JAKARTA - Amerika Serikat (AS), menurut indikator terbaru sudah 40% berpotensi masuk ke jurang resesi di tengah tantangan besar melawan arus dedolarisasi yang dilakukan aliansi BRICS. Hal ini telah memperhitungkan kejatuhan pasar saham senilai USD2 triliun.

Kepanikan mengenai resesi AS tidak dapat dipungkiri, terlebih didorong dedolarisasi BRICS. Perekonomian AS secara konsisten berada dalam kondisi rapuh dengan Federal Reserve mempertahankan suku bunga di level tertinggi sejak 23 tahun.

Saat BRICS memimpin revolusi keuangan, peluang resesi AS semakin besar. Peluang resesi tersebut diukur melalui hitungan ekonom Pascal Michaillat dan Emmanual Saez sebuah indikator baru yang dibangun di atas Aturan Sahm yang diciptakan oleh ekonom Caludia Sahn.

Baca Juga: Beda Jauh! Ini Perbandingan Kekuatan Militer Iran vs Koalisi AS-Israel

Indikator ini menggunakan rata-rata pengangguran bergerak tiga bulan dan tingkat pengangguran terendah selama 12 bulan terakhir untuk membedakan kondisi resesi.

Jika perbedaan antara keduanya setidaknya 0,5 maka negara tersebut berada dalam resesi. Michaillan dan Saez mengukur menggunakan pengangguran dan tingkat kekosongan pekerjaan melalui indikator dua sisi.

Jika indikator mereka memiliki selisih 0,3 poin, resesi mungkin sudah dimulai. Jika indikatornya berada di 0,8 poin, tidak ada perdebatan mengenai keberadaannya. Untuk pengamatan di bulan Juli, indikatornya sudah menunjukan di angka 0,5 poin.

Indikator baru ini tepat untuk mengukur resesi AS pada 1930. Sebaliknya, aturan Sahm hanya berlaku hingga tahun 1960. Perhitungan ini dapat menunjukkan cara baru dalam melihat kekhawatiran ekonomi AS terutama berlaku jika keadaan tidak membaik.

Baca Juga: Iran Rancang Serangan Balasan, Fitch Ratings Beri Peringatan Keras ke Israel

Melansir WatcherGuru, apabila bank sentral AS yang diperkirakan tidak akan menurunkan suku bunga hingga September, keadaan bisa menjadi lebih buruk.

JAKARTA - Israe l, sebuah negara kecil di Timur Tengah membuat banyak kemajuan dalam perekonomian dunia. Israel telah memposisikan dirinya sebagai pusat bagi banyak industri, mulai dari teknologi mutakhir hingga terobosan pertanian. Perekonomian Israel sangat dinamis dan beragam dengan penekanan kuat pada inovasi dan teknologi.

Masalah demografis dengan jumlah angkatan kerja yang rendah dan populasi yang menua, akan menekan pertumbuhan masa depan dan kesinambungan fiskal. Melansir Eximpedia, Israel memiliki sektor penting sebagai penopang pertumbuhan ekonomi di antaranya sektor teknologi meliputi keamanan siber, kecerdasan buatan, dan perangkat medis, dan Israel adalah pemimpin dunia dalam bidang-bidang ini. Industri teknologi tinggi negara ini menyumbang lebih dari 10% PDB dan mempekerjakan banyak orang.

Di sektor pertanian, Israel mengekspor banyak produk pertanian, seperti buah-buahan, sayuran, dan bunga. Sektor pertanian di negara ini sangat efisien dan menggunakan teknologi canggih. Selanjutnya sektor pariwisata, Israel adalah tujuan wisata terkenal yang terkenal dengan atraksi sejarah dan budayanya, pantai, dan keindahan alamnya. Pariwisata merupakan sumber lapangan kerja dan keuntungan devisa yang cukup besar.

Pada 2022-2023, kinerja perdagangan Israel ditandai dengan pertumbuhan ekspor yang kuat dan surplus perdagangan yang terus meningkat. Berdasarkan data ekspor Israel, ekspor melonjak 24,5% dari tahun ke tahun menjadi US USD146,1 miliar, sementara impor meningkat 10,6% dari tahun ke tahun menjadi USD124,7 miliar sesuai dengan data impor Israel. Kedua hal ini menghasilkan surplus perdagangan sebesar USD21,4 miliar dari USD16,9 miliar pada tahun sebelumnya.

Ekspor Israel meningkat 1,7 persen tahun ke tahun ke level tertinggi empat bulan sebesar USD5.042,3 juta pada Oktober 2023. Dari tahun 1959 hingga 2023, ekspor Israel rata-rata USD1.773,38, dengan nilai tertinggi USD6276,70 pada Maret 2022 dan terendah USD10,80 juta pada Juli 1959.

Pada tahun fiskal 2017, impor India dari Israel termasuk mutiara, batu mulia atau semi mulia (USD761,58 juta), pupuk yang diproduksi (USD401,88 juta), komponen elektronik (USD165,67 juta), minyak bumi (USD105,84 juta), dan agro-kimia (USD98,05 juta), di antara yang lainnya, menurut data perdagangan India.

Baca Juga: Menteri Israel dan 1.200 Pemukim Yahudi Serbu Masjid Al Aqsa

Berikut 5 produk Israel yang paling banyak diekspor untuk periode 2022-2023;

1. Berlian

Israel merupakan pengekspor berlian potong terbesar di dunia, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari USD21,4 miliar atau setara Rp336 triliun. Industri berlian di negara ini dikenal karena kualitasnya yang tinggi, keahliannya, dan prosedur pemolesan berlian yang inovatif.

2. Mesin dan Peralatan

Ekspor mesin dan peralatan Israel bernilai USD29,2 miliar. Industri ini mencakup berbagai produk seperti sistem irigasi, mesin pertanian, alat kesehatan, dan mesin industri. Karena pengetahuan teknologi dan kreativitasnya di bidang-bidang ini, Israel telah muncul sebagai pemain terkemuka di pasar global.

3. Peralatan Medis dan obat-obatan

Ekspor perangkat medis dan obat-obatan Israel bernilai 16,8 miliar dolar AS. Israel adalah pemimpin dunia dalam meneliti dan memproduksi perangkat medis mutakhir seperti alat pacu jantung, pompa insulin, dan peralatan diagnostik. Industri farmasi di negara ini juga terkenal dengan kontribusinya terhadap obat-obatan yang menyelamatkan nyawa dan terapi kanker.

4. Bahan Kimia

Ekspor bahan kimia Israel bernilai USD12,9 miliar. Sektor kimia di negara ini menghasilkan berbagai macam produk termasuk pupuk, insektisida, plastik, dan bahan kimia khusus. Pertanian, industri, dan konstruksi adalah bidang-bidang yang membutuhkan bahan kimia Israel.

5. Elektronik

Ekspor elektronik Israel bernilai USD12,1 miliar. Industri ini mencakup berbagai barang seperti semikonduktor, laser, serat optik, dan peralatan telekomunikasi. Kompetensi teknologi Israel di bidang elektronik telah mengangkatnya menjadi yang terdepan di sektor elektronik global.

JAKARTA - Fitch Ratings menurunkan peringkat kredit jangka panjang Israel buntut serangannya ke Gaza, Palestina. Moody's dan S&P Global juga memangkas peringkat kredit mereka untuk Negara Yahudi tersebut pada awal tahun ini, dengan alasan meningkatnya risiko geopolitik.

Fitch menurunkan peringkat Israel menjadi 'A' dari 'A+' dan mempertahankan outlook negatif, yang mengisyaratkan bahwa penurunan lebih lanjut mungkin terjadi.

"Dalam pandangan kami, konflik di Gaza dapat berlangsung hingga tahun 2025 dan ada risiko konflik ini meluas ke wilayah-wilayah lain. Selain korban jiwa, hal ini dapat mengakibatkan pengeluaran militer tambahan yang signifikan, penghancuran infrastruktur dan kerusakan yang lebih parah pada aktivitas ekonomi dan investasi, yang mengarah pada kemerosotan lebih lanjut pada metrik kredit Israel," kata lembaga tersebut dalam sebuah pernyataan dikutip dari Russia Today, Rabu (14/8/2024).

Fitch juga menyoroti defisit anggaran Israel yang semakin mengkhawatirkan dan utang pemerintah yang terus membengkak sebagai salah satu alasan utama penurunan peringkat tersebut.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich di X pada Selasa (13/8), mengklaim penurunan peringkat tersebut sebagai hal yang wajar mengingat risiko geopolitik yang ditimbulkan oleh perang terlama dan termahal dalam sejarah negara tersebut. Dia juga berjanji untuk menavigasi ekonomi dengan benar dan bertanggung jawab.

Ketua Partai Buruh Israel dan mantan wakil menteri ekonomi, Yair Golan, memperingatkan, "Bagaimanapun juga, bahwa penurunan peringkat ini, ditambah dengan defisit anggaran yang melebar akan melukai kantong setiap warga negara dengan menaikkan biaya hidup."

Dalam sebuah tulisan di X, Golan menggambarkan Smotrich sebagai menteri kekanak-kanakan yang tidak mengerti apa-apa tentang ekonomi. Penurunan peringkat kredit dapat membuat lebih sulit atau lebih mahal bagi sebuah negara untuk meminjam uang yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluarannya.

Fitch adalah lembaga pemeringkat utama AS ketiga yang menurunkan peringkat Israel. Pada bulan Februari, Moody's memangkas peringkat negara ini menjadi A2 dan mempertahankan prospek negatif. Pada April, S&P Global memangkas peringkat kredit jangka panjang mata uang asing dan lokal Negara Yahudi ini menjadi 'A+' dari 'AA-' dan peringkat jangka pendek menjadi 'A-1' dari 'A-1+'.

Ekonomi Israel menyusut 21,6% pada kuartal terakhir tahun lalu, merupakan salah satu kontraksi terbesar dalam sejarah negara tersebut. Namun, ekonomi pulih kembali dalam tiga bulan pertama tahun ini, menunjukkan pertumbuhan 14,1% dari kuartal ke kuartal.

Kekhawatiran bahwa perang di Gaza menjadi konflik Timur Tengah yang lebih luas telah meningkat setelah terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Iran dan komandan militer Hizbullah Fuad Shukr di Beirut pada akhir Juli lalu. Iran dan Hizbullah telah mengancam akan melakukan pembalasan terhadap Negara Yahudi tersebut.

JAKARTA - Anggaran Ibu Kota Nusantara ( IKN ) tercatat naik menjadi Rp42,5 triliun dari sebelumnya Rp40,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 . Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata mengatakan, kenaikan anggaran terutama karena untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan termasuk juga jalan tol.

"Jadi di dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa area yang memerlukan penguatan dari bangunannya maupun jalan tol sehingga itu perlu ditambahkan anggaran," ungkap Isa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

"Ini untuk terutama untuk safety dari jalan tol dan bangunan tersebut," imbuhnya.

Selain itu lanjut Isa, juga ada beberapa pekerjaan yang disegerakan tahun ini yang berupa perbaikan sarana sekolah mulai dari SD, SMP, SMA yang sudah ada di sekitar situ untuk mengantisipasi kepindahan dari beberapa ASN lebih pada tahun ini.

"Kemudian juga pasar puskesmas yang ada di sekitar itu juga dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas, perbaikan baik sarana-prasarananya sehingga mampu nanti mengantisipasi kedatangan ASN pada tahun ini," pungkas Isa.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024. Realisasi tersebut mencapai 26,4% dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk 2024.

Secara rinci realisasi anggaran IKN ini terbagi dua yakni untuk klaster infrastruktur dan non infrastruktur. Realisasi klaster infrastruktur sebesar Rp9,0 triliun dari Pagu Rp39,3 triliun dipergunakan untuk berbagai aspek.

Realisasi anggaran itu digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko dan Kementerian lain serta gedung Otorita IKN (OIKN). Pembangunan tower rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.

Pembangunan Jalan Tol IKN, jalan dan jembatan IKN, dan Bandara VVIP, Kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi: Penataan dan Penyempurnaan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan Pengendalian Banjir IKN.

Sementara, untuk klaster non infrastruktur tercatat Rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp3,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk perencanaan, koordinasi dan penyiapan pemindahan. Kemudian, promosi hingga sosialisasi IKN. Kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi, dukungan pengamanan POLRI, Operasional OIKN.

JAKARTA - Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) mencatat realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp266,3 triliun hingga 31 Juli 2024. Realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan yang tinggi bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6%.

?Sampai dengan 31 Juli, walau APBN sudah membuat posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang Rp648 triliun, baru realisasi Rp266,3 triliun, ini berarti realisasi baru 41,1 persen,? ungkap Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, Selasa (13/8/2024).

Kondisi itu terbilang wajar mengingat penerimaan negara tahun lalu cukup tinggi berkat kenaikan signifikan dari harga komoditas. Tahun lalu penerbitan SBN mengalami penurunan luar biasa, dariRp437,8 triliun menjadi hanya Rp184,1 triliun.

"Tahun ini sudah naik ke Rp253 triliun, karena semua komoditas sudah reverse back harga, hingga memang defisit diperkirakan pasti lebih tinggi dari 2023, ini sudah terlihat dari pembiayaan kita," ujarnya.

Berdasarkan data Kemenkeu, SBN neto sampai akhir Juli sudah issuance Rp253 triliun atau tumbuh 38% dibanding tahun lalu. Hal ini, lanjut Menkeu sebagai bagian dari countercyclical.

"Waktu ekonomi tinggi kita issuance nya lebih kecil sehingga itu mengurangi ledakan dari sisi boom tahun lalu, jadi countercyclical in action itu bisa dilihat dari sini. Pinjaman neto kita relatif tidak besar, Rp13,3 triliun, tahun lalu juga Rp11 triliun," kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, realisasi pembiayaan non utang tercatat negatif Rp49,3 triliun. Angka ini setara dengan 39,4% dari pagu anggaran dalam APBN 2024 sebesar Rp125,3 triliun.

"Jadi kalau kita lihat sampai realisasi sampai 31 Juli, total dari pembiayaan mencapai Rp217 triliun itu 41,4 persen dari postur APBN yang sudah ada di UU APBN kita," imbuh Menkeu.

Menurut Sri Mulyani, pembiayaan utang pemerintah tumbuhnya cukup tinggi dibanding tahun lalu, tapi itu relatif ontrack terhadap postur. Dibandingkan tahun lalu itu exceptional karena penerimaan luar biasa baik.

"Tugas Kemenkeu sekarang yang paling penting sampai 6 bulan ke depan mengendalikan defisit, karena belanja-belanja sudah dialokasikan dan sekarang akselerasi penerimaan harus dipacu. Makanya tadi kita lihat berbagai titik balik penerimaan seperti pajak, Bea Keluar, Bea Cukai itu adalah hal yang positif," jelas Menkeu.

"Bagian dari belanja tetap harus kita disiplinkan supaya kita tetap menjaga disiplin dari sisi postur APBN tidak terlalu jauh dari postur awal," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa nilai tukar rupiah sudah berada pada level Rp15.000-an sejak beberapa hari terakhir.

Meski rupiah menguat, menurut Sri Mulyani pasar keuangan masih penuh ketidakpastian sehingga tetap perlu waspada karena dolar AS masih menguat.

?Tapi kalau dilihat rupiah sudah di bawah Rp16 ribu lagi. Meskipun secara year to date depresiasinya 3,48 persen,? kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, Selasa (13/8/2024).

Jika dibandingkan dengan negara lain, rupiah masih lebih baik dibandingkan dengan mata uang negara setara. Hal ini merupakan dampak dari penguatan dolar Amerika Serikat terhadap seluruh mata uang dunia.

Sri Mulyani melihat situasi ketidakpastian masih ada, walaupun baru saja ada rencana pemangkasan suku bunga acuan AS lebih cepat oleh Bank Sentral Federal Reserve (Fed).

"US Treasurty masih akan cenderung menekan karena defisit yang besar karena itu mereka akan keluarkan US Treasury yang banyak yang sebabkan yield jatuh," jelasnya.

Dengan US Treasury seperti itu, Sri Mulyani menekankan kita harus mewaspadai pergerakan pasar.

"Oleh karena itu kita di dalam negeri untuk bond kita hati hati, ini ada hubungannya dengan APBN kita yang harus dijaga sehingga tidak timbulkan surprise," tegas Sri Mulyani.

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran Pemilu dalam APBN 2024. Realisasi anggaran Pemilu per 1 Agustus 2024 mencapai Rp29,8 triliun.

"Realisasi itu sekitar 78% dari pagu Rp38,2 triliun," jelas Menteri Keuangan Sri Muyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Baca Juga: Tiba di Kantor DPP Golkar, Jusuf Hamka Antarkan Surat Pengunduran Diri

Dia merinci anggaran terbesar disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp27,1 triliun digunakan untuk honorarium badan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan operasional.

Tak hanya itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk honorarium pengawas, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemilu, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan operasional pengawas.

Selanjutnya, melalui 14 kementerian/lembaga digelontrokan sebesar Rp2,7 triliun digunakan untuk pengamanan pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyaraat, pemenuhan almatsus pengamanan pemilu, koordinasi pelayanan pemilu serentak, pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik, dan supervisi penyelesaian permasalahan hukum.

Baca Juga: Mundur dari Golkar dan Pilkada 2024, Jusuf Hamka: Politik Keras dan Kasar

Dana tersebut juga digunakan untuk desiminasi informasi pemilu serentak, pemantauan persidangan perkara pemilu, pengawasan atas akuntabilitas pemilu dan pilkada, layanan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaran pemilu serta keamanaan siber dalam pelaksanaan pemilu.

Dengan realisasi ini, maka alokasi anggaran pemilu sejak 2022 sampai dengan 2024 mencapai Rp71,2 triliun. RInciannya, realisasi 2022 sebesar Rp31 triliun dan pada 2023 sebesar Rp29,9 triliun.

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeru) melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir Juli 2024 mengalami defisit sebesar Rp93,4 triliun atau 0,41% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN 2024 defisit ini karena ada perubahan di sisipendapatan negara dari pajak, bea cukai, PNBP serta hibah.

"Ini masih kecil dibandingkan total yang defisit tahun ini. Seperti di dalam APBN, yaitu 2,2 persen. Namun dari sisi keseimbangan primer kita masih positif Rp179,3 triliun,? kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, Selasa (13/8/2024).

Lebih lanjut, belanja negara mencapai sebesar Rp1.638,8 triliun atau 49,3% dari pagu anggaran. Belanja tersebut meningkat 12,2 persen (yoy) dari periode yang sama tahun lalu.

"Ini artinya kita sudah membelanjakan 49,3 persen dari pagu. Kalau kita lihat pertumbuhan dari belanja kita cukup tinggi dan ini konsisten," ujar Sri Mulyani.

Adapun pendapatan negara dari pajak, bea cukai, PNBP serta hibah sebesar Rp1.545,5 triliun atau 4,3 persen (yoy) atau sudah 55,1 persen dari target tahun 2024.

Sri Mulyani mengatakan kinerja pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh perubahan penerimaan cukai dan bea keluar. Terkait perekonomian di dalam negeri terhadap pergerakan APBN masih akan dibayangi kondisi global, yakni risiko resesi AS.

"Pasti ikut gejolak yang terjadi dengan terbitnya data di AS yang kemudian memperkirakan akan terjadi resesi," ujar dia.

JAKARTA - Serbia berada dalam persimpangan hingga akhirnya harus memilih, apakah bergabung bersama BRICS atau hanya menjadi kandidat anggota Uni Eropa (UE) . Hal ini disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Serbia, Aleksandar Vulin dalam sebuah wawancara dengan media Rusia.

Republik terbesar pecahan Yugoslavia itu mengajukan keanggotaan Uni Eropa pada tahun 2009 dan telah menjadi kandidat sejak 2012, tetapi Brussels baru-baru ini menuntut pengakuan provinsi Kosovo yang memisahkan diri sebagai syarat untuk mendapatkan keanggotaan.

"BRICS tidak meminta apa pun dari Serbia dan menawarkan lebih dari yang kami inginkan. Uni Eropa meminta segalanya dari kami, dan saya tidak lagi yakin apa yang ditawarkannya," kata Vulin kepada RIA Novosti pada hari Senin (12/8).

"Kami melihat BRICS sebagai peluang dan alternatif," tambah Vulin.

"Serbia sedang memikirkan dengan sangat cermat semua kemungkinan yang disajikan oleh BRICS dan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara anggotanya," jelasnya.

Vulin berharap mendapatkan undangan resmi untuk menjadi tamu ke KTT BRICS, yang dijadwalkan pada akhir Oktober di Kazan, Rusia.

Terlepas dari tekanan besar dari Brussels, Beograd ikutan menerapkan embargo AS dan Uni Eropa terhadap Moskow, dimana Serbia secara resmi menjanjikan netralitas dalam konflik Ukraina dan mempertahankan hubungan perdagangan dengan Rusia dan Barat.

"Sesuatu terjadi pada semua orang yang menyerukan resolusi damai di Ukraina, mereka ditembak," kata Vulin, mencontohkan percobaan pembunuhan PM Slovakia Robert Fico dan mantan Presiden AS Donald Trump.

"Nyawa Vucic berada dalam bahaya dari mereka yang ingin Serbia berhenti bersikap netral, serta agar menjatuhkansanksi kepada Rusia, untuk mengakui 'Kosovo merdeka' dan menolak Republika Srpska di Bosnia-Herzegovina," kata Vulin.

Ditekankan olehnya Serbia menginginkan perdamaian dan tidak setuju dengan anggota Uni Eropa dan NATO yang berusaha mengalahkan Rusia dengan perang proksi, kata Vulin.

"Perdamaian di Ukraina bisa dicapai di Istanbul," kata Vulin, mengacu pada pembicaraan yang dimediasi Turki antara Moskow dan Kiev.

Vulin telah menjadi wakil perdana menteri sejak Mei. Sebelumnya Ia memimpin Badan Intelijen Keamanan (BIA) dari Desember 2022 hingga November 2023. Menurut rumor yang beredar, dia dipaksa keluar di bawah tekanan dari AS. Sebelumnya, ia menjabat sebagai menteri pertahanan Serbia (2017-2020) dan menteri dalam negeri (2020-2022).

JAKARTA - Anggota BRICS Iran telah menemukan negara-negara baru untuk menjual minyaknya membuat Amerika Serikat (AS) semakin kewalahan. Produksi minyak Iran kini mencapai titik tertinggi sehingga memungkinkan mengekspor komoditas ini ke negara-negara baru.

Terlepas dari sanksi AS, Iran bertekad untuk terus meningkatkan ekonominya melalui ekspor minyak. Dua negara baru yang telah setuju untuk membeli minyak dari Iran adalah negara-negara non-BRICS. Atas dampak sanksi yang dijatuhkan AS, kemungkinan besar perdagangan tersebut diselesaikan dalam mata uang lokal. Reuters melaporkan, dua negara baru yang akan mulai membeli minyak dari Iran adalah Bangladesh dan Oman.

Produksi minyak mentah Iran rata-rata mencapai 3,22 juta barel per hari (bph) pada Juli 2024. Adapun capaian tersebut merupakan level tertinggi produksi minyak Iran dalam enam tahun terakhir sejak 2018 lalu. Akibat meningkatnya permintaan, Iran sekarang ingin mendorong kapasitas produksinya menjadi 4 juta bph. Oleh karena itu, kapasitas produksi akan ditingkatkan hampir 20% dalam beberapa bulan mendatang.

Pendapatan minyak Iran telah menyentuh USD28,4 miliar atau setara Rp453 triliun per tahun setelah meningkat dari level terendah USD9 miliar pada 2020. Nilai ekspor minyaknya melonjak setelah Iran bergabung dengan aliansi BRICS.

Menteri Perminyakan Javad Owji mengkonfirmasi bahwa Iran mengekspor minyak ke lebih dari 17 negara saat ini. Ia mengatakan dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa Republik Islam ini telah berhasil menetralisir sanksi-sanksi AS terhadap ekspor minyak dan gas.

Melansir dari WatcherGuru, bergabungnya Iran dengan BRICS juga telah memberi negara ini sebuah dorongan dan meningkatkan prospeknya untuk menarik pembeli minyak baru.

JAKARTA - Laju pertumbuhan ekonomi Rusia melambat pada kuartal kedua tahun 2024. Data resmi menunjukkan Produk domestik bruto (PDB) turun dari 5,4% pada kuartal pertama menjadi 4% di kuartal kedua. Hasil PDB itu menjadi yang terendah sejak awal tahun 2023.

Sementara itu, inflasi tidak menunjukkan tanda-tanda mereda di Rusia, dengan naik ke 9,13% (year on year (yoy) pada bulan Juli. Sedangkan secara bulanan, naik ke 8,59% di dari Juni.

Mengutip dari the Moscow Times, Kondisi ekonomi Rusia ini terjadi karena Kremlin telah melakukan militerisasi besar-besaran terhadap perekonomian Rusia sejak mengirim pasukan ke Ukraina pada Februari 2022. Hal itu menghabiskan uang dalam jumlah yang besar untuk produksi senjata dan gaji militer.

Ledakan belanja tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi, membantu Kremlin melawan prediksi awal resesi ketika Rusia terkena sanksi Barat. Namun, di sisi lainnya telah menyebabkan inflasi yang melonjak, sehingga memaksa Bank Sentral menaikkan biaya pinjaman.

Bank Sentral Rusia secara agresif menaikkan suku bunga dalam upaya untuk meredam inflasi. Sebelumnya bank sentral telah memperingatkan bahwa perekonomian Rusia tumbuh pada tingkat yang tidak berkelanjutan, akibat peningkatan besar-besaran belanja pemerintah untuk serangan Ukraina.

Bank sentral menaikkan suku bunga utamanya menjadi 18% bulan lalu, angka ini tertinggi kedua setelah kenaikan darurat pada Februari 2022 yang mencapai 20%.

Gubernur Bank Dunia Elvira Nabiullina mengatakan perekonomian menunjukkan tanda-tanda "overheating". Ia menyebutkan kesulitan dalam pembayaran internasional akibat sanksi barat sebagai faktor lain yang meningkatkan inflasi.

Rusia akan menghabiskan hampir sembilan persen PDB-nya untuk pertahanan dan keamanan tahun ini, angka yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak era Soviet.

Sementara itu, anggaran federal Moskow melonjak hampir 50% selama tiga tahun terakhir, dari 24,8 triliun rubel pada tahun 2021, menjadi 36,6 triliun rubel (USD427 miliar) yang direncanakan pada tahun ini.

Kondisi ini membuat para analis khawatir, karena begitu banyak pengeluaran yang diarahkan oleh negara, yang kurang responsif terhadap biaya pinjaman yang lebih tinggi. Analis menilai Kenaikan suku bunga mungkin bukan alat yang efektif melawan inflasi.

Saat ini, harga konsumen merupakan topik sensitif di Rusia, di mana banyak orang hampir tidak memiliki tabungan. Kenangan akan hiperinflasi dan ketidakstabilan ekonomi masih melekat erat.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan tetap diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 7 (1): Tarif PPN sebesar 12% berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025.

Merespon hal itu, Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamani mengatakan, berdasarkan sudut pandang yang lebih rasional, pemberlakuan kenaikan tarif PPN ini cenderung lebih karena aspek budgeteir, yaitu fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara, pasalnya penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2023 sebesar Rp764,3 triliun.

"Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan inflasi 2,5%pada tahun 2024 dan 2025, maka kenaikan tarif PPN sebesar 1% akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan tidak kurang dari Rp80 triliun pada tahun 2025," jelas Ajib, Senin (12/8/2024).

Ajib menilai, apabila benar aspek budgeteir yang menjadi pertimbangan pemerintah maka seharusnya ada kajian yang lebih mendalam, karena tren daya beli masyarakat sedang mengalami penurunan.

Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri menunjukkan kelas menengah mengalami penurunan dari 21,45% pada tahun 2019 menjadi 17,44% pada tahun 2023. Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia juga menyebutkan Rp8,5 juta penduduk Indonesia turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah dalam rentang 2018-2023.

"Di sisi lain, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara signifikan lebih dari 60% ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya, kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif, akan menghadapi kendala," tutur Ajib.

Oleh karena itu, Ajib menyarankan pemerintah mengambil jalan tengahnya dengan melakukan dua kebijakan. Pertama, untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah bisa menurunkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sesuai dengan PMK Nomor 101 tahun 2016, besaran PTKP adalah sebesar Rp54 juta per tahun, atau ekuivalen dengan penghasilan Rp4,5 juta per bulan. Pemerintah bisa menaikkan, misalnya, PTKP sebesar Rp100 juta.

"Hal ini bisa mendorong daya beli kelas menengah-bawah. Di kelas ini, setiap kenaikan kemampuan akan cenderung dibelanjakan, sehingga uang kembali berputar di perekonomian dan negara mendapatkan pemasukan," ungkapnya.

Kedua, lanjut Ajib, pemerintah fokus mengalokasikan tax cost, dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi salah satunya sektor property.

"Atau untuk sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Tetapi, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan. Sehingga fiskal bisa tetap prudent," papar Ajib.

Ia pun menekankan, pada prinsipnya, pemerintah memang harus mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen di 2025 mendatang ini.

"Harus ada insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan juga sektor usaha agar terus berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% membutuhkan kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan," tutup Ajib.