JAKARTA - AirAsia menggelar AirAsia Travel Fair (AATF) 2024 Medan, di Mal Centre Point Medan pada 12-14 Juli 2024 untuk meningkatkan pergerakan wisatawan dari dan ke Indonesia.

Head of Indonesia Affairs and Policy Indonesia AirAsia Eddy Krismeidi mengatakan Indonesia AirAsia terus berkomitmen dalam memfasilitasi seluruh penumpangnya untuk bepergian melalui moda transportasi udara dengan harga yang terjangkau.

"Indonesia AirAsia menggandeng PermataBank untuk menghadirkan beragam keuntungan bagi penumpang yang ingin membeli tiket penerbangan secara langsung selama acara," ujar dia dalam siaran pers, Sabtu (13/7/2024).

Lebih lanjut, melalui AATF 2024 Medan, Indonesia AirAsia berharap dapat membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, terutama dalam sektor pariwisata dan ekonomi. Airasia memberikan potongan 20% untuk rute internasional dari Medan.

Adapun rute penerbangan Medan - Bangkok mulai dari Rp 913 ribu (harga sudah termasuk pajak), Medan - Kuala Lumpur Rp 489 ribu, Medan - Penang Rp 443 ribu (harga sudah termasuk pajak).

Tidak hanya itu, ada juga potongan 20% untuk rute penerbangan lainnya, seperti Medan-Phnom Penh via Kuala Lumpur mulai dari Rp 1,4 Juta (harga sudah termasuk pajak), Medan-Ho Chi Min City via Kuala Lumpur Rp 1,6 Juta (harga sudah termasuk pajak), Medan-Manila Rp 1,9 Juta via Kuala Lumpur (harga sudah termasuk pajak), Medan-Taipei via Kuala Lumpur Rp 1,9 Juta (harga sudah termasuk pajak), Medan-Guangzhou via Kuala Lumpur hanya Rp 1,8 Juta (harga sudah termasuk pajak).

Penerbangan Medan-Seoul Rp 2,4 Juta via Kuala Lumpur (harga sudah termasuk pajak), Medan-Hongkong Rp 1,4 Juta via Kuala Lumpur (harga sudah termasuk pajak), Medan-Macao via Kuala Lumpur Rp 1,8 Juta (harga sudah termasuk pajak), Medan-Tokyo via Kuala Lumpur Rp 2,8 Juta (harga sudah termasuk pajak), Medan-Osaka via Kuala Lumpur Rp 2,6 Juta (harga sudah termasuk pajak) dan Medan-Sydney via Kuala Lumpu dengan harga Rp 3,2 Juta (harga sudah termasuk pajak).

Promo potongan 20% rute internasional AirAsia Travel Fair Medan ini hanya berlaku selama tiga hari 12-14 Juli 2024.
Sementara periode penerbangan promo ini berlaku mulai 22 Juli 2024 hingga 13 Maret 2025. Bagi pengguna Permata Kartu Kredit Platinum bisa mendapatkan cashback hingga Rp2 Juta untuk setiap pembelian tiket. Selain itu, pengguna Permata Kartu Kredit juga mendapatkan potongan khusus hingga Rp 600 Ribu.

JAKARTA - Rencana pemerintah yang akan mengeluarkan aturan terbaru yang menjamin alokasi energi gas bumi bagi kebutuhan dalam negeri terutama sektor industri menuai pujian dan dukungan. Rencana kebijakan dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri menjadi kebijakan yang ditunggu-tunggu pelaku industri.

Ketua Umum HKI Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar menyambut baik terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang baru saja disetujui oleh Presiden Indonesia. Menurutnya rencana aturan baru yang akan dikeluarkan tersebut akan memberikan manfaat sangat besar bagi kemajuan dan keberlangsungan sektor industri dalam negeri.

?Apresiasi kami dari HKI kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas rencana yang sangat baik ini. Regulasi ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya bangsa untuk menjamin pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan bagi sektor industri yang berkembang di Indonesia,? ujar Sanny dalam pernyataannya, Sabtu (13/7/2024).

"Ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk mendukung industri nasional melalui penyediaan energi yang handal dan terjangkau. Kami yakin bahwa dengan adanya regulasi ini, industri-industri di kawasan industri akan mampu beroperasi dengan lebih efisien dan produktif,? Imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pada Ratas Kabinet di Istana Negara, Senin (8/7), Presiden Joko Widodo menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Penyusunan RPP tersebut antara lain bertujuan untuk mewujudkan kemandirian Industri dalam negeri dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing, menjamin ketersediaan dan penyaluran gas bumi untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri dalam negeri dan sumber energi, mewujudkan industri hijau, serta meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Sanny mengapresiasi langkah Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pembina sektor industri yang terus mengupayakan lahirnya kebijakan-kebijakan yang menjaga kekompetitifan sektor industri dalam negeri di tengah persaingan ekonomi global yang ketat. Juga apresiasi kepada Kementerian terkait lainnya yang telah bersama-sama merembugkan peraturan tersebut.

?Kami mengapresiasi langkah Bapak Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri ini diharapkan dapat memberikan kepastian energi bagi sektor industri, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Dengan adanya regulasi ini, industri-industri di Indonesia akan mendapatkan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan gas bumi, sehingga dapat mendukung keberlangsungan operasional dan peningkatan daya saing industri nasional di kancah global,? jelas Sanny.

Sanny menjelaskan dalam pembahasan dengan Menteri Perindustrian, diharapkan kawasan industri dapat membentuk konsorsium yang terdiri dari beberapa kawasan industri untuk mendatangkan/importasi gas guna kebutuhan industri. Namun, Apabila dalam perhitungan biaya lebih ekonomis menggunakan gas dalam negeri, maka dipilih opsi yang lebih ekonomis

Menurut Sanny, setidaknya akan ada tiga manfaat utama bagi perekonomian Indonesia dari pelaksanaan RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri, yaitu kepastian pasokan energi, mendorong investasi masuk dan dukungan terhadap industri hijau.

?Dengan adanya prioritas alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestik, maka tercipta kepastian pasokan energi, industri tidak perlu lagi khawatir tentang kelangkaan pasokan energi yang dapat mengganggu operasional mereka. Pemanfaatan gas bumi juga dapat menjadi salah satu sumber energi yang efisien dan dengan harga yang kompetitif menjadikan biaya produksi dapat ditekan sehingga mampu bersaing di pasar internasional,? terang Sanny.

?Kepastian pasokan energi akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan investasi asing dan penciptaan lapangan kerja baru. Dan yang tak kalah penting, penggunaan gas bumi di sektor industri sebagai sumber energi juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung pembangunan industri yang ramah lingkungan,? Sanny menambahkan.

Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap implementasi RPP ini, HKI telah menyusun beberapa langkah strategis yang akan dilakukan, antara lain: kolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RPP berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, advokasi kepada anggotadalam bentuk sosialisasi dan pendampingan teknis kepada seluruh anggota mengenai isi dan manfaat RPP ini, serta HKI akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RPP ini di lapangan, serta memberikan masukan kepada pemerintah untuk penyempurnaan regulasi di masa mendatang.

Sanny menjelaskan bahwa HKI berharap bahwa dengan adanya RPP ini, sektor industri di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang dengan pesat, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dia juga menekankan komitmen asosiasinya untuk terus mendukung pemerintah dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro-industri dan pro-investasi.

?Kami yakin bahwa kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku industri akan mampu membawa Indonesia menuju era baru industrialisasi yang lebih maju dan berkelanjutan. HKI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi ini," tambah Sanny.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Harapannya bisa mendatangkan investasi lebih banyak masuk ke IKN.

Lewat aturan tersebut para calon investor bahkan diberikan Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun. Hal itu seperti yang tertuang dalam Pasal 9 aturan tersebut.

"Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui 1 siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali 1 siklus kedua kepada Pelaku Usaha, yang dimuat dalam perjanjian," tulis pasal 9 ayat (1) biled tersebut dikutip, Jumat (12/7/2024).

Pada ayat (2) kemudian dijelaskan bahwa 1 siklus yang dimaksud itu adalah, hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Kedua, hak guna bangunan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui 1 siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Ketiga, hak pakai untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Sehingga totalnya, HGU yang bisa dikantongi para investor bisa selama 190 tahun. Kemudian HGB total yang diberikan selama 180 tahun, sedangkan untuk Hak Pakai diberikan selama 180 tahun.

"Pemberian hak atas tanah melalui 1 siklus pertama sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," tulis ayat (3).

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengaku hingga saat ini pihaknya belum belum diajak bicara Menteri BUMN Erick Thohir terkait rencana merger BUMN Karya . Hingga saat ini Kementerian PUPR juga belum diajak membahas soal rencana tersebut.

"Belum ke sini suratnya. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN dan kita," ujar Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Sehingga menurut Endra, belum ada konsep dan rencana lanjutan yang dibahas untuk menggabungkan BUMN Karya. Adapun, BUMN karya yang rencananya akan dilebur seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atau PTPP.

"Belum pernah ada yang dibawa ke sini konsepnya gimana. Belum ada konsep yang masuk yang kita mau komentari apanya," kata Endra.

Meskipun masih dalam tahap proses, target awal Kementerian BUMN merger bisa rampung di September 2024. Dalam skemanya, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya alias WIKA akan dilebur ke PTPP.

Sehingga, dari tujuh perusahaan dikonsolidasi menjadi tiga perseroan saja. Hal itu bertujuan untuk memberikan efisiensi dan diharapkan mampu menyehatkan keuangan perseroan.

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menggelontorkan setidaknya Rp83,42 triliun menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara ( IKN ).

Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN , Imam Santoso Ernawi mengatakan, pelaksanaan paket fisik terkontrak dari tahun 2020-2024 terbagi menjadi 3 batch. Untuk infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI, masuk ke dalam batch 1.

Jumlah paket pekerjaan yang terkontrak adalah 40 paket dengan progres fisik 88,20%. Sementara batch 2, terdapat 31 paket dengan progres fisik 46,71%. Sedangkan untuk batch 3, terdapat 35 paket dengan progres fisik 8,61%.

"Saat ini progress fisik keseluruhan dari total 106 paket yang terkontrak pada 2020-2024 sebesar 45,11% (per 4 Juli 2024), dengan pagu anggaran sebesar Rp83,42 triliun," kata Imam Ernawi dalam diskusi virtual, Kamis (11/7/2024).

Imam menjelaskan, terdapat 9 Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Pengembangan IKN dengan luas 256.142 ha yang diarahkan untuk dapat mengakomodasi penduduk sampai dengan 2 juta orang.

Wilayah tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Pariwisata dan Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Riset, Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Pusat Sentra Pertanian, dan Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi.

Kesembilan WP tersebut dibangun dalam 5 tahap. Adapun saat ini masuk dalam tahap pengerjaan tahap pertama, dimulai tahun 2022 hingga 2024, yaitu pemindahan tahap awal.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, disampaikan bahwa infrastruktur dasar harus selesai dibangun dan beroperasi pada 2024. "Tidak hanya PUPR, ada pula ketenagalistrikan, komunikasi, hingga pengelolaan persampahan untuk penduduk pionir," terang Imam Ernawi.

Di samping itu, pada tahap pertama ini pemerintah juga membangun sarana utama seperti Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan di KIPP. Pemerintah juga akan melakukan pemindahan ASN (Aparatur Sipil Negara) tahap awal termasuk TNI dan Polri yang direncanakan pada September 2024. Terakhir, pemerintah juga terus mendorong inisiasi terkait investasi non APBN oleh sektor-sektor ekonomi prioritas.

"Penahapan pembangunan IKN disusun untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan yang diimplementasikan secara berkesinambungan dan terpadu," kata Imam.

"Tahapan ini didasarkan atas proyeksi penduduk yang akan menghuni serta kebutuhan lahan dan kawasan yang akan dikembangkan," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno buka suara menanggapi temuan pungli oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di kawasan wisata Raja Ampat dengan nilai mencapai Rp18,25 miliar per tahun. Menurutnya, aksi pungli tersebut harus ditindak tegas.

Menteri Sandiaga mengungkapkan, bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) merupakan sektor yang memerlukan integritas. Dengan begitu, agar sektor parekraf bisa maju maka dibutuhkan kepercayaan antara pelaku dan juga wisatawan.

"Itu harus ditindak tegas karena parekraf itu adalah urusan integritas. Jadi kami harapkan segera ditindaklanjuti, kalau ada tindak pidana korupsi, kekerasan, atau hal hal melanggar hukum itu harus segera dibawa ke ranah hukum," katanya dalam agenda penandatanganan MoU antara Kemenparekraf dengan PT Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Menparekraf mengimbau masyarakat setempat untuk memastikan reputasi destinasi wisata lokal agar perekonomian terus berjalan. Ia kemudian mencontohkan wisata Bali yang terus eksis sampai saat ini karena narasi positif yang dijaga.

"Bali itu sampai sekarang masih jadi top of mind karena kita bekerja keras seluruh pihak. Baik dari masyarakat untuk menjaga narasi yang positif sehingga Bali ini adalah destinasi berbasis budaya, berkearifan lokal, yang menjadi destinasi unggulan," ujar Menparekraf.

"Saya yakin ini hanya satu atau dua oknum, bukan masyarakat Raja Ampat yang saya kenal, saya cukup rutin ke Raja Ampat," lanjutnya.

Untuk diketahui, KPK menerima adanya laporan dari pelaku usaha tentang beberapa permasalahan di lapangan saat bertandang ke Raja Ampat. Permasalahan tersebut meliputi pungutan liar oleh oknum masyarakat kepada wisatawan hotel.

Ironisnya, Setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving, terdapat oknum masyarakat yang memungut biaya yang mencapai Rp100 ribu - Rp1 juta per kapal.

"Di wilayah Wayag sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp 50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun," kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi Supervisi (Korsup) KPK, Dian Patria.

Tak hanya itu, KPK juga mendapat laporan adanya pungutan liar berupa pembayaran tanah yang ditagih oknum masyarakat kepada hotel yang berdiri di pulau-pulau, serta ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel.

JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf menjalin kolaborasi dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia untuk meningkatkan investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) . Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada Rabu (10/7/2024).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Dessy Ruhati dan Direktur Utama Samuel Sekuritas Liem Hisdiyanto. Turut hadir juga menyaksikan Menteri Parekraf, Sandiaga Salahuddin Uno.

Menparekraf Sandiaga menjelaskan, bahwa ruang lingkup kerja sama meliputi pembentukan daftar emiten pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian membahas emiten pariwisata dan ekonomi kreatif, sekaligus peluangnya di pasar modal.

Selain itu, Kemenparekraf dan Samuel Sekuritas juga akan melaksanakan kerja sama atau kegiatan lain, sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak. Di sisi lain melakukan pengembangan dan penguatan indeks saham di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Ini yang kita kembangkan di sektor parekraf dan juga nanti pada tempatnya kita menunjukkan sebuah index parekraf yang sesuai dengan perkembangan dari perusahaan-perusahaan yang diharapkan bisa akan menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Liem Hisdiyanto mengungkapkan, bahwa kesepahaman bersama ini merupakan sebuah langkah strategis yang penting untuk pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif mengingat sektor tersebut memiliki peran vital dalam perekonomian nasional.

Dikatakan, tidak hanya memberikan pendapatan negara, tapi juga membuka lapangan pekerjaan dan melestarikan budaya lokal.

"Oleh karena itu pengembangan ini merupakan sebuah kebutuhan. Melalui kesepahaman ini, kami berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada Kemenparekraf dalam usahanya membangun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," ujar Liem.

"Kami yakin dengan kolaborasi yang kuat antar pemerintah dan swasta, dapat menciptakan ekosistem yang positif. Kami berharap dengan ini akan lebih banyak peluang di sektor parekraf dan memberikan manfaat bagi kita semua dan Indonesia," pungkasnya.

JAKARTA - Ekonomi Rusia pada masa perang tidak hanya membuat beberapa orang miskin menjadi lebih baik, tetapi juga bikin deretan oligarki Rusia ini semakin kaya. Setidaknya ada 12 pengusaha yang menerima lebih dari USD11,4 miliar atau setara Rp183,9 triliun (Kurs Rp16.136 per USD) dalam bentuk dividen untuk sepanjang tahun 2023 dan kuartal I/2024.

Menurut perhitungan yang dilaporkan Bloomberg, hal itu berdasarkan informasi yang diungkapkan secara publik. Disebutkan bahwa deretan taipan yang menerima rezeki nomplok dividen, terkait erat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pembayaran dividen terbesar adalah eksportir komoditas usai mendapatkan efek positif dari poros perdagangan Rusia ke arah timur dengan China, India, serta negara-negara lain pada bagian selatan. Dimana sebelumnya pelanggan utama mereka berasal dari Eropa.

Vagit Alekperov yang merupakan pemegang saham utama dan mantan presiden raksasa minyak Lukoil, menjadi penerima dividen terbesar yakni mencapai 186 miliar rubel. Diketahui Vagit termasuk dalam individu yang dijatuhi sanksi oleh Inggris serta Australia.

Selanjutnya ada Alexey Mordashov, chairman dan pemegang saham utama perusahaan baja Severstal, dengan mengantongi 148 miliar rubel dalam bentuk dividen. Alexey juga tidak bebas dari sanksi, usai AS, Inggris, dan Uni Eropa memberikannya hukuman.

Sementara itu, Vladimir Lisin yang menjabat sebagai chairman Novolipetsk Steel, meraup dividen 121 miliar rubel. Pembayaran tersebut menggambarkan bagaimana perusahaan-perusahaan terbesar Rusia masih mendapat untung meskipun Barat mengisolasi ekonomi negara itu.

Rusia tetap tangguh di tengah sanksi Barat, usai ekonominya tumbuh 5,4% pada kuartal pertama tahun ini. Bahkan ekonomi Rusia yang berorientasi perang, membuat Bank Dunia meningkatkannya menjadi "negara berpenghasilan tinggi" pekan lalu.

Namun Russia's Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting -sebuah lembaga think tank- memperingatkan, ekonomi Rusia berpeluang jatuh ke dalam krisis pada paruh kedua tahun ini saat bank Rusia menaikkan suku bunga.

Dilaporkan media Rusia, Kommersant menerangkan, kepala bank sentral Rusia, Elvira Nabiullina memberikan sinyal adanya kenaikan suku bunga ke depannya ketika inflasi melonjak tinggi dari perkiraan.

Suku bunga utama Rusia berada di posisi 16% sebagai upaya meredam kenaikan harga, tetapi inflasi mencapai level 8,3% pada bulan Mei ? jauh di atas target resmi 4%.

JAKARTA - Satgas BLBI melakukan penguasaan fisik aset properti eks BLBI serta penyitaan harta kekayaan lain terkait debitur/obligor di Provinsi Banten dan Provinsi Kalimantan Selatan pada minggu kedua Juli 2024. Total estimasi nilainya Rp44,80 miliar berdasarkan NJOP Tanah.

"Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur yang merupakan jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor/debitur," kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Rionald menuturkan, barang jaminan milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

Selain itu, terhadap aset properti eks BLBI yang telah dilakukan penguasaan fisik, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan fisik atas aset properti yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia," kata dia.

Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyitaan atas harta kekayaan lain terkait debitur PT Linolen Sari Nabati Murni berupa 58 (lima puluh delapan) bidang tanah seluas 5.085 m2 dan segala sesuatu di atasnya yang terletak di Perumahan Duren Village, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dengan estimasi nilai sebesar Rp40 miliar.

Penyitaan ini dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan sebesar Rp31.316.286.031,80 sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen.

2. Penguasaan fisik aset properti eks BPPN melalui pemasangan plang atas enam bidang tanah seluas 83.244 m2 yang terletak di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Setia Komandotama/Bank PDFCI BTO dengan estimasi nilai sebesar Rp4,8 miliar.

Perlu diketahui, Satgas BLBI un 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023. Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

Salah satu upaya penanganan aset yang dilakukan adalah penguasaan fisik melalui pemasangan plang atas Aset Properti eks BLBI dan penyitaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain terkait debitur/obligor di beberapa wilayah di Indonesia. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI.

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meragukan pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut Pemerintah akan melaksanakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Dia tidak yakin dengan kebenaran pernyataan tersebut. Sebab, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pembatasan distribusi BBM bersubsidi akan dijalankan pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025.

Mulyanto menganggap ucapan Luhut sekedar pemanasan isu, omong kosong dan tidak serius. Ia pun meminta agar Luhut jangan asal bicara kebijakan yang bukan wewenangnya. Karena akan membingungkan masyarakat yang sedang berupaya bangkit dari keadaan yang sulit ini.

"Wacana ini kan sudah lama berkembang, karena diketahui terjadi ketidaktepatsasaran yang memicu ketidakadilan dalam distribusi BBM bersubsidi, di mana orang kaya atau mobil mewah kedapatan masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi," ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Padahal, lanjut Mulyanto, BBM bersubsidi ini kan ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan. Nyatanya Pemerintah mengambil sikap pembiaran.

"Sementara Pertamina proaktif dengan aplikasi MyPertamina yang melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi di lapangan. Padahal ini kan aksi korporasi yang tidak ada dasar hukumnya," lanjutnya.

Mulyanto menyoroti ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian BBM bersubsidi yang masih terjadi, di mana kendaraan tambang, industri dan perkebunan yang semestinya tidak menggunakan BBM ini, ternyata di lapangan diketahui masih menggunakan BBM ini.

"Jadi Pemerintah wajib menertibkan soal distribusi BBM ini dengan merevisi Perpres terkait agar semakin berkeadilan," tutup Mulyanto.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman mengaku, penggunaan pembayaran atau transaksi digital oleh pelaku pasar UMKM hingga ritel di daerah masih belum merata. Menurutnya, data APPSI menunjukkan pengguna pembayaran digital di daerah seperti metode QRIS hingga e-wallet baru mencapai 5%.

Mujib menjelaskan, beberapa faktor pelaku pasar di daerah masih belum mau menggunakan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran. Pertama, pelaku pasar ritel di daerah saat ini masih didominasi dengan generasi baby boomer atau X yang memilih tidak mau susah menggunakan teknologi QRIS yang perlu menggunakan aplikasi di smartphone.

?Jadi pelaku pasar di daerah masih jarang yang milenial. Orang-orang tua ini tidak mau ribet pakai aplikasi di smartphone. Mereka lebih memilih transaksi tunai. Anak-anak mereka jarang yang mau bantu di pasar,? kata Mujib, Kamis (11/7/2024).

Kedua, Mujib juga mendengar keluhan para pelaku pasar di daerah yang tidak suka dengan proses settlement atau pencairan dana dari QRIS ke rekening yang butuh waktu 2 hari atau lebih.

"Pelaku pasar di daerah kurang cocok dengan jeda waktu dulu baru bisa tarik tunai dari pembayaran QRIS. Mereka itu mau dapat modal pagi, siang atau sore sudah bisa cair untuk belanja lagi. Kalau pakai QRIS kan enggak bisa langsung cair,? ucap Mujib.

Mujib mendengar belakangan Bank Indonesia (BI) mendorong Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) QRIS meningkatkan percepatan pencairan dana kepada pedagang (merchant). Proses penyelesaian ditargetkan bisa dilakukan dalam H+0 atau pada hari yang sama. Hal tersebut menurut Mujib bisa menjadi salah satu solusi agar pelaku pasar di daerah mau menggunakan QRIS.

Menurut Mujib, saat ini proses pencairan dana QRIS berbeda-beda tergantung PJP. Ada yang masuk ke rekening paling cepat 2 hari kerja dan paling lama 5 hari kerja, hingga ada yang melakukannya hanya pada saat hari kerja saja. Jika transaksi dilakukan Jumat, maka pencairan baru bisa diambil hari Senin.

?Sosialisasi bank dan pemda daerah sudah jalan soal QRIS, cuma para pelaku pasar di daerah ini maunya pencairan uang atau settlement bisa langsung cepat, karena butuh modal cepat juga kan buat belanja lagi,? katanya.

Terakhir Mujib juga mengatakan, pelaku pasar di daerah masih enggan ?hijrah? menggunakan QRIS karena sering terkendala sinyal. Bukan hanya di daerah, pengalaman pedagang di Jakarta saja masih sering terkendala sulit membayar lewat QRIS karena sinyal yang buruk.

?Saya jualan soto di Taman Ismail Marzuki di Jakarta, di lobi planetarium, itu rata-rata pedagang mengeluh pembayaran QRIS sering eror karena sinyal dan sering uang tidak masuk ke rekening. Gmana di daerah. Jadi ini masukan juga untuk pemerintah agar sinyal dibenahi biar lebih banyak penggunaan transaksi digital,? demikian ungkap Mujib.

Praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan merchant aggregator, Indra mengakui, pangsa pasar transaksi digital terutama pengunaan QRIS pada UMKM dan pedagang kecil sangat besar.

Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi quick response code Indonesia standard alias QRIS pada April 2024 tumbuh 175,44% secara tahunan (year on year/yoy).

"Based data itu, kampanye transaksi digital on the track. Namun memang harus diakui butuh waktu untuk bisa mencapai seluruh wilayah terutama di desa-desa,? ujarnya.

Indra mengucapakan, Bank Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dalam menkampanyekan transaksi digital ke seluruh pelosok negeri. Seluruh stakeholder dan perusahaan yang bergerak dibidang transaksi digital perlu melakukan sosialisasi yang sama masifnya dan perlu dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.

Contoh inovasi yang dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing secara berkala, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

TDC sendiri memiliki tiga produk yakni M2PAY, MEbook dan Posku Lite. Ketiganya masing-masing menyediakan metode pembayaran dan pemantauan transaksi, system informasi teritegrasi, dan kemudahan pencatatan toko dan bistro.

"Kami bekerja sama dengan mitra komunitas di Sumatera, Tamado Grup untuk menjangkau UMKM dengan melakukan kampanye UMKM Go Digital di Pematang Siantar dan Kabupaten Samosir. Dalam waktu dekat akan di Sabang (Aceh), Bali dan Bangka, kami sudah menyasar UMKM di desa-desa,? ujarnya.

Menurut Indra, alasan pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM adalah dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat utama untuk memantau kinerja keuangan dan arus kas UMKM.

?Laporan keuangan juga menjadi alat pemilik usaha membuat keputusan tepat dan strategi bisnis, termasuk menarik investor. Dari sisi hukum tentunya juga untuk pelaporan pajak dan pembayarannya sehingga sesuai aturan yang ada," ujarnya.

Namun, Indra berharap perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang SIstem Keamanan Informasi.

"Penting buat UMKM mengetahui jati diri perusahaan penyedia system transaksi digital atau perusahaan yang akan memberikan pendampingan keuangan, salah satunya kepemilikan tiga ISO diatas, karena itu bagian dari proteksi untuk mereka sendiri sebagai penguna,? tambahnya.

JAKARTA - MNC Leasing (PT MNC Guna Usaha Indonesia) sebagai perusahaan multifinance produktif dan inovatif di Indonesia menjadi perusahaan pembiayaan terbaik di kelompok aset Rp500 miliar sampai dengan dibawah Rp1 triliun. MNC Leasing dengan produk unggulannya asset based financing, factoring, dan supply chain berhasil mengamankan peringkat pertama sebagai perusahaan pembiayaan. MNC Leasing mengungguli peer-nya berkat raihan total skor 94,50%.

Berdasarkan rating, MNC Leasing mendapatkan skor sempurna pada aspek pertumbuhan aset, pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan modal sendiri, dan pertumbuhan laba bersih. Berdasarkan data Biro Riset Infobank, MNC Leasing memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan sebanyak 15,57% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan penguatan modal dari para pemegang saham, modal MNC Leasing meningkat 5,64% menjadi Rp286,66 miliar di tahun 2023.

Dari sisi rentabilitas, MNC Leasing pun menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Rasio rentabilitas ROA tercatat 4,08% sedangkan ROE-nya tercatat 8,42%. Selain itu, MNC Leasing juga berhasil mengoptimalkan penggunaan aset produktifnya dan mencapai keuntungan optimum. Dengan mempertahankan rating pencapaian, MNC Leasing berkomitmen untuk terus berkembang, berinovasi dan memberikan layanan yang terbaik untuk Bersama Membangun Indonesia.