Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) bicara soal pengajuan izin tambang yang diajukan ke pemerintah. NU menjadi salah satu organisasi keagamaan yang bakal mendapatkan izin usaha pertambangan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

Yahya bilang sampai sekarang izin pertambangan untuk NU sampai saat ini belum keluar. Dia mengatakan masih diproses.

"Belum (terbit), masih proses," kata Yahya singkat ketika dikonfirmasi langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Ketika ditanya sudah sampai mana pengurusan izin tambang yang diajukan, Yahya mengaku tidak tahu. Intinya, izin mengelola tambang sampai sekarang masih dalam proses.

"Belum tahu kita, pokoknya masih proses," sebut Yahya.

Beberapa waktu lalu, Yahya mengatakan NU sudah mengajukan izin kelola tambang ke pemerintah. Menurutnya, PBNU butuh untuk mengelola tambang itu.

"Ketika pemerintah memberi peluang ini membuat kebijakan afirmasi ini kami melihat sebagai peluang dan segera kami tangkap, wong butuh gimana lagi, sehingga kami memang sudah mengajukan begitu pemerintah mengeluarkan revisi PP No 96 tahun 2021 yang memungkinkan untuk ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang kami juga kemudian mengajukan permohonan," kata Yahya dalam konferensi pers di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024) yang lalu.

Dalam catatan detikcom, lahan tambang yang diberikan kepada ormas merupakan bekas PKP2B yang telah diciutkan. Mulai dari lahan tambang milik PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk, PT Kideco Jaya Agung. Cuma belum jelas, NU akan mendapatkan konsesi tambang yang mana.

Belakangan, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan Nadhlatul Ulama (NU) bakal mendapatkan izin tambangnya tahun ini. Sampai sekarang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk NU masih dalam proses administrasi.

"Iya semuanya dalam proses administrasi. Ini mau buru-buru aja lho. (Keluar tahun ini?) Kayaknya iya," ungkap Arifin ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024) yang lalu.

Dia melanjutkan IUPK untuk organisasi masyarakat keagamaan macam NU akan diterbitkan langsung oleh pihaknya. Namun, sebelum itu bagi ormas yang mau melakukan usaha pertambangan harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Kementerian Investasi/BKPM.

Rekomendasinya dari (Kementerian) Investasi. Izin tambangnya tetap pertambangan kan di kita. Kalau investasi kan izin semua dari BKPM," beber Arifin.

Bisnis.com, JAKARTA - Baso A Fung semakin tenar belakangan ini, terutama karena kehadirannya yang disambut baik di Pekan Raya Jakarta 2024. Meskipun harganya yang premium, antrean bakso ini tetap mengular.

Di tengah berbagai pilihan makanan dengan promo khusus di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair, Baso A Fung yang dijual dengan harga di atas Rp60.000 tetap ramai pembeli. Antreannya tetap mengular meskipun hari sedang hujan.

Meskipun namanya mengandung unsur Tionghoa, namun bakso ini dijamin kehalalannya. Baso A Fung sendiri sempat ramai karena harus menghancurkan puluhan alat makan lantaran ada pelanggan yang makan makanan mengandung babi di salah satu outletnya di Bali.

Selain itu, merek bakso ini adalah murni milik warga asli Indonesia. Dia adalah Arif Sunggono.

Mengutip media sosial Baso A Fung, warung bakso premium ini sudah melalui perjalanan yang panjang. Arif Sunggono mendirikan merek bakso ini sejak 1982. Artinya, tahun ini Baso A Fung sudah berdiri selama hampir 42 tahun.

Arif merupakan pria kelahiran Pontianak, 24 Februari 1959, dia memulai Baso A Fung dengan berkeliling menggunakan gerobak.

Bakso ini awalnya dijual di pinggiran jalan Pangeran Jayakarta sebelum kemudian pada 2006 Baso A Fung mulai dibuka menetap di ruko yang dibeli Arif di Pangeran Jayakarta untuk mengembangkan usahanya.

Salah satu yang menjadi ciri khas Baso A Fung sejak dulu adalah bakso gepengnya, dan baksonya yang dibuat dari daging sapi asli, minyak bawang putih, serta kuah kaldu yang bening namun tetap gurih.

Hal lain yang membedakan Baso A Fung dengan bakso lainnya adalah penggunaan jeruk limau kasturi untuk memberikan rasa asam alih-alih menggunakan cuka.

Meskipun harganya premium, Baso A Fung tetap memiliki penggemarnya sendiri, lantaran memiliki banyak pilihan seperti disajikan dengan kuah bening dan menu lain, seperti tahu, kwetiaw, dan minyak bawang putih yang jadi andalannya.

Seiring perkembangannya, Baso A Fung juga menyajikan menu lain selain bakso gepeng, mulai dari bakso urat jamur hingga tahu bakso.

Menjadi pionir bakso gepeng, Baso A Fung kemudian mulai pindah ke toko dan kini memiliki banyak cabang, hingga mencapai 87 outlet di berbagai pusat keramaian, dari mal, rest area, bandara, dan lainnya.

Sebagai restoran bakso yang telah populer, Baso A Fung juga telah memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di semua outletnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini telah memberikan dampak terhadap industri farmasi di Indonesia. Salah satunya bagi Kalbe Farma (KLBF).

Menurut Hari Nugroho, Corporate External Communication Kalbe Farma, kondisi ini mempengaruhi berbagai aspek operasional perusahaan.

"Saat ini, sebagian besar bahan baku yang digunakan masih harus diimpor karena keterbatasan suplai bahan baku dalam negeri," ungkap Nugroho kepada Kontan, Selasa (9/7).

Meskipun begitu, Kalbe Farma terus berupaya untuk berinovasi dengan mencari alternatif bahan baku lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Nugroho menambahkan bahwa perusahaan juga sedang mengkaji opsi pembayaran dalam mata uang lokal negara-negara mitra dagang seperti Renminbi atau Yuan China. Hal ini diharapkan dapat mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar.

Selain strategi substitusi bahan baku dan penggunaan mata uang lokal untuk pembayaran, Kalbe Farma juga aktif dalam pembentukan cadangan dana dalam denominasi mata uang asing.

"Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko dari potensi fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi biaya operasional secara keseluruhan," sambungnya.

Dalam jangka panjang, kata dia, Kalbe Farma terus membangun kapabilitas untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produksinya.

"Hal ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku dan memperkuat ketahanan dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar yang mungkin terjadi di masa mendatang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ke angka 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) masih dalam posisi aman.

Airlangga menyampaikan angka tersebut masih di bawah batas maksimal defisit APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dibatasi maksimal 3% dari PDB.

“Itu bagus, artinya masih di bawah 3%,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (9/7/2024).

Melihat prognosis defisit pada akhir tahun tersebut, artinya terdapat pelebaran sebesar 0,41% dari target awal 2,29% terhadap PDB.

Defisit negara akan melebar dari Rp522,8 triliun menjadi Rp609,7 triliun dari PDB atau tercatat adanya penambahan defisit senilai Rp80,8 triliun dari target awal APBN 2024.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa angka 2,7% pun masih di bawah proyeksi pemerintah pada awal tahun ini.

“Kemarin kan pembahasan [defisit] sampai 2,8%, jadi 2,7% dalam range yang baik. Tahun depan 2,8%, aman lah,” tuturnya.

Sebagai informasi, pada Februari 2024 pemerintah memperlebar proyeksi defisit dengan rentang 2,29% hingga 2,8%. Hal ini akibat pemerintah harus mengeluarkan belanja yang cukup besar pada paruh pertama 2024.

Ketua Umum Partai Golkar tersebut memerinci, pemerintah memutuskan untuk menambah subsidi pupuk dari semula Rp26 triliun, menjadi Rp40 triliun atau bertambah Rp14 triliun.

Teranyar, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras hingga Desember dengan anggaran Rp11 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa naiknya defisit APBN 2024 tersebut akibat proyeksi pendapatan yang terkontraksi sementara belanja pemerintah yang terus tumbuh positif double digit.

Dengan outlook pendapatan dan belanja negara, pihaknya memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup dengan defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp609,7 triliun.

“Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,7% dari GDP,” dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

HWASEONG, KOMPAS.com - Para pekerja Samsung Electronics di Korea Selatan memulai aksi mogok kerja selama tiga hari untuk mendapatkan upah yang lebih baik pada hari Senin (8/7/2024).

Serikat pekerja menyatakan akan melakukan aksi lebih lanjut jika perusahaan terbesar di Korea Selatan itu tidak memenuhi tuntutan mereka.

Serikat Pekerja Elektronik Nasional Samsung (NSEU), yang beranggotakan sekitar 30.000 orang yang merupakan hampir seperempat dari total tenaga kerja di Korea Selatan, juga menginginkan satu hari cuti tahunan tambahan untuk pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja dan perubahan pada sistem bonus karyawan.

Dilansir dari CNA, partisipasi yang rendah dan produksi otomatis berarti pemogokan ini tidak akan berdampak signifikan terhadap produksi di perusahaan pembuat chip memori terbesar di dunia ini, kata para analis.

Namun, hal ini menandakan penurunan loyalitas staf pada titik penting dalam industri chip karena perusahaan teknologi merangkul kecerdasan buatan.

Aksi industrial pertama serikat pekerja bulan lalu melibatkan koordinasi cuti tahunan untuk melakukan aksi mogok kerja massal, yang menurut Samsung tidak berdampak pada aktivitas bisnis.

Perusahaan mengatakan bahwa tidak ada gangguan dalam produksi.

Serikat pekerja, yang tidak mengungkapkan partisipasi bulan lalu, mengatakan 6.540 pekerja mogok kerja minggu ini, sebagian besar di lokasi produksi dan pengembangan produk.

Dikatakan bahwa pemogokan tersebut mencakup pekerja yang memantau jalur dan peralatan produksi otomatis sehingga operasi dapat terpengaruh.

Pejabat serikat pekerja mengatakan sekitar 3.000 pemogok kerja menghadiri rapat umum di tengah hujan di dekat kantor pusat Samsung di Hwaseong, sebelah selatan Seoul.

Presiden serikat pekerja Son Woo-mok membantah laporan media mengenai rendahnya partisipasi.

Dia mengatakan bahwa serikat pekerja yang baru berusia lima tahun ini tidak memiliki cukup waktu untuk mengedukasi para anggotanya.

"Pendidikan tentang serikat pekerja, belum cukup. Namun, menurut saya, jumlah ini tidak terlalu rendah karena serikat pekerja kami masih muda dibandingkan dengan serikat pekerja lainnya," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Jakarta Pusat memberikan atensi terhadap kesemrawutan yang terjadi di pelintasan kereta api dekat Roxy Mas, Gambir.

“Ada pengaduan masyarakat yang masuk berkaitan dengan crowded-nya, tidak tertibnya (Roxy Mas), terutama pada areal parkir dan pedagang kaki lima,” ujar Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Chaidir saat ditemui di Kantor Walikota Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Chaidir menjelaskan, untuk mengurai permasalahan yang ada di pelintasan kereta api, perlu koordinasi dengan Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Untuk itu, Pemkot Jakpus dan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat bersama-sama menginisiasi koordinasi antara lembaga ini.

“Karena lintasan (di Roxy) sana Jakarta Barat, di sini Jakarta Pusat. Itu harus ditarik ke Dinas Perhubungan untuk melakukan penutupan dan penertiban lintasan kereta itu,” imbuh dia.

Meski demikian, Chaidir mengatakan, penutupan hanya berlaku untuk kendaraan bermotor. Pejalan kaki masih dapat melewati pelintasan tersebut.

Selain itu, Pemkot Jakarta Pusat juga akan melakukan penertiban terhadap oknum preman yang ada di wilayah tersebut dengan melibatkan TNI dan Polri.

“Nanti kita bahas di tingkat dinas. Kita wilayah sifatnya hanya supporting dan melaporkan suasana lingkungan,” kata Chaidir lagi.

Seperti yang diketahui, kawasan Roxy Mas telah menjadi perhatian sejak lama. Sekitar enam bulan yang lalu Pemkot Jakarta Pusat juga telah berupaya untuk menyelesaikan masalah yang ada di wilayah tersebut.

Akses jalan menuju pelintasan kereta api juga telah berulang kali ditutup. Namun, blokade yang ada kembali dibuka oleh masyarakat setempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pelamar kerja pasti melewati tahap wawancara atau job interview setelah mengirimkan berkas kepada perusahaan yang dilamar.

Tahap wawancara ini adalah salah satu penentu pelamar kerja diterima atau tidak untuk bekerja di perusahaan. Biasanya, manajemen atau HRD menanyakan beberapa pertanyaan kepada pelamar kerja guna mencari kandidat yang tepat untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.

Salah satu pertanyaan yang muncul saat wawancara kerja adalah "Apakah bersedia ditempatkan di kota lain?".

Menurut The Balance Money, ada beberapa tips untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Pertama, manfaatkan peluang. Kamu dapat memanfaatkan pertanyaan tersebut sebagai nilai jual atau menunjukkan keinginan untuk menjadi bagian dari perusahaan yang dilamar.

Kedua, tetap jujur pada diri sendiri. Jika kamu ragu bersedia atau tidak, berikan jawaban yang rasional. Ingat, jangan pernah berkata tidak. Misalnya, kamu memiliki alasan karena memiliki tanggung jawab terhadap keluarga.

Ketiga, minta informasi lebih lanjut. Jika kamu masih mempertimbangkan penempatan kerja tersebut, tidak ada salahnya menanyakan apa saja manfaat dari penempatan kerja di luar kota tersebut.

Keempat, bersikap fleksibel. Apabila kamu tidak terbebani dengan penempatan kerja di kota lain, sampaikan keinginan tersebut.

Demikian adalah tips menjawab pertanyaan "Apakah bersedia ditempatkan di kota lain?" saat wawancara kerja.

Peneliti Muda Yayasan Madani Berkelanjutan, Intan Elvira, menyebut jika harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit di dalam negeri tidak mengalami peningkatan signifikan dan cenderung berfluktuasi.

Misalnya, pada tahun 2014 lalu rata-rata harga CPO berdasarkan harga acuan Dumai dan Belawan sebesar Rp9.084/Kg. Sebelumnya, harga tersebut dicatut pemerintah dari pungutan ekspor. Setelah pungutan ekspor dilakukan pada tahun 2015, harga CPO lebih rendah dibandingkan harga sebelum pungutan ekspor.

“Bahkan, pada 2019 harga turun menjadi Rp6.829/Kg,” ucap Intan dalam keterangan yang diterima Warta Ekonomi, Selasa (9/7/2024).

Intan menjelaskan bahwa untuk meningkatkan harga tandan buah segar (TBS) petani, Kementerian Pertanian (Kementan) seharusnya melakuakn perbaikan terhadap formula penetapan harga TBS sawit di tingkat petani. Dari yang semula menggunakan pendekatan biaya produksi pada level Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menjadi kombinasi antara biaya produksi pada level PKS dan biaya produksi pada level petani.

“Kementan juga perlu menyusun matriks penentuan harga TBS berdasarkan kualitas TBS sebagai referensi resmi yang dikeluarkan melalui revisi Permentan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga TBS,” jelasnya.

Hal tersebut diperlukan untuk mentusun skema khusus lewat Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan penetapan harga yang linera antara kenaikan harga CPO dan Indeks K. pada banyak kasus, ucap Intan, kenaikan harga TBS sawit tidak elastis dengan kenaikan harga CPO.

Oleh sebab itu, dia menyoroti Badan Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengubah strategi penggunaan dana perkebunan sawit agar fokus ada perbaikan kesejahteraan petani seperti program peremajaan sawit rakyat (PSR), peningkatan sarana dan prasarana perkebunan sawit, dan peningkatan SDM petani sawit itu sendiri.

Hal tersebut penting untuk dilakukan agar mandat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bisa direalisasikan dengan baik.

Di sisi lain, Badan Pelaksana BPDPKS juga perlu memperbaiki skema penyaluran dana untuk program PSR yang berbasis pada data yang valid baik spasial maupun numerik, memangkas proses birokrasi yang panjang seperti proses rekomendasi teknis yang bertingkat dan verifikasi calon penerima.

Sebelumnya, pemerintah beranggapan bahwa cara mendorong peningkatan harga CPO adalah dengan melakukan pungutan ekspor terhadap ekspor CPO dan produk turunannya. Yang mana, dana dari hasil pungutan tersebut digunakan untuk membiayai subsidi biodiesel dengan harapan bahwa produksi biodiesel dalam negeri meningkat sehingga mampu menyerap produksi CPO.

Dengan meningkatnya permintaan CPO tersebut, harapannya adalah mampu mendongkrak harga CPO serta implikasi lainnya dan yang penting harga TBS sawit di tingkat petani meningkat sehingga mendongkrak nilai tukar petani (NTP) perkebunan rakyat.

Bisnis.com, BANDUNG - Survei Indikator merilis survei tingkat kepuasan atas kinerja Bupati Bandung M Dadang Supriatna, yang baru menjabat sebagai bupati selama 3 tahun.

Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati Dadang Supriatna alias Kang DS sangat tinggi mencapai 80,1 persen. Angka ini terbilang luar biasa dan termasuk sangat tinggi. Sebagai perbandingan, angka kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo pada 2023 lalu berdasarkan hasil survei Indikator dan LSI, hanya di angka 76,5 persen.

Survei Indikator ini digelar selama periode 28 Mei - 4 Juni 2024 yang melibatkan 1.670 responden dan tersebar secara proporsional di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Responden merupakan warga Kabupaten Bandung berusia di atas 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang dan profesi.

Survei dilakukan menggunakan teknik sampling dan teknik pengumpulan data menggunakan multistage random sampling dan wawancara langsung dengan bantuan kuesioner. Margin of error diklaim +- 2,4% dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei Indikator, responden ditanya "Secara umum, sejauh ini seberapa puas Bapak/Ibu dengan kinerja M Dadang Supraitna sebagai Bupati Bandung?"

"Hasilnya, 80,1 persen masyarakat Kabupaten Bandung merasa puas dan sangat puas dengan kinerja Dadang Supriatna selama menjabat Bupati Bandung," tulis Lembaga Survei Indikator, dalam keterangannya, Senin (8/7/2024).

Menariknya, jumlah masyarakat Kabupaten Bandung yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Kang DS hanya 1,1 persen dan yang menyatakan kurang puas sekitar 15,5 persen.

Berikut rincian tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Bandung kepada M Dadang Supriatna menurut survei Indikator Politik Indonesia :

Perbesar

- Puas 72,3 %
- Sangat Puas 7,8 %
- Kurang Puas 15,5 %
- Tidak Puas Sama Sekali 1,1 %
- TT/TJ 3,3 %

Indikator memaparkan alasan masyarakat puas terhadap kinerja Bupati Dadang Supriatna. Salah satunya karena soal pelayanan publik dan berbagai program pro rakyat seperti insentif guru ngaji, insentif RT/RW, Linmas dan PKK hingga petani.

Belum lagi berbagai bantuan sosial dan sembako untuk mengurangi kemiskinan ekstrim dan angka stunting bagi masyarakat miskin dan profesi rentan seperti tukang ojek, juga dinilai efektif terhadap kepuasan masyarakat.

Program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa agunan juga dinilai sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran.

Selain itu, masyarakat Kabupaten Bandung juga dinilai puas terhadap pembangunan infrastruktur terutama pembangunan 5 unit rumah sakit dan puluhan sekolah baru yang semakin mendekatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.

"Selain itu, Bupati Dadang Supriatna juga mampu menjaga inflasi dan meningkatkan pertumbuhan daerah. APBD meningkat dalam 3 tahun, dari awalnya Rp 4,6 triliun menjadi 7,4 triliun. Ini yang menambah kepuasan masyarakat," tambah keterangan Indikator.(**)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membentuk satuan tugas (satgas) pemberantas impor ilegal atau barang selundupan.

Rencana itu diumumkan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Kadin, Arsjad Rasjid di Kantor Kemendag, Selasa (9/7/2024).

Zulhas membeberkan alasan perlunya dibentuk satgas impor ilegal. Menurutnya, banjir produk impor bukan hanya terjadi baru-baru ini. Banjir produk impor ke Tanah Air dianggap sudah jadi persoalan lama yang belum membaik meskipun beragam kebijakan impor telah dilakukan.

Kemendag dan Kadin, kata Zulhas, melihat titik persoalan dari maraknya produk impor di dalam negeri, yaitu dugaan impor ilegal. Musababnya, ada perbedaan data yang signifikan antara data impor tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara asal.

"Kita temukan, data impor kita kalau dari luar dengan data yang ada di dalam negeri bedanya jauh, jomplang. Jadi misalnya impor kita US$100 juta data kita BPS, data dari luar itu bisa US$300 juta, jadi jauh sekali," kata Zulhas, Selasa (9/7/2024).

Kendati begitu, Zulhas belum bisa merinci siapa saja yang akan dilibatkan dalam Satgas pemberantasan impor ilegal itu. Namun, sebagai langkah awal, nantinya Satgas tersebut akan melakukan sidak ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal. Selain itu, satgas tersebut, juga akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor.

"Kami sudah sepakat akan bikin Satgas, Kadin dan Kemendag, tentu dengan siapa lagi, kita akan rumuskan dan pikirkan bareng. Kita buat satgas kita akan melihat bagaimana perbedaan data yang begitu besar terjadi," ucap Zulhas.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid mengaku pihaknya menyambut baik rencana pembentukan Satgas pemberantasan impor ilegal itu. Sebab, menurut Arsjad, pembentukan Satgas menjadi bukti upaya gotong royong antara pemerintah dengan dunia usaha untuk menyelesaikan persoalan impor yang yang merugikan industri dalam negeri.

Selain itu, Arsjad juga menyinggung soal tarif bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard yang tidak bisa digeneralisasi untuk semua sektor. Lewat pembentukan Satgas impor ilegal diyakini bisa membantu pemerintah dalam penentuan safeguard yang lebih tepat sasaran.

"Di sinilah kita mencari solusi bukan saling blaming [menyalahkan]. Kami menyambut baik sekali apa yang dimaksudkan oleh pak menteri dan ini sangat menjadi solusi ke depan, supaya saling mengisi apa yang bisa dilakukan," kata Arsjad.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berhasil memberikan dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional.

Melalui program Eco Agrotomation yang diinisiasi Bukit Asam, perekonomian masyarakat menjadi tumbuh sekaligus kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Eco Agrotomation adalah program budidaya tanaman berbasis otomasi yang ramah lingkungan untuk mendukung program penghijauan dan reklamasi. Program Eco Agrotomation merupakan salah satu program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR).

Dilansir dari laman Bukit Asam, program ini juga dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah masyarakat sekitar sehingga mendukung konsep pangan lestari di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.

Berkat inovasi yang berdampak tersebut, program ini berhasil meraih penghargaan kategori Gold dalam ajang Bisnis Indonesia Social Responsibility Awards (BISRA) 2024 di Jakarta pada Kamis (27/6).

Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Niko Chandra menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan.

"Kami merasa bangga dan bersyukur atas penghargaan ini. Tentunya apresiasi tersebut semakin memotivasi kami untuk terus berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasi," ujar Niko.

Salah satu penerapan program Eco Agrotomation ini adalah pemberdayaaan petani di Desa Tanjung Karangan dan Keban Agung, Muara Enim untuk melakukan pembibitan dengan memanfaatkan lahan tidak produktif.

PTBA bekerja sama dengan petani mulai dari penyediaan media tanam, bibit, hingga budidaya tanaman. Pelatihan dan pendampingan secara berkala juga diberikan PTBA kepada para petani.

Sistem otomasi mempermudah budidaya tanaman. Terdapat dashboard monitor yang terhubung dengan ponsel sehingga memudahkan petani untuk memantau dan mengelola tanamannya. Penyiraman dan pemupukan dilakukan secara otomatis dengan takaran sesuai standar.

Sumber energi untuk otomasi ini pun berbasis energi terbarukan, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Tak hanya menurunkan emisi dari proses budidaya tanaman, otomasi berbasis energi terbarukan ini juga menurunkan biaya operasional harian.

PT Bukit Asam Tbk merupakan salah satu kandidat yang dinominasikan dalam CNN Awards. Ajang penghargaan yang digelar CNN Indonesia ini akan berlangsung pada Rabu (10/7) di Palembang, Sumatra Selatan.

CNN Indonesia Awards di Palembang ini merupakan ajang penghargaan ketiga. Sebelumnya, CNN Indonesia Awards pertama telah digelar di Makassar dan Bali.

Bukit Asam adalah perusahaan pertambangan milik negara (BUMN) yang juga merupakan grup dari MIND ID. Misinya adalah memberikan kontribusi maksimal terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan Bumi yang lebih baik.

Visi Bukit Asam adalah menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Sejalan dengan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli terhadap lingkungan, Bukit Asam terus melakukan inovasi dalam bisnis energi berbasis batubara, energi terbarukan, dan proyek hilirisasi batubara.

Terdapat tiga bidang pengembangan bisnis Bukit Asam yakni generik penguatan dan pengembangan nilai bisnis melalui pengembangan operational excellence.

Lalu pembangkit listrik dengan memperluas portofolio bisnis energi baru dan terbarukan sebagai langkah mewujudkan visi menjadi perusahaan energi dan kimia kelas dunia yang peduli lingkungan.

Kemudian hilirisasi, dengan terus berinovasi dan berkomitmen penuh untuk mengolah dan menghasilkan hilirisasi produk batubara agar memiliki nilai tambah yang lebih besar untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan.

Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan "Vina Cirebon", dilepaskan dari tahanan dan status tersangkanya dinyatakan tidak sah alias gugur. Praperadilan yang diajukannya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Bandung.

Hakim menilai ada prosedur tidak benar yang dilakukan penyidik dalam penetapan Pegi selaku DPO dan juga sebagai tersangka.

Pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar, menyebut bahwa Pegi Setiawan disebut bisa kembali ditetapkan sebagai tersangka. Namun proses penyelidikan harus diulang dari awal. Ditambah polisi harus memiliki bukti yang lebih kuat.

“Karena praperadilan belum pokok perkara, maka bisa ditetapkan tersangka lagi,” kata Fatahillah Akbar kepada wartawan, Selasa (9/7).

Meski begitu, lanjut dia, penerapannya harus sesuai prosedur: Pegi mesti diperiksa sebagai saksi lebih dahulu. Sebelum kemudian ditetapkan tersangka bila memenuhi 2 alat bukti.

“Harus dibuat Sprindik dan SPDP [surat pemberitahuan dimulainya penyidikan] baru,” jelas Fatahillah.

Proses penyidikan harus dimulai dari awal. “Namun dengan bukti-bukti lebih kuat juga,” imbuh Fatahillah.

Pada keterangan lain, pakar hukum pidana Universitas Trisakti yang juga pernah menjadi ahli dalam sidang Richard Eliezer—kasus Sambo, Albert Aries, menilai terlalu dini bila membicarakan mengenai potensi penetapan Pegi sebagai tersangka lagi.

Dia menjelaskan, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

“Jadi dengan tidak sahnya penetapan tersangka Pegi Setiawan kemarin, penyidik Polda Jabar dapat memulai penyidikan yang baru untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang baru yang berbeda dari penyidikan sebelumnya, guna membuat terang perkara tersebut dan menemukan siapa tersangkanya,” kata Albert.

Pakar hukum yang juga termasuk dalam 11 jubir KUHP baru itu justru berharap Polda Jawa Barat segera melaksanakan arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yakni mengedepankan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (scientific crime investigation). Pembuktian ilmiah dimaksud antara lain melakukan identifikasi untuk kepastian identitas pelaku, psikologi forensik, dan digital forensik untuk HP, media sosial, dan CCTV terkait.

“Hukum acara pidana adalah prosedur yang sudah diatur oleh KUHAP untuk mencari dan menemukan kebenaran yang paling sesungguhnya (kebenaran materiil), jadi penyidik harus mengikuti prosedur hukum acara baik yang diatur dalam KUHAP maupun Peraturan Kapolri No 6/2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,” ujar Albert.

Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan status tersangka Pegi Setiawan batal. Ada setidaknya dua poin utama yang membuat hakim mengetok putusan pembebasan Pegi itu:

Pertama, terkait penetapan Pegi Setiawan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) per 15 September 2016. Status itu diunggah 15 mei 2024 dalam situs Polri. Proses masuknya Pegi dalam DPO dinilai tidak sesuai prosedur.

Hakim merujuk pada dua ketentuan dalam Peraturan Kapolri. Bahwa penetapan DPO itu didahului oleh pemanggilan terhadap tersangka terlebih dulu.

Kedua, penetapan tersangka Pegi dinilai tidak sah. Pegi Setiawan ditangkap Polda Jabar pada 21 Mei 2024. Pada hari yang sama, dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Hakim menilai ada prosedur yang dilanggar penyidik Polda Jabar.

Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 16 Maret 2015 yang memberikan telah memberikan syarat tambahan, bahwa untuk penetapan tersangka, selain 2 alat bukti, harus ada pemeriksaan calon tersangka.

"Harus ada pemeriksaan calon tersangka, sebelum Pegi Setiawan alias Perong ditetapkan tersangka, termohon memiliki kewajiban hukum untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu pada pemohon," kata Hakim dalam pertimbangannya.

Berkat putusan itu, Pegi Setiawan sudah dilepaskan dari tahanan Polda Jabar pada Senin malam.