JAKARTA - Seorang bankir bank sentral Rusia yang terkena sanksi diangkat menjadi anggota dewan Dana Moneter Internasional (IMF) yang berbasis di Washington, Amerika Serikat (AS). Ksenia Yudaeva mmerupakan mantan deputi gubernur pertama Bank Sentral Rusia dan penasihat Gubernur Elvira Nabiullina.

"Ya, saya mengkonfirmasi. Mulai 1 November, Ksenia akan menjadi Direktur Eksekutif Rusia di IMF," ujar Aleksei Mozhin mengkonfirmasi laporan dari kantor-kantor berita Rusia, TASS dan RIA, dikutip, Kamis (5/9/2024).

Baca Juga: AS Mampu Hancurkan Seluruh Lokasi Peluncuran Nuklir Rusia dan China, tapi...

Mozhin sebelumnya telah menduduki jabatan ini sejak 1996, membuatnya menjadi anggota Dewan Eksekutif IMF dengan masa jabatan terlama.

Yudaeva terkena serangkaian sanksi pertama yang diberlakukan oleh Washington pada 20 April 2022, dua bulan setelah dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. Menurut Departemen Luar Negeri AS, Yudaeva masuk dalam daftar sanksi AS karena jabatannya di Bank Sentral Rusia dan bank komersial Otkritie.

Secara teori, sanksi AS melarang orang yang bersangkutan memasuki wilayah AS meskipun kantor pusat IMF terletak di ibu kota federal Washington.

Baca Juga: Restrukturisasi Utang Ukraina Ricuh, Kreditur Barat Tekor Rp134 Triliun

Sanksi-sanksi ini juga membekukan semua aset yang dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang-orang yang bersangkutan di Amerika Serikat dan juga larangan bagi perusahaan atau warga negara Amerika untuk melakukan transaksi-transaksi komersial atau keuangan dengan mereka.

JAKARTA - Ketika Anda memikirkan negara- negara terkaya di dunia, produk domestik bruto atau PDB per kapita menjadi salah satu alat ukurnya. Berikut adalah 10 negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita, menurut perkiraan Dana Moneter Internasional (IMF).

Daftar yang muncul mungkin mengejutkan, karena berisikan beberapa negara-negara kecil.

JAKARTA - Dana Moneter Internasional atau IMF diperkirakan bakal meningkatkan tekanan kepada pemerintah Ukraina untuk menutupi defisit anggaran, sebagai syarat agar bisa terus menerima bantuan. Mengutip sumber terkait, tim IMF bakal mengunjungi Kiev akhir pekan ini untuk meninjau apakah pemerintah sudah mencapai target.

Dilansir Bloomberg, yang menjadi penilaian di antaranya penurunan suku bunga, memperkuat upaya kenaikan pajak, dan mendevaluasi mata uang . Sebagai informasi, devaluasi adalah kebijakan menurunkan nilai uang yang dilakukan dengan sengaja terhadap uang luar negeri atau emas. Kebijakan diambil dalam rangka memperbaiki perekonomian.

Melakukan semua itu dibutuhkan oleh Ukraina, agar menerima tahap pertama bantuan USD1,1 miliar dari total pinjaman yang disiapkan mencapai USD15,6 miliar atau setara Rp239,2 triliun (Kurs Rp15.337 per USD).

Dalam menjaga keuangan sepanjang periode perang, Ukraina ditopang oleh bantuan internasional sekitar USD122 miliar yang berasal dari Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, serta IMF. Namun Kiev masih berkutat dengan defisit anggaran sebesar USD15 miliar hingga tahun 2025 yang belum bisa ditutupi oleh komitmen keuangan dari kreditur, seperti disampaikan Perdana Menteri Denis Shmigal bulan lalu.

Untuk membantu menjembatani defisit, lembaga yang berbasis di Washington itu dilaporkan berencana mendesak Bank Sentral Ukraina agar mendevaluasi hryvnia dengan kecepatan yang lebih cepat dan melonggarkan kebijakan moneternya di tengah inflasi yang moderat, menurut sumber terdekat kepada kantor berita tersebut.

Langkah-langkah itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Ukraina dalam mata uang lokal dan membuat pinjaman lebih murah untuk Kementerian Keuangan.Tapi sepertinya regulator menentang depresiasi lebih lanjut dari mata uang nasional Hryvnia, yang telah kehilangan lebih dari 30% terhadap dolar AS sejak eskalasi konflik Ukraina pada Februari 2022.

Pada bulan Oktober, bank sentral Ukraina melonggarkan nilai tukar mata uang sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendukung ekonomi. Membiarkan mata uang melemah lebih lanjut akan menantang kemampuan bank sentral untuk menjaga stabilitas harga, kata sumber tersebut.

Selain itu IMF dilaporkan melayangkan kritik terhadap upaya kenaikan pajak Kiev yang dinilai terlalu lunak dan mendesak pihak berwenang untuk mempertimbangkan agar meningkatkan pajak yang lebih luas.

Menaikkan pajak pertambahan nilai dari 20% saat ini adalah salah satu proposal potensial, ungkap orang-orang yang akrab dengan masalah ini kepada Bloomberg.

Langkah-langkah yang diusulkan dilaporkan memicu kekhawatiran pada kalangan pejabat Kiev, pasalnya depresiasi mata uang diikuti dengan kenaikan pajak bakal mengguncang politik di tengah mobilisasi masa perang, kekhawatiran korupsi, pemadaman terus-menerus, dan melonjaknya harga energi.

JAKARTA - Ukraina mencapai kesepakatan baru-baru ini dengan para pemegang obligasi dalam restrukturisasi utang sebagai hasil dari upaya Rothschild & Co, Reuters melaporkan pada hari Selasa (4/9), mengutip sumber-sumber yang terlibat dalam pembicaraan tersebut. Kiev menunjuk Rothschild sebagai penasihat Kementerian Keuangan sejak 2017 lalu.

Kiev mengumumkan minggu lalu, mereka telah mencapai kesepakatan dengan sekelompok investor asing untuk merestrukturisasi utangnya sebesar USD20 miliar atau Rp309 triliun. Para pemegang obligasi termasuk raksasa keuangan AS BlackRock dan Pimco, serta manajer aset Prancis Amundi membekukan utang Ukraina selama dua tahun pada Februari 2022 ketika konflik dengan Rusia pecah.

Baca Juga: Politisi Israel Vs Sniper Palestina, Tentara Zionis Dihabisi Satu Per Satu

Komite pemegang obligasi, yang mewakili para pemegang 25% obligasi telah setuju untuk menerima kerugian sebesar 37%, atau USD8,7 miliar atau Rp134 triliun dari nilai nominal utang mereka. Dana Moneter Internasional (IMF) dilaporkan telah mengkonfirmasi bahwa kesepakatan tersebut sesuai dengan parameter dari paket bantuan senilai USD122 miliar untuk Kiev. Baik IMF maupun para kreditor negara ini termasuk AS dan Paris Club telah menyetujuinya, menurut sebuah pernyataan yang berisi ketentuan-ketentuan kesepakatan yang dipublikasikan di London Stock Exchange.

Restrukturisasi utang besar-besaran ini akan membantu Kiev menghemat USD11,4 miliar selama tiga tahun ke depan. Hal ini sangat penting bagi upaya perang dan program IMF, tulis Reuters, menggambarkan restrukturisasi utang sebagai salah satu yang tercepat dan terbesar dalam sejarah, yang skalanya hanya dikalahkan oleh restrukturisasi utang yang dilakukan oleh Argentina dan Yunani.

Namun, laporan tersebut menyoroti bahwa negosiasi awal antara pemerintah Ukraina dan para pemberi pinjaman yang dimulai pada Juni 2022 tidak berjalan sesuai rencana. Pembicaraan gagal setelah beberapa minggu karena komite inti pemegang obligasi mengeluh bahwa penghapusan utang yang diminta Ukraina secara signifikan melebihi 20% yang diharapkan dan berisiko menimbulkan kerusakan substansial.

Baca Juga: Perang Dagang Jilid II AS vs China Memanas, Siapa yang Menang?

Menurut Reuters, para pemegang obligasi menuntut agar Ukraina segera memulai kembali pembayaran kupon, menawarkan jalan menuju pemulihan pokok utang yang lebih tinggi. Staf IMF dilaporkan bekerja dengan sangat cepat untuk menghitung angka-angka tersebut.

Kiev menawarkan sebuah alternatif dalam bentuk obligasi terkait PDB yang lebih sederhana, dengan para kreditor juga ditawari pembayaran kupon instan yang mereka inginkan, mulai dari 1,75% dan akhirnya naik menjadi 7,75%. Hasil akhir dari pemungutan suara pemegang obligasi adalah lebih dari 97% mendukung.

JAKARTA - Komisi XI DPR mengumumkan keputusan lima anggota calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan terpilih periode 2024-2029. Ada 5 nama yang disetujui rapat internal Komisi IX pada Rabu(4/9/2024)

"Anggota Komisi XI tadi musyawarah mufakat untuk menentukan lima calon anggota BPK terpilih hari ini. Tadi ada Pak Akhsanul Khaq, Pak Bobby, Pak Budi, Pak Daniel, kemudian ada Pak Fathan," katanya saat dijumpai di Kompleks Parlemen pada Rabu (4/9/2024).

Sekedar informasi, Akhsanul Khaq merupakan auditor utama keuangan negara I BPK, sementara Bobby Rizaldi merupakan politisi Partai Golkar, dan Budi Prijono adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Kemudian Daniel Lumban Tobing merupakan anggota BPK periode 2019-2024 sekaligus mantan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Sedangkan Fathan merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Seperti diketahui, Komisi XI DPR telah memulai melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kepada 74 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada Senin (2/9).

Fit and proper test ini digelar di tiga ruangan yaitu Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Ruang Pansus C, dan Ruang BAKN di Gedung DPR. Agenda ini berlangsung selama tiga hari yaitu pada 2-4 September 2024. Pada hari terakhir, Komisi XI direncanakan langsung menentukan lima calon anggota BPK terpilih 2024-2029.

JAKARTA - "Perang dagang itu bagus dan mudah untuk dimenangkan," cuit Donald Trump pada Maret 2018 ketika ia masih menjabat sebagai presiden AS, hanya beberapa bulan sebelum memulai dengan sungguh-sungguh salah satu konflik perdagangan terbesar dalam sejarah modern.

Kampanye saling balas tarif antara Washington dan Beijing hampir tidak membuktikan bahwa Trump benar. Melansir dari Reuters, pada Juni, China mencatatkan rekor surplus perdagangan bulanan dengan Amerika Serikat sebesar USD99 miliar.

Namun, calon dari Partai Republik untuk pemilihan presiden pada November mendatang ini telah mengancam akan menaikkan tarif ekspor China dari 10% menjadi 60% secara keseluruhan jika ia menang. Trump yang bersaing ketat dengan saingannya dari Partai Demokrat, Kamala Harris, di negara-negara bagian penting, Beijing menghadapi kemungkinan yang sangat nyata untuk terjadinya Perang Dagang II.

Jika perang dagang pertama bisa menjadi panduan, para pemimpin China mungkin tidak bisa menghentikan Trump untuk memberlakukan tarif. Dia tetap tidak senang dengan defisit perdagangan negaranya sebesar USD280 miliar dengan China pada 2023.

Namun, para pejabat dapat menggunakan beberapa taktik yang telah mereka pelajari dalam enam tahun terakhir untuk menumpulkan dampak serangan baru terhadap ekspor tahunan senilai sekitar USD500 miliar, dan memperlambat pemisahan ekonomi yang telah berakar selama masa jabatan pertama Trump.

Pelajaran Mahal

Pada perang dagang pertama, jangkauan dan negosiasi membantu menunda penerapan beberapa tarif paling tinggi yang diancamkan oleh Gedung Putih. Beijing membiarkan renminbi melemah terhadap dolar sehingga mengurangi pukulan bagi eksportir China sejak awal mengubah rute pengiriman elektronik dan tekstil ke Amerika Serikat melalui negara lain seperti Vietnam dan Meksiko membantu beberapa negara untuk menghindari tarif baru hingga 25%.

Namun, butuh selusin putaran pembicaraan yang aneh selama sekitar satu setengah tahun, di mana Washington mencap China sebagai manipulator mata uang, kemudian menarik kembali label tersebut sebelum kedua belah pihak menyetujui apa yang disebut sebagai kesepakatan "Fase Satu" pada Januari 2020 yang mengakhiri kenaikan tarif yang saling berbalas.

Pada akhirnya, dampak langsung dari perang dagang sejauh ini belum terlalu parah. Meskipun pangsa impor China dari total impor Amerika Serikat telah turun 8 poin persentase sejak 2018 menjadi sekitar 13%, menurut Biro Sensus AS, pangsa ekspor global China telah meningkat 1,5 poin persentase pada periode yang sama, data dari Dana Moneter Internasional menunjukkan.

Terlebih lagi, sebuah analisis dari Peterson Institute For International Economics menemukan bahwa pada dasarnya China tidak membeli barang dan jasa tambahan dari Amerika seperti yang dijanjikan.

Satu-satunya kemenangan nyata bagi Trump adalah pangsa impor pertanian AS dari China, yang menurut data bea cukai naik dari 10% pada tahun 2019 menjadi 19% pada tahun 2021 karena kawanan babi yang pulih dari demam babi Afrika di China meningkatkan permintaan biji-bijian. Namun, pangsa tersebut turun menjadi 15% tahun lalu karena Beijing, yang khawatir akan ketahanan pangan setelah invasi Rusia ke Ukraina melakukan diversifikasi dari pertanian Amerika dan beralih ke kedelai dan jagung dari Brasil.

Sementara itu, keunggulan manufaktur China tetap menjadi pusat dari beberapa perusahaan paling berharga di Amerika, termasuk Tesla (TSLA.O) yang bernilai USD655 miliar dan Apple (AAPL.O) yang bernilai USD3 triliun. Tahun lalu, pembuat iPhone ini mengumumkan rencana untuk memindahkan hampir seperlima produksi smartphone global ke India, namun pada bulan Maret, bos Tim Cook mengakui dalam sebuah kunjungan ke Beijing bahwa, "tidak ada rantai suplai di dunia ini yang lebih penting bagi kami daripada China."

China Diuntungkan?

Situasi mungkin akan jauh lebih buruk bagi China dalam Perang Dagang II. Washington akan cenderung tidak memberi Xi Jinping kesempatan untuk bernegosiasi, sehingga membuat de-eskalasi jauh lebih sulit. Pertaruhannya juga akan lebih tinggi.

Para ekonom UBS memperkirakan kenaikan hingga 60% dapat menurunkan 2,5 poin persentase dari PDB RRT, yang pada dasarnya mengurangi separuh dari laju pertumbuhan utama yang melambat.

Bank Swiss ini memperkirakan bahwa sekitar setengah dari dampaknya akan datang langsung dari penurunan ekspor meskipun dukungan kebijakan Beijing dapat membantu membatasi penurunan utama menjadi sekitar 1,5 poin persentase.

Tekanan terhadap mata uang China akan segera terjadi, sama seperti renminbi yang menanggung beban ketakutan pasar dengan setiap ancaman tarif baru yang diberlakukan sepanjang tahun 2018 dan 2019. BNP Paribas memperkirakan mata uang ini akan jatuh 6% terhadap dolar dengan atau tanpa stimulus domestik untuk meredam pukulan tersebut.

Baca Juga: Produksi Berlebih Kendaraan Listrik China Berisiko Picu Perang Dagang Baru

Skenario mana pun akan menantang kontrol pihak berwenang atas nilai tukar, yang telah berada di bawah tekanan tahun ini akibat pertumbuhan yang lesu dan bertentangan dengan keinginan Xi Jinping untuk memiliki yuan yang kuat untuk mendukung ambisi China menjadi negara adidaya keuangan global.

Pada akhirnya, tarif baru dapat membatasi kemampuan China untuk melonggarkan kebijakan moneter untuk menopang perekonomian telah terlihat sulit bagi Beijing untuk mencapai target pertumbuhan PDB sekitar 5% tahun ini.

Lebih buruk lagi, komunike kebijakan terbaru dari pertemuan para pemimpin partai di bulan Juli memperjelas bahwa mereka menggandakan kebijakan industri yang bergantung pada ekspor segala sesuatu mulai dari kendaraan listrik hingga peralatan medis untuk menutupi permintaan domestik yang lemah. Dorongan itu akan membuat ekonominya semakin terpapar ancaman tarif AS.

Singkatnya, Beijing mungkin relatif tidak terluka sejauh ini. Namun, model pertumbuhan yang diinvestasikan oleh para pembuat kebijakan akan membuat kebakaran komersil kedua dengan Washington menjadi lebih berbahaya dan sulit dipadamkan. Bagi China, perang dagang lagi akan berdampak buruk dan mudah kalah.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merevisi target penerimaan negara bukan pajak ( PNBP ) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Dividen BUMN yang masuk dalam pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) ditarget mencapai Rp90 triliun di 2025. Jumlah itu naik Rp4 triliun dari target sebelumnya.

"Ini yang akan menjadi tambahan dari pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan dari Rp86 triliun ke Rp90 triliun," ujar dia, saat rapat RUU APBN 2025 dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9/2024).

Baca Juga: DPR Desak Tukin PNS Dipangkas, Sri Mulyani: Kita Akan Pikirkan

Dia menambahkan, ada kenaikan pos PNBP lainnya sekitar Rp4,26 triliun yang disumbangkan oleh beberapa kementerian lembaga (k/l) penting yang memang selama ini menjadi penyumbang dari PNPB tersebut.

Rinciannya, dari Kominfo naik Rp510 miliar, Polri naik Rp11,41 triliun ke Rp14 triliun sehingga terjadi kenaikan Rp2,59 triliun. Sementara, Kementerian Perhubungan terdapat kenaikan dari Rp8,11 triliun ke Rp9 triliun berarti naik Rp890 miliar dan Kementerian Hukum dan HAM naik dari Rp8,34 triliun ke Rp8,6 triliun atau ada kenaikan Rp0,26 triliun atau Rp260 miliar.

Baca Juga: Thomas Djiwandono: Saya Masuk Kementerian Keuangan untuk Belajar

"Dengan demikian dari sisi penerimaan negara bukan pajak ada kenaikan Rp8,26 triliun, yaitu tadi dari kekayaan negara dipisahkan Rp4 triliun dan PNBB dari Kementerian lembaga sebesar Rp4,26 triliun," jelasnya.

JAKARTA - Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) sepakat memangkas anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu)Sri Mulyani mengatakan hal ini disebabkan karena asumsi kurs rupiah dalam RAPBN 2025 yang turun dari RP16.100 ke Rp16.000.

"Dengan demikian untuk total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di panja A adalah Rp203,4 triliun, ini turun Rp1,1 triliun dari yang kami usulkan di dalam RAPBN 2025 (Rp204,5 triliun)," jelasnya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam Rangka Pembahasan RUU APBN TA 2025, Rabu (4/9/2024).

Dikatakan Menkeu, untuk subsidi energi BBM tertentu dan LPG tabung 3 kilo terjadi penurunan yaitu dari yang semula Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun.

"Ini terutama untuk jenis BBM tertentu ada penurunan Rp0,04 triliun atau Rp40 miliar karena tadi perubahan dari kurs, subsidi LPG tabung 3 kilo turun Rp0,6 triliun atau ini juga karena adanya perubahan kurs tadi," terang Menkeu.

Kemudian, untuk subsidi listrik juga terjadi penurunan dari Rp90,2 triliun ke Rp89,7 triliun atau turun Rp0,5 triliun.

JAKARTA - Kementerian Perdagangan China(MOFCOM) pada Selasa (3/9) mengumumkan tindakan tegas terhadap Kanada, termasuk rencana untuk memulai proses penyelesaian sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan meluncurkan penyelidikan antidiskriminasi, setelah keputusan Kanada untuk mengenakan tarif tambahan yang tinggi pada produk-produk China, termasuk kendaraan listrik, baja, dan aluminium.

Para ahli China menyatakan bahwa tindakan tersebut sejalan dengan hukum dan peraturan negara tersebut serta aturan WTO. Mereka juga mengecam tindakan Kanada, yang sejalan dengan Amerika serikat (AS) dan Uni Eropa (UE), yang dinilai sangat keterlaluan dan melanggar aturan WTO.

Di antara tindakan tersebut adalah keputusan untuk memulai proses penyelesaian sengketa terhadap tarif tambahan Kanada terhadap kendaraan listrik China dan produk-produk lainnya di WTO untuk melindungi kepentingan industri-industri negara tersebut. Selain itu, China akan meluncurkan penyelidikan antidiskriminasi terhadap keputusan Kanada untuk mengenakan tarif tambahan pada kendaraan listrik China, baja, dan aluminium, berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 36 Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri China.

Pasal 7 Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri China dengan jelas menetapkan bahwa jika suatu negara atau wilayah menerapkan tindakan yang bersifat melarang, membatasi, atau tindakan serupa lainnya atas dasar diskriminatif terhadapChina sehubungan dengan perdagangan, maka Chinadapat, sebagaimana mestinya, mengambil tindakan terhadap negara atau wilayah yang dimaksud.

Pasal 36 Undang-Undang Perdagangan Luar NegeriChina menyatakan bahwa otoritas yang bertanggung jawab atas perdagangan luar negeri di bawah Dewan Negara dapat melakukan penyelidikan terkait masalah-masalah yang relevan, termasuk masalah yang memerlukan penyelidikan untuk menerapkan Pasal 7.

MOFCOM menyatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan selanjutnya berdasarkan situasi yang sebenarnya. Orang dalam industri mengatakan bahwa penyelidikan antidiskriminasi tersebut adalah yang pertama dari jenisnya, dan sejalan dengan hukum China dan aturan WTO.

MOFCOM juga mengumumkan bahwa China akan meluncurkan penyelidikan antidumping terhadap benih kanola yang diimpor dari Kanada, dalam menanggapi kekhawatiran industri dan untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan domestik. Pada tahun 2023, nilai ekspor benih kanola Kanada ke China mencapai USD3,47 miliar, meningkat 170% dari tahun ke tahun. Selain itu, China juga berencana untuk meluncurkan penyelidikan antidumping terhadap produk kimia terkait dari Kanada.

"SikapChina sangat jelas dan akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membela hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan China,"ungkap MOFCOM, seperti dilansir Global Times, Rabu (4/9/2024).

Pemerintah China mengklaim, berbeda dengan langkah Kanada yang bermotif politik dan berada di luar kerangka WTO, langkah-langkah balasan yang diambil oleh China dilakukan sebagai respons terhadap permintaan dan kekhawatiran industri dan didasarkan pada aturan WTO serta dengan referensi yang jelas dari hukum dan peraturan yang sesuai.

Langkah-langkah tersebut diambil setelah Kanada, mengikuti jejak AS dan UE, menyatakan pada tanggal 26 Agustus bahwa mereka akan mengenakan tarif 100% atas impor kendaraan listrik China. Negara tersebut juga mengumumkan tarif 25% atas impor baja dan aluminium dari China. Langkah proteksionis Kanada tersebut dinilai telah menimbulkan kekhawatiran dalam industri karena gangguan yang dapat diperkirakan pada rantai pasokan dan bisnis yang terlibat, termasuk perusahaan asing seperti Tesla.

Sementara tindakan Kanada dilaporkan ditujukan pada produsen kendaraan listrik China, volume ekspor kendaraan listrik negara itu ke Kanada relatif kecil hingga Tesla mulai mengirimkan kendaraan listrik buatan Shanghai ke Kanada pada tahun 2023. Nilai ekspor kendaraan listrik China ke Kanada naik menjadi sekitar USD1,6 miliar pada tahun 2023, dibandingkan dengan 100 juta dolar Kanada pada tahun 2022.

Langkah Kanada tersebut menuai kritik keras dari pejabat Chinayang berjanji untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan guna melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan asal negara tersebut. Para ahli mengatakan bahwa langkah Kanada tersebut bermotif politik, karena mengikuti langkah tarif tambahan serupa terhadap kendaraan listrik China yang diumumkan oleh AS dan UE.

Asosiasi Besi dan Baja China baru-baru ini mencatat bahwa keputusan sepihak pemerintah Kanada untuk mengenakan tarif pada produk baja China tanpa penyelidikan apa pun merusak sistem perdagangan multilateral yang didasarkan pada aturan WTO dan berdampak buruk pada perdagangan baja global serta pengembangan industri.

JAKARTA - Negara-negara di ASEAN sepakat memanfaatkan mata uang lokal (Local Currency Transactions/LCT) saat bertransaksi di kawasan, sebagai bagian dari upaya percepatan pembayaran lintas batas. ASEAN LCT juga menjadi cara melepas ketergantungan pada dolar Amerika Serikat (USD) melalui penerapan transaksi mata uang lokal.

Selama beberapa waktu terakhir, ASEAN secara aktif mencari cara untuk beralih dari dolar AS. Inisiatif ini mengharuskan negara-negara anggota secara kolektif menyusun sistem mata uang sendiri yang nantinya diupayakan menyaingi pamor dolar AS.

Lalu, apa itu sebenarnya ASEAN LCT? Berikut penjelasannya yang dirangkum dari berbagai sumber.

Apa itu ASEAN LCT?

Sebelumnya perlu diketahui bahwa LCT bisa diartikan sebagai penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh para pelaku usaha memakai mata uang lokal.

Melihat ke belakang, skema LCT sebelumnya dikenal sebagai Local Currency Settlement (LCS). Namun, seiring kebutuhan dan keberlanjutan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi, terjadi pengembangan framework LCS menjadi LCT.

Tujuan Local Currency Transaction (LCT) adalah mengurangi ketergantungan transaksi internasional terhadap mata uang dominan, misalnya seperti dolar Amerika Serikat (USD).

Berawal dari kesepakatan tersebut, setiap bank sentral berkomitmen menggunakan mata uang lokal lintas negara ASEAN, sebagai pembayaran resmi yang akan dikonversi berdasarkan nilai kurs yang berlaku di masing-masing negara.

Kesepakatan penggunaan konsep pembayaran lintas batas berperan penting dalam memperkuat ketahanan keuangan. Termasuk salah satunya dalam mendorong penggunaan mata uang lokal untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas batas di kawasan ASEAN.

Dalam jangka panjang, kerja sama pembayaran lintas batas di kawasan dapat menjaga nilai tukar mata uang negara-negara di ASEAN lebih stabil, dan tidak bergantung pada Dolar AS. Dengan begitu, kerja sama negara di kawasan semakin terintegrasi dan berkelanjutan, serta dapat memperkuat ekonomi di kawasan dalam tingkat global.

Sebagai informasi, Indonesia sendiri telah mengimplementasikan penggunaan LCT sejak 2018. Saat ini, kemitraannya terjalin dengan negara seperti Malaysia, Thailand, Jepang, China hingga Korea Selatan.

Upaya tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan terhadap cara meningkatkan stabilitas nilai tukar Rupiah dan memperkuat resiliensi pasar keuangan domestik. Salah satu perwujudan LCT adalah mengimplementasikan QRIS antarnegara, sebuah sistem pembayaran lintas negara (cross-border payment) berbasis kode QR yang nantinya bisa digunakan untuk transaksi.

Secara bertahap, Indonesia juga terus menggaungkan LCT di ASEAN. Terlebih, kelompok yang berisikan negara-negara Asia Tenggara itu kompak bertujuan membuang dominasi dolar AS ke depannya.

JAKARTA - Perdagangan Rusia dengan India terus berkembang pesat dan pembayaran bilateral berjalan dengan lancar tanpa gangguan, yang selama ini menghambat perdagangan dengan negara-negara lain. Hal itu diungkapkan Wakil CEO Sberbank, Anatoly Popov kepada Reuters.

Sberbank menangani pembayaran hingga 70% dari semua ekspor Rusia ke India. Perdagangan Rusia dengan India meningkat hampir dua kali lipat menjadi USD65 miliar atau setara Rp1.000 triliun pada 2023 dengan negara ini menjadi importir utama minyak Rusia setelah sanksi Barat diberlakukan pada tahun 2022 atas konflik di Ukraina.

"Pada 2022, terdapat peningkatan yang signifikan dalam minat bisnis Rusia di pasar India karena pasar ini berfungsi sebagai alternatif," kata Popov kepada Reuters dalam sebuah wawancara menjelang Forum Ekonomi Timur, sebuah konferensi ekonomi yang menargetkan mitra-mitra Rusia di Asia dikutip, Selasa (3/9/2024).

Baca Juga: India Berburu Utang Rp59 Triliun, Ekspansi Minyak Besar-besaran

Cabang Sberbank di India memiliki kantor-kantor di Delhi dan Mumbai, serta sebuah pusat TI di Bangalore. Jumlah staf di kantor-kantornya di India meningkat 150% tahun ini, karena pada bulan April mereka mengatakan akan mempekerjakan 300 personil TI untuk pusat di Bangalore.

Sberbank berada di bawah sanksi Barat dan oleh karena itu tidak dapat melakukan transaksi dalam dolar AS dan euro atau menggunakan sistem SWIFT untuk transfer internasional. Namun, Popov mengatakan bahwa bank ini tidak mengalami masalah di India.

"Sberbank adalah peserta penuh dalam semua sistem pembayaran dan antar bank di India. Tidak ada batasan dalam operasinya," kata Popov.

India tidak ikut serta dalam sanksi anti-Rusia dan mempertahankan hubungan persahabatan dengan Rusia, sesama anggota kelompok negara berkembang BRICS.

Sberbank mengatakan bahwa transaksi dalam rubel dan rupee berjalan dengan lancar, dengan 90% di antaranya hanya membutuhkan waktu beberapa jam untuk diselesaikan. Hal ini sangat kontras dengan mitra dagang lainnya seperti China.

Popov menekankan bahwa pertumbuhan ekspor India ke Rusia telah membantu memecahkan masalah surplus rupee yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Rusia, yang menghambat perdagangan bilateral pada tahun 2023, karena rupee digunakan untuk membayar impor dari India.

"Masalahnya telah terpecahkan, tidak ada lagi surplus rupee," kata Popov, menekankan bahwa untuk mencapai perdagangan yang seimbang, India masih perlu meningkatkan ekspornya ke Rusia hingga 10 kali lipat.

Baca Juga: Ini Pesan Menyentuh Paus Fransiskus untuk Israel dan Palestina

Sebuah sumber India mengatakan kepada Reuters pada 14 Agustus bahwa surplus rupee telah turun menjadi "beberapa juta dolar". Ia mengatakan bahwa India, negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia, memiliki hampir semua yang dicari oleh para importir Rusia.

"India adalah negara dengan ekonomi yang besar dan mandiri yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, barang apa pun yang sebelumnya diimpor Rusia dapat dibeli di India," kata Popov.

Sberbank juga mengembangkan penawaran instrumen lindung nilainya, yang telah mencakup forward dan opsi, serta produk-produk lain seperti pinjaman dalam mata uang rupee untuk perusahaan-perusahaan Rusia dengan suku bunga yang jauh lebih rendah daripada di Rusia.

Ia berterima kasih kepada regulator India atas kesempatan untuk beroperasi melalui rekening "vostro" dalam mata uang rupee, yang dapat dipegang oleh bank-bank domestik atas nama bank-bank asing di India, yang memfasilitasi operasi mereka.

Popov mengatakan, mekanisme konversi rubel dan rupee saat ini berjalan dengan baik dan tidak memerlukan mata uang pihak ketiga untuk penyelesaiannya. Namun, ia menekankan bahwa perdagangan bursa dalam rupee akan meningkatkan transparansi.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi terjadi selama empat bulan berturut-turut di sepanjang 2024. Hal ini terjadi utamanya disebabkan oleh suplai yang berlimpah.

Berdasarkan data BPS, deflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) Agustus 2024 sebesar 0,03 persen. Sementara secara tahunan (year-on-year/yoy), terjadi inflasi 2,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,06.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan deflasi empat bulan berturut-turut memang merupakan berita buruk bagi ekonomi Indonesia, ini merupakan indikasi terjadinya penurunan daya beli.

"Hal ini sejalan dengan fenomena turunnya penerimaan PPN, Deindustrialisasi dini, peningkatan kasus PHK, dan penurunan penjualan sektor retail," Kata Wijayanto kepada SINDONews, Selasa (3/9/2024)

Ia menuturkan, penjelasan bahwa deflasi terjadi akibat produksi meningkat tidak mempunyai justifikasi yang kuat. Deflasi justru berpotensi menimbulkan lingkaran setan perlambatan ekonomi.

"ia membuat masyarakat semakin menunda konsumsi dan investasi karena menunggu harga agar semakin rendah atau return yang lebih tinggi; yang pada gilirannya akan membuat ekonomi semakin melambat,"terangnya

Ia menilai, pemerintah mengakhiri lingkaran setan ini dengan menstimulasi daya beli melalui berbagai kebijakan ekspansif, walau defisit APBN akan melebar. Kebijakan tersebut bisa dilaksanakan diantaranya melalui: memberikan insentif pajak misalnya dengan memperpanjang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas rumah tapak dan rumah susun. Kemudian mengekspansi dan memaksimalkan peran rakyat/UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis. Lalu, memastikan belanja pemerintah memprioritaskan pada UMKM sebagai vendor.

"Kemudian, menunda proyek besar yang capital intensive dan memprioritaskan proyek-proyek menengah yang lebih labor intensive dan memperbaiki ketepatan sasaran bansos. terakhir, berbagai program sosial memastikan ketersedian pinjaman/kredit bagi riil sektor yang akan berinvestasi, dll," ujarnya

Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar menilai penurunan harga yang disebabkan oleh suplai berlebih biasanya tidak mencerminkan adanya masalah di sisi permintaan, tetapi lebih pada ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan yang sementara.

"Beberapa indikator makroekonomi dapat digunakan untuk mengukur daya beli. Peningkatan tingkat pengangguran, atau stagnasi dalam pertumbuhan upah dapat menunjukkan bahwa konsumen merasa kurang optimis terhadap kondisi ekonomi dan mengurangi pengeluaran mereka. Saat ini, pertumbuhan upah di Indonesia sangat kecil," jelasnya dalam Celios Biweekly Brief,

Menurut Media, penurunan dalam kredit konsumsi juga menjadi tanda bahwa masyarakat cenderung menahan belanja, yang mengindikasikan penurunan daya beli.

"Meskipun faktor kelebihan suplai penting, analisis terhadap indikator-indikator ini jauh lebih relevan," kata dia.

Adapun Celios menilai, banyak masyarakat akhirnya mencari jalan lain diluar keuangan formal seperti judi online.

"BPS juga bisa menggunakan indikator persentase masyarakat menggunakan pinjol illegal untuk menunjukkan penurunan daya beli masyarakat (Keuangan informal)," pungkasnya.