JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengatakan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 sekitar Rp4 triliun dari Pagu Anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp75,63 triliun.

Namun demikian, Endra mengatakan pihaknya masih menunggu ketetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengalokasikan anggaran lebih untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar di IKN pada tahun depan.

"IKN kita alokasikan Rp4 triliun tahun 2025 yang akan datang, tapi tentunya kita menunggu afirmasi dari presiden terpilih untuk nanti tentunya melanjutkan program pembangunan IKN ini," kata Endra dalam diskusi virtual 'Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur', Senin (2/9/2024).

Baca Juga: Jokowi Masih Ragu 'Ngantor' di IKN September: Airport Belum Jadi

Lebih lanjut, Endra menjelaskan pada 2025 Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp75,63 triliun, yang akan digunakan untuk beberapa program di sektor Sumber Daya Air untuk meningkatkan ketahanan pangan, Cipta Karya meningkatkan kualitas perkotaan, dan Bina Marga untuk meningkatkan konektivitas.

"Kemudian untuk apa saja yang Rp75 triliun itu. Saya kira yang krusial tentunya untuk ketahanan pangan kita. Kemudian di sektor konektivitas, tentunya kita pelihara jalan-jalan kita, kita bangun jalan-jalan baru yang belum selesai," kata Endra.

"Berikutnya di cipta karya tentunya kita membangun fasilitas air minum, kemudian sanitasi persampahan, yang ini juga kita tahu sampai jadi, masalah di banyak kota. Jadi, saya kira itu program-program utama (Kementerian PUPR 2025) di samping IKN," lanjutnya.

Baca Juga: Kriteria PNS yang Bakal Pindah ke IKN September, Usia 43 Tahun ke Atas Aman

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan pembangunan infrastruktur dasar di IKN pada tahun 2025 mendatang akan diperluas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C. Sedangkan yang belakangan dibangun baru di klaster 1A karena kaitannya dengan lapangan upacara Kemerdekaan 17 Agustus.

"Karena banyak investor yang sudah mulai pembangunan, kita (Kementerian PUPR) membangun jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin tidak hanya di KIPP 1A, tapi juga 1B dan 1C," kata Basuki (20/8).

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mematok nilai dividen yang harus dikontribusikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2025 sebesar Rp90 triliun. Angka ini naik Rp5 triliun dibandingkan dividen 2024, yakni Rp85 triliun.

Nilai dividen di tahun depan yang disepakati Banggar DPR disampaikan langsung Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (2/9/2024). Menurutnya, dividen yang ditargetkan legislatif sangatlah fantastis.

?Saya barusan mendapat info rupanya sudah diketuk oleh Banggar untuk dividen tahun 2025, kami ditargetkan Rp90 triliun, jadi ada peningkatan dari Rp85 triliun menjadi Rp90 triliun, saya rasa angka yang fantastis,? ujar Erick.

BUMN perlu kerja keras agar bisa menyetor sebagian dari laba bersihnya untuk negara. Di lain sisi, dia memandang legislatif juga harus mendorong agar pagu anggaran untuk Kementerian BUMN bisa dinaikan.

?Ya kita bekerja keras, tapi mohon saya rasa dukungan penunjang kami untuk bagian BUMN juga kalau bisa mohon ditingkatkan hanya Rp66 miliar, dibandingkan Rp5 triliun peningkatan jauh sekali,? paparnya.

Erick menyebut, alokasi pagu anggaran 2025 oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat kecil. Bahkan, nilainya tak sebanding dengan prestasi atau kinerja Kementerian BUMN saat ini.

?Pagu anggaran 2025 hanya Rp277 miliar, ini tentu tidak dibandingkan dengan prestasi yang sudah sudah didorong oleh Komisi IV ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini,? beber dia.

Karena itu, Erick mengusulkan adanya tambahan dana sebesar Rp66 miliar, sehingga pagu anggaran 2025 bisa naik menjadi Rp344 miliar.

Dia pun berharap anggota legislatif memberikan dukungan atas usulannya. Selain itu, perlunya kebijaksanaan dari Kementerian Keuangan agar dana yang dibutuhkan bagi Kementerian BUMN bisa dinaikan nilainya.

PALU - Dalam menjalankan usaha, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) membutuhkan penguatan permodalan atau suntikan pembiayaan. Permodalan tersebut digunakan untuk menopang, mengembangkan, dan meningkatkan usaha koperasi dan kebutuhan anggota. Modal yang cukup juga dapat memaksimalkan layanan, serta mendukung usaha yang mendatangkan keuntungan, kesejahteraan, dan kemakmuran anggota.

Salah satu lembaga pembiayaan yang dipercaya pemerintah dalam menyalurkan pinjaman kepada koperasi yang sumber dananya dari APBN adalah Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). LPDB-KUMKM yang merupakan satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM menjadi perpanjangan tangan pemerintah yang tugasnya mengelola dana bergulir, untuk mencapai tujuan dan menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi koperasi.

Salah satu penerima manfaat dana bergulir LPDB-KUMKM adalah Koperasi Konsumen Buana Jaya Berkarya di Provinsi Sulawesi Tengah. Berlokasi di Jalan Trans Sulawesi Parigi Moutong Sulawesi Tengah, koperasi yang berdiri tahun 2007 hingga kini memiliki satu kantor pusat dan sembilan kantor cabang yang tersebar di wilayah Sulawesi Tengah. Selain itu, per Januari 2024, koperasi memiliki total karyawan sebanyak 65 orang dan mencatatkan total anggota sebanyak 6.473 orang.

Menurut Ketua Koperasi Konsumen Buana Jaya Berkarya I Wayan Hartono, pertama kali mengetahui LPDB-KUMKM dari sosialisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Parigi Mautong dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah. Informasi mengenai pinjaman bertarif layanan rendah dan terjangkau ini ditindaklanjuti pengurus dengan mengajukan permohonan pinjaman ke LPDB-KUMKM. Pada Juli 2010, koperasi mendapat pinjaman yang pertama dan tahun 2023 kembali mendapatkan pinjaman kedua dari LPDB-KUMKM.

Hartono menjelaskan, pinjaman tersebut diperuntukkan bagi pengembangan dan peningkatan usaha koperasi. Suntikan permodalan dari LPDB-KUMKM menjadi pilihan terbaik apabila dibandingkan lembaga pembiayaan lain. Hal ini dikarenakan proses sejak pengajuan hingga pencairan dana bergulir tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis.

?Selain itu, dalam proses pencairannya bisa dilakukan di tempat domisili koperasi berada, sehingga menghemat biaya dan waktu karena tidak perlu datang ke kantor pusat LPDB-KUMKM di Jakarta. Hal itu sangat membantu dan memangkas biaya, khususnya bagi koperasi-koperasi yang baru berkembang,? tutur Hartono.

Bekat guliran dana LPDB-KUMKM, Hartono melanjutkan, Koperasi Konsumen Buana Jaya Berkarya mengalami dampak positif dan signifikan, khususnya dari usaha penjualan pakan ternak dan barang elektronik. Modal tersebut mendongkrak pendapatan (omzet) dan meningkatkan aset koperasi.

?Ke depan, koperasi berencana menambah sumber dana dengan mengajukan kembali pinjaman ke LPDB-KUMKM. Selain usaha simpan pinjam, penjualan pakan ternak, barang elektronik dan furniture, usaha produktif lainnya seperti peternakan ayam petelur akan segera dikembangkan dalam waktu dekat dan diharapkan dapat mengalami kemajuan pesat seperti usaha-usaha lainnya,? papar Hartono.

Selain dukungan permodalan LPDB-KUMKM, kata Hartono, perkembangan teknologi banyak membantu koperasi dalam melayani anggota. Dengan hadirnya 'Sakti Mandiri', aplikasi digital yang digunakan Koperasi Konsumen Buana Jaya Berkarya diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan mendorong koperasi untuk maju dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya.

Hartono berharap dana bergulir menjadikan Koperasi Konsumen Buana Jaya Berkarya sebagai mitra terbaik negara dan masyarakat Indonesia. Selain itu, koperasi di Indonesia mendapat manfaat setelah mengakses dana bergulir dan memberi dampak lebih luas kepada anggota dan masyarakat.

"Koperasi juga diharapkan mengambil peran dan berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional, sehingga dapat membangun Indonesia lebih baik lagi di masa depan,? kata Hartono.

Senada dengan Koperasi Konsumen Buana Jaya Berkarya, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo terus mengupayakan dan mendorong pelaku usaha koperasi untuk mengakses pinjaman atau pembiayaan LPDB-KUMKM. Melalui kerja sama dengan LPDB-KUMKM, koperasi mendapat dukungan finansial untuk peningkatan produksi dan produktivitas usahanya.

Selain itu, lanjut Supomo, upaya LPDB-KUMKM dalam bertransformasi digital diharapkan dapat memaksimalkan layanan sehingga dapat lebih efisien, efektif, dan transparan. Transformasi digital dan inovasi juga semakin ditingkatkan guna memberi kemudahan, fleksibilitas, dan akuntabilitas dalam bisnis proses penyaluran dana bergulir.

?Dengan adanya pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan dari LPDB-KUMKM, koperasi-koperasi di Indonesia diharapkan berkembang lebih mandiri dan berkelanjutan, serta memperluas dampak positif pada sektor ekonomi. Koperasi juga akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan ekonomi, sehingga dengan modal yang cukup dan terbuka akses pasar dan pembiayaan LPDB-KUMKM, diharapkan dapat memperkokoh usaha anggota guna mencapai kesuksesan koperasi ke depan,? tutur Supomo memungkasi keterangan.

JAKARTA - ASEAN Innovation Business Platform (AIBP) Conference & Exhibition yang menghadirkan 15 perusahaan startup terkemuka dari Taiwan, yang dipilih melalui "Program Insentif DIGITAL+ untuk Startup Digital" Ministry of Digital Affairs (MODA) bertemu dengan berbagai lembaga dan perusahaan terdepan di Indonesia untuk menjajaki kemitraan dan kolaborasi yang dapat berkontribusi pada terwujudnya ekonomi digital Indonesia.

Program ini merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Administration for Digital Industries (ADI) di bawah Kementerian dan dijalankan oleh Taipei Computer Association (TCA), yang telah menjalin hubungan kerjasama erat dengan AIBP untuk menyempurnakan penawaran dan solusi dari perusahaan-perusahaan tersebut agar lebih selaras dengan pasar Indonesia.

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (PPTK) Kemenko Perekonomian Chairul Saleh diperkenalkan kepada beberapa perusahaan Taiwan untuk lebih memahami bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap Visi Digital Indonesia 2045, khususnya dalam penerapan Kecerdasan Buatan (AI).

Adapun temuan Survei Inovasi AIBP 2024 menunjukkan;

1. 82% responden Indonesia menyebutkan privasi dan keamanan sebagai hambatan utama adopsi AI
2. 63% bisnis Indonesia tengah mengembangkan strategi yang berfokus pada AI
3. 67% tengah menjajaki AI untuk otomatisasi proses

Baca Juga: Sembilan Mahasiswa Indonesia Raih Beasiswa S2 dan S3 ke Taiwan

Bagi Frank Li, Pendiri AIRA, menjalin hubungan dengan mitra terpercaya sangatlah penting, dan hal ini mereka temukan di Hotware Indonesia, yang turut mempresentasikan teknologi pengenalan wajah dan analisis video AIRA di acara tersebut. Dengan mengintegrasikan teknologi AI ke dalam sistem pengawasan, solusi pengenalan wajah dan pelacakan orang yang canggih dan mutakhir dari AIRA dapat meningkatkan keamanan di tempat untuk berbagai lingkungan, mulai dari infrastruktur pemerintah dan publik hingga lokasi industri dan perusahaan ritel.

"Kami memiliki proyek yang dilaksanakan di Singapura, Taiwan, Jepang, dan Australia, dan dengan kolaborasi mitra lokal di Indonesia, kami dapat menghadirkan ide dan solusi baru ke pasar Indonesia," kata Frank Li, Pendiri AIRA dikutip Senin (2/9/2024).

Sementara, Yallvend Technologies telah bekerja sama dengan mitra lokal untuk menyediakan dukungan pelanggan dan layanan purnajual untuk solusi mesin penjual otomatis. Solusi AIoT mereka untuk mesin penjual otomatis menunjukkan potensi AI dan otomatisasi dalam industri tradisional, menunjukkan bagaimana sektor konvensional pun dapat memperoleh manfaat dari transformasi digital, yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital Indonesia secara lebih luas.

Kemudian, dengan beBit TECH, perusahaan-perusahaan Indonesia dapat memanfaatkan platform data pelanggan bertenaga AI mereka untuk meningkatkan interaksi pelanggan, membangun loyalitas, dan membuat program pemasaran yang efektif.

"Platform SaaS kami membantu merek berinteraksi lebih baik dengan pelanggan mereka dalam jangka panjang, membina hubungan yang langgeng antara merek dan pelanggan mereka," kata Mark Su, Chief Operating Officer beBit TECH.

Tim tersebut juga membahas kebutuhan penggunaan AI beretika dengan OmniSegment CDP mereka. Pendekatan mereka terhadap analitik pelanggan bertenaga AI menunjukkan bagaimana bisnis dapat memanfaatkan teknologi canggih sambil mempertahankan standar privasi yang kuat, yang menjadi perhatian utama bagi konsumen dan regulator Indonesia.

Infrastruktur digital yang lebih baik di Indonesia juga telah memungkinkan perusahaan teknologi imersif ARPlanet untuk mempertimbangkan perluasan solusi dan keahlian AR dan VR mereka ke Indonesia. Pariwisata adalah bidang yang ingin didukung oleh ARPlanet, dan mereka bersemangat akan potensi kemitraan dengan perusahaan lokal untuk menyelaraskan teknologi mereka dengan pasar Indonesia dengan lebih baik.

Trantor Technology dan platform mereka, Cake Global, memiliki tujuan untuk menyediakan platform rekrutmen teknologi yang menghubungkan bakat berkualitas dengan permintaan yang terus meningkat akan tenaga ahli AI di Indonesia. Dengan anak perusahaan lokal mereka, Cake Indonesia, tim tersebut berupaya untuk mempercepat pertumbuhan pengembangan teknologi.

"Kami percaya bahwa dengan platform rekrutmen teknologi kami, lebih banyak bakat dapat dibina untuk mendukung lanskap teknologi Indonesia yang terus berkembang," kata dia.

Ketika perusahaan Indonesia menciptakan kekayaan intelektual mereka sendiri, AIPLUX dapat menyediakan pendekatan berbasis platform dengan basis data lintas batas dan model AI untuk merevolusi efektivitas biaya dan efisiensi dalam melindungi kekayaan intelektual, sehingga menciptakan efek roda gila bagi pengembangan teknologi Indonesia.

Perusahaan-perusahaan ini juga termasuk di antara delegasi Taiwan yang mengunjungi kantor KADIN Indonesia di Jakarta. Dipandu oleh Firlie H Ganinduto, Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika, perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mereka dapat menerapkan solusi mereka untuk mendukung inovasi digital di Indonesia.

"Indonesia menawarkan peluang yang menarik bagi bisnis internasional, dan KADIN secara aktif memetakan potensi pasar dan memfasilitasi masuknya bisnis internasional melalui 34 kantor provinsi dan komite bilateral yang bekerja sama dengan kedutaan besar Indonesia. Kami mengundang pelaku global untuk memanfaatkan ekosistem digital kami yang berkembang pesat, yang menjangkau pasar ASEAN yang lebih luas, melampaui Indonesia," ungkap Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika KADIN, Firlie H Ganinduto.

Baca Juga: Digitalisasi Layanan Publik, PLN Icon Plus Akselerasi Internet Desa di Batang

Perusahaan-perusahaan tersebut juga bertemu dengan Dilla Ibtida, Manajer Program untuk Innovation Factory milik Salim Group, sebagai bagian dari program Block71 yang bermitra dengan NUS Enterprise.

"Block71 dan kemitraan strategis dengan Innovation Factory milik Salim Group telah membantu perusahaan rintisan Indonesia mempelopori inisiatif baru dan menyediakan peluang bimbingan dan pertumbuhan dengan perusahaan-perusahaan mapan dan lembaga-lembaga pemerintah. Kami menyambut perusahaan-perusahaan rintisan Taiwan untuk terhubung dengan ekosistem kami saat mereka mengembangkan bisnis mereka di Asia Tenggara."

Director of AI Innovation, KORIKA, Andreas Tjendra, juga bergabung dalam sesi jejaring dengan perusahaan-perusahaan Taiwan di pusat program Block71 di Ariobimo Sentral.

"KORIKA merupakan kolaborasi penelitian dan inovasi industri dalam bidang AI berdasarkan keputusan presiden mengenai strategi AI nasional. Kami senang dapat bertemu dengan perusahaan-perusahaan Taiwan dan menghubungkan mereka dengan industri, akademisi, dan lembaga pemerintah mengenai pengembangan AI mereka."

AIBP akan melanjutkan kegiatan AIBP Global Connect di seluruh ASEAN dalam beberapa bulan mendatang. Petronas, salah satu dari 2 pemenang AIBP Enterprise Innovation Awards di Indonesia tahun ini, akan bergabung dengan Konferensi & Pameran AIBP ke-47 di Malaysia minggu depan untuk berbagi studi kasus mereka tentang bagaimana mereka telah menggunakan AI untuk mendeteksi penyalahgunaan dan penipuan dalam distribusi bahan bakar bersubsidi.

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menjual sebagian aset PT Indofarma Tbk atau INAF. Dana dari hasil transaksi ini digunakan untuk membayar gaji karyawan. Serikat pekerja sebelumnya mengungkapkan Indofarma menunggak total utang kepada karyawan sebesar Rp95 miliar.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menyebut, penjualan aset Indofarma dilakukan secara bertahap. Meski, belum merinci aset mana saja yang akan dilepaskan, Kementerian BUMN saat ini masih melakukan beberapa persiapan.

"Kita sedang menyediakan penjualan aset yang akan kita jual bertahap untuk menyelesaikan isu kepegawaian supaya mendapatkan efisien ke depan,? ujar Tiko saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (2/9/2024).

Baca Juga: 3 Fakta BUMN Indofarma Terjerat Pinjol Rp1,26 Miliar Pakai Nama Karyawan

Saat ini, emiten farmasi pelat merah itu masih melakukan efisiensi. Sejalan dengan temuan dugaan kasus korupsi atau fraud di internal perusahaan. Kasus tersebut membuat cash flow perusahaan tertekan berat.

Berdasarkan Kondisi keuangan tersebut menyedot anggaran PT Biofarma (Persero) selaku induk perusahaan dengan nilai yang fantastis. Jumlah uang yang disedot Indofarma cukup tinggi nilainya. Diperkirakan mencapai miliaran rupiah dan dilakukan sejak beberapa berbulan lalu.

Cara Indofarma menggunakan dana induk usaha itu untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan kepada karyawan. Pasalnya unit bisnis Holding BUMN Farmasi ini sempat menunda pembayaran gaji karyawan.

Namun, suplai anggaran mulai dihentikan dan membuat pembayaran gaji karyawan Indofarma tersendat kembali beberapa bulan lalu. Tiko menyebut, kasus fraud anggota Holding BUMN Farmasi pelat merah ini tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca Juga: Gaji dan Tunjangan Yeliandriani, Direktur Utama PT Indofarma

Pemegang saham juga baru saja menyelesaikan proses hukum berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan. "Untuk kasus Indofarma saat ini memang ada fraud yang sedang ditangani Kejaksaan dan kami baru menyelesaikan PKPU," paparnya.

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah mengakui adanya peningkatan angka total pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia hingga Agustus 2024 ini. Tercatat, total 46 ribu pegawai dari awal Januari hingga Agustus 2024.

Atas dasar hal tersebut, Ida mengatakan Kemnaker tengah melakukan mitigasi atas maraknya PHK massal dari sejumlah industri di Indonesia. Ia pun menyebutkan upaya mediasi juga dapat cukup menekan total angka PHK yang terus meningkat saat ini.

"Ya, memang kita banyak mengalami, akhir-akhir ini banyak mengalami PHK ya," ujar Menaker Ida di Kompleks DPR Senayan, Senin (2/9/2024).

"Kita terus melakukan memitigasi agar jangan sampai PHK itu terjadi. Jadi upaya-upaya itu ternyata juga Alhamdulillah karena kita pertemukan, antara manajemen dengan pekerja kita pertemukan, itu bisa menekan terjadinya PHK," sambung Ida.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan total 46 ribu pegawai yang di-PHK tersebut berasal dari sejumlah industri. Dia menjelaskan dominasi PHK masih berasal dari industri manufaktur tekstil dan produk tekstil (TPT).

"Yang terbanyak manufaktur tekstil. Masih, masih. Industri pengolahan ya. Industri pengolahan itu tekstil garmen dan alas kaki," jelas Ida.

Meski mengakui adanya kenaikan PHK, Ida menjelaskan angka total pegawai yang dirumahkan tersebut diharapkan lebih rendah dibandingkan jumlah PHK di tahun 2023.

"Ya, memang naik, tapi kan kita mudah-mudahan angkanya tidak seperti, lebih tinggi dari angka tahun 2023," tutur Ida.

Lebih lanjut, Menaker mengatakan, pihaknya melakukan mitigasi seperti pembukaan job fair nasional sebelumnya, yang membuka 175 ribu lowongan pekerjaan.

"Makanya kita terus lakukan mitigasi itu. Ini kan belum bisa lihat trennya. Di samping itu tentu lapangan pekerjaan baru kita create. Kemarin kita melaksanakan. Job Fair Nasional itu juga cukup tinggi, lowongan yang tersedia. 178 ribu lapangan pekerjaan yang tersedia," terang Ida.

Sebelumnya, Total pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) nyaris 46 ribu sejak Januari 2024. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi mengatakan data PHK sejak Januari 2024 hingga 26 Agustus mencapai 45.969 orang.

?Jadi memang setiap bulan kami melihat tren mulai dari Januari-Februari, Februari-Maret, Maret-April, kemudian April-Mei, rata-rata sekitar 3.500-4.200,? ungkap Anwar, Kamis (29/8/2024).

JAKARTA - Pertalite dibatasi kini jadi berita yang diperbincangkan dan dikeluhkan banyak pihak, terutama mereka yang berprofesi sebagai ojek online (Ojol). Pembatasan ini rencananya akan diberlakukan oleh Pemerintah pada 1 Oktober mendatang.

Sebelumnya sempat beredar isu tentang penghentian distribusi pertalite untuk sementara, namun pihak Pertamina langsung menegaskan jika penyaluran Pertalite terus dilakukan sesuai penugasan yang diberikan Pemerintah.

Sedangkan untuk rencana pertalite dibatasi ini telah diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru, Bahlil Lahadalia. Meski begitu, nantinya masih ada waktu untuk melakukan sosialisasi.

Dengan adanya aturan pertalite dibatasi ini, Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi nantinya hanya akan dapat dinikmati oleh para rakyat kurang mampu. Sebab kini mulai banyak mobil-mobil yang telah menggunakan BBM subsidi ini.

Untuk BBM subsidi tepat sasaran ini sebenarnya sudah menjadi wacana sejak diciptakannya aplikasi Mypertamina.

Rencananya, setiap orang yang yang hendak menggunakan BBM subsidi harus melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code di aplikasi tersebut, namun sampai saat ini masih belum terealisasi.

Nantinya pembatasan pertalite inilah yang akan disokong dengan aplikasi Mypertamina. Dilansir dari laman resmi Pertamina pada 30 Agustus 2024, jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code saat ini mencapai 3,9 juta.

Target Jumlah Produksi Pertalite 2024

Pertalite dibatasi ini juga kemungkinan besar berkaitan dengan jumlah produksi pertalite di tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah.Sebab jumlah produksi pertalite tahun ini memang sudah melebihi setengah dari kuota yang dialokasikan Pemerintah menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari.

Jumlah kuota pertalite di tahun 2024 yang ditetapkan Pemerintah sebesar 31,6 juta kiloliter. Realisasi sampai pertengahan Agustus sudah mencapai 18,6 juta kiloliter.

Dari jumlah itu dapat disimpulkan jika alokasi pertalite untuk tahun ini telah mencapai 58,86% dari kuota tahun 2024. Jika terus dibiarkan, Pemerintah khawatir jika konsumsi pertalite di tahun 2025 akan melejit hingga angka 33,2 kiloliter.

Terlepas dari itu, Presiden Joko Widodo menyebutkan jika pembatasan BBM subsidi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi polusi udara yang banyak terjadi di kota besar terutama Jakarta. Pertimbangan yang kedua adalah pemerintah ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia selama periode Januari hingga Juli 2024 mencapai 7,75 juta, atau naik 20,75% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Total jumlah kunjungan wisman secara kumulatif hingga Juli 2024 ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2020," jelas Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers hari ini, Senin (2/9/2024).

Pudji menyebutkan, untuk kunjungan wisman pada Juli 2024 mencapai 1,31 juta kunjungan atau naik 16,91% dibandingkan Juli 2023.

Diungkapkannya, pada Juli 2024, kunjungan Wisman terbanyak berasal dari kebangsaan Malaysia, kemudian disusul Australia dan China . Kunjungan Wisman dari Malaysia ini mengalami penurunan sebesar 3,26% secara bulanan, sementara secara tahunan naik 14,68%.

Wisman berkebangsaan Malaysia dan China ini paling banyak masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, sementara Wisman berkebangsaan Australia paling banyak masuk ke Indonesia melalui Bandara Ngurah Rai.

"Dalam hal rata-rata lama tinggal, pada Juli 2024, Wisman termasuk pelintas batas menghabiskan sekitar 8,10 malam di Indonesia," imbuhnya.

Pudji menambahkan, berdasarkan kelompok kebangsaan, wisman yang berasal dari ASEAN memiliki rata-rata lama tinggal paling singkat selama 3,67 malam, sedangkan wisman yang berasal dari Afrika memiliki rata-rata lama tinggal paling lama selama 15,74 malam.

"Sementara itu, dilihat berdasarkan kebangsaan, rata-rata lama tinggal terlama tercatat pada wisman berkebangsaan Yaman selama 35,75 malam, sedangkan Hong Kong memiliki rata-rata lama tinggal paling singkat selama 2,06 malam," tutup Pudji.

JAKARTA - Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) optimistis pertumbuhan sektor konstruksi akan tetap terjaga selama pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 27 November 2024. Ketua Umum BPP Gapensi, Andi Rukman Karumpa mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman panjang dan terbukti berhasil melalui sejumlah tahapan pemilu maupun pilkada dengan baik.

"Dari sejumlah kontestasi politik sebelumnya pun terbukti tidak menghambat laju kinerja konstruksi," ujar Andi di Jakarta, Senin (2/8/2024).

Pria kelahiran Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan itu meyakini pembangunan infrastruktur tetap akan berjalan di masa pilkada serentak. Gapensi, sambung Andi, pun akan terus mendukung upaya pemerintah dalam melanjutkan kerja-kerja di sektor infrastruktur yang berdampak besar bagi perekonomian bangsa, termasuk saat gelaran pilkada serentak.

"Proses pembangunan infrastruktur tidak akan berhenti saat pilkada. Anggota Gapensi berkomitmen untuk mengerjakan dan menyelesaikan sejumlah program pembangunan infrastruktur," ucap pria yang akrab disapa ARN tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Keluarga Massenrempulu (DPP-HIKMA) periode 2021-2026 itu menyampaikan eksistensi sektor konstruksi sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Andi, sektor konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 7,29% pada kuartal II 2024.

Andi yang pernah menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia itu memaparkan tren pertumbuhan sektor konstruksi terjaga dengan baik sejak kuartal II 2023 yang tumbuh 5,23%, kemudian tumbuh sebesar 6,39% pada kuartal III 2023, dan terus menanjak hingga 7,68% di kuartal IV 2023.

"Kami optimistis sektor konstruksi akan terus bertumbuh meski ada pilkada serentak. Kalau kita lihat, masih cukup banyak target proyek pembangunan yang harus diselesaikan hingga akhir tahun ini," ucap pengusaha nasional yang malang melintang di berbagai forum nasional dan internasional tersebut.

Andi juga meyakini para calon kepala daerah punya concern terhadap sektor konstruksi dalam visi dan misinya. Menurut Andi, para calon kepala daerah memandang sektor konstruksi sebagai hal yang krusial dalam merealisasikan janji untuk membangun daerah dan juga meningkatkan pembukaan lapangan kerja.

"Kami dari BPP, DPD, dan DPC Gapensi akan mendukung dan berkolaborasi dalam menyukseskan program-program pembangunan infrastruktur para kepala daerah terpilih nantinya," kata Andi.

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membagikan sekitar 500 merchandise kepada pelanggan di KMP Batumandi yang berlayar dari Merak menuju Bakauheni pada Minggu (1/9). Bagi-bagi merchandise tersebut dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional pada 4 September mendatang.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi ASDP kepada pelanggan kapal ferry yang senantiasa menggunakan jasa penyeberangan ASDP.

"Pada momentum yang baik ini, tim ASDP beserta Chief kapal, Edy Supramono membagikan 100 totebag, 150 keychain, dan 250 tumbler sebagai bentuk upaya kami bisa berada lebih dekat dengan pelanggan setia ASDP. Bagi ASDP, pelanggan adalah sosok yang harus mendapatkan pelayanan prima. Senyuman bahagia pelanggan adalah kebahagiaan bagi kami,? ujar Shelvy dalam keterangan tertulis pada Senin (2/9/2024).

Pembagian merchandise ini merupakan kegiatan pembuka hari pelanggan nasional yang akan diikuti dengan customer gathering di bulan yang sama. Melalui kegiatan ini, ASDP dapat lebih mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan pelanggan sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan.

ASDP juga mengapresiasi rekan-rekan media yang telah membantu sosialisasi berbagai kebijakan dan juga pembelian tiket online melalui Ferizy kepada masyarakat luas.

"Harapannya, relasi baik antara ASDP dan pengguna jasa, juga dengan rekan media yang telah terjalin baik saat ini, dapat terus terjaga hingga ke depannya. Tentu, kami juga akan terus berupaya menghadirkan layanan penyeberangan prima serta memberikan pengalaman perjalanan lintas pulau dengan kapal ferry yang aman, nyaman, dan selamat," lanjut Shelvy.

Selama 51 tahun berdiri, ASDP telah melayani di 36 pelabuhan dan lebih dari 300 lintasan seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan berskala nasional, ASDP juga tidak hanya fokus melayani lintasan antarpulau, tetapi juga melayani lintasan yang berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Menghubungkan antarpulau di Indonesia dan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh moda transportasi lain, ASDP turut serta menghidupkan perekonomian sekitar dan memperlancar arus logistik setempat.

ASDP juga terus memperluas layanan pembelian tiket online untuk pemerataan pelayanan di seluruh wilayah kerja ASDP dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui aplikasi ferizy dan website trip.ferizy.com yang saat ini telah mencapai 2,4 juta pengguna. Dengan demikian, akses pembelian tiket dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pelanggan juga dapat memastikan ketersediaan tiket sebelum tiba di pelabuhan.

Hadir untuk memudahkan pengguna jasa, Ferizy juga memperluas opsi pembayaran dengan menambahkan_virtual account_ Bank Muamalat, GoPay, serta jaringan ritel Indomaret dan Alfamart. Sebelumnya pembayaran juga telah dapat dilakukan dengan berbagai pilihan virtual account, seperti BRI, Mandiri, BNI, BCA, BTN, BTPN, Maybank, Danamon, BSI, Bank bjb, Bank DKI, CIMB Niaga, PermataBank, Pospay, Bank Maspion, Pegadaian, LinkAja, BLU BCA Digital, OVO, Shopee Pay, Finpay, dan Dana.

"Hingga Agustus 2024, total 39 pelabuhan telah menggunakan sistem e-ticketing ini, termasuk wilayah Ternate di Maluku Utara. Upaya ini merupakan wujud nyata ASDP untuk melayani masyarakat Indonesia dan berperan dalam peningkatan ekonomi dan pembangunan daerah," tutup Shelvy.

MERAUKE - PT Bio Inti Agrindo (BIA) sukses menggelar Konsultasi Publik ketiga untuk Program Konservasi Lingkungan dan Pengembangan Masyarakat (ECCDP) di Merauke. Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Suaka Margasatwa Danau Bian (Proyek Bian), yang merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Merauke.

Acara ini diadakan dalam kemitraan strategis dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dan Pemkab Merauke. Konsultasi Publik ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pelestarikan alam kawasan Suaka Margasatwa Danau Bian, serta mendukung pengembangan masyarakat yang berkelanjutan.

Konsultasi ini dihadiri beragam pemangku kepentingan. Termasuk di dalamnya pejabat pemerintah daerah, perwakilan BBKSDA, lembaga lingkungan hidup, LSM lokal, akademisi dari Universitas Musamus dan Universitas Cenderawasih, perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di sekitar, masyarakat lokal, pemasok, pembeli, pengelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), serta jajaran direksi dan staf PT BIA, dengan total 95 peserta.

Pemkab Merauke kembali menegaskan dukungannya terhadap inisiatif ini. ?Kami mewakili Bupati Merauke memberikan apresiasi kepada PT BIA atas kontribusi aktifnya dalam pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut,? kata Asisten 1 Setda Kabupaten Merauke Justina Sianturi dalam siaran pers, Senin (2/9/2024).

Konsultasi Publik ketiga ini menandai langkah maju yang penting dalam mewujudkan komitmen PT BIA terhadap praktik lingkungan yang berkelanjutan dan pengembangan masyarakat di Merauke. Serta memperkuat kemitraan strategis dengan BBKSDA Papua dan Pemkab Merauke.

Presiden Direktur PT BIA, Kim Won Il menekankan kolaborasi ini bertujuan memastikan agar keindahan alam, keanekaragaman hayati, dan budaya di wilayah Merauke dapat dinikmati generasi mendatang. ?Kami juga terus berupaya mendorong kemandirian ekonomi melalui bantuan kepada kampung-kampung di sekitar. Harapan kami adalah agar kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta ini dapat terus terjalin,? ujarnya.

Kepala Bidang Teknis BBKSDA Papua Yulius Palita mengatakan, partisipasi masyarakat kini lebih aktif dalam program konservasi. Bukan lagi hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang terlibat langsung dalam pengelolaan.

JAKARTA - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal mengatakan penetapan tarif KRL berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) akan diterapkan secara bertahap.

Risal mengatakan hal tersebut sekaligus bagian dari sosialisasi kepada masyarakat sekaligus transisi untuk menetapkan tarif baru KRL yang akan naik dalam waktu bersamaan. Tujuannya agar beban public service obligation (PSO) yang ditanggung Pemerintah bisa berkurang dengan menaikan tarif kepada para pelanggan.

"Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," kata Risal dalam keterangan resmi, Senin (2/9/2024).

Lewat proses sosialisasi tersebut, Risal menambahkan pihaknya juga masih terus membuka ruang diskusi untuk menerima berbagai macam masukan baik dari para akademisi maupun masyarakat untuk mereview kebijakan baru tersebut. Harapannya kebijakan baru ini tidak memberatkan para pengguna jasa layanan KRL.

"Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat," lanjutnya.

Meski demikian, Risal menuturkan wacana penetapan tarif KRL berbasis NIK atau penyesuaian tarif ini tidak diterapkan dalam waktu dekat. Meskipun tidak dikabarkan lebih spesifik terkait keterangan waktu kapan hal ini akan diterapkan.

"Kementerian Perhubungan memastikan belum akan ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat. Dalam hal ini, skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan," pungkasnya.