JAKARTA - Neraca perdagangan Indonesia pada September 2024 surplus USD3,26 miliar untuk melanjutkan tren positif selama 53 bulan secara beruntun. Badan Pusat Statistik ( BPS ) melaporkan, angka ini naik USD0,48 miliar dibandingkan bulan sebelumnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, neraca perdagangan Indonesia surplus selama 53 bulan berturut-turut, sejak Mei 2020."Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 53 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Amalia saat konferensi pers, Selasa (15/10/2024).

Meski neraca perdagangan surplus September ini, BPS mencatat bahwa nilainya lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2023 lalu. Surplus neraca perdagangan ditopang oleh komoditas non migas sebesar USD4,62 miliar dengan komoditas yang memberi kontribusi utama di antaranya bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani atau nabati, serta besi dan baja.

Sedangkan komoditas migas Indonesia justru mencatatkan defisit sebesar USD1,36 miliar. Defisit ini disumbang oleh komoditas hasil minyak dan minyak mentah.

Adapun, nilai ekspor September tahun ini mencapai USD22,08 miliar atau turun 5,80%. Sementara impor menyentuh USD18,82 miliar atau turun 8,91% dari Agustus 2024.

Amalia menjelaskan, pada September 2024, perubahan harga komoditas di pasar internasional bervariasi, peningkatan harga bulanan terjadi pada komoditas pertanian, logam mineral, dan logam mulia. Sementara harga komoditas energi mengalami penurunan karena penyusutan harga minyak mentah.

?Pada September 2024, PMA manufaktur di beberapa negara mitra dagang utama menunjukan kelemahan. Sementara itu di India PMA masih berada di zona ekspansif,? paparnya.

JAKARTA - Nilai kekayaan Sri Mulyani menjadi ulasan menarik untuk diketahui, setelah namanya santer dikabarkan bakal mengisi posisi Menteri Keuangan di pemerintahan baru Prabowo-Gibran .Sinyal tersebut menguat setelah Sri Mulyani menyambangi kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Pada keterangannya, ia bahkan sudah menyebut telah diminta kembali untuk menjadi Menteri Keuangan oleh Prabowo.

Posisi Menteri Keuangan rasanya cukup melekat untuk sosok Sri Mulyani. Jabatan itu telah ditempatinya pada era dua presiden RI berbeda, yakni Presiden SBY (2005-2010) dan Presiden Jokowi (2016-sekarang). Pengalaman itu mungkin menjadi salah satu alasan Prabowo memintanya sekali lagi untuk menjadi Menteri Keuangan.

Kekayaan Sri Mulyani

Sebagaimana pejabat negara lain, Sri Mulyani juga punya kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya. Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), bendahara kelahiran Lampung itu terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 15 Maret 2024 untuk Periodik 2023.

Berdasarkan laporan itu, harta kekayaan Sri Mulyani tercatat mencapai Rp79.841.692.348 atau sekitar Rp79,8 miliar. Nilai tersebut terbagi atas berbagai komponen berbeda. Berikut rinciannya:

A. Tanah dan Bangunan: Rp48.985.882.232

1. Tanah dan Bangunan Seluas 922 M2/400 M2 di Kab / Kota Tangerang Selatan, Hasil Sendiri Rp. 9.380.428.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 136 M2/89 M2 di Kab / Kota ---, Hasil Sendiri Rp. 1.522.030.400

3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 M2/200 M2 di Kab / Kota Tangerang, Hasil Sendiri Rp. 2.034.800.000

4. Bangunan Seluas 91 M2 di Kab / Kota Jakarta Pusat , Hasil Sendiri Rp. 1.526.100.000

5. Bangunan Seluas 27 M2 di Kab / Kota Jakarta Pusat , Hasil Sendiri Rp. 559.570.000

6. Bangunan Seluas 27 M2 di Kab / Kota Jakarta Pusat , Hasil Sendiri Rp. 559.570.000

7. Bangunan Seluas 142.4 M2 di Kab / Kota Jakarta Selatan , Hasil Sendiri Rp. 4.540.656.200

8. Tanah dan Bangunan Seluas 414.16 M2/414 M2 di Negara ---, Hasil Sendiri Rp. 20.589.230.832

9. Tanah dan Bangunan Seluas 257 M2/170 M2 di Kab / Kota Tangerang , Warisan Rp. 1.045.887.200

10. Tanah dan Bangunan Seluas 301 M2/210 M2 di Kab / Kota Tangerang , Warisan Rp. 1.224.949.600

11. Tanah dan Bangunan Seluas 201 M2/295 M2 di Kab / Kota Jakarta Selatan , Hasil Sendiri Rp. 6.002.660.000

B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp204.818.000

1. Motor, Honda Rebel Cmx500 Tahun 2019, Hasil Sendiri Rp. 145.000.000
2. Motor, Honda Scoopy Tahun 2022, Hasil Sendiri Rp.22.732.000
3. Motor, Honda Pcx Tahun 2022, Hasil Sendiri Rp.37.086.000

C. Harta Bergerak Lainnya: Rp446.520.000

D. Surat Berharga: Rp24.280.729.197

E. Kas dan Setara Kas: Rp15.455.386.047

F. Utang: Rp9.531.643.128

G. Total Harta Kekayaan: Rp79.841.692.348 (Rp79,8 miliar)

JAKARTA - Mampukah ekonomi Iran bertahan di tengah eskalasi ketegangan baru-baru ini dengan Israel . Bahkan sebelum konflik bersenjata, Iran berjuang dengan lonjakan inflasi, meningkatnya angka pengangguran dan keruntuhan mata uang.

Eskalasi antara Iran dan Israel terus memanas, terutama setelah Teheran menembakkan 180 rudal ke Israel pada 1 Oktober, membuat harga minyak global melonjak sekitar 5% atau terbesar dalam setahun.

Minyak mentah Brent naik lagi keesokan harinya untuk diperdagangkan di atas USD75 per barel, setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan melakukan aksi balasan. Jika konflik tersebut menjadi berkepanjangan, maka dikhawatirkan bakal mengganggu pasokan minyak dunia.

Eskalasi besar oleh Iran juga berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik, penyedia data Capital Economics menulis dalam sebuah catatan kepada investor pada hari serangan, bahwa dampak pada harga minyak bakal berlangsung lama untuk menjadi "saluran utama transmisi ke ekonomi global."

"Iran menyumbang sekitar 4% dari produksi minyak global, tetapi pertimbangan penting adalah apakah Arab Saudi meningkatkan produksi jika pasokan Iran terganggu," tulis Capital Economics dilansir DW.

Kenaikan harga minyak sebesar 5% menambah sekitar 0,1% pada inflasi utama di negara-negara maju.

Analis dan pelaku pasar lainnya mengatakan, pasar belum sepenuhnya memperhitungkan risiko serangan terhadap fasilitas minyak Iran, atau gagasan bahwa Teheran mungkin mencoba memblokir Selat Hormuz ? sesuatu yang diancam berkali-kali tanpa tidak benar-benar terjadi. Jalur di muara Teluk Persia itu menangani hampir 30% perdagangan minyak dunia.

Kepala ekonom di pemasok komoditas Trafigura Group, Saad Rahim mengatakan, bahwa tidak ada yang tahu seberapa jauh konflik ini bisa menyebar. "Apa reaksi dari Israel, apa reaksi balasan dari Iran, apakah pemain lain mulai terlibat?" tanyanya dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg TV.

Minyak Bikin Ekonomi Iran Tetap Bertahan

Ekspor minyak merupakan sumber pendapatan penting bagi Iran. Terlepas dari sanksi Amerika terhadap industri minyak negara itu, Iran terus menjual minyak ke luar negeri, terutama ke China.

Pada bulan Maret, Menteri Perminyakan Iran Javad Owji mengatakan ekspor minyak telah "menghasilkan lebih dari USD35 miliar" pada tahun 2023. Financial Times mengutipnya, Ia mengatakan bahwa sementara musuh Iran ingin menghentikan ekspornya, "hari ini, kami dapat mengekspor minyak ke mana pun kami mau, dan dengan diskon minimal."

Dari Januari hingga Mei 2024, analis sektor energi Vortexa melaporkan peningkatan lebih lanjut, memperkirakan bahwa Iran rata-rata menjual 1,56 juta barel per hari.

"Peningkatan produksi minyak mentah, permintaan yang lebih tinggi dari China dan peningkatan bersih dalam ukuran armada gelapnya telah membantu memfasilitasi peningkatan ekspornya," tulis Vortexa dalam laporan Juni.

Istilah "armada gelap" atau "armada bayangan" mengacu pada kapal terselubung yang menyelundupkan minyak, sehingga menghindari sanksi. Menurut organisasi nirlaba United Against Nuclear Iran yang berbasis di AS, armada bayangan Iran terdiri dari setidaknya 383 kapal tanker.

Menurut stasiun TV Iran International yang berbasis di London, pemerintah menjual minyaknya dengan diskon 20% dari harga pasar global, sebagai kompensasi atas risiko yang dihadapi pembeli karena sanksi.

"Kilang China menjadi pembeli utama pengiriman minyak ilegal Iran yang dicampur perantara dengan kargo dari negara lain dan dibongkar di China sebagai impor dari Singapura dan sumber lainnya," ungkap outlet oposisi Iran melaporkan baru-baru ini.

Inflasi dan Mata Uang Membebani Ekonomi

Sanksi tidak hanya menargetkan industri minyak Iran, tetapi juga berdampak pada kemampuan negara itu untuk melakukan transaksi keuangan internasional. Hal ini menyebabkan penurunan tajam dalam mata uang nasional, rial.

Saat ini, orang Iran membayar sekitar 580.000 rial di pasar gelap untuk satu dolar AS. Setelah penandatanganan kesepakatan nuklir pada tahun 2015, satu dolar bernilai 32.000 rial.

Meskipun pendapatan minyak cenderung stabil dalam beberapa tahun terakhir, Iran jauh dari kekuatan ekonomi. Populasinya sekitar 88 juta atau hampir 10 kali lipat dari musuh bebuyutannya, Israel.

Namun pada tahun 2023, output ekonomi Iran yakni USD403 miliar, secara signifikan lebih rendah dari Israel sebesar USD509 miliar.

Perbedaan ini menjadi lebih mencolok ketika membandingkan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam setahun. Tahun lalu, PDB per kapita Iran adalah USD4.663, sednagkan Israel mencapai USD52.219, menurut Dana Moneter Internasional (IMF).

JAKARTA - Ekonomi Israel bakal menanggung beban perang terpanjang dan termahal sepanjang sejarah negara Yahudi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich pada akhir September 2024, lalu setelah serangan udara Israel menewaskan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah di ibu kota Lebanon, Beirut.

Serangan itu memicu kekhawatiran bahwa ketegangan dengan kelompok militan itu akan berubah menjadi konflik besar. Terbukti kini perang tersebut meluas menjadi konflik antara Israel dan Iran , setelah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober.

Israel berbalik melancarkan berbagai aksi balasan, mulai dari serangan darat terhadap Hizbullah di Lebanon, hingga serangan udara di Gaza dan Beirut. Bahkan Israel mengancam melakukan aksi pembalasan atas serangan rudal balistik Iran awal pekan ini. Ketika konflik meluas ke wilayah lain, biaya ekonomi juga akan meningkat

"Ekonomi Israel menanggung beban perang terpanjang dan termahal dalam sejarah negara itu," kata Smotrich pada 28 September, lalu.

Meski begitu Ia optimistis ekonomi Israel masih kuat untuk tetap bertahan dan masih menarik untuk menggaet investasi. Sementara itu ekonomi Israel diproyeksi bisa jatuh semakin dalam, menurut proyeksi terburuk yang disampaikan oleh Institut Studi Keamanan Nasional di Universitas Tel Aviv.

Sebelum serangan 7 Oktober dan perang Israel-Hamas selanjutnya, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa ekonomi Israel akan tumbuh sebesar 3,4% di tahun 2024. Saat ini proyeksi ekonom berkisar antara 1% hingga 1,9%. Pertumbuhan tahun depan juga diperkirakan akan lebih lemah dari proyeksi sebelumnya.

Kerusakan Ekonomi Israel Jangka Panjang

Bank of Israel memperkirakan pada bulan Mei, bahwa biaya yang ditimbulkan oleh perang bakal mencapai USD66 miliar hingga akhir tahun depan. Angka tersebut termasuk pengeluaran militer dan biaya sipil, seperti untuk perumahan bagi ribuan orang Israel yang terpaksa meninggalkan rumah mereka di bagian utara dan selatan. Semua itu setara dengan sekitar 12% dari PDB Israel.

Biaya itu tampaknya akan terus membengkak karena pertempuran Iran dan proksinya bakal semakin sengit, termasuk Hizbullah di Lebanon. Kondisi ini membuat warga Israel menunda kembali ke rumah mereka di bagian utara negara tersebut.

Israel meluncurkan serangan darat ke Lebanon selatan yang menargetkan Hizbullah pada 30 September, kemarin.

Flug, mantan gubernur Bank of Israel dan sekarang wakil presiden penelitian di Institut Demokrasi Israel, mengatakan ada risiko memangkas investasi. "Itu akan mengurangi potensi pertumbuhan (ekonomi) ke depan," katanya.

Para peneliti di Institute for National Security Studies juga memprediksi suramnya ekonomi Israel.

Bahkan penarikan dari Gaza dan ketenangan di perbatasan dengan Lebanon akan membuat ekonomi Israel dalam posisi yang lebih lemah daripada sebelum perang, kata para analis dalam sebuah laporan pada bulan Agustus. "Israel diperkirakan akan menderita kerusakan ekonomi jangka panjang terlepas dari hasilnya," tulis mereka.

Pada akhir Agustus ? sebulan sebelum Israel melakukan serangan di ibu kota Lebanon dan serangan darat terhadap Hizbullah ? Institut Studi Keamanan Nasional memperkirakan bahwa hanya satu bulan "perang intensitas tinggi" di Lebanon melawan kelompok militan, dengan "serangan intensif" yang merusak infrastruktur Israel, dapat menyebabkan defisit anggaran Israel melonjak menjadi 15% dan PDB-nya berkontraksi hingga 10% tahun ini.

Sektor lain dari ekonomi Israel, yangan mengalami tekanan adalah sektor pertanian. Meski beban yang ditanggung tidak lebih besar dari sektor teknologi, sektor pertanian dan konstruksi menghadapi berbagai persoalan.

Salah satunya yakni mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh warga Palestina yang izin kerjanya telah ditangguhkan sejak Oktober tahun lalu, mendorong lonjakan harga sayuran segar dan menyebabkan penurunan tajam dalam pembangunan rumah.

Pariwisata juga mengalami gejolak, dengan merosotnya kunjungan wisatawan. Kementerian pariwisata Israel memperkirakan bahwa penurunan wisatawan asing telah diterjemahkan menjadi hilangnya pendapatan USD4,9 miliar sejak dimulainya perang.

The Norman, sebuah hotel butik di Tel Aviv, harus memberhentikan beberapa staf dan memangkas tarif hotel hingga 25%, sebagian karena beberapa fasilitasnya dipaksa tutup untuk menghemat biaya.

Tingkat hunian juga turun drastis, dari sebelumnya di atas 80% sebelum perang menjadi di bawah 50% saat ini, menurut manajer umum hotel Yaron Liberman seperti dilansir CNN.

Pebisnis Israel Goyah

Menurut perusahaan survei bisnis CofaceBDI, sekitar 60.000 perusahaan Israel akan tutup tahun ini karena kekurangan tenaga kerja, gangguan logistik, dan sentimen bisnis yang lemah. Pada gilirannya rencana investasi harus ditunda.

Pada saat yang sama, kedatangan wisatawan terus berada di bawah level pra-Oktober. Sementara itu perang telah memicu kenaikan tajam pengeluaran pemerintah.

Analis Timur Tengah di Oxford Economics, Elliot Garside mengatakan, pengeluaran militer meningkat 93% dalam tiga bulan terakhir di 2023, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022.

"Pada tahun 2024, data bulanan menunjukkan pengeluaran militer akan meningkat sekitar dua kali lipat dari tahun sebelumnya," kata Garside.

Sebagian besar kenaikan itu akan digunakan untuk upah cadangan, artileri, dan pencegat untuk sistem pertahanan Iron Dome Israel. Garside mengatakan, kepada Al Jazeera bahwa pengeluaran ini "sebagian besar dibiayai oleh penerbitan utang domestik".

Israel juga telah menerima dana tambahan dari Amerika Serikat sekitar USD14,5 miliar pada tahun ini, meningkat USD3 miliar untuk bantuan tahunan yang diberikan AS kepada Israel.

Tanpa adanya perang regional skala penuh, Oxford Economics mengantisipasi bahwa pertumbuhan ekonomi Israel akan melambat 1,5% tahun ini. Pertumbuhan yang lemah dan defisit yang meningkat akan memberi tekanan lebih lanjut pada profil utang Israel, yang kemungkinan akan meningkatkan biaya pinjaman dan melunakkan kepercayaan investor.

JAKARTA - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menegaskan, penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) menjadi 12 persen akan diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Dwi menyebut kenaikan PPN merupakan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Dapat kami sampaikan bahwa penyesuaian tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP," kata Dwi saat dikonfirmasi, Senin (14/10/2024).

Dwi juga tak menampik jika ketentuan PPN menjadi 12 persen ini akan berlaku mengikuti kebijakan pemerintah Presiden Terpilih Prabowo Subianto. "Namun demikian, penyesuaian tarif PPN tersebut akan mengikuti kebijakan pemerintah baru," imbuh Dwi.

Sebelumnya, DJP menegaskan bahwa penyesuaian tarif PPN bukan ditetapkan saat ini, melainkan sudah ditetapkan saat UU HPP disahkan oleh DPR pada 29 Oktober 2021.

Adapun yang menjadi dasar penetapan tarif PPN adalah ketentuan dalam Bab IV pasal 7 UU HPP yang berbunyi, Tarif PPN yaitu sebesar 11 persenyang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

JAKARTA - Presiden terpilih, Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke Kertanegara, yang diyakini sebagai calon menteri dalam pemerintahan selanjutnya. Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) sekaligus Pengamat Pasar Modal Budi Frensidy mengharapkan, agar jajaran kabinet baru nanti dapat diisi oleh profesional.

?Kabinet jangan kegemukan, sedapat mungkin merekrut lebih banyak profesional yang tidak terafiliasi dengan partai politik,? kata Budi Frensidy di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Khusus untuk menteri ekonomi , Budi mengharapkan dapat diisi oleh kalangan profesional. ?Untuk menkeu (menteri keuangan), pertahankan tradisi yaitu dijabat oleh profesional, dan bukan orang parpol,? tegasnya.

Di tengah tantangan global yang menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, kebijakan pemerintahan Prabowo diharapkan dapat mewujudkan iklim investasi yang berkelanjutan.

Pelaku pasar modal melihat adanya peluang besar untuk berpartisipasi dalam investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

Senior Invesment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta menyebut pelaku pasar modal sepenuhnya menyoroti stabilitas ekonomi dalam negeri, yang selalu menjadi pekerjaan rumah pemerintahan.

Bagi Nafan, kabinet Prabowo perlu menjamin hal tersebut sehingga memberi rasa aman bagi investor. ?Saya harap pemerintahan baru bisa menjamin investor pasar modal RI untuk merasa nyaman untuk berinvestasi di tanah air,? ujarnya kepada iNews, Senin (10/4).

Baik profesional dari kalangan akademisi, maupun profesional partai politik, Nafan menitikberatkan adanya sinergi dalam mewujudkan kebijakan pro-lingkungan, dan pro-pertumbuhan.

Inisiatif pemerintah dalam memacu pertumbuhan dan lingkungan diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi, tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap kelestarian alam.

?Yang paling penting adalah sinergi dalam mewujudkan kebijakan pro-growth, pro-jobs, dan pro-environment. Pertumbuhan yang sustain tentu akan berdampak pada kinerja IHSG, semoga bisa all time high lagi,? ungkapnya.

MOSKOW - Mayoritas menteri keuangan dan kepala bank sentral dari kelompok negara-negara BRICS tidak menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Moskow pada hari Jumat (11/10), kemarin menjelang KTT BRICS akhir bulan ini. Sebagai gantinya para petinggi ekonomi BRICS mengirimkan lebih banyak pejabat junior sebagai gantinya, berdasar dokumen resmi.

Menteri keuangan dari Mesir dan Uni Emirat Arab (UEA) serta kepala bank sentral Iran terpantau tetap hadir ketika Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov mengajak membuat alternatif sistem keuangan global yang didominasi Barat.

Akan tetapi menteri keuangan dan kepala bank dari China, India dan Afrika Selatan menjauh dari pertemuan Moskow, sebaliknya mereka mengirim deputi atau pejabat yang lebih junior sebagai gantinya. Situasi tersebut sehari setelah ajudan Kremlin, Yuri Ushakov menuduh Barat menekan negara-negara untuk tidak menghadiri KTT BRICS.

Sebagai informasi BRICS pada awal berdirinya hanya berisikan Brasil, Rusia, India, dan China. Namun kini BRICS sudah jauh berkembang, mencakup di dalamnya ada Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, UEA, dan Arab Saudi.

Pertemuan para pejabat keuangan di Moskow merupakan jadwal rutin menjelang pertemuan G20, dimana KTT didahului oleh pertemuan pejabat tinggi ekonomi. Ajang tersebut dipakai untuk menguraikan proposal yang akan ditinjau oleh para pemimpin di KTT, mendatang.

Rusia, yang dijatuhi sanksi keras oleh Barat atas perangnya di Ukraina dan terputus dari pasar modal internasional, mencoba merayu mitra BRICS dengan inisiatif seperti penciptaan sistem pembayaran internasional BRICS Bridge.

"Menciptakan inisiatif pembayaran lintas batas adalah tugas utama kami," kata Siluanov kepada para pejabat.

Rusia juga mendorong pembentukan pusat kliring BRICS, lembaga pemeringkat, perusahaan reasuransi, dan bursa komoditas. Tak berhenti sampai disitu, Siluanov juga mengusulkan dibentuknya platform investasi bersama berdasarkan Bank Pembangunan Baru grup, satu-satunya lembaga keuangan yang berfungsi.

Platform ini akan menggunakan bentuk transaksi digital baru, katanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Transaksi Rusia Tersendat

Rusia baru-baru ini mengalami penundaan transaksi internasional dengan mitra dagangnya, termasuk negara-negara anggota BRICS, karena bank-bank di negara-negara ini takut terkena sanksi dari regulator Barat.

Masalah pembayaran telah memaksa perusahaan Rusia untuk menggunakan kesepakatan barter dan cryptocurrency untuk memfasilitasi pembayaran.

Saat pertemuan di Moskow, China diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Liao Min dan Wakil Gubernur Bank Sentral Changneng Xuan, sedangkan India oleh Sekretaris Kementerian Keuangan, Ajay Seth.

KTT BRICS dijadwalkan bakal berlangsung pada 22-24 Oktober di Kazan, ibu kota wilayah Tatarstan Rusia.

Pembantu kebijakan luar negeri Presiden Vladimir Putin, Yuri Ushakov mengatakan, sembilan dari 10 negara BRICS akan mengirim pemimpin mereka, meskipun Arab Saudi akan mengirim menteri luar negerinya, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Delegasi Saudi tidak hadir dalam pertemuan hari Jumat.

JAKARTA - Rusia mengusulkan perubahan pada pembayaran lintas batas yang dilakukan di antara negara-negara BRICS yang bertujuan untuk menghindari sistem keuangan global, karena negara yang dikenai sanksi berat ini berusaha untuk melindungi ekonominya sendiri.

Alternatif-alternatif tersebut termasuk mengembangkan jaringan bank-bank komersil yang dapat melakukan transaksi-transaksi semacam itu dalam mata uang lokal dan juga membangun hubungan langsung antara bank-bank sentral, menurut sebuah laporan yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan Rusia, Bank of Russia, dan konsultan yang berbasis di Moskow, Yakov & Partners.

"Sistem multicurrency ini perlu memagari para pesertanya dari tekanan eksternal seperti sanksi ekstrateritorial," kata laporan tersebut dilansir dari Bloomberg, Senin (14/10/2024).


Laporan tersebut juga menyatakan bahwa kepentingan AS tidak selalu selaras dengan kepentingan peserta lain dari jaringan keuangan global. Rencana ini juga mencakup pembentukan pusat-pusat perdagangan bersama untuk komoditas seperti minyak, gas alam, biji-bijian, dan emas.

AS dan sekutunya telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022. Mereka membekukan aset luar negeri Rusia dan mengeluarkan pemberi pinjaman utama Rusia dari sistem pesan keuangan SWIFT. Sebagai tanggapan, Rusia berusaha mengurangi ketergantungannya pada dolar.

Namun, negara-negara BRICS lain yang tidak menghadapi komplikasi yang sama dari sanksi terus memprioritaskan akses ke sistem keuangan berbasis dolar. Secara global, 58% pembayaran internasional tidak termasuk, yang berada di kawasan euro, melibatkan dolar. Sementara, dolar digunakan dalam 54% faktur perdagangan luar negeri pada 2022, menurut Brookings Institution.

Laporan ini diterbitkan ketika Putin bersiap untuk menjadi tuan rumah bagi para pemimpin untuk pertemuan tahunan BRICS, di Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober. Kelompok BRICS sekarang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan diperluas pada bulan Januari dengan menyertakan Iran, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Mesir.

Di antara proposal yang diajukan, Rusia menyodorkan penggunaan teknologi buku besar terdistribusi (DLT) atau platform multinasional baru untuk memungkinkan penyelesaian dengan token. Adapun keuntungan utama dari penggunaan model penyelesaian DLT adalah penghapusan risiko kredit yang menyertai pengaturan perbankan konvensional, kata laporan itu.

"DLT juga dapat mengurangi waktu pemrosesan dan biaya karena entitas koresponden dan pemeriksaan kepatuhan tidak akan ada, sehingga dapat menghemat negara-negara BRICS sebanyak USD15 miliar per tahun jika setengah dari semua transfer lintas batas menggunakan transaksi semacam itu," kata para penulis laporan tersebut.

JAKARTA - Sebanyak 26 negara termiskin di dunia, yang merupakan rumah bagi 40% dari jumlah penduduk yang paling banyak dilanda kemiskinan, memiliki lebih banyak utang dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya sejak 2006 dan semakin rentan terhadap bencana alam dan goncangan-goncangan lainnya, demikian sebuah laporan terbaru dari Bank Dunia, Minggu (13/10).

Laporan tersebut menemukan bahwa negara-negara ini rata-rata lebih miskin saat ini dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19, bahkan ketika seluruh dunia sebagian besar telah pulih dari Covid-19 dan melanjutkan lintasan pertumbuhannya.

Dirilis seminggu sebelum pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington, laporan ini menegaskan kemunduran besar dalam upaya memberantas kemiskinan ekstrem dan menggarisbawahi upaya Bank Dunia tahun ini untuk menggalang dana sebesar USD100 miliar untuk mengisi kembali dana pembiayaan bagi negara-negara termiskin di dunia, International Development Association (IDA).

Adapun 26 negara termiskin yang diteliti, yang memiliki pendapatan per kapita tahunan kurang dari USD1.145, semakin bergantung pada hibah IDA dan utang dengan suku bunga mendekati nol, karena sebagian besar pembiayaan pasar telah mengering, demikian kata Bank Dunia.

Rasio utang terhadap PDB rata-rata 72% berada pada titik tertinggi dalam 18 tahun terakhir, dan separuh dari kelompok ini berada dalam kesulitan utang atau berisiko tinggi. Sebagian besar negara-negara dalam penelitian ini berada di sub-Sahara Afrika, dari Ethiopia sampai Chad dan Kongo, namun daftar ini juga mencakup Afghanistan dan Yaman.

Dua pertiga dari 26 negara termiskin berada dalam konflik bersenjata, atau mengalami kesulitan menjaga ketertiban karena kerapuhan institusional dan sosial, yang menghambat investasi asing, dan hampir semua komoditas ekspor, membuat mereka sering mengalami siklus boom dan bust, demikian laporan tersebut mengatakan.

"Pada saat sebagian besar dunia mundur dari negara-negara termiskin, IDA telah menjadi penyelamat mereka," ujar Kepala Ekonom Bank Dunia, Indermit Gill dalam sebuah pernyataan, dikutip dari The Edge Malaysia, Senin (14/10/2024).

"Selama lima tahun terakhir, IDA telah mengucurkan sebagian besar sumber daya keuangannya ke dalam 26 negara berpenghasilan rendah membuat mereka tetap bertahan melewati kemunduran bersejarah yang mereka alami."

IDA biasanya diisi ulang setiap tiga tahun dengan kontribusi dari negara-negara pemegang saham Bank Dunia. IDA berhasil mengumpulkan rekor USD93 miliar pada 2021 dan Presiden Bank Dunia, Ajay Banga menargetkan untuk melampaui rekor tersebut dengan lebih dari USD100 miliar dalam bentuk janji pada tanggal 6 Desember.

Bencana alam juga telah menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara-negara ini selama dekade terakhir. Antara tahun 2011 dan 2023, bencana alam dikaitkan dengan kerugian tahunan rata-rata sebesar 2% dari PDB, lima kali lipat dari rata-rata di antara negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, yang menunjukkan perlunya investasi yang jauh lebih tinggi.

Laporan ini juga merekomendasikan agar negara-negara ini, yang memiliki sektor informal yang besar yang beroperasi di luar sistem pajak mereka, melakukan lebih banyak hal untuk membantu diri mereka sendiri. Hal ini termasuk meningkatkan pengumpulan pajak dengan menyederhanakan pendaftaran wajib pajak dan administrasi perpajakan, serta meningkatkan efisiensi belanja publik.

JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2024 dilaporkan tumbuh sebesar 7,3% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Juli 2024. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) per Agustus 2024 mencapai USD425,1 miliar atau setara Rp6.597 triliun (Kurs Rp15.520/USD).

"Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta. Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah ," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

Menurut Ramdan, ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2024 sebesar USD200,4 miliar, atau mencatat tumbuh 4,6% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% yoy.

Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9% dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9%); Jasa Pendidikan (16,8%); Konstruksi (13,6%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,4%).

Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah. ULN swasta mencatat kontraksi pertumbuhan.

Pada Agustus 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD197,8 miliar, atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,3 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5 yoy.

Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5 persen terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadata dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Oktober 2024 pada situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan.

JAKARTA - Aliansi BRICS telah menerima pendaftaran keanggotaan dari negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur. Kini, untuk pertama kalinya, BRICS secara resmi menerima pendaftaran dari negara berkembang tetangga Amerika Serikat ( AS ).

Sekitar 48 negara kini telah mendaftar untuk bergabung dengan BRICS sebelum pertemuan puncak akhir Oktober 2024. Sebanyak 27 negara telah mendaftar secara resmi untuk bergabung dengan aliansi tersebut, dan 21 negara telah secara informal menyatakan minat mereka untuk menjadi anggota BRICS.

Salah satu negara yang secara resmi mendaftar untuk menjadi anggota BRICS pada Oktober 2024 setelah pertemuan puncak yang akan datang adalah tetangga Amerika, Kuba. Duta Besar Rusia untuk Kuba Viktor Coronelli mengonfirmasi bahwa negara Amerika Utara tersebut telah mendaftar untuk bergabung dengan aliansi tersebut.

"Kuba telah menunjukkan minat untuk bergabung dengan asosiasi BRICS," tegas Coronelli. "Selain itu, mereka telah mengajukan permohonan resmi ke pihak Rusia untuk status mitra, karena Rusia menjadi ketua BRICS tahun ini. Kuba berminat dan permohonan terkait telah diformalkan," katanya seperti dilansir Watcher Guru, Minggu (13/10/2024).

Terkait pendaftaran tersebut, selanjutnya terserah kepada negara-negara anggota lainnya untuk memutuskan apakah Kuba akan diberi keanggotaan BRICS atau tidak. Keanggotaan BRICS merupakan keputusan berdasarkan konsensus dan semua negara anggota harus setuju untuk dilantik.

Coronelli mengungkapkan bahwa blok tersebut telah mengirim Presiden Kuba Miguel D�az-Canel untuk menghadiri KTT 2024. "Presiden Kuba mendapat undangan, kami berharap dia akan mengunjungi Kazan pada 22-24 Oktober. Menurut pendapat kami, mereka tertarik pada hampir semua bidang kegiatan BRICS dan kami harus menunggu keputusan pemberian status kemitraan untuk melihat apakah mereka akan berpartisipasi lebih atau kurang aktif," pungkasnya.

JAKARTA - Negara-negara BRICS tengah membahas pembentukan lembaga pemeringkat untuk memfasilitasi proses investasi dalam kelompok tersebut. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov dalam kesimpulan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS yang kedua.

"Lembaga pemeringkat, sayangnya, juga merupakan bagian dari infrastruktur Barat dan mereka juga rentan terhadap politisasi. Oleh karena itu, (lembaga pemeringkat bersama) diperlukan agar perusahaan-perusahaan kita dapat melakukan investasi di dalam negara-negara BRICS, agar penerbit sekuritas kita menerima peringkat tertentu tidak hanya dari lembaga pemeringkat Barat tetapi juga dari lembaga-lembaga yang bekerja di BRICS," paparnya, seperti dikuti dari agensi berita TASS, Minggu (13/10/2024).

Siluanov menambahkan, Rusia tetap menjadi peminjam dan investor di pasar internasional bahkan setelah sanksi Barat, dan tertarik pada munculnya lembaga-lembaga baru. "Saat ini Federasi Rusia tidak menggunakan lembaga pemeringkat Barat. Meskipun demikian, kami adalah peminjam dan investor," tegasnya.

Pembentukan lembaga keuangan sendiri, di luar politik, kata dia, sangat menarik bagi Rusia. "Investasi, pinjaman - semuanya sedang dilaksanakan. Kami perlu bekerja di dalam BRICS agar pinjaman ini menerima investasi yang tepat, peringkat yang relevan, status, dan keandalan," tambahnya.

Sebelumnya, Siluanov juga mengemukakan pentingnya bagi BRICS dan mitranya untuk menciptakan alternatif bagi Dana Moneter Internasional (IMF) guna melawan tekanan politik dari negara-negara Barat. Siluanov mengatakan, sistem keuangan global saat ini terlalu dikendalikan oleh negara-negara Barat.

BRICS yang mewakili 37% ekonomi global, tegas dia, perlu menciptakan alternatif dari kondisi itu. "IMF dan Bank Dunia tidak bekerja untuk kepentingan negara-negara BRICS," kata dia. "Penting untuk membentuk kondisi baru atau bahkan lembaga baru, yang mirip dengan lembaga Bretton Woods, tetapi dalam kerangka komunitas kita, dalam kerangka BRICS," tandasnya.