun ini sepakat untuk mendatangkan 3,6 juta ton beras impor. Merujuk Prognosa Neraca Pangan per 25 September 2024, realisasi impor beras Januari-Agustus 2024 mencapai 2,9 juta ton, sementara pada September-Desember 2024 pemerintah berencana mendatangkan 1,5 juta ton beras. Dengan demikian, total impor beras tahun ini mencapai 4,4 juta ton.

Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporannya mencatat, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diramal mencapai 30,34 juta. Jumlah tersebut turun 760.000 ton atau 2,44% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Penurunan produksi terjadi pada periode Januari-April 2024 sebesar 1,91 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu. Kendati begitu, BPS mencatat bahwa pada periode Mei—Agustus dan periode September—Desember produksi beras diperkirakan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

Sementara itu, total konsumsi beras pada periode Januari-Desember 2024 mencapai 30,92 juta ton, atau meningkat 310.000 ton dibandingkan periode yang sama pada 2023.

AurumXchange, salah satu platform crypto exchange yang pernah populer di dunia darknet, kini menghadapi dakwaan berat dari otoritas hukum AS. Maximiliano Pilipis, pria berusia 53 tahun yang merupakan operator platform tersebut, dituduh memfasilitasi transaksi ilegal kripto dengan nilai jutaan dolar, termasuk aliran dana dari Silk Road, pasar gelap daring yang telah lama ditutup oleh penegak hukum. 

Kasus penggunaan kripto untuk transaksi ilegal ini kembali menarik perhatian publik mengingat AurumXchange diduga mengantongi biaya layanan yang besar dari setiap transaksinya, dengan perkiraan nilai transaksi mencapai jutaan dolar. 

Terindikasi Memfasilitasi Transaksi Ilegal Kripto

Maximiliano Pilipis, yang sebelumnya tinggal di Noblesville, Indiana, didakwa oleh dewan juri federal atas lima tuduhan pencucian uang dan dua tuduhan terkait pelanggaran pajak. 

Menurut dokumen dakwaan tersebut, Pilipis diduga telah menjalankan AurumXchange tanpa izin resmi dalam waktu yang cukup lama.

“Dari sekitar tahun 2009 hingga 2013, Pilipis mendirikan dan mengoperasikan AurumXchange untuk memungkinkan individu menukarkan Bitcoin dan mata uang virtual lainnya dengan dolar AS, serta mata uang resmi dan virtual lainnya,” ungkap dokumen tersebut.

Berdasarkan dakwaan, Pilipis dan AurumXchange diduga mengumpulkan biaya transaksi senilai jutaan dolar, termasuk lebih dari 10.000 Bitcoin yang setara dengan US$1,2 juta pada saat itu.

Sementara aktivitas transaksi ilegal kripto secara keseluruhan tercatat menurun pada tahun 2023 dengan nilai sekitar US$24,2 miliar, transaksi yang terkait dengan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang justru menunjukkan tren peningkatan signifikan.

Peningkatan Transaksi Ilegal Kripto – Chainalysis

Penggunaan coin crypto untuk transaksi ilegal yang semakin meluas menjadi tantangan bagi penegak hukum, yang kini harus memperkuat kolaborasi internasional untuk mengatasi aktivitas ilegal yang melibatkan mata uang digital ini.

Peran AurumXchange dalam Transaksi Ilegal Silk Road

Di bawah undang-undang federal AS, semua bisnis pengiriman uang diwajibkan mematuhi regulasi yang mencakup verifikasi identitas pelanggan (KYC), pendaftaran dengan Departemen Keuangan, serta pelaporan rutin kepada pemerintah. 

Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan, melawan tindak pencucian uang, meminimalisir kripto untuk transaksi ilegal dan memperkuat keamanan nasional. 

Namun, Pilipis diduga mengabaikan aturan-aturan ini, sehingga membuat AurumXchange menjadi jalur potensial bagi aliran dana dari aktivitas transaksi ilegal kripto. 

Menurut pengungkapan di pengadilan, AurumXchange diduga telah memfasilitasi sejumlah besar transaksi ilegal kripto dengan nominal yang cukup besar.

“AurumXchange digunakan untuk melakukan lebih dari 100.000 transaksi, yang menghasilkan transfer dana lebih dari US$30 juta,” sebagaimana tercantum pada dokumen tersebut.

Sebagian dana yang diproses oleh AurumXchange diduga berasal dari akun-akun di Silk Road, sebuah marketplace anonim di darkweb yang menjadi tempat transaksi ilegal, termasuk perdagangan narkoba. 

Silk Road sendiri telah dihentikan oleh penegak hukum pada tahun 2013, bersamaan dengan penutupan operasi AurumXchange. 

Dampak Hukum yang Mengintai Pengguna Kripto 

Kasus AurumXchange ini semakin menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency dan kebutuhan untuk memastikan bahwa transaksi diawasi dengan baik guna mencegah penyalahgunaan kripto untuk transaksi ilegal. 

Pilipis juga dilaporkan mulai mengkonversi aset hasil transaksi ilegalnya menjadi dolar AS, yang kemudian digunakan untuk membeli properti serta untuk berbagai pengeluaran pribadi.

“Sekitar tahun 2018, ia mulai mengkonversi hasilnya menjadi dolar AS, yang kemudian ia investasikan dan gunakan, termasuk pembelian properti di Arcadia dan Noblesville, Indiana,” jelas dokumen tersebut.

Jika terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, Pilipis terancam menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda mencapai US$250.000. Tuntutan hukum ini seakan menjadi sinyal peringatan bagi pelaku lainnya di sektor ini bahwa transaksi ilegal kripto tidak akan luput dari perhatian penegak hukum. [dp]

BADUNG, iNews.id - Dalam rangka menghormati Hari Sumpah Pemuda yang merupakan momentum bersejarah sebagai awal terbentuknya pergerakan Organisasi Pemuda di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 dengan tema 'Maju Bersama Indonesia Raya' di Lapangan Puspem Badung, Mangupraja Mandala, Senin (28/10/2024).

Pj Sekda Badung IB. Surya Suamba selaku Inspektur Upacara dan dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Badung, Forkopimda Badung, Pimpinan Perangkat Daerah beserta Pegawai Pemkab Badung, TNI/Polri, Organisasi Kepemudaan serta pelajar.

Dalam kesempatan tersebut, IB. Surya Suamba mengatakan, peringatan sumpah pemuda bertujuan untuk mengingat perjuangan-perjuangan pendahulu serta sebagai hari bersatunya pemuda Indonesia.

“Pada hari peringatan sumpah pemuda ini kita mengingat kembali perjuangan pendahulu kita berkaitan dengan bersatunya pemuda Indonesia. Jadi dengan peringatan sumpah pemuda kita berharap pemuda-pemuda Indonesia tetap bersatu dan yang paling penting adalah bagaimana menyatu mengisi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

Surya Suamba menambahkan, sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda saat ini memiliki tantangan yaitu harus mampu kreatif dalam hal membangun pertumbuhan perekonomian. Tentunya dengan belajar, bekerja, serta ikut aktif dalam pelayanan kemasyarakatan.

“Tantangan generasi muda saat ini yaitu bagaimana pemuda harus mampu kreatif dan inovatif. Kreatif dalam hal ikut berperan aktif membangun pertumbuhan ekonomi, dengan belajar, bekerja serta ikut aktif dalam pelayanan kepemudaan dan kemasyarakatan,” tambahnya.

Sementara, dalam sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Ario Bimo Nandito Ariotedjo yang disampaikan Pj Sekda Badung menekankan, bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda dapat dijadikan sebagai momentum untuk bersama-sama mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia.

Hal ini dapat dilakukan dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan Indonesia sesuai dengan potensi dan passion masing-masing.

Kemudian, memperbaiki kepedulian kepada pemuda Indonesia melalui perbaikan pelayanan kepemudaan, tata kelola pelayanan kepemudaan dan dukungan sumber daya, hingga kondisi kepemudaan Indonesia menjadi lebih baik yang tercermin dengan kenaikan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Editor: Anindita Trinoviana

BADUNG, iNews.id - Dalam rangka menghormati Hari Sumpah Pemuda yang merupakan momentum bersejarah sebagai awal terbentuknya pergerakan Organisasi Pemuda di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 dengan tema 'Maju Bersama Indonesia Raya' di Lapangan Puspem Badung, Mangupraja Mandala, Senin (28/10/2024).

Pj Sekda Badung IB. Surya Suamba selaku Inspektur Upacara dan dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Badung, Forkopimda Badung, Pimpinan Perangkat Daerah beserta Pegawai Pemkab Badung, TNI/Polri, Organisasi Kepemudaan serta pelajar.

Dalam kesempatan tersebut, IB. Surya Suamba mengatakan, peringatan sumpah pemuda bertujuan untuk mengingat perjuangan-perjuangan pendahulu serta sebagai hari bersatunya pemuda Indonesia.

“Pada hari peringatan sumpah pemuda ini kita mengingat kembali perjuangan pendahulu kita berkaitan dengan bersatunya pemuda Indonesia. Jadi dengan peringatan sumpah pemuda kita berharap pemuda-pemuda Indonesia tetap bersatu dan yang paling penting adalah bagaimana menyatu mengisi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

Surya Suamba menambahkan, sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda saat ini memiliki tantangan yaitu harus mampu kreatif dalam hal membangun pertumbuhan perekonomian. Tentunya dengan belajar, bekerja, serta ikut aktif dalam pelayanan kemasyarakatan.

“Tantangan generasi muda saat ini yaitu bagaimana pemuda harus mampu kreatif dan inovatif. Kreatif dalam hal ikut berperan aktif membangun pertumbuhan ekonomi, dengan belajar, bekerja serta ikut aktif dalam pelayanan kepemudaan dan kemasyarakatan,” tambahnya.

Sementara, dalam sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Ario Bimo Nandito Ariotedjo yang disampaikan Pj Sekda Badung menekankan, bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda dapat dijadikan sebagai momentum untuk bersama-sama mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia.

Hal ini dapat dilakukan dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan Indonesia sesuai dengan potensi dan passion masing-masing.

Kemudian, memperbaiki kepedulian kepada pemuda Indonesia melalui perbaikan pelayanan kepemudaan, tata kelola pelayanan kepemudaan dan dukungan sumber daya, hingga kondisi kepemudaan Indonesia menjadi lebih baik yang tercermin dengan kenaikan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Editor: Anindita Trinoviana

Jakarta (ANTARA) - Indonesia saat ini berada dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, dengan fenomena deflasi yang telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat deflasi pada September 2024 mencapai 0,12 persen, yang merupakan level terdalam dalam lima tahun terakhir.

Sayangnya, penurunan harga ini bukan disebabkan oleh peningkatan daya beli, melainkan karena lemahnya permintaan masyarakat, terutama di kelas menengah ke bawah. Banyak orang yang terpaksa mengandalkan tabungan untuk mencukupi kebutuhan pokok, sebagaimana ditunjukkan oleh data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Agustus 2024, yang mencatat pertumbuhan simpanan di bawah Rp 100 juta hanya sebesar 0,8 persen secara year-to-date.

Situasi ekonomi yang sulit ini diperparah dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mencapai lebih dari 53.000 pekerja hingga Oktober 2024. Kehilangan pekerjaan ini semakin mengurangi daya beli dan memperparah kondisi konsumsi masyarakat yang sudah lesu​. Dengan menurunnya daya beli, masyarakat bahkan sulit menjangkau bahan pokok yang harganya lebih rendah.

Deflasi ini bukanlah keuntungan, melainkan tanda bahaya karena lemahnya permintaan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.

Di tengah kondisi tersebut, ancaman inflasi ekstrem bisa muncul tiba-tiba akibat ketidakstabilan geopolitik, seperti konflik di Timur Tengah yang berdampak pada harga energi global. Jika harga energi melonjak, maka biaya distribusi kebutuhan pokok dalam negeri pun akan terdampak, sehingga harga barang-barang penting bisa ikut naik.

Kondisi ini dapat semakin memburuk apabila terjadi panic buying, baik di dalam negeri maupun oleh negara-negara tetangga yang berupaya mengamankan persediaan. Ketika permintaan mendadak melonjak sementara pasokan terbatas, harga bahan pokok yang sebelumnya menurun bisa melambung tinggi, menyebabkan inflasi ekstrem di dalam negeri. Masyarakat yang sudah kesulitan akibat deflasi akan menghadapi tantangan lebih besar dengan harga kebutuhan yang melambung.

Untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi ini, langkah-langkah antisipatif sangat diperlukan agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi potensi inflasi ekstrem di tengah deflasi berkepanjangan.

Mengelola pengeluaran secara bijak adalah langkah pertama yang penting untuk menjaga stabilitas keuangan rumah tangga. Dalam menghadapi ketidakpastian harga, masyarakat perlu memprioritaskan anggaran pada pembelanjaan yang besifat penting dan mendesak yakni kebutuhan pokok seperti pangan, energi, dan kesehatan. Mengurangi pengeluaran untuk barang-barang yang tidak penting dan atau tidak mendesak juga akan membantu menyeimbangkan anggaran dan mempersiapkan diri menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Anggaran yang ketat dan pemantauan ketat terhadap pengeluaran dapat menjadi strategi yang efektif.

Meningkatkan ketahanan pangan pribadi adalah salah satu solusi di tengah kondisi ini. Selain menanam sayuran di pekarangan rumah, masyarakat juga dapat mencoba metode hidroponik yang tidak memerlukan area luas dan memungkinkan pemenuhan kebutuhan sayuran segar secara mandiri.

Langkah lain yang efektif adalah membeli bahan pangan dari reseller UMKM yang bekerja langsung dengan petani atau produsen. Dengan cara ini, masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar tanpa harus melalui tengkulak, yang sering kali menaikkan harga secara berlebihan, terutama dalam situasi pasokan terbatas.

Dengan membeli dari UMKM yang menjaga hubungan langsung dengan petani, masyarakat tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mendukung pendapatan pelaku UMKM lokal. Pendekatan ini memastikan harga tetap stabil dan terjangkau, sekaligus memotong rantai distribusi panjang yang seringkali menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak.

Diversifikasi sumber pendapatan sangat dianjurkan di tengah ketidakpastian ekonomi. Bergantung pada satu sumber penghasilan dapat menjadi risiko besar dalam kondisi seperti ini. Usaha sampingan, seperti berjualan online atau menawarkan jasa sesuai keterampilan, dapat memberikan pendapatan tambahan. Pendapatan ekstra ini dapat menjadi penopang yang bermanfaat untuk menghadapi kenaikan harga barang pokok dan menjaga stabilitas keuangan rumah tangga.

Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar adalah langkah penting lainnya. Bagi masyarakat yang biasanya mengandalkan kendaraan pribadi, beralih ke transportasi umum atau memanfaatkan layanan transportasi berbasis aplikasi dapat membantu mengurangi pengeluaran bahan bakar. Selain itu, untuk jarak yang lebih pendek, berjalan kaki atau bersepeda dapat menghemat biaya bahan bakar sekaligus memberikan manfaat kesehatan tambahan.

Investasi pada aset yang aman adalah langkah bijak dalam menjaga nilai kekayaan dari dampak inflasi. Dalam situasi ketidakpastian, menghindari investasi berisiko tinggi dan memilih aset yang lebih stabil seperti emas atau simpanan dalam bentuk mata uang asing dapat melindungi kekayaan dari penurunan nilai. Emas cenderung stabil dan sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Simpanan dalam mata uang asing yang lebih kuat juga bisa menjadi pilihan untuk menjaga daya beli.

Menjaga solidaritas sosial dan memperkuat jaringan komunitas adalah cara lain untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Membangun komunitas berbagi sumber daya atau barter barang kebutuhan pokok dapat membantu mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan meningkatkan rasa kebersamaan di lingkungan sekitar. Dengan saling mendukung, masyarakat dapat lebih mudah melewati masa sulit dan memperkuat ketahanan sosial secara kolektif.

Mengantisipasi potensi peningkatan kriminalitas juga perlu dipertimbangkan, terutama jika inflasi ekstrem benar-benar terjadi. Ketika kondisi ekonomi sulit, potensi tindak kriminal seperti pencurian dapat meningkat.

Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan keamanan lingkungan, seperti dengan mengaktifkan ronda malam atau memasang CCTV serta penerangan yang memadai di sekitar rumah. Kewaspadaan diri juga penting, seperti menghindari membawa barang berharga di tempat umum dan memberikan pemahaman dasar keamanan kepada seluruh anggota keluarga.

Dengan menerapkan langkah-langkah antisipatif ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi berbagai dampak ketidakpastian ekonomi yang mungkin timbul. Ketika harga turun namun daya beli tetap rendah, sementara ancaman inflasi semakin nyata, kesiapan dalam menyesuaikan pola hidup dan pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah situasi penuh tantangan.

*) Baratadewa Sakti adalah Praktisi Keuangan Keluarga & Pendamping Keuangan Bisnis UMKM)

Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Indonesia saat ini berada dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, dengan fenomena deflasi yang telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat deflasi pada September 2024 mencapai 0,12 persen, yang merupakan level terdalam dalam lima tahun terakhir.

Sayangnya, penurunan harga ini bukan disebabkan oleh peningkatan daya beli, melainkan karena lemahnya permintaan masyarakat, terutama di kelas menengah ke bawah. Banyak orang yang terpaksa mengandalkan tabungan untuk mencukupi kebutuhan pokok, sebagaimana ditunjukkan oleh data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Agustus 2024, yang mencatat pertumbuhan simpanan di bawah Rp 100 juta hanya sebesar 0,8 persen secara year-to-date.

Situasi ekonomi yang sulit ini diperparah dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mencapai lebih dari 53.000 pekerja hingga Oktober 2024. Kehilangan pekerjaan ini semakin mengurangi daya beli dan memperparah kondisi konsumsi masyarakat yang sudah lesu​. Dengan menurunnya daya beli, masyarakat bahkan sulit menjangkau bahan pokok yang harganya lebih rendah.

Deflasi ini bukanlah keuntungan, melainkan tanda bahaya karena lemahnya permintaan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.

Di tengah kondisi tersebut, ancaman inflasi ekstrem bisa muncul tiba-tiba akibat ketidakstabilan geopolitik, seperti konflik di Timur Tengah yang berdampak pada harga energi global. Jika harga energi melonjak, maka biaya distribusi kebutuhan pokok dalam negeri pun akan terdampak, sehingga harga barang-barang penting bisa ikut naik.

Kondisi ini dapat semakin memburuk apabila terjadi panic buying, baik di dalam negeri maupun oleh negara-negara tetangga yang berupaya mengamankan persediaan. Ketika permintaan mendadak melonjak sementara pasokan terbatas, harga bahan pokok yang sebelumnya menurun bisa melambung tinggi, menyebabkan inflasi ekstrem di dalam negeri. Masyarakat yang sudah kesulitan akibat deflasi akan menghadapi tantangan lebih besar dengan harga kebutuhan yang melambung.

Untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi ini, langkah-langkah antisipatif sangat diperlukan agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi potensi inflasi ekstrem di tengah deflasi berkepanjangan.

Mengelola pengeluaran secara bijak adalah langkah pertama yang penting untuk menjaga stabilitas keuangan rumah tangga. Dalam menghadapi ketidakpastian harga, masyarakat perlu memprioritaskan anggaran pada pembelanjaan yang besifat penting dan mendesak yakni kebutuhan pokok seperti pangan, energi, dan kesehatan. Mengurangi pengeluaran untuk barang-barang yang tidak penting dan atau tidak mendesak juga akan membantu menyeimbangkan anggaran dan mempersiapkan diri menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Anggaran yang ketat dan pemantauan ketat terhadap pengeluaran dapat menjadi strategi yang efektif.

Meningkatkan ketahanan pangan pribadi adalah salah satu solusi di tengah kondisi ini. Selain menanam sayuran di pekarangan rumah, masyarakat juga dapat mencoba metode hidroponik yang tidak memerlukan area luas dan memungkinkan pemenuhan kebutuhan sayuran segar secara mandiri.

Langkah lain yang efektif adalah membeli bahan pangan dari reseller UMKM yang bekerja langsung dengan petani atau produsen. Dengan cara ini, masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar tanpa harus melalui tengkulak, yang sering kali menaikkan harga secara berlebihan, terutama dalam situasi pasokan terbatas.

Dengan membeli dari UMKM yang menjaga hubungan langsung dengan petani, masyarakat tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mendukung pendapatan pelaku UMKM lokal. Pendekatan ini memastikan harga tetap stabil dan terjangkau, sekaligus memotong rantai distribusi panjang yang seringkali menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak.

Diversifikasi sumber pendapatan sangat dianjurkan di tengah ketidakpastian ekonomi. Bergantung pada satu sumber penghasilan dapat menjadi risiko besar dalam kondisi seperti ini. Usaha sampingan, seperti berjualan online atau menawarkan jasa sesuai keterampilan, dapat memberikan pendapatan tambahan. Pendapatan ekstra ini dapat menjadi penopang yang bermanfaat untuk menghadapi kenaikan harga barang pokok dan menjaga stabilitas keuangan rumah tangga.

Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar adalah langkah penting lainnya. Bagi masyarakat yang biasanya mengandalkan kendaraan pribadi, beralih ke transportasi umum atau memanfaatkan layanan transportasi berbasis aplikasi dapat membantu mengurangi pengeluaran bahan bakar. Selain itu, untuk jarak yang lebih pendek, berjalan kaki atau bersepeda dapat menghemat biaya bahan bakar sekaligus memberikan manfaat kesehatan tambahan.

Investasi pada aset yang aman adalah langkah bijak dalam menjaga nilai kekayaan dari dampak inflasi. Dalam situasi ketidakpastian, menghindari investasi berisiko tinggi dan memilih aset yang lebih stabil seperti emas atau simpanan dalam bentuk mata uang asing dapat melindungi kekayaan dari penurunan nilai. Emas cenderung stabil dan sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Simpanan dalam mata uang asing yang lebih kuat juga bisa menjadi pilihan untuk menjaga daya beli.

Menjaga solidaritas sosial dan memperkuat jaringan komunitas adalah cara lain untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Membangun komunitas berbagi sumber daya atau barter barang kebutuhan pokok dapat membantu mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan meningkatkan rasa kebersamaan di lingkungan sekitar. Dengan saling mendukung, masyarakat dapat lebih mudah melewati masa sulit dan memperkuat ketahanan sosial secara kolektif.

Mengantisipasi potensi peningkatan kriminalitas juga perlu dipertimbangkan, terutama jika inflasi ekstrem benar-benar terjadi. Ketika kondisi ekonomi sulit, potensi tindak kriminal seperti pencurian dapat meningkat.

Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan keamanan lingkungan, seperti dengan mengaktifkan ronda malam atau memasang CCTV serta penerangan yang memadai di sekitar rumah. Kewaspadaan diri juga penting, seperti menghindari membawa barang berharga di tempat umum dan memberikan pemahaman dasar keamanan kepada seluruh anggota keluarga.

Dengan menerapkan langkah-langkah antisipatif ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi berbagai dampak ketidakpastian ekonomi yang mungkin timbul. Ketika harga turun namun daya beli tetap rendah, sementara ancaman inflasi semakin nyata, kesiapan dalam menyesuaikan pola hidup dan pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah situasi penuh tantangan.

*) Baratadewa Sakti adalah Praktisi Keuangan Keluarga & Pendamping Keuangan Bisnis UMKM)

Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turut bersuara menanggapi polemik akibat wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga pembatasan penjualan dan iklan rokok diyakini akan membunuh Industri Hasil Pertembakauan (IHT). Kondisi ini dikhawatirkan berujung pada penurunan penyerapan hasil tembakau hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mendorong harmonisasi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk mengawal isu yang berpotensi mendorong PHK. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan melakukan diskusi bersama untuk saling menyampaikan kekhawatiran masing-masing sebagai pertimbangan.
“Diskusi menyeluruh perlu dilakukan untuk mencari jalan tengah dan mendapat keseimbangan antara kebutuhan, termasuk dari sisi ekonomi. Tentunya concern kita ingin industri hasil tembakau ini bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi dari sekarang,” ujar Faisol kepada media, Selasa, 29 Oktober 2024.

Baca juga: Ancam Ekosistem IHT, Serikat Pekerja Minta Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek Dibatalkan

Laporan Kemenperin menunjukkan bahwa IHT telah menyerap lapangan kerja bagi hampir enam juta jiwa, serta menghidupi jutaan petani di berbagai wilayah Indonesia. IHT pun telah berkontribusi lebih dari Rp213 triliun terhadap penerimaan cukai negara dan mencetak nilai ekspor lebih dari USD1 miliar pada 2023.

Mantan Ketua Komisi VI DPR RI ini juga menegaskan bahwa Rancangan Permenkes bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan 19 juta lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan ekonomi delapan persen.

Selain berpotensi besar mendukung penyerapan tenaga kerja, IHT juga memiliki kinerja yang baik dalam hal hilirisasi industri. Ini terlihat dari kinerja industri pengolahan tembakau dari sisi penyerapan tembakau dan cengkeh dalam negeri serta ekspor dengan mayoritas produk jadi bernilai tambah ke mancanegara.

Untuk itu, Faisol berharap tidak ada regulasi yang justru menekan target-target yang telah ditetapkan oleh pemerintahan baru. Termasuk, tekanan terhadap Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pengolahan tembakau yang masih mengalami kontraksi, keberlangsungan industri dari hulu hingga hilir, serta ancaman PHK.

“Presiden Prabowo menaruh perhatian kepada situasi ekonomi yang berat hari ini untuk tetap menyiapkan lapangan pekerjaan buat masyarakat, bukan menutup atau mengurangi pekerja di semua sektor,” paparnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)