JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memperkirakan pertumbuhan ekonomi global dua tahun mendatang atau periode 2025-2026 masih akan melambat. Proyeksinya makro ekonomi dunia berada di level 2,7 persen.

Pernyataan ini dilontarkan pria yang akrab disapa Tommy itu dalam gelaran Islamic Public Finance Role and Optimization, di Jakarta, Kamis (3/10/2024). Menurutnya, ketidakpastian situasi ekonomi global akan berlanjut dari 2024, 2025, dan 2026.

"Izinkan saya memulai dengan menyampaikan sorotan singkat mengenai situasi ekonomi global. Perkembangan ekonomi global 2024-2025 tetap tidak pasti dan menentu, dengan perkembangan lambat. Pertumbuhan ekonomi global tetap pada 2,6 persen di tahun 2024, sebelum kemudian naik 2,7 persen di tahun 2025-2026," ujarnya.

Di sisi lain, ekonomi yang tumbuh diperkirakan cukup melambat dibandingkan dengan tahun 2023. Selain ketidakpastian situasi global dunia, saat ini juga terjadi dalamnya fragmentasi ekonomi dengan banyak konsekuensi negatif yang berdampak pada stabilisasi rantai pasok dan juga perdagangan ekonomi global.

"Dan ini merupakan situasi yang mengkhawatirkan dan bisa menjadi hal yang mengundurkan progres yang seharusnya kita dapatkan," paparnya.

Menurutnya, paradigma ekonomi islam dapat memberikan wawasan dan solusi yang sangat bermanfaat untuk tantangan-tantangan tersebut. Soal ini, Thomas belum merinci lebih jauh lagi.

"Forum ini akan mendiskusikan salah satu dimensi paling penting dalam ekonomi islam yaitu islamic public finance, seperti yang disampaikan dalam tema utama konferensi kita," beber dia.

?Topik ini sangat relevan dan menarik memperimbangan tidak hanya berkembangannya komunitas muslim dan juga negara muslim di komunitas dunia, tapi juga tantangan yang dihadapi," jelas Thomas.

JAKARTA - Blok BRICS dilaporkan telah memilih emas untuk mendukung sistem pembayaran, yang semakin menantang supremasi dolar Amerika Serikat (AS). Selama beberapa tahun terakhir, blok ekonomi ini telah menimbun emas. Sekarang, tampaknya mereka akan sangat bergantung pada emas karena mereka berpaling dari dolar AS.

Selama setahun terakhir, aliansi BRICS telah dengan tegas menganut pendekatan dedolarisasi yang konsisten. Melalui pertumbuhannya, blok ini berusaha mengurangi ketergantungan internasional pada Barat.

Seiring dengan upaya mereka untuk mendapatkan peran, yang lebih besar dalam ekonomi global, mereka bisa jadi akan memperkenalkan mata uang baru yang menyaingi dominasi dolar AS di dunia modern.

Blok BRICS akan memulai debut pengembangan yang mengubah permainan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 2024 di Kazan, Rusia. Ada pembicaraan bahwa mereka akan meluncurkan sistem pembayaran berbasis blockchain. Namun, ada juga kabar bahwa mata uang perdagangan asli juga dapat memulai debutnya di acara tersebut.

Bagaimanapun juga, BRICS telah memilih emas untuk mendukung sistem pembayarannya yang sedang berkembang untuk menantang dolar AS. Sebuah laporan baru menunjukkan bahwa logam ini akan menjadi aspek penting dari platform pembayaran, dengan porsi 40% dari unit akun umum dan 60% lainnya akan terdiri dari berbagai mata uang BRICS.

Kepala satuan tugas Dewan Bisnis BRICS untuk Layanan Keuangan, Audrey Mikhailishin, baru-baru ini mendiskusikan integrasi tersebut. Mereka mencatat emas sebagai instrumen yang nyaman dan universal. Selain itu, mereka mendiskusikan bagaimana logam ini dapat menjadi sangat penting dalam membantu proyek ini berkembang.

"Ketika Anda memiliki unit akun yang dapat dikonversi ke dalam mata uang nasional mana pun, akan lebih mudah bagi Anda untuk memegangnya, karena ini adalah instrumen yang lebih likuid," ujar dia dikutip dari Watcher Guru, Kamis (3/10/2024).

Hal ini akan sangat penting karena blok ini ingin meningkatkan persaingan dengan dolar AS. Sejak perjanjian Bretton Woods pada 1944, dolar telah mendominasi keuangan.

Namun, mata uang ini telah menggantikan emas. Tidak ada mata uang nasional yang memiliki kekuatan untuk menantang dolar. Namun, ada cukup banyak negara yang bersandar pada emas untuk menciptakan persaingan yang meningkat.

Logam ini juga berkembang pesat pada 2024, mencapai beberapa titik tertinggi sepanjang masa. Hal itu berlawanan dengan relevansi dolar AS yang memudar. Menurut pengukur dominasi dolar dari Atlantic Council, dolar AS telah kehilangan 14% dari pangsa cadangan globalnya. Hal ini telah menurun sejak 2002 silam.

JAKARTA - Berapa jumlah utang Israel di tahun 2024? Menurut data dari situs Statista, utang Israel di tahun 2024 telah mencapai 1,2 triliun shekel Israel, sekitar USD336 miliar atau Rp 5,17 kuadriliun.

Jumlah tersebut membuat Fitch Ratings telah menurunkan Peringkat Default Penerbit (IDR) Mata Uang Asing Jangka Panjang (LTFC) Israel menjadi 'A' dari 'A+'. Prospek ini tergolong negatif. Penurunan peringkat ke 'A' mencerminkan dampak dari kelanjutan invasi Israel, meningkatnya risiko geopolitik, dan operasi militer di berbagai bidang.

Menurut Fitch Ratings, keuangan publik diproyeksikan defisit anggaran sebesar 7,8% dari PDB pada tahun 2024 dan utang akan tetap di atas 70% dari PDB dalam jangka menengah.

Konflik Israel dengan negara lain kemungkinan besar akan berlangsung hingga tahun 2025. Selain korban jiwa, konflik ini dapat mengakibatkan pengeluaran militer bertambah secara signifikan, kerusakan infrastruktur, dan kerusakan yang lebih berkelanjutan pada aktivitas ekonomi dan investasi, yang mengarah pada penurunan lebih lanjut metrik kredit Israel.

Terlebih, saat ini ketegangan antara Israel dengan Iran dan Hizbullah di Lebanon tengah meningkat. Ditambah dengan Negeri Yahudi yang telah melancarkan invasi darat ke Beirut baru-baru ini.

Fitch Ratings juga memperkirakan pemerintah Israel akan secara permanen meningkatkan pengeluaran militer hingga mendekati 1,5% dari PDB dibandingkan tingkat sebelum perang, yang memberikan tekanan ke atas pada defisit anggaran dan tingkat utang negara tersebut.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ia memperkirakan peringkat akan ditingkatkan lagi setelah Israel memenangkan perang.

"Ekonomi Israel kuat dan berfungsi dengan sangat baik. Penurunan peringkat tersebut merupakan hasil dari Israel yang menghadapi perang multi-front yang dipaksakan kepadanya," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Awal tahun ini, Moody's dan S&P Global juga memangkas peringkat kredit mereka untuk Israel, dengan alasan meningkatnya risiko geopolitik.

Kekhawatiran bahwa konflik di Gaza dapat berubah menjadi perang Timur Tengah yang lebih luas telah meningkat setelah terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Iran dan komandan militer Hizbullah Fuad Shukr di Beirut.

Yali Rothenberg, akuntan utama kementerian keuangan, mengatakan ekonomi Israel kuat dan negara itu masih memiliki akses ke pasar modal global tetapi menyerukan anggaran negara 2025 yang akan membangun kembali cadangan fiskal melalui penurunan bertahap dalam rasio utang terhadap PDB.

Itulah jawaban untuk pertanyaan berapa utang Israel di tahun 2024? Dimana jumlahnya bisa mencapai angka ratusan miliar USD. Meski begitu Pemerintah Israel optimis jika negaranya mampu bangkit kembali dari utang tersebut.

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setidaknya ada 108 negara di dunia yang berpotensi gagal menjadi negara maju , lantaran ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dunia. Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu II, Thomas Djiwandono mengatakan, perlambatan ekonomi global menjadi ancaman bagi negara- negara berkembang , lantaran mereka terus terjebak dalam middle income trap .

Hal ini menggambarkan kondisi ketika negara berkembang berhasil mencapai pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Dia mencatat, laporan terbaru bahwa ada 108 negara berkembang berpotensi gagal menjadi negara dengan berpendapatan tinggi, jika mereka tidak mampu menghasilkan strategi yang mentransformasikan makro perekonomian negara mereka.

Selain itu ketidakmampuan meningkatkan produktivitas mereka, sebelum populasi negara setempat semakin menua. ?Dengan perlambatan global ini ada ancaman bahwa negara-negara berkembang akan terjebak di middle income trap,? ujar Thomas dalam gelaran Islamic Public Finance Role and Optimization, Kamis (3/10/2024).

?Laporan terbaru menyampaikan 108 negara secara potensial menjadi negara yang berpendapatan tinggi, kalau mereka tidak mampu menghasilkan strategi untuk menghasilkan transformasi dan meningkatkan produktivitas sebelum populasi mereka menua,? paparnya.

Thomas juga mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi global periode 2024-2025 tetap tidak pasti dan menentu, dengan perkembangan yang lambat. Diproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tetap di level 2,6% di 2024, sebelum kemudian mencapai 2,7% di 2025-2026.

?Di sisi lain ekonomi-ekonomi yang tumbuh diperkirakan tumbuh per pesan dari 2024 sampai 2025 yang juga merupakan pertumbuhan yang cukup melambat dibandingkan dengan tahun 2023,? beber dia.

Selain dari ketidakpastian situasi global dunia, saat ini juga terjadi dalamnya fragmentasi ekonomi dengan banyak konsekuensi negatif yang berdampak pada stabilisasi rantai pasok dan juga perdagangan ekonomi global.

?Lebih itu, multilateralisme dan juga menjadi sangat lemah, sebagai akibat kita akan melihat banyaknya konflik global dan kekerasan, dan juga ketegangan-ketegangan ekonomi antara negara-negara di dunia,? ucapnya

?Ketidakseimbangan kemiskinan juga menjadi masalah dunia dan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah juga akan membuat situasi ketidakseimbangan secara global antara negara-negara tersebut,? jelas Thomas.

JAKARTA - Israel menjadi penerima utama bantuan luar negeriAmerika Serikat (AS) sejak lama. Sebagian besar di antaranya dialokasikan untuk kepentingan militer negara Yahudi tersebut.

Sejak pendirian Israel pada 1948, Amerika Serikat menjadi salah satu negara pertama yang mengakuinya. Tak berhenti di situ, mereka bahkan konsisten menjadi pendukung kuat Tel Aviv sampai sekarang.

Bukan hanya sebatas dukungan politik, AS selama ini sudah banyak memberikan bantuan dana untuk Israel. Nilainya sendiri menjadi yang paling banyak di antara negara-negara lain yang juga menerima sumbangan dari Negeri Paman Sam.

Berapa Bantuan Dana yang Dikirim AS kepada Israel?

Israel telah menerima ratusan miliaran dolar dari Amerika Serikat sejak era pasca-Perang Dunia II. Council Foreign Relations (Cfr) mencatat Tel Aviv sebagai penerima kumulatif terbesar bantuan luar negeri AS dengan nilai sekitar USD310 miliar.

Besaran yang didapat Israel per tahunnya cukup beragam. Namun, mengacu nota kesepahaman (MOU) terbaru yang disepakati AS beberapa waktu lalu, mereka memberikan Israel USD3,8 miliar per tahun hingga 2028 mendatang.

Pada bantuan yang diberikan AS, hampir semuanya dipakai Israel untuk kepentingan militer. Di antaranya untuk membiayai program pengembangan senjata dalam negeri, termasuk sistem pertahanan rudal canggih seperti Iron Dome.

Kemudian, Israel juga memakainya di bawah program Pendanaan Militer Asing (FMF). Dana yang masuk FMF harus digunakan Israel untuk membeli peralatan dan layanan militer dari Amerika Serikat.

Selain Israel, Amerika Serikat sebenarnya juga memberikan paket bantuan ke negara lain. Di Timur Tengah, ada beberapa nama seperti Mesir, Irak hingga Afghanistan.

Sementara di Eropa, saat ini ada Ukraina yang terus menjadi perhatian dalam perangnya melawan Rusia. Namun, semua itu tetap berbeda dari bantuan yang bisa diterima Israel.

Sebagian pengamat menyebut alasan dukungan tiada henti AS kepada Israel mencerminkan banyak faktor. Hal ini termasuk komitmen mereka terhadap keamanan Israel dan kepentingan kebijakan luar negeri, khususnya di Timur Tengah.

Bantuan Terbaru AS ke Israel USD8,7 miliar

Israel mengatakan pada 26 September lalu, bahwa pihaknya telah mengamankan paket bantuan senilai USD8,7 miliar atau setara Rp133,4 triliun (Kurs Rp15.334 per USD) dari Amerika Serikat untuk mendukung militer dan mempertahankan keunggulan kualitatif.

Paket tersebut mencakup USD3,5 miliar untuk pengadaan penting masa perang, yang telah diterima dan dialokasikan untuk pembelian alat-alat militer penting. Sementara USD5,2 miliar ditujukan untuk sistem pertahanan udara termasuk sistem anti-rudal Iron Dome, David's Sling dan sistem laser canggih.

Seperti diketahui Israel saat ini bertempur di dua front yakni, melawan kelompok Islam Palestina Hamas di Gaza dan gerakan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon.

Pengumuman bantuan itu muncul setelah negosiasi di Pentagon antara Eyal Zamir, direktur jenderal kementerian pertahanan Israel, dan pejabat pertahanan AS, termasuk penjabat Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan Amanda Dory, kata Kementerian Pertahanan Israel dalam sebuah pernyataan.

"Investasi besar ini akan secara signifikan memperkuat sistem penting seperti Iron Dome dan David's Sling sambil mendukung pengembangan berkelanjutan dari sistem pertahanan laser bertenaga tinggi yang canggih yang saat ini dalam tahap pengembangan lanjutan," katanya.

Kementerian mengatakan kesepakatan itu menggarisbawahi "kemitraan strategis yang kuat dan abadi antara Israel dan Amerika Serikat dan komitmen yang kuat terhadap keamanan Israel", terutama dalam mengatasi ancaman keamanan regional dari Iran dan milisi yang didukung Iran.

Dalam lima bulan terakhir Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut (Mei-September 2024). Secara umum deflasi terjadi karena harga-harga barang dan jasa menurun. Ini mengindikasikan adanya penurunan permintaan atau konsumsi masyarakat turun.

Menanggapi kondisi ini Bank Indonesia (BI) pun mengimbau masyarakat untuk lebih banyak berbelanja guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di atas 5% sepanjang 2024.

Baja Juga : Deflasi 5 Bulan Beruntun Jadi Sinyal Krisis? BPS Singgung Saat 1999

Manajer Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Farisan Aufar meyakini perekonomian tetap menunjukkan ketahanan meski sedang terjadi gejolak secara global. Dia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 5,08% pada semester I/2024. Farisan pun optimistis pertumbuhan ekonomi akan tetap bisa mencapai di atas 5% hingga akhir tahun ini terutama didukung inflasi yang tetap terjaga stabil.

?Kami tetap mengedepankan pesan bahwa masyarakat harus tetap optimis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah cukup baik dan akan tumbuh lebih baik lagi ke depan, terutama didorong oleh sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah,? kata Farisan.

Farisan juga menekankan konsumsi rumah tangga memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap melakukan aktivitas belanja karena hal tersebut berkontribusi positif bagi ekonomi nasional.

Baca Juga : Terungkap 5 Komoditas Penyumbang Terbesar Deflasi 0,12% di September 2024

BI mencatat konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama produk domestik bruto (PDB). Data terbaru, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,93% dengan distribusinya mencapai 54,53% pada kuartal II/2024.

"Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia itu didorong konsumsi rumah tangga. Jadi kami harap teman-teman lebih banyak (spending) karena spending is helping di ekonomi," ujar Farisan

JAKARTA - Asia Tenggara memainkan peran penting dalam investasi dan keputusan diplomatik China , terutama ketika perang dagang dengan Amerika Serikat atau AS memanas. China menggunakan infrastruktur (dalam kerangka Belt and Road Initiative/BRI ) untuk menjalin hubungan yang lebih kuat dengan kawasan ASEAN .

Hal itu terlihat ketika pemimpin tertinggi baru Vietnam, To Lam mengunjungi Beijing pada pertengahan Agustus, lalu dimana infrastruktur menjadi perhatian utama. Selama pertemuan, China sepakat untuk mendukung studi kelayakan terhadap dua proyek kereta api standar dan membantu dalam perencanaan satu lagi di negara Asia Tenggara itu.

Dua minggu sebelumnya, Kamboja melakukan peletakan batu pertama di kanal Funan Techo yang disponsori China, yang akan menghubungkan Sungai Mekong dengan Teluk Thailand.

Perkembangan tersebut menunjukkan dorongan infrastruktur China di Asia Tenggara semakin kencang, dan yang menurut para analis kemungkinan akan memberi Beijing keunggulan geopolitik atas Washington dalam "medan pertempuran yang semakin kritis".

Selain itu ada juga sinyal pergerakan di tempat lain. Bangkok meluncurkan layanan kereta penumpang ke Vientiane, Laos, tiga bulan setelah persetujuan fase kedua proyek di Thailand untuk menghubungkan kereta api berkecepatan tinggi di ketiga negara tersebut.

Ibu kota Laos pertama kali diintegrasikan ke dalam jaringan kereta api berkecepatan tinggi China pada Desember 2021, ketika jalur kereta api ke provinsi Yunnan Tiongkok dibuka.

Sementara itu, Jakarta dan Beijing memulai diskusi tentang perluasan jalur kereta api cepat yang didukung China di Indonesia, dan konsorsium China dilaporkan telah menawar kontrak untuk membangun proyek kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura.

Direktur Pusat Penelitian Studi Asia (RCAS) di Hong Kong, Nian Peng mengatakan ada "tren percepatan" dalam konektivitas berbasis infrastruktur antara China dan Asia Tenggara.

Mengutip perkembangan rute ke Vietnam dan Thailand, dia mengatakan, hubungan kereta api China dengan negara-negara Asia Tenggara telah berubah. Dulunya kereta cepat tidak ada sebelum kereta api berkecepatan tinggi China-Laos dibuka tiga tahun lalu, hingga kini sudah "berkembang di banyak tempat".

Peng memperkirakan, bahwa ini dapat membantu Beijing menangkis risiko Amerika Serikat membujuk negara-negara Asia Tenggara ke orbitnya dan menekan mereka untuk memisahkan diri dari ekonomi China.

"Jika kita dapat mencapai docking infrastruktur di darat, termasuk jalan raya, kereta api dan penerbangan, kita dapat menempatkan Asia Tenggara dengan kuat dalam rantai pasokan yang berpusat pada China," katanya.

"Dengan konektivitas infrastruktur antara China dan Asia Tenggara yang berkembang begitu pesat, saya pikir AS harus menjadi yang paling cemas," paparnya.

Dia menambahkan bahwa AS dan sekutunya Jepang tidak mungkin sepenuhnya memuaskan selera besar kawasan itu untuk infrastruktur karena keterbatasan dalam pendanaan dan mekanisme pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menyisakan banyak ruang bagi China.

Namun, Li Mingjiang, seorang profesor di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam di Universitas Teknologi Nanyang di Singapura, mengatakan langkah-langkah terbaru dalam kerja sama infrastruktur China-Asia Tenggara adalah "kelanjutan" daripada percepatan atau "fase baru".

Dia mencatat bahwa tidak ada lompatan kuantitatif atau kualitatif dibandingkan dengan proyek-proyek sebelumnya selama satu dekade terakhir.

Namun dia menggambarkan, Asia Tenggara sebagai "prioritas" untuk keterlibatan infrastruktur China. Ditambahkan juga olehnya, bahwa kerja sama ekonomi selama tiga dekade terakhir, membantu menempatkan Beijing dalam "posisi terdepan" atas Washington di kawasan itu dalam hal pengaruh keseluruhan.

"Kami dapat memperkirakan efek seperti itu dapat terus terlihat di masa depan," kata Li.

Dia menambahkan, bahwa investasi infrastruktur yang berkembang akan menguntungkan hubungan China dengan anggota ASEAN dan membantu China saat bersaing mendapatkan pengaruh dengan kekuatan besar lainnya di kawasan tersebut.

"Negara-negara Asia Tenggara juga akan mendapatkan banyak manfaat, seperti untuk pembangunan ekonomi jangka panjang mereka," kata Li.

Ia juga memberikan, catatan bahwa mereka mungkin memanfaatkan tawaran China untuk tawar-menawar dengan kekuatan lain untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dan dukungan.

Membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Asia Tenggara menjadi penting bagi China, mengingat persaingan sengitnya dengan Washington. Perang dagang yang dimulai di bawah mantan presiden AS Donald Trump dan gangguan pada rantai pasokan global oleh pandemi Covid-19 dan invasi Rusia ke Ukraina, membuat Asia Tenggara jadi kunci buat China.

Empat tahun lalu, blok ASEAN yang beranggotakan 10 negara menjadi mitra dagang terbesar Beijing, sementara China telah menjadi mitra dagang utama kelompok itu selama 15 tahun berturut-turut.

Dalam dolar AS, ekspor China ke ASEAN tumbuh 10,6% dari tahun sebelumnya pada delapan bulan pertama tahun 2024, dan impornya dari blok tersebut naik 3,5%, menurut data terbaru Bea Cukai China per 10 September.

Angka dari Kementerian Perdagangan Tiongkok menunjukkan bahwa investasi langsung keluar non-finansial China ke ASEAN melonjak hampir 37% pada kuartal pertama tahun ini.

Banyak perusahaan China mulai menyalurkan pengiriman mereka ke seluruh dunia melalui negara-negara Asia Tenggara atau merelokasi sebagian dari jalur produksi mereka ke wilayah tersebut untuk melewati pembatasan perdagangan, seperti tarif, yang diberlakukan oleh AS dan sekutunya.

Negara-negara ASEAN memiliki populasi hampir 700 juta, mewakili kumpulan tenaga kerja potensial yang besar dan pasar konsumen besar untuk dimanfaatkan oleh China.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Foreign Affairs awal bulan ini, Lynn Kuok, ketua Lee Kuan Yew dalam Studi Asia Tenggara di Brookings Institution, mengatakan proyek-proyek di bawah Belt and Road Initiative China "secara umum disambut" di kawasan itu.

Mengutip survei oleh Institut ISEAS-Yusof Ishak yang berbasis di Singapura yang dirilis pada bulan April, dia memperingatkan bahwa penurunan dukungan untuk AS di kawasan itu mengharuskan Washington untuk membunyikan alarm, "melihat China sebagai pesaing utamanya dan Indo-Pasifik sebagai medan pertempuran kritis".

"Asia Tenggara terletak di jantung geografis dari wilayah yang luas dan dinamis ini," tambahnya.

Beberapa rencana yang dipimpin Washington mencakup pembangunan infrastruktur Asia Tenggara. Kerangka Kerja Ini termasuk Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran, Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global, inisiatif Build Back Better World, dan Blue Dot Network.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada awal tahun ini, Yan Shaojun, seorang peneliti di lembaga think tank China Centre for International Economic Exchanges yang didukung pemerintah, mengatakan bahwa infrastruktur menjadi elemen kunci dalam persaingan kekuatan besar.

Yan memperingatkan, bahwa AS dan negara-negara Barat lainnya kemungkinan akan melanjutkan "campur tangan" mereka dalam rencana Beijing untuk membangun perdagangan global dan hubungan infrastruktur - dan "wilayah tetangga" termasuk Asia Tenggara akan menjadi "prioritas utama" bagi China dalam menstabilkan fondasi strategi.

"(Kita) harus lebih memanfaatkan keunggulan unik provinsi perbatasan seperti Guangxi dan Yunnan dalam membuka diri ke ASEAN untuk mempromosikan kerja sama antara Tiongkok dan ASEAN di bidang-bidang seperti infrastruktur," tulisnya.

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah pada perdagangan hari ini kembali ditutup melemah 62 poin atau 0,41 persen ke level Rp15.268 setelah sebelumnya di Rp15.206 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS dipengaruhi kekhawatiran konflik di Timur Tengah dapat berubah menjadi perang yang lebih luas setelah Iran menembakkan rudal balistik ke Israel. Iran menembakkan lebih dari 180 rudal balistik ke Israel pada hari Selasa, kata Israel, sebagai balasan atas kampanye Israel terhadap sekutu Hizbullah Teheran di Lebanon.

"Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji Iran akan membayar serangan rudalnya terhadap Israel, sementara Teheran mengatakan setiap pembalasan akan ditanggapi dengan "kehancuran besar", meningkatkan kekhawatiran akan perang yang lebih luas. Presiden AS Joe Biden menyatakan dukungan penuh AS untuk Israel, sekutu lamanya, dan Dewan Keamanan PBB menjadwalkan pertemuan di Timur Tengah pada hari Rabu," tulis Ibrahim dalam risetnya, Rabu (2/10/2024).

Fokus pasar saat ini beralih ke data penggajian swasta AS yang akan dirilis pada hari Rabu, dengan para pedagang juga waspada terhadap perselisihan perburuhan di pelabuhan AS.

"Pekerja dermaga di Pantai Timur dan Gulf Coast memulai aksi mogok berskala besar pertama mereka dalam hampir 50 tahun pada hari Selasa, yang menghentikan arus sekitar setengah dari pengiriman laut negara itu," kata Ibrahim.

Selain itu, dalam debat yang disiarkan secara nasional pada hari Selasa, Senator AS JD Vance, pilihan Donald Trump dari Partai Republik sebagai calon wakil presidennya, berhadapan dengan Gubernur Minnesota Tim Walz, yang ditunjuk oleh Kamala Harris dari Partai Demokrat untuk menjadi calon nomor 2, meskipun acara tersebut disambut dengan respons pasar yang tidak terlalu antusias.

Dari sentimen domestik, S&P Global melaporkan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia masih terkontraksi di bawah 50 yakni berada di level 49,2 pada September 2024, meskipun indeks aktivitas manufaktur tersebut mengalami peningkatan tipis dari bulan sebelumnya 48,9.

Lesunya kondisi manufaktur tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Seperti China dan Australia yang juga masuk di zona kontraksi. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang juga ambruk. PMI manufaktur Vietnam misalnya, yang anjlok dari 52 ke 47. Tak hanya Vietnam, beberapa negara di Eropa juga mengalami keadaan yang serupa, meski tak separah Vietnam.

Baca Juga: Rekaman Detik-detik Menegangkan saat Iran Hujani Israel dengan Ratusan Rudal Balistik

Meski PMI manufaktur Indonesia masih di zona kontraksi, kondisinya mulai membaik. Hal ini menunjukkan optimisme pelaku usaha dalam negeri mulai tumbuh dibandingkan beberapa bulan lalu. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada optimisme di kalangan pelaku usaha bahwa banyak potensi saat manufaktur kembali membaik.

"Masih lesunya sektor manufaktur RI disebabkan kondisi makro ekonomi global yang sedang lesu pada September, sehingga perusahaan tentunya menanggapi dengan mengurangi aktivitas pembelian dan memilih menggunakan inventaris guna menjaga biaya serta efisiensi pengoperasian dengan sangat ketat," jelas Ibrahim.

Dalam laporan S&P Global diterangkan bahwa pengoperasian di perekonomian sektor manufaktur Indonesia masih pada laju penurunan pada September yang menggambarkan penurunan lebih lanjut pada output dan permintaan baru. Inventaris gudang pun terlihat sedikit naik, sementara perusahaan mengurangi aktivitas pembelian menanggapi permintaan pasar yang turun.

Baca Juga: Iran Luncurkan Serangan Rudal Besar-besaran ke Israel

Berdasarkan data diatas, mata uang rupiah untuk perdagangan berikutnya diprediksi bergerak fluktuatif, namun kembali ditutup melemah di rentang Rp15.250 - Rp15.320 per dolar AS.

WASHINGTON - Dana Moneter Internasional atau IMF dinilai terlalu lembut dalam hal mengkritik kebijakan ekonomi China dan seharusnya mengungkapkan sepenuhnya soal jaminan pembiayaan yang diberikan oleh China. Hal ini diungkapkan oleh seorang pejabat senior Kementerian Keuangan AS.

Wakil Menteri Keuangan AS bidang keuangan internasional, Brent Neiman mengatakan, IMF sudah gagal menerapkan ketelitian dalam analitik kepada kebijakan industri China.

Mengapa Ini Penting

Berbicara pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh think tank keuangan OMFIF, Neiman memberikan kritik yang luar biasa terhadap pendekatan IMF terhadap China menjelang pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia akhir bulan ini.

Departemen Keuangan mengelola kepemilikan saham AS yang dominan di IMF dan telah berulang kali memperingatkan China tentang kelebihan kapasitas industri, transfer teknologi, dan praktik mata uangnya selama setahun terakhir. Termasuk saat Menteri Keuangan Janet Yellen melakukan lawatan ke China saat tarif AS yang lebih tinggi berlaku minggu lalu.

Neiman mengatakan, IMF perlu menjadi "pemberi kabar kebenaran yang kejam," tetapi penilaian ekonomi tahunannya terhadap China tidak memberikan perhatian yang memadai pada nilai tukar dan kebijakan industri.

"IMF tidak secara terbuka mengomentari peran bank milik negara dalam mengelola nilai tukar China atau mengapa perubahan dalam neraca Bank Rakyat China tidak sejalan dengan transaksi cadangan dalam data neraca pembayaran China," kata Neiman.

Dilansir Reuters, seorang juru bicara IMF belum bisa dihubungi untuk dimintai komentar. Sementara itu IMF dan Bank Dunia akan menilai sejumlah kebijakan pada 21 Oktober, mendatang di pertemuan tahunan mereka di Washington.

Neiman juga mengkritik IMF kurang transparansi dalam mengungkapkan jaminan pembiayaan eksternal yang diberikan oleh China dan negara-negara lain untuk melengkapi program pinjaman IMF. Jaminan semacam itu diberikan dalam program belum lama ini terhadap Argentina, Ekuador dan Suriname, yang tidak disampaikan atau tertunda secara signifikan, katanya.

Sebagai informasi, IMF pekan lalu menyetujui program pinjaman USD7 miliar untuk Pakistan yang mencakup jaminan pembiayaan dari China, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, tetapi menolak untuk memberikan rincian tentang jaminan tersebut.

Neiman mengatakan IMF juga hanya menyebut China sebagai "kreditur bilateral utama" dalam dokumen programnya, Ia menambahkan bahwa "kesopanan" seperti itu dapat mengurangi insentif bagi kreditur untuk menghormati jaminan mereka tepat waktu.

JAKARTA - Lebanon diprediksi akan mengalami sejumlah kerugian ekonomi jika Israel sukses melancarkan invasi darat. Negeri Yahudi itu baru saja melancarkan invasi daratnya ke Beirut dengan dalih berperang melawan Hizbullah.

Militer Israel menyebutkan jika operasi invasi darat ini ditujukan terhadap target dan infrastruktur organisasi Hizbullah, di sejumlah desa dekat perbatasan. Mengetahui hal ini, tentara Angkatan Bersenjata Lebanon memilih mundur dari pangkalannya di perbatasan selatan, bahkan sebelum para tentara Zionis menyerbu masuk.

Invasi yang dilancarkan Israel ini akan memberikan dampak yang besar bagi Lebanon, terutama untuk sektor ekonomi mereka yang sedang dilanda krisis dalam beberapa tahun terakhir.

3 Kerugian Ekonomi Lebanon Akibat Invasi Darat Israel

1. Krisis Ekonomi Semakin Panjang

Dilansir dari Al Jazeera, Lebanon masih menderita krisis ekonomi yang melemahkan dan telah mencengkeram negara itu sejak 2019. Nilai poundsterling anjlok hingga kurang dari 10% dari nilainya sebelum krisis.

Tabungan berkurang, baik dalam hal nilai tukar maupun simpanan aktual karena bank mengumumkan mereka tidak memiliki uang tunai untuk dicairkan, dan semakin banyak orang khawatir tentang kelangsungan hidup mereka.

Sekitar 80% penduduk berada di bawah garis kemiskinan dan 36% berada di bawah ?garis kemiskinan ekstrem?, mereka hidup dengan penghasilan kurang dari USD2,15 atau sekitar Rp30 ribu (kurs Rp15.268) sehari.

2. Menurunnya Pendapatan dari Berbagai Sektor

Menurut The Policy Initiative, Meskipun sebagian besar konflik terjadi di wilayah Selatan, dampak konflik yang sedang berlangsung terasa di seluruh negeri.

Jumlah penumpang yang datang di Bandara Beirut turun 23% pada bulan Oktober 2023 dibandingkan tahun sebelumnya dan akibatnya, jumlah pelanggan di sektor perhotelan menyusut, sehingga mengurangi volume bisnis untuk hotel dan restoran.

Sementara Lebanon mengharapkan 1,29 juta wisatawan antara Oktober 2023 dan Februari 2024, target ini tentulah berkurang 300.000 wisatawan, dengan asumsi penurunan kedatangan sebesar 23% pada bulan Oktober 2023 terus berlanjut.

Mengingat bahwa wisatawan, rata-rata, menghabiskan USD1.500 atau sekitar Rp22,9 juta per kunjungan berdasarkan angka tahun 2022, kerugian ekonomi dalam arus masuk pariwisata diperkirakan sekitar USD450 juta atau sekitar Rp6,87 triliun.

3. Sektor Investasi Menurun

Sektor investasi juga sedang menderita, dengan investasi real estate asing di wilayah selatan akan turun drastis. Faktanya pada Oktober 2023 tercatat penurunan transaksi real estate sebesar 60% secara tahunan di seluruh negeri dan penurunan sebesar 40% dibandingkan dengan rata-rata 12 tahun (2011-2022), yang menunjukkan keraguan yang lebih luas di kalangan investor.

Dengan memproyeksikan tren ini, kerugian sebesar 40% dalam investasi langsung asing (FDI) selama enam bulan diperkirakan mencapai USD105 juta. Total kerugian dalam arus dana masuk untuk Lebanon, dengan mempertimbangkan hanya kedua sektor ini, dapat mencapai sekitar USD550 juta atau sekitar Rp8,39 triliun.

Itulah beberapa kerugian ekonomi Lebanon sepanjang perang di Timur Tengah ini. Jika terjadi konflik berkepanjangan, baik pariwisata maupun investasi real estate akan terus terpuruk, sehingga negara tersebut tidak bisa lagi mendapatkan aliran masuk lebih lanjut.

MOSKOW - Perang kemungkinan menjadi satu-satunya hal yang membuat ekonomi Rusia dapat tetap bertahan. Ekonom dan profesor di Questrom School of Business Universitas Boston, Jay Zagorsky mengatakan, invasi Rusia kemungkinan menjadi pencegah ekonomi Rusia tergelincir ke dalam jurang resesi .

Diterangkan olehnya, semua itu karena anggaran jumbo militer Rusia menopang ekonomi yang melorot. Namun menurutnya seperti dilansir Business Insider, semua itu menjadi solusi sementara untuk masalah ekonomi Moskow yang terus meningkat di tengah gempuran sanksi Barat.

Dilema yang dihadapi Kremlin termasuk lonjakan inflasi dan masalah mata uang serta anggaran yang berkepanjangan.

"Ekonomi Rusia saat ini ditopang oleh sejumlah besar pengeluaran pemerintah, jadi tidak akan ada perlambatan di sektor manapun dalam ekonomi tempat pemerintah Rusia membeli pasokan," kata Zagorsky.

Ia merujuk pada belanja militer yang dilakukan Kremlin seperti membeli seragam, sepatu bot, amunisi, dan makanan sebagai bagian dari upaya perangnya melawan Ukraina. "Jadi jika tidak ada perang, oh ya, saya pikir akan ada resesi segera," ungkap Jay Zagorsky.

Saat perang terus berkepanjangan, tanpa waktu pasti kapan berakhirnya. Menurut Yuriy Gorodnichenko, seorang ekonom dan profesor di University of California-Berkeley juga melihat beberapa tantangan yang bakal dihadapi Rusia.

Rusia dilaporkan menyisihkan 13,2 triliun rubel untuk anggaran pertahanan tahun depan yang menyentuh rekor, semua itu disebut membantu merangsang ekonomi Rusia. "Namun, pengeluaran monster semacam itu tidak bisa berlanjut selamanya," kata Gorodnichenko.

"Dengan uang pemerintah, mereka dapat menjaga ekonomi tetap bertahan, tetapi pada titik tertentu pemerintah akan kehabisan uang, jadi mereka harus berhenti, dan mereka akan mengalami resesi," tambahnya.

Masalah Ekonomi Moskow

Ada banyak bendera merah yang dikibarkan di dalam ekonomi Rusia. Inflasi menjadi salah satu masalah terbesar, kata Zagorsky. Menurut layanan statistik resmi Rusia, harga konsumen naik 9% dari tahun ke tahun pada bulan Agustus.

Namun Zagorsky berspekulasi bahwa inflasi bisa berjalan jauh lebih panas dari itu. Bank of Russia menaikkan suku bunga menjadi 19% pada bulan September ? tertinggi sejak invasi Ukraina dimulai ? yang mendorong para bankir sentral untuk mengambil langkah kebijakan darurat.

"Ini menunjukkan kepada saya bahwa inflasi kemungkinan akan lebih tinggi, dan mereka sedikit meremehkan laporan," kata Zagorsky, menunjuk pada praktik Uni Soviet yang meremehkan angka inflasinya selama Perang Dingin.

Ekonomi Rusia juga terganggu oleh masalah mata uang, kata Gorodnichenko, melihat pada terbatasnya akses Rusia ke dolar sebagai akibat dari sanksi Barat. Menurutnya semua itu menghambat kemampuan Moskow untuk berdagang, terutama untuk produk minyak dan minyak mentahnya, yang menjadi bagian penting dari total pendapatan Kremlin.

Seperti diketahui Rusia sudah beralih ke mata uang alternatif, seperti yuan China, untuk meningkatkan neracanya dan menjaga perdagangan tetap berjalan. Tapi saat ini reminibi terancam kekurangan pasokan, ketika perusahaan-perusahaan China semakin ragu untuk melakukan bisnis dengan Rusia karena takut menjadi sasaran sanksi sekunder dari AS dan negara-negara Barat lainnya.

"Penjualan Rusia akan lebih sedikit ke China, atau permintaan berkurang untuk volume apa pun, volume fisik yang mereka kirim ke China. Semua... adalah faktor yang berkontribusi terhadap masalah ekonomi di Rusia," kata Gorodnichenko.

Sebelumnya, Gorodnichenko memperkirakan, Rusia bakal mengalami resesi parah di tahun depan jika negara itu kehabisan dolar.

Tidak jelas apakah itu akan terjadi pada tahun depan, katanya, meskipun dia mencatat bahwa pendapatan minyak negara mulai menyusut akibat lonjakan pengeluaran militer. Semua itu diklaim sebagian akibat dari harga minyak mentah yang turun secara global.

"Rusia tidak hanya menghadapi penurunan permintaan untuk produknya, tetapi juga penurunan harga yang agak dramatis. Semua ini menjadi pukulan ganda," kata Zagorsky.

"Bagi saya, ini adalah cerita yang cukup sederhana. Pertanyaannya adalah berapa lama ekonomi Rusia bisa terus berjalan saat menghadapi hambatan besar ini?"

Baik Zagorsky maupun Gorodnichenko tidak bisa mengatakan secara konkret kapan resesi Rusia dapat terjadi. Menurut mereka, semua itu pada akhirnya tergantung pada berapa lama perang di Ukraina ? dan oleh karena itu, pengeluaran untuk perang ? akan terus berlangsung.

Gorodnichenko menyoroti apakah Rusia akan meningkatkan bonus untuk tentara yang direkrut. Dia mengatakan bahwa jika memang meningkat, itu akan menjadi tanda bahwa negara itu kehabisan pekerja dan ekonominya terlalu panas.

"Pada titik tertentu, mereka harus membuat keputusan kritis ? keputusan yang sangat tidak populer," katanya.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menaggapi pernyaataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karvanvian mengungkapkan ada sejumlah modus yang dilakukan oknum kepala daerah memalsukan data inflasi di daerahnya agar menjadi bagus sehingga dapat memperoleh insentif fiskal dari pemerintah.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa dalam melakukan survei Indeks Harga Konsumen (IHK) pihaknya menggunakan data metodologi tertentu yang engau pada standar internasional.

Dia juga memastikan bahwa BPS senantiasa menjaga independensi pengolahan dan pengumpulan data. Oleh karena itu dirinya memastikan proses pengumpulan data itu dilakukan secara independen dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

"Kami sampaikan BPS punya penjaminan kualitas, dalam setiap proses pengumpulan data seperti pelaksanaan survei sampai pengolahan data kami memiliki metode tertentu untuk pemilihan waktu, tempat, dan target responden dalam survei IHK," jelasnya dalam konferensi pers hari ini, Selasa (1/10/2024).

Baca Juga: Deflasi 5 Bulan Beruntun Jadi Sinyal Krisis? BPS Singgung Saat 1999

Amalia juga menekankan bahwa data-data yang disurvei BPS memiliki kualitas yang terjami dan dapat dibandingkan oleh yang dimiliki Kementerian/Lembaga (K/L) atau pemerintah daerah.

"Penyelenggaraan statistik ini kami lakukan dengan penjaminan dengan kualitas data. Jadi kalau ada pertanyaan pasar murah, operasi pasar murah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah, pembentukan harga di daerah ini kan sangat dipengaruhi mekanisme pasar saat ini banyak platform data K/L dan pemda, data BPS bisa dibandingkan satu sama lain," paparnya.

Baca Juga: 3 Kehebatan Hassan Nasrallah yang Membuatnya Ditakuti Israel, Apa Saja?

Dia kembali menegaskan, hingga saat ini BPS masih tetap menjaga independensi dan tidak bisa dipengaruhi hal lain.

"Dan tentunya ini sekali lagi angka yang kami hasilkan, yang dihasilkan oleh BPS tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya," pungkas Amalia.