REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gelandang timnas Prancis Adrien Rabiot menegaskan, Les Bleus tetap membutuhkan Antoine Griezmann dan Kylian Mbappe untuk menjuarai Euro 2024. Keduanya tidak dalam performa terbaiknya di pesta Eropa empat tahunan sejauh ini.

Rabiot mengatakan, Griezmann dan Mbappe tetap pemain penting dalam skuad Ayam Jantan dan dapat menentukan situasi di lapangan, terlepas performa keduanya yang belum optimal sejauh ini. Ini disampaikan Rabiot menjelang duel Prancis melawan Spanyol di semifinal Piala Eropa 2024 yang berlangsung di Allianz Arena, Munchen, Rabu (10/7/2024) dini hari WIB.

"Antoine (Griezmann) dan Kylian (Mbappe) sedikit kurang segar tetapi kami di sini untuk mendorong mereka. Kami 100 persen bersama mereka, kami percaya pada mereka, pemain yang kapan saja dapat membuka situasi, yang memiliki sesuatu yang ekstra," kata Rabiot pada jumpa pers, dikutip dari laman resmi sepak bola Prancis, Selasa (9/7/2024).

"Kami akan membutuhkan mereka sampai akhir, terutama untuk mencapai final dan memenangkannya," tambahnya.

Gelandang Juventus itu mengatakan, ia dan rekan-rekan setimnya juga tidak menyangka performa kedua pemain itu menurun di Jerman. Penampilan keduanya berimbas pada ketajaman lini depan Prancis yang hanya mencetak tiga gol dari lima laga. Dua gol datang dari bunuh diri dan satu gol lainnya merupakan penalti yang dicetak Mbappe.

Griezmann dan Mbappe menjadi dua pemain terbaik Prancis saat menjadi finalis Piala Dunia 2022 Qatar, dengan Griezmann mencatatkan tiga assist dan Mbappe yang menyarangkan delapan gol dan dua assist.

"Kami semua terkejut ketika mengetahui kualitasnya, apa dia mampu melakukan apa yang dia capai selama Piala Dunia terakhir di mana dia mungkin pemain terbaik. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dia mungkin kurang fit secara fisik," katanya.

Rabiot mengatakan bekal kekalahan di final Piala Dunia 2022 menurutnya sangat penting membentuk mental Les Blues yang kemudian melaju tanpa terkalahkan dan menjadi juara grup pada babak kualifikasi Euro.

Dengan mayoritas pemain Prancis di Piala Dunia 2022 masih menjadi bagian di skuad Euro, termasuk dirinya, Rabiot ingin mengakhiri Piala Eropa di Jerman ini dengan mengangkat trofi.

"Perjalanan kami sejauh ini tidaklah berarti, kami sangat ingin melakukan sesuatu, untuk mengangkat trofi setelah hampir mencapai target pada tahun 2022," ujar dia.

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut pemerintah telah membangun 43 bendungan. Pembangunan dilakukan dan rampung selama 10 tahun terakhir.

"Pembangunan infrastruktur air, seperti bendungan sangat penting demi memaksimalkan pengelolaan air," ujar Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya, di Youtube Wakil Presiden, Selasa, 9 Juli 2024.

Wapres menjelaskan alasan pemerintah getol membangun bendungan. Infrastruktur tersebut berperan penting mendukung ketahanan pangan dan energi.
"Bendungan membantu suplai air ke lahan pertanian, sehingga meningkatkan produksi pertanian dan akhirnya berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani," jelasnya.

Selain itu, bendungan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Sekalisug, sebagai upaya pemerintah mendorong transisi energi menuju energi baru dan terbarukan (EBT).

"Demi meningkatkan kontribusi EBT dalam memasok kebutuhan energi nasional, pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga surya terapung," bebernya.

Bendungan juga dapat digunakan sebagai sarana pengelolaan banjir saat musim hujan dan penampungan air saat musim kemarau. Sehingga, kehadiran bendungan sangat penting dalam manajemen sumber daya air di Indonesia.

Wapres telah meresmikan Bendungan Cipanas yang terletak di Sumedang, Jawa Barat. Bendungan ini memiliki kapastias mencapai 250 juta meter kubik dan mampu mengairi 9.273 hektare lahan pertanian.

"Pastikan pemanfaatan Bendungan Cipanas dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sumedang, Indramayu dan sekitarnya," kata dia.

(ADN)

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Halte Dukuh Atas resmi beroperasi sebagai hub transportasi yang menghubungkan enam moda transportasi untuk mewujudkan kawasan berorientasi transit (transit-oriented development/TOD) bagi pengguna transportasi publik.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat mengatakan pembangunan halte Dukuh Atas ini merupakan wujud sinergi MRT bersama badan usaha milik daerah (BUMD) untuk membangun kawasan transit-oriented development(TOD) yang nyaman bagi pengguna transportasi publik.

"Dukuh Atas itu adalah kawasan transit-oriented developmentyang paling lengkap, karena memiliki minimal lima model. MRT Jakarta, Transjakarta, KCI, kereta bandara dan kereta LRT Jabodebek. Kita berharap adanya gedungmixed usedi sini, pengembangan kawasan untuk publik makin ramai, mudah dinikmati oleh publik, dan kelak berpotensi meningkatkan ekonomi di kawasan sini," kata Tuhiyat kepada wartawan di haltetransport hubDukuh Atas, Jakarta, Selasa (9/7).

Kata dia, transport hub ini merupakan pilot projectkarena ada berbagaitransportstasiun, PT KCI Stasiun Sudirman, Kereta Bandara, kemudian ada LRT Jabodebek. Kemudian Transjakarta, dan kelak kemungkinan akan dibangun LRT Jakarta dari (stasiun) Manggarai menuju kawasan Dukuh Atas,” ucap dia.

Mengenai tambahan rute di Halte Transport Hub Dukuh Atas ini, pihak manajemen PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sedang mengevaluasi beberapa potensi ke depannya.

"Di weekdays rata-rata per harinya sudah bisa di angka 3.500 penumpang per hari. Tinggal nanti kita evaluasi yang transport hubini seperti apa. Artinya rute juga dinamis, jadi kita lihat evaluasi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan BUMD Nasruddin Djoko Surjono mengatakan, Pemprov DKI berusaha melakukan inisiasi TOD (Transit Oriented Development), yang tersinergi dengan BUMD.

“BUMD di sini sinerginya beragam yang dikolaborasi dari MRT tadi dengan PAM Jaya, Terus kemudian Transjakarta, di sini lokasinya ada Pasar Jaya, Kemudian transaksinya dengan QRIS yang dari Bank DKI,” ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta juga berharap dengan adanya kolaborasi dan sinergi dari BUMD ini dapat meningkatkan nilai kawasan, karena akan ada banyak kunjungan dari masyarakat yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Sebagai contoh, di sini ada Rasa Padu, di sini ada UMKM-UMKM yang diundang hadir di sini. Sehingga mereka bisa berkembang di sini dan kami berharap masyarakat Jakarta bisa memanfaatkan lokasi ini untuk transit kalau mau pakai Transjakarta mau ke Palmerah atau mau ke Senen atau naik LRT atau KRL, masyarakat dari Depok, dari Bogor, yang mau ke pusat kota Jakarta bisa transit di sini,” pungkasnya.

Jakarta -

Bank DKI lewat Unit Usaha Syariah (UUS) memberikan perbankan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PW Muhammadiyah) DKI Jakarta yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU), kesepakatan ditandatangani oleh Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus dan Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta, Akhmad H. Abubakar di Jakarta pada Sabtu (06/07). Penandatanganan ini bertepatan dengan acara Pengajian Rutin Bulanan yang bertema "HARI BER-MUHAMMADIYAH" dan turut dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, serta sejumlah tokoh penting dari PW Muhammadiyah DKI Jakarta.

Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo menyampaikan harapannya dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah di DKI Jakarta. "Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami yakin, kolaborasi dengan PWM DKI Jakarta ini akan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian syariah di Jakarta," kata Agus dalam siaran pers, ditulis Selasa (9/7/2024).

"Bank DKI juga terus mendukung layanan perbankan digital yang dapat dipergunakan oleh PW Muhammadiyah dan juga Amal Usaha Muhammadiyah untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan tempat ibadah," ujar Agus.

Ruang lingkup MoU ini mencakup kerja sama penyediaan produk dan layanan keuangan syariah bagi PWM DKI Jakarta, diantaranya pembukaan produk tabungan, giro dan deposito, produk pembiayaan konsumer seperti Kredit Multi Guna iB dan KPR iB baik komersil maupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta pembiayaan ritel dan korporasi. Ruang lingkup kesepahaman ini juga mencakup keagenan koperasi, layanan pendaftaran Haji dan Umroh, pemanfaatan produk dan layanan, serta program yang berdasarkan prinsip perbankan syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan apresiasinya terhadap Bank DKI dan berharap dapat meningkatkan hubungan baik dengan Bank DKI. Ia juga menyampaikan harapannya agar Bank DKI dapat mendukung kebutuhan Muhammadiyah DKI Jakarta melalui transaksi yang memberikan kemudahan, keamanan serta memberikan manfaat kepada umat.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menambahkan bahwa kerja sama ini menandai langkah awal dari rangkaian program kolaboratif antara Bank DKI Unit Usaha Syariah dan PWM DKI Jakarta. Kedua belah pihak berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif guna memastikan implementasi kerja sama berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

"Dengan semangat kemitraan dan kolaborasi yang erat, Bank DKI Unit Usaha Syariah dan PWM DKI Jakarta berharap dapat bersama-sama mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia, serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat dan masyarakat secara keseluruhan," ujar Arie.

Bank DKI telah menerapkan sistem Dual Banking Leverage Model (DBLM) yang memungkinkan nasabah untuk mengakses produk dan layanan syariah di seluruh Kantor Cabang Bank DKI. Ragam pilihan produk dan layanan syariah Bank DKI, diantaranya rekening tabungan iB, giro iB, deposito iB, hingga pembiayaan syariah seperti KUR, pembiayaan investasi, modal kerja, ritel dan mikro, serta Konsumer iB.

(kil/kil)

Jakarta: Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat meyakini pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan kendur di era presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Sehingga, tidak perlu berharap banyak terhadap pembangunan IKN ke depannya.

"Jadi jangan berharap (progres pembangunan IKN)," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Djarot menyoroti soal porsi anggaran untuk IKN yang berpeluang terganggu. Sementara, Prabowo memiliki program makan bergizi gratis yang akan menyedot anggaran negara mencapai Rp71 triliun.
"Ya kalau saya sendiri memprediksi sih kalau bebannya ini diberikan kepada pemerintah sesudahnya agak berat ya, belum lagi sudah (digunakan untuk) anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya Rp70 triliun," ujar Djarot.

Baca juga: Djarot Kritik Jokowi Tak Kunjung Terbitkan Keppres IKN

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR setuju anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun. Nilai itu dinilai ideal untuk tahap awal program andalan Prabowo.

"Makan Bergizi Gratis kalau mencermati yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menkeu, dan gugus tugas transisi dari presiden terpilih sebesar Rp71 triliun itu menjadi harapan Banggar, jujur saja," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.

(END)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama para asosiasi pengusaha akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, alasan dibentuknya satgas itu lantaran produk-produk impor membanjiri pasar Indonesia. Selain itu, data impor yang dimiliki Indonesia berbeda jauh dengan data yang dimiliki dari negara asal barang.

“Misalnya data impor kita dari Jepang senilai 10 dollar AS data dari sini, tapi kalau lihat data yang punya mereka, nilai ekspornya ke kita itu bisa 20 dollar AS. Jauh jomplang sekali. Oleh karena itu kami sudah sepakat akan buat Satgas untuk mengawasi barang impor yang masuk,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Mendag Zulhas mengungkapkan, satgas tersebut dibentuk dengan menggandeng beberapa pemangku kepentingan yang lain seperti Kamar Dagang Industri (Kadin) hingga pelaku-pelaku usaha industri di Tanah Air.

“Dengan dibikinnya Satgas nanti bisa melihat di mana perbedaan data impor yang begitu besar, ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan persetujuannya untuk berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dalam pembentukan satgas pengawasan barang impor ilegal.

Dia berharap dengan pembentukan satgas tersebut bisa menjadi langkah pemeirntah untuk menekan banjirnya impor ilegal di Indonesia sehingga tidak mematikan industri dalam negeri.

“Satgas kita lakukan bersama dan kami menyambut baik apa yang direncanakan Kemendag dan ini akan menjadi solusi ke depan supaya saling mengisi apa yang penting ke depannya,” ujar Arsjad.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengungkapkan, pihaknya bersama Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

“Jadi keluhannya rata-rata banyak barang-barang ilegal,” ujarnya usai Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto Menanggapi rencana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang bakal mendorong pembentukan satuan tugas demi memberantas barang impor ilegal. Menurut Airlangga impor ilegal sebenarnya cukup ditindak melalui jalur hukum.

Di sisi lain ia tidak menolak ketika ditanya apakah ini berarti pemerintah tidak perlu membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas barang impor ilegal. "Ya, silakan saja. Tapi kan namanya ilegal, tidak sesuai dengan aturan, ya ditindak saja," kata Airlangga kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (9/7).

Ketika ditanya apakah Kemendag telah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Airlangga tidak memberikan jawaban yang jelas. Ia hanya menyebut pemerintah sudah berupaya beberapa kali untuk mencegah masuknya barang impor ilegal.

"Pemerintah sudah beberapa kali mempersiapkan itu untuk melarang barang-barang ilegal masuk," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) membentuk satuan tugas (satgas) guna mengatasi barang impor ilegal. Satgas akan mengecek peredaran barang impor di pasar.

"Jadi, keluhannya rata-rata banyak barang-barang yang ilegal, tentu tindak lanjutnya kita akan bikin bareng-bareng sama asosiasi untuk buat satgas," ujar Zulkifli Hasan di Gedung DPR pada Senin (8/7), seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, satgas akan mengecek bagaimana barang-barang ilegal masuk ke pasar dan seperti apa peredarannya. Pembentukan satgas juga akan melibatkan lembaga perlindungan konsumen dan aparat penegak hukum.

Meski demikian, Zulhas tidak menyebutkan kapan satgas akan terbentuk. Pihaknya masih perlu melakukan rapat lanjutan dengan akan mengundang pemangku kepentingan terkait mengenai hal tersebut.

Pembentukan satgas ini merupakan usulan Hippindo. Para pengusaha menilai kondisi pasar yang dibanjiri barang impor ilegal sudah masuk dalam kategori darurat.

"Harus bikin satgas yang fokus pada bagaimana pintu masuk barang-barang ilegal ini bisa ditutup semaksimal mungkin," ujar Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara di Jakarta, Jumat (5/7).

Menurut Haryanto, Hippindo ingin satgas yang dibentuk itu melakukan pencegahan penyelundupan barang ilegal di pelabuhan jalur tikus, maupun pelabuhan resmi. Satgas diharapkan bisa menegakkan hukum terhadap oknum pemerintah yang turut melakukan pelolosan produk impor ilegal ke pasar domestik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama para asosiasi pengusaha akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, alasan dibentuknya satgas itu lantaran produk-produk impor membanjiri pasar Indonesia. Selain itu, data impor yang dimiliki Indonesia berbeda jauh dengan data yang dimiliki dari negara asal barang.

“Misalnya data impor kita dari Jepang senilai 10 dollar AS data dari sini, tapi kalau lihat data yang punya mereka, nilai ekspornya ke kita itu bisa 20 dollar AS. Jauh jomplang sekali. Oleh karena itu kami sudah sepakat akan buat Satgas untuk mengawasi barang impor yang masuk,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Mendag Zulhas mengungkapkan, satgas tersebut dibentuk dengan menggandeng beberapa pemangku kepentingan yang lain seperti Kamar Dagang Industri (Kadin) hingga pelaku-pelaku usaha industri di Tanah Air.

“Dengan dibikinnya Satgas nanti bisa melihat di mana perbedaan data impor yang begitu besar, ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan persetujuannya untuk berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dalam pembentukan satgas pengawasan barang impor ilegal.

Dia berharap dengan pembentukan satgas tersebut bisa menjadi langkah pemeirntah untuk menekan banjirnya impor ilegal di Indonesia sehingga tidak mematikan industri dalam negeri.

“Satgas kita lakukan bersama dan kami menyambut baik apa yang direncanakan Kemendag dan ini akan menjadi solusi ke depan supaya saling mengisi apa yang penting ke depannya,” ujar Arsjad.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengungkapkan, pihaknya bersama Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

“Jadi keluhannya rata-rata banyak barang-barang ilegal,” ujarnya usai Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto Menanggapi rencana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang bakal mendorong pembentukan satuan tugas demi memberantas barang impor ilegal. Menurut Airlangga impor ilegal sebenarnya cukup ditindak melalui jalur hukum.

Di sisi lain ia tidak menolak ketika ditanya apakah ini berarti pemerintah tidak perlu membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas barang impor ilegal. "Ya, silakan saja. Tapi kan namanya ilegal, tidak sesuai dengan aturan, ya ditindak saja," kata Airlangga kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (9/7).

Ketika ditanya apakah Kemendag telah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Airlangga tidak memberikan jawaban yang jelas. Ia hanya menyebut pemerintah sudah berupaya beberapa kali untuk mencegah masuknya barang impor ilegal.

"Pemerintah sudah beberapa kali mempersiapkan itu untuk melarang barang-barang ilegal masuk," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) membentuk satuan tugas (satgas) guna mengatasi barang impor ilegal. Satgas akan mengecek peredaran barang impor di pasar.

"Jadi, keluhannya rata-rata banyak barang-barang yang ilegal, tentu tindak lanjutnya kita akan bikin bareng-bareng sama asosiasi untuk buat satgas," ujar Zulkifli Hasan di Gedung DPR pada Senin (8/7), seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, satgas akan mengecek bagaimana barang-barang ilegal masuk ke pasar dan seperti apa peredarannya. Pembentukan satgas juga akan melibatkan lembaga perlindungan konsumen dan aparat penegak hukum.

Meski demikian, Zulhas tidak menyebutkan kapan satgas akan terbentuk. Pihaknya masih perlu melakukan rapat lanjutan dengan akan mengundang pemangku kepentingan terkait mengenai hal tersebut.

Pembentukan satgas ini merupakan usulan Hippindo. Para pengusaha menilai kondisi pasar yang dibanjiri barang impor ilegal sudah masuk dalam kategori darurat.

"Harus bikin satgas yang fokus pada bagaimana pintu masuk barang-barang ilegal ini bisa ditutup semaksimal mungkin," ujar Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara di Jakarta, Jumat (5/7).

Menurut Haryanto, Hippindo ingin satgas yang dibentuk itu melakukan pencegahan penyelundupan barang ilegal di pelabuhan jalur tikus, maupun pelabuhan resmi. Satgas diharapkan bisa menegakkan hukum terhadap oknum pemerintah yang turut melakukan pelolosan produk impor ilegal ke pasar domestik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama para asosiasi pengusaha akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, alasan dibentuknya satgas itu lantaran produk-produk impor membanjiri pasar Indonesia. Selain itu, data impor yang dimiliki Indonesia berbeda jauh dengan data yang dimiliki dari negara asal barang.

“Misalnya data impor kita dari Jepang senilai 10 dollar AS data dari sini, tapi kalau lihat data yang punya mereka, nilai ekspornya ke kita itu bisa 20 dollar AS. Jauh jomplang sekali. Oleh karena itu kami sudah sepakat akan buat Satgas untuk mengawasi barang impor yang masuk,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Mendag Zulhas mengungkapkan, satgas tersebut dibentuk dengan menggandeng beberapa pemangku kepentingan yang lain seperti Kamar Dagang Industri (Kadin) hingga pelaku-pelaku usaha industri di Tanah Air.

“Dengan dibikinnya Satgas nanti bisa melihat di mana perbedaan data impor yang begitu besar, ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan persetujuannya untuk berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dalam pembentukan satgas pengawasan barang impor ilegal.

Dia berharap dengan pembentukan satgas tersebut bisa menjadi langkah pemeirntah untuk menekan banjirnya impor ilegal di Indonesia sehingga tidak mematikan industri dalam negeri.

“Satgas kita lakukan bersama dan kami menyambut baik apa yang direncanakan Kemendag dan ini akan menjadi solusi ke depan supaya saling mengisi apa yang penting ke depannya,” ujar Arsjad.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengungkapkan, pihaknya bersama Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

“Jadi keluhannya rata-rata banyak barang-barang ilegal,” ujarnya usai Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (8/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Kegiatan turun ke desa (Turdes) dalam rangka menjemput aspirasi rakyat oleh Gubernur H Sahbirin Noor bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selasa Hj Raudautul Jannah atau Acil Odah disambut hangat masyarakat dan Sabtu 6 Juli 2024, malam kemarin resmi berakhir.

Namun catatan kenangan dan apresiasi sampai hari ini terus melekat di hati masyarakat dan peserta. Kegiatan penuh makna kebersamaan tersebut terbukti berhasil merekatkan silaturahmi antara kepala daerah, Ketua TP PKK, Forkopimda dan masyarakat.

Beragam apresiasi dan harapan disampaikan masyarakat secara langsung saat bertemu Gubernur Paman Birin dan Acil Odah. Harapan itu berupa usulan perbaikan ruas jalan desa, bantuan perbaikan masjid dan mushala serta aspirasi peningkatan pelayanan publik.

Beragam aspirasi dan apresiasi masyarakat tersebut disikapi bijaksana oleh Paman Birin dan Acil Odah. Bagi Gubernur Paman Birin dan Ketua PKK Kalsel Acil Odah ternyata memiliki catatan kesan mendalam dari kegiatan turdes selama enam hari itu.

"Pertama atas nama gubernur dan pribadi saya sangat berterima kasih kepada segenap komponen masyarakat atas sambutan luar biasa saat menyambut rombongan kami," kenang Paman Birin Selasa (10/1/2024).

Demikian pula kepada seluruh peserta turdes juga sangat luar biasa atas kebersamaan memgikuti kegiatan turdes hingga selesai. Dicontohkan Paman Birin, salah satu SKPD yang kreatif memanfaatkan momen kegiatan turun ke desa adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel.

Menurut Paman Birin, berdasarkan pengamatan dirinya, BPBD kreatif memanfaatkan kegiatan turdes yang dikuti sekitar 750 orang peserta. Kreativitas instansi di bawah kepemimpinan Raden Suria Fadliansyah bisa dilihat dari sosialisasi pencegahan dan penaggulangan bencana melalui program Komunikasi Informasi Edukasi (KIE),

Contoh kreatif sederhana namun berkesan, sebut gubernur antara lain memasang informasi mobile mitigasi bencana berupa neon box pada bagian belakamg motor. Demikian pula operasional mobil satelit komunikasi pada titik titik pertemuan dengan masyarakat di samping sajian cepat pemberitaan terkait mitigasi bencana.

Hal serupa juga diutarakan Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Hj Raudatul Jannah. Acil Odah mengungkapkan terkesannya saat dimulai kegiatan turun ke desa atau pada saat acara pembukaan.

"Kren dan menarik," tutur Acil Odah saat melihat secara dekat motor Tim BPBD Kalsel sebelum star turdes.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha angkutan bus mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan penjualan tiket bus palsu yang kini memanfaatkan media sosial dengan memberikan nomor telepon palsu.

Penipuan jual-beli tiket bus antarkota antar provinsi (AKAP) kini telah merambah media sosial. Beberapa platform, mulai dari Google Review, Facebook, hingga WhatsApp dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan memaparkan, salah satu modus penipuan tiket bus ini adalah menyasar korban dengan menyebar nomor telepon di Google Review dan media sosial. Sani menjelaskan, para korban yang merupakan calon penumpang menghubungi nomor tersebut yang bukan nomor agen resmi PO Bus.

Dia menuturkan, para korban tidak mengecek kembali nomor telepon yang mereka dapatkan dari oknum penipu. Padahal, nomor kontak tersebut kebenarannya masih diragukan dan korban pun tertipu.

Bani menjelaskan, aksi penipuan tiket bus ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Dia berharap, semua pihak, masyarakat, pengusaha PO Bus, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya bersama-sama memberantas praktik ini agar tidak semakin banyak yang dirugikan.

"Kami juga meminta pemerintah untuk aktif melakukan upaya perlindungan sehingga dapat mencegah semakin banyak korban berjatuhan," jelas Sani di Jakarta pada Selasa (9/7/2024).

Dia melanjutkan, keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah penipuan ini sangat diharapkan. Apalagi, pemerintah telah mewajibkan perusahaan otobus menggunakan sistem tiket elektronik, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 12/2021.

Sani mengatakan, kewajiban ini telah dipenuhi oleh pengusaha otobus. Oleh karena itu pemerintah harus hadir dalam pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelaku penipuan.

“Pemerintah harus menyelesaikan masalah penipuan ini secara hukum dengan sangat serius,” tegas Sani.

Kasus tiket bus palsu ini salah satunya terjadi pada Perusahaan Otobus (PO) SAN Putra Sejahtera atau PO SAN. Wakil Direktur PO SAN Kurnia Lesari Adnan, menjelaskan Aksi penipuan banyak terjadi di Google Review, di akun fanbase Facebook PO SAN - SAN Lover - juga di kolom komentar Instagram PO SAN.

Dia mencontohkan, penipuan pada laman SAN Lover di Facebook terjadi saat adanya pertanyaan dari terkait pemesanan tiket PO SAN. Sari menuturkan, oknum penipu tersebut menjerat korbannya dengan mencantumkan nomor telepon palsu.

Penumpang Bus Rugi Rp15,7 Juta

"Mereka menuliskan, nomor pemesanan tiket hubungi 083837773599, atau hubungi akun resmi 085273027004. Ada juga nomor 085711454297 dan nomor-nomor lainnya, yang bukan merupakan nomor resmi PO SAN. Calon penumpang yang tidak mengecek kebenaran nomor tersebut, langsung bertransaksi dengan nomor palsu tersebut," jelasnya.

Sari mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan 20 kali laporan penipuan tiket bus yang mengatasnamakan PO SAN. Pihaknya memproyeksi total kerugian dari laporan-laporan tersebut sebesar Rp15,7 juta.

Dari jumlah tersebut, Sari mengatakan ada calon penumpang merugi hingga Rp2,1 juta untuk tiga penumpang yang akan berangkat. Bahkan, dia mengatakan penumpang tersebut mendapatkan tiket elektronik yang mirip dengan tiket resmi PO SAN.

Dia menduga, penipu tersebut memiliki tiket resmi PO SAN dan kemudian menirunya. Bagi calon penumpang yang awam, tentu tidak bisa membedakan antara tiket resmi dan tiket palsu. Namun, ketika dia akan naik bus, di manifest bus tidak tercantum namanya.

“Korban tidak bisa berangkat karena memang di jadwal resmi kami pada 23 Juni 2024 tidak ada pemberangkatan bus Executive rute Bengkulu-Solo [via Lubuk Linggau] di sistem penjualan PO SAN. Setelah diteliti, ada banyak perbedaan antara tiket resmi dan tiket palsu,” jelas Sari.

Sari menjelaskan, PO SAN telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya penipuan tiket bus. Hal tersebut dilakukan dengan membuat aplikasi Buzzit, aplikasi resmi PO SAN untuk pemesanan tiket.

Selain itu, di Instagram resmi PO SAN juga telah dicantumkan linktree yang berisi nomor telepon resmi PO SAN. Kemudian, PO SAN juga sering memberikan peringatan penipuan dengan blast ke nomor-nomor Whatsapp para pelanggannya, dan juga menuliskan peringatan ini di media sosial dan di tiket resmi PO SAN.