PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI merespons rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang 1 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) senilai Rp10 triliun.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah menghapus utang UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang Piutang Macet Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11).

Dengan adanya kebijakan penghapusan utang, sambung Supari, maka pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam (blacklist), kini bisa memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan sehingga bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu, kebijakan ini katanya juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM yang dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI.

"BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," tutupnya.

Prabowo akan menghapus utang 1 juta UMKM bernilai Rp10 triliun.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan nilai utang yang akan dihapus tersebut tembus Rp10 triliun. Utang berasal dari 1 juta pelaku UMKM.

Ia mengatakan dana penghapusan itu tak akan diambil Prabowo dari APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

Namun, Maman menegaskan penghapusan tak akan diberlakukan untuk semua UMKM. Kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.

Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Ketiga, besaran utang yang dihapuskan ditetapkan maksimal Rp500 juta untuk usaha dan Rp300 juta untuk perorangan.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

MetaMask telah menjadi salah satu pilihan dompet kripto yang sangat popular di kalangan investor kripto di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Dengan pertumbuhan pesat kripto dan teknologi blockchain, MetaMask menawarkan kemudahan dan keamanan yang diperlukan oleh para investor untuk mengakses berbagai platform DeFi dan pasar NFT.

Dompet ini telah mempermudah proses transaksi kripto sejak kali pertama diluncurkan dan terus berkembang menjadi alat yang lebih fleksibel dan multifungsi.

Bagi investor kripto di Indonesia, MetaMask bukan hanya sekadar alat untuk menyimpan aset digital, tetapi juga merupakan kunci untuk mengakses berbagai peluang dalam ekosistem blockchain yang lebih luas.

Sejarah MetaMask: Inovasi yang Terus Berkembang

MetaMask kali pertama diperkenalkan ke publik pada tahun 2016 oleh perusahaan blockchain ConsenSys.

Saat itu, MetaMask hanya tersedia sebagai ekstensi pada peramban Google Chrome dan Firefox, yang memungkinkan pengguna mengakses dompet Ethereum langsung dari perangkat mereka.

Namun, karena permintaan pasar yang terus meningkat dan popularitas kripto yang semakin meluas, MetaMask kemudian mengembangkan aplikasi selular untuk perangkat iOS dan Android.

Pada tahun 2020, aplikasi ini resmi diluncurkan, sehingga semakin banyak pengguna yang bisa mengakses dan mengelola aset kripto mereka kapan saja dan di mana saja.

Sebagai salah satu dompet Ethereum paling awal dan popular, MetaMask terus menambah fitur untuk memenuhi kebutuhan komunitas kripto.

Hingga saat ini, MetaMask tidak hanya berfungsi sebagai dompet Ethereum, tetapi juga mendukung jaringan blockchain lainnya seperti Binance Smart Chain dan Polygon.

Fleksibilitas ini menjadikannya pilihan utama bagi para investor yang ingin mengakses berbagai ekosistem blockchain dalam satu dompet.

Juga, Agustus lalu, dompet ini telah bekerja sama dengan Mastercard untuk meluncurkan MetaMask Card, sebuah kartu debit kripto yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi menggunakan aset kripto mereka di mana saja Mastercard diterima.

Keunggulan MetaMask Dibandingkan Dompet Kripto Lainnya

Salah satu daya tarik utama MetaMask adalah antarmuka pengguna yang ramah dan mudah digunakan. Investor baru dapat dengan cepat mempelajari cara menggunakannya tanpa banyak kesulitan.

Ini membuat MetaMask berbeda dari dompet lain yang mungkin memerlukan pengetahuan teknis lebih dalam.

Selain itu, MetaMask memungkinkan penggunanya untuk mengakses berbagai aplikasi terdesentralisasi (dApps) dengan mudah, mulai dari platform DeFi hingga pasar NFT, yang kini semakin popular di kalangan investor.

Keamanan juga menjadi prioritas MetaMask. Kunci pribadi pengguna dienkripsi dan disimpan secara lokal di perangkat mereka, yang berarti pengguna memiliki kontrol penuh atas aset mereka tanpa perlu khawatir kunci tersebut tersimpan di server pihak ketiga.

Dengan kontrol penuh ini, risiko akses tidak sah terhadap dompet pengguna dapat diminimalkan.

Selain itu, MetaMask memungkinkan pengguna untuk menghubungkan dompet mereka ke platform popular lainnya seperti Uniswap dan OpenSea dengan aman, menjadikannya dompet multifungsi yang fleksibel.

Kelayakan MetaMask bagi Investor Kripto di Indonesia

Untuk investor kripto di Indonesia, MetaMask merupakan pilihan yang layak dan relevan. Dengan kemampuannya yang mendukung berbagai blockchain, MetaMask memberikan fleksibilitas dalam mengakses aset di beberapa jaringan berbeda.

Hal ini sangat bermanfaat bagi investor yang ingin memanfaatkan keuntungan di platform DeFi atau berinvestasi di NFT tanpa harus berpindah-pindah dompet.

Selain itu, MetaMask mempermudah pengguna untuk melakukan transaksi lintas batas dengan aman, yang sangat penting bagi investor yang ingin memperluas portofolio mereka di luar negeri.

Bagi investor yang aktif di sektor keuangan terdesentralisasi, MetaMask sangat mendukung akses ke berbagai platform DeFi yang menawarkan layanan seperti pinjaman kripto, staking dan yield farming.

Sebagai contoh, investor dapat menggunakan MetaMask untuk mengakses berbagai platform seperti Aave, Compound, atau Curve Finance, yang semuanya menawarkan peluang untuk mendapatkan penghasilan pasif dari aset kripto mereka.

Dengan adanya fitur ini, MetaMask tidak hanya menjadi dompet penyimpanan, tetapi juga alat yang berguna untuk mengoptimalkan aset.

Masa Depan MetaMask di Indonesia

Melihat perkembangan pesat MetaMask, ada potensi besar bagi investor kripto di Indonesia untuk terus memanfaatkan dompet ini dalam berbagai aspek investasi. Seiring meningkatnya adopsi kripto di Indonesia, MetaMask kemungkinan akan menjadi bagian penting dari portofolio setiap investor.

Pengguna baru yang tertarik masuk ke dunia kripto bisa merasa terbantu dengan kemudahan dan aksesibilitas MetaMask, sementara investor berpengalaman dapat mengeksplorasi lebih banyak peluang di pasar internasional yang didukung oleh MetaMask.

Di sisi lain, MetaMask terus berinovasi untuk menambah dukungan pada jaringan lain di luar Ethereum, yang berarti pengguna akan semakin diuntungkan dengan kompatibilitas yang lebih luas di masa depan.

Dukungan tambahan ini akan memungkinkan para investor untuk mengeksplorasi berbagai proyek kripto baru yang muncul di ekosistem blockchain lainnya, serta memperluas portofolio mereka tanpa harus mengganti dompet. [st]

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengubah susunan organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 yang ditetapkan 5 November 2024.

Pada Perpres tersebut, struktur organisasi Kemenkeu mengalami perubahan dengan penambahan dua Direktorat Jenderal (Ditjen) baru, penghapusan satu badan lama, dan menambah satu badan baru.

Berikut poin-poin perubahan organisasi Kemenkeu pada pemerintahan Presiden Prabowo:

1. Langsung di Bawah Presiden

Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, Kemenkeu kini berada langsung di bawah Presiden. Sebelumnya Kemenkeu berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," bunyi Pasal 2 ayat 1.

2. Ada Dua Ditjen Baru

Ditjen di bawah Kemenkeu bertambah dua, yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dengan penambahan tersebut, dalam Pasal 7 Perpres yang sama, Kemenkeu memiliki 9 Ditjen, yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dalam Pasal 13 dirincikan, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan sesuai Pasal 45 yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sarna internasional sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KSSK Dibawah Naungan Ditjen SPSK

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kini berada di bawah Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).

Sebelumnya, Sekretariat KSSK secara administratif berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

"Dengan adanya Ditjen SPSK, Sekretariat KSSK tetap ada dan secara administratif berada dibawah Ditjen tersebut," ujar Deni saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Deni bilang, KSSK tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengubah susunan organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 yang ditetapkan 5 November 2024.

Pada Perpres tersebut, struktur organisasi Kemenkeu mengalami perubahan dengan penambahan dua Direktorat Jenderal (Ditjen) baru, penghapusan satu badan lama, dan menambah satu badan baru.

Berikut poin-poin perubahan organisasi Kemenkeu pada pemerintahan Presiden Prabowo:

1. Langsung di Bawah Presiden

Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, Kemenkeu kini berada langsung di bawah Presiden. Sebelumnya Kemenkeu berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," bunyi Pasal 2 ayat 1.

2. Ada Dua Ditjen Baru

Ditjen di bawah Kemenkeu bertambah dua, yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dengan penambahan tersebut, dalam Pasal 7 Perpres yang sama, Kemenkeu memiliki 9 Ditjen, yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dalam Pasal 13 dirincikan, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan sesuai Pasal 45 yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sarna internasional sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KSSK Dibawah Naungan Ditjen SPSK

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kini berada di bawah Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).

Sebelumnya, Sekretariat KSSK secara administratif berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

"Dengan adanya Ditjen SPSK, Sekretariat KSSK tetap ada dan secara administratif berada dibawah Ditjen tersebut," ujar Deni saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Deni bilang, KSSK tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

3. BKF Dihapus, Digantikan Badan Baru

Perubahan selanjutnya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tak lagi ada dalam struktur organisasi Kemenkeu. Deni bilang, BKF dilebur ke Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

"Penguatan BKF dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal," kata Deni. "Istilah tepatnya adalah penguatan BKF, jadi tidak ada yang lain dalam peleburan tersebut," tambahnya.

Namun, dalam struktur baru Kemenkeu tetap ada dua badan karena ada badan baru bernama Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Sementara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tetap ada.

Adapun dalam Pasal 53, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan bertugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka struktur organisasi Kemenkeu yang baru sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

2. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

3. Direktorat Jenderal Anggaran

4. Direktorat Jenderal Pajak

5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

10. Direktorat Jenderal Stabilitas dan pengembangan Sektor Keuangan

11. Inspektorat Jenderal

12. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

13. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

14. Staf Ahli Bidang Peraturan dan penegakan Hukum pajak

15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak

16. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak

17. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara

18. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan pajak

19. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara

20. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional

21. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan pasar Modal

22. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengubah susunan organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 yang ditetapkan 5 November 2024.

Pada Perpres tersebut, struktur organisasi Kemenkeu mengalami perubahan dengan penambahan dua Direktorat Jenderal (Ditjen) baru, penghapusan satu badan lama, dan menambah satu badan baru.

Berikut poin-poin perubahan organisasi Kemenkeu pada pemerintahan Presiden Prabowo:

1. Langsung di Bawah Presiden

Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, Kemenkeu kini berada langsung di bawah Presiden. Sebelumnya Kemenkeu berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," bunyi Pasal 2 ayat 1.

2. Ada Dua Ditjen Baru

Ditjen di bawah Kemenkeu bertambah dua, yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dengan penambahan tersebut, dalam Pasal 7 Perpres yang sama, Kemenkeu memiliki 9 Ditjen, yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dalam Pasal 13 dirincikan, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan sesuai Pasal 45 yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sarna internasional sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KSSK Dibawah Naungan Ditjen SPSK

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kini berada di bawah Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).

Sebelumnya, Sekretariat KSSK secara administratif berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

"Dengan adanya Ditjen SPSK, Sekretariat KSSK tetap ada dan secara administratif berada dibawah Ditjen tersebut," ujar Deni saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Deni bilang, KSSK tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

3. BKF Dihapus, Digantikan Badan Baru

Perubahan selanjutnya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tak lagi ada dalam struktur organisasi Kemenkeu. Deni bilang, BKF dilebur ke Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

"Penguatan BKF dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal," kata Deni. "Istilah tepatnya adalah penguatan BKF, jadi tidak ada yang lain dalam peleburan tersebut," tambahnya.

Namun, dalam struktur baru Kemenkeu tetap ada dua badan karena ada badan baru bernama Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Sementara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tetap ada.

Adapun dalam Pasal 53, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan bertugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka struktur organisasi Kemenkeu yang baru sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

2. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

3. Direktorat Jenderal Anggaran

4. Direktorat Jenderal Pajak

5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

10. Direktorat Jenderal Stabilitas dan pengembangan Sektor Keuangan

11. Inspektorat Jenderal

12. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

13. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

14. Staf Ahli Bidang Peraturan dan penegakan Hukum pajak

15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak

16. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak

17. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara

18. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan pajak

19. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara

20. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional

21. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan pasar Modal

22. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Warta Ekonomi, Jakarta -Waskita Karya (Persero) Tbk berpartisipasi dalam kegiatan tahunan Konstruksi Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, perseroan menampilkan teknologi digital construction berupa drive simulator yang memberikan pengalaman berkendara di Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang.
Ada pula MetaKITA yang merupakan platform untuk melakukan aktivitas virtual dalam lingkungan Waskita Karya secara imersif. Melalui teknologi ini, pengguna dapat merasa seolah berada di lingkungan tersebut melalui perangkat VR.

KOMPAS.com - Jembatan yang selesai dibangun atau diperbaiki tidak secara langsung bisa digunakan masyarakat.

Pasalnya, sebelum dioperasikan, jembatan harus melalui proses pemeriksaan kelayakan melalui uji beban.

Dikutip dari unggahan akun Instagram Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis (7/11/2024), uji beban bertujuan mengetahui kemampuan beban maksimum dan memastikan keamanan struktur jembatan.

Dalam pelaksanaan uji beban jembatan, terdapat dua metode yang digunakan, yaitu statis dan dinamis. Berikut ulasan selengkapnya:

1. Uji beban statis

Uji beban statis menggunakan beban diam perupa banyak truk dengan muatan tertentu yang ditempatkan sejajar di tengah jembatan.

Uji beban statis meliputi pengukuran lendutan dan residunya, regangan elemen struktur, pergeseran bearing, pergerakan pile cap, dan gaya kabel.

2. Uji beban dinamis

Uji beban dinamis menggunakan beban yang bergerak yang dijalankan melewati balok untuk dianalisis benturan rodanya dengan aspal ketika melewati balok tersebut.

Uji beban dinamis meliputi pengukuran frekuensi, rasio redaman, dan Dynamic Amplification Factor (DAF).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI mengusulkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dimasukan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku telah menandatangani surat usulan tersebut pada Rabu (6/11/2024) kemarin.

"Perlu kami sampaikan bahwa Komisi III telah menyampaikan usulan rancangan KUHAP, Kalau nggak salah kemarin ya, kemarin bener, yesterday kemarin saya sudah tanda tangan sebagai prolegnas prioritas 2025 kepada Baleg, di sini pun ada Ketua Baleg anggota Komisi III," kata Habiburokhman dalam rapat bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Habiburokhman meminta Badan Keahlian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk merumuskan lebih lanjut soal rancangan dan naskah akademik KUHAP tersebut.

Politikus Partai Geerindra ini juga berharap revisi KUHAP dapat segera dibahas.

"Diharapkan akhir tahun ini Komisi 3 DPR RI ini dapat menyusun rancangan KUHAP tersebut," ujar Habiburokhman.

Meski sudah melayangkan usulan Rancangan KUHAP sebagai RUU pada Prolegnas 2025, ia tetap menjaring masukan ICJR selaku perwakilan masyarakat sipil.

"Komisi III dapat meminta masukan dari berbagai pihak termasuk ICJR. Nah ini Jadi pucuk dicinta ulam pun tiba. Kami perlu masukkan teman-teman," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, penyidik masih menginventarisasi 1.000 situs judi online (judol) yang dilindungi belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar tidak diblokir.

“Sampai dengan saat ini, penyidik masih terus melakukan pendataan atau inventarisasi terhadap website-website tersebut,” kata Ade Ary saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu (6/11/2024).

Pendataan sejumlah situs terlarang itu akan dijadikan sebagai barang bukti oleh penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Di sisi lain, bandar situs judol menyetor uang kepada pelaku yang melibatkan belasan pegawai Komdigi itu secara tunai.

Penyetoran uang dua minggu sekali itu agar situs judol masing-masing bandar tetap beroperasi di Indonesia dan memangsa pecandu untuk meraup keuntungan secara instan.

“Diketahui bahwa uang setoran dari para bandar, itu diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai, dan juga melalui money changer,” ujar Ade Ary.

Kendati demikian, belum diketahui apakah antara bandar situs judol dan pelaku ini bertemu langsung atau tidak di tempat penukaran uang tersebut.

Polisi menggeledahnya baru-baru ini, tetapi belum diketahui di mana lokasi money changer tersebut.

“Terhadap money changer ini, penyidik telah melakukan penggeledahan di dua money changer. Kemudian saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman secara intensif,” kata Ade Ary.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, 4 yang lainnya adalah warga sipil.

Sementara, terdapat dua pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah A dan M.

Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online (judol).

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” imbuh dia.

Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024).

Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

“5.000 web? Tapi yang diblokir berapa?” tanya Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra dari kepada tersangka saat penggeledahan.

“Biasanya 4.000 Pak, 1.000 sisanya dibina, dijagain supaya enggak keblokir,” jawab tersangka.

CoinEx hadir sebagai salah satu sponsor, mendukung acara Web3, W3W, di Jakarta yang digelar mulai hari ini, Kamis (7/11/2024) hingga Jumat. Ribuan peserta diperkirakan hadir dengan puluhan pembicara, termasuk Alex Rumondor (Country Manager CoinEx Indonesia).

Indonesia bersiap menyambut salah satu acara terbesar di dunia blockchain, yang berfokus pada komunitas lokal dan diharapkan akan menarik ribuan penggemar kripto dari seluruh penjuru negeri. Acara ini bertujuan merangkul lebih banyak komunitas lokal Indonesia dan mempromosikan adopsi blockchain di dalam negeri.

Acara yang dinamai W3W ini akan digelar perdana dengan estimasi kehadiran lebih dari 5.000 orang. Selain itu, lebih dari 200 mitra dan 40 pembicara dari berbagai bidang terkait teknologi blockchain akan hadir untuk berbagi wawasan dan pengalaman mereka. CEO CoinEx, Haipo Yang, mengumumkan bahwa crypto exchange CoinEx akan menjadi salah satu sponsor utama dalam acara ini.

“Kami bangga dapat berkontribusi dalam memajukan ekosistem blockchain di Indonesia melalui partisipasi kami di W3W. Sebagai sponsor utama, CoinEx berharap acara ini akan menginspirasi dan mengedukasi lebih banyak masyarakat lokal mengenai manfaat dan potensi teknologi blockchain,” ujar Haipo Yang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/11/2024).

CoinEx Prediksi Kapitalisasi Pasar Memecoin Tembus US$1 Triliun!

Persiapan Sebelum Acara

Untuk meningkatkan antusiasme menjelang acara, pihak penyelenggara telah menggelar beberapa kegiatan promosi di media sosial. Salah satunya adalah kampanye pra-peluncuran MulungbarengCoinEx, yaitu kompetisi perdagangan bersama influencer (KOL/key opinion leader) kedua yang diselenggarakan oleh CoinEx.

Kompetisi ini bertujuan mendorong partisipasi dan meningkatkan pemahaman mengenai perdagangan aset digital di kalangan komunitas lokal. Kampanye ini sudah berakhir, namun berhasil mendapatkan perhatian luas di berbagai platform media sosial.

Selain itu, CoinEx juga menyelenggarakan roadshowdi Yogyakarta pada 18 Oktober lalu. Kota yang dikenal memiliki komunitas kripto yang kuat ini menjadi pilihan lokasi strategis untuk memperkenalkan lebih jauh acara W3W.

Dalam roadshow tersebut, CoinEx menampilkan sorotan langsung di media sosial, memberikan cuplikan dan gambaran mengenai hal-hal yang bisa diharapkan dari acara utama.

Fokus pada Komunitas Lokal

Dengan hadirnya lebih dari 40 pembicara, acara ini akan menampilkan beragam perspektif dari para ahli di bidang blockchain, mulai dari teknologi hingga regulasi dan peluang investasi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teknologi blockchain dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Hadirnya komunitas lokal yang aktif diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk memajukan adopsi blockchain di dalam negeri.

Haipo bilang, tidak hanya itu, acara ini juga akan menjadi platform penting untuk bertukar wawasan di antara para pelaku industri lokal. Dengan mendatangkan pembicara yang memiliki latar belakang dan pengalaman luas, acara W3W diharapkan dapat mendorong kolaborasi dan inovasi di sektor blockchain Indonesia.

Dukungan dari CoinEx

Sebagai sponsor utama, CoinEx memainkan peran penting dalam mendukung acara ini melalui berbagai inisiatif sebelum acara.

“Kami melihat potensi besar dalam ekosistem blockchain Indonesia dan percaya bahwa acara seperti W3W ini akan membuka jalan bagi lebih banyak orang untuk mengenal teknologi ini,” tambah Haipo Yang.

Acara W3W ini diharapkan menjadi batu loncatan yang signifikan bagi perkembangan dunia blockchain di Indonesia, sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk lebih memahami berbagai manfaat dan aplikasi teknologi blockchain. [ps]

Jakarta:Donald Trump adalah salah satu contoh terbaru seorang tokoh yang pernah menjadi terpidana yang berhasil menjadi pemimpin negara.

Trump dihukum atas kejahatan berat pada Mei 2024, ketika ia dinyatakan bersalah atas 34 tuduhan terkait pembayaran uang tutup mulut untuk mempengaruhi pemilu 2016.

Namun, dia bukan yang pertama. Sejarah mencatat bahwa ada sejumlah tokoh yang, setelah menghadapi hukuman penjara atau dakwaan, berhasil bangkit dan menjadi pemimpin di negara masing-masing. Berikut adalah tujuh di antaranya:

Nelson Mandela (Afrika Selatan)

Sumber: AFP
Nelson Mandela dihukum penjara selama 27 tahun karena aktivitasnya melawan apartheid. Setelah dibebaskan pada tahun 1990, ia berhasil menjadi Presiden Afrika Selatan pada tahun 1994, menjadikan dirinya simbol perdamaian dan rekonsiliasi di negara tersebut.

Lula da Silva (Brasil)

Sumber:EVARISTO SA / AFP

Lula da Silva dihukum penjara pada tahun 2018 atas tuduhan korupsi dan pencucian uang. Meski sempat dilarang mencalonkan diri, Mahkamah Agung Brasil membatalkan putusan tersebut pada tahun 2021.

Setelah bebas, Lula memenangkan pemilu tahun 2022 dan kembali menjabat sebagai Presiden Brasil.

Anwar Ibrahim (Malaysia)

Sumber: AFP/DAVID GRAY

Anwar Ibrahim mengalami beberapa kali penahanan dengan tuduhan sodomi dan korupsi, yang sebagian besar dipandang sebagai bermotif politik.

Ia akhirnya dibebaskan pada tahun 2018 setelah menerima pengampunan dari Raja Malaysia, dan kemudian berhasil menjadi Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2022.

Kwame Nkrumah (Ghana)

Sumber: Domain Publik

Kwame Nkrumah ditahan pada tahun 1950 karena aktivitas politiknya melawan kolonialisme Inggris. Setelah dibebaskan, ia menjadi Perdana Menteri Ghana pada tahun 1952 dan kemudian Presiden ketika Ghana meraih kemerdekaan pada tahun 1957.

Jomo Kenyatta (Kenya)

Sumber: Arsip Nasional Belanda

Jomo Kenyatta ditahan pada tahun 1952 dan dijatuhi hukuman karena dianggap terlibat dalam Pemberontakan Mau Mau yang anti-kolonial.

Setelah dibebaskan pada tahun 1961, ia menjadi Presiden pertama Kenya pada tahun 1964 setelah negara itu merdeka dari Inggris.

José Mujica (Uruguay)

Sumber: AFP

José Mujica adalah mantan gerilyawan dari kelompok Tupamaros yang dipenjara selama 14 tahun pada masa kediktatoran militer di Uruguay.

Setelah dibebaskan pada tahun 1985, Mujica memasuki politik dan berhasil menjadi Presiden Uruguay dari tahun 2010 hingga 2015. Dia dikenal karena gaya hidupnya yang sederhana dan dermawan.

Adnan Menderes (Turki)

Sumber: Universitas Adnan Menderes.

Adnan Menderes, mantan Perdana Menteri Turki, ditahan dan dihukum mati setelah kudeta militer pada tahun 1960.

Sebelum penahanannya, Menderes adalah pemimpin yang dipilih secara demokratis dan memimpin Turki dari tahun 1950 hingga 1960. Dia tetap dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah modern Turki.

Ketujuh tokoh ini memiliki kisah hidup yang unik, menunjukkan meskipun mereka memiliki status terpidana dan narapidana, mereka tetap mampu unjuk gigi dan menjadi pemimpin negara, sangat inspiratif!

Baca Juga:
Profil Donald Trump, Sang Trilliuner Kontroversial yang Kembali Jadi Presiden AS


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Jakarta: Penelitian yang dilakukan oleh P2M Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia (POLAR UI) menunjukan penyematan anti-lock braking system (ABS) di sepeda motor berpotensi menurunkan angka kecelakaan hingga 24 persen, atau setara dengan mencegah satu dari empat kecelakaan yang terjadi. Meski demikian, masih banyak yang belum memahami komponen ABS di kendaraan bermotor.

ABS merupakan sebuah sistem pengereman pada kendaraan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan berkendara. Sistem ABS disematkan di sepeda motor agar pada saat pengereman mendadak, sepeda motor tidak mengalami selip atau ngepot, terutama ketika kondisi jalanan basah ataupun licin.

Sistem ini dilengkapi dengan sensor. Ketika sepeda motor berjalan, sensor kecepatan akan membaca kecepatan baik roda depan maupun belakang. Saat terdapat perbedaan kecepatan, informasi ini akan dikirimkan ke ECU (Engine Control Unit). Data dari ECU kemudian diteruskan ke modulator. ECU akan mengaktifkan solenoid.
Saat tuas rem ditarik, otomatis tekanan fluida ke kaliper menjadi sangat kuat. Proses pengurangan, penahanan, dan peningkatan tekanan fluida berlangsung sangat cepat, sekitar 15-50 kali per detik, sehingga roda tidak akan terkunci saat terjadi pengereman mendadak.

Baca Juga: Pemerintah Kaji Ulang Subsidi Energi

Lantas ada komponen apa saja sehingga ABS bisa bekerja?

1. Master Silinder

Komponen ini berfungsi sebagai pengubah gerakan mekanis dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Saat master silinder bekerja, piston akan mendorong minyak rem. Minyak rem bertekanan ini akan disalurkan ke pompa ABS.

2. Katup Kontrol Hidrolik ABS

Setidaknya ada tiga katup pada rem ABS. Komponen ini adalah gerbang minyak rem dari master silinder menuju silinder roda. Katup ini mengatur tekanan hidrolik dari 3. master silinder ke silinder roda.
Katup satu terbuka penuh untuk memaksimalkan tekanan minyak rem langsung ke rem.
Katup dua menghalangi tekanan minyak rem agar tidak diteruskan ke rem.
Katup tiga menghalangi sebagian tekanan minyak rem sehingga hanya sebagian yang diteruskan ke rem kendaraan.

3. Pompa ABS

Pompa ABS berfungsi untuk mengembalikan tekanan hidrolik pada silinder roda setelah tekanan hidrolik berkurang akibat pembukaan katup ABS. Saat roda terkunci, tekanan hidrolik pada roda tersebut dikurangi hingga roda berputar kembali. Setelah roda berputar, pompa ABS mengembalikan tekanan hidrolik dengan cepat.

4. Modul Kontrol ABS

Modul Kontrol ABS adalah perangkat pemrosesan yang mengatur kapan dan berapa lama interval katup terbuka dan tertutup. Modul ini juga mengatur kapan pompa ABS harus bekerja. Modul Kontrol ABS bekerja berdasarkan data yang dikirimkan dari sensor. Data ini diolah untuk memberi perintah kepada valve dan pompa ABS.

Baca Juga: Menteri Perindustrian Siap Pakai Pindad Maung untuk Dinas

5. Sensor Kecepatan

Sensor ini dipasang pada roda depan dan belakang untuk membaca kecepatan putaran roda dan mengirimkan data tersebut ke modul ABS.

6. Silinder Roda

Berfungsi untuk mengubah tekanan hidrolik pada minyak rem menjadi gerakan mekanis yang mendorong kampas rem untuk menjepit cakram.

7. Saluran Hidrolik Rem

Bagian ini berfungsi sebagai jalur aliran minyak rem dari master silinder ke silinder roda. ABS bukan untuk membuat rem lebih pakem tetapi sistem pengereman elektronik agar roda tidak terkunci.

8. Indikator ABS

Sepeda motor dengan fitur ABS memiliki lampu indikator pada panel speedometer yang menunjukkan kondisi sistem ABS. Jika indikator menunjukkan salah satu dari tanda berikut, mungkin ada masalah pada sistem ABS:

• Indikator menyala atau berkedip saat berkendara.
• Indikator tidak menyala saat kunci kontak diputar ke posisi On.
• Indikator tidak mati pada kecepatan di atas 10 km/jam.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)