Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Kebudayaan Fadli Zon memaparkan sederet program kerja untuk memajukan kebudayaan Indonesia di domestik maupun di kancah global.

Dalam paparan programnya di Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI pada Rabu (6/11/2024), Fadli memaparkan akan menjalankan program di dalam Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya (BLUMCB), untuk mengembangkan museum baik milik negara, milik daerah, maupun swasta.

Fadli menyebutkan, saat ini sudah ada 18 museum dan 32 cagar budaya yang tercatat dalam BLU MCB, termasuk di dalamnya juga ada Candi Borobudur Candi Prambanan dan lain-lain.

Lebih lanjut, Kementerian Kebudayaan akan melakukan kajian revitalisasi serta ingin mendigitalisasi koleksi-koleksi yang ada di museum.

"Kajian ini nanti membahas bagaimana ada standarisasi terhadap museum, baik museum milik pemerintah, provinsi, maupun museum-museum milik swasta, dan perorangan dan mendigitalisasi koleksi yang ada di museum dengan narasi-narasi yang ada, dan repatriasi benda bersejarah atau cagar budaya," jelasnya.

Selain melakukan revitalisasi, digitalisasi, dan rencana repatriasi dari aset-aset budaya yang masih ada di tangan negara lain, Fadli juga ingin membentuk sederet museum baru, di antaranya museum musik, museum sastra, museum sejarah Islam, dan museum anak Indonesia.

"Karena tidak ada museum musik sekarang ini, kecuali yang swasta di Jawa Timur ya, tapi dalam skala nasional harapannya itu nanti bisa menampung karya dan artefak-artefak baik itu lokananta maupun yang lain-lain, baik dalam bentuk vinyl, dan juga kaset-kaset, dan sebagainya, karena ini juga harta karun dan di sini banyak musisi," ungkapnya.

Kedua, adalah membangun Museum Sastra. Fadli mengungkap, museum ini sudah mulai dirintis meskipun tidak melalui APBN, melainkan hasil kerjasama dengan komunitas.

Dalam museum sastra nantinya akan ada artefak dari para penulis, penyair, mesin tiknya, kacamata, tulisan-tulisan tangannya, puisi-puisi, dan drama-dramanya.

"Saat ini karya dari Asrul Sani dan lain-lain sudah berada di situ," imbuhnya.

Ketiga, museum PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) yang sebenarnya sudah ada tapi lama belum berfungsi di bawah Kemendikbudristek.

"Kita akan mencoba untuk meresmikan ini supaya bisa berjalan, karena ini juga rencananya ini juga kerja sama dengan 7 Kementerian lembaga. Nanti ada Kementerian Pertahanan dan lain-lain. Tapi ini bisa menjadi kick-off," jelasnya.

Keempat, museum peradaban Islam, melihat Indonesia sebagai negara muslim yang terbesar di dunia.

"Museum ini nanti untuk menjelaskan bagaimana masuknya Islam ke Indonesia, karena ini agak unik dan khas, dan juga kisah-kisah kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan dari Samudera Pasai, Demak, Cirebon, Walisongo, dan lain-lainnya belum ada. Akulturasi Budaya dengan budaya-budaya sebelumnya, ada wayang, keris ini menarik, jadi ini saya kira kita juga perlu adakan, bekerja sama dengan komunitas, private sector, dan bahkan internasional," ujarnya.

Terakhir, membangun museum anak Indonesia, sebagai salah satu amanat dari Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), untuk menunjukkan budaya Indonesia lewat permainan-permainan tradisional dan lain-lain.

Jakarta: WashG1, alat pembersih canggih terbaru dari Dyson ini hadir dengan menawarkan serangkaian fitur yang ditemukan pada merek pesaingnya. Saya sendiri telah mencoba beberapa seri penghisap debunya, yang memang menawarkan beberapa kelebihan. Dyson WashG1 merupakan alat pembersih basah khusus yang dirancang untuk membuat lantai bersih berkilau. Saya mencobanya, dan meskipun cukup terkesan, masih ada aspek yang bisa ditingkatkan.

Melihat desainnya, Dyson Wash G1 memang punya desain yang lebih besar dari seri vacuum cleaner, baik seri V12 maupun V15. Ini terlihat dari keberadaan tangki air dan komponen pembersih lantainya yang agak besar. Komponen pembersih terdiri dari dua rol microfiber untuk tumpahan basah, dengan pelat yang menekannya untuk memeras air kotor. Microfiber ini cukup tebal, dan dirancang agar menyerap dengan kuat.


Ada juga rol sekunder dengan bulu nilon besar untuk membersihkan kotoran kering seperti debu, remahan, dan rambut. Rol ini dapat dilepas untuk pembersihan mendalam dan diganti setelah beberapa waktu. Seberapa sering rol perlu diganti tergantung pada seberapa sering kita menggunakannya, tetapi Dyson memperkirakan minimal enam bulan.

Komponen pembersih Dyson Wash G1 menyedot kotoran padat dan menyalurkannya ke dalam wadah sampah kering yang terletak di dasar kepala lantai. Baki atau wadah ini bisa digeser atau ditarik keluar, kemudian dibersihkan. Saat digunakan, saya beberapa kali menemukan alas ini terkadang macet, dan juga sulit untuk disejajarkan dan dimasukkan kembali ke kepala lantai. Namun, setelah keluar, mudah untuk membuang kotoran dan membilasnya.



Dyson Wash G1 menyediakan dua tangki air yang dijepitkan ke pegangan, satu untuk air bersih dan yang lainnya untuk air kotor. Masing-masing menampung sekitar satu liter air. Sejatinya tangki ini digunakan hanya dengan air, tetapi pada prakteknya, kita bisa menambahkan cairan pembersih lantai, sedikit saja. Tangki ini dijepitkan pada pegangan, dan masing-masing disegel secara individual dengan tutup berulir demi mencegah kebocoran.



Pada kenyataannya, tutup tangki air Dyson Wash G1 harus disejajarkan dengan tepat, dan ia tidak menggunakan pengunci yang terasa tidak begitu solid. Beberapa kali saya menemukan air kotor terkadang bocor keluar dari saluran masuk saat saya ingin mengosongkan tangki. Untungnya, sekali lagi, alat ini mudah dibersihkan. Tidak ada sudut tajam tempat kotoran dapat menumpuk.

Melihat teknologinya, Dyson Wash G1 menggunakan tiga proses: hidrasi, agitasi, dan pemisahan. Jadi, ia menambahkan air, menggunakan rol untuk menggosok kotoran, lalu memisahkan kotoran basah dan kering untuk memudahkan pembuangan.

Dengan demikian, ia berbeda dari kebanyakan pembersih basah-kering, yang menyedot limbah basah dan kering sekaligus menjadi satu campuran yang menjijikkan. Dyson juga mengatakan bahwa model tersebut ini menyebabkan masalah pada komponen, perawatan yang rumit, dan membuat mesin mengeluarkan bau tak sedap saat digunakan.



Dyson Wash G1 sangat mudah bergerak, dengan kepala lantai yang dapat berputar ke segala arah, dan pastinya juga tanpa kabel. Ia juga cukup ringan, dan tempat penyimpanannya sangat minimalis. Selama penggunaan, ia mampu membersihkan berbagai tumpahan yang lumayan banyak, dan secara efektif memisahkan serpihan padat dari cairan kotor. Karena dapat menangani tumpahan yang mencampur benda padat dan cair, menurut saya alat ini akan sangat membantu bagi mereka yang memiliki anak-anak yang sering membuat kekacauan saat makan malam.

Setelah membersihkan wadah untuk kotoran kering, kita bisa memasang Dyson Wash G1 pada doknya untuk melakukan pembersihan secara mandiri. Setelah terpasang, cukup dengan mengisi tangki air bersih dan menekan tombolnya, maka ia akan langsung otomatis bekerja membersihkan komponen pembersihnya.



Kekurangannya? Dyson Wash G1 tidak dapat membersihkan lantai yang tidak rata dan tidak dapat menyentuh kotoran pada ruang nat di antara ubin. Ada juga kekurangan pada elemen desain, seperti tangki air sulit ditutup dengan benar dan terkadang bocor, dan layarnya seharusnya dapat digunakan untuk memberikan informasi yang lebih berguna. Pada awal penggunaan, layar ini menampilkan QR Code yang langsung terhubung ke aplikasi mobile MyDyson. Namun, pada akhirnya hanya sebagai penyedia panduan dalam versi digital.

Kesimpulan
Di Indonesia, Dyson Wash G1 harganya Rp10.999.000. Saya melihat harganya memang sesuai dengan kelas yang ditawarkan, ditambah ia adalah produk Dyson. Teknologi pembersih yang ditawarkan harus diakui tidak dimiliki oleh produk pesaingnya. Belum lagi dengan kemampuan memisahkan kotoran yang membuat perangkat lebih mudah dibersihkan dan lebih awet.

Hanya saja, untuk saat ini, ia masih blm bisa menjadi alat serbaguna, dengan kata lain penyapu dan pengepel sekaligus. Namun, untuk soal membersihkan kotoran basah, ia nomor satu.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro memaparkan lima tantangan dan target yang akan dicapai di masa kepemimpinannya. Kelima hal tersebut disampaikan saat rapat kerja (raker) antara mendikdasmen, mendiktisaintek, menteri kebudayaan dengan Komisi X DPR, Rabu, 6 November 2024.

Kelima tantangan tersebut, kata Satryo, sebenarnya bukan hal baru. Namun diharapkan akan ada percepatan yang dilakukan untuk menaklukkan tantangan tersebut.

5 Tantangan Pendidikan Tinggi

1. Rendahnya daya serap lulusan perguruan tinggi di industri

Pertama, kata Satryo, adalah kebekerjaan lulusan perguruan tinggi yang relatif masih sangat rendah. Menurutnya, masih terdapat lulusan pegruruan tinggi yang bekerja pada bidang keahlian rendah, serta keterserapan di pasar kerja belum optimal akibat kurangnya kualitas erta taut suai pembelajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.

"Ini bisa terjadi bukan hanya karena tidak relevannya pendidikan tinggi, namun juga karena di satu pihak kita melihat memang lapangan pekerjaan Indonesia itu relatif sangat minim untuk lulusan perguruan tinggi kita," kata Satryo.

2. Pengembangan talenta sains dan teknologi yang minim

Kedua, kata Satryo, terkait pengembangan talenta sains dan teknologi. Minimnya perhatian terhadap pengembangan talenta sains dan teknologi.
Terbatasnya dukungan terhadap pengembangan karier, jaringan, dan kemajuan profesional penghambat individu-individu berbakat untuk mengejar karier di bidang sains dan teknologi.

"Ini betul-betul dibutuhkan karena Indonesia Emas 2045 membutuhkan talenta-talenta yang mempunyai daya saing global, yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen," kata Satryo.

Selain itu, menurut Satryo, ada faktor kurangnya perhatian terhadap pengembangan sains dan teknologi. "Kita menuju Indonesia Emas 2045, diharapkan PDB kita naik signifikan menjadi negara yang nomor 4 atau 5 besar di dunia, dengan tingkat ekonomi yang pertumbuhannya juga cukup tinggi," terangnya.

Itu, kata Satryo, hanya mungkin tercapai jika memang SDM dibekali dengan kemampuan dalam bidang sains dan teknologi. Penumbuhan dan penguatan budaya ilmiah, scientific culture dalam penelitian dan pengembangan. Satryo kemudian memberikan ilustrasi, tentang bagaimana budaya ilmiah terbangun di India.

Menurut Satryo, jika melihat undang-undang dasar India, ada satu pasal yang menyatakan masyarakat harus mempunyai scientific temper, scientific culture. Di mana itu merupakan suatu kekuatan untuk berpikir ilmiah.

"Itu sebabnya India sangat maju dalam hal scientific atau ilmiah ini karena memang mereka itu punya kepercayaan, kan dulu Gandhi yang menetapkan itu, kita harus punya mindset scientific.
Nah, kita juga berharap ke depan Indonesia juga akan maju, kita perlu didukung oleh suatu mindset atau attitude yang ke arah ilmiah," terangnya.

3. Efektivitas dan kualitas pemanfaatan dana penelitian

Ketiga, terkait dengan itu, ada juga hal lain yang perlu diupayakan yaitu efektivitas dan kualitas pemanfaatan dana penelitian. Terbatasnya anggaran penelitian, sementara pelaksanaan penelitian perguruan tinggi belum berkualitas dan berdampak.

'Karena pengembangan sains dan teknologi tidak mungkin tanpa melalui kegiatan penelitian," terangnya.

4. Perguruan tinggi yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat

Keempat, terputusnya hubungan perguruan tinggi dari kebutuhan masyarakat. Menurutnya, institusi pendidikan tinggi tidak selalu menyelaraskan kurikulum dan prioritas penelitiannya dengan kebutuhan dan tantangan khusus yang ada di komunitas lokalnya.

"Kami akui banyak dari kalangan pendidik itu yang kalau mendidik itu menurut apa yang dia inginkan, bukan apa yang dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

5. Regulasi yang berubah-ubah

Kelima, regulasi dan kebijakan yang berubah terlalu cepat. Ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional.

"Misalnya dalam aspek pendanaan, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi kita ke depan juga kita minimalkan terjadinya upaya-upaya perubahan-perubahan yang menghambat perkembangan pendidikan tinggi," paparnya.

Bahkan ke depan, pihaknya juga mengupayakan agar pendidikan tinggi itu diregulasi sedemikian rupa untuk memberikan ruang gerak yang inovatif kepada para pengampunya. Ini supaya pendidikan tinggi ke depan itu memang betul bermanfaat untuk pembangunan nasional Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Bakal Tuntaskan Antrean Sertifikasi Guru 40 Tahun

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengaku belum bisa menerbitkan regulasi terbaru mengenai skema pengupahan dalam waktu dekat. Mengingat, konsep skema pengupahan perlu lebih dimatangkan kembali menjelang pengumuman upah minimum atau UMP 2025.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam waktu dekat ini, belum siap kami mengeluarkan suatu aturan yang baku,” kata Indah saat melakukan audiensi dengan perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, konsep skema pengupahan perlu dikaji dan dicermati lebih lanjut. Dengan demikian, produk hukum yang nantinya terbit dapat mengakomodir semua pihak dalam hal ini serikat pekerja dan pengusaha.

Kemenaker, imbuhnya, tidak ingin peraturan yang dikeluarkan terburu-buru justru menimbulkan polemik baru. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta Kemenaker untuk menyerap aspirasi serikat pekerja dan pengusaha.

Sejauh ini, dia mengungkapkan bahwa Menteri Yassierli telah menerima Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) dari Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Namun masih ada perbedaan pendapat antara serikat pekerja dengan pengusaha sehingga pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut semua masukan yang ada.

Oleh karena itu, Indah, mengutip pesan Yassierli, meminta semua pihak untuk memberikan waktu bagi Kemenaker dalam merumuskan rancangan pengupahan.

“Jadi pesan Pak Menteri, sedang kami cermati, kaji dulu,” pungkasnya.

Adapun, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Permohonan itu diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan

Sejalan dengan keputusan tersebut, Prabowo memberikan batas waktu hingga Kamis (7/11/2024) atau empat hari kerja kepada Kemenaker untuk bisa merumuskan keputusan selanjutnya.

“Ini yang sedang kami coba rumuskan dan kami punya batas waktu sampai 7 November untuk keluar dengan apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait tentang penetapan upah minimum yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia,” ungkapnya.

Dia menuturkan, pembahasan mengenai pengaturan penetapan upah minimum masih terus dilakukan. Sejauh ini, masih ada sekitar 20 pasal yang coba dibahas oleh Kemenaker.

Yassierli menyebut, Kemenaker akan kembali mengkaji setiap putusan dan formula yang tepat untuk memberikan kesejahteraan bagi semua pihak.

“Yang jelas, amar putusan MK tentu kami harus pertimbangkan. Jadi artinya terkait tentang formula dan macam-macam itu nanti kami akan tinjau bersama,” ujarnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan ini diperuntukkan bagi UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan, perikanan, kelautan serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif.

"Ini merupakan kebijakan strategis untuk mendorong sektor-sektor yang berperan penting terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional," ungkap Sri Mulyani dalam postingan Instagram @smindrawati, Rabu (6/11).

Selain itu, menurut Sri Mulyani, ini juga menjadi komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut.

Hal itu juga guna semakin berdaya dan mandiri karena sangat penting peranannya bagi bangsa dan negara.

Adapun Prabowo menghapus piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Penghapusan piutang macet ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

Bisnis.com, BANDUNG—Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menunggu petunjuk pemerintah pusat mengenai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2025.

Disnakertrans Provinsi Jawa Barat memastikan pembahasan ini nantinya akan menunggu terlebih dahulu aturan dari pemerintah pusat, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Kami menunggu surat edaran (SE). Termasuk pengaplikasian dari SE. Cuma putusan MK ini nantinya akan ada pembahasan dengan seluruh kabupaten dan kota, nanti tinggal nunggu SE (dari pemerintah pusat)," ujar Plh Kepala Disnakertrans Jawa Barat Arief Nadjemudin dikutip Rabu (6/11/2024).

Terkait kemungkinan akan menggunakan peraturan lain untuk menentukan upah buruh, Arief memastikan, Pemprov Jabar akan tetap mengikuti semua keputusan pemerintah pusat, termasuk hasil putusan MK mengenai UU Ciptaker.

"Kami menunggu surat edaran dari pusat. Pasti menyesuaikan dengan putusan MK," ucapnya.

Setelah SE keluar, Disnakertrans akan langsung membahas UMP dan UMK bersama dengan unsur terkait lainnya. Artinya, pertemuan dengan serikat buruh turut digelar untuk membahas dan menindaklanjuti arahan pusat.

"Kami menyesuaikan saja dengan aturan nanti dengan Tripartit juga nanti setelah ada surat edaran kita bahas di dewan pengupahan," katanya.

Menurutnya Kemnaker akan segera menerbitkan SE mengenai formulasi penetapan UMP 2025 dalam waktu dekat ini. Sebab, batas akhirnya penetapan UMP 2025 yakni, 21 November 2024 sedangkan UMK pada 30 November 2024.

"Di awal November 2024 ini, jadi masih ada waktu sebelum 21 November 2024, artinya segera dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan," kata Arif.

GUNUNGKIDUL, iNews.id – Kecelakaan terjadi di Jalan Mbulak Ngrombo, Desa Semugih, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Rabu (6/11/2024) siang. MobilDaihatsu Gran Max bernomor polisi B 9776 PCV yang mengangkut uang setoran dari swalayan berjejaring nasional menabrak tiang listrik.

Benturan keras menyebabkan tiang beton tersebut patah. Sementara mobil Gran Max terguling ke lahan pertanian dan rusak parah pada bagian depan.

Kronologi kecelakaan berawal saat mobil yang dikemudikan oleh Maulana Wahyu R, warga Kediri, Jawa Timur itu melaju dari arah timur menuju barat. 

Saat melewati jalan yang menanjak dan menikung, mobil hilang kendali lalu menabrak tiang listrik di sisi kiri jalan. Dalam kejadian itu, tiga orang yang berada di dalam mobil, yaitu luka-luka terjepit di dalam kabin. 

"Tiga-tiganya saya yang menolong semua. Kondisinya yang pertama itu kakinya patah, yang kedua itu tangannya dan yang ketiga itu tangan sama kakinya juga parah," ujar Sugiman, warga di lokasi.

Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. "Dievakuasi oleh warga," kata Ngadim warga ainnya.

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta - Pelita Air dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penerapan Konservasi Energi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan pada Bandar Udara Pondok Cabe. Penandatanganan ini menjadi awal dari rencana pengembangan Bandara Pondok Cabe menjadi bandara berkonsep ramah lingkungan.

Adapun penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelita Air Service, Dendy Kurniawan dan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi yang diwakilkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE, Sahid Junaidi di Kantor Pusat PT Pelita Air Service.

Nantinya proyek ini akan dijalankan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), yang merupakan lembaga asal Jerman dan berfokus pada kerja sama internasional untuk membantu pemerintah dan mitra di berbagai negara dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Dalam proyek ini, GIZ akan menjadi perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal EBTKE dalam menerapkan berbagai teknologi ramah lingkungan pada Bandara Pondok Cabe.

Dalam pidatonya, Eniya Listiani Dewi berharap agar penerapan konservasi energi dan pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe dapat membuka potensi kerja sama. Selain itu juga mendatangkan manfaat optimal untuk mewujudkan upaya penanggulangan dampak perubahan iklim dan mitigasi efek gas rumah kaca.

"Kesepakatan ini mencakup berbagai inisiatif, meliputi pelaksanaan studi-studi teknis dan pertukaran informasi terkait konservasi energi di Bandara Pondok Cabe. Penerapan manajemen energi untuk efisiensi pemakaian energi yang berkelanjutan di Bandara Pondok Cabe. Pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk mendukung transformasi Bandara Pondok Cabe menjadi bandara hijau atau eco-airport; serta kerja sama lebih lanjut di masa depan yang akan disepakati antara Direktorat Jenderal EBTKE dan Pelita Air," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Sejalan dengan hal tersebut, Bagus Agung Rahadiansyah, selaku Senior Vice President Corporate Finance PT Pertamina (Persero) menyampaikan dirinya menaruh harapan besar bagi kerja sama yang terjalin antara PT Pelita Air Service dengan Direktorat Jenderal EBTKE melalui GIZ. Dia mendorong proyek ini menjadi percontohan dan rujukan bagi pengembangan bandara-bandara lainnya.

"Dengan dukungan teknis dan pengalaman dari GIZ serta komitmen penuh dari PT Pelita Air Service, kami optimis bahwa Bandara Pondok Cabe dapat menjadi role model untuk implementasi teknologi hijau di bandara-bandara Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Dendy Kurniawan mengatakan implementasi konsep pembangunan berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe merupakan inisiatif yang dijalankan perusahaan untuk menguatkan perannya dan ambil bagian dalam mewujudkan industri penerbangan yang lebih ramah lingkungan.

"Langkah nyata yang dilakukan oleh PT Pelita Air Service merupakan bentuk kontribusinya dalam mendukung PT Pertamina (Persero) mencapai target Net Zero Emission tahun 2060. Proyek kolaboratif ini merupakan peluang luar biasa untuk mengembangkan Bandara Pondok Cabe sebagai salah satu bandara ramah lingkungan di Indonesia. Hal ini bukan hanya inisiatif jangka pendek saja tetapi merupakan landasan penting dalam membawa perusahaan mewujudkan keberlanjutan di industri aviasi Tanah Air," kata Dendy.

Sebagai pelaksana dari proyek ini, GIZ melalui program Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI), bertujuan untuk mendukung pembangunan ekosistem energi bersih yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Melalui kerja sama ini, Pelita Air dan Direktorat Jenderal EBTKE berkomitmen untuk dapat mencapai efisiensi energi yang signifikan serta pemanfaatan energi terbarukan di lingkungan bandara. Harapannya, upaya ini dapat mempercepat transisi menuju bandara dengan jejak karbon rendah yang mendukung kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Project Coordinator untuk SETI Johannes Anhorn menyampaikan inisiatif ini sejalan dengan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

"Kami senang dapat berkolaborasi dengan EBTKE dan Pelita Air dalam inisiatif penting ini. Kami berkomitmen untuk mendukung studi teknis, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi teknologi yang diperlukan guna membantu menjadikan Bandara Pondok Cabe sebagai percontohan penerapan efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan di sektor penerbangan Indonesia. Kemitraan ini adalah langkah penting dalam perjalanan kita bersama menuju transisi energi, dan kami berharap dapat belajar dan berkembang bersama melalui upaya ini," Kata Johannes.

Di sisi lain, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan proyek pengembangan Bandara Pondok Cabe sebagai bandara ramah lingkungan menjadi bukti nyata peran aktif anak usaha Pertamina dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG's.)

"Pelita Air sebagai anak usaha Pertamina turut berperan aktif dalam menjalankan inisiatif-inisiatif yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG's). Hal tersebut tentunya sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina," tukasnya. (akn/ega)

Nanti pihak Apple yang akan bertemu menyampaikan ke saya lebih detail lagi seperti apa,

Bandung (ANTARA) -

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Nanti pihak Apple yang akan bertemu menyampaikan ke saya lebih detail lagi seperti apa,

Bandung (ANTARA) -

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar baru terus muncul dari Kementerian Keuangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari penunjukkan menterinya, penambahan wakil menteri, dan terbaru penambahan pejabat eselon 1.

Sri Mulyani Indrawati mulanya disebut-sebut tidak akan bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bahkan dalam berbagai kesempatan Sri Mulyani juga memberikan kode pamitan. Namun, Sri Mulyani ternyata turut dipanggil dan kini kembali menjadi menteri keuangan (menkeu).

JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) berkomitmen melakukan praktik pengelolaan air yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Untuk itu, pada Februari 2023, LPKR telah memulai kegiatan operasional daur ulang air limbah, ditandai dengan peluncuran fasilitas daur ulang air limbah baru di Lippo Village.

Fasilitas ini menggunakan proses ultrafiltrasi canggih untuk mengolah air limbah yang diproses oleh Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sudah ada. Mengubahnya menjadi air bersih yang sesuai standar.

Group CEO LPKR John Riady mengatakan, perusahaan meyakini bahwa keberlanjutan adalah strategi yang sangat penting yang dapat menggerakkan penciptaan nilai dan pertumbuhan jangka panjang bagi organisasi. Oleh karena itu, LPKR menekankan integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis utama, pekerjaan, dan manajemen risiko .

Tujuannnya memastikan organisasi menerapkan pendekatan menyeluruh yang menyertakan berbagai aspek ESG dari bisnis. ?Sekaligus memaksimalkan potensi dari peningkatan efisiensi dan peluang-peluang baru,? katanya dalam siaran pers, Rabu (6/11/2024).

Air daur ulang ini, meskipun tidak layak untuk diminum, berfungsi sebagai sumber daya yang berharga bagi pelanggan komersial. Mereka memanfaatkannya sebagai sumber air alternatif untuk kegiatan seperti membilas toilet dan pengoperasian menara pendingin.

Ke depannya, Lippo Village memiliki rencana untuk meningkatkan volume air yang diolah dari penampungan air hujan dan air limbah daur ulang. Saat ini, fasilitas daur ulang air limbah beroperasi dengan kapasitas 25 liter per detik (lps) pada tahap awal, dengan target mencapai kapasitas akhir 100 lps untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.