JAKARTA - Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) secara resmi memulai proyek pengembangan Lapangan OO-OX di lepas pantai utara Jawa Barat (Jabar). Kegiatan itu ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) dan sosialisasi yang berlangsung di Kabupaten Indramayu, Jabar, Kamis (19/9).

"PHE ONWJ berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi ketahanan energi negeri dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kami berharap proyek pengembangan OO-OX ini dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi kami," ujar General Manager PHE ONWJ Muzwir Wiratama dalam keterangannya, Sabtu (21/9/2024).

Baca Juga: PHE ONWJ Siap Kembangkan Lapangan OO-OX, Target Produksi di 2026

Pengembangan Lapangan OO-OX merupakan proyek optimalisasi lapangan minyak dan gas bumi (migas) yang berlokasi di lepas pantai utara Jabar. Sejumlah aktivitas operasi akan dimulai di 2024 ini, mencakup pemasangan satu anjungan tak berpenghuni baru, yakni OOA Platform dan dilanjutkan dengan instalasi pipa dari OOA Platform ke fasilitas pemrosesan darat di Balongan, Indramayu.

Proyek tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan produksi sebesar 2.996 barel minyak per hari (BOPD) dan gas sebesar 21,26 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Lebih lanjut, Wira juga menyampaikan pentingnya kolaborasi baik yang terjalin antara perusahaan dengan pemerintah daerah serta masyarakat sekitar guna memastikan kelancaran dan keberlanjutan proyek pengembangan tersebut.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan sehingga PHE ONWJ dapat merealisasikan aktivitas pengembangan Lapangan OO-OX ini," ucapnya.

Pihaknya percaya bahwa proyek tersebut akan memberikan kontribusi signifikan, tidak hanya bagi perusahaan yang berdampak pada kontribusi migas, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi lokal. "Kami berkomitmen untuk menjalankan operasi ini dengan standar keselamatan dan lingkungan yang tinggi, sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan," ujar Wira.

Baca Juga: Gelar Upacara HUT RI di Laut Jawa, PHE ONWJ Lepas FSO Tertua di Dunia

Seperti diketahui, PHE ONWJ pada 2023 menduduki posisi keempat produsen minyak bumi terbesar nasional. Tercatat kinerja perusahaan per semester I-2024, yakni 37,42 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD).

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang berperan sebagai subholding upstream di lingkungan Pertamina. Peran subholding upstream yang dijalankan oleh PHE ialah sebagai pengelola lapangan hulu migas yang dioperasikan Pertamina baik di dalam maupun luar negeri.

Regional Jawa diberikan kewenangan oleh PHE untuk mengoordinasikan lapangan hulu minyak dan gas bumi di wilayah Jawa bagian barat yang meliputi PHE ONWJ, PHE OSES, dan Pertamina EP wilayah Jawa Barat. Area kerja regional Jawa mencakup Provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, Bangka Belitung, dan Jawa Barat.

JAKARTA - Pertamina International Shipping (PIS) tercatat telah menambah enam armada tanker baru sepanjang semester I-2024. Termasuk dengan tanker-tanker pengangkut gas raksasa, sebagai wujud perusahaan dalam mempercepat transisi energi. Tak hanya dari aspek armada, PIS terus aktif mempersiapkan infrastruktur pendukung bisnis dan operasional yang berkelanjutan mulai dari green terminal hingga pengembangan bisnis penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS/CCUS).

Sementara itu, PTK anak usaha PIS yang bergerak di bidang marine services di sektor energi memainkan peran vital dalam mendukung ekosistem hulu migas di Indonesia. Layanan yang diberikan seperti shipping, marine services, dan logistics untuk memperkuat rantai pasokan energi Indonesia. PTK berfokus pada penyediaan solusi logistik yang efisien dan inovatif, berperan penting dalam mendukung operasi hulu minyak dan gas bumi.

Baca Juga: PIS Jadi Ujung Tombak Kemajuan Maritim Indonesia

Atas komitmennya tersebut, PIS sebagai Suholding Integrated Marine Logistics (SH IML) PT Pertamina (Persero) meraih empat penghargaan. Deretan penghargaan tersebut diberikan kepada PIS dan anak usahanya, Pertamina Trans Kontinental (PTK) terkait kualitas branding, pelayanan, dan operasional yang berkelanjutan.

Corporate Secretary PIS Muh. Aryomekka Firdaus menyatakan apresiasi tersebut sebagai bukti dari upaya bersama PIS dan PTK sebagai bagian dari SH IML yang terus bertransformasi sebagai industri marine dan logistic ternama di dunia.

"Penghargaan untuk PIS dan PTK ini merupakan cerminan transformasi di tubuh SH IML dalam aspek bisnis dan operasional yang semakin modern dan berkelanjutan. Kami akan menjadikan apresiasi ini sebagai motivasi tambahan untuk terus menjelma sebagai perusahaan yang modern dan berkelanjutan," kata Aryomekka dalam keterangan resmi, Sabtu (21/9/2024).

Baca Juga: PIS Targetkan Kontribusi Bisnis Hijau Jadi 34% di 2034

Penghargaan yang diterima oleh PIS, yaitu B2B Branding Campaign of The Year atas kampanye branding perusahaan, yang berhasil membangun afeksi, relevansi, dan kepercayaan publik. Sedangkan, penghargaan yang diterima oleh PTK. Pertama, Innovative Bunker Service of the Year atas program One Stop Solution Bunker Service Provider, yang menawarkan layanan bunkering terpadu, menghadirkan efisiensi dan kualitas tinggi bagi pelanggan.

Kedua, Marine Logistic Services of the Year atas Program Next Level SBNP Service Provider, yang menghadirkan layanan marine logistics unggul dengan fokus pada kecepatan, keamanan, dan efektivitas biaya. Ketiga, Green Corporate Initiative of the Year melalui program Go Green Vessel, yang mencerminkan komitmen PTK terhadap keberlanjutan, dengan mengoperasikan armada kapal ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto menyindir negara-negara Eropa yang bersikap munafik terkait sanksi pada Rusia. Menurut dia, sejumlah besar perusahaan di Uni Eropa (UE) secara diam-diam terus berbisnis dengan Rusia meskipun ada sanksi dari blok tersebut.

"Di sini saya ingin mengecewakan para idealis, karena situasinya adalah semua orang di Eropa melakukan ini," kata Szijjarto di Budapest, dilansir Russia Today, Sabtu (21/9/2024).

Dia menambahkan, perbedaan antara Hongaria dan negara-negara Eropa yang lain secara umum adalah bahwa pemerintahnya berbicara dengan jujur dan terbuka tentang masalah ini. "Seluruh Eropa berbisnis dengan Rusia, tetapi beberapa menyangkal ini; kami tidak membutuhkan itu," cetusnya.

Szijjarto menambahkan bahwa Hongaria tidak setuju dengan sanksi tersebut, tetapi karena ini adalah kebijakan UE, Budapest menghormatinya. Hongaria biasanya memveto proposal UE tertentu jika proposal tersebut benar-benar merugikan kepentingan nasionalnya, seraya menambahkan bahwa mengembangkan kerja sama ekonomi dengan Rusia adalah salah satu kepentingan tersebut.

UE memberlakukan sanksi terhadap Moskow pada tahun 2014, dan memperluasnya setelah konflik Ukraina meningkat pada tahun 2022. Sasaran utamanya adalah sektor-sektor bernilai tinggi dari ekonomi Rusia, termasuk energi, keuangan, dan perdagangan.

Hongaria telah lama berselisih dengan UE atas pendekatannya terhadap konflik Ukraina dan kebijakan sanksinya terhadap Moskow. Hal ini mempersulit UE untuk menyetujui pembatasan baru, Euractiv melaporkan pada bulan Agustus, mengutip sumber-sumber diplomatik.

Banyak pakar di Rusia dan Barat telah memperingatkan bahwa sanksi sepihak membawa lebih banyak kerugian bagi negara-negara yang memberlakukannya daripada bagi Rusia sendiri.

Pejabat UE juga telah mengakui bahwa Moskow telah berhasil menghindari pembatasan tersebut. Pada bulan Juni, data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pendapatan anggaran Rusia dari minyak dan gas melonjak sebesar 73,5% pada bulan Januari-Mei tahun ini, dibandingkan dengan lima bulan pertama tahun 2023.

TANGERANG - Kementerian Pertanian ( Kementan ) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, kembali menyelenggarakan Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) 2024 yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Acara yang berlangsung dari tanggal 12 sampai 14 September ini bertujuan untuk mempromosikan sektor perkebunan nasional dan memberikan platform bagi para pelaku usaha industri kecil dan industri besar untuk memamerkan inovasi terbaru mereka.

Expo ini juga menampilkan berbagai rangkaian kegiatan, termasuk pameran produk unggulan, FGD, dan talkshow yang menghadirkan para ahli serta pemangku kepentingan industri. Salah satu talkshow yang menarik perhatian adalah talkshow bertajuk Peluang Bisnis Kopi, Cokelat, dan Teh Artisan untuk Kaum Milenial Indonesia.

Direktur PT. Arafa Arinaya Asia, Information Technology Service, Ifah Syarifah sebagai salah satu narasumber, berbagi pengalaman dan wawasan tentang dunia bisnis teh yang dia geluti, yang dimulai dari kecintaannya terhadap teh dan keinginan untuk mengembangkan produktivitas hasil teh di Jawa Barat.

Jawa Barat dikenal sebagai salah satu penghasil teh terbesar di Indonesia, dan Ifah melihat potensi besar untuk mengoptimalkan hasil teh melalui inovasi dan peningkatan kualitas.

"Berawal dari rasa cinta saya terhadap teh dan mengetahui potensi besar yang ada di Jawa Barat, saya merasa terdorong untuk mengembangkan produktivitas dan kualitas produk teh," ujar Ifah (12/09).

Ifah menekankan, pentingnya mental yang kuat dalam membangun bisnis, serta dedikasi waktu yang signifikan untuk pengembangan dan pengolahan produk. Sambung dia menjelaskan, bahwa dalam menghadapi dunia bisnis, terutama di sektor artisan seperti teh, cokelat, dan kopi, mental yang kokoh dan komitmen yang tinggi sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan.

Sejak tahun 2008, PT. Arafa Arinaya Asia telah meluncurkan educafe, sebuah inisiatif untuk memberikan edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya ilmu dalam dunia bisnis. Ifah Syarifah juga menyarankan agar para pelaku bisnis baru, terutama di industri teh, memiliki dasar ilmu farmakologi yang solid. Pengetahuan ini penting untuk menghasilkan berbagai varian teh yang berkualitas.

"Dalam bisnis teh, pengetahuan tentang farmakologi menjadi dasar yang penting. Hal ini tidak hanya membantu dalam pengolahan tetapi juga dalam pengembangan produk yang dapat memenuhi selera pasar yang beragam," tambah Ifah.

Acara talkshow ini bertujuan untuk menginspirasi kaum milenial Indonesia untuk mengeksplorasi peluang bisnis dalam sektor kopi, cokelat, dan teh artisan. Dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan dari narasumber diharapkan generasi muda dapat lebih siap dan percaya diri untuk memasuki dan berkembang di industri ini.

JAKARTA - Balap MotoGP akan kembali digelar di Pertamina Mandalika International Circuit pada 27-29 September 2024 mendatang. Mengantisipasi membeludaknya penonton dan wisatawan, Pertamina Patra Niaga menambah stok bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Lombok dan sekitarnya hingga 5 kali lipat rata-rata konsumsi normal.

"Semua sarana fasilitas di supply point tersebut dalam kondisi prima. Untuk kebutuhan BBM di Lombok akan disuplai dari Integrated Terminal Ampenan dengan total kapasitas terminalnya sebesar 40.034 kiloliter (kl). Kita jaga ketahanan stoknya hingga 5kali lipat konsumsi normal untuk semua produk BBM,"ungkapCorporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansarimelalui keterangan resmi, Sabtu (21/9/2024).

Heppy menegaskan, Pertamina Patra Niaga menjamin pasokan energi selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 mendatang dalam keadaan aman. Selain dari Integrated Terminal Ampenan, BBM di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) juga disuplai dari Terminal BBM Bima dan Badas di Sumbawa. "Kami juga bahkan menyiapkan modular Pertashop di dalam sirkuit dengan produk Pertamax Turbo yang dapat digunakan untuk operasional penyelenggara maupun operasional team MotoGP,"imbuhnya.

Tidak hanya BBM, Pertamina Patra Niaga juga menjamin stok avtur dalam kondisi aman. Untuk avtur,Heppy mengatakan, akan disuplai daridua Terminal BBM Aviasi, yaitu di Bandara International Lombok (BIL) dan Salahudin. Executive GM Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Aji Anom Purwasakti menambahkan, selama 10 hari dari 22 September-1 Oktober 2024 permintaan avtur diproyeksi mengalami kenaikan lebih dari 76% atau sebesar 176 kl dari normal harian 100 kl.

Kenaikan konsumsi avtur tersebut dikarenakan terdapat tambahan penerbangan baik kargo maupun penumpang.
Untuk itu, kata Aji, Pertamina Patra Niaga memastikan suplai avtur tercukupi dengan menyiapkan tambahan stok guna mengantisipasi kenaikan konsumsi selama perhelatan balap motor tersebut berlangsung. "Kami melakukan antisipasi dengan menambah stok sebesar 150%,"jelasnya.

Sedangkan untuk BBM transportasi darat, lanjutAji, Pertamina akan melakukan build up stok BBM sebanyak 60% lebih di SPBU. Menurut dia, untuk BBM transportasi darat, terdapat proyeksi peningkatan konsumsi sebesar 26% atau sebesar 2.561 kl dari rata-rata normal harian sebesar 2.033 kl.

"Jumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 atau lebih pada saat Pertamina Grand Prix of Indonesia nanti diprediksi meningkat. Terminal BBM Ampenan akan melakukan penambahan mobil tangki spot charter dan jam layanan operasional pun ditambah 2 jam lebih awal pada pukul 04.00 WITA," ujarnya.

Aji juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembayaran secara nontunai untuk mempercepat antrean pengisian BBM. Saat ini, di Lombok telah terdapat jalur khusus pembayaran nontunai MyPertamina Line untuk mempercepat pelayanan dan memangkas antrean.

Untuk LPG, lanjut dia, juga diperkirakan terdapat kenaikan konsumsi sebesar 54,6% dari rata-rata konsumsi normal harian sebesar 443,1 MT. "Untuk LPG juga kita lakukan penambahan stok sebesar 54,6% dari normal harian untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi di sektor kuliner,"tuturnya.

Mendukung kemeriahan event MotoGP di Mandalika, imbuh dia, Pertamina juga menebar promo dengan pembelian tiket di aplikasi MyPertamina dengan Promo Hot Seat Ticket dengan Discount Up To 70%. Periode promo ini berlaku dari 19 sampai dengan 26 September 2024.

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengumumkan satu lagi investor asing masuk ke IKN. Dengan perkembangan ini, total ada tiga investor asing yang telah terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota baru tersebut.

Ketiga investor asing tersebut masing-masing berasal dari China, Australia, dan yang terbaru dari Rusia. Investor asal China adalah Delonix Group yang akan membangun mal, hotel, dan apartemen dengan investasi sekitar Rp500 miliar. Kemudian ada Australian Independent School yang ajan membangun lembaga pendidikan dengan nilai investasi Rp150 miliar.

Sementara yang terbaru adalah investor Rusia, yakni Magnum Estate yang akan berinvestasi untuk membangun kawasan mixed use di IKN. "Magnum ini dari Rusia," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Sabtu (21/9/2024).

Basuki, mengatakan groundbreaking proyek milik para investor itu akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Acara seremonial itu akan menunggu dan mencocokkan dengan kunjungan Presiden ke IKN. Menurut Basuki, Presiden telah menjadwalkan kembali kunjungan kerjanya ke IKN setelah melakukan rapat kabinet pekan lalu.

Rencananya, kata dia, Presiden akan menyambangi IKN pada 24-27 September mendatang. Di sela-sela kunjungannya ke IKN itulah, Presiden akan melaksanakan groundbreaking untuk tahap VIII.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melaporkan total investasi yang masuk ke IKN sudah menembus angka Rp56,2 triliun. Investasi dari bermacam badan usaha ke IKN itu meliputi berbagai sektor, terdiri dari 6 proyek di bidang kesehatan, 3 proyek ritel, logistik 10 proyek, dan hotel 8 proyek.

Selanjutnya, di sektor energi dan transportasi 2 proyek, sektor perkantoran dan perbankan 14 proyek, hunian dan area hijau 9 proyek, serta media dan teknologi 3 proyek.

JAKARTA - Operator Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, PT Hutama Karya (Persero) akan mengumumkan kenaikan tarif jalan bebas hambatan tersebut dalam waktu dekat. Kenaikan tersebut menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2420 tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang Kayu Agung (Terpeka).

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menjelaskan bahwa penyesuaian tarif ini merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan investasi infrastruktur tol dan menjaga kualitas layanan yang optimal bagi pengguna jalan tol.

Merujuk pada Pasal 48 ayat (3) dan (4) UU No. 2/2022 tentang Jalan, disebutkan bahwa penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Sejak beroperasi lima tahun lalu, Hutama Karya belum pernah melakukan penyesuaian tarif tol Terpeka, namun kami terus melakukan peningkatan fasilitas serta kualitas layanan di Tol Terpeka sesuai dengan SPM. Selama masa sosialisasi ini, kami akan menyampaikan informasi secara intensif terlebih dahulu kepada pengguna jalan tol agar memahami alasan dan mekanisme penyesuaian tarif ini," kata Adjib dalam keterangan resmi, Sabtu (21/9/2024).

Kehadiran tol ini mampu memangkas waktu tempuh dari Pelabuhan Bakauheni menuju Kayuagung dari 8-10 jam menjadi hanya 4-5 jam. Jalan tol ini juga menghubungkan Pelabuhan Bakauheni dengan Kota Palembang serta meningkatkan sektor pariwisata sekitar jalan tol.

Pada Tol Terpeka sepanjang 189 km terdapat 9 rest area yang dilengkapi dengan SPBU, SPKLU, toilet, masjid, dan tenant makanan. Selain itu, rest area tersebut juga menyediakan ruang laktasi, ladies parking, serta pengelolaan sampah menggunakan budidaya maggot.

Tol ini juga dilengkapi dengan 69 armada siaga, 17 VMS, dan 353 CCTV untuk memantau keamanan dan keselamatan pengguna jalan serta melakukan sejumlah pemeliharaan rutin dan peningkatan kualitas, baik dengan cara beautifikasi, scrapping filling overlay (SFO), penghijauan, pengecatan serta rekonstruksi beton rigid.

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) kemungkinan akan meningkatkan sanksi pada sektor energi Rusia untuk menggerus pendapatan Moskow. Hal itu diungkapkan seorang pejabat senior AS, Wakil Penasihat Keamanan Nasional untuk Ekonomi Internasional Daleep Singh, Kamis (19/9) lalu.

Singh mengatakan, sanksi terhadap perdagangan minyak Rusia akan diperketat karena penjualan minyak mentah masih menjadi sumber pendapatan utama bagi Moskow. "Saya pikir kita semakin dekat ke titik di mana kita dapat berbicara tentang rezim yang jauh lebih ketat," kata Singh seperti dilansir Russia Today, Sabtu (21/9/2024).

Dia menjelaskan bahwa pembatasan yang ditingkatkan akan memengaruhi armada yang mengangkut minyak dan jumlah minyak mentah yang diizinkan untuk dipasok Rusia ke pasar. Menanggapi hal itu, Moskow menyatakan bahwa ancaman dan tekanan adalah satu-satunya alat yang tersisa dalam gudang kebijakan luar negeri AS.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov mengatakan kepada RIA Novosti bahwa rencana AS untuk meningkatkan sanksi terhadap pasokan minyak Rusia adalah "salah satu unsur tekanan politik dan psikologis terhadap komunitas bisnis Rusia."

"Saya ingin memperingatkan semua orang agar tidak melebih-lebihkan pentingnya langkah-langkah yang diambil oleh AS. Bagian-bagian penting dari sektor energi kita telah dikenai sanksi untuk waktu yang sangat lama. Sanksi-sanksi ini sama sekali tidak sah, sanksi-sanksi ini berasal dari ketidakberdayaan Amerika, karena mereka menganggap diri mereka sebagai penguasa dunia," tegas Ryabkov.

Negara-negara G7 sebelumnya telah memperkenalkan batasan harga bersama dengan embargo minyak laut Rusia dalam upaya untuk memukul ekonomi negara itu, sementara pada saat yang sama menjaga minyak mentah tetap Rusia mengalir ke pasar global. Pembatasan tersebut diberlakukan pada Desember 2022 dan diikuti oleh pembatasan serupa pada ekspor produk minyak bumi Rusia pada Februari 2023.

Langkah tersebut melarang perusahaan-perusahaan Barat menyediakan asuransi dan layanan lainnya untuk pengiriman minyak mentah Rusia, kecuali jika kargo dibeli pada harga USD60 per barel atau lebih rendah, jauh di bawah harga pasar saat ini.

JAKARTA - Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Merrijantij Punguan Pintaria, menegaskan bahwa kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang sedang dirumuskan dalam Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu diperhatikan dengan seksama, mengingat dampaknya terhadap perekonomian nasional dan masyarakat luas, khususnya bagi industri hasil tembakau. Merrijantij menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan keberlangsungan industri.

"Kami semua sepakat untuk menciptakan masyarakat yang sehat, tetapi kita juga harus mempertimbangkan keberadaan lebih dari 1.300 industri yang mempekerjakan sekitar 537 ribu orang," ujarnya, baru-baru ini.

Baca Juga: Indef Sebut Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Dibuat Terburu-buru

Angka tersebut menunjukkan tenaga kerja langsung yang diserap pabrikan pada industri tersebut. Lebih dari itu, industri hasil tembakau juga menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 6 juta tenaga kerja, termasuk petani tembakau dan cengkih hingga peritel.

Menurut dia, dalam lima tahun terakhir, industri tembakau mengalami penurunan signifikan, terutama di golongan rokok yang lebih mahal. Penurunan sebesar 8,02% menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sensitif terhadap harga, yang mengarah pada pergeseran konsumsi ke rokok yang lebih murah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya strategi kebijakan yang mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Merri, sapaan akrabnya, juga mencatat implementasi Pasal 435 PP 28/2024 mengenai standardisasi kemasan dan desain produk tembakau seharusnya melibatkan masukan dari Kemenperin. Sayangnya, Kemenperin tidak dilibatkan dalam proses public hearing yang digelar oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sehingga suara mereka terabaikan. "Kejadian ini berulang, dan kami berharap untuk diikutsertakan dalam diskusi kebijakan yang berpengaruh besar terhadap industri kami," katanya.

Pada kesempatan terpisah, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berpesan untuk tidak merumuskan kebijakan ekstrem yang dapat menimbulkan gejolak di masa transisi pemerintahan. Jokowi juga menekankan untuk menjaga situasi yang kondusif demi menjaga stabilitas pembangunan, dalam hal ini menjaga daya beli masyarakat, inflasi, pertumbuhan, keamanan, ketertiban.

?Menjaga situasi yang kondusif kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,? papar Jokowi belum lama ini.

Lebih lanjut, Merri mengingatkan bahwa kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek, yang telah diterapkan di beberapa negara, tidak serta merta menurunkan prevalensi perokok. Sebaliknya, ada kemungkinan meningkatnya peredaran rokok ilegal. ?Pengendalian tembakau melalui kebijakan fiskal sudah memberikan kontribusi signifikan kepada negara, mencapai Rp213 triliun," jelasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa industri tembakau menjadi sumber pendapatan penting bagi APBN, dan kebijakan yang mengancam pendapatan tersebut perlu dievaluasi dengan hati-hati.

Merri juga mempertanyakan adanya solusi atau substitusi yang jelas untuk menutupi potensi kehilangan pendapatan jika kebijakan tersebut diterapkan. "Apakah kita sudah memiliki rencana untuk mengatasi dampak tersebut?" tanyanya. Ia menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus mencerminkan kepentingan nasional dan karakteristik masyarakat Indonesia, yang berbeda dengan negara-negara lain.

Di sisi lain, kontribusi industri tembakau terhadap perekonomian juga tidak bisa dipandang sebelah mata. "Pada tahun 2020, kontribusi kami mencapai 10 persen terhadap APBN, namun di tahun 2023 menurun menjadi 7 persen. Ini cukup signifikan," jelasnya.

Dia juga menekankan pentingnya melibatkan semua stakeholder dalam diskusi kebijakan. Pihaknya berharap RPMK dapat didiskusikan ulang dengan partisipasi semua pihak. Kebijakan tidak mungkin bisa memuaskan semua orang, tetapi harus mampu mencapai konsensus yang berarti.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Rokok Perusahaan Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mengungkapkan keprihatinan industri tembakau terkait peraturan yang akan mengatur desain dan kemasan rokok dalam RPMK maupun PP 28/2024. Dia menjelaskan bahwa industri kretek telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, mulai dari petani tembakau hingga pengecer.

?Tapi situasi industri semakin sulit sejak kenaikan tarif cukai dari 2020 hingga 2024, yang ditambah dengan dampak pandemi yang melemahkan daya beli konsumen," terangnya.

Industri tembakau diatur oleh banyak regulasi, baik fiskal maupun nonfiskal, yang mengakibatkan pungutan negara mencapai 76% per batang rokok. Najoan menilai bahwa industri ini diperlakukan seolah-olah seperti produsen narkotika. Meskipun mengapresiasi upaya Kemenperin untuk mencari solusi, ia mengkritik ketidakadilan dalam penerapan kebijakan baru yang diinisiasi Kemenkes.

"PP 28/2024, yang mengatur desain dan tulisan pada kemasan rokok terlalu ketat dan merugikan. RPMK yang muncul mendadak ini sangat represif, dengan desain seragam yang menggunakan warna-warna yang tidak menarik," katanya.

Baca Juga: Penolakan PP Nomor 28 Tahun 2024 dan RPMK Akibat Minimnya Partisipasi Publik

Najoan mempertanyakan apakah kebijakan ini tidak bertentangan dengan aturan lain yang ada, serta menyebut bahwa banyak ketentuan dalam RPMK yang tidak tepat dan mengancam keberlangsungan industri.

Ia juga menyoroti beberapa pasal yang melarang penjualan rokok dalam jarak 200 meter dari sekolah serta pembatasan iklan, yang dinilai sebagai upaya menciptakan stigma negatif terhadap industri kretek. "Ekosistem industri ini melibatkan sekitar 5,9 juta jiwa, dan cukai hasil tembakau menyumbang 10 persen dari total APBN," jelasnya.

Sebagai penutup, Najoan merujuk pada PP 109/2012 sebagai aturan untuk industri tembakau yang berlaku sebelumnya. Aturan ini dirumuskan dalam waktu tiga tahun, berbanding terbalik dengan PP 28 yang disusun dalam hitungan minggu tanpa adanya penghitungan implementasi yang jelas.

Ia berharap agar PP 28/2024 dan RPMK dapat ditinjau ulang dengan melibatkan semua stakeholder agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan berkelanjutan bagi industri dan masyarakat.

JAKARTA - Jak-Japan Matsuri 2024 menjadi agenda strategis mempererat hubungan budaya Jepang dan Indonesia, serta sekaligus mempromosikan World Expo 2025 yang akan digelar di Osaka, Jepang.

Agenda tahunan ini semakin istimewa dengan hadirnya maskot resmi World Expo 2025 Osaka, Myaku-Myaku, yang tampil untuk pertama kalinya di Indonesia.

Kehadiran Myaku-Myaku di Jak-Japan Matsuri bukan hanya untuk mempromosikan persahabatan antar kedua negara, tetapi juga menjadi ajang untuk memperkenalkan World Expo 2025 kepada masyarakat.

Indonesia akan mengusung tema "Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future", dan paviliun Indonesia akan menampilkan berbagai inisiatif keberlanjutan, seperti teknologi hijau dan energi terbarukan, pengembangan smart city, infrastruktur berkelanjutan, serta kemajuan di industri kreatif.

"Selain penampilan dari Myaku-Myaku, pada booth World Expo 2025 Osaka, telah hadir juga maskot resmi Indonesia untuk World Expo 2025 Osaka, Tumtum, yang akan tampil merepresentasikan Tanah Air di panggung global," ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam di Kementerian PPN/ Bappenas, Vivi Yulaswati, dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 September 2024.

Tumtum hadir membawa pesan yang kuat tentang identitas bangsa, mulai dari kekayaan tradisi hingga inovasi modern yang diusung dalam setiap detail desainnya. Sehingga tidak hanya sekadar menjadi representasi visual, tapi Tumtum diharapkan bisa mempromosikan kekayaan budaya dan potensi ekonomi kreatif Indonesia kepada dunia internasional.

"Indonesia akan berpartisipasi aktif melalui paviliunnya dengan memamerkan kekayaan budaya dan inovasi teknologi berkelanjutan. Kontribusi ini diharapkan dapat memperkuat hubungan yang sudah terjalin lama antara Indonesia dan Jepang. Karenanya kami sangat antusias untuk berkontribusi dalam Expo ini dan berbagai persiapan juga tengah dilakukan supaya memberikan hasil maksimal pada saat expo nanti," ujar dia.

TANGERANG - Mendulang sukses sebelumnya, kini Kementerian Pertanian ( Kementan ) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kembali gelar Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) kali ketiga, Kamis (12/9).

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak, generasi muda memanfaatkan gelaran Bunex sebagai tempat belajar dan mengimplementasikan semua materi perkuliahan kampus. Mahasiswa memiliki peluang besar untuk menjadi pengusaha muda di sektor hilirisasi pertanian termasuk perkebunan, karena tak hanya menjadi sektor paling strategis, sekaligus juga paling dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat dunia seperti pangan dan energi.

Seusai mengunjungi stand pameran perkebunan, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Heru Tri Widarto mengatakan, ?Bunex selalu menghasilkan inovasi, sekarang fokusnya adalah soal ketahanan pangan dan energi, kalau yang lalu kita bicara misal ketahanan pangan seperti minyak goreng sekarang tidak hanya minyak goreng, tapi sampai ke B50. Ada juga inovasi lain yang dihasilkan generasi muda kita tampilkan disini, semoga menggugah atau menginspirasi anak muda lainnya.?

Heru menambahkan, melalui Bunex dipertemukan semua pihak baik itu UMKM, perusahaan besar, mitra-mitra, mulai dari alsin maupun benih dari hulu sampai ke hilir. Ini tentu menjadi momen bagi seluruh stakeholders perkebunan untuk saling bekerjasama.

?Harus ada yang dihasilkan dari Bunex ini, tidak hanya ketahanan pangan namun juga ketahanan energi. Perkebunan tidak hanya sawit, ada juga tebu, bahkan sagu juga memiliki peluang untuk menjadi sumber energi baru terbarukan untuk Indonesia,? ujarnya.

Lebih lanjut Heru mengatakan, ini yang coba kita jalin antar stakeholders, seperti dalam pengembangan B50, kami bekerjasama dengan seluruh stakeholder, Kementerian/Lembaga maupun pihak terkait lainnya, semua saling bahu membahu.

Di momen Bunex ini, seperti yang disampaikan Pak Wamen, harus ada yang dihasilkan, dimana nantinya bakal ada forum-forum. Salah satunya forum investasi, yang menghubungkan para produsen komoditas perkebunan dengan pasar.

?Semangat pembangunan perkebunan adalah bermitra dan berkolaborasi, serta saling menguatkan. Inilah yang menjadi fokus kita melaksanakan Bunex. Alhamdulillah semua pihak solid saling mendukung dan hadir, ini menjadi semangat baru bagi kita semua, serta menyadarkan bahwa kita itu bangsa besar," terangnya.

"Peluang itu harus kita manfaatkan sebesar-besarnya termasuk bagaimana mendorong pelaku usaha muda. Mereka sebenarnya butuh digandengkan, butuh difasilitasi atau dipertemukan dengan para pembeli. Tentu standar pasar harus dipenuhi maka dilakukan berbagai bimtek dan pendampingan,? jelasnya.

Diketahui, untuk persiapan implementasi B50, Direktorat Jenderal Perkebunan sedang berkolaborasi dengan semua pihak terkait, untuk mempertimbangkan segala aspek secara matang, karena nanti akan ada penyesuaian, berapa yang harus diekspor atau berapa yang harus digunakan untuk biodiesel.

Bahkan berapa kebutuhan konsumsi dalam negeri, sekaligus menghitung berapa peningkatan produksi maupun produktivitas kelapa sawit dan komoditas lain, yang bisa digunakan untuk energi dalam rangka menyongsong kebijakan B50.

Sedangkan terkait pengembangan tebu, Heru juga mengatakan, "Kita juga turut memfasilitasi terkait perbenihan dan menggunakan varietas baru, dan tentu kami juga akan melakukan evaluasi bersama dengan pelaku usaha, untuk melihat sejauh mana mereka bisa meningkatkan produksi tebu, pertama tentunya untuk swasembada gula konsumsi, kemudian nanti akan meningkat kepada swasembada gula secara nasional,".

JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) menolak usulan pemerintah untuk menghapus ayat 1 dan ayat 5 pasal 110 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Penolakan ini muncul setelah kelompok pengusaha melakukan konsultasi publik yang digelar Kementerian Perhubungan pada Jumat (16/8/2024).

Ketua Umum ALFI/ILFA Akbar Djohan mengatakan penghapusan ayat-ayat tersebut dapat membuka peluang kepada Otoritas Pelabuhan untuk bertindak sewenang-wenang.

Baginya, kedua pasal ini perlu dipertahankan sehingga menutup dampak negatif yang akan diderita oleh dunia bisnis dan negara.

?ALFI menolak usulan pemerintah untuk menghapus Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (5), karena akan secara sepihak menetapkan tarif terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan.? kata Akbar dalam keterangan di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Akbar juga menilai penghapusan ayat-ayat tersebut dapat berpengaruh terhadap tarif dan berdampak pada eksistensi serta keberlanjutan usaha anggota ALFI/ILFA yang berjumlah lebih dari 4.300 perusahaan dan UKM, lebih dari 100.000 karyawan.

Ini belum termasuk anggota perusahaan dan karyawan dari asosiasi lain yang jumlahnya bisa mewakili lebih dari 10.000 perusahaan dan ratusan ribu karyawan.

?Karena Otoritas dapat secara sepihak menetapkan tarif terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan,? katanya.

Sementara kepada DPR RI, pihaknya meminta untuk tetap mempertahankan pasal yang berisi keterlibatan asosiasi dalam penentuan tarif jasa kepelabuhan.

Baginya, hal ini merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran di mana Pasal 274 dan Pasal 275 UU No. 17 tentang Pelayaran Tahun 2008 menetapkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayaran secara optimal.

?Sehingga usulan DPR RI untuk melibatkan asosiasi dalam penentuan jasa kepelabuhanan adalah sangat relevan,? terang Akbar.

Ia mengatakan penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang terlalu tinggi, terangnya, dapat berakibat pada bertambahnya biaya logistik yang tinggi dan mengakibatkan harga produk dalam negeri menjadi tidak kompetitif di pasar nasional dan global.

?Penghapusan pasal 110 Ayat (1) dan (Ayat 5) dapat menimbulkan ekses favoritisme yang hanya menguntungkan anak Perusahaan Operator Pelabuhan BUMN dan mematikan stakeholder lainnya di luar anak perusahaan Otoritas Pelabuhan.? tegasnya.

Akbar menuturkan, sampai saat ini penetapan tarif barang dilakukan melalui kesepakatan antara masing-masing asosiasi yaitu INSA, APBMI; ALFI/ILFA; GINSI dan GPEI.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, dinilai hanya berpihak kepada PT Pelindo selaku BUMN Logistik. Dan mengabaikan ribuan Perusahaan dan karyawan yang bergabung di bawah naungan ; APBMI ; ALFI/ILFA; INSA GINSI dan GPEI .ALFI/I:FA akan menggelar aksi mogok secara nasional apabila Pemerintah tetap mempertahankan posisi untuk menghapus Pasal 110 Ayat (1 dan Ayat 5).

?Asosiasi Logistik dan Forworder Indonesia (ALFI/ILFA akan melakukan aksi mogok secara nasional untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada DPR RI dengan melibatkan asosiasi terkait lainnya,? tandasnya.