JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan penghapusan utang macet untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian hingga kelautan ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan merinci lebih lanjut pelaksanaan kebijakan penghapusan utang macet tersebut.

"Kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, nanti kita detailkan untuk pelaksanaan oleh para perbankan," ujarnya saat ditemui di Mall Gandaria City, Rabu (6/11/2024).

Adapun kebijakan ini bertujuan untuk menghapus piutang macet yang sudah lama sehingga diharapkan dapat memperbaiki tata kelola perbankan sekaligus membantu UMKM di sektor tersebut agar dapat meneruskan usahanya.

"Itu kan memang banyak yang kredit-kredit lama ya. Dan itu bagian dari untuk memperbaiki tata kelola (perbankan) dan juga untuk keperluan UMKM, petani, dan nelayan kita," jelasnya.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kebijakan penghapusan piutang macet ini diperuntukkan bagi UMKM di tiga bidang, yaitu:

• Pertanian, perkebunan, dan peternakan;
• Perikanan dan kelautan;
• UMKM lainnya seperti mode atau busana, kuliner, industri kreatif.

"Ini merupakan kebijakan strategis untuk mendorong sektor-sektor yang berperan penting terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional," kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati, Rabu.

Dengan berlakunya kebijakan ini, lanjut Sri Mulyani, diharapkan para pelaku UMKM di bidang tersebut dapat meneruskan usaha dan memberi keyakinan bahwa negara hadir memberikan dukungan.

Kebijakan ini juga menjadi komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri karena sangat penting peranannya bagi bangsa dan negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan penghapusan utang macet untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian hingga kelautan ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan merinci lebih lanjut pelaksanaan kebijakan penghapusan utang macet tersebut.

"Kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, nanti kita detailkan untuk pelaksanaan oleh para perbankan," ujarnya saat ditemui di Mall Gandaria City, Rabu (6/11/2024).

Adapun kebijakan ini bertujuan untuk menghapus piutang macet yang sudah lama sehingga diharapkan dapat memperbaiki tata kelola perbankan sekaligus membantu UMKM di sektor tersebut agar dapat meneruskan usahanya.

"Itu kan memang banyak yang kredit-kredit lama ya. Dan itu bagian dari untuk memperbaiki tata kelola (perbankan) dan juga untuk keperluan UMKM, petani, dan nelayan kita," jelasnya.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kebijakan penghapusan piutang macet ini diperuntukkan bagi UMKM di tiga bidang, yaitu:

• Pertanian, perkebunan, dan peternakan;
• Perikanan dan kelautan;
• UMKM lainnya seperti mode atau busana, kuliner, industri kreatif.

"Ini merupakan kebijakan strategis untuk mendorong sektor-sektor yang berperan penting terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional," kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati, Rabu.

Dengan berlakunya kebijakan ini, lanjut Sri Mulyani, diharapkan para pelaku UMKM di bidang tersebut dapat meneruskan usaha dan memberi keyakinan bahwa negara hadir memberikan dukungan.

Kebijakan ini juga menjadi komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri karena sangat penting peranannya bagi bangsa dan negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Triono Junoasmono memberikan keterangan dalam sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Dalam Sidang dengan perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024, 96/PUU-XXII/2024, dan 134/PUU-XXII/2024 yang digelar Rabu (6/11/2024), Triono menyebut kewajiban masyarakat menjadi anggota Tapera sesuai dengan asas gotong royong.

"Asas gotong royong melalui upaya dari setiap warga negara untuk bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta," ucap Triono dalam sidang.

Dia menyebut, tujuan besar UU Tapera untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan atas perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Ini sesuai dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negaranya dalam bertempat tinggal yang diatur oleh ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Menurut Triono, asas gotong royong dari pelaksanaan pengelolaan Dana Tapera, tidak semua Peserta Tapera yang telah menabung mendapatkan pembiayaan Tapera, tetapi Peserta yang berstatus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan ditopang pembiayaannya oleh Peserta lain yang lebih mampu melalui pengelolaan tabungan kolektif berupa dana Tapera yang digunakan sebagai pembiayaan perumahan.

Melalui konsep ini, pemerintah menilai peserta yang lebih mampu bisa memberikan dukungan kepada peserta yang kurang mampu sehingga tercipta keadilan distributif dalam pembiayaan perumahan.

Triono mengatakan Skema Tapera yang merupakan bentuk Housing Provident Fund dengan sistem tabungan wajib, adalah solusi efektif dalam penyediaan perumahan yang juga diadopsi di berbagai negara lain.

Dengan memanfaatkan sistem tabungan wajib, Skema Tapera mengumpulkan dana dari Peserta untuk memberikan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi MBR.

Dia juga menegaskan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera merupakan norma yang mewajibkan setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum untuk menjadi Peserta.

Kemudian, ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Tapera mengatur bagi pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum berlaku norma kebolehan dengan adanya frasa “dapat menjadi Peserta”.

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Tapera hanya mengatur terkait kepesertaan saja dan tidak mengatur materi muatan mengenai pembebanan finansial kepada peserta Tapera, sehingga tidak menimbulkan beban finansial kepada Para Pemohon.

“Menurut Pemerintah, kata “wajib” dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tapera tidak dapat dimaknai sebagai “sukarela” sebagaimana petitum Para Pemohon karena justru akan menimbulkan tidak tercapainya tujuan negara untuk memenuhi hak warga negara dalam bertempat tinggal sesuai ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, tidak tercapainya keadilan distributif, dan pembiayaan perumahan akan kembali berfokus pada APBN melalui mekanisme FLPP saja," ucap Triono.

"Selain itu, UU Tapera tidak menimbulkan beban finansial bagi Para Pemohon dan seharusnya dilihat sebagai tabungan yang mempunyai banyak manfaat,” tandasnya.

Sebagai tambahan informasi, MK menggabung pemeriksaan tiga permohonan perkara pengujian materi UU Tapera. Tiga perkara dimaksud, yakni Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024, dan Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024.

Perkara pertama mendalilkan kewajiban Tapera menguras pendapatan masyarakat rendah, sedangkan biaya hidup semakin tinggi dan ditambah pula adanya potongan upah untuk BPJS dan biaya lainnya.

Perkara kedua, mendalilkan upah buruh atau pekerja mandiri masih kecil bahkan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup layak, namun tetap diwajibkan membayar iuran Tapera.

Terakhir, adalah dalil kewajiban Tapera bertentangan dengan konstitusi karena memaksa seolah-olah seperti pajak, serta bukan juga termasuk dalam pungutan lain yang bersifat memaksa untuk diikuti setiap pekerja masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun non-MBR.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) blak-blakan soal pekerjaan rumah (PR) hilirisasi mineral dari hulu sampai hilir.
Plt Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati menjelaskan berdasarkan kajian pemerintah, terdapat persoalan-persoalan hilirisasi yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan. Adapun, salah satu persoalan itu seperti hilirisasi yang masih minim akan dampak sosial.
"Jadi memang ada persoalan-persoalan dalam hilirisasi dari hulu ke hilir, mulai dari penambangan. Kalau hilir ke arah penjualan, kemudian ke arah pengambilan teknologi. Tapi ke arah sosial belum ada, belum masuk," ucap Siti dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Lebih terperinci, berdasarkan bahan paparan Siti, PR pemerintah terkait hilirisasi di sisi hulu adalah meningkatkan informasi sumber daya dan cadangan minerba. Adapun, sejumlah langkah yang bisa dilakukan ialah melakukan standardisasi perhitungan sumber daya dan cadangan.
Selain itu, pemerintah dan pemangku kepentingan juga perlu melakukan konversi sumber daya menjadi cadangan melalui optimasi modifying factors. Kemudian, peningkatan aktivitas usaha eksplorasi dan evaluasi kandungan mineral ikutan dalam bijih nikel juga perlu dilakukan.
Di samping itu, peningkatan cadangan melalui optimasi cut off grade dan penyediaan dana jaminan eksplorasi juga harus menjadi perhatian.
PR lain di sisi hulu ada meningkatkan tata kelola pengusahaan pertambangan minerba. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah perlu melakukan efisiensi jumlah izin pertambangan, melakukan monitoring volume produksi, dan optimalisasi potensi pajak dan PNBP. Tak hanya itu, pemerintah juga perlu perlu meningkatkan kualitas tata niaga mineral domestik.
Sementara itu, PR terkait hilirisasi di sisi hilir salah satunya adalah mendorong upaya hilirisasi lebih jauh. Terkait hal ini, pemerintah perlu melakukan pemutakhiran dan monitoring data investasi dan operasi smelter.
Pemerintah juga perlu melakukan pembatasan smelter pirometalurgi dan melakukan pengambangan pabrik hidrometalurgi (HPAL atau STAL). Selain itu, para pemangku kepentingan juga harus melakukan penyediaan energi dan dukungan untuk upaya mengurangi emisi.
PR hilirisasi di sisi hilir lainnya ada penerapan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong hilirisasi. Untuk menyelesaikan PR tersebut, pemerintah harus melakukan pengendalian insentif fiskal seperti tax holiday.
Pemerintah juga perlu menerapkan bea keluar untuk produk pirometalurgi dan menerapkan nilai ekonomi karbon (NEK) pada industri smelter.
Adapun, PR terakhir hilirisasi di sisi hilir adalah mengembangkan kebijakan perdagangan produk hilirisasi untuk mendapat nilai manfaat yang besar bagi Indonesia.
Meski masih memiliki segudang PR, Siti menegaskan bahwa hilirisasi harus tetap digenjot demi menciptakan nilai tambah bagi Indonesia.
"Intinya kita sepakat hilirisasi adalah langkah tepat dengan mempertimbangkan potensi yang kita miliki, tinggal koordinasi antara kementerian/lembaga agar hilirisasi berjalan mantap dan memberi nilai untung sebesar-besarnya kepada Indonesia," ucap Siti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang ibu bernama Yulia Trisnawati (29) diduga menjadi korban malapraktik saat menjalani operasi caesar atas kelahiran anak pertamanya di salah satu rumah sakit wilayah Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jumat (27/10/2023).

Yulia berujar, dia menjalani proses persalinan di rumah sakit tersebut menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kelas I.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Yulia disebut tidak bisa melahirkan secara normal karena mengalami kondisi Cephalopelvic Disproportion (CPD), yakni ukuran kepala bayi lebih besar daripada panggul sang ibu.

Oleh karena itu, Yulia menjalani proses persalinan melalui operasi caesar sekitar pukul 09.00 WIB.

“Saat caesar kan dibuka ya perutnya, bahasa umumnya kayak gitu. Kalau operasi caesar, ada alat yang namanya kauter, pemberhenti pembuluh darah. Kayak solder gitu kalau bahasa tukangnya,” kata Yulia saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

“Ini untuk mematikan pembuluh darah, biar enggak keluar terus darahnya, sambil dijahit. Saat itu, jahitan sekitar tiga sentimeter lagi, terjadi korsleting pada alat kauter,” ungkap Yulia.

Yulia yang saat itu terbaring di atas meja operasi dalam kondisi terbius setengah badan melihat ada asap keluar dari alat kauter. Seketika, tim medis yang ada di ruang operasi panik.

“Waktu pas korsleting itu, yang saya lihat itu, mereka menyiram air, di situ ada air NaCL (natrium klorida). Itu cairan infus. Memang yang dipakai di rumah sakit memang itu kalau ada yang digunakan untuk luka-luka,” jelas Yulia.

Yulia berpendapat, tindakan penyiraman air pada alat yang tengah korsleting itu kurang tepat.

“Ibaratnya, kita lagi setrika, terus korsleting setrikanya. Kan setrika dalam keadaan yang kita gunakan tetap panas, itu disiram air. Nah, pasti airnya akan mendidih kan. Nah, itu. Jadi, alat itu (kauter) ada di atas tubuh saya, jadi kesiram,” urai Yulia menganalogikan.

Penyiraman air itu juga mengenai beberapa bagian tubuh Yulia. Tampak warna kemerahan di beberapa bagian tubuh Yulia yang tersiram air NaCL.

“Itu belum melepuh, belum melendung gitu, bukan kayak luka bakar, belum. Tapi, kata mereka, 'Ah cuma merah-merah, enggak apa-apa'. Jadi, mereka kompres pakai NaCL tadi, mereka siram, didinginkan,” tutur dia.

Karena jahitan persalinan belum selesai, Yulia pun diserahkan kepada perawat lain. Selanjutnya, dia dipindahkan ke ruang operasi untuk pengecekan dokter bedah.

“Waktu menunggu dokter bedah, baru mulai kelihatan bekas luka bakar, luka yang merah-merah tadi, baru keluar air. Jadi, sudah melendung. Ternyata ya memang luka bakar benar. Ada delapan titik, enam yang besar, dua yang kecil,” ujar dia.

Setelah dokter bedah tiba, Yulia pun langsung diberikan obat Burnazin untuk mendinginkan permukaan kulit.

Akibat luka bakar itu, Yulia sempat tak bisa memakai celana dan memakai underpad atau alas pelindung selama beberapa bulan setelah melahirkan.

“Pokoknya menderita deh hidup saya. Sekarang saya bisa ngomong kayak gini karena saya tinggal luka keloid yang parah ini saja, enggak luka basah lagi. Saya sudah bisa pakai celana, saya sudah bisa gendong anak,” ungkap dia.

Meski begitu, sampai saat ini Yulia masih merasakan nyeri dan sesekali gatal di area bekas luka itu. Dia juga masih mengonsumsi beberapa obat setiap harinya.

Sejak kejadian itu, Yulia mengaku sudah beberapa kali menjalani proses mediasi dengan pihak rumah sakit. Bahkan, dia juga telah melayangkan somasi atas dugaan malapraktik.

Namun, Yulia mengaku tidak mendapat pertanggungjawaban yang memuaskan dari pihak rumah sakit.

Terpisah, kuasa hukum Yulia, Rendi Rumapea mengatakan bahwa kliennya telah melaporkan pihak rumah sakit ke Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

Laporan dengan persangkaan Pasal 360 KUHP itu teregistrasi dengan nomor LP/B/6718/XI/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA.

“Kami sudah mencoba untuk memanggil mereka untuk bernegosiasi, untuk bermediasi. Tetapi, dihiraukan,” ujar Rendi saat dikonfirmasi, Rabu (6/11/2024).

“Dan kami juga sudah sampaikan somasi kami juga ke mereka, tapi tanggapannya adalah bahwa apa yang sudah dilakukan oleh rumah sakit dan tim medis, sudah profesional,” kata Rendi lagi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamala Harris dan Donald Trump bertarung dalam Pilpres Amerika untuk orang nomor 1 Amerika Serikat. Namun, terdapat satu sosok yang mencuri perhatian warga Amerika Serikat, yaitu Robert Kennedy.

Mantan kandidat pada bursa pilpres Amerika Serikat ini bahkan menjadi trending satu google saat hari Pemilihan Presiden. Setelah diusut hal ini lantaran cuitannya tentang mineral Fluoride pada air minum.

"Fluoride adalah limbah industri yang terkait dengan radang sendi, patah tulang, kanker tulang, kehilangan IQ, gangguan perkembangan saraf, dan penyakit tiroid. Presiden @realDonaldTrump dan Ibu Negara @MELANIATRUMP ingin Membuat Amerika Sehat Kembali,” Ucapnya pada platform x/twitter.

Dirinya juga diketahui melakukan hal kontroversial dengan mundur dari kandidat Presiden dan mengambil keputusan mendukung Donald Trump. Sehari sebelum Hari Pemilihan, Kennedy mendorong para pendukung untuk memilih Partai Republik dan tidak mencantumkan namanya sebagai opsi ketiga.

"PILIH TRUMP. Tidak peduli di negara bagian mana Anda tinggal, JANGAN memilih saya, Mari kita bawa Presiden Trump kembali ke Gedung Putih dan saya ke Washington sehingga kita dapat Membuat Amerika Sehat Kembali, mengakhiri perang selamanya, dan melindungi kebebasan sipil kita." tweet Kennedy pada 4 November 2024.

Apa Itu Mineral Fluoride?

Fluoride merupakan kandungan yang telah dimasukkan ke dalam air minum Amerika sejak pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1945, Grand Rapids, Michigan, mulai menempatkan mineral - yang ditemukan dalam air, tanah, tanaman dan makanan tertentu.

Hal ini berlanjut pada tahun 1960-an, Layanan Kesehatan Masyarakat AS merekomendasikan penggunaan fluoride dalam air minum untuk membantu memperkuat enamel gigi. Fluoride juga merupakan bahan umum dalam pasta gigi.

Namun demikian, Donald Trump belum memperlihatkan pandangannya tentang ide dari Kennedy yang sudah mencuri perhatian warganet Amerika Serikat.

Menjadi Trending Internet

Lewat data dari Google Trends, volume pencarian untuk Robert Kennedy tercatat lebih dari 1.000.000 hasil pencarian pada hari Selasa sekitar pukul 3:30. Selama 24 jam berikutnya, angka-angka tersebut mengalami pertumbuhan yang konstan, masih menunjukkan lebih dari 20.000 hasil pencarian. (Enrich Samuel K.P)

Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai cikal bakal superholding BUMN diyakini memberikan dampak signifikan terhadap pasar saham dan emiten pelat merah.

Awalnya, pemerintah berencana meresmikan BPI Danantara pada Kamis, 7 November 2024. Namun, rencana itu batal dilaksanakan. Peresmian lembaga baru ini akan digelar usai Presiden Prabowo melakukan lawatan ke lima negara selama dua pekan.

Terlepas dari hal tersebut, berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis.com, BPI Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management (AUM) Danantara akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA). Langkah selanjutnya, sebanyak 7 BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.400 triliun. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan memandang bahwa kehadiran Danantara sebagai cikal bakal superholding BUMN dapat memberikan dampak signifikan terhadap pasar saham dan emiten-emiten pelat merah.

Menurutnya, konsolidasi tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi dan sinergi BUMN sehingga dapat meningkatkan daya saing sekaligus profitabilitas.

“Investor mungkin melihat langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat struktur BUMN, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar,” ujar Felix, Rabu (6/11/2024).

Kendati demikian, dia menyatakan bahwa respons pasar akan bergantung pada implementasi dan transparansi konsolidasi tersebut.

Jika proses konsolidasi dapat berjalan lancar dan memperlihatkan hasil positif, Felix menilai bahwa saham-saham BUMN seperti BBRI, BMRI, BBNI, dan TLKM kemungkinan besar mendapatkan apresiasi dari pasar.

“Sebaliknya, jika terdapat ketidakpastian atau hambatan dalam proses tersebut, pasar mungkin merespons dengan lebih hati-hati,” pungkasnya.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), mengatakan Danantara pada tahap awal akan mulai menerima pengelolaan BUMN blue chips.

Menurutnya, hal tersebut berkaca dari pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) yang akhirnya menerima limpahan saham BUMN seperti BMRI dan BBRI.

“Badan baru Danantara mungkin akan mulai menerima limpahan pengelolaan BUMN bluechips sebagai cikal bakal menjadi superholding BUMN,” tuturnya.

Dia pun optimistis Danantara dapat menjadi entitas pengelola kekayaan negara setara Temasek milik Singapura dan Khazanah Berhad Malaysia. Sebab, aset konsolidasi BUMN jauh lebih besar dibandingkan keduanya.

Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset dari 65 perusahaan pelat merah mencapai Rp10.401,5 triliun sepanjang 2023. Jumlah tersebut naik 6,26% dari tahun sebelumnya yakni Rp9.788,64 triliun.

Sementara itu, Temasek sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mencatatkan total nilai portofolio sebesar S$389 miliar hingga Maret 2024. Adapun Khazanah Berhad secara grup mencatatkan total aset 165,84 miliar ringgit pada 2023.

Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan menambahkan bahwa pembentukan BPI Danantara menjadi angin segar karena berpotensi besar meningkatkan kinerja BUMN melalui prinsip korporasi yang berorientasi profit.

“Sebab pengelolaannya mengacu pada prinsip korporasi. Alhasil, pertimbangan-pertimbangan bisnis akan ada di depan dan tidak ada pertimbangan politis,” ujarnya.

_________________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin langsung turun ke lokasi banjir di Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Rabu (6/11/2024).

Banjir di Banjaran Wetan terbilang cukup parah, ketinggian air di beberapa titik mencapai atap rumah. Banjir yang diakibatkan hujan deras sejak Selasa (5/11/2024) menyebabkan 500 kepala keluarga terdampak dan sebagian terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti rumah tetangga.

Di lokasi yang dicek, Bey meminta warga untuk tetap tenang dan tidak panik. Pemda Provinsi bersama Pemda Kabupaten Bandung sedang bekerja memastikan warga tetap aman dan kebutuhannya terpenuhi. “Kami berharap warga bersabar, kami akan segera lakukan tanggap darurat dari Kabupaten Bandung," ujar Bey Machmudin.

Langkah kedua, Pemda Provinsi bersama Kabupaten Bandung akan mengirimkan pompa air untuk menyedot genangan, dan alat berat untuk pembersihan material banjir.

"Bantuan akan diupayakan, termasuk pompa air dan kebutuhan pembersihan (material banjir)," kata Bey.

Pemerintah Provinsi juga akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Nasional Bencana (BNPB) untuk perbaikan rumah warga yang rusak. "Kami akan koordinasi dengan BNPB untuk penggantian rumah-rumah yang rusak," kata Bey.

Menyikapi cuaca yang diperkirakan masih akan hujan deras dalam beberapa hari ke depan, Bey mengimbau warga untuk selalu waspada dan siap menghadapi situasi darurat.

Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten Bandung juga akan menyediakan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak.“Dinas sosial juga berkoordinasi untuk memastikan semua kebutuhan dasar warga terpenuhi, terutama saat malam jika hujan turun lagi,” tambah Bey.

Bey juga memastikan bahwa keamanan warga yang mengungsi tetap terjaga. Pemda Kabupaten Bandung bersama TNI dan Polri akan menjaga lokasi pengungsian sementara agar warga merasa aman.

Meskipun tidak ada korban jiwa atau luka berat dalam bencana ini, sebagian warga, terutama lansia mengalami syok akibat bencana yang terjadi mendadak.

"Target penanganan ini tentu kita ingin secepatnya tapi dengan kondisi yang perlu ekstra, cukup ramai, apalagi perkiraan BMKG akan beberapa hari ke depan akan terus hujan intensitas tinggi. Jadi tetap perhatikan keadaan dan berhati-hati," katanya.

Bey juga meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati dan menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran air, guna meminimalkan risiko banjir berulang.

“Kami sudah mengingatkan kabupaten/kota hingga April nanti akan ada hujan ekstrem. Jika hujan sudah mulai deras, amankan diri dan cari tempat yang lebih aman,” jelas Bey.

Dengan penanganan yang cepat dan koordinasi antarlembaga, diharapkan kondisi di wilayah terdampak banjir dapat segera pulih, dan warga dapat kembali beraktivitas dengan aman.

JAKARTA, investor.id – PT Timah Tbk (TINS) mencatatkan total pendapatan Rp 8,3 triliun hingga kuartal III-2024, meningkat 29,4% yoy, atau mencapai 72% dan 76% dari estimasi BRI Danareksa Sekuritas dan konsensus tahun ini.

“Laba bersih Timah mencapai Rp 909 miliar atau mencapai 105% dan 79% dari estimasi kami dan konsensus,” tulis analis BRI Danareksa Sekuritas, Timothy Wijaya dalam risetnya.

Tahun ini, dari sisi operasional, BRI Danareksa Sekuritas menurunkan estimasi produksi dan penjualan Timah sebesar 9% dan 15%. Kemudian, pada 2025, estimasinya juga diturunkan sebesar 19% dan 23%.

Namun, asumsi harga jual rata-rata (average selling price/ASP) Timah dinaikkan sebesar 11% menjadi US$ 30 ribu/ton pada 2024. Lalu, pada 2025, asumsi ASP juga ditingkatkan sebesar 13,5% menjadi US$ 29,5 ribu/ton.

Lebih jauh, BRI Danareksa Sekuritas menurunkan proyeksi biaya tunai emiten berkode saham TINS tersebut sebesar 18% dan 17% pada 2024 dan 2025. Dengan begitu, perkiraan margin kas TINS tumbuh signifikan sebesar 113% dan 127% pada 2024 dan 2025.

“Meskipun asumsi pendapatan TINS turun sebesar 2% dan 10% pada 2024 dan 2025, kami mengharapkan ekspansi margin pada tingkat EBITDA dan laba bersih masing-masing sebesar 66%/84% dan 60%/105%, menghasilkan target laba bersih yang baru sebesar Rp 1,4 triliun untuk tahun 2024 dan Rp 1,9 triliun untuk tahun 2025,” ungkap Timothy.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

BRI Danareksa Sekuritas menaikkan asumsi ASP TINS karena harga timah LME terus menguat dan berada di atas US$ 30 ribu/ton sejak kuartal II-2024. Harga timah diperkirakan tetap tinggi karena penurunan ekspor bijih dari Myanmar ke China, yang menurunkan tingkat utilisasi dan produksi smelter timah China.

“Di sisi lain, kami menurunkan perkiraan biaya tunai TINS karena manajemen biaya perseroan yang kuat hingga kuartal III-2024, yang diharapkan berlanjut pada tahun depan seiring pengoperasian penuh TSL Ausmelt,” jelas Timothy.

Dengan berbagai faktor tersebut, BRI Danareksa Sekuritas mempertahankan rating beli saham Timah (TINS). Target harga saham TINS berbasis discountedcashflow (DCF) dinaikkan menjadi Rp 2.300 dari sebelumnya Rp 1.400.

Saat ini, saham TINS diperdagangkan pada PE 2025 sebesar 5,8 kali dan EV/EBITDA 2025 sebesar 3 kali, yang berada pada standar deviasi -1 dari rentang EV/EBITDA 5 tahun. Adapun risiko utamanya jika harga timah turun, volume penjualan lebih rendah, dan kenaikan biaya tunai.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menyatakan bahwa pemerintah siap menghadapi apa pun kondisi yang muncul dari hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS).

"Iya, pokoknya kita siap. Kita siap ekspor ke mana saja, apa pun kondisinya," kata Budi setelah melepas ekspor produk Mayora Group di kompleks PT Torabika Eka Semesta, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Budi menjelaskan bahwa Indonesia akan beradaptasi dengan siapa pun pemimpin baru AS nantinya, apakah itu Donald Trump atau Kamala Harris.

"Terkait kondisi ekonomi dan politik, kita siap beradaptasi," ujarnya.

Donald Trump mengklaim kemenangannya dalam Pilpres AS 2024 pada Rabu (6/11/2024) dini hari waktu setempat.

Berdasarkan perhitungan media AS, Trump hanya membutuhkan empat suara elektoral lagi untuk mencapai batas minimal 270 suara.

Sejauh ini, media di "Negeri Paman Sam" memproyeksikan Trump, dari Partai Republik, unggul di 26 negara bagian, lebih dari separuh total negara bagian (50).

Trump disebut berhasil menyapu tiga medan pertempuran utama, yaitu Georgia, North Carolina, dan Pennsylvania, yang memberinya 266 suara elektoral. Fox News bahkan sudah mengumumkan kemenangan Trump.

Di sisi lain, Kamala Harris sejauh ini mengumpulkan 219 suara elektoral, termasuk dari negara bagian besar seperti California dan New York, serta Ibu Kota Washington DC.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menyatakan bahwa pemerintah siap menghadapi apa pun kondisi yang muncul dari hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS).

"Iya, pokoknya kita siap. Kita siap ekspor ke mana saja, apa pun kondisinya," kata Budi setelah melepas ekspor produk Mayora Group di kompleks PT Torabika Eka Semesta, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Budi menjelaskan bahwa Indonesia akan beradaptasi dengan siapa pun pemimpin baru AS nantinya, apakah itu Donald Trump atau Kamala Harris.

"Terkait kondisi ekonomi dan politik, kita siap beradaptasi," ujarnya.

Donald Trump mengklaim kemenangannya dalam Pilpres AS 2024 pada Rabu (6/11/2024) dini hari waktu setempat.

Berdasarkan perhitungan media AS, Trump hanya membutuhkan empat suara elektoral lagi untuk mencapai batas minimal 270 suara.

Sejauh ini, media di "Negeri Paman Sam" memproyeksikan Trump, dari Partai Republik, unggul di 26 negara bagian, lebih dari separuh total negara bagian (50).

Trump disebut berhasil menyapu tiga medan pertempuran utama, yaitu Georgia, North Carolina, dan Pennsylvania, yang memberinya 266 suara elektoral. Fox News bahkan sudah mengumumkan kemenangan Trump.

Di sisi lain, Kamala Harris sejauh ini mengumpulkan 219 suara elektoral, termasuk dari negara bagian besar seperti California dan New York, serta Ibu Kota Washington DC.

KOMPAS.com – PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) kembali menggelar kegiatan sosialisasi Safety Awareness secara serentak di seluruh terminal peti kemas yang dikelola perusahaan, Rabu (6/11/2024).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan kerja khususnya bagi para tenaga kerja bongkar muat (TKBM) serta seluruh stakeholder yang terlibat dalam operasional terminal.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pelindo Terminal Petikemas, Ady Sutrisno menekankan pentingnya pemahaman dan komitmen terhadap safety di terminal, mengingat keselamatan kerja merupakan prioritas utama SPTP.

Ady menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan akan perilaku dan kondisi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja di lapangan.

“Safety bukan sekadar slogan, himbauan, atau formalitas semata. Namun lebih jauh dari itu, safety adalah menyangkut keselamatan bahkan nyawa para pekerja yang ada di dalam area terminal,” kata Ardy yang menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut di Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Para peserta diberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya keselamatan kerja, Komitmen SPTP berupa program safety yang diterjemahkan dalam Safety Induction, Minimum Requirement dan Sterilisasi Terminal atau SMS, serta berbagai praktik terbaik untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Seluruh peserta juga melakukan penandatanganan komitmen safety sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan kerja

Melalui penandatanganan tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat bekerja sama secara aktif untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif dengan mengusung semboyan ‘High Performance Zero Accident’.

“Bagi kami pemahaman dan komitmen keselamatan kerja yang menyeluruh adalah bagian dari upaya keberlanjutan (sustainability) baik dari sisi operasional maupun bisnis perusahaan, kami berharap safety dapat dipahami sebagai kewajiban bukan paksaan,” tambah Ady dalam keterangan tertulis

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun mengatakan bahwa TKBM wajib menerapkan keselamatan kerja sebagai budaya. Hal ini untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja mengingat terminal peti kemas merupakan area yang memiliki risiko tinggi.

“Safety perlu dipahami oleh rekan TKBM untuk memastikan mereka berangkat kerja ke terminal peti kemas dengan kondisi yang sehat, semangat dan pulang dengan kondisi selamat,” ujarnya.

Perlu diketahui, sosialisasi yang dilakukan secara luring tersebut dihadiri oleh perwakilan dari KSOP setempat, Terminal Head, dan pengurus TKBM.