Jakarta: Masalah kemacetan dinilai menjadi persoalan jamak di kota-kota besar. Generasi Melek Politik (GMP) berupaya mencari solusi bersama Universitas Padjajaran (Unpad), untuk mencari solusi terkait masalah kemacetan.

“Maka dari itu, dengan isu tersebut sudah seharusnya kota-kota besar di Indonesia untuk mulai mencari cara dalam membenahi sistem transportasi yang efektif dan terintegrasi,” kata pegiat transportasi Adriansyah Yasin Sulaeman dalam program Academia Politica gagasan GMP dan Unpad, yang dikutip Jumat, 5 Juli 2024.

Menurut dia, kemacetan berkaitan erat dengan isu sosial dan lingkungan. Seharusnya, ada kesadaran bersama terkait masalah ini, terutama bagaimana kemacetan menymbang buruknya emisi di perkotaan.

Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Mudiyati Rahmatunnisa mencontohkan kemacetan di Bandung. Menurut dia, ada peningkatan kemacetan yang diakibatkan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor.
"Tidak hanya itu, kecepatan lalu lintas jalan di kota metropolitan Bandung telah mencapai 11 km/jam, di mana sangat berada jauh di bawah batas ideal yakni 20 km/jam,” jelas dia.

Akibatnya, kata Mudiyati kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas setara dengan kurang lebih Rp4,63 triliun/tahun. Ahli planologi dan praktisi tata transportasi, Amanda Deviana, melihat penanggulangan kemacetan perlu kolaborasi antarpihak.

“Penataan sarana transportasi perkotaan juga patut memperhatikan tiga hal yaitu integrasi moda transportasi massal karena moda transportasi tidak bisa berdiri sendiri; fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang tersedia di setiap trotoar dengan kondisi yang aman, layak, dan nyaman; implementasi kebijakan dari pemerintah untuk membantu mensukseskan permasalahan kemacetan di kota,” beber dia.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Yayasan Partisipasi Muda, Neildeva Despendya Putri, berharap program Academia Politica mampu mendorong anak muda memahami pentingnya politik di kehidupan sehari-hari. Menurut dia, setiap partisipasi politik akan berdampak pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

“Politik agar menjadi relevan dengan anak muda, Academia Politica dirancang dengan tema visual yang sedang menjadi tren budaya populer seperti misalnya Barbie, Squid Game, Harry Potter, dan Avatar,” kata Neildeva.

Neildeva percaya, Academia Politica mampu memberikan pengalaman perumusan kebijakan publik dari kacamata masing-masing stakeholder seperti NGO sampai Pemerintah. Tujuannya, untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin muda Indonesia, agar ketika duduk di bangku pemimpin, mereka paham bahwa isu lingkungan adalah isu prioritas untuk bumi kedepannya.

“Academia Politica adalah ruang aman dan tempat belajar anak muda untuk berpartisipasi aktif dengan mendapatkan kemampuan agenda setting, negosiasi, argumentasi, hingga membuat rekomendasi kebijakan atau policy brief,” dia memungkasi.

(ADN)

Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK mengumumkan pembaharuan pendaftaran calon pimpinan KPK per hari ini, Jumat (5/7).

Sudah ada 455 orang melakukan registrasi. Puluhan di antaranya telah resmi mendaftar. Artinya, yang menyerahkan persyaratan dan mengunggah dokumen itu dinyatakan terdaftar.

“Jumlah pendaftar calon Pimpinan dan calon Dewas KPK sebagai berikut: calon pimpinan sebanyak 40 orang; calon Dewas KPK sebanyak 39 orang,” kata Wakil Ketua Pansel Arif Satria saat dikonfirmasi.

“Peserta yang sudah register sebanyak 455 orang,” tambah dia.

Pada keterangan lain, anggota Pansel KPK yang juga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa pihaknya akan menunggu akhir waktu pendaftaran untuk merekap detail jumlah pendaftar.

“Seperti periode-periode sebelumnya, biasanya menjelang penutupan pendaftaran mulai cenderung masuk semua. Sekarang masih registrasi dulu para calon yang berminat,” kata Ivan.

Pendaftaran Capim dan calon Dewas KPK dibuka sejak 26 Juni hingga 15 Juli 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-PMegawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih untuk kedatangan media massa yang meliput di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya di hadapan kader-kader PDI-P dalam acara pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDI-P masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025.

"Para rekan pers yang saya ucapkan beribu terima kasih. Saya perhatikan kalau ada acara di PDI Perjuangan, selalu kok meriah ya medianya," kata Megawati saat membuka pidatonya.

Setelah itu puluhan kader PDI-P antara lain calon presiden Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan jajaran DPP PDI-P bertepuk tangan.

Menurut Megawati, ramainya wartawan yang hadir di setiap acara PDI-P membuktikan bahwa partainya masih menjadi magnet pemberitaan.

"Itu artinya apa, kita itu tetap jadi magnet, magnet berita," ujar Presiden Kelima RI ini.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bursa Komoditif dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) membuat target jumlah partisipan di bursa minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) bisa menembus 100 pada akhir tahun 2024 nanti.

Berdasarkan penjelasan dari Direktur ICDX, Nursalam, hingga saat ini ada 51 perusahaan yang bergabung dalam bursa CPO di ICDX, akan tetapi, dari total tersebut, ada 16 perusahaan yang terlibat aktif dalam menjalankan perdagangan di bursa ini.

“Untuk itu, kami selalu berusaha untuk menyosialisasikan bursa CPO ini ke masyarakat. Tahun ini targetnya 100. Kami juga harapkan semuanya bisa aktif, buat apa jadi member tapi tidak aktif,” kata Direktur ICDX Nursalam dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Di sisi lain, menurut Nursalam, masih minimnya jumlah partisipasn yang bergabung ke dalam bursa CPO tersebut membuat volume transaksi belum memadai sehingga price discovery belum kredibel.

Maka dari itu, dia berharap perusahaan yang bergabung dengan bursa CPO ke depannya bisa berkembang dan bertambah banyak agar price discovery tersebut bisa menjadi kredibel dan bisa menjadi acuan (price reference).

"Apalagi tujuan dibentuknya bursa CPO agar Indonesia memiliki harga acuannya sendiri. Namun, perlu ditegaskan bahwa peluncuran ini bukan untuk berkompetisi antara bursa CPO di Malaysia ataupun Belanda yang menjadi harga acuan dunia saat ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Nursalam juga menjelaskan beberapa mekanisme transaksi untuk bursa CPO antara lain jaminan transaksi atau jaminan dari penjual dan pembeli brupa cash atau surat berharga yang diserahkan ke Lembaga Kliring sebelum bertransaksi.

Bid & Offer pun terjamin karena permintaan pembeli terdiri dari harga dan jumlah lot. Adapun setiap 1 lot berisikan 25 ton CPO dengan tick size Rp5/kilogram.

“Trade allocation atau konfirmasi transaksi sebagai bukti adanya transaksi yang sepadan, yang diterbitkan pada saat penutupan pasar atau T+0, pembayaran yang dilakukan paling lambat T+2, penyerahan CPO yang dilakukan T+15 dengan mutu CPO yang harus diserahkan oleh penjual, yakni FFA maksimal 5% dan M&I maksimal 0,5%, baru kemudian berita acara serah terima (BAST) dan pembayaran oleh lembaga kliring,” ucap Nursalam.

Hingga 10 Juni 2024 lalu, Nursalam menyebut total volume transaksi CPOTR menyentuh angka 13.359 lot. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.595 lot merupakan transaksi yang terjadi sepanjang perdagangan 1 juni hingga 10 Juni 2024.

Anak dari direktur perusahaan yang membawahi sejumlah rumah sakit swasta putuskan mundur dari SMAN 3 Yogyakarta.

"Mungkin karena pertimbangan tumbuh-kembang anak. Ortu (putuskan) mengundurkan diri," kata Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya, melalui sambungan telepon, Jumat (5/7).

Lanjutnya, si anak masih bisa masuk SMA negeri lain dengan mendaftar di sekolah yang kuotanya belum terpenuhi.

"Banyak yang tidak daftar ulang kemarin itu ada beberapa sekolah negeri yang (siswa) tidak daftar ulang ya karena sudah diterima di madrasah di pondok dan itu cukup banyak," katanya.

Didik mencatat ada sejumlah sekolah yang kuotanya belum terpenuhi.

"Itu SMA 9 ada berapa. SMA 11, SMA 10, SMA 7, itu ada beberapa yang kosong," bebernya.

"Tetap mengikuti zonasi. Tetap dari zona 1. Kalau zona 1 tidak terisi baru zona berikutnya," bebernya.

Sementara itu, soal polemik ini, dari sisi administrasi dan verifikasi menurut Didik perlu diperkuat.

"Regulasi mungkin kita perlu tinjau lagi," katanya.

Verifikasi yang kuat penting untuk mengetahui kondisi di lapangan secara faktual. "Dari sisi administrasi mungkin tidak ada yang dilanggar, tapi faktualnya seperti apa kan gitu," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY) Budhi Masturi mengatakan pihaknya telah melakukan konfirmasi ke SMA N 3 Yogyakarta terkait dugaan fraud seorang direktur perusahaan di PPDB.

Direktur perusahaan yang membawahi berbagai rumah sakit itu diduga mengakali aturan dengan menitipkan anaknya ke KK orang lain di Kridosono yang masuk zonasi radius SMA N 3 Yogyakarta.

Lantaran famili lain sudah tak bisa untuk PPDB zonasi radius, direktur perusahaan tersebut membuat surat perwalian anak yang dikeluarkan notaris. Hingga akhirnya si anak diterima di SMAN 3 Yogyakarta.

Pilkada 2024 tengah bergulir, sejumlah nama tokoh mulai diusung di sejumlah daerah. Namun, PDIP khawatir dengan kondisi Pilkada tak beda jauh dengan Pilpres 2024.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai, banyak tokoh yang berasal dari orang biasa tapi punya kemampuan teknokratis untuk memimpin daerah. Sayangnya, sosok semacam ini tak begitu dilirik partai politik.

"Maka mereka harus diberikan ruang sehingga pilkada bukan menjadi konsensus elite yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan dan kemudian membawa jarak dengan rakyatnya. Maka Pilkada harus menjadi gerakan bagaimana kesetaraan hak yang sama untuk menjadi pemimpin itu dapat ditumbuh-kembangkan," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP yang berada di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Hasto kemudian menyinggung soal struktur DPP PDIP yang baru saja diperpanjang masa tugasnya hingga 2025. Dia menilai, partai sebagai tempat belajar dan mengembangkan diri menjadi seorang yang profesional dan paham betul bagaimana mengelola negara dari berbagai bidang.

"Karena yang ingin kita bangun dengan pilkada itu adalah prinsip-prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis," tutur dia.

"Menjadi pemimpin secara ideal meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa, tetapi memiliki kemampuan profesional, memiliki komitmen ideologis, memiliki kemampuan teknokratik untuk membawa perubahan Indonesia," tambah Hasto.

Hasto menilai seharusnya, partai bukan sekadar melakukan pengaturan-pengaturan demi, melainkan memberikan ruang kepada kadernya untuk berproses.

"Maka PDI Perjuangan membuka ruang dari kalangan rakyat biasa untuk dapat berproses melalui sekolah partai dan akhirnya dipersiapkan menjadi pemimpin," tambahnya.

Hasto pun kemudian lanjut menyebutkan sosok yang mengisi struktur DPP yang baru. Dimulai dari Adian Napitupulu di Bidang kominfo, lalu Ronny Talapessy di bidang hukum, Ganjar Pranowo di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, dan Basuki Tjahaja Purnama di bidang perekonomian.

"Ada Pak Deddy Sitorus Ketua DPP bidang pemenangan pemilu eksekutif. Ada Rano Karno di bidang kebudayaan, sehingga politik nanti akan mencerminkan suatu estetika dalam kebudayaan itu. Kemudian juga Ibu Esti Wijayanti dan tokoh-tokoh seperti Ibu Bintang menjadi ketua dpp bidang perempuan dan juga beberapa teman-teman lainnya," sebut Hasto.

Selain mereka ada nama seperti Andi Widjajanto sebagai kepala badan riset dan analisis kebijakan. Lalu Letjen TNI Purn. Ganip Kepala Baguna, Bonnie Triana sebagai ketua badan sejarah indonesia, dan Hendra di badan saksi pemilu nasional.

"Itu keterangan yang dapat kami sampaikan dan inilah PDI Perjuangan sebagai partai rakyat, partai yang menghadapi tantangan-tantangan sebagai energi untuk terus bergerak, menatap masa depan dengan menggalang rakyat itu," tutupnya.

Sejauh ini, nama tokoh yang muncul dan digadang-gadang maju di Pilgub sejumlah daerah. Nama yang muncul juga tokoh yang selama ini sudah wara wiri di dunia politik.

Pilgub Sumut ada nama Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, serta eks Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Di Banten, ada eks Wali Kota Tangsel yang juga kader Golkar, Airin Rachmi Diany, dan Ketua DPRD Banten Andra yang juga kader Gerindra.

Jakarta masih cukup sengit. Petahana yang juga eks capres, Anies Baswedan disebut-sebut masih paling kuat. Penantangnya belum sepenuhnya muncul. Sempat ada nama Ridwan Kamil, tapi Partai Golkar masih mempertimbangkan untuk diajukan ke Jabar.

Sementara, nama wakilnya sudah banyak berseliweran. Misalnya, Kaesang Pangarep, Andika Perkasa, Sohibul Iman, hingga Ahok.

Konstelasi di Jawa Barat tak kalah "misterius". Eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil masih jadi terkuat. Selain itu, ada Dedi Mulyadi dari Gerindra dan Ilham Habibie yang diusung NasDem.

Nama-nama tak terduga juga muncul di Pilgub Jateng. Ada Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi, eks Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen, Ketum PSI Kaesang Pangarep, Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono, hingga Bupati Kendal Dico Ganinduto.

Di Jatim, tak banyak pergerakan. Pasangan Khofifah-Emil Dardak digadang-gadang akan kembali maju satu paket. Sementara, ada nama Tri Rismaharini dan KH Marzuki Mustamar yang disebut siap menantang petahana.

Semuanya belum pada tatanan keputusan final dari partai politik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran program makan siang gratis atau kini disebut program makan bergizi gratis untuk anak sekolah sebesar Rp 71 triliun bakal masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Hal ini sebagaimana sinyal positif dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, pihaknya mengapresiasi keputusan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk melaksanakan program makan bergizi secara bertahap. Dengan demikian, program tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga keberlanjutan APBN.

Prabowo pun sudah menyampaikan komitmennya untuk menjaga defisit APBN sebagaimana kesepakatan antara DPR dengan pemerintah.

Oleh karenanya, meskipun program makan bergizi bakal dijalankan, pemerintahan mendatang berupaya untuk menjaga defisit fiskal di rentang 2,29 sampai 2,82 persen.

"Artinya kalau Rp 71 triliun itu masuk, makan bergisi gratis itu tetap fiskal kita kredibel, APBN kita kredibel, sehat dan berkelanjutan," kata dia, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut Said bilang, APBN tahun depan memang seharusnya memfasilitasi seluruh visi dan misi yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat dilakukan, namun tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.

"Memang normanya (program makan bergizi) sudah dimasukkan, akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi visi-misi presiden terpilih," tuturnya.

Meskipun demikian, Said masih menyoroti asal anggaran pelaksanaan program makan bergizi. Pasalnya, belum ditentukan kementerian atau lembaga mana yang bakal melaksanakan program tersebut.

"Apakah ini lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Atau lewat Kementerian Kesehatan karena bergizinya itu penting? Atau nanti lewat Kementerian Sosial?" kata Said.

Said memastikan, anggaran makan bergizi tidak akan berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Sebab, program itu sudah disiapkan oleh pemerintah.

"Kalau posturnya sudah ada, kita tinggal lihat persentasenya," ucap dia.

Sebelumnya, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran Thomas Djiwandono mengatakan, detail dari pelaksanaan program makan bergizi gratis masih dipikirkan oleh pihak Prabowo - Gibran.

"Semua pertanyaan mengenai total jumlah, mengenai prosesnya seperti apa, dan sebagainya, itu yang saya bisa kita katakan sedang dipikirkan secara internal," tutur Thomas, dalam konferensi pers bersama, Senin (24/6/2024).

Thomas yang juga merupakan keponakan Prabowo bilang, saat ini pihaknya masih mengikuti siklus pembahasan anggaran program pemerintahan mendatang yang masih dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan DPR.

"Setelah siklus APBN selesai, di sana kami akan menjelaskan," katanya.

Dengan pelaksanaan program yang masih "dipikirkan", Menteri Keuangan Sri Mulyani pun belum bisa memastikan anggaran program makan bergizi gratis bakal dialokasikan ke K/L, atau justru disimpan di BA BUN.

"Jadi, nanti kami akan lihat dulu, bagaimana tim dari presiden terpilih akan menyusun program itu," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran program makan siang gratis atau kini disebut program makan bergizi gratis untuk anak sekolah sebesar Rp 71 triliun bakal masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Hal ini sebagaimana sinyal positif dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, pihaknya mengapresiasi keputusan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk melaksanakan program makan bergizi secara bertahap. Dengan demikian, program tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga keberlanjutan APBN.

Prabowo pun sudah menyampaikan komitmennya untuk menjaga defisit APBN sebagaimana kesepakatan antara DPR dengan pemerintah.

Oleh karenanya, meskipun program makan bergizi bakal dijalankan, pemerintahan mendatang berupaya untuk menjaga defisit fiskal di rentang 2,29 sampai 2,82 persen.

"Artinya kalau Rp 71 triliun itu masuk, makan bergisi gratis itu tetap fiskal kita kredibel, APBN kita kredibel, sehat dan berkelanjutan," kata dia, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut Said bilang, APBN tahun depan memang seharusnya memfasilitasi seluruh visi dan misi yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat dilakukan, namun tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.

"Memang normanya (program makan bergizi) sudah dimasukkan, akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi visi-misi presiden terpilih," tuturnya.

Meskipun demikian, Said masih menyoroti asal anggaran pelaksanaan program makan bergizi. Pasalnya, belum ditentukan kementerian atau lembaga mana yang bakal melaksanakan program tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran program makan siang gratis atau kini disebut program makan bergizi gratis untuk anak sekolah sebesar Rp 71 triliun bakal masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Hal ini sebagaimana sinyal positif dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, pihaknya mengapresiasi keputusan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk melaksanakan program makan bergizi secara bertahap. Dengan demikian, program tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga keberlanjutan APBN.

Prabowo pun sudah menyampaikan komitmennya untuk menjaga defisit APBN sebagaimana kesepakatan antara DPR dengan pemerintah.

Oleh karenanya, meskipun program makan bergizi bakal dijalankan, pemerintahan mendatang berupaya untuk menjaga defisit fiskal di rentang 2,29 sampai 2,82 persen.

"Artinya kalau Rp 71 triliun itu masuk, makan bergisi gratis itu tetap fiskal kita kredibel, APBN kita kredibel, sehat dan berkelanjutan," kata dia, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut Said bilang, APBN tahun depan memang seharusnya memfasilitasi seluruh visi dan misi yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat dilakukan, namun tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.

"Memang normanya (program makan bergizi) sudah dimasukkan, akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi visi-misi presiden terpilih," tuturnya.

Meskipun demikian, Said masih menyoroti asal anggaran pelaksanaan program makan bergizi. Pasalnya, belum ditentukan kementerian atau lembaga mana yang bakal melaksanakan program tersebut.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa langkah pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) serta pemberian Perintah Tertulis kepada pihak-pihak tertentu pada 23 Juni 2023 sudah berdasarkan pada peraturan pengawasan yang tepat dan juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang semakin besar serta untuk mencegah bertambahnya masyarakat calon konsumen baru yang dirugikan.

Pencabutan izin usaha Kresna Life telah didahului oleh proses pengawasan OJK dalam waktu yang cukup panjang dengan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung, yang menemukan adanya konsentrasi investasi dana asuransi Kresna Life pada saham-saham yang dinilai terafiliasi grup Kresna dan pencatatan kewajiban yang lebih kecil dari seharusnya yang menyebabkan rasio solvabilitas (risk based capital) lebih rendah dari ketentuan.

Sebelum melakukan pencabutan izin usaha, OJK telah memberikan kesempatan perbaikan cukup panjang untuk mendorong Kresna Life segera memperbaiki kondisi keuangannya. OJK juga secara konsisten menerbitkan sanksi-sanksi untuk setiap jenis pelanggaran ketentuan yang terjadi secara bertahap.

OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi maupun Pemegang Saham untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Namun Kresna Life tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas sesuai ketentuan dan tidak dapat menutup defisit keuangan melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali (PSP) atau mengundang calon investor.

Dari hasil pemeriksaan, PSP Kresna Life tidak mengeluarkan dana segar untuk menyehatkan perusahaan. Pembayaran kepada pemegang polis yang diklaim sebagai bukti tanggung jawab pemegang saham berasal dari aset Kresna Life yang telah ada.

Upaya penyehatan dengan menawarkan konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (Subordinated Loan/SOL) yang disampaikan dalam Rencana Penyehatan Keuangan tidak dapat dilaksanakan karena terdapat sebagian besar pemegang polis yang menolak dan tidak adanya perjanjian konversi SOL yang sudah diaktanotariilkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, hasil analisis atas program konversi SOL yang disampaikan Kresna Life ke OJK menunjukkan masih adanya defisit yang harus ditutup dengan tambahan modal dari PSP. Namun permintaan OJK kepada PSP untuk menutup perkiraan sisa defisit setelah program konversi SOL dijalankan, tidak pernah dipenuhi.

Pada faktanya, program SOL yang ditawarkan oleh direksi bukan subordinate loan yang pada umumnya merupakan pinjaman dari pemegang saham untuk memperbaiki kesehatan keuangan perusahaan bermasalah. Apabila program konversi SOL yang ditawarkan Kresna Life terlaksana, kedudukan hukum pemegang polis jatuh tempo yang berhak atas pembayaran manfaat (klaim) asuransi akan menjadi pemberi pinjaman. Dengan demikian, ekuitas perusahaan akan meningkat tanpa adanya aliran dana segar yang masuk yang seharusnya menjadi tanggung jawab PSP untuk menyehatkan perusahaan.

Atas rencana program SOL yang ditawarkan Kresna Life, OJK telah berupaya memberikan pemahaman kepada perwakilan pemegang polis bahwa kedudukan dan hak pemegang polis dengan pemegang SOL atas aset Kresna Life berbeda, di mana pemegang polis memiliki prioritas yang lebih tinggi, sementara pemegang SOL secara hukum disejajarkan dengan pemegang saham, yaitu sebagai pihak yang paling akhir memiliki hak atas aset perusahaan dalam likuidasi.

Adapun pemberian Perintah Tertulis merupakan kewenangan OJK yang memerintahkan pihak-pihak tertentu untuk mengganti kerugian kepada Kresna Life yang disebabkan oleh tindakan pihak-pihak tertentu tersebut. Penerbitan Perintah Tertulis merupakan salah satu upaya OJK untuk melindungi konsumen, karena adanya indikasi tindakan pihak tertentu yang menyebabkan terjadi kerugian pada Kresna Life.

Mengenai putusan PTTUN Jakarta atas hasil banding OJK terhadap gugatan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven, OJK menyatakan menghormati keputusan tersebut dan akan menempuh upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan kasasi ke MA.

BPH Migas menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan sepanjang 2024, pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi sebanyak lima kali.

Terakhir, dengan pemerintah provinsi wilayah Sumatera di Batam, Kepulauan Riau, pada Kamis (4/7). Sebelumnya, berlangsung di Bandung untuk pemprov di Jawa; Balikpapan untuk Kalimantan; Makassar untuk Sulawesi; dan Labuan Bajo, NTT, untuk Bali dan Nusa Tenggara.

Erika mengatakan kegiatan bertujuan menjajaki rencana perjanjian kerja sama (PKS) antara BPH Migas dan pemprov dalam pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyaluran jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) agar makin tepat sasaran.

“Alhamdulillah, respons sangat baik dari pemerintah provinsi yang hadir di rakor ini. Untuk Pulau Sumatera sudah ada tiga provinsi yang menandatangani PKS, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung,” ujar Erika saat rakor di Batam tersebut.

Dia berharap dalam waktu dekat, provinsi lainnya dapat menyusul untuk menandatangani PKS dengan BPH Migas, untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran.

Erika menambahkan setelah Batam, rakor selanjutnya di Sorong, Papua Barat. Di sisi lain, direncanakan penandatanganan PKS dengan Pemerintah Provinsi NTB, Papua Barat Daya dan Jambi.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menjelaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara BPH Migas, pemda, dan forkopimda agar PKS terimplementasi dengan baik.

“Kami terus berkoordinasi dari waktu ke waktu terkait PKS ini, termasuk dengan forkopimda. Demikian juga perihal program yang akan dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara Gubernur Jambi Al Haris berharap rakor dapat memberikan solusi dan kerja sama dalam penyaluran BBM subsidi di wilayahnya. “Perlu pengaturan, perlu kolaborasi, kerja sama yang baik antara pusat dan daerah,” kata dia.

Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S. menjabarkan ruang lingkup PKS yaitu pengendalian penyaluran BBM subsidi untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran BBM subsidi, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian BBM subsidi berdasarkan surat rekomendasi dari kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa.

“Selain itu, peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan dan evaluasi atas surat rekomendasi yang diterbitkan secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP, serta sosialisasi kebijakan pemerintah,” sebutnya.

Penyaluran BBM Subsidi di Bawah 50% Sampai Juni

BPH Migas juga melaporkan bahwa sampai dengan 30 Juni 2024, realisasi penyaluran BBM subsidi Pertalite, Biosolar, dan minyak tanah, seluruhnya masih di bawah 50% dari kuota yang disediakan.

“Betul, seluruh penyaluran BBM subsidi dalam posisi aman,” kata Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman saat dihubungi Katadata.co.id pada Jumat (5/7).

Menurut data yang dibagikan oleh Saleh, jumlah realisasi kuota JBT Solar periode 1 Januari hingga 30 Juni 2024 mencapai 46,79% atau 8.890.100 kilo liter (KL). Sementara untuk Kerosin penyaluran hingga 30 Juni sudah mencapai 47,85% atau 277.530 KL. “Untuk Pertalite sudah mencapai 47,42% atau 15.032.140 KL,” ujarnya.

Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 kuota yang ditetapkan bagi BBM subsidi sebesar 19 juta KL untuk minyak solar dan 580 ribu KL minyak tanah, sedangkan Pertalite kuota yang dianggarkan tahun ini sebanyak 31,7 juta KL.

Jakarta -

BYD telah membuka pabrik pertamanya di kawasan Asia Tenggara. Bukan di Indonesia, pabrik pertama BYD di ASEAN itu ada di Thailand.

BYD kian melebarkan bisnisnya di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Baru-baru ini, BYD membuka pabrik mobil listriknya pertama di kawasan ASEAN tepatnya di Thailand. ASEAN merupakan pasar yang memiliki pertumbuhan mobil listrik amat pesat.

"Thailand memiliki visi kendaraan listrik yang jelas dan memasuki era baru dalam pembuatan mobil. Kami akan membawa teknologi dari China ke Thailand," kata CEO dan Presiden BYD Wang Chuanfu dilansir Reuters.

Pembangunan pabrik BYD di Thailand merupakan bagian dari investasi besar yang digelontorkan pabrikan yang bermarkas di Shenzen tersebut. Di lain sisi, Thailand merupakan pusat perakitan sekaligus ekspor di kawasan regional. Selama ini pusat perakitan dan ekspor mobil regional itu didominasi oleh merek-merek Jepang seperti Toyota, Honda, dan juga Isuzu.

Pabrik itu juga dapat mendukung rencana pemerintah setempat. Pemerintah Thailand menargetkan bisa memproduksi 2,5 juta kendaraan bertenaga listrik pada tahun 2030.

"BYD akan menjadikan Thailand sebagai pusat produksi untuk ekspor ke ASEAN dan banyak negara lain," kata Sekretaris Jenderal Dewan Investasi Thailand Narit Therdsteerasukdi.

Selain Thailand, BYD juga diketahui akan membangun pabrik di Indonesia. Fasilitas produksi mobil listrik BYD ini akan dibangun di area Fase 2 Subang Smartpolitan, khususnya di bagian utara kawasan tersebut. Dengan perencanaan Ekosistem EV yang komprehensif dan terintegrasi, BYD akan menggunakan lahan terbesar seluas lebih dari 108 hektar.

Investasi BYD ini diklaim tidak hanya akan menciptakan ribuan lapangan kerja baru, serta membangkitkan perekonomian komunitas sekitar, tetapi juga meningkatkan transfer teknologi dan keahlian dalam pembuatan EV (electric vehicle).

Hal ini akan mendorong pertumbuhan industri pendukung di sektor EV dan membuka peluang baru bagi perusahaan lokal untuk terlibat dalam rantai pasok global EV, sehingga juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia.

(dry/rgr)