JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan pemerintah melakukan program pembagian pompa (pompanisasi) di seluruh Indonesia.

Menurut Jokowi, pembagian pompa diperlukan untuk menaikkan air sungai ke sawah agar produksi beras Indonesia tidak turun.

"Air adalah sumber kehidupan. Dan bukan hanya untuk aktivitas sehari-hari, tapi penting sekali saat ini karena semua negara produktivitas pertaniannya turun, produksi berasnya turun, ada potensi 500 juta orang akan kelaparan di seluruh dunia," ujar Jokowi saat meresmikan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sebagimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (5/7/2024).

"Dan air menjadi hal yang sangat penting sekali. Oleh sebab itu, tadi pagi kita membagikan pompa untuk menaikkan air dari sungai ke sawah agar produksi beras kita tidak jatuh, anjlok, karena kemungkinan adanya kekeringan panjang," katanya lagi.

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah secara total membagikan sebanyak 20 ribu pompa ke seluruh provinsi.

Namun, penyalurannya secara bertahap akan ditambah hingga total sebanyak 70 ribu pompa.

"Itu akan kita manfaatkan untuk menaikkan produktivitas pertanian kita," kata Jokowi.

Adapun pada Jumat pagi, Presiden Jokowi meninjau penyaluran pompa di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Daerah tersebut mendapatkan pompa sebanyak 80 dari sekitar 150 kebutuhan pompa secara total.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Bendungan Pamukkulu yang diresmikannya telah dibangun sejak 2017 dan menelan biaya sebesar Rp 1,6 triliun.

Bendungan itu memiliki daya tampung sebanyak 82 juta meter kubik dengan luas genangan 460 hektare.

"Ini adalah bendungan yang besar dan menghabiskan biaya yang juga sangat besar sekali Rp 1,6 triliun tetapi nanti kita lihat manfaatnya juga akan sangat besar sekali. Terutama untuk masyarakat di Kabupaten Takalar," ujar Jokowi.

"Baik untuk nanti air baku, baik untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk mereduksi-mengurangi banjir, dan yang paling penting adalah untuk irigasi kita, mengairi sawah-sawah yang ada di kabupaten takalar dan sekitarnya," katanya melanjutkan.

JAKARTA, Investor.id - BRI Danareksa Sekuritas menilai, saham bank sudah terdiskon besar dari valuasi rata-rata lima tahun. Itu artinya, saat ini adalah waktu tepat untuk menyerok saham bank-bank pilihan yang berpotensi ngacir ke depannya. 

Secara umum, broker ini menilai, fundamental perbankan masih kuat. Ini terlihat pada kualitas aset yang masih prima, termasuk untuk kredit segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini berkat kinerja kredit segmen non-UMKM yang hanya membukukan rasio nonperforming loan (NPL) 1,8% per Maret 2024, dibandingkan Maret 2023 sebesar 2,2%.

Memang, tulis broker itu, NPL kredit UMKM naik menjadi 4% per Maret 2024 dari per Desember 2023 sebesar 3,7%. Tetapi, ini masih lebih rendah dari puncaknya pada 2017 dan 2021 masing-masing 4,7% dan 4,5%.

Di sisi lain, NPL kredit rumah tangga di luar properti mencapai 1,4%, dengan tren penurunan berkelanjutan. Adapun NPL bank perkreditan daerah (BPD) memang menyentuh level tertinggi, terutama di daerah yang terpencil. Sementara itu, NPL financial technology (fintech) peer to peer lending mencapai 2,8% per April 2024, terendah sejak Agustus 2022.

Broker ini percaya, aset industri finansial Indonesia masih solid, melihat perkembangan kredit konsumer, UMKM, BPR, dan fintech P2P. Selain itu, sebagai langkah antisipasi, pemain besar sudah mengalokasikan provisi yang jumbo. 

Sebagai contoh, BRI kini memandu biaya kredit (cost of credit/CoC) 2024 sebesar 3%, yang merefleksikan tambahan provisi Rp 10,7 triliun. Ini cukup untuk mengantisipasi pemburukan aset, terutama di segmen UMKM. Per Maret 2024, BRI menguasai 50% kredit segmen UMKM. Pada periode itu, NPL bertengger di level 3,4%, naik dari Desember dan Maret 2023 sebesar 3,2% dan 2,8%.

BRI Danareksa masih menetapkan rekomendasi overweight saham sektor perbankan. Alasannya, saat ini adalah waktu tepat untuk masuk saham-saham bank prospektif yang tercatat di bursa, akibat berkurangnya pembobotan ke IHSG.

“Penurunan bobot saham bank disebabkan kinerja harga yang lebih rendah dari IHSG,” tulis broker itu, dikutip Jumat (5/7/2024).  

Hal itu, demikian tulis broker itu, disebabkan masifnya capital outflow di saham bank. Tetapi, broker lokal masih memasang posisi overweight di saham bank

Saat riset ini dibuat, capital outflow di saham BBRI mencapai Rp 20,4 triliun secara year to date (ytd). Ini menghapus capital inflow masih Rp 23,6 triliun ke saham itu pada 2021. Sementara itu, saham BRIS menjadi satu-satunya saham bank yang mencetak capital inflow, yakni Rp 1 triliun, sedangkan tahun lalu Rp 600 miliar.

Ke depan, BRI Danareksa menilai, risiko penurunan saham bank sudah terbatas. Apalagi, cost equity saham bank sudah -1 standar deviasi, menandakan valuasi PBV di bawah rata-rata lima tahun.

Memang, tulis broker itu, dalam jangka pendek, pengetatan likuiditas akan menjadi tantangan perbankan. Tetapi, kekhawatiran pemburukan aset perbankan tidak terbukti.

Broker ini masih mempertahankan BBCA sebagai saham pilihan. Alasannya, bank ini memiliki likuiditas kuat dan kualitas aset ciamik. Sementara itu, penurunan besar saham BBRI bisa menjadi pintu masuk untuk mengoleksi saham ini.

BRI Danareksa merekomendasi buy saham BBCA, BMRI, BBNI, dan BRIS, dengan target harga Rp 11.300, Rp 7.400, Rp 6.800, dan Rp 2.800.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com – Saat membuka International Mayor Forum (IMF) di Grand Hyatt Hotel Jakarta pada Selasa (2/7/2024), Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

“Jakarta menjadi pusat perekonomian dan akselerator pembangunan di Indonesia. Sejak 2017, kami telah berintegrasi dengan pemerintah pusat untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan, melalui mekanisme yang telah ditetapkan untuk mempercepat pencapaian SDGs tingkat daerah,” ujarnya.

Forum yang berlangsung hingga Kamis (4/7/2024) ini dihadiri 200 wali kota dari 33 negara dan enam pemerintah di Afrika, Amerika Latin, Asia Pasifik, serta Asia Barat.

Dengan tema “Accelerating Action at The Local Level to Achieve the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals”, para wali kota yang hadir diharapkan dapat membangun sinergi dan bekerja sama untuk mencapai SDGs pada 2030.

Heru menjelaskan, sebagai acara pembuka dalam penyelenggaraan United Nations Summit of the Future yang akan digelar pada September 2024, IMF 2024 menjadi langkah penting dalam perjalanan kolektif menuju pembangunan berkelanjutan.

Pasalnya, sebut dia, momen tersebut merupakan kesempatan untuk menjalin sinergi dengan berbagai pihak, baik dukungan finansial maupun nonfinansial, serta kerja sama regional demi mencapai SDGs.

“IMF 2O24 membicarakan program-program SDGs yang akan dilakukan melalui komitmen untuk mencapai titik akhirnya nanti pada 2030, ” katanya.

Lebih lanjut, Heru menyatakan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sejumlah upaya untuk mencapai target SDGs.

Pertama, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan menggelontorkan dana sebesar Rp 18,96 triliun.

Kedua, menanggulangi masalah kelaparan dengan mendorong semua pemangku kepentingan melalui berbagai program, seperti bantuan makanan tambahan dan sembako murah.

“Pemprov DKI Jakarta juga melakukan praktik pertanian perkotaan dan menjaga stok pangan. Semua itu dilakukan dengan sinergi bersama berbagai pihak,” tutur Heru.

Ketiga, menciptakan komunitas berkelanjutan dengan menata kampung kumuh, rumah susun sederhana, serta konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat prasejahtera. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

“Dilanjutkan dengan peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) hingga 30 persen pada 2030. Pemprov DKI Jakarta juga melakukan penanaman sekitar 278.000 pohon, 138.000 mangrove, dan 8,8 juta tanaman, terutama di daerah yang sebelumnya kekurangan ruang hijau,” ucap Heru.

Kelima, Pemprov DKI Jakarta juga mengendalikan banjir dengan mempercepat pembangunan tanggul pengaman pantai. Keenam, menghadirkan layanan transportasi berkelanjutan, salah satunya dengan mendorong people near transit untuk menciptakan kemandirian kawasan.

Ketujuh, memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi. Kedelapan, berkomitmen meningkatkan kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan karier yang setara.

“Kami percaya, semua itu bisa diraih dengan terus menjaga komitmen terhadap kesetaraan gender, sehingga dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif,” papar Heru.

Selain membuka IMF 2024, Pj Heru meluncurkan pula Voluntary Local Review (VLR) Jakarta yang diharapkan dapat menjadi pedoman pejabat kota lain dalam mempercepat pencapaian SDGs.

Dengan mendorong partisipasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan lokal, VLR dapat membantu mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, serta menyejahterakan masyarakat.

“VLR Jakarta menyajikan analisis tematik atas pencapaian SDGs dari berbagai aspek yang menjadi kunci keberhasilan pemerintah Jakarta. Mari kita gemakan semangat ini ke seluruh dunia, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat agar semua memperoleh masa depan yang baik,” terang Heru.

Pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari kota

Pada kesempatan itu, Assistant Secretary dan General of Economic Development United Nation Department of Economic and Social Affairs Navid Hanif menegaskan, pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari pemerintahan di tingkat kota. Hal ini demi membangun inklusivitas, agar tidak ada yang tertinggal dalam membangun masa depan.

“Saat ini, baru ada 17 persen program SDGs yang berjalan sesuai dengan jalurnya. Untuk itu, kita harus memperkuat kerja sama dalam membangun bumi yang lebih baik, dimulai dari kota Anda sendiri, lalu membantu kota lain. Dengan bekerja sama, kita dapat memperkuat dampak percepatan guna mencapai target,” papar Navid dalam sambutannya melalui tayangan streaming YouTube Pemprov DKI Jakarta.

Ia mengungkapkan, ada 10.000 pejabat lokal yang telah membuktikan komitmennya dengan memberikan contoh implementasi dari pencapaian SDGs.

Bahkan, menurutnya, beberapa kota yang pemimpinnya telah mengedepankan SDGs memberikan harapan bahwa pencapaian target 2030 bukanlah cita-cita yang mustahil.

“Di Indonesia, Jakarta dengan smart city-nya telah membuktikan komitmennya dalam mengimplementasikan SDGs. Langkah ini merupakan kemajuan yang memberikan kita harapan dan menunjukkan keberanian untuk menyelesaikan tantangan ini,” urai Navid.

Dari apa yang telah dilakukan Jakarta dan beberapa kota lainnya, ia berharap, para peserta IMF 2024 dapat memperkuat kerja sama. Sebab, perubahan yang terjadi dalam masyarakat saat ini sudah pasti akan berpengaruh pada perbaikan tata kelola dan pengambilan kebijakan.

“Mari jaga komitmen kita bersama. Masih ada waktu 6,5 tahun untuk kita berupaya agar target 2030 bisa tercapai,” jelas Navid.

Hadir pula dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Restuardy Daud.

Ia menuturkan, Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen dalam mengimplementasikan SDGs dengan berbagai strategi.

“Implementasi SDGs bukanlah hanya sebuah agenda, tapi juga kebutuhan kritis yang harus dipenuhi, untuk memastikan kehidupan yang layak bagi generasi pada masa depan. Strategi yang kami jalankan telah diintegrasikan dengan kebijakan dan program negara. Langkah ini mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan,” bebernya.

Restuardy menambahkan, Indonesia memiliki tugas yang perlu diselesaikan demi mencapai target SDGs. Terlebih, saat ini, tantangan dalam mencapai SDGs semakin besar, mulai dari isu lingkungan, kesehatan, kesetaraan gender, pendidikan, hingga pembangunan.

“Untuk itu, kami berharap, momen ini dapat mempererat kerja sama dan kemitraan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, memfasilitasi dari sisi teknologi, berinovasi di berbagai sektor, dan memberdayakan komunitas agar tidak ada hal dan orang yang tertinggal,” imbuhnya.

Sukses gelar IMF 2024

Selama tiga hari, Jakarta menjadi tuan rumah IMF 2024. Sebagai tuan rumah, Jakarta pun menerima banyak apresiasi atas sambutan dan layanan yang diberikan kepada para peserta.

Head United Nation (UN) Officer Chun Kyoo Park mengaku, sangat terkesima karena Jakarta telah menjadi tuan rumah IMF 2024 dengan sangat baik. Ia pun mengapresiasi seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang sukses menyelenggarakan event internasional ini.

“Mewakili UN, kami berterima kasih kepada pemerintah Jakarta, karena telah menyambut kami dengan sangat hangat. Saya juga berterima kasih kepada para wali kota yang telah datang dan sangat antusias berpartisipasi untuk menyukseskan agenda ini. Saya merasa bangga bisa meneruskan agenda ini ke tahun-tahun berikutnya,” ungkapnya saat penutupan IMF di Grand Hyatt Hotel Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Pj Heru turut mengapresiasi keaktifan wali kota yang telah meleburkan ide dan gagasan bersama-sama demi tercapai SDGs yang ditargetkan pada 2030.

Dalam pelaksanaannya, banyak pengalaman dan praktik terbaik dari berbagai kota yang telah dibagikan sebagai pembelajaran untuk membangun kota.

“Seluruh agenda pembahasan selama tiga hari ini telah terangkum dalam Pernyataan Bersama yang rancangannya telah disampaikan kepada saya. Aspek-aspek utama yang telah kita sepakati dan dituangkan dalam Pernyataan Bersama hendaknya tidak berakhir sebagai wacana semata,” tandas Heru.

Bersama dengan para wali kota lainnya, Heru pun berkomitmen untuk melaksanaan agenda transformasi 2030, agar pembangunan berkelanjutan terwujudkan di tengah urbanisasi yang cepat, keterbatasan ekonomi, meningkatnya kesetaraan, tantangan lingkungan, serta frekuensi dan magnitudo bencana alam yang semakin meningkat.

Sebelum menutup acara, Heru juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, sehingga Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan IMF 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Jakarta menyerahkan mandat kepada Toyota City untuk menjadi tuan rumah IMF 2025.

”Selamat kepada Wali Kota Toyota City Bapak Toshihiko Ota dan Ketua Dewan Toyota City Council Bapak Toshiaki Haneda. Harapan terbaik kami sampaikan kepada Toyota City agar IMF 2025 dapat terselenggara dengan sukses, serta memberikan dampak signifikan bagi upaya pembangunan berkelanjutan kawasan perkotaan,” pungkas Heru.

Melalui Deklarasi Jakarta, IMF 2024 telah menghasilkan komitmen untuk mendorong lingkungan kota yang tangguh, adaptif, dan inklusif di tengah perubahan iklim, untuk membangun ekonomi lokal yang sejahtera, serta memastikan tidak ada yang tertinggal.

Seluruh peserta IMF 2024 berjanji mengidentifikasi dan menangani faktor kunci atau jalur investasi untuk Enam Transisi SDGs, yaitu sistem pangan, akses dan keterjangkauan energi, konektivitas digital (termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence/AI), pendidikan, pekerjaan dan perlindungan sosial, perubahan iklim serta hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi. (Rindu Pradipta Hestya)

JAKARTA, investor.id - Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, bekerja sama dengan Uquid untuk menghadirkan opsi pembayaran kripto baru bagi warga di Filipina, negara tetangga RI. 

Sekarang, warga Filipina bisa membayar kontribusi Social Security System (SSS) mereka menggunakan Tether (USDT) di blockchain The Open Network. 

Social Security System di Filipina adalah program asuransi sosial yang dikelola oleh negara. Program ini melayani pekerja di sektor formal, informal, dan swasta, dan bertujuan untuk membantu warga negara di masa-masa sulit.

Program ini terdiri dari dua bagian utama, jaminan sosial dan kompensasi karyawan. 

Kemitraan ini memperlihatkan bagaimana stablecoin seperti USDT dan teknologi kripto bisa membuat hidup sehari-hari lebih mudah, nyaman, dan transparan dengan menggunakan platform terdesentralisasi yang menggunakan teknologi blockchain.

CEO Indodax Oscar Darmawan, mengomentari perkembangan ini. Menurutnya, langkah Tether untuk memperkenalkan pembayaran USDT bagi kontribusi jaminan sosial di Filipina merupakan tonggak penting dalam adopsi stablecoin. 

"Hal Ini menunjukkan bagaimana teknologi blockchain dapat digunakan sebagai pembayaran yang sah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna. Harapannya, bisa membuka peluang bagi negara-negara lain untuk mengadopsi teknologi kripto untuk beragam kebutuhan," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (5/7/2024). 

Oscar Darmawan juga menambahkan, dengan semakin banyaknya negara yang mulai mengadopsi teknologi blockchain, maka bisa dikatakan bahwa peran blockchain semakin nyata dalam kehidupan kita. Seperti di INDODAX sendiri, blockchain dapat membantu dalam inklusi keuangan dan dalam kehidupan sehari-hari.

"Di INDODAX, kami berkomitmen untuk mendukung inovasi semacam ini yang mendorong inklusi keuangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," imbuhnya. 

Adopsi mata aset kripto, terutama stablecoin, telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selain digunakan sebagai alat pertukaran di bursa terpusat, stablecoin kini menjadi sumber likuiditas utama di pasar terpusat dan terdesentralisasi. Platform pembayaran seperti PayPal telah memperkenalkan stablecoin mereka sendiri, PayPal USD (PYUSD), sementara Ripple berencana meluncurkan stablecoinnya pada awal 2025 untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. 

“Hal ini tidak hanya membantu memudahkan pembayaran bagi warga Filipina, tetapi juga menyoroti pentingnya kemitraan antara perusahaan teknologi dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif. Dengan adopsi yang semakin luas diharapkan lebih banyak negara akan melihat manfaat dari penggunaan stablecoin dalam sistem keuangan mereka,” tambah Oscar. 

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melantik Ganjar Pranowo hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk masa bakti hingga 2025.

Pelantikan tersebut dilakukan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7/2024). Ganjar Pranowo dan Ahok sendiri sebelumnya tidak memiliki jabatan DPP PDIP.

Kini, Megawati melantik Ganjar menjadi ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sementara itu, Ahok menjadi ketua DPP Bidang Perekonomian.

Selain Ganjar dan Ahok, Megawati juga melantik puluhan kader PDIP lainnya sebagai pengurus DPP PDIP.

"Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan," ujar Megawati.

Pelantikan ini dilakukan karena surat keputusan (SK) pengurus DPP PDIP sebelumnya hanya berlaku untuk masa bakti 2019-2024. Masalahnya, Kongres PDIP untuk memilih pengurus pusat partai baru direncanakan baru akan digelar pada April 2025.

Berikut susunan pengurus DPP PDIP yang diperpanjang hingga 2025:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri;

A. Internal

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidajat

5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur H. Nababan

6. Ketua Bidang Sumber Daya: M. H. Said Abdullah

B. Pemerintahan

1. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly

C. Advokasi Rakyat

1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Berty Talapessy

2. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

3. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

D. Kerakyatan

1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono

3. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning P

4. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Sri Rahayu

5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: I Made Urip

7. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga

9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi

10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo

11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Mindo Sianipar;

12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

13. Ketua Bidang Kehutanan dan M.Y.E: Esti Wijayanti

14. Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto

15. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adiyanto

16. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo

17. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati

18. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

19. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Y. Aryo Adhi Dharmo

20. Bendahara Umum: Olly Dondokambey

21. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

22. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL dan dua terdakwa lain pada kasus pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan) membacakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa, Jumat (5/7/2024).

Sebelumnya SYL dituntut pidana penjara selama 12 tahun oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta masing-masing dituntut pidana penjara enam tahun.

Pembacaan pledoi oleh SYL dan kedua bekas anak buahnya itu dibacakan terpisah. Politisi Nasdem itu duluan membacakan pledoinya di hadapan majelis hakim.

"Setelah persidangan yang cukup lama dan melelahkan akhirnya sampailah kesempatan bagi saya untuk membacakan pembelaan pribadi dalam perkara ini. Saya membaca pledoi dalam ruang sesak pengadilan di mana sirkulasi informasi dalam kesaksian selama ini bagai langit mendung yang kadang mengandung guntur dan petir bagi saya," ujar SYL di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

SYL menyinggung bahwa pledoi itu dibacakan di tengah kondisi fisik dan psikisnya yang memasuki hampir 70 tahun.

Untuk diketahui, dalam sidang pembacaan tuntutan, Jumat (28/6/2024), jaksa KPK meminta Majelis Hakim menyatakan SYL, Kasdi dan Hatta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, jaksa KPK menyebut ketiganya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Tuntutan kepada SYL merupakan yang tertinggi, yakni pidana penjara 12 tahun.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan," demikian bunyi isi surat tuntutan yang dibacakan oleh jaksa KPK Meyer Simanjuntak, Jumat (28/6/2024).

Selain itu, politisi Nasdem tersebut dituntut pidana denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan. Dia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp44,26 miliar dan US$30.000.

Dalam pertimbangan hakim, terdapat sejumlah hal memberatkan dan meringankan kepada SYL. Hal memberatkan yaitu SYL dinilai tidak berterus terang atau berbelit-belit dalam memberikan keteerangan, selaku menteri mencederai kepercayaan masyarakat Indonesia dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Dan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motifnya yang tamak," ujar jaksa.

Sementara itu, hal meringankan tuntutan terhadap terdakwa yakni karena telah berusia lanjut 69 tahun pada sat ini.

Adapun tuntutan kepada dua bekas anak buah SYL lebih ringan. Jaksa KPK menuntut masing-masing mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta pidana penjara selama enam tahun dikurangi selama masa penahanan para terdakwa itu.

Kemudian, keduanya juga masing-masing dituntut untuk membayar denda Rp250 juta subsidair kurungan selama tiga bulan.

Untuk diketahui, SYL, Kasdi dan Hatta didakwa melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon I Kementan serta jajaran di bawahnya hingga total Rp44,54 miliar. Tuntutan kepada SYL, Kasdi dan Hatta dibacakan terpisah.

Ketiga terdakwa telah menjalani sidang sejak Februari 2024. Kini, KPK telah mengembangkan perkara tersebut ke arah dugaan pencucian uang di mana SYL ditetapkan sebagai tersangka.

Jakarta: Teknologi Video Assistant Referee (VAR) telah digunakan pada empat pertandingan ASEAN Boys U-16 Championship 2024. Tepatnya pada dua pertandingan babak semifinal, laga perebutan peringkat ketiga dan babak final.

Dalam perangkat pertandingan VAR yang ditugaskan pada turnamen usia muda tersebut, terdapat wakil dari Indonesia. Itu ada pada salah satu perangkat yang ditugaskan sebagai Replay Operator (RO).

Seperti diketahui, ketika diputuskan akan diterapkan VAR pada ASEAN Boys U-16 Championship 2024, terdapat 3 RO yang akan bertugas. Ketiganya adalah Kim Beang Il (Korea Selatan), Xu Tuo (Cina) dan Alenne Thresia Laloan (Indonesia).
Menariknya, Allene ditugaskan sebagai RO pada pertandingan final ASEAN Boys U-16 Championship 2024 yang mempertemukan Thailand versus Australia, Rabu (3/7). Pada laga pamungkas ini, Alenne bertugas bersama Hiroyuki Kimura (Jepang) sebagai wasit VAR dan Iida Jumpei (Jepang) sebagai AVAR.

Penugasan Alenne sebagai RO dalam babak final tersebut, memunculkan catatan positif. Ia tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang bertugas sebagai RO pada turnamen internasional.

Apiknya, Alenne sudah lama bergelut di sepak bola. Sebelum dipercaya sebagai RO, wanita 25 tahun ini pernah menjadi pemain di tim sepak bola wanita Pra PON DKI. Sejak 2016, ia juga pernah bertugas sebagai wasit di kompetisi Liga 3 DKI.

Dalam hal ini, Allene sangat memahami Laws of the Game (LOTG), mampu mengoperasikan peralatan VAR dan pemahaman bahasa Inggris yang cukup mumpuni. “Saya sangat bersyukur dengan pengalaman menjadi RO di ASEAN Boys U-16 Championship 2024. Saya bisa berdiskusi dan belajar banyak dalam banyak hal. Mulai dari manajemen waktu, diskusi soal penerapan VAR di negara-negara lain, dan tentu saja perkembangan teknologi VAR,” sebut Allene.

Baca juga: Begini Reaksi Media Vietnam Usai Timnas Mereka Diganyang Garuda Muda 5-0

Sementara itu, penggunaan VAR pada ASEAN Boys U-16 Championship 2024 memunculkan catatan apik lainnya. Selama penerapan VAR di Piala AFF U-16 2024, seluruh teknisi yang bertugas dari Indonesia. Tidak mendatangkan teknisi dari Hawk Eye sebagai penyedia peralatan VAR.

Untuk technical ground (TG) pada ASEAN Boys U-16 Championship 2024 dipercayakan kepada Dwi Jaya Saputra (Malang) dan Ida Bagus Yoni Diatmika Sutha (Bali).

Lebih dari itu, penggunaan VAR pada ASEAN Boys U-16 Championship 2024, tercatat sebagai pertama kalinya VAR diterapkan pada turnamen AFF kategori U-16.

“Kami sangat bangga dengan kepercayaan ini. RO final dipercayakan kepada wakil dari Indonesia. Begitu juga dengan teknisi pendukung dalam penerapan VAR di ASEAN Boys U-16 Championship 2024. Mudah mudahan pengalaman berharga tersebut bisa menjadi modal yang positif buat penerapan VAR pada Liga 1 musim depan,” ucap Asep Saputra, Direktur Operasional LIB yang juga VAR Project Leader.

(ASM)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk kali pertama menyebut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah keriuhan Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Megawati beserta partainya, PDI-P diterpa isu hubungan yang retak dengan Jokowi selama Pilpres 2024.

Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024) dua kali menyebut nama Jokowi.

Pertama, Megawati menyinggung tugas pemimpin kepada Jokowi.

Megawati sempat mengatakan ke Jokowi bahwa pemimpin harus menjalankan apa yang telah diwariskan para pendiri bangsa.

"Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa bukan kita bikin versi-versi," kata Megawati.

Setelah itu, Megawati kembali menyebut nama Jokowi saat menyinggung ihwal utang negara.

Presiden Kelima RI ini membantah jika kritiknya terkait utang negara dikarenakan dia kini berseberangan dengan Jokowi.

"Ini saya nanti kalau diomongin gitu, Ibu Megawati sudah tidak ini dengan Pak Jokowi. Enggak. Ini mestinya mikir juga, semua juga mikir. Karena ini persoalan bangsa, bukan seorang-seorang," tutur Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Megawati kerap mengkritik seorang pemimpin sepanjang Pemilu 2024.

Namun, tak pernah sekalipun Megawati menyebut pemimpin yang dimaksudnya.

Semisal, ketika Megawati bicara bahwa seorang pemimpin tidak boleh lari dari tanggung jawab. Sebab, seorang pemimpin juga harus berjuang untuk bangsanya.

Hal itu disampaikan Megawati dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (1/6/2024). Amanat Megawati tersebut dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Pemimpin tidak pernah lari dari tanggung jawab. Pemimpin itu berjuang bagi kepentingan bangsanya, dan menjadi suri teladan bagi rakyat yang dipimpinnya," kata Megawati.

Adapun Jokowi sebelumnya diusung oleh PDI-P sebanyak dua kali menjadi calon presiden pada Pilpres 2014 dan 2019.

Namun karena huru-hara Pilpres, PDI-P menganggap kisah tentang Jokowi sudah tutup buku.

SOLO, KOMPAS.com - Crumple zone merupakan sebuah inovasi penting dalam desain keselamatan kendaraan modern.

Dengan adanya crumple zone di bagian depan dan belakang kendaraan yang mudah rusak atau remuk saat terjadi benturan, membuat kerusakan pada bagian-bagian tersebut tidak langsung berdampak pada kabin penumpang.

Iwan, Pemilik Iwan Motor Honda Auto Clinic mengatakan, crumple zone merupakan fitur keamanan untuk melindungi penumpang dari cedera yang lebih serius ketika mobil terjadi tabrakan.

“Di mana bagian depan dan belakang mobil struktur sasisnya dibuat sedemikian rupa agar ruang penumpang lebih aman,” kata Iwan kepada Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Iwan menjelaskan, ketika terjadi tabrakan depan atau belakang, bagian yang bertabrakan di desain mudah hancur sehingga akan meredam energi kinetik yang diteruskan ke ruang penumpang.

“Mobil sekarang kalau tabrakan sedikit saja rusaknya banyak, seolah-olah bahannya jelek, padahal itu bagian dari fitur keamanan,” kata Iwan.

Pada saat terjadi kecelakaan peran crumple zone sangat penting, di mana titik benturan yaitu ujung depan dan belakang mobil dibuat mudah rusak atau bahkan remuk. Sehingga aliran energi kinetik stop sampai di titik itu, jadi tidak diteruskan ke kabin mobil.

“Sehingga bagian penumpang aka utuh tidak ringsek. Beda halnya kalau bagian ujung mobil dibuat kaku atau rigit, maka energinya akan diteruskan ke kabin penumpang, dan kabin akan ikut ringsek,” kata Iwan.

“Makanya bahan-bahan pembuatan mobil sekarang banyak yang dari plastik yang mudah pecah. Itu bagian dari fitur keselamatan,” kata Iwan.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sunindo Pratama Tbk (SUNI) berhasil memenangkan tender dari PT Pertamina EP dengan nilai sebesar US$ 3,79 juta untuk pengadaan casing low grade 7 inchdan pengadaan casing low grade (TFC Tahap II) dengan nilai sebesar US$ 1,61 juta.

Direktur Utama SUNI, Willy Johan Chandra menjelaskan bahwa SUNI ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 26 Juni. sedang tender yang kedua pada tanggal 03 Juli 2024.

Melalui transaksi ini, perseroan berhadap dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan pada tahun 2024 dan 2025. Transaksi ini secara langsung akan meningkatkan pendapatan usaha SUNI dari segmen penjualan.

"Kami akan terus berupaya meningkatkan volume penjualan OCTG tubing, casing,wellheadsertachristmas treeuntuk memenuhi kebutuhan eksplorasi dan eksploitasi migas ke depannya. Peluang SUNI masih sangat besar karena Indonesia menjadicaptive marketuntuk produkseamless pipes/OCTG tubing dan memberikan peluang bagi kami untuk menjamin keberlangsungan usaha ke depannya.,” ungkap Willy dalam keterangan resminya, Jumat (5/7).

Sebagai produsen pipa lokal, SUNI memiliki potensi kuat untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Pertumbuhan Perseroan juga semakin kuat didukung dengan adanya regulasi pemerintah yang mengatur standar TKDN untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor ditambah dengan kebutuhan energi yang akan terus meningkat ke depannya.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT Sunindo Pratama Tbk, Freddy Soejandy menyampaikan bahwa kinerja operasional tahun ini telah sejalan dengan rencana dan target Perseroan.

“Perseroan optimistis bahwa kinerja operasional SUNI dapat mencapai target 2024 yang ditetapkan oleh Perseroan. Kinerja operasional yang sangat baik ini mendukung SUNI untuk mencapai pertumbuhan kinerja keuangan berkelanjutan pada tahun 2024," ungkapnya.

Kata dia, OCTG tubingdancasingmerupakan indikator yang biasanya memberikan kontribusi terbesar pada kinerja keuangan SUNI. Selain penjualan OCTGtubingdancasing,volume penjualanwellheadjuga memiliki kontribusi untuk meningkatkan kinerja SUNI.

"Semua kinerja operasional ini akan mendukung pencapaian kinerja keuangan SUNI dari segmen penjualan.,” tambah Freddy.

Hingga bulan Juni 2024, SUNI berhasil menjual 10,1 ribu ton OCTG tubing, atau meningkat secara signifikan sebesar 65,1% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pencapaian volume penjualan OCTG tubing mencapai 50,3% target tahun 2024. Volume penjualan OCTG casing juga meningkat sebesar 418 kali hingga Juni 2024 menjadi 5,5 ribu ton dan mencapai target tahun 2024 sebesar 62,5%.

Sedangkan, penjualan Wellhead & X’mas Tree yaitu peralatan yang terpasang di atas sumur migas ketika fase produksi mencapai 27 unit hingga Juni 2024, atau bertambah 10 unit dari bulan sebelumnya dan mencapai 27,6% target 2024.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung nilai utang Rp 800 triliun pemerintah yang jatuh tempo pada 2025. Megawati lalu mempertanyakan bagaimana kemampuan pemerintah membayar utang tersebut.

"Pertanyaan saya, cara bayarnya nanti bagaimana? Kalau dalam geopolitiknya nanti sama juga," kata Megawati saat membuka acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP, di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7).

Presiden ke-5 RI itu pun membandingkan dengan kondisi saat ia masih memimpin negara. Megawati mengatakan saat itu berhasil melunasi utang Dana Moneter Internasional atau IMF.

"Saya (sampai) dapat award, karena dari CNBC karena katanya kenapa waktu itu bisa melunasi utang IMF. Itu susah buanget karena di zaman Pak Harto, bayangkan," kata dia.

Mega lantas membandingkannya dengan kondisi saat ini. Ia pun mempertanyakan bagaimana pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi akan menghadapinya.

"Nah sekarang saya tanya, kalau keadaan kayak begitu, so what? mau ngapain? Terus bayar utangnya tolong dihitung berapa lama?," kata Mega.

Mega lalu mengatakan pernyataannya itu bukan berdasar sentimen tertentu pada Jokowi, yang sejak gelaran Pilpres disebut berbeda jalan dengan PDIP. Ia mengatakan, utang merupakan persoalan bangsa sehingga dirinya pun ikut bersuara.

"Saya nanti kalau diomongin begitu ‘Ibu Megawati sudah tidak ini (jalan bareng) dengan Pak Jokowi’, enggak. Semua juga mikir begitu karena ini persoalan bangsa, bukan persoalan seorang," kata Megawati.

Pemerintahan Jokowi akan mewarisi utang Rp 800,33 triliun kepada pemerintahan Prabowo Subianto di tahun 2025. Ini merupakan utang jatuh tempo pemerintah, yang terdiri SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp 94,83 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku pernah merasa hampir putus asa ketika diisukan “menghilang” atau melarikan diri.

Kabar tersebut sempat beredar beberapa waktu ketika rumah dinas SYL digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk) pada 28 September 2023.

Saat itu, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi menyebut pihaknya hilang kontak dengan SYL.

“Hal tersebut membuat saya hampir merasa putus asa,” kata SYL saat membacakan pleidoi atau nota pembelaannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Saat itu, SYL memang tengah melakukan kunjungan luar negeri ke Spanyol.

Menurut SYL, berbagai pembangunan opini publik itu menjadi vonis yang mendahului putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.

Opini publik yang terbangun kemudian membuat orang-orang takut memberikan dukungan fakta maupun moril.

“Seakan tuduhan kepada saya ini bisa menyeret semua orang yang bisa berkenalan dan menjalin silaturahmi dengan saya baik dalam kedinasan maupun pergaulan,” tutur SYL.

Pada kesempatan tersebut, SYL mengaku merasa kesulitan menyusun nota pembelaan karena ia sudah memasuki usia 70 tahun.

SYL mengaku yakin melalui pengadilan ini ia akan mendapatkan keadilan.

“Fisik dan psikis serta usia saya yang sudah memasuki 70 tahun saat ini, di mana kondisi tersebut sudah melemahkan tingkat kemampuan fokus dan memori saya,” kata SYL.

Sebelumnya, SYL dituntut 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan.

Selain pidana badan, eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana enam bulan kurungan.

SYL turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) subsider 4 tahun kurungan.

Jaksa KPK menilai SYL terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.