JAKARTA - Perekonomian ekonomi israel melambat pada kuartal kedua tahun ini. Perang dengan kelompok Hamas membuat Israel gagal mempertahankan pemulihan.

Perang selama berbulan-bulan dengan kelompok Hamas memberikan dampak buruk pada ekspor dan investasi.

Produk domestik bruto (PDB) tumbuh sebesar 1,2% secara tahunan pada periode April hingga Juni dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Dan turun 1,4% dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu, menurut angka awal yang diterbitkan oleh Biro Statistik Pusat Israel pada Minggu.

Melansir dari times of Isreal, angka tersebut berada di bawah ekspektasi para ekonom yang berkisar antara 2,3% hingga 5%. Sementara itu, secara per kapita, jika disesuaikan dengan pertumbuhan penduduk, PDB mengalami kontraksi sebesar 0,4% pada kuartal kedua.

?Produk domestik bruto per kapita menyusut dibandingkan kuartal sebelumnya dan dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu, angka yang jelas menunjukkan kerusakan signifikan akibat perang yang sedang berlangsung terhadap perekonomian,? kata kepala ekonom pasar Bank Mizrahi Tefahot Ronen Menachem.

Selama kuartal kedua, produksi bisnis turun 1,9% karena ekspor barang dan jasa turun 8,3%, menurut data biro statistik. Investasi pada aset tetap hanya meningkat sebesar 1,1%.

?Pertumbuhan PDB mengecewakan pada kuartal kedua karena kontraksi ekspor (barang dan jasa) dan lemahnya investasi,? kata Jonathan Katz, kepala ekonom di Leader Capital Markets.

Bersamaan dengan pertempuran di Gaza, sekutu Hamas yang didukung Iran, Hizbullah, melancarkan serangan roket setiap hari ke Israel utara selama 10 bulan terakhir. Baku tembak dengan pasukan Israel dan memicu kekhawatiran bahwa serangan kelompok tersebut dapat meningkat menjadi perang besar-besaran.

Puluhan ribu penduduk di dekat perbatasan Israel-Lebanon telah mengungsi akibat kekerasan tersebut, dan situasi keamanan telah mengganggu aktivitas tenaga kerja dan bisnis di komunitas selatan dan utara.

Data pertumbuhan yang lemah ini terjadi setelah Fitch menurunkan peringkat kredit Israel dari A+ ke A pada minggu lalu, yang mengatakan pihaknya memperkirakan perang akan berlangsung hingga tahun 2025.

Lembaga pemeringkat tersebut memperingatkan bahwa peningkatan ke berbagai bidang dapat mengakibatkan kerusakan yang signifikan, tambahan belanja militer, kehancuran infrastruktur dan kerusakan yang lebih berkelanjutan terhadap aktivitas ekonomi dan investasi.

Fitch merupakan lembaga kredit global ketiga yang menurunkan peringkat kredit Israel tahun ini, setelah S&P and Moody?s.

JAKARTA - Antrean untuk bergabung dengan BRICS semakin panjang setelah puluhan negara berkembang menyatakan minatnya untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Negara-negara berkembang tersebutberupaya mengakhiri ketergantungannya pada dolar AS dan mempromosikan mata uang lokal untuk perdagangan global.

Langkah bergabung dengan BRICS diyakini akan membantu perkembangan ekonomi dan bisnis asli negara-negara berkembang tersebut sealigusmeningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional mereka. Mayoritas negara berkembang ingin bergabung dengan aliansi BRICS karena mereka ingin menjadi bagian dari inisiatif dedolarisasi, untuk menghindari hiperinflasi jika dolar AS kembali ke negeri asalnya.

Mengutup WatcherGuru, sebanyak 47 negara telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan aliansi BRICS sebelum KTT 2024. Dari jumlah itu, hanya 26 negara yang secara resmi mengirimkan aplikasi mereka untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Sementara sekitar 21 negara secara informal telah menyatakan minatnya untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut. Negara-negara berkembang yang ingin bergabung dengan BRICS antara lain berasal dari Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur.

"Lebih dari 40 negara telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan BRICS," tegas Paul Frimpong, Pendiri Africa-China Centre for Policy Advisory. "Aliansi BRICS menarik beragam kelompok calon anggota karena keinginan bersama yang utamanya adalah menciptakan lanskap global yang lebih adil yang diyakini banyak negara saat ini bias terhadap mereka,"ujarnya.

KTT BRICS ke-16 akan diadakan di wilayah Kazan, Rusia, mulai 22 hingga 24 Oktober 2024. Aliansi baru yang diperluas ini akan berkumpul di meja perundingan untuk pertama kalinya sejak perluasan awal tahun lalu. Blok yang beranggotakan sembilan negara itu akan membahas topik-topik penting terkait dedolarisasi, perluasan, kesepakatan perdagangan, dan mata uang lokal, di antara prospek keuangan lainnya.

Sementara itu, tujuan dedolarisasi yang digaungkan blok tersebut mencapai tonggak sejarah minggu ini, di mana Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengumumkan bahwa lebih dari 90% perdagangan antara negaranya dan China diselesaikan dalam mata uang asli mereka.

"Perdagangan dan kerja sama ekonomi Rusia-China sedang berkembang secara aktif, meskipun ada upaya terus-menerus dari negara-negara Barat kolektif untuk menghentikan laju perdagangan," kata Lavrov. Selain itu, ia mencatat bahwa hampir semua perdagangan diselesaikan di luar dolar AS. Sekarang, blok tersebut berupaya untuk memperluas produksi semacam itu ke anggota lainnya. Saat ini, BRICS beranggotakan sembilan negara, pasca-KTT 2023 di mana Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab (UEA) bergabung dengan blok tersebut.

Kelompok tersebut sejauh ini telah terbukti berhasil dalam dedolarisasi. Sejak 2002, cadangan dolar AS telah turun 14% di tengah kebangkitan BRICS. Menurut Atlantic Councill's Dolar DominabceMonitor,pangsa cadangan global dolar AS terus menurun. Jika satu dekade lalu, angka itu di atas 72%, pada tahun ini turun menjadi hanya 58%. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh tindakan BRICS terhadap dolar, dan kekhawatiran yang terus berlanjut atas rapuhnya ekonomi AS secara keseluruhan.

JAKARTA - Israel sejak Januari lalu telah menyetujui rencana untuk memungut pajak dari rakyat Palestina yang dialokasikan untuk Gaza dikirim ke Norwegia bukan kepada Otoritas Palestina (PA).

Sejak November 2023, pajak yang biasanya dikirim ke Gaza telah dibekukan Pemerintah Israel. Berdasarkan ketentuan kesepakatan yang dicapai pada 1990-an, Israel memungut pajak atas nama Palestina dan melakukan transfer bulanan ke PA sambil menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.

Sementara, PA diusir dari Jalur Gaza pada 2007, banyak pegawai sektor publik di daerah kantong itu tetap mempertahankan pekerjaan mereka dan terus dibayar dengan pendapatan pajak yang ditransfer.

Beberapa minggu setelah serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober, Israel mengambil keputusan untuk menahan pembayaran yang ditujukan bagi para karyawan di Jalur Gaza dengan alasan mereka dapat jatuh ke tangan Hamas.

"Dana yang dibekukan itu tidak akan ditransfer ke Otoritas Palestina, tetapi akan tetap berada di tangan negara ketiga," ujar Kantor Perdana Menteri Israel dalam sebuah pernyataan yang dirilis beberapa waktu lalu dikutip dari Al Jazeera, Selasa (20/8/2024).

Israel Kendalikan Pajak Palestina

Sistem pengumpulan pajak dan bea cukai oleh Israel atas nama PA dan ditransfer ke otoritas tersebut setiap bulan disetujui dalam perjanjian 1994, yang dikenal sebagai Protokol Paris, kesepakatan itu dimaksudkan untuk mengelola hubungan ekonomi antara Israel dan wilayah Palestina yang diduduki hingga penyelesaian damai akhir dicapai antara kedua negara.

Pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama PA berjumlah sekitar USD188 juta setiap bulan mencakup 64% total pendapatan otoritas tersebut.

Sebagian besar dana ini digunakan untuk membayar gaji sekitar 150.000 karyawan PA yang bekerja di Tepi Barat dan Gaza, meskipun PA tidak memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza. Pada 3 November lalu, kabinet keamanan Israel memilih untuk menahan total USD275 juta pendapatan pajak Palestina, termasuk uang tunai yang dikumpulkan selama beberapa bulan sebelumnya yang masih berada di Tel Aviv.

"PA tidak menjelaskan secara rinci berapa banyak pendapatan pajak yang masuk ke Gaza. Ini masih misteri. Kadang mereka mengatakan 30%, kadang 40%, kadang 50%," ungkap Direktur Penelitian di Palestine Economic Policy Research Institute-MAS Rabeh Morrar.

Pendapatan pajak bulanan yang sebelumnya dialokasikan untuk staf PA di Gaza akan ditransfer ke rekening perwalian yang berbasis di Norwegia. Namun dana tersebut tidak dapat digunakan untuk membayar pekerja di Gaza tanpa izin dari Israel.

Satu-satunya anggota Pemerintah Israel yang menentang rencana pengiriman dana ke Norwegia adalah Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir, yang bersikeras bahwa inisiatif tersebut tidak menjamin bahwa uang tersebut tidak akan sampai ke tangan Nazi dari Gaza.

Negara Israel sering menggunakan kendalinya atas pendapatan pajak PA sebagai sarana untuk memeras dan menghukum otoritas tersebut. Misalnya, pada bulan Januari 2023, pemerintah Israel yang baru dibentuk, yang dipandang sebagai pemerintah koalisi paling sayap kanan dalam sejarah negara tersebut memutuskan untuk menahan pendapatan pajak sebesar USD39 juta dari PA setelah otoritas tersebut meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memutuskan legalitas pendudukan Israel selama puluhan tahun.

"Pemerasan Israel terhadap pendapatan pajak kami tidak akan menghentikan kami untuk melanjutkan perjuangan politik dan diplomatik kami," kata Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh saat itu setelah kabinet keamanan Israel sebelumnya menggambarkan tindakan PA di ICJ sebagai keputusan untuk melancarkan perang politik dan hukum melawan Israel.

"Pemerintah Palestina berutang miliaran dolar dalam bentuk utang internal kepada bank-bank lokal, rumah sakit, perusahaan-perusahaan medis, dan sektor swasta," kata Morrar.

"Ada juga utang misalnya, untuk gedung-gedung milik swasta yang disewakan oleh pemerintah. Mereka belum mampu membayarnya."

Pada 2021, krisis keuangan PA diperburuk oleh penolakan berkala Israel untuk membayar PA seluruh bagian pendapatan pajaknya sebelum 7 Oktober mendorongnya untuk memotong semua gaji sebesar 25%.

Sejak November ketika Israel memutuskan membekukan dana yang dialokasikan untuk Gaza, PA menolak menerima uang sama sekali sebagai protes. Sebagai akibat dari keputusannya untuk menolak persyaratan Israel, PA tidak dapat membayar gaji karyawan selama satu setengah bulan.

JAKARTA - Ekonomi Amerika Serikat (AS) dari minyak dan gas berkembang pesat meskipun memiliki tenaga kerja yang lebih sedikit pada 2024. Tahun ini saja, AS telah memproduksi minyak dalam jumlah besar menyentuh 13,2 juta barel per hari (bph) meningkat 2,4% dari 12,9 juta bph tahun lalu.

Peningkatan tersebut mendorong perekonomian AS dan membantunya mencapai angka Produk Domestik Bruto (PDB) yang lebih tinggi. Meskipun itu adalah sisi baiknya, bagian bawah perutnya tetap gelap, yang tidak dapat diabaikan oleh Amerika.

Industri minyak menyumbangkan pendapatan miliaran dolar bagi perekonomian AS namun juga membawa kerugian sebesar USD280 miliar atau Rp4.359 triliun. Pada 2024 ribuan sumur minyak yang ditinggalkan tersebar di negara bagian Texas yang luas.

Ladang minyak yang ditinggalkan yang biasa disebut 'sumur zombie' menimbulkan ancaman bagi lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan publik.

Sumur-sumur minyak telah ditinggalkan selama bertahun-tahun karena tenaga kerja di sektor ini semakin berkurang. Hal ini menyebabkan para pemilik mengalami kerugian yang memaksa mereka untuk menutupnya.

Laporan terbaru dari Departemen AS menunjukkan bahwa nilai sebesar USD280 miliar harus dialokasikan untuk membersihkan sumur-sumur minyak yang ditinggalkan meskipun sektor minyak menghasilkan miliaran pajak, yang menambah kerugian yang signifikan bagi perekonomian AS.

"Situs-situs pencemaran yang ditinggalkan ini merupakan bahaya bagi lingkungan," ujar Departemen Lingkungan Hidup AS dikutip dari WatcherGuru, Senin (19/8/2024).

"Mereka membahayakan kesehatan dan keselamatan publik dengan mencemari air tanah, mengeluarkan gas berbahaya seperti metana, mengotori lanskap dengan peralatan berkarat dan berbahaya, menimbulkan risiko banjir dan lubang runtuhan, serta membahayakan satwa liar."

Reuters melaporkan selama dua tahun terakhir, semakin banyak sumur yang ditinggalkan mulai menumpahkan atau bahkan menyemburkan air panas seperti geyser, membentuk danau yang sarat garam dan bahan kimia, atau menyebabkan lubang runtuhan. Dengan demikian, industri minyak AS memberikan andil akan tetapi juga menggerus perekonomian.

JAKARTA - Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ariyo D.P. Irhamna mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya warisan buruk ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal tersebut lantaran ada kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo sebesar Rp775 triliun pada 2025, kian mempersempit ruang gerak fiskal pemerintahan Prabowo.

"Ini alert untuk pemerintah, untuk belanja pembayaran bunga utangnya ini sudah lebih besar dibandingkan belanja pegawai sejak 2022. Nah hal ini juga yang membuat ruang fiskal untuk 2025 ini semakin terbatas untuk produk pemerintahan yang baru dan menjadi warisan yang buruk dari kepemimpinan Pak Jokowi untuk kepemimpinan Pak Prabowo," ungkap Ariyo dalam diskusi publik Indef, Minggu (18/8/2024).

Dalam rencana belanja pemerintah pusat pada RAPBN 2025 untuk kategori jenis, lanjut Ariyo, pembayaran bunga utang mencapai Rp5,5 triliun atau kedua teratas setelah belanja dan lain-lain sebesar Rp6,3 triliun.

Ariyo menyebut, proporsi tingginya pembayaran beban utang di atas belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, bahkan sudah terjadi sejak 2022.

Adapun sempitnya ruang fiskal juga tercermin dari penurunan alokasi belanja pemerintah untuk belanja kementerian/lembaga (KL). Hal itu berbanding terbalik dengan peningkatan alokasi belanja pemerintah untuk sektor non-KL.

?Ini menunjukkan ruang fiskal yang semakin terbatas akibat pembayaran utang semakin besar. Kenaikan alokasi belanja non-KL dialokasikan untuk pembayaran utang,? kata Ariyo.

Menurut Ariyo, tingginya utang membuat pemerintah tampak kebingungan dalam menetapkan alokasi anggaran program prioritas, seperti hilirisasi dan infrastruktur. Hasilnya, anggaran kementerian dan lembaga yang terkait dengan hilirisasi dan infrastruktur mengalami penurunan dalam RAPBN 2025.

Sementara itu, Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef, Riza Annisa Pujarama mengatakan, RAPBN 2025 tidak berbeda dengan pandangan APBN 2024.

Riza menjelaskan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga SBN naik 7,1 persen, hingga kenaikan nilai tukarnya rupiah sebesar Rp 16.100 per dolar AS.

?Sebenarnya kalau lihat dari postur asumsi dasar ekonomi makro di RAPBN 2025 ini, tidak se-optimistis tahun-tahun sebelumnya dipatoknya,? ujar Riza.

Menurut Riza, pertumbuhan ekonomi tetap sama dibandingkan dengan 2024, meskipun inflasinya rendah 2,5 persen. Namun pemerintah perlu melihat inflasi yang rendah ini karena beberapa bulan ini terjadi deflasi.

?Inflasi yang rendah itu bisa menjadi indikator bahwa telah terjadi penurunan daya beli secara umum dan ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, juga dari sisi konsumsi rumah tangga,? katanya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan anggaran belanja untuk pemerintah pusat dalam RAPBN 2025 sebesar Rp2.693,2 triliun.

Dalam alokasi belanja pemerintah pusat itu, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp976,8 triliun.Angka ini lebih rendah tari belanja K/L dalam APBN 2024 yang sebesar Rp1.090,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi kondisi tersebut sengaja dilakukan pemerintah saat ini agar memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kenapa belanja KL-nya relatif lebih kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp1.090 triliun. Ini karena kita menghormati untuk presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement,? ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN 2025 dan nota keuangan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta pada Jumat (16/8/2024).

"Makanya belanja KL relatively, kecuali yang sudah dari presiden elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang lain itu masih di-retain di belanja non KL, yang makanya angkanya menjadi tinggi yaitu Rp1.716,4 triliun," imbuh dia.

Setidaknya ada sepuluh yang memiliki anggaran belanja cukup besar pada RAPBN 2025. Adapun di 2025 nanti, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi yang paling besar yakni mencapai Rp165,2 triliun. Kemudian disusul Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mencapai Rp123,6 triliun.

Beberapa output Fungsi Pertahanan pada anggaran 2025, antara lain pengadaan alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista, pembangunan rumah dinas prajurit, dan pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan.

Sebelumnya berdasarkan Buku Nota Keuangan & RAPBN 2025, total belanja Kementerian dan Lembaga mencapai Rp976,8 triliun.

Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13.

Selain itu, belanja kementerian dan lembaga termasuk pendanaan proyek multiyears, penguatan alat utama sistem senjata atau alat material khusus, dan melanjutkan kebijakan perlindungan sosial.

Berdasarkan Buku Nota Keuangan & RAPBN 2025, berikut daftar lengkap 10 K/L dengan anggaran belanja 2025 terbesar.

1. Kementerian Pertahanan Rp165,163.70 triliun

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp126,020.30 triliun

3. Kementerian Kesehatan Rp90,605.80 triliun

4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Rp83,187.80 triliun

5. Kementerian Agama Rp78,018.70 triliun

6. Kementerian Sosial Rp77,188.00 triliun

7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp75,632.30 triliun

8. Kementerian Keuangan Rp53,195.40 triliun

9. Kementerian Perhubungan Rp24,766.00 triliun

10. Kejaksaan Republik Indonesia Rp23,276.10 triliun

JAKARTA - Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ariyo D.P. Irhamna menilai program Makan Bergizi Gratis bisa menelan anggaran sekitar Rp400-500 triliun.

Menurut Ariyo, program prioritas era Presiden terpilih Prabowo Subianto ini, baru terucap dan ada dugaan saat itu belum dihitung secara detail, akhirnya membuat bingung banyak pihak.

"Karena ketika dihitung ternyata total anggarannya ini sekitar Rp400-500 triliun yang berarti hampir mendekati anggaran pembangunan IKN. Jadi sangat besar. Sedangkan kondisi ekonomi yang tidak terlalu bagus ya saya kira akan berat mendesain program tersebut," ungkap Ariyo dalam diskusi publik Indef, Minggu (18/8/2024).

Di sisi lain tahun depan menurut Ariyo, ruang fiskal kita sangat terbatas yang untuk kewajiban pembayaran utang yang hampir Rp800 triliun. Kemudian ada janji untuk kenaikkan gaji ASN.

"Nah menurut saya setelah pelantikan Pak Prabowo ini perlu menjelaskan lagi janjinya. Utamanya mengenai makan bergizi gratis agar karena saya yakin masyarakat menanti penjelasan program ini ya. Untuk memberikan kejelasan dan ini penting juga untuk mendapatkan trust awal dari publik dan pasar," kata Ariyo.

Penjelasan tersebut dinilai penting oleh Indef karena proses perencanaan seperti apa perlu dijelaskan. Sehingga proses perencanaan program Makan Bergizi Gratis yang saat ini sedang berlangsung menjadi sangat penting dan bagaimana memberikan pengingat kondisi fiskal juga ekonomi domestik masyarakat yang penuh tekanan.

"Kita baru minggu lalu pemerintah menaikkan harga BBM. Kemudian ada PHK massal juga. Jadi kondisi ekonomi memang penuh tekanan ya," ujar Ariyo.

"Sehingga menurut saya nanti ketika dilantik Pak Prabowo perlu menyampaikan ini. Serta masyarakat menanti ya dan pelaksanaanya nanti mudah sekali disoroti dan dinilai oleh masyarakat ya," imbuhnya.

Ariyo melanjutkan, selain ketersediaan fiskal, perlu juga penjelasan terkait kualitas makanan serta penyajian. Di sisi lain juga bagaimana makanan ini dimasak menjadi penting.

"Apakah dengan, maksud saya skema-nya apakah dengan pihak ketiga gitu. Atau dengan dapur umum yang seperti ditulis di RAPBN ya. Tentu ketika dapur umum ini persiapan infrastruktur dan juga higienitas di lapangan ini perlu diperhatikan juga.

"Sehingga ini nanti dinantikan oleh publik. Oleh sebab itu saya mencoba mencermati tim Pak Prabowo yang sedang mendesain program dan saya sangat menghormati effort yang saat ini sedang dikerjakan ya. Sebab sangat rumit ya selain kondisi fiskal dan juga kondisi di lapangan," jelasnya.

Di sisi lain juga Ariyo ingin mempertanyakan outcome-nya apa dari program ini. Apakah mengatasi stunting yang disampaikan.

"Tentu untuk mengatasi stunting program ini tidak efektif ya. Karena stunting itu tidak hanya disebabkan oleh asupan makanan. Tapi juga saat kondisi kehamilan ibu kemudian proses kesehatan. Dan kita tahu proses kesehatan kita masih sangat beragam," jelasnya.

Adapun pemerintah dinilai gagal mencapai prevalensi stunting yang sudah diterapkan, yang harusnya mencapai 100 persen di tahun 2024 ini, namun pada 2022 berdasarkan survei status gizi Indonesia masih di angka 21,6 persen. Hanya DKI Jakarta dan Bali yang mencapai target tersebut.

"Artinya kalau RAPBN disampaikan bahwa fokus utama program MBG ini adalah daerah-daerah yang angka prevalensi stuntingnya tinggi ya tentu berarti hanya DKI Jakarta dan Bali yang memiliki angka prevalensi stunting yang tidak tinggi, jadi alokasinya sangat besar," tutur Ariyo.

JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memberi beberapa catatan dibalik target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 di level 5,2 persen. Adapun, target makro ekonomi ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Guru Besar dan Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini menilai, perlunya upaya reformasi struktural agar tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari proyeksi 5,2 persen di tahun depan. Menurutnya, reformasi struktural diperlukan untuk mendorong daya beli masyarakat.

?Sekarang daya beli masyarakat turun. Target pertumbuhan ekonomi 5 persen sebenarnya tidak cukup untuk memulihkan daya beli tersebut. Jadi harus ada upaya reformasi struktural agar tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari yang ditargetkan 5,2 persen pada tahun 2025,? ujar Didik, Minggu (18/8/2024).

Langkah reformasi struktural dilakukan agar ada ruang lebih untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak. Tetapi, jika daya beli masyarakat melemah atau terjadi tekanan inflasi yang tinggi, maka kemampuan masyarakat untuk membayar pajak bisa terpengaruh.

?Pemerintah sekarang akan berjibaku menjaga keseimbangan antara pengumpulan pajak dan tidak memberatkan ekonomi masyarakat,? paparnya.

Dia mencatat, penerimaan pajak dan menjaga momentum ekonomi yang baik, faktor internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak ke depan sangat menentukan. Artinya, kemampuan Kementerian Keuangan dan sekaligus sosok yang ditunjuk menjadi Menteri-nya menjadi faktor kritis.

Tak hanya itu, reformasi perpajakan juga mutlak, termasuk digitalisasi dan perluasan basis pajak. Didik menyebut, sektor apa saja harus digali, tidak bisa tidak adalah sektor industri (non-migas), termasuk jasa, sebagai tiang utama.

Tetapi sektor ini melorot dan tumbuh rendah serta mengalami stagnasi bertahun-tahun karena tidak ada sentuhan kebijakan. Jika pertumbuhan sektor ini bisa tumbuh 8-10 persen, maka pengumpulan pajak akan mendapat ruang yang leluasa.

Sektor baru yang harus digali tidak lain adalah ekonomi digital dan ekonomi kreatif, hingga pariwisata. Dengan berkembangnya e-commerce, fintech, dan layanan berbasis digital, bidang ini merupakan peluang besar untuk menambah penerimaan pajak melalui pengenaan pajak pada platform digital dan transaksi daring.

JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai target penerimaan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp2,997 triliun sulit dicapai, bila pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh stagnan di bawah atau sekitar 5 persen.

Guru Besar dan Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini mengatakan, instrumen makro ekonomi di dalam negeri tengah mengalami penurunan. Dua diantaranya, daya beli masyarakat dan kelas menengah yang kian mengecil. Kedua aspek ini dikhawatirkan berlanjut di tahun depan, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi RI.

?Kondisi sekarang cukup berat dimana daya beli masyarakat turun. Kelas menengah juga berat kondisinya dan bahkan turun kelas,? ujar Didik, Minggu (18/8/2024).

Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi didorong di level 6-6,5 persen, maka sasaran penerimaan pajak tersebut bisa dicapai.

Sesuai tren perkembangan penerimaan negara RAPBN tahun sebelumnya, yakni Rp2,802 triliun dan juga target penerimaan pada 2024 sebesar Rp2,309 triliun, Didik menyebut target penerimaan negara tahun depan masuk akal, lantaran tidak naik pesat.

?Pemerintah sendiri pada saat ini masih pesimis bahwa target penerimaan pajak pada anggaran berjalan tahun 2024 akan bisa dicapai. Apalagi pada tahun 2025 dimana tantangannya jauh lebih besar lagi,? paparnya

Dia mencatat, faktor pertumbuhan ekonomi seperti iklim investasi serta kegiatan perdagangan terutama ekspor akan menentukan target penerimaan pajak bisa dicapai atau tidak.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari sekarang bisa dicapai, jika ada kebijakan makro struktural, dimana investasi dan ekspor bisa didorong menjadi lokomotifnya.

?Sekarang Indonesia dalam hal kebijakan seperti ini kalah dengan negara tetangga Vietnam dan Filipina,? tutur dia.

Adapun, defisit anggaran RAPBN 2025 direncanakan Rp616,2 triliun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, defisit ini sangat besar dan mau tidak mau harus ditambal dengan utang.

Bahkan, Didik mencatat selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kebijakan utang memang ugal-ugalan, sehingga warisannya akan terbawa pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

?Dengan janji politik yang banyak sekali, maka sulit bagi pemerintahan yang akan datang bisa mengurangi ketergantungan pada utang dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor-sektor yang ada. Sehingga laju penerbitan surat utang negara akan terus meningkat dan merusak iklim makro karena suku bunga akan didorong naik terus,? jelasnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk bisa mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi merinci, pendapatan negara tersebut akan terdiri dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun," ungkapnya

BEOGARD - Serbia tidak akan pernah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, meskipun ada tekanan besar-besaran dari Uni Eropa (UE) . Hal ini disampaikan oleh Menteri Nenad Popovich yang mengawasi kerja sama ekonomi internasional Beograd.

Seperti dilansir RT, Popovich mengklarifikasi bahwa Brussels telah menuntut bahwa, jika ingin bergabung dengan Uni Eropa, Beograd harus menjauh dari Moskow.

Setelah pecahnya perang Ukraina pada Februari 2022, pemerintah Serbia menyatakan bahwa, meskipun mendukung integritas teritorial Ukraina, mereka tidak akan membatasi ekonomi pada Rusia, mengingat hubungan yang erat secara historis antara kedua negara Slavia tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan Vedomosti Rusia, Popovich mengatakan, bahwa Serbia menerapkan kebijakan luar negeri multi-vektor, mengembangkan kerja sama dengan Eropa, Asia dan dunia Islam. Pada saat yang sama, aksesi ke Uni Eropa tetap menjadi prioritas bagi negara Balkan, mengingat bahwa negara itu dikelilingi di semua sisi oleh negara-negara anggota atau negara kandidat.

Namun, Menteri Popovich berpendapat bahwa Uni Eropa tidak memperlakukan Serbia dengan cara yang sama seperti calon lainnya. Dia mengutip prasyarat Brussels bahwa Beograd harus menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan menghentikan kerja sama dengan negara itu, yang menurutnya sama sekali tidak dapat diterima.

"Moskow tidak perlu khawatir, Serbia tidak akan pernah menjatuhkan sanksi (ekonomi)... Tidak ada tekanan, bahkan jikapun ada konstan dan kuat, tidak akan mengubah (sikap Beograd)," ungkap pejabat Serbia itu menekankan.

Dia juga menjelaskan, bahwa "sebagian besar penduduk kami menentang sanksi apa pun terhadap Rusia, seperti yang dikonfirmasi oleh jajak pendapat baru-baru ini."

Penentang langkah-langkah semacam itu bisa mencapai 90%, tambahnya.

Popovich yang ikut mengetuai komite antarpemerintah Rusia-Serbia untuk perdagangan, ekonomi, dan kerja sama ilmiah, juga mengatakan, bahwa kedua negara telah meningkatkan perdagangan bilateral secara signifikan, mencapai USD4,28 miliar pada tahun 2022. Termasuk di dalamnya beberapa proyek pada sektor-sektor seperti energi, infrastruktur, dan inovasi.

Menurut menteri, hubungan ekonomi ini didasarkan pada ikatan politik yang mendalam, dengan Rusia yang mendukung Serbia dalam hal-hal penting, seperti masalah Kosovo. "Hubungan kami strategis dan bersahabat," pungkas Popovich.

Pada bulan April, Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan bahwa terlepas dari tekanan eksternal dan bahkan "pemerasan", sikap yang diadopsi oleh Beograd "delapan hari setelah dimulainya konflik Ukraina tetap berlaku hingga saat ini," seperti dikutip oleh TASS.

"Serbia memang kecil dalam ukuran dan populasi, tetapi besar hatinya, dan sangat besar secara harfiah raksasa, dalam hal kenegaraan," katanya pada saat itu.

JAKARTA - Perekonomian Indonesia menunjukkan kestabilan dan keberlanjutan di saat peringatan 79 tahun kemerdekaan. Presiden dalam pidato kenegaraan maupun pidato pengantar RAPBN dan Nota Keuangan 2025, menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di atas level 5%, setelah dihantam pandemi Covid-19.

Hal itu menujukan ketangguhan Indonesia dibanding negara-negara lain di dunia. Di saat yang sama, Indonesia mampu memangkas kemiskinan ekstrem dari 6,1% populasi pada tahun 2014, menjadi tinggal 0,8% pada 2024.

Staf Khusus Presiden , Arif Budimanta menerangkan, kemampuan Indonesia dalam menggenjot laju pertumbuhan, berbarengan dengan adanya pemangkasan kemiskinan ekstrem, membuktikan bahwa pembangunan nasional berjalan dengan inklusif.

"Pembangunan nasional selama hampir 10 tahun ini jelas dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ini yang kita cita-citakan bersama," ujar Arif, Jumat (16/8/2024).

Arif menjelaskan, penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan prioritas Pemerintah, sejak rapat terbatas pada 4 Maret 2020. Presiden menginstruksikan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) bekerja bersama mengatasi persoalan tersebut. Upaya itu semakin efektif setelah terbitnya Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Inpres itu ditindaklanjuti dengan sejumlah program pelaksanaan, termasuk dibentuknya Pelaksana Satuan Tugas Konvergensi Program, pengelolaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), hingga terbitnya Instruksi Mendagri dalam proses pengawasan kinerja Kepala Daerah terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Upaya gotong royong itu membuahkan hasil. Konvergensi program pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan swasta mendorong kesuksesan kinerja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Konvergensi program dilakukan di dalam ketiga strategi penghapusan kemiskinan ekstrem yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

?Alhasil, angka kemiskinan ekstrem dapat diturunkan secara akseleratif selama 10 tahun ini," ujar Arif.

Arif juga menegaskan, prestasi Indonesia ini juga membuktikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah memenuhi komitmen global dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2030. Bahkan, Indonesia bisa bekerja enam tahun lebih cepat dari target yang ditetapkan.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi ini, pemerintahan mengarahkan pembangunan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan menempatkan rakyat sebagai penggerak sekaligus pusat pembangunan. "Kita serius membangun Indonesia dari pinggir, dari desa, dengan semangat Indonesia sentris," kata Arif.

Buktinya, tingkat pertumbuhan di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku bisa melebihi pertumbuhan nasional. Selain itu indikator pembangunan yang terkait langsung dengan hajat hidup rakyat banyak juga memperlihatkan kinerja yang baik.

Tingkat pengangguran terbuka juga berkurang dari 5,7% (2014) menjadi 4,8% (2024). "Inflasi relatif terkendali di kisaran 2-3%, keKka banyak negara mengalami lonjakan inflasi pasca Covid-19," tambah Arif.

Terbangun pula 366 ribu kilometer jalan desa serta 1,9 juta meter jembatan desa yang sangat mendukung kehidupan perekonomian perdesaan. Pemerintah membangun 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

Tidak cuma urusan infrastruktur, pemerintah juga melakukan perlindungan bagi masyarakat lemah melalui anggaran Rp361 triliun per tahun untuk Kartu Indonesia Sehat bagi 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Lalu, ada Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar yang telah digunakan untuk biaya pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia. Selain itu sebanyak Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.

MOSKOW - Pebisnis Rusia tidak bisa mengakses miliaran dolar akibat masalah pembayaran di bank asing. Sanksi Barat menyulitkan bisnis Rusia dalam melakukan transaksi, menurut data dari bank sentral Rusia .

Aset keuangan asing Federasi Rusia melonjak kembali mencapai USD4,7 miliar selama bulan Juli. Rusia melihat aset keuangan asingnya melonjak sebesar USD44,6 miliar atau setara Rp693 triliun (Kurs Rp15.539 per USD) sepanjang tahun ini.

Angka tersebut melonjak lebih dari 2 kali lipat dari peningkatan aset keuangan asing sebesar USD21,4 miliar yang tercatat pada periode yang sama tahun 2023, menurut data dari Bank of Russia.

Lonjakan aset asing sebagian besar disebabkan oleh "keterlambatan penyelesaian dalam kegiatan ekonomi asing," dan akumulasi pembayaran di luar negeri karena "rantai penyelesaian transaksi internasional menjadi lebih kompleks,", kata bankir sentral dalam perkiraan terbaru mereka tentang keuangan Rusia.

Masalah pembayaran yang dialami pebisnis Rusia ini merupakan dampak dari sanksi Barat. Kementerian Keuangan AS mengancam, bakal menjatuhkan sanksi sekunder pada lembaga-lembaga yang terlibat dengan ekonomi Rusia tahun lalu.

Langkah itu mendorong bank-bank internasional untuk menutup pintu mereka pada bisnis Rusia atau sangat membatasi jumlah pembiayaan yang mereka tawarkan ? bahkan dari sekutu terdekat Rusia.

India, yang merupakan pembeli besar minyak Rusia pada awal invasi Ukraina, menolak beberapa kapal minyak setelah adanya kesulitan dalam pembayaran antara pemasok Rusia dan penyulingan India, kata para pedagang kepada Reuters.

Sementara Uni Emirat Arab (UEA), pelanggan minyak besar Rusia lainnya, baru saja menindak armada bayangan Rusia, dengan melarang beberapa kapal tanker berlabuh di pelabuhannya, menurut data pengiriman yang dikutip oleh Bloomberg.

Selanjutnya China, salah satu mitra ekonomi terbesar Rusia, saat ini sebagian besar banknya menolak untuk menerima pembayaran dari Rusia. Hal ini dilaporkan oleh salah satu media Rusia.

Sejauh ini Moskow masih memiliki segelintir sekutu yang bersedia berdagang dan berbisnis dengan mereka. Negara ini juga mengejar metode pembayaran alternatif, seperti kripto, untuk menjaga bisnis tetap mengalir.

Namun para ahli mengatakan bahwa meningkatnya isolasi Rusia dari pasar global dapat memiliki konsekuensi besar pada masa depan ekonominya. Rusia sepertinya bakal masuk ke dalam jurang resesi yang parah pada tahun depan, ungkap seorang ekonom UC Berkeley kepada Business Insider. Hal ini merujuk pada perdagangan energi Moskow yang melemah dan memudarnya akses ke dolar AS.

Masalah Pembayaran

"Masalah pembayaran lintas batas pada tahun 2024 telah menjadi tantangan utama bagi bisnis Rusia," kata Alexander Potavin, analis dari Finam di Moskow seperti dikutip dari Bloomberg.

"Dalam sebagian besar kasus, bisnis menghadapi penundaan yang signifikan dalam melakukan pembayaran. Sekarang rata-rata sekitar 10-16 hari," sambungnua.

Potavin mengatakan, Bank of Russia "saat ini mendorong penggunaan mata uang kripto" untuk menghindari sanksi Barat dan memfasilitasi transfer mata uang ke luar negeri.

Masalah pembayaran menjadi salah satu agenda utama saat Putin baru-baru ini bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Meskipun Rusia telah membuat proposal untuk mengembangkan metode pembayaran alternatif, hal ini akan membutuhkan waktu untuk dapat berjalan.