JAKARTA - Presiden Iran Masoud Pezeshkian akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi BRICS bulan depan di Rusia. Hal itu dikonfirmasi oleh Duta Besar Iran di Rusia.

Duta Besar Iran Kazem Jalali mengatakan Pezeshkian akan menghadiri pertemuan puncak kelompok negara berkembang BRICS, yang dijadwalkan akan diadakan di Kazan, Rusia pada tanggal 22-24 Oktober 2024.Iran dan Rusia akan menandatangani perjanjian kerja sama komprehensif bilateral.

"Pezeshkian akan bertemu dengan rekannya dari Rusia Vladimir Putin di sana, kata Jalali seperti dilansir Reuters, dikutip Senin (16/9/2024)

Pertemuan Presiden Rusia dan Iran tentunya akan menarik perhatian. Apalagi di tengah ketegangan dengan Barat mengenai kerja sama militer antara kedua negara.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuding Rusia telah menerima rudal balistik dari Iran. Kemungkinan rudal ini akan digunakan untuk menyerang Ukraina dalam beberapa minggu. Kerja sama antara Moskow dan Teheran tentunya akan mengancam keamanan Eropa yang lebih luas.

Melihat kondisi itu, Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan Perancis telah memberlakukan sanksi baru terhadap Iran, termasuk tindakan terhadap maskapai nasional Iran Air.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan pada hari Rabu bahwa Teheran tidak mengirimkan rudal balistik apapun ke Rusia dan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh AS dan tiga negara Eropa terhadap Iran bukanlah solusi.

JAKARTA - Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga utamanya dari 18% menjadi 19%. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi meredakan inflasi di tengah melonjaknya pengeluaran militer untuk perang di Ukraina.

?Tekanan inflasi saat ini masih tinggi. Pada akhir tahun 2024, inflasi tahunan kemungkinan akan melebihi kisaran perkiraan bulan Juli sebesar 6,5?7,0%,? kata bank tersebut dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan oleh The Moskow Time, dikutip Minggu (15/9/2024)

?Pertumbuhan permintaan dalam negeri masih jauh melampaui kemampuan untuk memperluas pasokan barang dan jasa.? tambahnya

Oleh karena itu, Bank sentral tersebut menjelaskan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut diperlukan agar pemerintah dapat mencapai target inflasi sebesar 4%. Meskipun menyatakan bahwa inflasi kemungkinan akan melebihi perkiraan sebelumnya untuk tahun 2024, pihaknya masih memperkirakan inflasi akan turun menjadi 4-4,5% pada tahun 2025 sebelum mendekati tingkat target.

Kenaikan suku bunga pada hari Jumat ini menandai yang ketujuh dalam lebih dari setahun. Bank Sentral Rusia terakhir kali menaikkan suku bunga pada bulan Juli ketika menaikkan suku bunga utama dari 16% menjadi 18%.

Rusia menghadapi tekanan harga sejak mengirim pasukan ke Ukraina pada Februari 2022, yang memicu rentetan sanksi Barat dan tindakan balasan yang ketat dalam upaya menstabilkan perekonomian. Begitu pula dengan belanja pemerintah yang melonjak seiring Moskow meningkatkan produksi senjata untuk perang di Ukraina.

Menurut Presiden Vladimir Putin, Rusia akan menghabiskan hampir 9% PDB-nya untuk pertahanan dan keamanan tahun ini, angka yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman Uni Soviet.

Lonjakan belanja negara tersebut diperparah dengan rekor kekurangan tenaga kerja di sejumlah sektor, telah menciptakan spiral inflasi yang tidak dapat dihilangkan oleh Rusia meskipun terjadi kenaikan suku bunga secara bertahap.

Anggaran federal Rusia telah melonjak hampir 50% selama tiga tahun terakhir ? dari 24,8 triliun rubel (USD289 miliar) pada tahun 2021 menjadi 36,6 triliun rubel (USD427 miliar) yang direncanakan pada tahun ini.

Mengingat sebagian besar belanja negara diarahkan ke negara lain, yang kurang responsif terhadap biaya pinjaman yang lebih tinggi, para analis khawatir kenaikan suku bunga mungkin bukan alat yang efektif melawan inflasi.

Bank Sentral Rusia secara agresif menaikkan suku bunga selama setahun terakhir, mengembalikan suku bunga mendekati tingkat darurat 20% yang diberlakukan tak lama setelah invasi ke Ukraina. Dikatakan bahwa kenaikan tersebut diperlukan untuk menghentikan perekonomian dari overheating dan mencegah risiko stagflasi ? ketika pertumbuhan melambat namun inflasi tetap tinggi.

Namun biaya pinjaman yang tinggi telah memukul sebagian konsumen dan dunia usaha, yang sebagian besar bergantung pada utang jangka pendek.

?Peningkatan suku bunga Bank Sentral Rusia menjadi 19% akan membantu mempercepat penurunan inflasi menjadi 4%, bahkan dengan risiko resesi yang lebih tinggi,? kata ekonom Bloomberg, Alex Isakov.

?Bank sentral perlu membangun kembali kredibilitas setelah serangkaian kegagalan dalam mencapai target inflasi sejak tahun 2020,? tambahnya. Namun hal ini akan menjadi proses yang bertahap dan berkepanjangan, bukan sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan satu kali kenaikan.

Kepala ekonom T-Investment Sofia Donets mengatakan permintaan sudah normal dan inflasi melambat, namun tidak cukup cepat untuk meyakinkan Bank Sentral untuk berhenti menaikkan suku bunga.

?Kami memperkirakan argumen untuk secara bertahap bergerak menuju pembalikan siklus kebijakan moneter akan terus berkembang. Tetapi untuk saat ini, Bank Rusia mengirimkan sinyal yang kuat. Hal ini tidak mengesampingkan kenaikan suku bunga lebih lanjut pada pertemuan bulan Oktober.? Ujarnya

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan Peraturan OJK dalam memberikan kredit atau pembiayaan bagi UMKM. Hal ini mengingat bank menggunakan credit scoring untuk menyalurkan pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, perbankan saat ini punya alternatif pemanfaatan Innovative Credit Scoring (ICS) untuk menilai calon debitur.

"Ke depan, OJK akan menerbitkan POJK tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM yang diantaranya membuka peluang pemanfaatan ICS dalam melakukan penilaian kelayakan kredit/pembiayaan kepada UMKM," kata Dian dalam jawaban tertulis RDKB OJK, Sabtu (14/9/2024).

Selain itu, menurut Dian, lembaga jasa keuangan dapat menetapkan kebijakan khusus dalam melakukan analisis kelayakan terhadap calon debitur UMKM, sehingga diharapkan dapat mendorong pembiayaan kepada UMKM secara lebih optimal.

Adapun dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank menilai beberapa aspek berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan yang diatur dalam POJK No.42/2017 tentang PPKPB (bagi bank umum).

Credit scoring merupakan salah satu tools yang dapat digunakan oleh bank untuk menilai kelayakan calon debitur dalam menerima kredit/pembiayaan.

Pada umumnya, data yang digunakan oleh Bank dalam menilai kelayakan calon debitur melalui credit scoring, salah satunya bersumber dari SLIK.

Namun demikian, kata Dian, bank juga dapat menggunakan data-data alternatif lainnya untuk melengkapi penilaian.

Pemanfaatan ICS merupakan alternatif bagi Bank untuk melakukan penilaian calon debitur dengan memperhatikan risk appetite sebagai langkah mitigasi risiko bagi penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMKM.

Selain itu, bank harus melakukan asesmen secara berkala (kaji ulang) untuk memastikan model oleh ICS yang digunakan menghasilkan predictive value yang akurat dan dapat diandalkan.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat realisasi penyaluran kredit keberlanjutan dan hijau industri perbankan yang terus meningkat sejak 2019.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan, dimana tahun 2019 hanya Rp927 triliun dan 2023 menjadi Rp1.959 triliun.

"Total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan, dimana pada tahun 2019 hanya sebesar Rp927 triliun, kemudian 2020 naik menjadi Rp 1.181 triliun, tahun 2021 sebesar Rp 1.409 triliun, tahun 2022 sebesar Rp 1.571 triliun, dan pada tahun 2023 kembali meningkat mencapai Rp 1.959 triliun," ungkap Dian dalam jawaban tertulis RDKB OJK, Sabtu (14/9/2024).

Menurut Dian, hal tersebut dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun stakeholders sehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting.

Selain itu, realisasi penyaluran di atas mengacu pada kategori berkelanjutan sebagaimana POJK 51/2017 dan POJK 60/2017 yang direvisi pada POJK 18/2023 terkait pendefinisian Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

Sebagai acuan kategori keberlanjutan yang lebih spesifik, saat ini OJK telah menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dimana telah terdapat pendefinisian dan kategorisasi pembiayaan keberlanjutan.

Dengan demikian, bank dapat mengacu kategori berkelanjutan pada masing-masing sektor dan sub sektor berdasarkan ketentuan dan panduan tersebut.

OJK melihat tantangan utama yang dihadapi adalah sinergi dan sinkronisasi kebijakan, dukungan dari sektor riil dan penerapan di level UMKM serta peningkatan kapasitas SDM di Bank untuk memahami, menilai dan mempersiapkan aksi mitigasi dan adaptasi dalam transisi menuju peningkatan kontribusi pada sektor ekonomi yang keberlanjutan.

"OJK juga akan terus melakukan update regulasi/kebijakan guna mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE) dan berupaya untuk mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau dan keberlanjutan dengan mengikuti standar internasional/best practice/tuntutan stakeholder," jelas Dian.

Oleh karena itu, diskusi dan sinergi dukungan kebijakan bersama kementerian terkait juga terus dilaksanakan karena membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mempersiapkan kerangka perekonomian yang berkelanjutan secara berkesinambungan untuk mencapai target nasional net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat.

JAKARTA - BRICS mengumumkan bahwa ada 34 negara baru yang secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada pertemuan dengan perwakilan tinggi BRICS. Ia mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mempertimbangkan semua negara baru tersebut.

?Kita tidak bisa mengabaikan meningkatnya minat banyak negara terhadap BRICS. Hingga saat ini, lebih dari tiga puluh negara, tepatnya 34 negara, telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan kegiatan kelompok kami dalam satu atau lain bentuk,? kata pemimpin Rusia.

Melansir dari Watcher Guru, Putin mengatakan bahwa BRICS sedang mencari integrasi organik dari anggota terbaru blok tersebut. Ia menambahkan bahwa 34 negara tersebut telah berdiskusi aktif dengan pihaknya mengenai perluasan tersebut.

"KTT BRICS yang akan datang kemungkinan besar akan menjadi tempat untuk mengungkap siapa saja undangan baru ke BRICS," kata Putin.

Mengenai negara-negara potensial terbaru, Putin mengatakan keputusan akan diambil pada pertemuan puncak bulan Oktober. Sebagai ketua BRICS saat ini, lanjut Putin, akan melakukan perencanaan kegiatan bersama dalam kelompok tersebut tahun ini dengan penuh tanggung jawab.

?Kepemimpinan kami mempunyai misi khusus ? untuk membantu dengan segala cara dalam integrasi yang cepat dan alami negara-negara anggota baru dalam semua mekanisme BRICS,? jelasnya sebagaimana yang dilaporkan TASS.

Putin menjelaskan bahwa, mengingat minat dari negara-negara luar diskusi aktif dengan seluruh peserta BRICS mengenai modalitas kategori negara anggota baru yang akan disetujui di Kazan (pada pertemuan puncak 22-24 Oktober). ?Ada juga rencana untuk mempertimbangkan calon potensial lainnya untuk status ini,? Pungkasnya.

JAKARTA - Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) menjadi 12% pada tahun 2025. Apabila kebijakan ini diberlakukan, maka kegiatan membangun rumah tentunya akan mengalami kenaikan pajak dari yang semula 2,2% menjadi 2,4% di tahun depan.

Hal itupun sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. Dimana dalam beleid itu dijelaskan bwha besaran tarif pajak apabila membangun rumah sendiri ditetapkan sebesar 20% dari PPN secara umum.

Artinya, dengan tarif PPN yang saat ini berlaku 11%, maka saat wajib pajak (WP) membangun rumah sendiri akan dikenakan PPN sebesar 2,2% (20 persen x tarif PPN 11 persen). Dengan demikian, jika per Januari nanti pemerintah mengerek PPN menjadi 12% , PPN atas KMS akan menjadi 2,4% (20 persen x tarif PPN 12 persen).

"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20 persen dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," bunyi Pasal 3 Ayat 1 PMK 61/2022 tersebut.

Kendati demikian, tidak semua rumah yang dibangun atau direnovasi sendiri akan dikenakan tarif PPN 2,4%. Sebab pada Pasal 2 ayat (4) dijelaskan, rumah yang dikenai PPN adalah bangunan yang berdiri di atas bidang tanah dan/atau perairan dengan konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/ atau baja. Selain itu, bangunan diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha.

Kemudian bangunan yang akan dikenakan tarif PPN ini adalah bangunan yang memiliki luas paling sedikit 200 meter persegi; konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan baja; dan diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha.

Sebagaimana diketahui, rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 itu telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam pasal 7 beleid itu disebutkan bahwa tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

BEIJING - China menjadi harapan buat Maladewa untuk mencegah krisis utang , setelah Negeri Tirai Bambu -julukan China- sepakat untuk memperkuat perdagangan dan investasi. Persetujuan ini menjadi dukungan dan pengaruh China terbaru di negara Samudra Hindia itu.

Dalam beberapa bulan terakhir, muncul kekhawatiran bahwa Maladewa yang yang kekurangan uang tunai, dapat menjadi negara Islam pertama yang gagal membayar utang. Akan tetapi sentimen positif minggu ini, menjadi harapan bagi Maladewa untuk menjauh dari krisis.

Satu-satunya rebounds paling besar terjadi pada obligasi pasar internasional, saat bank sentral China, Bank Rakyat China (PBOC) dan Kementerian Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan Maladewa mengumumkan "nota kesepahaman".

Meskipun rincian terkait kesepakatan tersebut masih terbatas, kedua belah pihak mengatakan ini adalah "kerangka kerja untuk kerja sama" yang bertujuan "mempromosikan penyelesaian transaksi berjalan dan investasi langsung dalam mata uang lokal," serta memfasilitasi perdagangan yang lebih lancar.

Penandatanganan MoU menjadi contoh terbaru dari reorientasi Maladewa ke China dan menjauh dari India, yang secara tradisional merupakan mitra ekonomi dan keamanan regional terdekat negara kepulauan itu.

Pada bulan April, pemilih Maladewa memberikan kemenangan telak kepada partai Presiden Mohamed Muizzu dalam pemilihan parlemen. Muizzu, yang mengambil alih sebagai presiden pada November, kemudian melakukan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing pada Januari tahun ini.

Kementerian Luar Negeri China sebelumnya mengatakan ekonomi terbesar kedua di dunia dan pemberi pinjaman bilateral terbesar telah berhubungan dengan Maladewa. Bahasannya mencakup tentang utangnya kepada Beijing dan meningkatkan kerja sama keuangan antara kedua negara.

"China seperti biasa, memberikan dukungan dan bantuan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial Maladewa, sesuai kemampuannya," kata Mao Ning, juru bicara kementerian luar negeri China, dalam konferensi pers reguler di Beijing sebelum pengumuman itu.

Kabar tersebut membuat obligasi sukuk Maladewa memperpanjang reboundnya. Terpantu bertambah 4,2 seapada hari itu untuk mencapai hampir 79 sen pada dolar, setelah memulai bulan ini pada rekor terendah 68 sen.

Warning

Para analis memperingatkan, bahwa Maladewa belum sepenuhnya keluar dari masalah. Moody's minggu ini menjadi lembaga pemeringkat terbaru yang memperingatkan gagal bayar semakin mungkin terjadi.

Ia menyoroti bahwa cadangan negara "secara signifikan berada di bawah", pembayaran utang Maladewa senilai USD600 juta hingga USD700 juta yang akan jatuh tempo tahun depan dan lebih dari satu miliar dolar yang harus dibayar pada tahun 2026.

Bank sentral negara itu menanggapinya dengan berjanji tidak akan terjadi gagal bayar. Ia juga menekankan, bahwa Maladewa akan melakukan pembayaran USD25 juta atas utang negara bulan depan secara tepat waktu dan penuh.

Sebagian besar utang Maladewa bersal dari China dan India, yang masing-masing telah memberikan pinjaman USD1,37 miliar dan USD124 juta, menurut data Bank Dunia menunjukkan.

Kepala tim Emerging Country Debt GMO, Tina Vandersteel mengatakan, utang Maladewa tetap "suram", sementara mata uang rufiyaa yang dipatok dolar AS juga berpotensi menambah tekanan.

"Jika patokan berjalan dan kemudian Anda memiliki depresiasi 30%, utang terhadap PDB - yang sudah 120% - akan naik lebih tinggi," katanya.

BUDAPEST - Sembilan negara Eropa memprotes rencana Dana Moneter Internasional ( IMF ) yang ingin melanjutkan misi ke Rusia . Keinginan pemberi pinjaman global untuk membangun kembali hubungan dengan Rusia disebutkan bisa merusak reputasi IMF, lantaran melanjutkan dialog dengan negara yang telah menginvasi negara lain.

Setelah invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022, IMF menghentikan konsultasi tahunan dengan Rusia. Namun pada 2 September, direktur eksekutif IMF Rusia, Aleksei Mozhin mengatakan kepada Reuters, bahwa IMF akan memulai kembali konsultasi online pada 16 September.

Lalu dilanjutkan dengan delegasi IMF menyambangi Moskow untuk melakukan pertemuan dengan pejabat Rusia hingga 1 Oktober 2024, mendatang.

"Kami ingin mengungkapkan ketidakpuasan terhadap rencana IMF," kata menteri keuangan Lithuania, Latvia, Estonia, Finlandia, Swedia, Islandia, Denmark, Norwegia dan Polandia dalam sebuah surat kepada kepala IMF, Kristalina Georgieva.

Georgieva yang dijadwalkan menghadiri pertemuan menteri keuangan Uni Eropa dan bankir bank sentral di Budapest, sepertinya bakal dihujani dengan pertanyaan seputar rencana IMF tersebut.

"Rekomendasi apa yang ingin diberikan IMF kepada Rusia di akhir konsultasi? Bagaimana menjalankan ekonomi perang dengan lebih baik?" kata seorang pejabat senior zona euro seperti dilansir Reuters.

Dalam surat gabungan sembilan menkeu negara eropa itu mengatakan, bahwa sebagai negara agresor, Rusia seharusnya tidak mendapatkan manfaat dari saran IMF. Surat itu juga memberikan catatan bahwa jika IMF menjalankan rencananya, itu akan mengurangi kesediaan negara-negara donor untuk mendukung Ukraina melalui inisiatif IMF, karena itu juga akan merusak kepercayaan pada IMF.

"Donor dapat memilih lembaga lain seperti Bank Dunia atau Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan," kata pejabat senior itu.

Surat itu juga mengatakan, setiap data yang akan diberikan Rusia kepada IMF akan disensor untuk menunjukkan ekonomi negara itu diduga baik-baik saja dan menolak sanksi Barat, pada akhirnya membuat penilaian IMF tidak akurat.

Disebutkan juga bahwa, Moskow akan menggunakan misi untuk tujuan propaganda sendiri dan itu akan merusak reputasi IMF. "Dengan demikian kami menyerukan kepada IMF untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan Rusia dan tetap berkomitmen pada tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB," kata sembilan negara tersebut.

"Kami mendesak semua lembaga keuangan internasional, termasuk IMF dan manajemennya, untuk terus menahan diri dari kegiatan yang melibatkan negara agresor dan tidak melanjutkan dialog selama Rusia melanjutkan perang terhadap Ukraina," kata surat itu.

Pada hari Kamis kemarin, IMF mengatakan bahwa kunjungan yang direncanakan ke Rusia sejalan dengan kewajiban regulernya serta kewajiban Rusia sebagai negara anggota.

Misi tahunan terakhir IMF mengunjungi Rusia pada November 2019, sebelum dimulainya pandemi Covid-19. Lalu dilanjutkan tidak ada misi IMF ke Rusia sejak dimulainya perang Rusia di Ukraina.

Banyak negara Barat mengangkat soal peluang pengusiran Rusia dari IMF setelah invasi Ukraina, tetapi hal itu terbukti sulit karena keengganan dari anggota lain dengan kuota suara besar seperti China dan India.

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun dinilai hanya jalan ditempat pada kisaran level 5 hingga 5,1%. Ekonom dan Senior Faculty LPPI, Ryan Kiryanto menerangkan, apa saja penyebab ekonomi Indonesia yang menurutnya tumbuh pas-pasan.

"Dalam pengamatan saya memang kurang lebih 9-10 tahun terakhir, kita itu rerata tumbuh pas-pasan, sekitar 5%, atau bisa dikatakan dalam koridor atau batas bawah," ujarnya dalam Market Review IDXChannel, Jumat (13/9/2024).

Ryan menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikatakan jalan ditempat itu disebabkan oleh adanya kesalahan desain kebijakan Pemerintah. Mengingat arah kebijakan selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir ini lebih condong pada penguatan infrastruktur ketimbang industri manufaktur.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang penting dilakukan untuk meningkatkan konektivitas, tapi tidak serta merta bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sehingga perlu penguatan dari sisi industri manufaktur untuk lebih menggairahkan pertumbuhan ekonomi.

"Indonesia itu begitu luas, sehingga pembangunan infrastruktur yang masif itu masih meninggalkan lubang lubang, dalam artian tidak semua titik-titik itu terhubung antar satu kota atau kawasan," kata Ryan.

"Sekalipun kita masih heavy di pembangunan infrastruktur , mestinya harus ada sektor ekonomi atau bidang usaha yang bisa kita petik hasilnya, misal manufaktur, itu karakternya padat modal dan padat karya," sambungnya.

Lemahnya pembangunan manufaktur membuatnya menyoroti S&P Global merilis Purchasing Manager?s Index atau PMI Manufaktur Indonesia bulan Juli 2024 sebesar 49,3. Level tersebut turun dibandingkan Juni 2024 sebesar 50,7.

"Kondisi ini ada miss policy atau kesalahan desain kebijakan, kenapa sepanjang 9 tahun terakhir kita hanya mampu ngegas ekonomi kita rerata 5,0 - 5,1%," tambahnya.

Ryan membandingkan, dengan negara tetangga di ASEAN, seperti Vietnam dan Filipina yang memiliki rerata pertumbuhan ekonomi lebih baik dari Indonesia yakni sebesar 6,5 - 7% per tahun. Padahal negara di kawasan ASEAN ini punya tantangan yang sama beberapa tahun belakangan, seperti pandemi Covid-19, hingga terdampak ketegangan geopolitik.

"Memang pertumbuhan ekonomi kita stuck di level 5%, itu harus menjadi concern kita semua, terutama para pengambil kebijakan ke depannya," tutupnya.

JAKARTA - Dana Moneter Internasional ( IMF ) menilai ekspansi BRICS sudah seharusnya mendapatkan dukungan, lantaran berdampak positif terhadap perekonomian global. Pernyataan IMF merespons keinginan Turki yang tertarik bergabung dengan kelompok negara-negara berkembang di dalam BRICS.

Turki menjadi negara terbaru yang secara resmi mengajukan keanggotaan BRICS pada awal September. Pertama kali didirikan pada tahun 2009 oleh Rusia, China, India dan Brazil, BRICS hanya butuh satu tahun untuk memperluas keanggotaan dengan bergabungnya Afrika Selatan.

Ekspansi BRICS berlanjut di tahun 2024, ketika group ini berkembang semakin jauh dengan merapatnya beberapa negara berkembang utama mencakup Mesir, Iran, Uni Emirat Arab (UEA), dan Ethiopia.

Sebelumnya Presiden Rusia, Vladimir Putin mencatat, bahwa ada 34 negara telah menyatakan minat pada BRICS, dan diskusi terus berlangsung tentang kemitraan potensial.

Ditanya apakah IMF melihat BRICS sebagai sesuatu yang berbahaya, Kozack menjawab, "pandangan kami bahwa peningkatan dan perluasan kerja sama internasional serta memperdalam hubungan perdagangan dan investasi di antara kelompok negara harus disambut dan didorong," ungkapnya.

Terutama jika ditujukan untuk "mengurangi fragmentasi dan menurunkan biaya perdagangan dan investasi" di antara negara-negara yang berpartisipasi. Dia juga menambahkan, bahwa "keputusan untuk bergabung dengan inisiatif semacam itu adalah keputusan berdaulat dari masing-masing negara anggota."

Ankara sebelumnya telah menegaskan haknya untuk menjalin hubungan dengan negara atau organisasi internasional manapun yang dipilihnya. Turki menyatakan, bahwa keterlibatannya dengan BRICS atau Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) tidak mengganggu komitmen yang lain, termasuk NATO.

"Kami tidak menganggap BRICS sebagai alternatif untuk struktur lain. Kami menganggap semua struktur dan aliansi ini memiliki fungsi yang berbeda," kata Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan sebelumnya.

Erdogan menambahkan, bahwa Ankara berusaha untuk menjadi "mitra yang dapat diandalkan" untuk semua organisasi dimana Turki menjadi bagian di dalamnya.

"Sebagai anggota NATO, kami tidak melihatnya sebagai masalah untuk berinteraksi dengan negara-negara di SCO, BRICS, Uni Eropa, atau Organisasi Negara-negara Turki. Kami percaya hubungan ini berkontribusi pada perdamaian dunia," katanya.

Dilaporkan oleh Bloomberg pada awal September, bahwa keanggotaan Turkim bakal dibahas pada KTT BRICS mendatang di Kazan, Rusia di akhir Oktober, mendatang. Erdogan juga telah diundang ke pertemuan itu.

Pembantu presiden Rusia, Yury Ushakov mengkonfirmasi bahwa Ankara secara resmi mengajukan keanggotaan dan mengatakan organisasi itu akan mempertimbangkannya.

JAKARTA - Serangan brutal Israel yang masih berlangsung hingga kini di Gaza telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di daerah kantong Palestina tersebut. Hal itu ditegaskan laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD).

Dalam laporan tersebut, badan perdagangan PBB itu menghitung bahwa produk domestik bruto (PDB) Gaza anjlok hingga 81% pada kuartal terakhir tahun 2023, yang menyebabkan kontraksi sebesar 22% sepanjang tahun. UNCTAD menyebut, ekonomi Gaza "hancur" setelah menyusut pada pertengahan 2024 menjadi kurang dari seperenam dari levelnya pada tahun 2022.

Publikasi tersebut menyoroti bahwa antara 80% hingga 96% aset pertanian Gaza telah hancur akibat kerusakan yang meluas. "Hal ini telah melumpuhkan kapasitas produksi pangan di kawasan tersebut dan memperburuk tingkat kerawanan pangan yang sudah tinggi," ungkap laporan tersebut, seperti dilansir Russia Today, Jumat (13/9/2024).

Kerusakan tersebut juga telah menghantam sektor swasta dengan keras, penggerak utama ekonomi Gaza. Menurut laporan tersebut, 82% bisnis di wilayah kantong Palestina itu telah rusak atau hancur.

Dua pertiga pekerjaan di Gaza, yang jumlahnya sekitar 201.000, telah hilang pada Januari 2024, ungkap UNCTAD, yang mencatat bahwa hilangnya pekerjaan besar-besaran telah "semakin memperburuk krisis ekonomi dan kemanusiaan yang sudah kritis di Jalur Gaza."

Laporan tersebut menunjukkan bahwa sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel, 80% penduduk Gaza bergantung pada bantuan internasional. "Saat ini, kemiskinan memengaruhi hampir seluruh penduduk Gaza dan meningkat pesat di Tepi Barat," kata UNCTAD. Badan itu juga menyerukan disegerakannya intervensi internasional untuk menstabilkan ekonomi dan mendukung upaya perdamaian.

Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah kelompok Palestina yang bermarkas di Gaza itu melancarkan serangan pada Oktober 2023 yang disalahkan atas kematian 1.200 warga Israel. Sejak itu, menurut Kementerian Kesehatan daerah kantong itu, lebih dari 41.000 warga Palestina telah tewas dan 95.000 lainnya terluka dalam serangan Israel.

Hamas menyatakan pada hari Rabu (11/9) bahwa mereka siap untuk gencatan senjata dengan Israel di Gaza berdasarkan proposal AS sebelumnya tanpa persyaratan baru dari pihak mana pun. Rencana "komprehensif" yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden pada bulan Juni menyediakan gencatan senjata tiga fase dengan imbalan pembebasan sandera Israel.

JAKARTA - BRICS menarik perhatian negara-negara Asia Tenggara dengan Thailand dan Malaysia menyatakan keinginan mereka bergabung dengan blok ini. Thailand negara yang pertama mengajukan permohonan keanggotaan, sementara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan negaranya akan segera memulai prosedur-prosedur formal.

"Menjadi anggota BRICS akan membuka peluang perdagangan dan investasi, jadi pertanyaannya adalah, mengapa tidak?" ujar Direktur Eksekutif ASEAN Foundation, Piti Srisangam mengatakan kepada DW, belum lama ini.

Baca Juga: Arab Saudi Mau Terima Yuan untuk Pembelian Minyak, Bye Petrodolar?

Tahun lalu, BRICS memutuskan untuk memperluas keanggotaan dengan mengundang Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk bergabung dengan blok tersebut. Jika digabungkan, anggotanya mencakup sekitar 45% populasi dunia atau sekitar 3,5 miliar orang.

Menurut Bank Dunia, ekonomi mereka bernilai sekitar USD30 triliun atau sekitar 28% dari ekonomi global. Malaysia dan Thailand bukanlah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tertarik bergabung dengan BRICS.

Pada bulan Mei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Pham Thu Hang, mengatakan, "Seperti banyak negara di seluruh dunia, kami memantau dengan seksama proses perluasan keanggotaan BRICS."

Baca Juga: Media Asing Soroti Nasib Jokowi: dari Pujian New Hope Menjadi Mulyono

Pada KTT BRICS di Afrika Selatan tahun lalu, terdapat spekulasi bahwa Indonesia satu-satunya negara G20 di Asia Tenggara yang berharap dapat menyelesaikan proses aksesi dengan OECD dalam waktu tiga tahun dapat menjadi anggota BRICS.